Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Rabu (1/7). Indeks saham naik 45,6 poin atau 0,81 persen ke level 5.688,8.

Berdasarkan data RTI Business pukul 09.08 WIB, IHSG dibuka di level 5.640. Pada awal perdagangan, indeks sempat menyentuh level tertinggi 5.705 dan level terendah 5.638.

Sebanyak 327 saham menguat, 156 saham melemah dan 180 saham tidak berubah. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp10.002,6 triliun.

Volume perdagangan mencapai 1,53 miliar saham dengan nilai transaksi Rp1,07 triliun dan frekuensi transaksi sebanyak 130.157 kali.

Investor asing mencatat jual bersih sebesar Rp1,04 triliun di seluruh pasar. Di pasar reguler, investor asing membukukan jual bersih Rp1,21 triliun, sedangkan di pasar negosiasi dan tunai tercatat jual bersih Rp162,55 miliar.

Berdasarkan volume perdagangan sebanyak 22,7 miliar saham, investor domestik mendominasi dengan porsi 72,59 persen. Sementara investor asing berkontribusi 27,41 persen.

[Gambas:Youtube]

Dari sisi nilai transaksi sebesar Rp15,3 triliun, investor domestik menyumbang 49,21 persen. Adapun investor asing berkontribusi 50,79 persen.

Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 1.623.526 kali transaksi. Investor domestik mendominasi dengan porsi 76,59 persen, sedangkan investor asing berkontribusi 23,41 persen.

Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan IHSG masih rawan melanjutkan koreksi pada perdagangan hari ini, meski terdapat skenario yang membuka peluang perubahan arah tren.

"Dalam skenario terbaik, IHSG berpotensi terkoreksi ke kisaran 5.472-5.540. Namun kami juga mencermati adanya peluang terbentuknya fase awal penguatan jika skenario alternatif mulai berjalan," ujar Herditya dalam riset hariannya.

Dengan sentimen tersebut, Herditya memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 5.486, 5.317 dan resistance 6.007, 6.286 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni AADI, DSSA, ELSA, dan RAJA.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan indeks saham masih berada dalam tekanan setelah menembus level support 5.722 pada perdagangan sebelumnya.

"IHSG berpotensi melanjutkan pelemahan menuju 5.472. Meski begitu, peluang reboundterbatas masih terbuka selama pergerakannya tetap berada di bawah 5.942," ujar Ivan.

Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support 5.722, 5.472, dan 5.314 dan resistance 6.045, 6.171, 6.377, 6.545, dan 6.835 hari ini. Ivan pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni ADRO, ANTM, BBNI, EMTK, dan INCO.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Rabu (1/7). Indeks saham naik 45,6 poin atau 0,81 persen ke level 5.688,8.

Berdasarkan data RTI Business pukul 09.08 WIB, IHSG dibuka di level 5.640. Pada awal perdagangan, indeks sempat menyentuh level tertinggi 5.705 dan level terendah 5.638.

Sebanyak 327 saham menguat, 156 saham melemah dan 180 saham tidak berubah. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp10.002,6 triliun.

Volume perdagangan mencapai 1,53 miliar saham dengan nilai transaksi Rp1,07 triliun dan frekuensi transaksi sebanyak 130.157 kali.

Investor asing mencatat jual bersih sebesar Rp1,04 triliun di seluruh pasar. Di pasar reguler, investor asing membukukan jual bersih Rp1,21 triliun, sedangkan di pasar negosiasi dan tunai tercatat jual bersih Rp162,55 miliar.

Berdasarkan volume perdagangan sebanyak 22,7 miliar saham, investor domestik mendominasi dengan porsi 72,59 persen. Sementara investor asing berkontribusi 27,41 persen.

[Gambas:Youtube]

Dari sisi nilai transaksi sebesar Rp15,3 triliun, investor domestik menyumbang 49,21 persen. Adapun investor asing berkontribusi 50,79 persen.

Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 1.623.526 kali transaksi. Investor domestik mendominasi dengan porsi 76,59 persen, sedangkan investor asing berkontribusi 23,41 persen.

Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan IHSG masih rawan melanjutkan koreksi pada perdagangan hari ini, meski terdapat skenario yang membuka peluang perubahan arah tren.

"Dalam skenario terbaik, IHSG berpotensi terkoreksi ke kisaran 5.472-5.540. Namun kami juga mencermati adanya peluang terbentuknya fase awal penguatan jika skenario alternatif mulai berjalan," ujar Herditya dalam riset hariannya.

Dengan sentimen tersebut, Herditya memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 5.486, 5.317 dan resistance 6.007, 6.286 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni AADI, DSSA, ELSA, dan RAJA.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan indeks saham masih berada dalam tekanan setelah menembus level support 5.722 pada perdagangan sebelumnya.

"IHSG berpotensi melanjutkan pelemahan menuju 5.472. Meski begitu, peluang reboundterbatas masih terbuka selama pergerakannya tetap berada di bawah 5.942," ujar Ivan.

Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support 5.722, 5.472, dan 5.314 dan resistance 6.045, 6.171, 6.377, 6.545, dan 6.835 hari ini. Ivan pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni ADRO, ANTM, BBNI, EMTK, dan INCO.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Rabu (1/7).

Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan IHSG masih rawan melanjutkan koreksi pada perdagangan hari ini, meski terdapat skenario yang membuka peluang perubahan arah tren.

"Dalam skenario terbaik, IHSG berpotensi terkoreksi ke kisaran 5.472-5.540. Namun kami juga mencermati adanya peluang terbentuknya fase awal penguatan jika skenario alternatif mulai berjalan," ujar Herditya dalam riset hariannya.

Dengan sentimen tersebut, Herditya memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 5.486, 5.317 dan resistance 6.007, 6.286 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni AADI, DSSA, ELSA, dan RAJA.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan indeks saham masih berada dalam tekanan setelah menembus level support 5.722 pada perdagangan sebelumnya.

"IHSG berpotensi melanjutkan pelemahan menuju 5.472. Meski begitu, peluang rebound terbatas masih terbuka selama pergerakannya tetap berada di bawah 5.942," ujar Ivan.

[Gambas:Youtube]

Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support 5.722, 5.472, dan 5.314 dan resistance 6.045, 6.171, 6.377, 6.545, dan 6.835 hari ini. Ivan pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni ADRO, ANTM, BBNI, EMTK, dan INCO.

IHSG ditutup di level 5.643 pada perdagangan Selasa (30/6) sore. Indeks saham melemah 177,59 poin atau minus 3,05 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp15,23 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22,35 miliar saham.

Pada penutupan kemarin, 136 saham menguat, 564 terkoreksi, dan 99 stagnan.

Catatan Redaksi: Berita ini tidak dibuat untuk merekomendasikan atau tidak merekomendasikan saham tertentu. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA -

Perkembangan tindak pidana pencucian uang (money laundering) telah mengubah paradigma penegakan hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Jika sebelumnya upaya pencegahan pencucian uang lebih difokuskan pada sektor perbankan dan lembaga keuangan, kini profesi-profesi tertentu yang memiliki akses terhadap transaksi hukum dan keuangan juga ditempatkan sebagai bagian dari sistem pencegahan. Salah satu profesi yang mendapat perhatian khusus adalah notaris.

Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, notaris memiliki akses terhadap berbagai informasi penting yang berkaitan dengan identitas para pihak, kepemilikan aset, pendirian badan hukum, transaksi saham, maupun transaksi properti.

Posisi strategis tersebut menjadikan notaris rentan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyamarkan asal-usul dana hasil tindak pidana. Atas dasar itulah pemerintah memasukkan notaris sebagai salah satu pihak yang wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kebijakan tersebut menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi kenotariatan. Di satu sisi, notaris dibebani kewajiban untuk mengenali pengguna jasa, mengidentifikasi pemilik manfaat (beneficial owner), dan melaporkan transaksi yang mencurigakan.

Namun di sisi lain, notaris juga terikat oleh kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan seluruh keterangan yang diperoleh dalam menjalankan jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Dari perspektif kenotariatan, kerahasiaan merupakan jantung profesi notaris. Jabatan notaris dibangun atas dasar kepercayaan bahwa segala informasi yang diberikan oleh para pihak akan dilindungi dan tidak diungkapkan kepada pihak lain tanpa dasar hukum yang sah. Kewajiban merahasiakan tersebut tidak hanya bersifat etis, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang melekat pada jabatan notaris. Bahkan dalam doktrin hukum dikenal adanya hak ingkar (verschoningsrecht), yaitu hak notaris untuk menolak memberikan keterangan mengenai hal-hal yang wajib dirahasiakannya karena jabatan.

Perlindungan terhadap hak ingkar tersebut juga mendapat perhatian dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 66 UUJN. Mahkamah pada prinsipnya mengakui bahwa notaris merupakan profesi yang memiliki kewajiban menjaga rahasia jabatan sehingga diperlukan mekanisme perlindungan melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN) ketika aparat penegak hukum hendak memanggil notaris atau mengambil minuta akta. Hal ini menunjukkan bahwa negara tetap mengakui pentingnya perlindungan terhadap kerahasiaan jabatan notaris.

Meski demikian, kewajiban kerahasiaan tidak dapat dipahami sebagai kewajiban yang bersifat absolut. Dalam rezim anti pencucian uang, negara memiliki kepentingan yang lebih besar untuk mencegah penggunaan profesi hukum sebagai sarana menyembunyikan hasil tindak pidana.

REZIM BARU

Oleh karena itu, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, notaris diwajibkan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaksanakan kewajiban pelaporan tertentu kepada PPATK.

Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 menjadi tonggak penting dalam perubahan peran notaris. Melalui peraturan tersebut, notaris tidak lagi cukup memeriksa identitas formal para pihak, tetapi juga harus memahami profil pengguna jasa, tujuan transaksi, sumber dana, dan pemilik manfaat yang sesungguhnya. Pendekatan ini mengadopsi prinsip customer due diligence yang selama ini diterapkan dalam sektor keuangan.

Dalam konteks ini, notaris sesungguhnya tidak berfungsi sebagai penyidik atau aparat penegak hukum. Notaris tidak diwajibkan membuktikan adanya tindak pidana. Kewajiban notaris hanya sebatas menerapkan prinsip kehati-hatian berdasarkan dokumen dan informasi yang secara wajar diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Apabila ditemukan indikasi yang mencurigakan, notaris berkewajiban melaporkannya kepada PPATK sebagai bagian dari mekanisme deteksi dini.

PELAPOR

Penempatan notaris sebagai pihak pelapor juga sejalan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF). Dalam rekomendasi FATF, notaris termasuk dalam kategori Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs), yaitu profesi non-keuangan yang memiliki risiko tinggi digunakan dalam praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. FATF menilai bahwa profesi hukum sering digunakan untuk membentuk perusahaan cangkang (shell companies), menyamarkan pemilik manfaat, dan menciptakan struktur hukum yang kompleks guna menyembunyikan hasil kejahatan. Karena itu, notaris diposisikan sebagai gatekeeper profession yang berperan menjaga integritas sistem keuangan global.

Dari perspektif hukum pidana, kewajiban pelaporan oleh notaris dapat dibenarkan karena pencucian uang merupakan kejahatan yang berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat dan negara. Pencucian uang tidak hanya berkaitan dengan penyembunyian hasil kejahatan, tetapi juga memungkinkan hasil korupsi, narkotika, perdagangan orang, dan berbagai tindak pidana serius lainnya masuk ke dalam sistem ekonomi yang legal.

Oleh karena itu, negara berwenang mewajibkan berbagai pihak, termasuk notaris, untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahannya.

Dalam teori hukum pidana dikenal prinsip bahwa kepentingan umum dapat mengesampingkan kepentingan individual sepanjang dilakukan berdasarkan perintah undang-undang. Dengan demikian, kewajiban notaris untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap rahasia jabatan, melainkan sebagai pelaksanaan kewajiban hukum yang ditetapkan negara demi melindungi kepentingan yang lebih luas.

Meskipun demikian, status notaris sebagai pihak pelapor tetap menimbulkan tantangan. Di satu sisi, notaris harus menjaga kepercayaan klien dan kerahasiaan jabatan. Di sisi lain, notaris dituntut untuk mendukung upaya negara dalam memberantas pencucian uang. Tantangan tersebut hanya dapat diatasi melalui keseimbangan antara perlindungan profesi dan kepentingan penegakan hukum.

Pada akhirnya, kewajiban notaris untuk mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi mencurigakan tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman terhadap profesi kenotariatan. Sebaliknya, kewajiban tersebut merupakan bentuk transformasi peran notaris dalam menghadapi perkembangan kejahatan modern.

Notaris tidak lagi hanya berfungsi sebagai pembuat akta autentik, tetapi juga sebagai penjaga integritas sistem hukum dan sistem keuangan nasional. Namun transformasi tersebut harus tetap disertai perlindungan yang memadai terhadap hak ingkar, kerahasiaan jabatan, dan independensi profesi agar kepercayaan masyarakat terhadap notaris tetap terjaga.

JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan hingga saat ini besaran dana transfer ke daerah (TKD) untuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun depan masih belum final. Karena itu, pimpinan di Komisi Keuangan DPR itu akan terus menjaring aspirasi dari daerah guna membahas angka TKD dengan pemerintah.

Menurut Misbakhun, saat ini banyak pemda khawatir dan bertanya-tanya soal alokasi TKD. Legislator Partai Golkar itu menegaskan TKD untuk tahun depan belum ditetapkan secara final karena angka resminya asih menunggu proses penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2027 yang akan disampaikan pemerintah kepada DPR.

"Kami memahami aspirasi dan kekhawatiran pemerintah daerah. Oleh karena itu, Komisi XI DPR akan mengawal proses pembahasan TKD 2027 agar formulanya tetap adil, rasional, dan berpihak pada kebutuhan pembangunan daerah," kata Misbakhun dalam siaran persnya, Jumat (26/6/2026).

Misbakhun mengatakan, berbagai angka TKD yang muncul di ruang publik sebaiknya dibaca sebagai bagian dari dinamika pembahasan kebijakan fiskal. Namun, dia menegaskan angka yang beredar itu bukan keputusan akhir. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah tetap mengikuti proses pembahasan APBN secara proporsional. Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar itu meyakini pemerintah terus membuka ruang untuk penguatan TKD.

Misbakhun menuturkan dari pembahasan awal antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan DPR, pemerintah membuka ruang agar TKD dalam APBN 2027 bisa lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, untuk besaran akhirnya tetap harus menunggu keputusan resmi dalam siklus pembahasan RAPBN.

Misbakhun kemudian mencontohkan alokasi TKD pada APBN 2026 yang semula ditetapkan sebesar Rp693 triliun, setelah melewati pembahasan ditambah sebesar Rp43 triliun dari rancangan awal. Berdasar pengalamannya membahas APBN, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menyebut aspirasi daerah tetap menjadi perhatian pemerintah dan DPR dalam menentukan desain kebijakan fiskal.

"Pemerintah memahami aspirasi daerah. Kami di DPR juga terus meminta agar pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah tetap memperoleh ruang fiskal yang memadai, terutama untuk pelayanan dasar, infrastruktur, dan penguatan ekonomi lokal," ujarnya.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur itu menambahkan keberpihakan APBN kepada daerah tidak semata-mata ditentukan oleh satu pos anggaran. Dalam volume APBN yang terus berkembang, kata Misbakhun, pembangunan bisa dijalankan melalui TKD maupun belanja pemerintah pusat, sepanjang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di daerah.

"Yang paling penting ialah rakyat di daerah tetap memperoleh manfaat pembangunan. Instrumennya bisa dibahas, tetapi hasil akhirnya harus nyata, terukur, dan menjawab kebutuhan masyarakat," ujar Misbakhun.

Pada Selasa (23/6/2026) lalu, Misbakhun memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR dengan Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Agenda RDPU itu ialah konsultasi strategis dalam rangka penyelarasan regulasi fiskal, optimalisasi dana bagi hasil (DBH) sektor pertambangan dan migas, perkebunan, serta penguatan tata kelola pendapatan daerah.

Misbakhun mengatakan Komisi XI DPR RI bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah masih membahas berbagai opsi formulasi kebijakan terkait TKD dan berbagai instrumen fiskal lainnya demi memastikan pembangunan daerah tetap berjalan optimal sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan negara.

"Sekarang masih di dalam proses pagu indikatif dan kemudian kami akan mengatur strategi. Nanti akan ada policy-policy (kebijakan, red) baru," tutur Misbakhun saat RDPU.

Anak usah Pertamina International Shipping, PT Pertamina Trans Kontinental (PTK), membukukan laba bersih sebesar Rp1,32 triliun sepanjang 2025. Angka tersebut meningkat 23 persen dibandingkan laba bersih tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1,07 triliun.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PTK Eko Cahyadi mengatakan perseroan menargetkan kinerja positif ini akan terus berlanjut pada 2026 meski dihadapkan dengan tantangan global yang tak mudah.

"PTK akan melanjutkan momentum pertumbuhan melalui penguatan bisnis inti, peningkatan operational excellence, transformasi digital, inovasi teknologi, pengembangan bisnis baru, serta implementasi prinsip keberlanjutan untuk mendukung ketahanan energi nasional," ujar Eko dalam acara Media Briefing di Jakarta, Kamis (25/6).

Selain mencatatkan pertumbuhan laba, PTK juga menjaga keandalan operasional 370 armada yang dikelolanya. Sepanjang 2025, perusahaan membukukan fleet commercial days sebesar 358,52 hari. Sementara itu, commission days mencapai 120.118 hari dan commercial days sebesar 119.390 hari.

Menghadapi dinamika bisnis tahun ini, PTK menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga stabilitas kinerja keuangan dan operasional perusahaan.

Langkah pertama adalah melakukan cost optimization dan peningkatan efisiensi di seluruh lini bisnis. Perusahaan menilai pengelolaan biaya yang lebih efektif menjadi kunci menjaga daya saing di tengah tantangan global.

Strategi kedua adalah mengoptimalkan operasi pada empat lini bisnis utama perusahaan, yakni penyedia kapal penunjang, jasa kepelabuhanan, shorebase atau pangkalan logistik tepi pantai, serta layanan keagenan pelayaran.

Direktur Operasional PTK Yudi Wibisono mengatakan perusahaan juga akan memperluas pangsa pasar layanan keagenan, tidak hanya untuk kapal di lingkungan Pertamina Group tetapi juga kapal non-Pertamina yang beroperasi di dalam maupun luar negeri.

"Salah satu yang akan kami giatkan adalah layanan keagenan, karena PTK tidak hanya melayani kebutuhan administrasi pelayaran bagi bisnis captive atau kapal yang digunakan di Pertamina Group, namun lebih dari itu yakni kapal non Pertamina termasuk yang akan sandar di dalam dan luar negeri," ujar Yudi.

Strategi ketiga adalah memperkuat aspek keselamatan, keamanan, kesehatan kerja, dan lingkungan melalui program Vision Zero yang mulai dijalankan sejak 2025.

Direktur Pemasaran PTK Albertus Anto Budi Santosa menjelaskan program tersebut menargetkan zero illness, zero recordableincident, zero fraud bunker, dan zero pollution guna meningkatkan keunggulan operasional perusahaan.

Sementara strategi keempat adalah mempercepat program dekarbonisasi dan transisi energi. PTK mencatat berhasil menurunkan emisi sebesar 66.721 ton CO2e sepanjang 2025 melalui berbagai inovasi energi hijau.

Direktur Armada PTK Dewi Susanti mengatakan upaya tersebut dilakukan melalui penggunaan bahan bakar rendah karbon pada sejumlah kapal, mulai dari teknologi dual fuel LNG, panel surya, hingga baterai sebagai sumber energi alternatif.

"Dekarbonisasi berasal dari inovasi Green Energy Program, inisiatif efisiensi energi, serta optimalisasi operasional yang lebih berkelanjutan," pungkasnya.

ketergantungan industri farmasi nasional terhadap impor bahan baku obat masih sangat tinggi, yakni lebih dari 95 persen

Jakarta (ANTARA) - PT Kimia Farma (Persero) Tbk memperkuat produksi bahan baku obat dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus mendukung ketahanan kesehatan nasional.

Direktur Produksi dan Supply Chain Kimia Farma Hadi Kardoko mengatakan ketergantungan industri farmasi nasional terhadap impor bahan baku obat masih sangat tinggi, yakni lebih dari 95 persen.

"Ketergantungan industri farmasi nasional terhadap impor bahan baku sangat tinggi karena mencapai lebih dari 95 persen. Hal ini menempatkan ketahanan kesehatan Indonesia dalam posisi yang sangat rentan terhadap guncangan global," kata Hadi dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, dinamika geopolitik global dapat berdampak pada disrupsi rantai pasok, kenaikan biaya logistik dan energi, hingga potensi kelangkaan bahan baku maupun produk jadi di pasar domestik.

Hadi mengatakan Kimia Farma memaksimalkan utilisasi pabrik untuk mengurangi ketergantungan impor, memperkuat keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta mendukung ketahanan kesehatan nasional.

Salah satu langkah yang dilakukan perseroan ialah membangun fasilitas produksi bahan baku obat di Cikarang melalui PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP).

Saat ini KFSP memiliki 19 bahan baku obat bersertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dari jumlah tersebut, 18 bahan baku obat juga telah bersertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kimia Farma telah mengembangkan dan memproduksi bahan baku obat lokal untuk sejumlah kategori terapi prioritas, antara lain kardiovaskular, antibiotik dan antiretroviral untuk penanganan HIV.

Direktur Utama Kimia Farma Djagad Prakasa Dwialam mengatakan pengembangan bahan baku obat lokal menjadi bagian dari strategi perubahan sumber bahan baku atau change of source.

"Dengan inisiatif ini, Kimia Farma sedikit demi sedikit akan mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor," kata Djagad.

Perseroan juga mengoptimalkan penggunaan bahan baku obat lokal pada produk prioritas nasional, seperti TLE 300 mg dan 600 mg untuk penanggulangan HIV nasional dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 52,78 persen.

Selain itu, Kimia Farma mengembangkan Rosuvastatin untuk terapi kardiovaskular dengan TKDN 59 persen. Pada 2025, Perseron juga memperkenalkan empat produk baru, yakni Fentakaf/Fentanyl Injeksi, Sildenafil, Pantokaf/Pantoprazole, dan Moxifloxacin.

Perseroan mencatat penjualan bahan baku obat domestik dan ekspor tumbuh 124 persen pada 2025, seiring strategi penguatan lini hulu dan penajaman portofolio produk.

“Kami fokus pada pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Penguasaan lini hulu, peluncuran produk inovatif, serta capaian TKDN hingga 59 persen adalah fondasi utama Kimia Farma saat ini. Dengan struktur biaya yang lebih efisien, perusahaan memiliki daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi dinamika ekonomi global,” ungkap dia.

Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan pemerintah mendorong pelaku industri terus mengembangkan obat dan bahan baku obat di dalam negeri.

"Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan industri, kita optimistis dapat mewujudkan industri farmasi Indonesia yang semakin mandiri, berdaya saing global, dan berkelanjutan, demi mendukung ketahanan kesehatan nasional," ujar Faisol.

Dalam kunjungan kerja ke fasilitas produksi Kimia Farma di Plant Banjaran, Bandung, pada Selasa (23/6), ia mengatakan pemerintah akan terus mendorong penggunaan produk dalam negeri, penguatan TKDN, penyempurnaan regulasi, serta pemberian insentif untuk meningkatkan daya saing industri farmasi nasional.

Plant Banjaran merupakan fasilitas produksi terbesar milik perseroan. Pabrik yang berdiri di area seluas 51.000 meter persegi tersebut memproduksi obat kimia dan obat bahan alam meliputi bentuk sediaan tablet, kapsul, cairan dan serbuk oral.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

TANGERANG - Bea Cukai Soekarno-Hatta berhasil mencegah masuknya Uang Kertas Asing (UKA) tanpa izin resmi di Terminal 2F Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, pada Senin, 22 Juni 2026. Tindakan tegas ini merupakan komitmen Bea Cukai dalam menjaga stabilitas moneter dan kedaulatan finansial negara.

Dalam kegiatan ini, petugas berhasil mengamankan valuta asing berupa uang tunai mata uang USD sebanyak 3.500 lembar pecahan USD100, dengan nilai total mencapai 350.000 USD atau setara dengan Rp6,3 miIiar.

Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, didampingi Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, I Putu Agus Arjaya, menyatakan penindakan ini berawal dari sistem pengawasan berbasis risiko terhadap penumpang internasional. Saat itu, petugas memberikan atensi pada bagasi milik seorang Warga Negara Asing (WNA) berinisial RR yang tiba dari Thailand.

Melalui pemindaian X-ray, petugas mendeteksi citra densitas mencurigakan yang mengarah pada pembawaan tumpukan uang tunai. Setelah dilakukan edukasi persuasif, pemeriksaan fisik di ruang khusus membuktikan penumpang membawa uang tunai dalam jumlah besar yang tidak dideklarasikan dalam dokumen Customs Declaration serta tidak dilengkapi dokumen izin dari Bank Indonesia (BI).

“Saat ini, barang bukti telah diamankan di Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta dan pelaku tengah menjalani proses penelitian kepabeanan lebih lanjut untuk mendalami kepatuhan administrasi finansial korporasi terkait,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Hengky menyebut kolaborasi antarinstansi yang terdiri dari jajaran Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama para pimpinan serta perwakilan dari Bank Indonesia dan PPATK memberikan edukasi mendalam bagi masyarakat dan pelaku perjalanan internasional agar selalu mematuhi regulasi yang berlaku demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Ada tiga aturan yang wajib dipahami oleh setiap penumpang. Pertama, kewajiban deklarasi melalui customs declaration. Hal ini tercantum dalam PMK No. 203/PMK.04/2017 bahwa setiap orang yang membawa uang tunai Rupiah maupun mata uang asing dan/atau instrumen pembayaran lain seperti cek atau bilyet giro dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,- atau yang setara ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia, wajib memberitahukannya secara jujur dan benar kepada Pejabat Bea dan Cukai.

Lihat video: Selundupkan Satwa Langka untuk Kado Ultah Anak, WN India Diciduk Bea Cukai Soetta



Kedua, pembatasan pembawaan uang kertas asing. Dalam PBI No. 20/2/PBI/2018 masyarakat perorangan maupun korporasi non-bank dilarang membawa Uang Kertas Asing (UKA) dengan nilai setara atau lebih dari Rp1.000.000.000. Pembawaan di atas nominal tersebut hanya boleh dilakukan oleh Badan Usaha Berizin seperti bank atau penyelenggara KUPVA bukan bank/money changer yang telah memperoleh izin resmi dan Persetujuan Pembawaan UKA dari Bank Indonesia.

Ketiga, sanksi administrasi denda. Dalam PMK No. 100/PMK.04/2018 disebutkan penegakan sanksi denda administratif atas pelanggaran di atas dibedah secara spesifik menurut jenis kelalaiannya sebagai berikut:

a. Jika Tidak Diberitahukan (Pelanggaran Pabean): Sesuai Pasal 15 ayat (1), dikenai sanksi denda 10% dari seluruh jumlah uang tunai yang dibawa, paling banyak Rp300.000.000,-

b. Jika Tidak Memiliki Izin (Pelanggaran Ketentuan BI): Sesuai Pasal 15A ayat (1) (sebagai aturan pelaksana dari PBI No. 20/2/PBI/2018), dikenai sanksi denda 10% dari seluruh jumlah UKA yang dibawa, paling banyak Rp300.000.000,-

c. Jika Tidak Diberitahukan DAN Tidak Memiliki Izin (Pelanggaran Bersamaan): Sesuai Pasal 15A ayat (7), apabila pelaku terbukti melakukan kedua pelanggaran tersebut sekaligus, maka sanksi denda dijatuhkan secara akumulatif (berlapis). Pelaku dikenai denda pabean sekaligus denda ketentuan Bank Indonesia, sehingga total sanksi denda administratif maksimal gabungan menjadi Rp600.000.000,- yang akan dipotong langsung dari barang bukti uang tunai untuk disetor ke Kas Negara.

“Kami berkomitmen memperketat pengawasan berlapis di pintu gerbang negara. Melalui edukasi regulasi yang masif, diharapkan tingkat kepatuhan pengguna jasa semakin meningkat sehingga setiap aktivitas finansial lintas batas negara berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku,” paparnya.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap daftar kecamatan di wilayah Jabodetabek dengan jumlah pemain judi online (judol) terbanyak sepanjang 2025.

Hasil pemetaan menunjukkan Cengkareng, Jakarta Barat, menjadi kecamatan dengan jumlah pemain judol paling tinggi di kawasan tersebut.

Data yang diunggah PPATK melalui akun Instagram resminya menunjukkan aktivitas judol telah terkonsentrasi hingga tingkat kecamatan. Temuan itu menjadi bagian dari pemetaan sebaran judol nasional yang menempatkan Jabodetabek sebagai salah satu klaster terbesar di Indonesia.

"Data PPATK tahun 2025 menunjukkan adanya konsentrasi aktivitas judi online di sejumlah wilayah, dengan Jabodetabek menjadi salah satu klaster terbesar secara nasional," tulis PPATK, Selasa (23/6).

[Gambas:Instagram]

Menurut PPATK, pemetaan hingga tingkat kecamatan menunjukkan aktivitas judi online kini semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Konsentrasi pemain ditemukan di sejumlah kawasan permukiman padat, pusat aktivitas ekonomi, hingga wilayah yang terhubung dengan mobilitas tinggi masyarakat perkotaan.

PPATK menilai kondisi tersebut menjadi peringatan bahwa judi online bukan lagi fenomena yang jauh atau terbatas pada kelompok tertentu.

"Judi online bukan lagi fenomena yang jauh atau abstrak. Ia sudah hadir di lingkungan tempat tinggal, sekolah, kampus, tempat kerja hingga komunitas sekitar kita," tulis lembaga tersebut.

Selain memetakan wilayah, PPATK juga mengungkap profil pemain judi online di Indonesia. Kelompok usia 20-30 tahun menjadi kelompok dengan prevalensi tertinggi, disusul usia 31-40 tahun. Mayoritas pemain tercatat berjenis kelamin laki-laki.

Menurut PPATK, temuan tersebut menunjukkan kelompok usia produktif yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi justru menjadi kelompok yang paling rentan terpapar judi online.

Sebelumnya, PPATK juga mencatat Kabupaten Bogor, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur masuk dalam daftar wilayah dengan jumlah pemain judi online terbanyak secara nasional.

Temuan itu memperkuat indikasi bahwa aktivitas judi online masih terkonsentrasi di kawasan Jabodetabek.

Berdasarkan pemetaan PPATK 2025, berikut daftar kecamatan di Jabodetabek dengan jumlah pemain judi online terbanyak:

[Gambas:Youtube]

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut wilayah Jabodetabek menjadi salah satu pusat aktivitas judi online (judol) terbesar di Indonesia.

Temuan itu diungkap melalui unggahan terbaru PPATK yang memetakan sebaran pemain judi online nasional sepanjang 2025.

Dalam unggahan di akun Instagram resminya, PPATK menyebut Jabodetabek membentuk klaster aktivitas judol terbesar di Tanah Air. Dari 10 wilayah dengan jumlah pemain terbanyak secara nasional, sebagian besar berasal dari kawasan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

"Data PPATK tahun 2025 menunjukkan adanya konsentrasi aktivitas judi online di sejumlah wilayah, dengan Jabodetabek menjadi salah satu klaster terbesar secara nasional," tulis PPATK, Selasa (23/6).

Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Bogor menempati posisi pertama sebagai wilayah dengan jumlah pemain judi online terbanyak, yakni mencapai 103.092 pemain. Nilai deposit yang tercatat dari wilayah tersebut mencapai sekitar Rp414,4 miliar.

Posisi berikutnya ditempati Jakarta Barat dengan 89.320 pemain dan nilai deposit sekitar Rp600,6 miliar. Sementara Jakarta Timur berada di urutan ketiga dengan 81.750 pemain dan deposit Rp425,9 miliar.

Kota Bandung melengkapi daftar empat besar dengan jumlah pemain mencapai 80.549 orang dan nilai deposit sekitar Rp341,7 miliar.

PPATK mencatat dari 10 wilayah dengan jumlah pemain judol terbanyak di Indonesia, empat wilayah berasal dari DKI Jakarta, empat wilayah dari Jawa Barat, dan dua wilayah dari Banten. Kondisi tersebut dinilai membentuk klaster Jabodetabek sebagai pusat aktivitas judi online nasional.

[Gambas:Instagram]

Tak hanya berdasarkan wilayah kabupaten dan kota, PPATK juga memetakan sebaran aktivitas judi online hingga tingkat kecamatan. Hasilnya menunjukkan sejumlah titik dengan konsentrasi pemain yang jauh lebih tinggi dibanding wilayah sekitarnya.

Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, tercatat sebagai wilayah dengan jumlah pemain terbanyak mencapai 21.497 orang. Disusul Cakung, Jakarta Timur sebanyak 14.664 pemain dan Tanjung Priok, Jakarta Utara sebanyak 13.769 pemain.

Sementara itu, Kecamatan Kebayoran Lama di Jakarta Selatan tercatat memiliki 9.948 pemain dan Bekasi Utara sebanyak 7.793 pemain.

PPATK menyebut pemetaan hingga tingkat kecamatan menunjukkan aktivitas judol bukan lagi fenomena yang bersifat abstrak atau jauh dari kehidupan masyarakat.

"Judi online bukan lagi fenomena yang jauh atau abstrak. Ia sudah hadir di lingkungan tempat tinggal, sekolah, kampus, tempat kerja hingga komunitas sekitar kita," tulis PPATK.

Selain wilayah, PPATK juga memotret profil demografi pemain judi online. Kelompok usia 20-30 tahun menjadi kelompok dengan prevalensi tertinggi, disusul kelompok usia 31-40 tahun di posisi kedua.

Mayoritas pemain judi online tercatat berjenis kelamin laki-laki. PPATK menilai kondisi tersebut menunjukkan kelompok usia produktif yang menjadi motor penggerak ekonomi justru termasuk kelompok yang paling rentan terpapar aktivitas perjudian daring.

"Yang dipertaruhkan bukan hanya uang, tetapi juga masa depan produktif," tulis PPATK.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat beberapa wilayah dengan jumlah pemain judi online (judol) terbanyak di Indonesia yang dipimpin oleh Kabupaten Bogor mencapai 103.092 pemain dengan nilai deposit mencapai Rp414,4 miliar.

Mengutip unggahan Instagram @ppatk_indonesia, wilayah Jabodetabek sebagai pusat aktivitas judol nasional dengan empat wilayah pemain judol terbesar yang total nilai depositnya sekitar Rp1,78 miliar.

"Membentuk klaster Jabodetabek sebagai pusat aktivitas judi online nasional," tulis PPATK dalam unggahannya, Selasa (23/6).

Setelah Bogor, urutan kedua adalah Jakarta Barat dengan 89.320 pemain dengan total nilai deposit sebesar Rp600,6 miliar. Posisi ketiga Jakarta Timur dengan 81.750 pemain dengan nilai deposit sebesar Rp425,9 miliar, kemudian Kota Bandung dengan 80.549 pemain dengan nilai deposit sebesar Rp341,7 miliar.

Berdasarkan klasifikasi 10 provinsi dengan pemain terbesar, DKI Jakarta menyumbang empat daerah, Jawa Barat empat daerah, dan Banten dua daerah.

Kemudian, berdasarkan kecamatan, PPATK mengungkapkan pemain judol terbanyak berasal dari Cengkareng, Jakarta Barat sebanyak 21.497 pemain, Cakung, Jakarta Timur sebanyak 14.664 pemain, Tanjung Priok, Jakarta Utara sebanyak 13.769 pemain, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sebanyak 9.948 pemain, dan Bekasi Utara, Bekasi sebanyak 7.793 pemain.

"Ini menunjukkan bahwa judi online bukan lagi fenomena yang jauh atau abstrak. Ia sudah hadir di lingkungan tempat tinggal, sekolah, kampus, tempat kerja, hingga komunitas sekitar kita," ungkapnya.

Lebih lanjut, PPATK mengungkapkan usia produktif menjadi kelompok penyumbang terbesar pemain judol. Mayoritas pemain judol berasal dari rentang usia 20-30 tahun, kemudian dikuti kelompok usia 31-40 tahun. Adapun berdasarkan jenis kelamin, mayoritas pemain judol adalah laki-laki dibandingkan perempuan dengan perbandingan 7:4.

"Artinya, kelompok usia produktif yang menjadi motor ekonomi justru menjadi kelompok yang paling rentan terpapar judi online. Yang dipertaruhkan bukan hanya uang, tetapi juga masa depan produktif," terang PPATK.

Bisnis.com, JAKARTA — Evaluasi atas keanggotaan Indonesia di Financial Action Task Force (FATF) kini berpotensi dibayangi oleh polemik Undang-Undang (UU) No.4/2026 tentang Perubahan atas UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Untuk diketahui, FATF adalah organisasi multilateral yang fokus pada penetapan standar internasional untuk anti pencucian uang, serta penanggulangan pendanaan terorisme dan proliferasi. Indonesia resmi menjadi anggota penuh pada Oktober 2023, setelah menjadi negara G20 terakhir yang resmi bergabung.

Kini, polemik UU P2SK yang baru berpotensi memengaruhi proses evaluasi berkala keanggotaan Indonesia di FATF. Sebab, sejumlah klausul di Omnibus Law Sektor Keuangan ini dipandang berbagai kalangan bisa memicu risiko modus pencucian uang dari modal asing yang masuk ke Tanah Air.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengakui pihaknya terus membahas perkembangan mengenai UU P2SK secara internal. Dia tidak menampik polemik ini bisa turut membayangi posisi keanggotaan tetap Indonesia ke depannya.

"Kami bahas terus di internal mengenai hal ini termasuk dampaknya dari persepsi FATF karena posisi kita sebagai anggota tetap FATF," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Pada wawancara dengan Bisnis akhir 2023 lalu, Ivan menjelaskan bahwa terdapat proses panjang yang dilalui Indonesia untuk meraih kursi keanggotaan FATF. Tahapannya yakni menjalani Mutual Evaluation Review (MER) untuk menguji kepatuhan dan efektivitas rezim anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal (APU PPT PPSPM) di Indonesia.

Pada Oktober 2023, 39 negara lalu resmi secara aklamasi menyetujui keanggotaan Indonesia berdasarkan seluruh penilaian yang dilakukan sembilan negara contact group. Namun, keanggotaan ini akan terus dievaluasi secara berkala.

Ivan menyebut FATF akan melakukan evaluasi atas kepatuhan Indonesia memenuhi berbagai standarisasi organisasi tersebut pada 2029. Indonesia akan menjalani lagi mekanisme MER oleh FATF, bahkan beberapa negara anggota lain akan hadir langsung dalam ke Tanah Air.

Untuk itu, pemberlakuan UU P2SK diantisipasi oleh PPATK sejak dini dengan koordinasi lintas lembaga. Sebab, UU sapu jagat sektor keuangan ini dipastikan bakal menjadi perhatian FATF.

"Tentunya akan menjadi salah satu concern FATF ke depan. Penjelasan komprehensif dan menyeluruh akan kami jelaskan mengenai semua aspek kepatuhan Indonesia terhadap standar internasional yang telah dikeluarkan oleh FATF," terang Ivan.

Perkembangan penilaian kepatuhan Indonesia dalam standarisasi FATF terbaru dituangkan dalam laporan bertajuk 'Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures:3rd Enhanced Follow-up Report & Technical Compliance Re-rating', yang terbit Juni 2026 lalu.

Indonesia berhasil meningkatkan peringkat kepatuhan terhadap Rekomendasi 6 FATF dari sebelumnya Partially Compliant (PC) menjadi Compliant (C). Capaian ini menjadi pengakuan internasional atas penguatan kerangka hukum dan kebijakan Indonesia dalam upaya pencegahan pendanaan terorisme.

Rekomendasi 6 FATF mengatur penerapan Targeted Financial Sanctions (TFS) sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), khususnya Resolusi 1267 dan 1373, yang bertujuan mencegah aliran dana kepada individu maupun organisasi yang terlibat dalam aktivitas terorisme.

UU P2SK

Beberapa pasal yang dinilai sejumlah kalangan berpotensi memicu ekses negatif adalah pusat finansial internasional Indonesia, serta penerbitan surat utang khusus Danantara yakni Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

Pendirian pusat finansial dinilai berbagai kalangan bisa memicu lahirnya suaka pajak di Tanah Air, sebagaimana yang dibangun di Singapura, Hong Kong, maupun Uni Emirat Arab (UEA). Sementara itu, berbagai kalangan menyoroti penerbitan surat utang khusus Danantara yang memberikan perlindungan khusus bagi investornya dari tuntutan pidana hingga gugatan perdata.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai dua kebijakan yang tertuang di UU P2SK ini bisa memicu terciptanya surga pencucian uang di Indonesia.

"Ini adalah kebijakan yang sangat berbahaya, bisa menyebabkan Indonesia menjadi surga pencucian uang," terangnya kepada Bisnis.

Dari sisi pembelian Patriot dan Merah Putih Bond, Wijayanto mengkhawatirkan perlindungan negara terhadap investor obligasi tersebut justru sekadar memberikan proteksi atas korupsi dan kejahatan keuangan yang dilakukan.

Apalagi, UU tersebut menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus oleh investor dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan serta gugatan secara perdata.

Tidak hanya itu, data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dan tidak dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan.

"Yang kami khawatirkan adalah uang-uang hasil bisnis ilegal dan korupsi yang selama ini disimpan di gudang-gudang, akan dicuci juga," tuturnya.

Sejalan dengan surat utang ini, pembentukan pusat finansial turut dikhawatirkan semakin melanggengkan ekosistem pencucian uang di Tanah Air.

Pusat finansial dengan konsep kawasan ekonomi khusus (KEK) ini rencananya akan mencakup family office, pengelola dana pensiun maupun venture, hingga sovereign wealth fund (SWF) sehingga bisa menarik minat investor asing.

"Jika Family Office jadi dibentuk di Bali, maka ekosistem pencucian uang akan lengkap. Uang haram milik WNI dan WNA dari luar negeri, masuk Bali lewat Family Office, lalu dicuci lewat Obligasi Merah Putih ini. Sayang sekali, kepulauan Indonesia akan sama dengan kepulauan Mauritius, menjadi surga pencucian uang," pungkasnya.