Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan anggaran Rp55 triliun untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat maupun daerah, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jelang hari raya lebaran 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan angka tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu, yang merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun. Ini meningkat, tahun lalu Rp49 triliun, naik 10%," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Lebih lanjut, Airlangga memerinci bahwa alokasi anggaran jumbo tersebut akan disalurkan kepada tiga kelompok. Pertama, sebanyak 2,4 juta ASN pusat dan TNI-Polri akan menerima porsi anggaran sebesar Rp22,2 triliun.

Kedua, untuk 4,3 juta ASN di daerah, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp20,2 triliun. Ketiga, sebanyak 3,8 juta pensiunan akan menerima guyuran dana dengan total mencapai Rp12,7 triliun.

Mantan menteri perindustrian itu menyampaikan skema penyalurannya sedikit berbeda dengan beberapa tahun terakhir saat pandemi, komponen THR tahun ini dipastikan cair 100% atau dibayarkan secara penuh.

Airlangga menyebutkan bahwa komponen tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja sesuai dengan regulasi yang berlaku. Terkait waktu pencairan, pemerintah telah memulai proses penyaluran secara bertahap sejak pekan pertama, tepatnya pada 26 Februari lalu.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga menegaskan bahwa pemberian THR adalah kebijakan yang terpisah dari pencairan gaji ke-13. Jika THR dicairkan jelang hari raya maka gaji ke-13 memiliki jadwal pencairan yang berbeda.

"Untuk gaji ke-13 ya seperti biasa, biasanya dibayarkan di bulan Juni," ujar Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA --- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan segera mencairkan tunjangan hari raya (THR) untuk ASN, TNI-Polri, hingga pensiunan. Alokasi anggaran THR sebesar Rp55 triliun.

Purbaya memunta setiap pihak untuk bersabar karena pencairan tersebut sedang dalam proses karena menunggu keputusan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti begitu presiden pulang [dari Amerika Serikat], mungkin dia akan umumkan. Saya enggak tahu, masih diproses, tapi dana-dana sudah siap," katanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Ketika dikonfirmasi apakah pencairannya pada pekan ini, dia kembali menekankan bahwa keputusan ada di tangan kepala negara dan pemerintahan.

Skema Pencairan THR

Adapun, skema THR ASN 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Dalam aturan tersebut, THR terdiri dari beberapa komponen.

Pertama, gaji pokok yang disesuaikan dengan pangkat, golongan, dan masa kerja. Kedua, tunjangan keluarga yang meliputi tunjangan suami/istri dan anak sesuai ketentuan.

Ketiga, tunjangan pangan, yang biasanya dalam bentuk tunjangan beras atau pengganti nilai beras. Keempat, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, termasuk tunjangan struktural, fungsional, atau tunjangan umum bagi ASN non-jabatan.

Kelima, tunjangan kinerja (tukin) yang pemberiannya menyesuaikan kebijakan fiskal pemerintah, yang bisa dibayarkan penuh atau sebagian.

Sementara untuk PNS daerah, THR juga dapat mencakup tambahan penghasilan daerah (TPP) maksimal sebesar penghasilan satu bulan, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Adapun, THR dibayarkan 100% tanpa potongan iuran. Umumnya, perhitungannya mengacu pada masa kerja.

Rumusnya: masa kerja lebih dari 12 bulan = 1 bulan gaji pokok + tunjangan tetap (jika berlaku). Sementara masa kerja kurang dari 12 bulan = (masa kerja dalam bulan ÷ 12) × gaji pokok.