Bisnis.com, DENPASAR - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 10.000 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di 2026.

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menjelaskan jumlah alokasi tersebut meningkat signifikan dibandingkan alokasi tahun sebelumnya. Indah menjelaskan tambahan alokasi menjadi 10.000 unit merupakan wujud nyata komitmen pemerintah pusat dalam mendukung percepatan penyediaan rumah layak huni di NTB.

Lebih dari itu, kebijakan tersebut diharapkan menjadi pengungkit lahirnya ekosistem pemberdayaan masyarakat yang memadukan penyediaan hunian, legalitas aset, akses permodalan, dan penguatan ekonomi keluarga sebagai fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB.

"Tambahan alokasi tersebut menjadi capaian penting bagi NTB. Pada tahun 2025, pemerintah pusat hanya mengalokasikan 1.610 unit BSPS untuk NTB. Memasuki tahun 2026, alokasi awal meningkat menjadi 6.418 unit. Namun, setelah pembahasan bersama Kementerian PKP, jumlah tersebut kembali bertambah menjadi 10.000 unit, atau meningkat lebih dari enam kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya," jelas Indah dikutip dari siaran pers, Kamis (2/7/2026.

Wagub menyebut, peningkatan alokasi ini menjadi angin segar bagi percepatan penanganan rumah tidak layak huni di NTB sekaligus memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian yang layak, sehat, dan aman.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa program BSPS tidak boleh dipandang hanya sebagai program pembangunan rumah. Menurutnya, bantuan tersebut harus menjadi bagian dari strategi besar pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga sehingga manfaat yang diterima masyarakat tidak berhenti pada pembangunan fisik semata.

Karena itu, Menteri PKP meminta agar pelaksanaan BSPS di daerah diintegrasikan dengan program sertifikasi tanah gratis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta dukungan permodalan usaha mikro melalui Permodalan Nasional Madani (PNM).

"Melalui pola tersebut, penerima BSPS tidak hanya memperoleh rumah yang lebih layak, tetapi juga mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan aset serta akses pembiayaan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga," kata Ara.

Bisnis.com, BANYUWANGI - Suara kayu lesung yang berpadu, mengiringi suasana pagi di halaman rumah berarsitektur khas Osing. Irama yang dimainkan masyarakat setempat itu menjadi sambutan hangat untuk wisatawan yang berkunjung ke Desa Sejahtera Astra Kemiren, Banyuwangi, Jawa Timur. Kehidupan seperti inilah yang masih dapat dijumpai di desa tempat masyarakat Osing, sebagai suku asli Banyuwangi, menjaga tradisi dan kearifan lokal bersama masyarakat setempat sebagai kekuatan penggerak kesejahteraan desanya secara turun-temurun.

Masyarakat di Desa Sejahtera Astra Kemiren secara konsisten melestarikan budaya Osing melalui berbagai tradisi seperti upacara adat Barong Ider Bumi, dan Tumpeng Sewu, tarian adat Tari Gandrung, kuliner lokal, musik tradisional, hingga arsitektur khas Osing yang menjadi bagian dari identitas sekaligus potensi yang menggerakkan kehidupan desa. Potensi tersebut kemudian diperkuat Astra sejak 2024 melalui program Desa Sejahtera Astra. Bersama masyarakat dan penggerak lokal, Astra mengembangkan empat bidang yaitu kesehatan, pendidikan, lingkungan dan kewirausahaan agar pelestarian budaya dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pengembangan tersebut telah menjangkau sekitar 300 warga dan memperkuat peran mereka sebagai pelaku utama desa wisata. Saat ini, terdapat 50homestaydengan total 92 kamar, 40 pelaku usaha lokal di bidang kuliner, kerajinan, dan kopi, serta 40 anggota Pokdarwis yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata dan pelestarian budaya Osing. Pendapatan rata-rata anggota Pokdarwis juga meningkat sebesar 33%, dari sebelumnya Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa budaya yang terus dijaga masyarakat dapat tumbuh menjadi sumber penghidupan sekaligus membuka peluang ekonomi baru di tingkat desa.

“Desa Sejahtera Astra Kemiren menunjukkan bahwa pelestarian budaya dan pembangunan masyarakat dapat berjalan beriringan. Melalui penguatan pada bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan, Astra percaya bahwa warisan budaya Osing tidak hanya tetap lestari, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup, peluang usaha, dan kesejahteraan yang berkelanjutan," ujar Chief of Corporate Affairs Astra, Boy Kelana Soebroto.

Penguatan Desa Sejahtera Astra Kemiren dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada bidang kesehatan, Astra berkontribusi meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan layanan Posyandu, penyediaan sarana kesehatan dasar, dukungan terhadap kesehatan ibu dan anak, serta penyelenggaraan edukasi kesehatan bagi masyarakat.

Pada bidang pendidikan, Astra memperkuat PAUD melalui penyediaan sarana belajar dan alat permainan edukatif, dukungan kegiatan pembelajaran, serta pengenalan budaya lokal kepada generasi muda yang diharapkan dapat menjaga keberlanjutan budaya Osing dengan melibatkan generasi penerus sejak usia dini.

Seiring berkembangnya aktivitas wisata, pengelolaan lingkungan juga menjadi bagian penting dalam pengembangan desa. Masyarakat didampingi dalam pengelolaan sampah organik dan non-organik, pemanfaatan limbah ternak menjadi pupuk organik, pengembangan fasilitas biogas, pembentukan kelompok sadar lingkungan, serta penyediaan sarana pengelolaan sampah dan kompos.

Di bidang kewirausahaan, Astra mendukung pengembangan Desa Wisata Adat Osing Kemiren dilakukan melalui penguatan sarana penunjang wisata, pemberdayaan UMKM lokal, peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata (Pokdarwis), pengembanganhomestaydan usaha masyarakat, serta promosi wisata budaya Osing sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat.

Konsistensi masyarakat dalam menjaga budaya dan mengembangkan potensi desanya turut mendapatkan apresiasi di tingkat nasional maupun internasional. Sejak 2019, desa ini telah menerima berbagai penghargaan, termasuk Wonderful Indonesia Impact, Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI), dan ASEAN Tourism Award 2025. Pada tingkat internasional, Desa Sejahtera Astra Kemiren juga terpilih sebagai bagian dari The Best Tourism Village Upgrade Program 2025 yang semakin memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata budaya berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

Selain melalui program Desa Sejahtera Astra, Astra melalui Yayasan Astra-Yayasan Dharma Bhakti Astra melakukan pembinaan kelompok tani Buah Naga binaan di wilayah Desa Sejahtera Astra Banyuwangi, tepatnya di Desa Sumbermulyo. Pendampingan ini dilakukan untuk kelompok tani buah naga bersama Pusat Pengembangan UMKM (PPU) yang mencakup penguatan mentalitas dan organisasi kelompok, peningkatan kompetensi budidaya organik, perbaikan kualitas pascapanen sesuai standar offtaker, serta fasilitasi akses pemasaran dan pembiayaan.

Hasilnya, para petani berhasil mengantongi sertifikasi Budidaya Organik, dengan total panen meningkat dari 316 ton pada 2021 menjadi 595 ton pada 2025, sementara omzet kelompok tani naik dari Rp1,9 miliar menjadi Rp11,9 miliar pada periode yang sama. Produk segar maupun olahan dari kelompok tani ini, telah menembus pasar yang lebih luas baik di dalam negeri maupun pasar ekspor ke Singapura dan Hong Kong. Buah naga tidak hanya dijual dalam bentuk buah segar, namun juga menjadi produk olahan seperti Sale Buah Naga dan buah nagadehydrated.

Semangat Astra untuk terus mengembangkan desa berkolaborasi dengan masyarakat seperti di Desa Sejahtera Astra Kemiren, sejalan dengan cita-cita Astra untuk sejahtera bersama bangsa dan mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan alasan pengecatan ulang Gedung Sate yang belakangan menjadi perhatian publik.

Menurutnya, bangunan cagar budaya tersebut kini dicat menggunakan material yang sesuai standar agar tampilannya kembali menyerupai warna aslinya.

Dedi mengatakan selama bertahun-tahun Gedung Sate tidak menggunakan cat sesuai standar konservasi. Akibatnya, hasil pengecatan sebelumnya dinilai kurang rapi dan tidak mencerminkan karakter asli bangunan bersejarah tersebut.

"Saya enggak tahu sudah berapa puluh tahun Gedung Sate tidak pernah dicat menggunakan cat standar. Selama ini kelihatan belepotan karena memang bukan menggunakan cat standar, tetapi cat dari toko," katanya, Rabu (1/7/2026).

Menurut dia, setelah menggunakan cat yang sesuai standar, tampilan Gedung Sate tidak lagi terlihat belang atau belepotan.

"Nanti cat Gedung Sate tidak akan belepotan lagi karena sudah menggunakan cat sesuai makeup atau tampilan aslinya," ujarnya.

Dedi juga memastikan proses pengecatan tidak menggunakan anggaran tambahan. Pembiayaan berasal dari pos anggaran pemeliharaan rutin yang selama ini memang disediakan untuk perawatan aset pemerintah.

"Ini diperoleh dari mana uangnya? Dari anggaran pemeliharaan yang selama ini memang digunakan sebagaimana mestinya sesuai peruntukannya. Sehingga anggaran itu tepat dan cepat penanganan serta pengelolaannya," katanya.

Menurut Dedi, pemanfaatan anggaran pemeliharaan secara optimal menjadi bagian dari upaya menjaga Gedung Sate sebagai salah satu ikon dan bangunan bersejarah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sebelumnya, Pemprov Jabar tengah melakukan penataan Gedung Sate beserta kawasan sekitarnya. Dedi menekankan bahwa wajah ibu kota provinsi harus mencerminkan standar tata kota yang baik.

Ia menargetkan penataan halaman Gedung Sate beserta keseluruhan proyek dapat dituntaskan dalam waktu 120 hari atau sekitar awal Agustus 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Bagi pecinta seni dan budaya, Yogyakarta kembali menghadirkan agenda yang wajib masuk daftar kunjungan tahun ini. ARTJOG 2026resmi digelar di Jogja National Museum (JNM) mulai 19 Juni hingga 30 Agustus 2026, menghadirkan karya, instalasi, pertunjukan, serta program edukatif dari berbagai seniman dan pelaku kreatif.

Selama hampir dua dekade pelaksanaannya, ARTJOG dikenal sebagai salah satu festival seni kontemporer terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia.Tak hanya menjadi ajang pamer karya, ARTJOG berkembang sebagai ruang dialog kreatif yang mempertemukan seniman, komunitas, pelaku industri kreatif, hingga masyarakat umum dalam satu pengalaman yang inspiratif.

Tahun ini, ARTJOG kembali mengajak publik menjelajahi beragam gagasan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan melalui karya-karya yang lahir dari beragam latar belakang dan generasi.

Ketika Seni Menjadi Bahasa Lintas Generasi

Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup yang begitu cepat, seni tetap menjadi medium yang mampu menjembatani berbagai sudut pandang. Inilah yang menjadi salah satu kekuatan utama ARTJOG Yogyakarta dari tahun ke tahun.

Melalui instalasi, karya visual, pertunjukan, hingga program edukatif sepanjang festival, pengunjung diajak untuk berinteraksi secara langsung dengan ide-ide baru yang lahir dari dialog lintas generasi.

Bagi generasi muda, ARTJOG 2026 menjadi kesempatan menemukan inspirasi sekaligus memahami bagaimana seni dapat menjadi refleksi terhadap berbagai isu sosial, budaya, dan kehidupan sehari-hari.

Sementara, bagi para penikmat seni yang telah mengikuti perjalanan ARTJOG selama bertahun-tahun, festival ini menjadi ruang untuk melihat bagaimana kreativitas terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman.

Tak heran jika ARTJOG kerap menjadi salah satu agenda budaya yang paling dinantikan. Baik oleh masyarakat Indonesia maupun wisatawan yang datang ke Yogyakarta.

Apa yang Bisa Dinikmati di ARTJOG 2026?

Sebagai salah satu event seni Indonesia 2026 yang paling banyak dibicarakan, ARTJOG menghadirkan pengalaman berbeda dari sekadar mengunjungi galeri atau pameran biasa.

Pengunjung dapat menikmati karya-karya dari berbagai seniman dengan pendekatan beragam, mulai dari eksplorasi teknologi, isu kemanusiaan, lingkungan, hingga identitas budaya.

Berbagai program pendukung juga turut melengkapi pengalaman, menjadikan festival ini sebagai ruang belajar sekaligus rekreasi yang menyenangkan.

Bagi wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta selama musim liburan, ARTJOG 2026 bisa menjadi pilihan wisata seni yang menawarkan pengalaman berbeda dan berkesan.

Cara Beli Tiket ARTJOG 2026 Lewat BRImo

Salah satu kemudahan yang hadir tahun ini adalah akses pembelian tiket yang semakin praktis. Pengunjung dapat membeli tiket ARTJOG 2026 melalui fitur Lifestyle BRImo tanpa perlu berpindah ke berbagai platform.

Melalui satu aplikasi, pengguna bisa menemukan informasi event sekaligus menyelesaikan transaksi dengan cepat dan mudah.

Kemudahan ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan pengalaman yang lebih sederhana bagi masyarakat yang ingin menikmati berbagai aktivitas lifestyle, termasuk event seni dan budaya.

Nikmati Diskon Hingga 15 Persen

Kabar baiknya, pengalaman menikmati festival seni tahun ini juga bisa menjadi lebih hemat.Pengguna BRImo berkesempatan memperoleh diskon tiket ARTJOG sebesar 15 persen. Promo ini menjadi nilai tambah bagi masyarakat yang ingin menikmati salah satu festival seni kontemporer terbesar di Indonesia dengan biaya yang lebih hemat.

Tidak hanya diskon tiket lho. Pengunjung bisa menikmati berbagai promo menarik lain dari BRI selama acara berlangsung. Cukup melakukan tiga kali transaksi menggunakan BRImo, pengunjung berkesempatan mengikuti lucky wheel berhadiah merchandise eksklusif.

Selain itu, pembukaan rekening dan aktivasi BRImo berhak mendapatkan cashback, sementara penambahan saldo tabungan memberikan kesempatan memperoleh Kartu Debit BRI FC Barcelona edisi khusus sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Ingin menikmati salah satu festival seni kontemporer terbesar di Indonesia? Kunjungi ARTJOG 2026 di Jogja National Museum, Yogyakarta, mulai 19 Juni hingga 30 Agustus 2026. Beli tiket ARTJOG melalui Lifestyle BRImo dan nikmati diskon spesial 15 persen. Informasi lengkap tersedia di bbri.id/artjog2026.

JAKARTA - Universitas Nasional (Unas) resmi mengusulkan budayawan dan sastrawan besar Indonesia Sutan Takdir Alisjahbana (STA) sebagai calon penerima Gelar Pahlawan Nasional tahun 2026. STA dianggap layak mendapatkan gelar tersebut karena kontribusinya terhadap pengembangan Bahasa Indonesia, Pendidikan, dan Budaya Indonesia.

Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra Unas Nana Yuliana mengatakan, dokumen pengusulan STA sebagai Pahlawan Nasional akan disampaikan kepada Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2D) melalui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (1/7/2026).

“Pengusulan ini besok akan kami sampaikan ke tim TP2 daerah melalui Pemerintah DKI Jakarta. Kemudian nanti akan direview dan diverifikasi, lalu dari tim daerah disampaikan kepada pusat di Kemensos, kemudian ke Dewan Gelar Kementerian Kebudayaan. Baru nanti ke Presiden. Mudah-mudahan November ini STA bisa masuk dalam salah satu calon penerima Gelar Pahlawan Nasional,” ujar Nana, Selasa (30/6/2026).

Untuk mendukung usulan tersebut, Unas hari ini menggelar Seminar Nasional bertema “Menelaah Jejak Kepahlawanan Sutan Takdir Alisjahbana (STA): Kontribusi Bagi Sastra, Bahasa, Pendidikan, dan Kebudayaan Indonesia” di kampus Unas, Jakarta.

Seminar nasional dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Direktur Jenderal Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan, serta sejumlah tokoh sastra dan budaya Indonesia.

Nana yang juga Ketua Panitia mengungkapkan seminar ini semula direncanakan berlangsung pada 16 Juli, namun dimajukan menjadi hari ini karena seluruh dokumen dan perangkat pendukung pengusulan STA harus diserahkan paling lambat pada 2 Juli 2026.

STA adalah tokoh yang telah banyak berkontribusi dan memodernisasi bahasa Indonesia sehingga dapat menjadi bahasa nasional dan sebagai pemersatu bahasa Indonesia. “STA adalah yang pertama kali menulis tata Bahasa Indonesia pada masa penjajahan Jepang dan memperkenalkan hukum MD (Menerangkan dan Diterangkan) dan DM (Diterangkan dan Menerangkan), sehingga Bahasa Indonesia memiliki struktur logis,” ungkapnya.

"Karya STA dalam bidang sastra, dalam bidang novel, saya kira tidak perlu saya sebutkan satu per satu, karena kita semua sudah menilai siapa STA dengan karya-karyanya," tambahnya.

Menurut Nana, pemikiran STA masih sangat relevan untuk menjawab tantangan kebudayaan Indonesia di tengah persaingan global menuju Indonesia Emas 2045 yang menekankan pembangunan manusia berkarakter.

Selain dikenal sebagai sastrawan dan budayawan, STA juga dinilai berjasa dalam dunia pendidikan. Pada masa pendudukan Belanda, STA aktif mendorong masyarakat untuk mengembangkan pendidikan tinggi hingga kemudian mendirikan yayasan yang memajukan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang menjadi cikal bakal lahirnya Unas.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyambut baik usulan Unas. STA merupakan sosok yang berjasa besar dalam pembangunan bangsa meskipun tidak terlibat langsung dalam perjuangan fisik.

“Tentu kita menyambut baik. Ini sekaligus menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa pahlawan itu bukan hanya yang ikut bertempur di medan perang, tetapi juga ada yang bekerja di belakang panggung seperti Pak Sutan Takdir Alisjahbana,” ujar Saifullah Yusuf yang juga merupakan alumni Unas.

"Maksud saya di belakang panggung itu, beliau tidak mungkin menjadi perhatian ketika kita mengusulkan calon-calon pahlawan pada waktu itu. Tapi ini ada hal yang baru yang memang dibuka kesempatan oleh Bapak Presiden Prabowo untuk kita bisa mengusulkan tokoh-tokoh yang mungkin selama ini belum menjadi perhatian bersama kita seperti STA," lanjutnya.

Saifullah Yusuf mengaku masih merasakan langsung kepemimpinan STA saat dirinya kuliah di kampus tersebut pada 1985. “Waktu saya kuliah beliau masih menjadi rektor. STA memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk berekspresi. Tidak ada penekanan ataupun pembatasan. Organisasi dan kegiatan mahasiswa tumbuh dengan baik sehingga Universitas Nasional menjadi pusat diskusi para aktivis dari berbagai kampus,” ujarnya.

Terkait gelar Pahlawan Nasional untuk STA, Gus Ipul mengatakan usulan saat ini masih dalam tahap awal dan akan terus dikawal hingga masuk ke Dewan Gelar yang dipimpin Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Magelang (ANTARA) - Taman Wisata Candi Borobudur menyambut momentum liburan sekolah tahun 2026, menghadirkan rangkaian program wisata Liburan Nyaman Penuh Makna yang memadukan pengalaman budaya, edukasi, rekreasi keluarga, hingga perjalanan reflektif bagi para wisatawan.

Direktur Komersil InJourney Destination Management (IDM) Gistang Panutur di Magelang, Jawa Tengah, Selasa, menyampaikan beragam aktivitas disiapkan untuk memberikan pengalaman bermakna dengan mengajak pengunjung mengenal kekayaan warisan budaya, seni, serta nilai-nilai luhur yang terkandung di Candi Borobudur.

Ia menyampaikan, rangkaian program liburan sekolah ini merupakan bagian dari upaya IDM menghadirkan pengalaman yang memperkaya wawasan dan membangun kedekatan masyarakat dengan warisan budaya.

"Candi Borobudur bukan hanya sebuah mahakarya arsitektur dunia, tetapi juga ruang pembelajaran yang menyimpan nilai sejarah, budaya, dan spiritualitas. Melalui rangkaian program Liburan Sekolah di Candi Borobudur, kami ingin wisatawan dapat menikmati liburan sekaligus mengenal lebih dekat kekayaan budaya Indonesia,"katanya.

Ia menuturkan, salah satu pengalaman unggulan yang dihadirkan adalah Tanceping Niat, sebuah perjalanan reflektif yang mengajak wisatawan untuk kembali terhubung dengan diri sendiri melalui arca Unfinished Buddha. Program ini menjadi ruang bagi wisatawan untuk menikmati momen hening, menyampaikan harapan niat baik dan sebagai release moment dalam suasana penuh ketenangan. Program Tanceping Niat mulai berlangsung pada 21 Juni 2026.

Bagi keluarga yang ingin memberikan pengalaman liburan edukatif bagi anak-anak, katanya, Taman Wisata Candi Borobudur juga menghadirkan program Junior Wanderer Holiday Adventure: Family Fun Trip to Borobudur.

Program ini dirancang sebagai perjalanan eksplorasi budaya yang mengajak anak-anak mengenal jejak sejarah Candi Borobudur, serta lanskap alam yang menjadi bagian dari keindahan kawasan Borobudur. Program ini berlangsung pada 5 Juli 2026 dengan harga tiket sebesar Rp150 ribu, sementara orang tua cukup membeli tiket masuk Candi Borobudur.

Selain itu, pengalaman belajar budaya juga dihadirkan melalui Junior Wanderer Heritage Lab yang berlokasi di Museum Kapal Samudraraksa dan Museum Karmawibhangga. Wisatawan bisa mengikuti rangkaian workshop, seperti workshop pewarnaan wayang, kelas gamelan dan kelas menari. Melalui program ini, wisatawan dapat mengikuti berbagai aktivitas kreatif setiap akhir pekan mulai 27 Juni hingga 12 Juli 2026 dengan pembelian tiket secara langsung seharga Rp45.000.

Selain menghadirkan pengalaman spiritual dan reflektif, wisatawan juga dapat menikmati pertunjukan seni budaya melalui Tari Kidung Tribangga yang digelar di area Plaza Beringin Taman Wisata Candi Borobudur. Pertunjukan yang mengangkat kisah-kisah dari relief Candi Borobudur ini akan dipentaskan pada 20, 26 Juni, dan 5 Juli 2026 pukul 15.00–15.30 WIB.

Semarak liburan sekolah juga semakin lengkap dengan hadirnya Kampung Dolan, sebuah ruang nostalgia permainan tradisional yang mengajak keluarga dan anak-anak mengenal kembali berbagai permainan khas Indonesia. Berlokasi di area Museum Kapal Samudraraksa, Kampung Dolan berlangsung mulai 20 Juni hingga 16 Juli 2026. Melalui kegiatan ini, pengunjung tidak hanya mendapatkan hiburan, tetapi juga pengalaman mengenal nilai kebersamaan, kreativitas, dan kearifan lokal yang terkandung dalam permainan tradisional.

Ia menyampaikan, rangkaian pertunjukan seni lainnya turut hadir melalui Pentas Seni Aneka Tari yang digelar di dua lokasi berbeda. Di area Plaza Beringin, wisatawan dapat menyaksikan Sendratari Geger Goa Kiskendo pada 24 Juni 2026 serta Tari Menak Kontjer pada 1 Juli 2026 pada pukul 15.00–15.30 WIB. Sementara itu, di Amphitheater Kampung Seni Borobudur, pengunjung dapat menikmati pertunjukan Tari Warok Manunggal pada 28 Juni 2026 dan Tari Topeng Ireng pada 3 Juli 2026 pukul 15.00 WIB.

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia berisiko mengalami kutukan sumber daya alam apabila pembenahan tata kelola dan kelembagaan tidak menjadi prioritas.

Ekonom senior The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini menilai kualitas institusi menjadi faktor utama yang menentukan apakah kekayaan komoditas akan menghasilkan kesejahteraan atau justru memperburuk perekonomian.

Menurut Didik, sumber daya alam tidak secara inheren menjadi berkah maupun kutukan. Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi bergantung pada kualitas institusi, sistem politik, serta efektivitas tata kelola yang mengelola kekayaan alam tersebut.

"Masalah yang harus dibenahi bukan sumber daya alamnya, yaitu kebijakannya dan sistem ekonomi politiknya," kata Didik dalam diskusi publik bertajukSumber Daya Alam: Berkah atau Kutukan?pada Senin (29/6/2026).

Dia mengatakan Indonesia perlu belajar dari pengalaman sejumlah negara. Norwegia, Australia dan Kanada berhasil mengubah kekayaan sumber daya alam menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi melalui institusi yang kuat dan kebijakan yang konsisten.

Sebaliknya, Venezuela dan Nigeria menjadi contoh kegagalan pengelolaan sumber daya alam akibat lemahnya tata kelola, tingginya korupsi, dan minimnya diversifikasi ekonomi.

Didik menilai Indonesia masih berada di persimpangan. Sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia serta produsen utama minyak sawit dan berbagai komoditas mineral, Indonesia memiliki peluang besar memperoleh manfaat ekonomi. Namun, peluang tersebut dapat berubah menjadi beban apabila tata kelola tidak diperbaiki.

Dia mengutip hasil riset ekonom Indef, Nailul Farih, yang menunjukkan hubungan antara sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi bersifat kondisional. Dalam riset tersebut, sumber daya alam memberikan dampak positif di negara-negara berpendapatan tinggi dan menengah yang memiliki institusi relatif kuat.

Sebaliknya, negara berpendapatan rendah justru lebih rentan mengalami fenomena resource curse atau kutukan sumber daya.

Menurut Didik, teori New Institutional Economics menjelaskan bahwa kualitas institusi merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan sumber daya alam. Perlindungan hak kepemilikan, institusi politik yang mendukung dunia usaha, tata kelola yang efektif, serta birokrasi yang akuntabel menjadi fondasi agar kekayaan alam dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dia mengingatkan pendapatan besar dari sektor sumber daya alam justru dapat memicu praktik perburuan rente, korupsi, hingga konflik politik apabila pengelolaannya tidak transparan. Dalam kondisi tersebut, kekayaan alam tidak lagi menjadi modal pembangunan, melainkan memperkuat kepentingan elite dan melemahkan produktivitas ekonomi.

"Indonesia ini ada di simpang jalan antara berkah dan kutukan. Sekarang saya kira Indonesia memerlukan kualitas politik yang baik, ada check and balance, penggunaan anggaran yang transparan," ujarnya.

Didik menegaskan sumber daya alam bukan takdir yang otomatis membawa kemakmuran. Menurutnya, keberhasilan suatu negara lebih ditentukan oleh kemampuannya membangun institusi yang berkualitas daripada besarnya cadangan sumber daya alam yang dimiliki.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dinilai mulai menunjukkan gejala kutukan sumber daya alam (SDA) di tengah melimpahnya cadangan komoditas strategis.

Ekonom senior The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini menilai deindustrialisasi, ketergantungan terhadap komoditas, serta praktik perburuan rente menjadi sinyal bahwa pengelolaan sumber daya alam nasional masih menghadapi persoalan mendasar.

Didik mengatakan Indonesia saat ini berada di persimpangan antara menjadikan kekayaan sumber daya alam sebagai berkah atau justru berubah menjadi kutukan ekonomi. Menurutnya, arah tersebut akan ditentukan oleh kualitas institusi, tata kelola, dan sistem politik dalam mengelola kekayaan alam.

"Indonesia ini ada di simpang jalan antara berkah dan kutukan. Tidak tahu nanti bagaimana nasibnya," katanya dalam diskusi publik bertajukSumber Daya Alam: Berkah atau Kutukan?, Senin (29/6/2026).

Menurut Didik, sumber daya alam tidak secara inheren menjadi berkah maupun kutukan. Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi bergantung pada kualitas institusi dan tingkat pembangunan ekonomi suatu negara. Kesimpulan tersebut, kata dia, sejalan dengan berbagai literatur ekonomi politik modern.

Dia mencontohkan Norwegia, Australia, dan Kanada sebagai negara yang berhasil memanfaatkan kekayaan sumber daya alam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkat dukungan kelembagaan dan kebijakan yang kuat. Sebaliknya, Venezuela dan Nigeria menjadi contoh kegagalan pengelolaan sumber daya alam yang berujung pada kemiskinan, lemahnya diversifikasi ekonomi, hingga rapuhnya institusi negara.

Didik mengutip hasil riset ekonom Indef Nailul Farih yang menunjukkan hubungan antara sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi bersifat kondisional. Berdasarkan riset tersebut, sumber daya alam memberikan dampak positif terhadap negara berpendapatan tinggi dan menengah, tetapi justru berdampak negatif bagi negara berpendapatan rendah yang memiliki kualitas institusi lemah.

Dia menjelaskan teori New Institutional Economics menempatkan institusi sebagai faktor penentu keberhasilan pengelolaan SDA. Perlindungan hak kepemilikan, institusi politik yang mendukung dunia usaha, kualitas tata kelola, serta birokrasi yang efektif menjadi fondasi agar kekayaan alam mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

"Masalah yang harus dibenahi bukan sumber daya alamnya, yaitu kebijakannya dan sistem ekonomi politiknya," ujarnya.

Dalam paparannya, Didik menilai Indonesia telah memperlihatkan sejumlah gejalapartial resource curseatau kutukan sumber daya sebagian. Gejala tersebut tercermin dari terus menurunnya kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto selama beberapa dekade terakhir, meningkatnya ketergantungan ekonomi terhadap komoditas seperti batu bara, nikel, dan minyak sawit, serta masih kuatnya praktik perburuan rente di sektor sumber daya alam.

Menurut dia, praktik perburuan rente muncul melalui berbagai persoalan, mulai dari perizinan, penangkapan kepentingan oleh oligarki, hingga ketidakpastian regulasi. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi manfaat ekonomi dari kekayaan sumber daya alam apabila tidak diikuti perbaikan tata kelola.

Didik menambahkan teori kutukan sumber daya alam menjelaskan bahwa melimpahnya penerimaan dari sektor komoditas dapat memicu korupsi, memperkuat oligarki politik, menurunkan produktivitas sektor nonkomoditas, serta memunculkan konflik perebutan rente apabila institusi negara tidak berfungsi secara efektif.

Sebaliknya, negara yang berhasil mengelola kekayaan alam umumnya ditopang demokrasi yang kuat, kelembagaan yang transparan, pengelolaan dana kekayaan negara yang akuntabel, investasi pada pendidikan, dan struktur ekonomi yang terdiversifikasi.

Oleh karena itu, Didik menilai agenda utama Indonesia bukan sekadar meningkatkan produksi atau hilirisasi komoditas, melainkan memperkuat kualitas institusi agar kekayaan sumber daya alam benar-benar menjadi mesin pembangunan jangka panjang.

"Indonesia memerlukan kualitas politik yang baik, ada check and balance, penggunaan anggaran yang transparan," katanya.

Didik menegaskan sumber daya alam bukan takdir yang secara otomatis membawa kemakmuran. Menurutnya, keberhasilan suatu negara lebih ditentukan oleh kualitas institusi daripada besarnya cadangan sumber daya alam yang dimiliki.

"Kalau Anda datang ke Korea, kanan kirinya batu-batu, tidak ada sumber daya alam. Tetapi sekarang pendapatan per kapitanya jauh lebih tinggi. Jadi institusinya yang menjadi penting," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mendukung transformasi BUMN logistik dalam memperkuat efisiensi, meningkatkan daya saing global, serta memperlancar ekosistem logistik nasional.

"Berkaitan dengan BUMN holding logistik, kami sebagai regulator yang berkaitan dengan transportasi tentunya akan mendukung segala upaya yang dilakukan oleh BUMN maupun Danantara," kata Dudy dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan hal itu menanggapi terkait rencana pembentukan holding BUMN logistik yang dinahkodai PT Pos Indonesia (Persero). Yang mana terdapat sembilan BUMN logistik akan tergabung ke dalam PT Multi Terminal Indonesia (MTI) sebagai tahap awal pembentukan holding logistik di bawah Pos Indonesia.

Dudy menyatakan Kementerian Perhubungan akan mendukung penuh setiap langkah restrukturisasi BUMN logistik yang dijalankan Danantara sebagai bagian transformasi perusahaan milik negara.

Menurutnya, Kementerian Perhubungan menjalankan fungsi sebagai regulator sehingga siap memfasilitasi berbagai kebijakan yang dibutuhkan guna mendukung kelancaran proses transformasi sektor logistik nasional.

"Jadi kita fully support apa yang menjadi agenda atau apa yang menjadi harapan dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto) maupun dari Danantara kita akan mendukung sepenuhnya," ucapnya.

Dia menilai seluruh keputusan bisnis, termasuk merger, konsolidasi, maupun langkah strategis lainnya, merupakan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan memperkuat kinerja perusahaan BUMN.

"Dan harapan kita BUMN tidak hanya sebagai pemain lokal tapi juga akan menjadi sebagai pemain dunia dengan dengan kondisi yang terbarunya nanti," ucap Menhub.

Kementerian Perhubungan, lanjutnya, siap terus berkoordinasi dengan Danantara maupun BUMN apabila diperlukan guna memastikan seluruh proses restrukturisasi berjalan efektif, terarah, dan memberikan manfaat optimal.

Ia menegaskan dukungan penuh Kementerian Perhubungan merupakan bagian dari komitmen pemerintah menyukseskan agenda transformasi BUMN agar tercipta ekosistem logistik nasional yang semakin efisien dan kompetitif.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Daud Joseph mengatakan rencana konsolidasi sejumlah BUMN logistik ke dalam satu entitas terintegrasi.

Daud menjelaskan per 1 Juli 2026, terdapat tujuh perusahaan logistik pelat merah akan bergabung ke dalam PT Multi Terminal Indonesia (MTI) sebagai tahap awal pembentukan holding logistik di bawah Pos Indonesia.

Ketujuh perusahaan tersebut terdiri dari PT Multi Terminal Indonesia (MTI) dan PT Prima Indonesia Logistik (PIL) yang sat berada di bawah Pelindo, PT Pos Logistik Indonesia (Poslog) milik Pos Indonesia, PT Sarana Bandar Logistik (SBL) milik PT Pelni, PT KBN Prima Logistik (KPL) milik Danareksa.

Kemudian PT Varia Usaha Dharma Segara (VUDS) dari SIG, serta PT Krakatau Jasa Logistik (KJL) yang merupakan bagian dari Krakatau Steel.

Pada tahap awal tersebut, kepemilikan sahamnya yakni 73 persen Pelindo, 9 persen Pos Indonesia, dan 17 persen dimiliki lima perusahaan lainnya. Nantinya pada 2027, seluruh saham perusahaan akan berada di bawah Pos Indonesia.

"Nah ini adalah tujuh perusahaan yang di awal Juli nanti, 1 Juli, akan bergabung dalam satu perusahaan yang namanya adalah PT MTI atau Multi Terminal Indonesia," ujar Daud dalam RDP dengan Komisi VI DPR, Senin (22/6).

Selanjutnya pada fase berikutnya berdasarkan surat dari Danantara Aset Manajemen konsolidasi, lanjut Daud, holding itu akan diperluas dengan masuknya PT Semen Indonesia Logistik (Silog) dan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog).

"Nantinya, berarti sudah ada sembilan BUMN logistik yang bergabung di bawah perusahaan Pos Indonesia," kata Daud.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Perkembangan ekonomi nasional saat ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil yang dihadapi oleh pelaku usaha maupun masyarakat. Menurut Head of Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, meskipun berbagai indikator makroekonomi menunjukkan tren yang relatif positif, masih terdapat sejumlah persoalan struktural yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Menurutnya tantangan tersebut antara lain masih lemahnya kinerja sektor manufaktur, belum optimalnya realisasi investasi, serta menurunnya daya beli masyarakat akibat meningkatnya tekanan biaya hidup.Pidato Presiden Pertegas Arsitektur Ekonomi dan Arah Ideologi Pembangunan



Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum memberikan dampak yang merata terhadap dunia usaha maupun kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, Andry menekankan pentingnya pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi yang telah dijalankan.

Ia juga mendorong adanya penguatan kolaborasi antara pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kalangan pelaku usaha, akademisi, asosiasi industri, dan lembaga riset ekonomi, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap dinamika dan kebutuhan di lapangan.

"Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan kebijakan ekonomi merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan publik serta menciptakan kepastian bagi dunia usaha," ungkapnya.

Redam Risiko Lonjakan Harga Minyak Dunia, INDEF: Kendaraan Listrik Jadi Strategi Krusial



Menurutnya, keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik akan mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional.

Meskipun menyampaikan sejumlah catatan kritis, Andry menegaskan, bahwa INDEF tetap mendukung berbagai upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Namun demikian ia berharap pemerintah juga memberikan ruang dialog yang konstruktif serta merespons berbagai masukan dari para pengamat dan akademisi ekonomi sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan.

"Masukan dari berbagai pihak hendaknya dipandang sebagai bentuk partisipasi dalam membangun perekonomian nasional, sehingga tercipta kebijakan yang lebih efektif, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia," ujar Andry.

Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menyebut bahwa sebagian besar pokok-pokok revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 7/2026 tentang Pekerjaan Alih Daya alias outsourcingtelah disetujui, meskipun masih menyisakan sejumlah perdebatan.

Iqbal yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut bahwa buruh menginginkan pekerjaan alih daya hanya dibatasi pada empat sektor penunjang, yakni katering, keamanan (security), pengemudi (driver), dan kebersihan (cleaning service).

Namun, terdapat pihak yang disebutnya tetap menginginkan agar pekerjaan penunjang di sektor perminyakan, pertambangan, dan kelistrikan tetap masuk dalam daftar tersebut. Hal ini lantaran praktik ini banyak berlangsung di perusahaan pelat merah alias BUMN.

Oleh karena itu, dia menawarkan jalan tengah agar perusahaan milik negara dapat tetap menggunakan pekerja alih daya dengan membentuk anak perusahaan khusus, bukan lagi mengambil tenaga kerja dari pihak ketiga seperti koperasi atau yayasan.

“Jadi, perusahaan milik negara kalau dia mau menggunakan pekerja alih daya di jasa penunjang pertambangan, perminyakan, dan ketenagalistrikan, maka dia harus membentuk anak perusahaan,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers secara daring, Minggu (28/6/2026).

Dengan demikian, pekerja alih daya tersebut akan memiliki hubungan kerja dengan anak perusahaan BUMN terkait. Standar upah dan kesejahteraan lainnya dituntut sama dengan perusahaan induk.

Sementara itu, untuk perusahaan pertambangan hingga perminyakan swasta, dia mengatakan bahwa penggunaan pekerja outsourcing bakal dibatasi total.

Iqbal berargumen bahwa kelonggaran bagi BUMN diberikan lantaran sebaran perusahaan berada di seluruh Indonesia, sementara perusahaan swasta umumnya terkonsentrasi di wilayah tertentu.

“Nah, itu yang kita sedang putuskan. Mudah-mudahan awal Juli atau paling lama pertengahan Juli 2026, perusahaan akan dikasih waktu 6 bulan untuk menyesuaikan aturan ini,” tuturnya.

Iqbal lantas menjelaskan bahwa dirinya telah berjumpa dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor, hingga Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Pekerja Kemnaker Indah Anggoro Putri terkait implementasi aturan ini.

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengungkapkan, ancaman pemutusan hubungan kerja ( PHK ) masih membayangi sejumlah sektor industri di Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari kenaikan biaya energi, pelemahan daya beli masyarakat, hingga relokasi produksi oleh perusahaan multinasional.

Iqbal mengatakan, kesimpulan tersebut diperoleh setelah dilakukan kunjungan kerja dan inspeksi mendadak ke sejumlah perusahaan yang berada di Jawa Barat, Jawa Timur, serta DKI Jakarta. "Memang potensi PHK itu tidak bisa dihindari akibat adanya impact dari perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran, yang mengakibatkan harga BBM industri, termasuk gas itu melambung tinggi," ungkapnya, Minggu (28/6/2026).

Selain kenaikan harga bahan bakar dan gas industri, Iqbal menilai melemahnya daya beli masyarakat turut memperburuk kondisi dunia usaha. Penurunan konsumsi menyebabkan produksi perusahaan ikut berkurang, sehingga mendorong langkah efisiensi yang berujung pada PHK.

"Faktor lain adalah melemahnya daya beli masyarakat sehingga masyarakat membeli barang itu menurun, ya, dan akibatnya produksi juga menurun, dan produksi yang menurun itu mengakibatkan terjadinya efisiensi dan ujung-ujungnya adalah PHK," lanjutnya.

Ia juga menyoroti kecenderungan perusahaan asing memindahkan sebagian kapasitas produksinya ke negara lain atau kembali ke negara asal. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko PHK di Indonesia.

"Faktor lainnya adalah karena prinsipal dari perusahaan, misal perusahaan Jepang yang ada di Indonesia atau perusahaan Korea, China, dan perusahaan-perusahaan dari investor asing lainnya, prinsipalnya di negara asalnya itu ingin menarik kembali beberapa bagian produksinya dipindahkan ke negara lain atau dikembalikan ke negara asal prinsipal seperti Jepang, Korea, Cina, dan lain-lain," kata Iqbal.

Said Iqbal Blak-blakan 2.500 Buruh Pabrik Terancam PHK



Di sisi lain, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga dinilai menambah beban biaya produksi, khususnya bagi industri yang masih bergantung pada bahan baku impor.

"Fluktuasi terhadap mata uang rupiah terhadap dolar juga adalah penyebab menaikkan ongkos produksi, terutama perusahaan-perusahaan yang bahan bakunya berasal dari impor. Ya, jadi beli bahan baku dengan dolar, tapi setelah diproduksi, jualnya adalah rupiah. Tentu ini sangat merugikan perusahaan-perusahaan tersebut," paparnya.

Iqbal menegaskan pemerintah bersama serikat pekerja terus berupaya menekan potensi PHK melalui berbagai langkah mitigasi, termasuk penyelesaian hubungan industrial di tingkat perusahaan.

"Memang ancaman PHK dengan beberapa alasan tadi masih ada di depan mata. Tapi sebagai pimpinan serikat buruh yang kebetulan saya juga adalah Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh mewakili pemerintah, tetap melakukan upaya-upaya mitigasi," sebutnya.