Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) resmi memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atauWork From Home(WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat mulai pekan ini. Meski demikian, sejumlah layanan publik strategis tetap diwajibkan beroperasi dari kantor.

Kebijakan WFH tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor 800/639/SE/BKPSDM/2026.

Penerapan WFH merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.6.1/4412/SJ tentang Penyesuaian Pelaksanaan Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Syafaruddin mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya transformasi birokrasi menuju pola kerja yang lebih adaptif dengan memanfaatkan teknologi digital.

"Kebijakan ini bukan hanya memberikan fleksibilitas kerja, tetapi juga membangun budaya kerja ASN yang lebih produktif, akuntabel, dan berbasis kinerja. Yang terpenting, seluruh pelayanan publik tetap berjalan optimal dan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan terbaik," ujarnya, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, penerapan WFH tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah telah menyiapkan mekanisme agar seluruh layanan publik tetap berjalan normal meski sebagian ASN bekerja dari luar kantor.

Dalam aturan tersebut, WFH berlaku bagi seluruh ASN setiap Jumat. Namun, ketentuan itu tidak berlaku bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, camat, dan lurah yang tetap diwajibkan bekerja dari kantor.

Selain itu, sejumlah sektor pelayanan publik tetap menerapkanWork From Office(WFO), antara lain rumah sakit, puskesmas, pelayanan perizinan, layanan administrasi kependudukan, pendidikan.

Kemudian pemadam kebakaran, penanggulangan bencana, pelayanan pajak daerah, kebersihan, Satpol PP, hingga kantor kecamatan dan kelurahan.

Syafaruddin menjelaskan kepala perangkat daerah diberikan kewenangan mengatur sistem piket guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu selama pelaksanaan WFH.

"Pelayanan publik kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan tidak boleh terganggu. Karena itu, perangkat daerah dapat mengatur penugasan pegawai secara selektif sesuai kebutuhan layanan," jelasnya.

Dia menambahkan ASN yang menjalankan WFH tetap diwajibkan responsif terhadap instruksi pimpinan dan menyampaikan laporan kinerja harian melalui sistem digital pemerintah daerah.

"Kami ingin membangun budaya kerja yang lebih fleksibel namun tetap akuntabel. ASN harus tetap bisa dihubungi, responsif terhadap tugas, dan fokus pada capaian kinerja,” imbuhnya.

Pemkab Muba juga menyiapkan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan WFH. ASN yang tidak merespons panggilan atau instruksi kedinasan tanpa alasan yang jelas dapat dikenakan sanksi.

"Sanksi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, evaluasi kinerja, hingga sanksi administratif apabila pelanggaran dilakukan berulang," tutupnya.

Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Medan setiap Jumat dimulai pada Jumat (10/4/2026) pekan depan seiring telah diterimanya Surat Edaran (SE) dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI terkait program efisiensi nasional.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan Subhan Fajri Harahap mengatakan Pemko Medan siap mengikuti aturan dari pemerintah pusat.

"Dasarnya adalah surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 800.1.5/3349/SJ yang baru saja kita terima [Rabu] kemarin. Jadi, kita juga akan melakukan penerapan transformasi budaya kerja ASN Pemerintah Kota Medan, yaitu dengan melaksanakan work from home setiap hari Jumat dan dimulai Jumat depan karena kebetulan Jumat ini tanggal merah," ucap Subhan via sambungan telepon, Kamis (2/4/2026).

Dia menjelaskan kebijakan WFH ini berlaku bagi seluruh ASN. Namun, ada beberapa jabatan/unit yang diwajibkan tetap bekerja di kantor (Work From Office/WFO) demi mendukung pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Subhan merinci beberapa jabatan yang dikecualikan untuk WFH sesuai SE Mendagri tersebut, antara lain pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 termasuk jajaran sekretaris daerah, para asisten, dan kepala dinas/badan/Satpol PP.

Lalu, pejabat administrator atau eselon 3, camat, serta lurah juga tidak diperkenankan untuk WFH.

Sedangkan di tingkat instansi, WFH tidak berlaku bagi ASN yang bertugas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satpol PP, dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan, dinas lingkungan hidup, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, serta ASN di rumah sakit maupun puskesmas di bawah pemerintah.

Termasuk juga ASN yang bekerja di UPT pendidikan baik itu di tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP/sederajat.

Diapun menyebut kebijakan ini tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat karena pemisahan antara sektor yang diperkenankan untuk WFH maupun tetap WFO telah ditetapkan.

Masyarakat tetap bisa mendatangi pusat-pusat layanan publik di hari Jumat meski kebijakan dalam rangka merespons gejolak energi global ini diterapkan.

"Intinya, ASN dengan jabatan pimpinan tinggi dan yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti pemadam kebakaran, BPBD, kesehatan, termasuk mal pelayanan publik tetap WFO sehingga tidak mengganggu pelayanan," jelasnya.

Dia pun menyebut saat ini Pemko Medan tengah mempersiapkan surat edaran untuk pelaksanaan WFH di lingkungan Pemko Medan.

"Surat edarannya sudah selesai, tinggal menunggu tanda tangan Pak Wali. Insya Allah hari ini terbit," tandasnya.

Jakarta: Kebijakan work from home (WFH) tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga mulai diarahkan ke sektor swasta hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pemerintah tengah menyiapkan aturan resmi untuk memperluas implementasi kerja dari rumah ini.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pihaknya akan segera mengumumkan terkait Surat Edaran (SE) imbauan Work From Home (WFH) dan Program Optimasi Energi di tempat kerja bagi perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMD).

"Terkait dengan Surat Edaran (SE) dan Program Optimasi Energi di tempat kerja, untuk perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD, segera kita akan umumkan ke teman-teman media dan publik," ujar Yassierli dalam konferensi pers yang dipantau secara daring di Jakarta, dilansir Antara pada Rabu, 1 April 2026.

Fleksibel sesuai kebutuhan industri

Untuk sektor swasta, BUMN, dan BUMD, penerapan WFH tidak akan bersifat kaku. Pemerintah memberikan fleksibilitas agar setiap perusahaan dapat menyesuaikan dengan karakteristik bisnis masing-masing.

Kebijakan ini juga dikaitkan dengan program optimasi energi di lingkungan kerja, sebagai bagian dari upaya efisiensi nasional.

Seperti diketahui, pemerintah resmi menerapkan kebijakan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hari Jumat untuk setiap pekannya, yang akan mulai berlaku 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan.

Meski demikian ada sejumlah sektor yang dikecualikan dari kebijakan WFH, diantaranya sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan.

Selain itu, juga sektor strategis seperti industri, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan.

Di bidang pendidikan, kegiatan belajar-mengajar untuk jenjang dasar hingga menengah tetap dilakukan secara tatap muka selama lima hari dalam seminggu tanpa pembatasan kegiatan.

Sementara itu, untuk jenjang pendidikan tinggi, khususnya semester empat ke atas, pelaksanaannya bakal menyesuaikan kebijakan kementerian terkait.

(ANN)