JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperingatkan penipuan daring atau online scam kini semakin kompleks karena terhubung dengan pencucian uang (money laundering) dan melibatkan jaringan lintas negara.

Untuk memperkuat upaya pemberantasan kejahatan tersebut, OJK bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menggelar Regional Expert Group Meeting on Online Scams bertajuk Strengthening Financial Intelligence, AML/CFT Regulation, and Law Enforcement Cooperation in Southeast Asia di Jakarta pada 29-30 Juni 2026.

Forum tersebut dihadiri regulator sektor keuangan, unit intelijen keuangan, aparat penegak hukum, bank sentral, kejaksaan, lembaga jasa keuangan, anti-scam center, organisasi internasional, serta perwakilan dari Indonesia dan 12 negara atau yurisdiksi mitra.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengatakan, perkembangan digitalisasi memang memperluas inklusi keuangan dan mempermudah transaksi. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut juga dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk menjalankan berbagai modus penipuan digital.

Menurut Dicky, online scamkini tidak lagi berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan aktivitas keuangan ilegal dan tindak pidana pencucian uang.

"Online scams tidak lagi dapat dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Penipuan digital kini semakin terhubung dengan aktivitas keuangan ilegal dan tindak pidana pencucian uang, sehingga pencegahannya membutuhkan respons yang cepat, terintegrasi, dan berbasis intelijen keuangan," ujar Dicky dalam pembukaan forum , Senin (29/6/2026), dikutip dalam keterangan tertulis.

Ia menjelaskan, karakteristik layanan keuangan digital yang serba cepat membuat dana hasil kejahatan dapat berpindah dalam hitungan menit melalui rekening penampung (money mule), platform pembayaran, dompet digital, aset virtual, hingga transaksi lintas negara.

Akibatnya, keterlambatan mendeteksi transaksi mencurigakan akan menyulitkan proses penelusuran aset, pemulihan dana korban, hingga pembongkaran jaringan kriminal.

"Dalam ekosistem keuangan digital, dana hasil kejahatan dapat berpindah dalam hitungan menit melalui berbagai platform, rekening penampung, aset virtual, dan transaksi lintas negara. Karena itu, setiap keterlambatan dalam mendeteksi transaksi mencurigakan akan semakin menyulitkan penelusuran aset, pemulihan dana korban, dan pembongkaran jaringan kriminal," kata Dicky.

OJK mencatat berbagai modus online scam yang kini marak digunakan pelaku, mulai dari investasi bodong, impersonation, phishing, social engineering, account takeover, job scam, penipuan e-commerce, hingga penyalahgunaan rekening penampung.

Karena itu, OJK menilai pencegahan penipuan digital tidak bisa lagi dipisahkan dari penguatan kerangka Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT). Setiap kasus penipuan berpotensi menjadi tindak pidana asal pencucian uang sehingga membutuhkan koordinasi yang cepat antarotoritas.

Sementara itu, perwakilan UNODC Zoelda Anderton mengatakan, pemberantasan online scam tidak dapat dilakukan oleh satu negara atau satu lembaga saja sehingga dibutuhkan kerja sama lintas batas yang lebih erat.

"Tidak ada satu yurisdiksi atau satu sektor pun yang dapat menangani online scams sendirian. Namun, dengan berbagi pengalaman, memperkuat jejaring profesional, dan membangun kerja sama lintas batas yang praktis, kita dapat secara kolektif dan konstruktif mempersempit ruang gerak jaringan kriminal yang menargetkan Asia Tenggara," ujar Zoelda.

Melalui forum tersebut, OJK bersama UNODC, Satgas PASTI, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), serta mitra regional berupaya memperkuat pertukaran intelijen keuangan, harmonisasi regulasi APU/PPT, kerja sama penegakan hukum lintas negara, hingga pemulihan aset hasil kejahatan.

Imbau masyarakat waspada

OJK juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus online scam, tidak mudah memberikan data pribadi, serta menjaga kerahasiaan kode OTP, PIN, kata sandi, dan informasi pribadi lainnya.

Masyarakat juga diminta memastikan legalitas pelaku usaha dan produk jasa keuangan melalui kanal resmi OJK sebelum melakukan transaksi guna menghindari menjadi korban penipuan digital.

Bisnis.com, JAKARTA -

Perkembangan tindak pidana pencucian uang (money laundering) telah mengubah paradigma penegakan hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Jika sebelumnya upaya pencegahan pencucian uang lebih difokuskan pada sektor perbankan dan lembaga keuangan, kini profesi-profesi tertentu yang memiliki akses terhadap transaksi hukum dan keuangan juga ditempatkan sebagai bagian dari sistem pencegahan. Salah satu profesi yang mendapat perhatian khusus adalah notaris.

Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, notaris memiliki akses terhadap berbagai informasi penting yang berkaitan dengan identitas para pihak, kepemilikan aset, pendirian badan hukum, transaksi saham, maupun transaksi properti.

Posisi strategis tersebut menjadikan notaris rentan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyamarkan asal-usul dana hasil tindak pidana. Atas dasar itulah pemerintah memasukkan notaris sebagai salah satu pihak yang wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kebijakan tersebut menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi kenotariatan. Di satu sisi, notaris dibebani kewajiban untuk mengenali pengguna jasa, mengidentifikasi pemilik manfaat (beneficial owner), dan melaporkan transaksi yang mencurigakan.

Namun di sisi lain, notaris juga terikat oleh kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan seluruh keterangan yang diperoleh dalam menjalankan jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Dari perspektif kenotariatan, kerahasiaan merupakan jantung profesi notaris. Jabatan notaris dibangun atas dasar kepercayaan bahwa segala informasi yang diberikan oleh para pihak akan dilindungi dan tidak diungkapkan kepada pihak lain tanpa dasar hukum yang sah. Kewajiban merahasiakan tersebut tidak hanya bersifat etis, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang melekat pada jabatan notaris. Bahkan dalam doktrin hukum dikenal adanya hak ingkar (verschoningsrecht), yaitu hak notaris untuk menolak memberikan keterangan mengenai hal-hal yang wajib dirahasiakannya karena jabatan.

Perlindungan terhadap hak ingkar tersebut juga mendapat perhatian dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 66 UUJN. Mahkamah pada prinsipnya mengakui bahwa notaris merupakan profesi yang memiliki kewajiban menjaga rahasia jabatan sehingga diperlukan mekanisme perlindungan melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN) ketika aparat penegak hukum hendak memanggil notaris atau mengambil minuta akta. Hal ini menunjukkan bahwa negara tetap mengakui pentingnya perlindungan terhadap kerahasiaan jabatan notaris.

Meski demikian, kewajiban kerahasiaan tidak dapat dipahami sebagai kewajiban yang bersifat absolut. Dalam rezim anti pencucian uang, negara memiliki kepentingan yang lebih besar untuk mencegah penggunaan profesi hukum sebagai sarana menyembunyikan hasil tindak pidana.

REZIM BARU

Oleh karena itu, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, notaris diwajibkan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaksanakan kewajiban pelaporan tertentu kepada PPATK.

Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 menjadi tonggak penting dalam perubahan peran notaris. Melalui peraturan tersebut, notaris tidak lagi cukup memeriksa identitas formal para pihak, tetapi juga harus memahami profil pengguna jasa, tujuan transaksi, sumber dana, dan pemilik manfaat yang sesungguhnya. Pendekatan ini mengadopsi prinsip customer due diligence yang selama ini diterapkan dalam sektor keuangan.

Dalam konteks ini, notaris sesungguhnya tidak berfungsi sebagai penyidik atau aparat penegak hukum. Notaris tidak diwajibkan membuktikan adanya tindak pidana. Kewajiban notaris hanya sebatas menerapkan prinsip kehati-hatian berdasarkan dokumen dan informasi yang secara wajar diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Apabila ditemukan indikasi yang mencurigakan, notaris berkewajiban melaporkannya kepada PPATK sebagai bagian dari mekanisme deteksi dini.

PELAPOR

Penempatan notaris sebagai pihak pelapor juga sejalan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF). Dalam rekomendasi FATF, notaris termasuk dalam kategori Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs), yaitu profesi non-keuangan yang memiliki risiko tinggi digunakan dalam praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. FATF menilai bahwa profesi hukum sering digunakan untuk membentuk perusahaan cangkang (shell companies), menyamarkan pemilik manfaat, dan menciptakan struktur hukum yang kompleks guna menyembunyikan hasil kejahatan. Karena itu, notaris diposisikan sebagai gatekeeper profession yang berperan menjaga integritas sistem keuangan global.

Dari perspektif hukum pidana, kewajiban pelaporan oleh notaris dapat dibenarkan karena pencucian uang merupakan kejahatan yang berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat dan negara. Pencucian uang tidak hanya berkaitan dengan penyembunyian hasil kejahatan, tetapi juga memungkinkan hasil korupsi, narkotika, perdagangan orang, dan berbagai tindak pidana serius lainnya masuk ke dalam sistem ekonomi yang legal.

Oleh karena itu, negara berwenang mewajibkan berbagai pihak, termasuk notaris, untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahannya.

Dalam teori hukum pidana dikenal prinsip bahwa kepentingan umum dapat mengesampingkan kepentingan individual sepanjang dilakukan berdasarkan perintah undang-undang. Dengan demikian, kewajiban notaris untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap rahasia jabatan, melainkan sebagai pelaksanaan kewajiban hukum yang ditetapkan negara demi melindungi kepentingan yang lebih luas.

Meskipun demikian, status notaris sebagai pihak pelapor tetap menimbulkan tantangan. Di satu sisi, notaris harus menjaga kepercayaan klien dan kerahasiaan jabatan. Di sisi lain, notaris dituntut untuk mendukung upaya negara dalam memberantas pencucian uang. Tantangan tersebut hanya dapat diatasi melalui keseimbangan antara perlindungan profesi dan kepentingan penegakan hukum.

Pada akhirnya, kewajiban notaris untuk mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi mencurigakan tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman terhadap profesi kenotariatan. Sebaliknya, kewajiban tersebut merupakan bentuk transformasi peran notaris dalam menghadapi perkembangan kejahatan modern.

Notaris tidak lagi hanya berfungsi sebagai pembuat akta autentik, tetapi juga sebagai penjaga integritas sistem hukum dan sistem keuangan nasional. Namun transformasi tersebut harus tetap disertai perlindungan yang memadai terhadap hak ingkar, kerahasiaan jabatan, dan independensi profesi agar kepercayaan masyarakat terhadap notaris tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan investasi global yang ingin ditarik Indonesia melalui Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) bukan merupakan bagian dari pencucian uang (money laundering).

Menurut Menko PerekonomianAirlangga Hartarto, hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk berkomitmen terhadap kerangka kerja Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML-CFT).

Belum lagi, Indonesia sudah ditetapkan menjadi anggota tetap dari Financial Action Task Force (FATF) pada 2023 lalu.

"Nah tentu kalau kita [ingin menarik] investasi kan itu bukan bagian dari money laundering," jelasnya kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Menurut pria yang juga Wakil Ketua Komite TPPU ini, PFII atau financial center yang ingin dibangun bakal menggunakan mekanisme dan keterbukaan yang mengantisipasi risiko terkait dengan pencucian uang maupun dana atau modal hasil aktivitas berkaitan dengan pidana keuangan.

Saat ini, lanjut Airlangga, pemerintah tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Pusat Finansial Internasional Indonesia. RUU ini sudah disetujui masuk Prolegnas 2026.

Adapun polemik terkait dengan PFII, maupun penerbitan surat utang khusus Danantara yakni Patriot dan Merah Putih Bond, turut menjadi perhatian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Lembaga intelijen keuangan tersebut tak menampik adanya PFII maupun perlindungan hukum terhadap pembelian surat utang khusus Danantara ini bisa memengaruhi persepsi FATF terhadap keanggotaan Indonesia.

Padahal, PPATK khususnya menjadi lembaga yang memimpin upaya pemerintah Indonesia bertahun-tahun untuk bisa memenuhi standar dan kepatuhan internasional soal Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

Namun demikian, pemerintah kini justru mendorong upaya pengembangan PFII dan tidak menampik potensi dalam menjadikan Indonesia sebagai negara surga pajak.

Belum lagi, berbagai kalangan ekonom turut mewanti-wanti risiko aliran 'dana gelap' yang bisa diserap oleh dua obligasi khusus Danantara.

"Kami bahas terus di internal mengenai hal ini termasuk dampaknya dari persepsi FATF karena posisi kita sebagai anggota tetap FATF," jelas Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada Bisnis.

Pada 2029 pun, FATF akan melakukan evaluasi atas kepatuhan Indonesia memenuhi standardisasi organisasi tersebut melalui mekanisme Mutual Evaluation Review (MER).

Ivan menyebut beberapa negara anggota FATF akan hadir langsung dalam on site visit ke Indonesia.

"Berlakunya UU P2SK kita antisipasi sejak saat ini dengan koordinasi lintas lembaga. Tentunya akan menjadi salah satu concern FATF ke depan. Penjelasan komprehensif dan menyeluruh akan kami jelaskan mengenai semua aspek kepatuhan Indonesia terhadap standar internasional yang telah dikeluarkan oleh FATF," terang Ivan.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah ekonom menilai ketentuan dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang memberikan kewenangan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menerbitkan Patriot Bond dan Merah Putih Bond perlu dikaji ulang.

Pasalnya, beleid tersebut memberikan perlindungan hukum berupa kekebalan dari tuntutan pidana umum, pidana khusus, termasuk perpajakan, serta gugatan perdata bagi investor pembelinya.

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menilai, meskipun instrumen tersebut berpotensi menambah sumber pembiayaan dan likuiditas bagi perekonomian, terdapat risiko besar dari sisi tata kelola.

Menurutnya, ketentuan dalam Pasal 50A UU P2SK memuat pelonggaran yang terlalu luas sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip beneficial ownership serta upaya pencegahan pencucian uang (anti-money laundering).

"Kalau kita lihat pasal per pasal, saya lebih khawatir terhadap risiko tata kelola. Ada pengecualian atau pelonggaran yang sangat berlebihan sehingga berisiko berlawanan dengan prinsip beneficial ownership dan anti-money laundering," ujar Media kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Dia khawatir Indonesia justru berpotensi dipersepsikan sebagai safe haven bagi dana-dana bermasalah apabila ketentuan tersebut diterapkan tanpa pengawasan yang ketat.

Media menilai, di tengah meningkatnya perhatian investor global terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance atau ESG), kebijakan tersebut dapat memunculkan persepsi negatif terhadap komitmen Indonesia dalam menjaga integritas sistem keuangan.

"Investor asing sangat memperhatikan aspek ESG dan kepatuhan terhadap standar internasional. Kalau instrumen ini justru membuka ruang bagi pencucian uang, penghindaran sanksi, atau penyembunyian aset hasil korupsi, tentu ini berbahaya," katanya.

Selain berpotensi memunculkan praktik pencucian uang, Media menilai kebijakan tersebut juga dapat menimbulkan moral hazard dalam tata kelola keuangan negara.

"Dari prinsip keadilan keuangan, ini jelas moral hazard. Seakan-akan negara menjamin kejahatan keuangan melalui instrumen hukum," ujarnya.

Senada, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan dampak Patriot Bond terhadap iklim investasi nasional akan sangat bergantung pada desain dan implementasinya.

Dari sisi positif, Yusuf menilai instrumen tersebut berpotensi memperluas sumber pembiayaan pembangunan, mengurangi ketergantungan terhadap APBN dan utang konvensional, serta memperdalam pasar keuangan domestik.

Namun demikian, manfaat tersebut, kata dia, harus dibarengi dengan tata kelola yang kuat karena pasar keuangan pada dasarnya dibangun di atas kepercayaan, transparansi, dan kepastian hukum.

"Ketika muncul ketentuan yang membatasi penggunaan data transaksi untuk kepentingan penegakan hukum atau perpajakan, wajar apabila timbul pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip transparansi keuangan modern," kata Yusuf.

Dia menegaskan bahwa kekhawatiran utama bukan terletak pada instrumen obligasinya, melainkan pada potensi munculnya persepsi adanya perlakuan khusus yang dapat mengurangi efektivitas pengawasan.

Menurut Yusuf, apabila persepsi tersebut berkembang, Indonesia berisiko menghadapi pertanyaan dari investor global mengenai komitmennya terhadap tata kelola yang baik, pencegahan pencucian uang, dan integritas sistem keuangan.

"Investor yang berkualitas umumnya tidak hanya mencari insentif, tetapi juga kepastian bahwa suatu negara memiliki sistem hukum dan pengawasan yang kuat," ujarnya.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh ketentuan terkait pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pelaporan transaksi keuangan tetap berlaku tanpa pengecualian.

Selain itu, Yusuf menilai diperlukan mekanisme pelaporan dan audit yang transparan, keterbukaan penggunaan dana hasil penerbitan obligasi, serta pengawasan yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Direktorat Jenderal Pajak.

"Semakin jelas tata kelola dan akuntabilitasnya, semakin besar pula kepercayaan investor terhadap instrumen tersebut," katanya.

Sementara itu, Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai ketentuan mengenai imunitas hukum bagi investor Patriot Bond berpotensi memperburuk tata kelola investasi di Indonesia.

"Ini akan memperburuk tata kelola karena ada special treatment di mata hukum untuk investor Patriot Bond. Padahal penegakan hukum seharusnya dilakukan setara, baik kepada investor maupun non-investor Patriot Bond," ujar Riefky.

Menurut dia, ketentuan mengenai perlakuan khusus tersebut sebaiknya dihapus agar prinsip kesetaraan di hadapan hukum tetap terjaga.

"Saya rasa perlu dihilangkan special treatment terkait penegakan hukum," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) meminta perbankan agar memperketat pengawasan rekening nasabahnya yang terindikasi judi online.

Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan pengawasan ketat itu diharapkan dapat menekan angka praktik judi online dari sisi perbankan.

"Kami menegaskan bahwa kerja sama dengan pihak perbankan sangat penting terutama dalam fungsi pencegahan," kata Himawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (5/3/2026)

Dia menambahkan, perbankan diharapkan dapat menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering secara lebih ketat dan menyeluruh.

Dengan begitu, penggunaan rekening bank sebagai operasional judi online bisa lebih ditekan apabila perbankan ikut andil dalam persoalan judi online ini.

"Kami mengharapkan agar perbankan dapat memperketat prosedur pembukaan rekening dengan menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering secara ketat dan menyeluruh," imbuhnya.

Adapun, menurut Himawan, fungsi pengawasan perbankan menjadi titik krusial agar bisa membatasi ruang gerak para pelaku judi online tersebut.

"Perbankan diharapkan memiliki sistem deteksi dini untuk menutup ruang gerak para pelaku yang mencoba menyalahgunakan sistem keuangan kita," pungkasnya.