Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi akal imitasi (AI) di sektor layanan kesehatan masih memerlukan jalan tengah. Adopsi teknologi ini dibutuhkan guna menunjang layanan dan mengikis kesenjangan fasilitas kesehatan di Tanah Air, tetapi juga menuntut tata kelola yang ketat agar tak menimbulkan risiko baru terhadap keterlibatan pekerja medis, keselamatan pasien, hingga keamanan data.

Urgensi untuk merumuskan regulasi implementasi AI di sektor kesehatan dinilai semakin penting di tengah percepatan digitalisasi sektor kesehatan nasional. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes), telah menjalankan upaya transformasi digital melalui platform Satusehat.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes Eko Sulistijo menyampaikan bahwa tantangan terbesar layanan kesehatan Indonesia masih berkaitan dengan keterbatasan akses dan distribusi sumber daya manusia kesehatan.

Menurutnya, jutaan masyarakat Indonesia masih belum terlayani secara optimal karena sebaran kondisi geografis. Di saat yang sama, tenaga kesehatan menghadapi tekanan yang semakin berat akibat beban administratif.

“Dalam studi global, tidak hanya di Indonesia, satu di antara tiga tenaga kesehatan mengalami burnout. Sayangnya bukan karena melayani pasien, tetapi karena hampir 20%-30% waktunya habis untuk kegiatan administrasi,” kata Eko dalam diskusi yang diselenggarakan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Lebih lanjut, menurut Eko, kondisi ini diperparah oleh sistem informasi kesehatan yang belum sepenuhnya terintegrasi. Indonesia disebutnya memiliki lebih dari 10.300 puskesmas, sekitar 3.000 rumah sakit, dan lebih dari 16.000 klinik yang menggunakan berbagai sistem berbeda.

Akibatnya, duplikasi penginputan data masih kerap terjadi dan menjadi salah satu sumber beban kerja tambahan bagi tenaga kesehatan di lapangan. Untuk itu, Kemenkes mendorong integrasi data melalui platform Satusehat yang telah dimulai beberapa tahun lalu.

Eko menjelaskan hampir seluruh fasilitas layanan kesehatan telah terhubung dengan sistem tersebut, dan pemerintah menargetkan integrasi dapat mencapai 100% pada tahun ini. Upaya ini dinilai menjadi fondasi penting bagi pemanfaatan AI, terutama dalam pengelolaan data kesehatan nasional.

Dia menyampaikan bahwa data yang terkumpul nantinya tidak hanya mencakup rekam medis pasien, tetapi juga informasi mengenai tenaga kesehatan, fasilitas layanan kesehatan, hingga proses pelayanan yang diberikan. Hal ini juga mencakup penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Ke depan, semua data pasien itu akan menjadi satubig datayang bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk klaim JKN, tetapi juga untuk kepentingan para tenaga medis,” tuturnya.

Terkait ini, Eko mengakui bahwa penggunaan AI memerlukan kepastian keamanan. Oleh karenanya, Kemenkes turut mendorong kerja sama dengan lembaga otorisasi siber seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selain terkait data, dia menyebut pemanfaatan AI sejauh ini didorong terutama pada layanan primer, dalam hal ini Puskesmas. Fasilitas kesehatan tingkat pertama ini dinilai masih menghadapi keterbatasan alat kesehatan maupun tenaga medis yang mampu mengoperasikan perangkat diagnostik, seperti ultrasonografi (USG) hingga X-Ray.

“Penyediaan alat kesehatan yang idealnya diimbangi dengan penyediaan SDM nakesnya, untuk sementara itu kitabridgingdengan menggunakan AI,” ujarnya.

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa adopsi AI dalam layanan kesehatan maupun pendukung layanan kesehatan tidak dapat menggantikan peran dokter dan tenaga medis. Menurutnya, Kemenkes telah membentuk Komite AI yang melibatkan akademisi, dokter, regulator, dan praktisi teknologi untuk menyusun arah kebijakan pemanfaatan AI di sektor ini.

“AI fungsinya akansupporting, dan menjadienablerjuga untuk beberapa kondisi. Mudah-mudahan inisiasi ini akan membantu kami sebagai regulator untuk bisa meningkatkan kesetaraan layanan kesehatan di seluruh lini,” tuturnya.

Sudut pandang optimistis juga datang dari kalangan dunia usaha. Doddy Darmawan selaku Anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang berfokus pada bidang kesehatan digital menilai AI seharusnya dipandang sebagai bagian dari strategi investasi jangka panjang, bukan instrumen penghematan tenaga kerja dalam jangka pendek.

Menurutnya, banyak perusahaan masih keliru mengukur keberhasilan implementasi AI hanya dari dampaknya terhadap laba dalam waktu singkat.

“Ketika kita investasi AI, hasilnya tidak akan langsung terlihat hari ini atau bulan depan. AI bukan penghematan instan, tetapi investasi jangka panjang agar perusahaan bisa tumbuh lebih besar,” kata Doddy dalam kesempatan yang sama.

Lebih lanjut, dia menilai hubungan antara AI dan tenaga kerja semestinya bersifat saling melengkapi. Perusahaan yang ingin berkembang dinilai harus terus berinvestasi pada teknologi sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya.

Apabila diskursus terhadap AI mulai mengarah kepada penggantian terhadap tenaga kerja, Doddy memandang bahwa hal tersebut justru menjadi pertanda kemunduran bisnis. Dia pun mendorong agar kalangan pengusaha mempertimbangkan investasi jangka panjang dalam menyikapi perkembangan ini.

“AI harus manusia akan berjalan bersama, bekerja bersama untuk saling melengkapi, bukan saling menggantikan,” katanya.

Kendati demikian, optimisme terhadap AI disinyalir tidak menghapus berbagai risiko yang menyertainya. Pembahasan regulasi secara komprehensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dinilai mendesak.

Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dari unsur pekerja, Afif Johan mengingatkan bahwa implementasi AI semestinya tak hanya dilakukan atas nama adopsi teknologi. Menurutnya, setiap inovasi di setor kesehatan harus selalu berpusat pada manusia, menjaga keadilan layanan, serta mendukung keberlanjutan finansial program JKN.

Dia memaparkan bahwa sejauh ini, BPJS Kesehatan sendiri telah memanfaatkan AI melalui berbagai inisiatif seperti Siska JKN, Smart Claim, hingga analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan dan deteksi fraud. Kendati demikian, dia menilai penggunaan AI dalam sektor kesehatan tetap membutuhkan pengawasan yang ketat.

Afif lantas menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi peserta JKN, transparansi penggunaan algoritma, serta mekanisme audit independen untuk mencegah bias dalam sistem AI.

“AI harus diposisikan sebagai pendukung, bukan pengganti pengambilan keputusan profesional yang dilakukan tenaga kesehatan maupun penyelenggara JKN,” tuturnya.

Dia juga mengingatkan bahwa implementasi AI memuat risiko keamanan siber, kebocoran data, hingga kesalahan algoritma. Hal ini dinilai dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi seluruh pihak, termasuk dokter selaku pengambil keputusan medis.

Oleh karena itu, Afif mendorong agar penggunaan AI di sektor kesehatan Tanah Air harus mematuhi berbagai lapis peraturan, mulai dari peraturan perundang-undangan, regulasi kesehatan, hingga standar keamanan teknologi informasi. Hal ini memerlukan komitmen yang sama dari seluruh pihak.

“Karena teknologi harus benar-benar juga menjadi pelayan manusia, Jangan sampai kita yang terbalik, kita yang harus menjadi pelayannya AI,” tegas Afif.

JAKARTA - Polemik ribuan calon dokter atau retaker yang terancam gagal memperoleh gelar profes i meski telah menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan tengah mengemuka. Pakar Hukum Kesehatan Universitas Gadjah Mada (UGM), Rimawati menilai pemerintah perlu menghadirkan solusi yang adil bagi para retaker tanpa mengabaikan aspek keselamatan pasien dan standar kompetensi tenaga medis.

Menurut Rimawati, keberadaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk memastikan tenaga medis yang memberikan pelayanan kepada masyarakat telah memenuhi standar yang ditetapkan. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

“Kesehatan ini bagian amanat yang diberikan oleh konstitusi kepada negara untuk menjamin perlindungan, patient safety, keamanan, pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujarnya, dikutip Minggu (14/6/2026).

Ia menjelaskan, setelah menyelesaikan pendidikan akademik dan profesi, calon dokter tetap harus membuktikan kompetensinya melalui UKMPPD sebelum dapat menjalankan praktik secara resmi.

Dalam perspektif hukum kesehatan, pemerintah berada pada posisi yang harus melindungi dua kepentingan sekaligus, yakni calon tenaga medis dan masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan.

“Pemerintah di sini, dia melindungi dua pihak. Melindungi si tenaganya, calon tenaga tadi, siswa tadi, dan satu kakinya, dia juga melindungi masyarakat,” jelasnya.

Meski demikian, Rimawati menilai ancaman putus studi atau drop out bagi retaker yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pendidikan perlu dikaji dari sisi keadilan. Menurutnya, para retaker telah menginvestasikan waktu, tenaga, dan biaya yang besar selama menempuh pendidikan kedokteran.

“Kalau kita lihat dalam perspektif adil apa tidak, secara hak asasi manusia, kalau langsung di-DO bagi retaker ini, ya nggak adil. Karena dia sudah membayar sampai dia lulus,” tuturnya.

Karena itu, ia mendorong pemerintah menyiapkan skema penyelesaian yang jelas bagi peserta yang belum berhasil lulus ujian kompetensi.

“Pemerintah juga harus mencari solusi. Bagaimana status-status bagi dokter-dokter yang tidak lulus dari uji kompetensi ini,” tambahnya.

Selain menyoroti nasib para retaker, Rimawati menilai tingginya jumlah peserta yang berulang kali mengikuti ujian kompetensi juga perlu menjadi bahan evaluasi bagi fakultas kedokteran. Menurutnya, keberhasilan maupun kegagalan mahasiswa dalam UKMPPD tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada individu peserta.

Ia menilai institusi pendidikan perlu mengevaluasi kualitas proses pembelajaran, termasuk kompetensi yang belum dikuasai mahasiswa sebelum mereka kembali mengikuti ujian.

Rimawati juga menyoroti bertambahnya jumlah fakultas kedokteran dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kebutuhan dokter yang tinggi harus diimbangi dengan jaminan mutu pendidikan dan kualitas lulusan.

“Kita butuh banyak dokter, tapi yang dibutuhkan adalah calon-calon yang memiliki kompetensi,” ujarnya.

Terkait kemungkinan gugatan hukum dari retaker yang merasa dirugikan, Rimawati mengatakan setiap warga negara memiliki hak untuk menempuh jalur hukum. Namun, kewajiban lulus uji kompetensi sebelum memperoleh kewenangan praktik telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam regulasi kesehatan nasional.

Meski demikian, ia menegaskan penyelesaian persoalan retaker tidak seharusnya hanya berorientasi pada sanksi. Menurutnya, perlu dilakukan evaluasi terhadap kompetensi yang belum terpenuhi serta pendampingan yang sesuai sebelum keputusan akhir diambil.

“Status si mahasiswa tadi juga harus dilihat. Sempat nggak dia hilang, tidak aktif. Jadi bukan mahasiswa aktif, tapi dia sempat sudah lulus, tapi dia belum UKMPPD,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyampaikan bahwa Indonesia masih memiliki kekurangan sekitar 93.200 dokter umum untuk mencukupi kebutuhan nasional dalam beberapa tahun mendatang.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pemerintah telah menyusun perencanaan nasional tenaga medis dan tenaga kesehatan hingga 10 tahun ke depan, dengan berbasis data hingga tingkat kabupaten dan kota.

"Kita lihat bahwa kebutuhan dokter umum itu gap-nya masih sangat merah. Jadi kalau kita dibilang sudah cukup, masalahnya di distribusi, data yang kita miliki tidak demikian," kata Budi dalam rapat kerja Komisi IX DPR di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Berdasarkan data yang dia paparkan, kebutuhan dokter umum diperkirakan mencapai 255.420 orang pada 2032. Di sisi lain, suplai dokter umum diperkirakan hanya sebesar 162.220 orang pada tahun yang sama.

Dengan demikian, kekurangan dokter umum diperkirakan mencapai sekitar 93.200 orang, terutama jika tidak ada percepatan pemenuhan kebutuhan terkait.

“Lulusan per tahun kita baru sekitar 12.000, atau mungkin 13.000–14.000 orang untuk mengejar gap ini,” terang Budi.

Menurutnya, perencanaan tersebut disusun dengan menghitung kapasitas suplai tenaga medis, atrisi atau perhitungan jumlah pensiun dan kematian dokter, pergerakan antarwilayah, hingga jumlah lulusan baru setiap tahun.

Di sisi lain, kebutuhan dokter dihitung berdasarkan data pelayanan kesehatan, antrean pasien, jam kerja tenaga medis, fasilitas kesehatan yang tersedia, serta proyeksi perubahan demografi dan epidemiologi masyarakat.

Dia lantas menjelaskan bahwa pemerintah juga mulai memperhitungkan perubahan struktur penduduk yang akan memengaruhi kebutuhan tenaga kesehatan pada masa mendatang.

Budi menggambarkan bahwa sejumlah daerah kini memiliki populasi lansia yang lebih besar dibandingkan jumlah balita, sehingga kebutuhan dokter spesialis penyakit dalam meningkat lebih cepat dibandingkan dokter anak maupun dokter kandungan.

Di samping perubahan demografi, pemerintah juga mencatat peningkatan kasus penyakit degeneratif seperti Alzheimer, Parkinson, dan demensia yang membutuhkan kompetensi dokter spesialis berbeda dibandingkan sebelumnya.

Oleh karenanya, Budi menyebut Kemenkes bersama organisasi profesi kedokteran menyusun proyeksi kebutuhan tenaga medis jangka panjang sebagai dasar penyusunan kapasitas pendidikan dokter umum dan dokter spesialis.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mendorong percepatan proses perizinan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Melalui program Layanan One Hour Tenaga Medis & Tenaga Kesehatan (L1ON), tenaga medis dan tenaga kesehatan di Kota Semarang dapat mengurus Surat Izin Praktik (SIP) dengan lebih praktis.

"Program ini merupakan terobosan percepatan perizinan yang memangkas waktu proses dari 5 hari menjadi hanya satu jam. Melalui kolaborasi ini, diharapkan tercipta ekosistem kesehatan yang lebih responsif dan kompeten," jelas Puput Widhiatmoko Hadinugroho, Kepala DPMPTSP Kota Semarang, Jumat (29/5/2026).
Widhiatmoko menjelaskan bahwa UU No.17/2023 mewajibkan setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk memiliki izin praktik yang sah. Kebijakan tersebut diberlakukan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat sekaligus jaminan mutu pelayanan kesehatan yang akan diterima.
Berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Balai Pelatihan Kesehatan, DPMPTSP Kota Semarang melaksanakan program L1ON dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Semarang ke-479. Program ini ditargetkan menyasar 479 tenaga medis dan tenaga kesehatan di Kota Semarang.
"Kegiatan ini diselenggarakan secara terpadu di Padma Piazza Semarang, guna memastikan seluruh praktisi kesehatan memiliki legalitas yang sah demi keamanan dan kualitas layanan bagi warga Semarang," jelas Widhiatmoko.
Sekretaris Daerah Kota Semarang, Handi Priyanto, yang hadir mewakili Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, memberikan apresiasi atas program kolaboratif tersebut. "Semoga hari ini bukan hanya soal mengurus izin, tetapi juga menjadi momen kita bersama untuk menegaskan bahwa di Kota Semarang, pelayanan kesehatan yang berkualitas dan legal adalah hak setiap warga.Dan kita semua bertanggung jawab untuk mewujudkannya," ucapnya.
Dalam sambutan Wali Kota Semarang yang dibacakan, Handi menjelaskan bahwa rangkaian peringatan HUT Kota Semarang ke-479 diramaikan dengan berbagai program. Mulai program Bus Rapid Transport (BRT) gratis, wisata gratis, screening kesehatan gratis di 40 Puskesmas, diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), diskon parkir, dan lain sebagainya. Program-program itu tak sekedar seremonial, tetapi menjadi kado nyata yang dapat dinikmati warga Kota Semarang.
Program L1ON yang digelar DPMPTSP Kota Semarang bersama Dinkes Kota Semarang dan Balai Pelatihan Kesehatan menjadi kado yang berbeda. "Kalau kado-kado sebelumnya langsung menyentuh masyarakat sebagai penerima, maka kado ini menyentuh orang-orang yang selama ini berdiri di garis terdepan untuk melayani masyarakat, yaitu tenaga medis dan tenaga kesehatan," ujar Handi.
Diharapkan, melalui percepatan proses perizinan tersebut, masyarakat bisa ikut diuntungkan karena mendapatkan layanan kesehatan dari tenaga medis atau tenaga kesehatan yang terverifikasi, juga sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku. "Itulah mengapa SIP bukan sekedar dokumen administrasi semata, ini adalah jaminan bagi masyarakat, sekaligus perlindungan bagi tenaga kesehatan itu sendiri," lanjut Handi.
Filzah Apriliya, Ketua Tim Kerja Perizinan Sumber Daya Kesehatan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, ikut memberikan apresiasi atas program L1ON tersebut. Menurut Filzah, Kota Semarang sudah dikenal sebagai percontohan pelayanan SIP yang baik.

"Dengan standar pelayanan 5 hari, Kota Semarang sudah bisa jauh lebih rendah daripada itu. Bahkan sekarang sudah bisa dilayani hanya dalam waktu 1 jam," imbuhnya.

Anggota Komisi XI DPR RI Anna Muawanah mengusulkan agar penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bidang kesehatan ditempatkan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) setelah menyelesaikan studi.

Usulan itu disampaikan Anna untuk mendorong pemerataan kualitas sumber daya manusia antara wilayah Jawa dan luar Jawa, terutama di sektor kesehatan.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan saat ini masih terjadi ketimpangan SDM yang cukup besar antardaerah, termasuk tenaga dokter di rumah sakit.

"Kita punya ketimpangan SDM antara Jawa dan luar Jawa, termasuk juga soal kesehatan. Rumah sakit mudah dibangun, tetapi tenaga dokternya itu sangat-sangat sulit," kata Anna dalam rapat Komisi XI DPR RI dengan berbagai Badan Layanan Usaha (BLU) Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5).

Ia menilai pembangunan infrastruktur kesehatan belum cukup jika tidak diiringi pemerataan tenaga medis di daerah. Banyak tenaga kesehatan berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sebelumnya ditempatkan di daerah akhirnya mengajukan pindah dengan berbagai alasan.

"Mereka mengajukan untuk pindah dengan berbagai alasan. Biasanya keluarga tugas ikut suami atau tugas ikut istri dan seterusnya," ujarnya.

Padahal, kata Anna, saat diangkat menjadi ASN mereka telah berkomitmen untuk bertugas minimal 10 tahun sebelum mengajukan perpindahan. Oleh karena itu, ia berharap skema LPDP ke depan juga bisa diarahkan untuk mendukung pemerataan SDM nasional.

"Bisakah ke depan misal ada semacam komitmen mereka siap ditempatkan berapa tahun di wilayah 3T? Harus itu pak," ujar Anna.

Anna juga meminta penerima LPDP yang ditugaskan ke daerah 3T dipantau secara berkala agar benar-benar menjalankan kewajiban penempatan.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Utama LPDP Yon Arsal mengatakan skema serupa sebenarnya sudah diterapkan untuk penerima beasiswa dokter spesialis.

Menurut Yon, LPDP telah bekerja sama dengan rumah sakit daerah, khususnya di wilayah afirmasi yang masih kekurangan dokter spesialis.

"Terhadap dokter spesialis memang saat ini ada perjanjian kita dengan rumah sakit daerah karena ini dari daerah afirmasi dan daerah yang rumah sakitnya dokter spesialisnya kurang," kata Yon.

Ia menjelaskan penerima beasiswa tersebut nantinya wajib kembali ke daerah asal untuk bertugas setelah menuntaskan pendidikan.

"Jadi nanti mereka harus kembali ke daerah masing-masing," ujarnya.

RIAU - Polda Riau menetapkan eks finalis Putri Indonesia Riau, JRF sebagai tersangka atas dugaan menjalankan praktik kecantikan tanpa memiliki latar belakang pendidikan medis maupun kewenangan sebagai tenaga kesehatan. Penyidik menemukan adanya dugaan tindakan medis ilegal yang menyebabkan sejumlah korban mengalami luka serius hingga cacat permanen.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro mengatakan, tersangka selama ini diduga mengaku sebagai dokter dan melakukan berbagai tindakan medis kecantikan terhadap pasien di klinik yang dikelolanya. Tersangka diamankan tim penyidik di kawasan Bukit Ambacang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat pada Selasa, 28 April 2026.

“Tersangka diduga melakukan praktik tindakan medis tanpa kompetensi dan tanpa kewenangan sebagai tenaga medis. Dari hasil penyelidikan, tindakan yang dilakukan justru menimbulkan dampak serius terhadap para korban,” katanya, Rabu (29/4/2026).

Adapun, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan korban berinisial NS yang menjalani tindakan facelift dan eyebrow facelift di Klinik Arauna Beauty, Jalan Tengku Bey, Pekanbaru, pada 4 Juli 2025. Bukan mendapatkan hasil perawatan yang baik, korban justru mengalami pendarahan hebat dan infeksi serius di bagian wajah serta kepala usai tindakan dilakukan.

“Korban mengalami luka bernanah, pembengkakan serius, hingga harus menjalani perawatan lanjutan dan operasi di beberapa fasilitas kesehatan di Batam,” ucap Ade.

Akibat tindakan tersebut, korban mengalami cacat permanen berupa bekas luka di kulit kepala yang menyebabkan rambut tidak dapat tumbuh kembali. Serta luka memanjang di area alis.

Lihat video: Polda Riau Gagalkan Peredaran 25 Kg Sabu dan 34.000 Pil Ekstasi



Tak hanya NS, penyidik juga menemukan ada 15 orang korban yang diduga mengalami kerusakan pada wajah maupun bagian tubuh lain akibat tindakan yang dilakukan tersangka. Ade menyebut ada salah satu korban yang mengalami kegagalan operasi bibir sebanyak dua kali, hingga menyebabkan cacat permanen dan trauma psikis.

Ade menyebut tersangka telah menjalankan praktik kecantikan sejak tahun 2019 hingga 2025. Ia menyebut klinik kecantikan tersebut menawarkan berbagai jenis tindakan estetika dengan tarif bervariasi. "Untuk salah satu tindakan, korban diketahui membayar hingga Rp16 juta," kata Ade.

JRF diketahui pernah mengikuti pelatihan kecantikan di Jakarta pada 2019 dan memperoleh sertifikat pelatihan, yang sejatinya diperuntukkan bagi tenaga medis. Berbekal sertifikat itu, tersangka kemudian membuka praktik kecantikan dan diduga melakukan berbagai tindakan medis terhadap kliennya secara mandiri.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka bisa mengikuti pelatihan tersebut karena memiliki kedekatan dengan pihak penyelenggara,” jelas Ade.

Ade menegaskan, Polda Riau akan menindak tegas segala bentuk praktik ilegal di bidang kesehatan maupun kecantikan yang membahayakan keselamatan masyarakat. "Kami juga mengimbau masyarakat agar lebih selektif dan memastikan legalitas tenaga medis maupun klinik sebelum menjalani tindakan kesehatan dan kecantikan," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat menyerang fasilitas militer di pusat ekspor minyak utama Iran di Pulau Kharg, Sabtu (14/3/2026). Perang telah memasuki pekan ketiga dan ketegangan di kawasan Timur Tengah semakin meningkat.

Dilansir CNN, Presiden Donald Trump mengatakan militer AS telah mengebom “setiap target militer” di pulau tersebut. Meski demikian, pejabat AS dan media pemerintah Iran menyatakan tidak ada infrastruktur minyak yang rusak akibat serangan.

Pulau Kharg merupakan lokasi strategis yang menangani sekitar 90 persen ekspor minyak mentah Iran. Lokasi ini menjadi salah satu titik paling vital dalam industri energi Iran.

Trump mengancam akan menyerang infrastruktur minyak jika Teheran terus menghalangi kapal yang melintas di Strait of Hormuz. Pemerintah Iran memperingatkan akan melancarkan serangan balasan terhadap infrastruktur energi di kawasan jika fasilitas energi mereka menjadi sasaran serangan.

Seorang pejabat senior Iran mengatakan Teheran sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan sejumlah terbatas kapal tanker minyak melintas di Selat Hormuz, dengan syarat transaksi minyak dilakukan menggunakan yuan China.

PAPUA - Ketua Komite III DPD Filep Wamafma, menerima aspirasi dari ratusan tenaga kesehatan (nakes) honorer di Kabupaten Manokwari. Kegiatan tersebut dilakukan saat menggelar masa reses.

Aspirasi tersebut disampaikan perwakilan 235 tenaga kesehatan yang terdampak penghentian kerja sebagai tenaga kontrak di 16 Puskesmas dan satu rumah sakit di wilayah Manokwari, mulai dari Prafi, Masni, hingga Kota Manokwari.

Filep mengungkapkan, para nakes mempertanyakan proses pemberhentian yang dinilai tidak sesuai prosedur. Mereka sebelumnya diangkat melalui Surat Keputusan (SK) Bupati, namun justru diberhentikan hanya melalui surat edaran dari Dinas Kesehatan.

“Mereka merasa pemberhentian ini tidak adil. Diangkat dengan SK Bupati, tetapi diberhentikan hanya dengan surat edaran,” ujar Filep, Kamis (19/2/2026).

Para tenaga kesehatan juga menilai alasan keterbatasan anggaran tidak sepenuhnya tepat. Pasalnya, menurut mereka, sumber pembiayaan operasional di fasilitas kesehatan tidak hanya berasal dari APBD, melainkan juga dari BPJS dan sumber lainnya.

Selain itu, para nakes yang sebagian telah mengabdi selama belasan tahun ini juga menyampaikan kekecewaan terhadap proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Mereka menilai seharusnya tenaga kesehatan berpengalaman diprioritaskan dalam pengangkatan, namun faktanya sebagian besar justru tidak terakomodasi.

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit, mengingat keberadaan nakes masih sangat dibutuhkan.

Lihat video: Wapres Tiba Manokwari, Kunker Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Papua



Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari sebelumnya menyampaikan penghentian tenaga honorer dilakukan akibat pengurangan anggaran dari pemerintah pusat. Dalam surat tertanggal 8 Januari 2026 disebutkan bahwa SK tenaga honorer tahun 2025 berakhir pada 31 Desember 2025 dan tidak ada lagi penganggaran untuk 2026.

Sejak 5 Januari 2026, tenaga honorer diminta tidak masuk kerja hingga waktu yang belum ditentukan. Meski demikian, Filep mengingatkan kebijakan daerah harus tetap sejalan dengan visi besar pembangunan Papua yang dicanangkan Presiden, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.

“Kesehatan adalah aset utama. Jika tenaga medis tidak diperhatikan atau bahkan diberhentikan, ini menjadi tidak sejalan dengan program nasional,” ucapnya.

Filep juga mengaku telah berupaya menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Manokwari dalam rangka klarifikasi, namun belum mendapat respons. Filep menilai Bupati perlu melakukan evaluasi terhadap jajaran teknis agar kebijakan yang diambil tidak berdampak negatif terhadap masyarakat.

"Saya sudah berkali-kali menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari tapi tidak direspons. Saya sudah upaya komunikasi tapi tidak juga direspons. Kami mendorong bupati segera evaluasi Kepala Dinas Kesehatan, karena secara teknis, harusnya Kadis kesehatan memberikan informasi yang valid kepada bupati selaku pejabat politik. Karena soal pemberhentian atau mengakhiri jabatan ini, jangan sampai membuat image negatif tentang kepala daerah dan kebijakannya di tengah-tengah masyarakat,” ucapnya.

Komite III DPD RI berencana memanggil Dinas Kesehatan kabupaten, provinsi, serta pihak terkait dalam rapat pekan depan guna merumuskan solusi bagi para tenaga kesehatan yang terdampak.

“Saya akan membawa persoalan ini ke rapat dan mencari jalan keluar. Mereka sudah mengabdi bertahun-tahun, memiliki keluarga, dan tidak adil jika diberhentikan begitu saja, apalagi hanya melalui surat edaran,” ucap Filep.

Filep juga mendorong agar 235 tenaga kesehatan tersebut dapat diprioritaskan dalam rekrutmen P3K, termasuk membuka peluang distribusi nakes ke daerah lain yang membutuhkan, seperti Manokwari Selatan atau Pegunungan Arfak.

“Saya berharap Pemerintah Kabupaten Manokwari dapat meninjau kembali kebijakan tersebut dan segera menghadirkan solusi yang berpihak pada keberlangsungan pelayanan kesehatan serta masa depan para tenaga kesehatan,” katanya.

Bisnis.com, SINTANG - Magdelyne Kolanus (24), warga Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi, bersyukur telah menjadi peserta JKN sejak tahun 2021. Awalnya, ia terdaftar dalam segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) dari tanggungan orang tuanya yang bekerja di sektor swasta dan termasuk peserta kelas perawatan 2. Kini, setelah bekerja, Magdelyne tetap aktif melanjutkan kepesertaan JKNnya.

“Saya pertama kali terdaftar sekitar tahun 2021 saat masih di bawah tanggungan orang tua. Sekarang sudah bekerja sendiri, tapi tetap aktif jadi peserta BPJS Kesehatan karena merasa aman dan terlindungi,” ujar Magdelyne saat ditemui di kediamannya di Pinoh Selatan.

Pengalaman yang paling berkesan bagi Magdelyne saat memanfaatkan kepesertaan JKN miliknya ketika dirinya menderita demam berdarah dengue (DBD). Ia harus menjalani perawatan di Puskesmas Manggala, Kecamatan Pinoh Selatan, selama tiga hari dua malam. Semua kebutuhan pengobatannya saat itu ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan.

“Waktu saya sakit DBD, saya dirawat inap selama tiga hari dua malam di Puskesmas Manggala. Selama dirawat, semua pelayanan dan obat-obatan dijamin BPJS Kesehatan. Ketika mengambil obat, saya tidak dipungut biaya sama sekali,” ungkapnya.

Selama menjalani perawatan, Magdelyne mengaku sangat puas dengan pelayanan tenaga medis di Puskesmas tersebut. Ia menilai fasilitas di ruang rawat inap bersih dan nyaman, sementara petugas medis bekerja dengan cekatan dan penuh perhatian terhadap pasien.

“Petugasnya cepat tanggap, ramah, dan selalu memeriksa kondisi pasien secara rutin. Saya merasa benar-benar diperhatikan selama dirawat. Obat yang diberikan juga cocok dengan penyakit yang saya derita,” kata Magdelyne.

Menurut Magdelyne, kemudahan administrasi menjadi salah satu keunggulan layanan BPJS Kesehatan. Ia mengungkapkan bahwa proses pendaftaran rawat inap berjalan cepat dan tanpa kendala berarti. Cukup menunjukkan kartu peserta, dirinya langsung mendapatkan pelayanan tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan.

“Prosesnya mudah, tidak ribet. Petugas di Puskesmas langsung membantu ketika saya menunjukkan kartu BPJS. Saya merasa sistem ini benar-benar membantu masyarakat yang sedang membutuhkan,” tuturnya.

Bagi Magdelyne, pengalaman tersebut menjadi bukti bahwa Program JKN melalui BPJS Kesehatan memiliki peran besar dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat. Terutama bagi mereka yang mungkin kesulitan membayar biaya pengobatan ketika sakit.

“Kalau tanpa BPJS, mungkin saya akan kesulitan menanggung biayanya. Tapi dengan BPJS Kesehatan, semua sudah dijamin. Ini sangat membantu, apalagi bagi masyarakat kecil seperti kami,” ujarnya dengan nada syukur.

Ia pun berharap agar BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas pelayanan serta memperluas jangkauan programnya ke daerah-daerah terpencil. Menurutnya, keberadaan fasilitas kesehatan seperti puskesmas yang bekerja sama dengan BPJS sangat membantu masyarakat di wilayah pedesaan.

“Semoga BPJS Kesehatan semakin baik ke depannya, dan terus membantu masyarakat yang kurang mampu supaya bisa berobat dengan mudah tanpa khawatir soal biaya. Saya pribadi sangat berterima kasih karena selama ini pelayanan yang diberikan selalu maksimal,” harap Magdelyne.

Bagi Magdelyne, pengalaman memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan memberikan rasa aman dan keyakinan bahwa program JKN benar-benar hadir untuk membantu masyarakat. Ia merasa bersyukur dapat merasakan manfaat langsung dari jaminan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah.

Dengan pelayanan yang mudah, cepat, dan tanpa biaya tambahan, Magdelyne menilai BPJS Kesehatan telah memberikan perlindungan nyata bagi dirinya dan masyarakat lainnya, serta menjadi bukti bahwa kesehatan adalah hak setiap warga negara yang harus terus dijaga bersama.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberhasilan program Cek Kesehatan Gratis Nasional (CKG) yang telah dimanfaatkan oleh 43 juta warga dalam tahun pertama pemerintahannya.

Program CKG, kata Prabowo, menjadi yang pertama kali dalam sejarah Indonesia, di mana setiap warga negara berhak mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis setiap tahun pada hari ulang tahunnya.

“Sebanyak 43 juta orang sudah menggunakan program cek kesehatan gratis. Saya kira ini pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia. Setiap warga negara berhak cek kesehatan gratis dalam satu tahun pada hari ulang tahunnya,” ujar Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

Menurut Prabowo, pemeriksaan kesehatan rutin untuk warga tersebut penting untuk pencegahan dini berbagai penyakit agar biaya pengobatan bisa ditekan di masa depan.

“Ini mampu mencegah dini supaya biaya pengobatan lebih rendah kalau kita tahu dari awal kekurangan atau penyakit rakyat kita,” tuturnya.

Namun, hasil dari program ini juga memberikan catatan penting bagi pemerintah. Berdasarkan laporan Badan Kesehatan Nasional, sebagian besar masyarakat yang mengikuti program pemeriksaan gratis ditemukan memiliki masalah pada gigi dan mulut.

“Ternyata hasil kesehatan gratis menunjukkan sebagian besar rakyat kita punya masalah di gigi. Artinya sekarang kita harus menghasilkan dokter gigi yang cukup banyak,” ujar Prabowo.

Presiden Ke-8 RI itu kemudian menyoroti persoalan mendasar yang selama ini dihadapi sektor kesehatan nasional: kekurangan tenaga medis.

“Kita tahu dokter umum saja masih kekurangan besar, kalau tidak salah kekurangannya di atas 140.000 dokter. Kita juga kekurangan spesialis ribuan jumlahnya,” kata Prabowo.

Menurutnya, kekurangan dokter bukan hanya dialami Indonesia, melainkan juga negara-negara maju. Dalam berbagai kunjungan kenegaraan, Prabowo menyebut hampir semua kepala pemerintahan mengakui defisit tenaga medis sebagai masalah global.

“Hampir semua negara saya kunjungi, saya minta pendapat, dan hampir semuanya mengatakan kekurangan dokter. Negara-negara kaya bisa mengambil dokter dari negara lain. Inggris, Jerman, Amerika, mereka ambil dokter dan perawat dari mana-mana karena bisa membayar dengan tinggi,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Prabowo menilai kebijakan pendidikan nasional perlu disesuaikan agar dapat menjawab tantangan kebutuhan tenaga kesehatan di masa depan.

“Artinya, kebijakan pendidikan kita harus disesuaikan. Kita harus menambah fakultas kedokteran, dan jumlah mahasiswanya juga perlu ditambah,” tegasnya.

Orang nomor satu di Indonesia itu pun juga menyampaikan agar lembaga pendanaan pendidikan nasional seperti LPDP memprioritaskan bidang kedokteran sebagai bagian dari investasi jangka panjang negara.

“Kalau perlu, bisa ditambah beasiswa. LPDP mungkin prioritas paling atas untuk kedokteran,” tandas Prabowo.

SURABAYA - Perhimpunan Spesialis Bedah Vaskular dan Endovaskular Indonesia (Pesbevi) menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat dan tenaga medis terkait penyakit vaskular. Dengan demikian, sistem perujukan dan pelayanan menjadi tepat sasaran.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Pesbevi Witra Irfan dalam konferensi tahunan The 15th Indonesian Vascular Conference (Inavasc XV) yang berlangsung selama tiga hari di The Westin Surabaya pada 16-18 Oktober 2025.

"Bagaimana diagnostik dan tindakan yang tepat dalam menangani penyakit vaskular sehingga sistem perujukan dan pelayanan menjadi tepat sasaran dan lebih baik," katanya, Sabtu (18/10/2025).

Hadir dalam kegiatan itu, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saksono Harbuwono yang memberikan sambutan melalui video tapping. Adapun Dirjen Sumber Daya Manusia Kesehatan Yuli Farianti hadir dalam zoom meeting.

SURABAYA - Perhimpunan Spesialis Bedah Vaskular dan Endovaskular Indonesia (Pesbevi) menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat dan tenaga medis terkait penyakit vaskular. Dengan demikian, sistem perujukan dan pelayanan menjadi tepat sasaran.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Pesbevi Witra Irfan dalam konferensi tahunan The 15th Indonesian Vascular Conference (Inavasc XV) yang berlangsung selama tiga hari di The Westin Surabaya pada 16-18 Oktober 2025.

"Bagaimana diagnostik dan tindakan yang tepat dalam menangani penyakit vaskular sehingga sistem perujukan dan pelayanan menjadi tepat sasaran dan lebih baik," katanya, Sabtu (18/10/2025).

Hadir dalam kegiatan itu, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saksono Harbuwono yang memberikan sambutan melalui video tapping. Adapun Dirjen Sumber Daya Manusia Kesehatan Yuli Farianti hadir dalam zoom meeting.

Konferensi tahun ini mengusung tema “Educate, Innovate, Collaborate: The Future of Vascular Surgery”. Tema ini dinilai mencerminkan semangat untuk terus belajar, berinovasi, dan memperkuat kolaborasi dalam bidang bedah vaskular demi kemajuan pelayanan dan kualitas hidup pasien di Indonesia.

Witra menyebutkan, konferensi ini memberikan ilmu sekaligus jejaring. "Kerja sama semakin kuat antar sejawat di seluruh Indonesia, bahkan hingga ke tingkat internasional, " paparnya.

Witra menambahkan, konferensi ini tidak hanya menjadi ajang berbagi ilmu, tetapi juga menjadi tempat lahirnya kolaborasi dan inspirasi baru di antara sejawat dokter, perawat, dan profesional kesehatan vaskular dari seluruh Indonesia.

"Dengan adanya dokter subspesialis bedah vaskular dan endovaskular di Surabaya dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitarnya untuk mendapatkan pelayanan yang tepat dan terbaik tentang penyakit vaskular, " katanya.