Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan publikasi kurva imbal hasil transaksi pasar uang untuk memperkuat efisiensi, transparansi pembentukan harga, sekaligus menajamkan transmisi kebijakan moneter di pasar keuangan domestik.

Publikasi itu dapat diakses pelaku pasar per hari ini, Senin (8/6/2026), melalui laman resmi BI. Publikasi ini dirancang untuk mencerminkan kondisi harga aktual yang terbentuk di pasar sekunder.

Dengan demikian, kurva ini diharapkan dapat menjadi acuan (benchmark) yang lebih akurat dan berbasis transaksi nyata (transaction-based) bagi seluruh pelaku pasar uang.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan, inisiatif ini merupakan wujud komitmen bank sentral bersama National Working Group on Benchmark Reform (NWGBR) dalam memperkuat reformasi suku bunga acuan domestik.

NWGBR sendiri merupakan gugus tugas lintas otoritas yang beranggotakan BI, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (APUVINDO).

"Publikasi ini diharapkan meningkatkan efisiensi pembentukan harga di pasar uang, mendorong likuiditas transaksi pasar sekunder, memperdalam pasar keuangan domestik, serta memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter," jelas Ramdan melalui keterangannya, Senin (8/6/2026).

Secara metodologi, kurva imbal hasil ini dihitung berdasarkan indikator rata-rata tertimbang (RRT) harga dan volume transaksi aktual di pasar sekunder atas dua instrumen utama.

Pertama, transaksi repurchase agreement (Repo) dengan tenor 1 bulan yaitu transaksi pinjam-meminjam antarbank atau institusi keuangan yang mewajibkan penyerahan surat berharga sebagai agunan. Kedua, instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) khusus untuk tenor 3, 6, dan 12 bulan.

Adapun untuk jadwal perilisan, BI menetapkan pembaruan publikasi kurva ini akan dilakukan setiap hari Senin atau hari kerja pertama pada setiap pekannya pada pukul 10.00 WIB. Data yang disajikan merupakan rekapitulasi data harian pada minggu kerja sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah kinerja rupiah yang melemah sepanjang tahun berjalan 2026, Bank Indonesia (BI) mengungkapkan dua langkah utama yang ditempuh bersama pemerintah untuk kembali memberikan tenaga kepada nilai tukar mata uang RI.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, mengklaim upaya koordinasi antara lembaga moneter dengan pemerintah, sangat erat. Koordinasi itu disebut telah terus dilakukan dalam upaya kembali menyuntikkan tenaga kepada rupiah yang lesu.

Perry menerangkan, terdapat dua upaya yang berkaitan dengan penguatan koordinasi moneter—fiskal untuk memperkuat stabilitas rupiah. Pertama, BI dan pemerintah bakal terus mendorong daya tarik imbal hasil aset dalam negeri.

Melansir data Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI), yield acuan SBN kini telah bertengger di level 6,94%, melemah 13,58% year-to-date (YtD) dari posisi 6,11% pada awal tahun. Sejalan dengan itu, porsi kepemilikan asing turun Rp15,43 triliun sepanjang tahun ini hingga Mei 2026 di pasar SBN.

Sementara di pasar saham, IHSG telah ambles 35,30% YtD dengan torehan dana asing keluar dari pasar RI mencapai Rp61,36 triliun.

”Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang ada outflow. Ada di pasar saham, SBN, dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk dan mendukung stabilitas nilai tukar,” katanya dalam konferensi pers, Sabtu (6/6/2026).

Kedua, BI dan pemerintah berupaya menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Perry menerangkan, upaya itu dilakukan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap dilakukan oleh BI, dengan peningkatan bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah.

Dengan begitu, Perry menilai operasi moneter tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskal turut mendukung.

”Kami sepakat ini akan terus kita lakukan, penguatan koordinasi fiskal yang sudah kuat selama ini sekarang diperkuat dan secara berkesinambungan terus akan diperkuat, saling mendukung, saling memperkuat untuk sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas makroekonomi, sesuai dengan dinamika yang ada dengan keyakinan bahwa fundamental ekonomi kita itu bagus,” tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- ‎Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas nilai tukar atau kurs rupiah, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (6/6/2026), menegaskan koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter selama ini berjalan sangat erat dan akan terus diperkuat untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi.‎

“Penguatan koordinasi fiskal, moneter itu terus kita lakukan dan saat ini adalah memang difokuskan bagaimana fiskal dan moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing. Untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah,” ujar Perry.

Menurut Perry, terdapat dua langkah yang disepakati dalam penguatan koordinasi fiskal dan moneter untuk mendukung stabilitas rupiah.‎ Langkah pertama adalah meningkatkan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik guna mendorong kembali masuknya aliran modal asing (inflow).‎

“Ada dua yang berkaitan dengan penguatan koordinasi moneter fiskal untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah yang pertama adalah meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portofolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri memang itu ada outflow. Ada saham, SBN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,” katanya.‎

Langkah kedua adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia, disertai peningkatan remunerasi yang dibayarkan BI kepada pemerintah.

"Nomor dua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI tapi tentu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah. Dengan demikian operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah sementara operasi fiskalnya juga mendukung,” ujar Perry.‎

Ia menambahkan, sinergi yang telah terbangun selama ini akan terus diperkuat secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.‎ “Kami sepakat ini akan terus kita lakukan penguatan koordinasi fiskal yang sudah kuat selama ini sekarang diperkuat dan secara berkesinambungan terus akan diperkuat saling mendukung, saling memperkuat untuk sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi stabilitas makroekonomi sesuai dengan dinamika yang ada,” tuturnya.‎

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya mendukung penuh langkah penguatan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dampaknya terhadap perekonomian menjadi lebih optimal.‎ “Kita akan mendukung bank sentral, memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian," katanya.

Penguatan sinkronisasi kebijakan tersebut diharapkan dirinya mampu meningkatkan kepercayaan pelaku pasar, memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.