Jakarta (ANTARA) - Panen raya selalu menghadirkan dua wajah yang kontras dalam tata kelola pangan nasional, yakni harapan akan ketersediaan dan kecukupan, sekaligus kekhawatiran atas kemampuan sistem menyerap hasil produksi secara optimal.

Pengalaman pada 2025 bisa menjadi pelajaran penting, ketika lonjakan produksi padi justru berhadapan dengan keterbatasan kapasitas penyimpanan.

Situasi itu bukan sekadar persoalan teknis pergudangan, melainkan cermin dari kesiapan sistem pangan dalam mengelola keberlimpahan.

Memasuki panen raya 2026, pemerintah berupaya memperbaiki situasi tersebut melalui berbagai langkah strategis, termasuk penambahan kapasitas gudang, hingga 2 juta ton dan rencana pembangunan 100 gudang baru.

Target produksi beras nasional yang mencapai 34,77 juta ton menegaskan optimisme, sekaligus menuntut kesiapan infrastruktur pascapanen yang lebih kokoh.

Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara jujur adalah apakah langkah-langkah tersebut cukup untuk menghindari pengulangan masalah yang sama.

Keterbatasan kapasitas gudang menjadi isu klasik yang terus berulang. Ketika produksi meningkat, ruang penyimpanan tidak serta-merta bertambah secara proporsional.

Ketimpangan ini membuat hasil panen tidak terserap maksimal oleh negara, membuka ruang bagi distorsi harga dan melemahkan posisi tawar petani.

Oleh karena itu, gudang bukan sekadar fasilitas penyimpanan, melainkan instrumen stabilisasi ekonomi yang menentukan apakah hasil kerja petani akan bernilai atau terdepresiasi.

Lokasi gudang

Masalah tidak berhenti pada kapasitas. Distribusi lokasi gudang juga menjadi tantangan serius. Gudang yang tidak berada di titik produksi utama menyulitkan akses petani, sehingga biaya logistik meningkat dan efisiensi menurun.

Akibatnya, petani cenderung menjual gabah kepada tengkulak yang lebih dekat dan lebih cepat memberikan kepastian transaksi, meskipun dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Ketergantungan ini memperlihatkan bahwa persoalan pangan bukan hanya tentang produksi, tetapi juga tentang akses, jaringan distribusi, dan keadilan ekonomi.

Di sisi lain, kualitas gabah yang diserap juga menjadi isu yang tidak kalah penting. Penyerapan gabah berkualitas rendah berdampak langsung pada kualitas beras dan pada akhirnya mempengaruhi harga jual di pasar.

Ini menunjukkan bahwa sistem penyerapan tidak hanya harus cepat dan masif, tetapi juga selektif dan berbasis standar mutu. Tanpa itu, peningkatan produksi tidak akan berbanding lurus dengan peningkatan nilai ekonomi.

Pemerintah sebenarnya telah menetapkan target penyerapan yang cukup ambisius, yakni 7,41 juta ton gabah atau setara 4 juta ton beras pada 2026.

Target ini diperkuat dengan pendekatan jemput bola yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, mitra penggilingan, hingga unsur TNI dan Polri.

Pendekatan kolaboratif ini patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa pengelolaan pangan adalah kerja bersama yang lintas sektor. Hanya saja, efektivitasnya tetap bergantung pada kesiapan infrastruktur dan sistem yang mendukung di lapangan.

Salah satu langkah penting yang direncanakan adalah pembangunan infrastruktur pascapanen, termasuk gudang dan rice milling unit. Kehadiran fasilitas ini tidak hanya meningkatkan kapasitas penyimpanan, tetapi juga memperbaiki rantai nilai dari gabah menjadi beras.

Dengan rendemen giling yang lebih tinggi, nilai tambah yang diterima petani dan pelaku usaha dapat meningkat. Di sinilah peran teknologi dan modernisasi menjadi krusial dalam mentransformasi sektor pangan.

Biaya pengelolaan

Meskipun demikian, persoalan biaya operasional tidak boleh diabaikan. Tingginya biaya pengelolaan gudang menjadi hambatan tersendiri dalam upaya memperluas kapasitas penyimpanan.

Kerja sama dengan pihak lain untuk menyewa gudang memang menjadi solusi jangka pendek, tetapi untuk jangka panjang dibutuhkan model pembiayaan yang lebih berkelanjutan dan efisien. Tanpa itu, ekspansi infrastruktur berisiko tidak optimal.

Pernyataan bahwa masih terdapat sekitar 1.500 gudang dengan sebagian mengalami alih fungsi menunjukkan adanya masalah struktural dalam pengelolaan aset.

Rencana untuk mengembalikan fungsi 400 gudang menjadi langkah penting, tetapi juga mengingatkan bahwa tata kelola aset negara perlu diperkuat agar tidak terjadi kehilangan kapasitas secara diam-diam.

Dalam hal ini, pengelolaan pangan harus dilihat sebagai sistem yang terintegrasi, bukan sekadar respons terhadap situasi sesaat.

Hal yang paling krusial adalah perubahan paradigma dari pendekatan reaktif menjadi preventif. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kebijakan yang bersifat “pemadam kebakaran” tidak cukup untuk menghadapi dinamika produksi pangan yang semakin kompleks.

Dibutuhkan sistem deteksi dini yang mampu memetakan potensi produksi, kapasitas penyimpanan, serta risiko distribusi sejak awal. Dengan demikian, setiap keputusan dapat diambil berdasarkan data dan proyeksi yang akurat.

Cuaca ekstrem dan fluktuasi harga pangan global juga menjadi faktor eksternal yang tidak bisa diabaikan. Kesiapan menghadapi kondisi ini memerlukan kombinasi antara infrastruktur fisik, seperti gudang dan pengering mekanis, serta kebijakan yang adaptif.

Ketahanan pangan tidak lagi bisa dipahami sebagai kemampuan memproduksi, tetapi juga kemampuan mengelola risiko.

Maka persoalan gudang bukanlah isu sederhana yang berdiri sendiri, tapi adalah titik temu dari berbagai persoalan dalam sistem pangan, mulai dari produksi, distribusi, hingga tata kelola.

Ketika gudang tidak cukup, yang terganggu bukan hanya aliran barang, tetapi juga aliran nilai yang seharusnya dinikmati oleh petani.

Sebaliknya, ketika sistem penyimpanan kuat dan terencana, negara memiliki instrumen yang efektif untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi kesejahteraan petani.

Momentum panen raya 2026 seharusnya menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa pelajaran dari masa lalu benar-benar diolah menjadi kebijakan yang lebih matang.

Bukan sekadar menambah kapasitas, tetapi membangun sistem yang adaptif, terintegrasi, dan berkeadilan. Jika itu dapat diwujudkan, maka panen raya tidak lagi menjadi sumber kekhawatiran, melainkan perayaan atas keberhasilan kolektif dalam mengelola pangan sebagai fondasi kedaulatan bangsa.

*) Entang Sastraatmadja adalah anggota Dewan Pakar DPN HKTI

​​​​​​​

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru pada Selasa (3/11/2025). Turut hadir Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Bobby Rasyid, dan jajaran lainnya.

Menhub Dudy mengungkapkan, Stasiun Tanah Abang Baru ini dioperasikan secara bertahap, dimulai tahap pertama pada Februari 2025, kemudian tahap kedua pada Juni 2025.

"Dapat kami sampaikan bahwa stasiun Tanah Abang Baru ini beroperasi bertahap, tahap kedua beroperasi pada Juni 2025," kata Dudy dalam keterangan pers peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Selasa (3/11/2025).

Dudy menambahkan, dengan selesainya revitalisasi Stasiun Tanah Abang Baru, maka kapasitas Stasiun Tanah Abang makin meningkat, dari sebelumnya hanya dapat menampung 141.000 penumpang, kini bisa mencapai 380.000 penumpang.

Selain itu, stasiun ini juga melayani dua rute KRL Commuter Line Jabodetabek, yakni Cikarang-Tanah Abang-Pasar Senen-Cikarang dan Tanah Abang-Rangkasbitung.

Foto: Sejumlah penumpang berjalan di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Senin (4/11/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Sejumlah penumpang berjalan di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Senin (4/11/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

"Kapasitas penumpang Stasiun Tanah Abang Baru ini semula hanya mencapai 141.000 penumpang, menjadi 380.000 penumpang," lanjutnya.

Adapun luas Stasiun Tanah Abang Baru ini mencapai 19.000 m2, dibangun di atas lahan sebesar 31.174 m2.

Stasiun Tanah Abang sendiri memiliki empat peron dan enam jalur. Jalur 1 melayani rute Cikarang/Bekasi-Angke/Kampung Bandan, sedangkan jalur 2 melayani Kampung Bandan/Angke-Bekasi/Cikarang, jalur 3 rute Rangkasbitung-Tanah Abang dan merupakan peron penurunan penumpang, dan jalur 5-6 sebagai pemberangkatan rute Tanah Abang-Rangkasbitung. Adapun setiap peron, dapat menampung KRL dengan jumlah gerbong mencapai 12.

"Luas bangunan baru ini mencapai 19.000 m2, di atas lahan 31.174 m2, memiliki 4 peron dan 6 jalur. Setiap jalur bisa melayani 1 rangkaian KRL dengan 12 gerbong," jelasnya.

Adapun, nilai pembangunan Stasiun Tanah Abang Baru mencapai Rp 380 miliar. Dari periode Januari hingga Oktober 2025, Stasiun Tanah Abang sudah melayani sekitar 63 juta penumpang KRL Jabodetabek.

"Nilai proyek Stasiun Tanah Abang Baru ini mencapai sekitar Rp 380 miliar," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina (Persero) berkomitmen untuk terus melanjutkan proyek pembangunan kilang baru dan merevitalisasi kilang yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Inisiatif proyek yang telah dimulai sejak tahun 2014 ini dikenal sebagai Refinery Development Masterplan Program (RDMP), termasuk pembangunan kilang baru (Grass Root Refinery/GRR) dan revitalisasi kilang eksisting.

Vice President Corporate Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengatakan, saat ini Pertamina melalui PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) mengoperasikan enam kilang yakni Kilang Dumai di Riau, Kilang Plaju Sumatera Selatan, Kilang Balongan di Jawa Barat, Kilang Cilacap di Jawa Tengah, Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur, dan Kilang Kasim di Papua Barat Daya.

"Keenam kilang yang beroperasi saat ini mampu mengolah minyak mentah hingga 1 juta barel per hari, dan menghasilkan berbagai jenis produk, BBM, LPG, Avtur, dan Petrokimia," ujar Fadjar dalam keterangan tertulis, Senin (13/10/2025).

Dia melanjutkan, guna meningkatkan kapasitas pengolahan kilang, proyek RDMP telah dijalankan untuk merevitalisasi kilang di Kilang Balongan dan Kilang Balikpapan. Upaya untuk pengembangan Kilang Cilacap dan Dumai menjadi kilang hijau dilakukan untuk memproduksi bahan bakar ramah lingkungan seperti Pertamina Renewable Diesel (RD), Pertamax Green dan Pertamina Sustainable Aviation Fuel (SAF). Melalui Kilang Plaju dan Kilang Kasim, Pertamina juga mendukung program pemerintah terkait produksi Biosolar B40.

Di sisi lain, Fadjar menjelaskan, Pertamina telah menyelesaikan proyek Pertamina Langit Biru Cilacap pada tahun 2019. Tujuan proyek ini untuk meningkatkan kualitas BBM menjadi lebih ramah lingkungan.

Selanjutnya, pada tahun 2022, Pertamina juga telah menyelesaikan RDMP Balongan. Dengan RDMP Balongan, Pertamina meningkatkan kapasitas pengolahan minyak Kilang Balongan dari 125 ribu barrel menjadi 150 ribu barrel per hari.

"Dengan kemampuan kilang eksisting, saat ini Pertamina tidak lagi mengimpor Solar dan Avtur," tutur dia.

Sementara itu, pada tahun 2025, RDMP Balikpapan ditargetkan akan memulai uji coba operasi di salah satu unit baru yaitu Residual Fuel Catalytic Cracking (RFCC). Dengan proyek tersebut, Pertamina menargetkan total kapasitas pengolahan kilang naik menjadi 1,16 juta barel per hari.

"Penyelesaian proyek secara bertahap, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan energi masyarakat, dan mengurangi impor," jelas Fadjar.

Melalui RDMP, kilang Pertamina juga dapat meningkat kompleksitasnya atau Nelson Complexity Index dari 4,1 menjadi 8, sehingga produk-produk yang dihasilkan lebih variatif dan lebih ramah lingkungan. Kilang-kilang RDMP dipersiapkan untuk menghasilkan BBM setara Euro 5 dengan kandungan rendah sulfur yang dapat mengurangi emisi karbon.

Untuk itu, dia menegaskan, RDMP terus berlanjut. Pasalnya, Pertamina menargetkan adanya kilang baru, melalui GRR Tuban di Jawa Timur yang akan menambah kapasitas pengolahan sebanyak 300 ribu barrel per hari.

Pengembangan Petrokimia

Selain meningkatkan pengolahan BBM melalui Proyek RDMP, Pertamina juga tengah memperkuat bisnis Petrokimia untuk meningkatkan nilai Perusahaan sekaligus memberikan kontribusi nyata sebagai BUMN bagi Negara.

Pengembangan bisnis Petrokimia dilakukan melalui sejumlah anak usaha dan afiliasi, di antaranya Grup Tuban Petrochemical Industries. PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) sebagai salah satu anak usahanya telah berhasil menyelesaikan proyek peningkatan kapasitas produksi aromatik dari 600 ribu ton menjadi 780 ribu ton per tahun.

Saat ini, TPPI juga terus dikembangkan melalui PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) yang tengah mengkaji pembangunan kompleks Pabrik Olefin. Proyek ini diharapkan dapat menambah pasokan bahan baku plastik dalam negeri sampai dengan 1.600 ribu ton per tahun. Jika indikator keekonomian menunjukkan prospek positif, pengembangan ini tentu akan memperkuat pertumbuhan industri hilir Petrokimia nasional.

Lebih jauh, pengembangan lain juga dilakukan melalui PT Polytama Propindo di Balongan, Indramayu, Jawa Barat, dengan rencana peningkatan kapasitas produksi petrokimia sebesar 300 ribu ton per tahun yang ditargetkan beroperasi pada 2028.

Selain itu, Pertamina berkomitmen untuk terus mengidentifikasi dan mengembangkan potensi produk petrokimia baru yang prospektif di Indonesia.

"Melalui dukungan anak perusahaan dan afiliasi, Pertamina meyakini langkah ini akan mampu mendorong pertumbuhan industri petrokimia nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk impor," tandas dia.