JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra angkat bicara terkait pengakuan mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang menerima uang setelah berunjuk rasa dan bertemu Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka pada Senin (15/6/2026). Sebagai mantan aktivis, Yusril mengaku sangat prihatin dengan adanya kejadian itu.

Namun, di satu sisi ia juga mengapresiasi mahasiswa UBK yang telah jujur kepada publik terkait kesalahan yang telah dia lakukan.

“Sebagai mantan aktivis mahasiswa, saya sangat prihatin dengan kejadian itu tapi ya kita menghargai juga mereka berterus terang, mengakui kesalahan dan kemudian meminta maaf, supaya hal-hal semacam itu tidak terjadi,” kata Yusril saat diwawancarai di Ombudsman RI, Selasa (23/6/2026).

Ia mengungkapkan, dirinya sangat mendukung gerakan mahasiswa termasuk kebebasan berekspresi mereka. Menurut Yusril, gerakan mahasiswa adalah gerakan hati nurani dan moral yang dilakukan.

“Dan saya mendukung sebenarnya kegiatan mahasiswa itu sebagai satu gerakan moral yang kita support dan kita mendukung kebebasan mereka berekspresi dan sekaligus juga kita memberikan dukungan yang seluas-luasnya kepada gerakan mahasiswa sebagai satu gerakan hati nurani, gerakan moral,” ungkap dia.

Meski demikian, ia menegaskan kepada para mahasiswa agar bisa menjaga integritas mereka dalam gerakan yang dibuat. Yusril menyebut perjuangan mahasiswa harus murni dan memegang teguh prinsip serta tidak terpengaruh oleh apapun.

“Tapi juga sekaligus kita berpesan kepada adik-adik mahasiswa supaya tetap menjaga integritas dan perjuangan itu harus murni. Jadi, karena itu tetaplah tegar memegang teguh prinsip-prinsip dan jangan mudah kita terpengaruh oleh hal-hal yang seperti itu,” tutur Yusril.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwasanya kebebasan berpendapat seperti mahasiswa sangat dihormati oleh pemerintah selama aksi tersebut dilakukan secara damai dan tetap menjaga ketertiban masyarakat.

“Sebenarnya kebebasan berekspresi menyampaikan pikiran dan pendapat itu dihormati oleh pemerintah dan kapanpun mahasiswa itu mau menyampaikan aksi unjuk rasa, sepanjang dilakukan secara damai dan menjaga ketertiban masyarakat kapanpun mereka bisa lakukan,” pungkas Yusril.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ( BEM SI ). Dalam kesempatan tersebut, BEM SI membawa lima tuntutan yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa pada 12 Juni 2026, terutama terkait perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Yusril memastikan, seluruh aspirasi mahasiswa akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. "Kami mendengarkan aspirasi dari mahasiswa. Kami akan sampaikan dalam bentuk laporan kepada Bapak Presiden. Dialog ini penting. Kami membuka diri untuk semua pihak, termasuk kepada mahasiswa setelah aksi unjuk rasa 12 Juni yang lalu," kata Yusril dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026).

Lima tuntutan mahasiswa dalam aksi tersebut meliputi penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program Makan Bergizi Gratis atau MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisasi di ranah sipil, serta desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.

Dalam dialog tersebut, Yusril secara khusus meminta penjelasan kepada mahasiswa terkait tuntutan terhadap program MBG. Ia ingin memastikan apakah yang dimaksud mahasiswa adalah penghentian total program atau perbaikan tata kelola.

"Saya juga minta klarifikasi lima tuntutan BEM pada aksi unjuk rasa yang lalu, terutama pada program MBG, apakah penghentian total atau perbaikan. Saya mendapat penjelasan dari teman-teman BEM SI bahwa yang dimaksud adalah perbaikan tata kelola program MBG karena juga dirasakan manfaatnya," ujarnya.

Yusril melanjutkan, program MBG dilaksanakan Presiden Prabowo untuk meningkatkan gizi masyarakat. Selain itu, program tersebut juga diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi di tingkat masyarakat, termasuk melalui keterlibatan pelaku usaha, peternak, nelayan, dan penyedia bahan pangan di daerah.

Menurutnya, pemerintah terbuka terhadap masukan terkait perbaikan tata kelola program tersebut. la meyakini bahwa apabila yang diinginkan mahasiswa adalah pembenahan tata kelola MBG, maka hal itu akan menjadi perhatian pemerintah.

"Saya sampaikan program ini dilaksanakan oleh Presiden untuk meningkatkan gizi masyarakat. Program ini juga untuk menjalankan perputaran ekonomi di masyarakat. Saya berkeyakinan kalau yang diinginkan adalah perbaikan tata kelola program MBG, pasti akan dilakukan oleh pemerintah," katanya.

Yusril juga menegaskan bahwa seluruh masukan mahasiswa akan ditampung dan dilaporkan kepada Presiden. la juga menilai dialog seperti ini penting untuk menjaga komunikasi antara pemerintah dan kelompok mahasiswa.

"Masalah-masalah lain yang disampaikan kami tampung dan akan kami laporkan ke Presiden. Inilah yang kita harapkan. Kami menjamin kebebasan berpendapat, agar teman-teman mahasiswa juga belajar kritis dengan baik dan tajam," ucapnya.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra turut menghadiri acara perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat (AS) di Kediaman Duta Besar AS di Jakarta, Kamis (11/6/2026). Dalam sambutannya, Yusril menegaskan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat kini semakin erat.

Hal itu setelah kedua negara meningkatkan status kerja sama menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif pada 2023. Menurutnya, hubungan kedua negara tidak hanya dibangun melalui kerja sama formal antar pemerintah, tetapi juga didorong oleh komunikasi intensif para pemimpin negara.

“Sejak evolusi hubungan kita menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif pada tahun 2023, Indonesia dan Amerika Serikat terus memperdalam kerja sama dalam semangat saling menghormati dan kepentingan bersama,” kata Yusril.



Ia menilai komunikasi yang terjalin antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump menjadi cerminan komitmen kedua negara untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat masing-masing.

“Komunikasi yang erat dan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump mencerminkan komitmen bersama kita untuk memberikan manfaat nyata bagi kedua negara,” ujarnya.

Yusril juga menyoroti kuatnya hubungan ekonomi Indonesia dan Amerika Serikat. Menurutnya, AS saat ini menjadi salah satu tujuan ekspor terbesar Indonesia sekaligus sumber investasi asing yang penting.

Kerja sama kedua negara disebut memiliki peluang besar untuk berkembang di berbagai sektor strategis. Di antaranya energi, teknologi maju, ketahanan pangan, inovasi digital, hingga penguatan rantai pasok global.

Yusril juga menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia saat ini tengah fokus memperkuat ketahanan ekonomi, pangan, energi, teknologi tinggi, dan pertahanan nasional. Agenda ini yang kemudian makin membuka ruang kerja sama yang semakin luas dengan Amerika Serikat.

“Ketahanan ekonomi, ketahanan pangan dan energi, teknologi tinggi, dan pertahanan nasional merupakan pusat dari visi ini dan menciptakan ruang yang bermakna bagi kerja sama dengan mitra tepercaya seperti Amerika Serikat,” tuturnya.

Di akhir sambutannya, Yusril berharap hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang sebagai ikatan yang melibatkan masyarakat luas, bukan hanya pemerintah.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta terhadap empat prajurit TNI yang terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Diketahui, empat terdakwa diputus dengan hukuman penjara 1,5-3 tahun.

"Putusan tersebut merupakan wujud independensi peradilan dalam menegakkan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tanpa intervensi dari pihak manapun," kata Yusril, Kamis (11/6/2026).

Yusril menilai, pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa menunjukkan adanya penilaian yang cermat terhadap tingkat keterlibatan dan kesalahan masing-masing terdakwa.

"Bahkan ada putusan yang bersifat ultra petita atau melebihi tuntutan, yakni menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada salah satu terdakwa. Hal ini penting agar menjadi pelajaran bagi prajurit TNI yang lain untuk tidak mengulangi tindak pidana serupa," ujarnya.

Yusril menyambut baik keputusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada dua terdakwa. Menurutnya, langkah tersebut merupakan pesan tegas bahwa institusi negara tidak memberikan toleransi terhadap tindakan kekerasan dan penyalahgunaan kewenangan.

Lihat video:Empat Anggota TNI Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Dituntut 2,5 Tahun Penjara | Sindo Sore



"Tidak ada tempat bagi oknum aparat yang melakukan tindakan anarkis, melanggar hukum, atau menggunakan kekerasan untuk membungkam pihak lain. Institusi negara harus bersih dari perilaku yang mencederai kepercayaan masyarakat dan prinsip negara hukum," ucapnya.

Lebih lanjut, Yusril menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen melindungi kebebasan berpendapat dan menjamin ruang demokrasi yang sehat bagi seluruh warga negara. Aktivis masyarakat sipil dan organisasi hak asasi manusia memiliki peran penting dalam mengawal jalannya demokrasi dan penegakan hukum.

"Para aktivis, termasuk saudara Andrie Yunus dan organisasi masyarakat sipil seperti KontraS, merupakan bagian dari ekosistem demokrasi yang harus dihormati. Pemerintah menolak segala bentuk intimidasi, kekerasan fisik, maupun tindakan balas dendam di luar mekanisme hukum terhadap warga negara yang menyampaikan kritik atau pendapatnya," ujar Yusril.

Dalam kesempatan tersebut, Yusril turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas dampak yang dialami korban akibat peristiwa yang dimaksud, termasuk cedera serius yang mengakibatkan gangguan permanen pada salah satu mata korban.

"Pemerintah berharap hak-hak korban untuk memperoleh pemulihan dan perlindungan dapat terus diperhatikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Yusril menambahkan bahwa pemerintah akan terus mendorong penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel terhadap setiap pelanggaran hukum, tanpa memandang latar belakang pelakunya.

"Indonesia adalah negara hukum. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan setiap pelanggaran harus diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku. Putusan ini menjadi pengingat bahwa tindakan kekerasan dan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia," katanya.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pentingnya pembenahan organisasi secara menyeluruh untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, responsif, dan berintegritas. Langkah tersebut dinilai penting guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah sekaligus memastikan pelayanan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

"Seluruh unit layanan publik harus dipastikan mampu memberikan pelayanan yang mudah diakses, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ini merupakan langkah dasar agar masyarakat memperoleh hak layanan secara jelas, setara, dan tanpa hambatan yang tidak semestinya," kata Yusril dalam kegiatan Konsolidasi Pelayanan Publik di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (9/6/2026).

Kegiatan tersebut digelar di tengah upaya penguatan kualitas layanan publik, termasuk menyusul sorotan terhadap dugaan penyimpangan layanan keimigrasian yang saat ini tengah diproses Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Acara itu turut dihadiri Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Wakil Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, Wakil Menteri HAM Mugiyanto, serta jajaran pimpinan kementerian terkait.

Dalam arahannya, Yusril menyampaikan delapan agenda pembenahan organisasi yang harus menjadi perhatian seluruh unit layanan. Agenda pertama adalah melakukan pemetaan titik-titik layanan publik agar mudah diakses dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kedua, meninjau kembali standar pelayanan untuk menjamin kepastian hukum, transparansi, kejelasan prosedur, biaya, waktu layanan, dan dasar hukum yang digunakan.

Ketiga, memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat agar lebih efektif dan responsif sebagai sarana pengawasan sekaligus evaluasi layanan. Keempat, mengidentifikasi dan menghilangkan potensi pungutan liar maupun praktik perantara yang berpotensi mengganggu objektivitas, transparansi, dan keadilan pelayanan.

Arahan kelima adalah memperkuat sistem pelayanan dengan menutup celah yang berpotensi menimbulkan penyimpangan. Keenam, menghentikan seluruh praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Selanjutnya, Yusril meminta seluruh jajaran menindak setiap indikasi penyimpangan secara objektif, profesional, dan sesuai aturan tanpa memandang jabatan atau posisi pihak yang terlibat. Selain itu, pegawai yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme harus memperoleh perlindungan serta apresiasi dari organisasi.

Menurut Yusril, reformasi pelayanan publik tidak boleh berhenti pada komitmen administratif semata, melainkan harus diwujudkan melalui pembenahan sistem, pengawasan yang konsisten, serta penegakan aturan yang tegas. Dengan demikian, budaya kerja yang bersih dan berorientasi pada masyarakat dapat terbentuk secara berkelanjutan.

Melalui delapan agenda tersebut, pemerintah berharap kualitas pelayanan publik di lingkungan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan semakin profesional, transparan, akuntabel, dan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Menko Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan evaluasi secara menyeluruh pasca penetapan tersangka eks Wamen Imipas Silmy Karim Dkk.

Yusril mengatakan, perbaikan bakal dilakukan untuk aturan pelaksana hingga aturan teknis di Keimigrasian. Selaras dengan itu, perbaikan sistem digital juga bakal terus ditingkatkan.

"Pertama kan memang kami akan memperbaiki dan meningkatkan sistem yang ada sekarang. Artinya bukan hanya terkait dengan digitalisasi pelayanan, tapi juga terkait dengan aturan-aturan pelaksana sampai kepada juklak dan juknisnya," ujar Yusril di Kemenkum, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Dia menambahkan, perbaikan ini dilakukan agar seluruh jajaran birokrasi pada Imigrasi bisa lebih mudah melakukan pekerjaannya. Tentunya, pekerjaan ini bakal dilakukan secara transparan.

Selanjutnya, pengawasan terhadap kerja di Kementerian Imipas bakal ditingkatkan. Bahkan, tak hanya secara internal, Yusril menyatakan pengawas eksternal bisa terlibat.

"Kita membuka kesempatan dan membuka peluang bagi pengawasan eksternal, baik melalui BPKP, melalui BPK, melalui juga aparat penegak hukum, agar semua itu berjalan secara transparan," imbuhnya.

Dengan demikian, jika nantinya ada pejabat yang menyimpang dalam kerja birokrasi terkait keimigrasian maka bakal dikenakan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.

"Jadi kalau masih ada juga pegawai kita yang melakukan penyimpangan-penyimpangan, ya tentu akan diambil satu langkah dan tindakan yang tegas oleh atasan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menko Hukum dan Imipas Yusril Ihza Mahendra mengumpulkan jajaran birokrasi tiga kementerian mulai dari Kemenkum, Kemen Imipas dan Kemen HAM.

Pengumpulan jajaran birokrasi tiga kementerian itu dilakukan di Gedung Kementerian Hukum atau tepatnya di Graha Pengayoman, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Yusril mengatakan tujuan dikumpulkannya jajaran birokrasi tiga menteri ini untuk konsolidasi pasca kejadian dugaan korupsi tinggal WNA di RI yang menyeret eks Wamen Imipas Silmy Karim.

"Maksud dari pertemuan konsolidasi ini adalah untuk mengingatkan seluruh jajaran birokrasi pada tiga kementerian di bawah koordinasi Menko Kumham Imipas," ujar Yusril.

Yusril menambahkan, konsolidasi ini dinilai perlu untuk mengingatkan kembali tentang tugas-tugas birokrasi terutama dalam melakukan pelayanan publik dan menciptakan sistem yang baik.

Pasalnya, menurut Yusril, meski saat ini sistem yang digunakan untuk pelayanan publik sudah membaik, namun hal tersebut harus ditopang oleh pekerja yang berintegritas.

"Intinya tetap harus ditopang oleh orang-orang, oleh ASN, oleh PNS yang bekerja dengan penuh untuk pengabdian kepada bangsa dan negara," pungkasnya.

Di samping itu, Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi secara keseluruhan atas peristiwa yang menyeret wakilnya itu.

Evaluasi itu misalnya, meningkatkan pemantauan, pengawasan serta perbaikan sistem khususnya di keimigrasian agar perkara dugaan rasuah ini tidak berulang.

"Mentunya kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses yang berjalan karena sistem sudah dibangun," ujar Agus

Adapun, mantan Wakapolri itu menegaskan pihaknya siap mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tentunya di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami akan kooperatif dengan proses hukum yang dilaksanakan oleh teman-teman di KPK," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra buka suara terkait penangkapan Wakil Menteri Imipas Silmy Karim atas kasus dugaan pemerasan. Yusril menyebut perkara yang menyeret nama Silmy itu terjadi pada tahun 2023-2024.

"Ternyata bahwa yang disangkakan kepada Pak Silmy itu adalah kasus yang terjadi pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 ketika beliau menjabat sebagai Dirjen Imigrasi pada Kementerian Hukum dan HAM pada waktu itu, bukan kasus yang terjadi pada saat beliau telah menjadi sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sekarang ini," ujar Yusril dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).

Yusril menerangkan perkara itu berkaitan dengan pengurusan dokumen Izin Tinggal Tetap (ITAP) dan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) bagi warga negara asing (WNA) yang hendak menjadi pekerja di Indonesia. Proses pengurusan dokumen yang memakan waktu 4-5 hari itu justru dijanjikan untuk dipercepat hingga 1-2 hari.

"Ini ada permainan di jajaran imigrasi yaitu proses mempercepat memperoleh izin tinggal terbatas maupun izin tinggal tetap," kata Yusril.

"Seharusnya itu selesai dalam hitungan 4 atau 5 hari menurut prosedur tapi bisa dipercepat menjadi 1 hari, 2 hari, 3 hari dengan pembayaran," sambungnya.

Namun, kata Yusril, uang pembayaran itu justru tidak masuk ke negara. Yusril menyebut praktik inilah yang menurutnya dinilai KPK sebagai bentuk pemerasan dan gratifikasi.

"Dan pembayarannya itu tidak disetorkan ke kas negara dan itulah yang disebut dengan pemerasan ataupun juga gratifikasi, tapi saya dengar pemerasan yang dilakukan dan itu yang dituduhkan kepada para pejabat imigrasi dan termasuk juga Pak Silmy," lanjut dia.

Pemerintah, kata Yusril, prihatin dengan tindakan rasuah yang terjadi meski tidak dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Oleh karenanya, dia menegaskan bahwa pemerintah menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dan tidak akan menghalangi-halangi segala prosesnya.

"Pada akhirnya pemerintah mempercayakan sepenuhnya kepada KPK untuk melakukan proses penegakan hukum yang seadil-adilnya atas kasus ini dan selanjutnya jika memang terdapat cukup bukti ya untuk dilimpahkan ke pengadilan, dan kita menunggu apa putusan pengadilan nantiny," tandasnya.

Aplikasi JConnect membawa Bank Jatim meraih penghargaan kategori Digital Innovation in Business Transformation dalam ajang Digital Innovation Award 2026 yang diselenggarakan oleh iNews Media di iNews Tower Jakarta, Jumat (22/5). JConnect disebut sebagai komitmen menjalankan transformasi bisnis berbasis digital.

Pertumbuhan pengguna JConnect turut menjadi salah satu indikator akselerasi digital Bank Jatim. Di sepanjang 2025, pengguna JConnect Mobile mencapai 993.972 user atau tumbuh 22,40 persen secara tahunan (Year-on-Year/YoY). Sementara, total transaksinya berada di angka Rp65,77 triliun, naik 29,55 persen YoY.

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Ihza Mahendra. Penghargaan diterima langsung oleh Direktur Teknologi Informasi, Digital & Operasi Bank Jatim, Wiweko Probojakti (Dodit).

Dodit mengatakan penghargaan ini menjadi wujud apresiasi atas komitmen Bank Jatim dalam menjalankan transformasi bisnis berbasis digital secara berkelanjutan. Bank Jatim juga menurutnya terus memperkuat posisinya sebagai salah satu bank pembangunan daerah terdepan dalam inovasi layanan keuangan digital.

Dodit juga menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diterima.

Menurutnya, pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh insan Jatimers dalam menghadirkan transformasi layanan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan nasabah melalui JConnect.

"Penghargaan ini tentu akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan inovasi digital yang mampu memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan bagi masyarakat. Transformasi bisnis yang dilakukan Bank Jatim tidak hanya berfokus pada penguatan teknologi, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan dan pengalaman nasabah," ujar Dodit.

Ia mengatakan, penghargaan ini diberikan karena Bank Jatim dinilai memiliki progress pesat dalam pengembangan ekosistem digital melalui JConnect Mobile.

Bank Jatim menghadirkan inovasi yang mampu memperkuat digitalisasi layanan keuangan melalui platform perbankan modern yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan transaksi finansial dalam satu kanal digital.

User JConnect IB Corporate berada di angka 11.199 atau naik 14,79 persen YoY dengan jumlah transaksi sebesar Rp23,36 triliun. Kemudian, QRIS Bank Jatim tercatat mencapai 203.725 user dengan nilai transaksi sebesar Rp3,94 triliun atau tumbuh 47,25 persen YoY.

"Pada awal Mei lalu, Bank Jatim juga telah sukses me-launching JConnect versi terbaru. Sehingga dengan begitu kami targetkan hingga akhir tahun 2026, pengguna JConnect bisa tembus di angka 2 juta," kata Dodit.

JConnect versi terbaru menghadirkan 36 fasilitas unggulan yang disusun berdasarkan kebutuhan nasabah atau voice of customer. Fasilitas itu yakni kemudahan mengganti password tanpa harus datang ke kantor cabang, penggunaan sistem login berbasis biometrik yang lebih praktis dan aman, hingga layanan top up kartu uang elektronik yang sudah terintegrasi dalam aplikasi.

"JConnect kini bukan lagi sekadar aplikasi mobile banking untuk transfer dan pembayaran," katanya.

JConnect juga telah berkembang menjadi platform finansial yang dapat digunakan nasabah untuk kebutuhan harian, mulai dari transaksi, pembayaran tagihan, hingga pengelolaan keuangan secara lebih praktis dalam satu aplikasi.

Melalui JConnect, Bank Jatim juga memperluas target pasar ke sektor usaha mikro & menengah serta korporasi. Berbagai fitur di JConnect mampu mempermudah akses modal, mengelola keuangan, dan mengukuhkan Bank Jatim sebagai mitra digital untuk ekosistem bisnis.

"Digitalisasi tetap menjadi fokus utama perseroan dalam memperluas akses layanan perbankan. Sebab kami percaya digitalisasi adalah kunci untuk menghadirkan layanan keuangan yang lebih inklusif dan mudah dijangkau. Ke depan, Bank Jatim akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mendukung ekosistem ekonomi digital di Jawa Timur maupun nasional," pungkas Dodit.

Bank Jatim meraih penghargaan kategori Digital Innovation in Business Transformation dalam ajang Digital Innovation Award 2026 yang diselenggarakan oleh iNews Media di iNews Tower Jakarta, Jumat (22/5).

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Ihza Mahendra dan diterima langsung oleh Direktur Teknologi Informasi, Digital & Operasi Bank Jatim, Wiweko Probojakti (Dodit).

Dodit menjelaskan, penghargaan ini menjadi wujud apresiasi atas komitmen Bank Jatim dalam menjalankan transformasi bisnis berbasis digital secara berkelanjutan, dengan terus memperkuat posisinya sebagai salah satu bank pembangunan daerah terdepan dalam inovasi layanan keuangan digital.

Saat itu, Dodit juga menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diterima. Menurutnya, pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh insan Jatimers dalam menghadirkan transformasi layanan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan nasabah melalui JConnect.

"Penghargaan ini tentu akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan inovasi digital yang mampu memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan bagi masyarakat. Transformasi bisnis yang dilakukan Bank Jatim tidak hanya berfokus pada penguatan teknologi, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan dan pengalaman nasabah," ujar Dodit.

Ia mengatakan, penghargaan ini diberikan karena Bank Jatim dinilai memiliki progress pesat dalam pengembangan ekosistem digital melalui JConnect Mobile. Perseroan dinilai berhasil menghadirkan inovasi yang mampu memperkuat digitalisasi layanan keuangan melalui platform perbankan modern yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan transaksi finansial dalam satu kanal digital.

Pertumbuhan pengguna JConnect turut menjadi salah satu indikator akselerasi digital Bank Jatim. Di sepanjang 2025, pengguna JConnect Mobile mencapai 993.972 user atau tumbuh 22,40 persen secara tahunan (Year-on-Year/YoY). Sementara, total transaksinya berada di angka Rp65,77 triliun, naik 29,55 persen YoY.Selanjutnya, user JConnect IB Corporate berada di angka 11.199 atau naik 14,79 persen YoY dengan jumlah transaksi sebesar Rp23,36 triliun. Kemudian, QRIS Bank Jatim tercatat mencapai 203.725 user dengan nilai transaksi sebesar Rp3,94 triliun atau tumbuh 47,25 persen YoY.

"Pada awal Mei lalu, Bank Jatim juga telah sukses melaunching JConnect versi terbaru. Sehingga dengan begitu kami targetkan hingga akhir tahun 2026, pengguna JConnect bisa tembus di angka 2 juta," tutur Dodit.

Adapun JConnect versi terbaru menghadirkan 36 fasilitas unggulan yang disusun berdasarkan kebutuhan nasabah atau voice of customer. Fasilitas itu antara lain, kemudahan mengganti password tanpa harus datang ke kantor cabang, penggunaan sistem login berbasis biometrik yang lebih praktis dan aman, hingga layanan top up kartu uang elektronik yang sudah terintegrasi dalam aplikasi.

"Sehingga kini JConnect bukan lagi sekadar aplikasi mobile banking untuk transfer dan pembayaran. Tetapi telah berkembang menjadi platform finansial yang dapat digunakan nasabah untuk kebutuhan harian, mulai dari transaksi, pembayaran tagihan, hingga pengelolaan keuangan secara lebih praktis dalam satu aplikasi," tambah Dodit.

Selain itu, lanjut Dodit, melalui JConnect, Bank Jatim juga berhasil memperluas target pasar ke sektor usaha mikro & menengah serta korporasi. Berbagai fitur di JConnect mampu mempermudah akses modal, mengelola keuangan, dan mengukuhkan Bank Jatim sebagai mitra digital untuk ekosistem bisnis.

"Digitalisasi tetap menjadi fokus utama perseroan dalam memperluas akses layanan perbankan. Sebab kami percaya digitalisasi adalah kunci untuk menghadirkan layanan keuangan yang lebih inklusif dan mudah dijangkau. Ke depan, Bank Jatim akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mendukung ekosistem ekonomi digital di Jawa Timur maupun nasional," pungkas Dodit.

Ajang Digital Innovation Award 2026 merupakan bentuk apresiasi kepada perusahaan dan institusi dari beragam sektor industri yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi teknologi dan transformasi digital yang berdampak positif terhadap perkembangan bisnis dan masyarakat.

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) mendapatkan penghargaan istimewa dalam penghargaan Digital Innovation Awards (DIA) 2026 yang diselenggarakan di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta, Jumat (22/5/2026). Penghargaan yang diberikan Kemenko Kumham Imipas dalam ajang awards kali ini yakni Digital Innovation in Public Services.

Melalui PPID Kementerian Koordinator yang baru dibentuk itu, ekosistem layanan informasi publik menjadi mudah diakses kapan saja. Inovasi digital itu membuat masyarakat bisa mendapatkan informasi tanpa menunggu jadwal tertentu. Bahkan, layanan itu juga menghadirkan respons cepat kebutuhan pengguna.

"Sekarang kami melakukan sebisa-bisanya yang dapat kami kerjakan dan ternyata bahwa informasi yang kami berikan melalui berbagai media digital itu sudah dapat menjangkau lapisan masyarakat yang luas, begitu juga pelayanan-pelayanan lain," ujar Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Jumat (22/5/2026).

Inovasi digital ini juga akan diturunkan kepada tiga kementerian di bawah Kemenko Kumham Imipas. Tujuannya agar pemerintah bisa memberikan pelayanan yang luar biasa cepat berbasis digital

"Supaya bisa memberikan pelayanan-pelayanan yang luar biasa cepatnya berbasiskan digital dan saya kira itu sangat penting bagi kemajuan bangsa dan negara kita," katanya.

Meski menjamin inovasi digital untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Yusril menegaskan bahwa kemajuan ini harus ditopang dengan kecerdasan natural masyarakat. Hal ini agar kecerdasan masyarakat bisa menutupi apa yang tidak bisa dikerjakan kecerdasan buatan.

"Hanya satu kuncinya, kita harus makin cerdas, makin tajam pemikiran kita, dan makin luas juga apa namanya wawasan pemikiran kita untuk memahami berbagai hal yang mungkin tidak seluruhnya dapat dilakukan Artificial Intelligence/AI," ujar Yusril.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra angkat bicara terkait pemberitaan media massa internasional The Economist yang mengkritisi sejumlah program prioritas pemerintah karena dinilai membebani kondisi fiskal Indonesia.

Yusril menilai analisis yang berkembang di media asing kerap kali memiliki agenda tersirat untuk melemahkan posisi tawar ekonomi Indonesia di kancah global.

Menurutnya, kritik terhadap kebijakan fiskal dan sejumlah program strategis itu seolah-olah tengah mengarahkan Indonesia untuk kembali ke struktur ekonomi masa lalu yang berjalan tidak optimal, saat masih sangat bergantung pada ekspor komoditas mentah.

"Karena itu tidak ada bangsa di dunia ini yang suka melihat Indonesia ini tetap kuat tumbuh dan berkembang. Kritik The Economist kemarin tentang ekonomi Indonesia, saya baca berulang-ulang, ujung-ujungnya ya mau mengembalikan kita seperti era Pak Harto (Soeharto). Artinya, bangsa kita ini hanya jadi bangsa pengekspor bahan-bahan mentah yang nilai ekonominya tidak sebanding ketika sudah menjadi produk-produk mesin dan teknologi di zaman modern sekarang," kata Yusril di Universitas Negeri Surabaya, Selasa (19/5/2026).

Yusril menceritakan bahwa pada masa sesaat sebelum badai krisis moneter mengguncang pada medio 1997-1998, pemerintahan era Presiden Soeharto disebutnya sanggup membawa pertumbuhan ekonomi RI meroket hingga angka 8%.

Indonesia saat itu nyaris menjadi salah satu raksasa kekuatan ekonomi di Benua Asia atau yang santer disebut dengan julukan Macan Asia.

"Saya mau mengomentari. Saya ingat betul pada waktu Pak Harto, hampir kita ini sudah menjadi the Asian Tiger tahun 1997, kekuatan ekonomi terpenting di Asia pada waktu itu. Kenapa? Pak Harto bisa naikkan pertumbuhan ekonomi itu sampai 8% pada waktu itu," tuturnya.

Selanjutnya, usai perekonomian RI tumbuh dengan pesat pada era yang disebut sebagai fase "tinggal landas" tersebut, Yusril menyebut terdapat serangkaian peristiwa yang sekonyong-konyong menyebabkan nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat, jatuh dan terpuruk hingga titik nadir.

Saat keadaan kacau balau tersebut terjadi dalam waktu yang sekelebat, Yusril menyebut bahwa International Monetary Fund (IMF) datang dengan tangan terbuka untuk membantu Indonesia keluar dari krisis dengan menawarkan pinjaman lewat surat kesediaan (Letter of Intent/LoI) paket bantuan selama 5 tahun senilai US$43 miliar beserta sejumlah usulan atau rekomendasi untuk memperbaiki ekonomi RI.

Namun, tutur dia, hal tersebut baru dapat direalisasikan bila terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah saat itu.

Yusril, yang saat itu merupakan penulis naskah pidato kepresidenan, mengungkapkan salah satu syarat yang harus dipenuhi Presiden Soeharto adalah bersedia menyetop pendanaan terhadap aktivitas industri pesawat dalam negeri yang dilakukan oleh Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) atau yang saat ini dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia (PTDI), yang saat itu dikepalai oleh suksesor Soeharto sebagai presiden, B.J. Habibie.

"Karena tidak bisa, diguncang kita dengan mata uang, berantakan semua. Ketika kita kalang kabut, IMF datang. Saya menjadi saksi sejarah bersama Pak Moerdiono (Mensesneg) pada waktu itu. Bagaimana IMF mengatakan, 'Kami akan membantu Indonesia'. Kita itu ibaratnya bayi lahir, enggak dewasa masuk inkubator. Dia (IMF) akan bantu kita, tapi dengan beberapa permintaan. Salah satu, permintaannya dana untuk pengembangan IPTN ditahan oleh kita," bebernya.

Yusril menyatakan bahwa persyaratan yang akhirnya mau tidak mau dipenuhi oleh Presiden Soeharto tersebut dengan harapan untuk menyelamatkan perekonomian negara yang terpuruk dengan memutar dana pinjaman asing membuat industri dirgantara Tanah Air saat itu seketika mandek.

Ia juga membayangkan bila pendanaan terhadap IPTN tetap berlanjut, Indonesia sangat mungkin dapat mengembangkan industri pesawat tempur secara mandiri.

"Kenapa? Orang-orang [negara] Barat itu tidak akan pernah mau Indonesia itu mampu menjadi negara yang masuk ke era teknologi. Kenapa? Kalau IPTN punya pengembangan terus, Indonesia akan bisa, mungkin hari ini kita sudah bisa bikin pesawat tempur sendiri. Kenapa? Kita digagalkan di sini. Sudah saya bilang harus paham di sini," tegasnya.

Oleh sebab itu, Yusril mengingatkan kepada segenap masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh narasi asing yang bertujuan untuk mendiskreditkan visi serta program pemerintah yang bertujuan baik.

Mantan Menteri Kehakiman era Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut pun menekankan pentingnya mencapai kedaulatan ekonomi dan kemandirian teknologi agar Indonesia dapat sesegera mungkin untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap) dan tidak terus-menerus mendewakan perspektif yang berasal dari luar negeri.

"Jangan kita menggantungkan nasib kita ini kepada bangsa lain. Enggak ada yang akan menolong kita itu, kecuali kita sendiri. Ya, jangan kita maki-maki bangsa sendiri, negara kita sendiri, muji-muji bangsa lain. Bahaya itu. Mentalitas seperti itu terburuk. Kita yang harus memperbaiki apa yang kurang pada bangsa kita ini," pungkasnya.