Bisnis.com, PALEMBANG— Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan mulai menerapkan skema kerja work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Namun, kebijakan tersebut tidak diterapkan secara menyeluruh lantaran sejumlah sektor membutuhkan pelayanan secara tatap muka.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan penerapan WFH di lingkungan Pemprov Sumsel tidak berlaku secara menyeluruh untuk semua jenis layanan.

“Tidak semua WFH. Ada yang WFA, tapi ada yang tetap offline atau hadir langsung,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Dia menegaskan bahwa payanan esensial tidak bisa sepenuhnya dialihkan ke sistem virtual karena membutuhkan interaksi langsung dengan masyarakat.

Sebagai contoh, pelayanan kesehatan yang tetap harus dilakukan secara tatap muka agar pemeriksaan kondisi pasien bisa dilakukan secara maksimal.

“Kalau pelayanan kesehatan tidak bisa pakai virtual. Misalnya orang mau berobat, tensinya tinggi, tidak mungkin hanya dilayani secara virtual, harus dibaca langsung,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra menambahkan, mekanisme penerapan WFH di lingkungan Pemprov Sumsel telah diatur dalam SE Gubernur Sumsel nomor 800.1/12330/BKD.I/2026.Sehingga secara resmi akan dijalankan mulai pekan ini, tepatnya pada Jumat (10/4/2026).

"Hari Jumat nanti Insya Allah sudah diberlakukan. Kemudian nantinya akan dievaluasi secara berkala setiap dua bulan," ujarnya.

Dia menjelaskan, WFH di Sumsel dikecualikan bagi pejabat tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama. Namun, mereka dapat melakukan work from anywhere (WFA) untuk pengawasan dan evaluasi kinerja terhadap ASN yang melakukan WFH pada unit kerjanya.

"Kebijakan ini sekaligus untuk membatasi atau mengurangi penggunaan kendaraan dinas jabatan maksimal 50%. Disarankan agar menggunakan kendaraan listrik, transportasi umum, sepeda, dan alat transportasi lain yang tidak berbasis bahan bakar fosil," pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Pemprov Sumsel) menyiapkan aturan teknis terkait penerapan sistem work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan bahwa sebelum penerapan WFH, kebijakan tersebut akan dirinci terlebih dahulu agar tidak menimbulkan salah penafsiran di lapangan.

“Perintah dari pemerintah pusat untuk melaksanakan WFH satu hari dalam satu minggu. Tapi tentu ini akan kami breakdown melalui edaran gubernur ke lapangan yang berlaku bagi Pemprov dan kabupaten/kota,” ujarnya saat ditemui, Rabu (1/4/2026).

Saat ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumsel tengah menyusun aturan teknis secara lebih rigid, utamanya terkait pembagian pegawai yang nantinya akan tetap menjalankan work from office (WFO) dan WFH.

Pasalnya, menurut Deru, pejabat pimpinan tinggi (JPT) seperti kepala dinas, asisten, dan kepala biro berpotensi tetap WFO dan tidak mungkin bekerja sendirian.

“Kalau JPT masuk, tentu tidak bisa bekerja sendiri; ada koordinasi dengan bawahannya. Jadi nanti akan dirinci mana pegawai yang WFO dan mana yang WFH,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa implementasi WFH nantinya tidak boleh mengganggu pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat.

Para pegawai yang bertugas di sektor-sektor pelayanan seperti pendidikan dan rumah sakit akan diatur melalui sistem pembagian sif atau giliran.

Deru menambahkan bahwa kebijakan WFH tidak boleh disamakan dengan libur. Meski bekerja dari rumah, pegawai tetap dituntut untuk menjaga produktivitas dan menghasilkan kinerja yang terukur.

“WFH itu tetap dituntut produktivitas. Bukan berarti WFH sama dengan libur. Tidak, WFH adalah work from home yang tetap menghasilkan produk kinerja,” pungkasnya.