Pemerintah Irak mengancam akan keluar dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) apabila kelompok produsen minyak tersebut tidak mengizinkan Baghdad menaikkan kuota produksi minyak secara signifikan.

Mengutip Reuters, ancaman tersebut muncul ketika Irak tengah menghadapi tekanan fiskal setelah ekspor minyaknya terganggu akibat konflik Iran yang sempat menghambat distribusi melalui Selat Hormuz.

Seorang pejabat senior Kementerian Perminyakan Irak mengatakan pemerintah saat ini masih memilih tetap menjadi anggota OPEC sambil mengupayakan kenaikan kuota produksi. Namun, opsi keluar dari organisasi tetap terbuka apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi.

"Arab Saudi dan sekutu OPEC lainnya harus memperlakukan persoalan ini dengan sangat serius. Jika tidak, Irak akan dipaksa mempertimbangkan seluruh opsi yang tersedia," ujar pejabat tersebut kepada Reuters, Kamis (25/6).

Meski demikian, ia menegaskan pembahasan mengenai keluarnya Irak dari OPEC masih terlalu dini.

"Itu masih terlalu prematur untuk dilakukan," ujarnya.

Kementerian Perminyakan Irak kemudian menegaskan laporan mengenai rencana keluar dari OPEC tidak mencerminkan sikap resmi pemerintah.

Hingga berita ini ditulis, OPEC maupun pemerintah Arab Saudi belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar Reuters.

Irak merupakan produsen minyak terbesar kedua OPEC, setelah Arab Saudi, sekaligus salah satu dari lima negara pendiri organisasi yang dibentuk di Baghdad pada 1960.

Saat ini, Irak memperoleh sebagian besar pendapatan negara dari sektor minyak. Namun, pemasukan tersebut tertekan setelah perang Iran mengganggu ekspor melalui Selat Hormuz.

Kuota produksi Irak untuk Juli ditetapkan sebesar 4,378 juta barel per hari. Meski demikian, produksi aktual berada jauh di bawah angka tersebut akibat gangguan ekspor melalui Selat Hormuz.

Data OPEC menunjukkan produksi minyak Irak pada Mei hanya mencapai sekitar 1,48 juta barel per hari, turun tajam dibandingkan hampir 4,2 juta barel per hari pada Februari sebelum jalur ekspor melalui Selat Hormuz terganggu.

Di sisi lain, juru bicara pemerintah Irak Haider al Aboudi mengatakan pemerintah tengah berupaya memulihkan kapasitas ekspor minyak sepenuhnya dan menargetkan produksi minyak meningkat menjadi 7 juta barel per hari dalam beberapa tahun mendatang.

Ancaman Irak muncul di tengah proses peninjauan kapasitas produksi seluruh anggota OPEC+ untuk menentukan basis kuota produksi minyak pada 2027.

Hasil peninjauan tersebut akan menjadi acuan penetapan kuota produksi masing-masing negara anggota di masa mendatang.

Reuters melaporkan harga minyak dunia sempat memperpanjang pelemahannya dan diperdagangkan di bawah US$73 per barel setelah laporan mengenai ancaman Irak keluar dari OPEC mencuat.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat menyerang fasilitas militer di pusat ekspor minyak utama Iran di Pulau Kharg, Sabtu (14/3/2026). Perang telah memasuki pekan ketiga dan ketegangan di kawasan Timur Tengah semakin meningkat.

Dilansir CNN, Presiden Donald Trump mengatakan militer AS telah mengebom “setiap target militer” di pulau tersebut. Meski demikian, pejabat AS dan media pemerintah Iran menyatakan tidak ada infrastruktur minyak yang rusak akibat serangan.

Pulau Kharg merupakan lokasi strategis yang menangani sekitar 90 persen ekspor minyak mentah Iran. Lokasi ini menjadi salah satu titik paling vital dalam industri energi Iran.

Trump mengancam akan menyerang infrastruktur minyak jika Teheran terus menghalangi kapal yang melintas di Strait of Hormuz. Pemerintah Iran memperingatkan akan melancarkan serangan balasan terhadap infrastruktur energi di kawasan jika fasilitas energi mereka menjadi sasaran serangan.

Seorang pejabat senior Iran mengatakan Teheran sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan sejumlah terbatas kapal tanker minyak melintas di Selat Hormuz, dengan syarat transaksi minyak dilakukan menggunakan yuan China.