JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap sejumlah persoalan yang paling banyak dialami tenaga medis, khususnya dokter . Perundungan sesama rekan sejawat jadi keluhan paling banyak yang masuk ke Kemenkes.

Hal itu diungkapkan Budi saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR RI. Raker membahas perlindungan dan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

"Agak mengagetkan saya, ternyata paling banyak yang dikeluhkan oleh dokter adalah perundungan , yang masuk, ya," kata Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Budi berkata, perundungan itu didapat dokter baik dari rekan maupun senior. Selain itu, ia juga membeberkan sejumlah keluhan lain yang masuk.

"Yang menarik adalah ada ancaman dari pasien kalau dia dituntut, ini yang kita mesti jaga dan kita mesti lindungi tenaga medis kesehatan yang benar. Ada ancaman fisik, ya belum tentu dari pasien, ini juga kita mesti jaga terutama di daerah konflik. Yang paling menarik, ada ancaman bullying dari sesama teman sejawat, dan ini tinggi," tutur Budi.

Budi mencontohkan, perundungan itu kerap terjadi bila dokter bertugas di daerah lain yang berbeda universitas atau fakultasnya. "Atau dia masuk mau kerja ada seniornya, ditekan. Dan itu adalah merupakan gangguan yang paling banyak yang kita secara sistematik pun harus melindungi, terutama bagi dokter-dokter muda dan dokter-dokter yang ditugaskan ke tempat lain," ucap Budi.

Bisnis.com, JAKARTA – Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menyampaikan bahwa kehadiran akal imitasi (AI) di sektor kesehatan tak semata-mata menjadi ancaman bagi ketersediaan lapangan kerja dokter maupun perawat.

Ekonom Senior ILO Janine Berg menyampaikan bahwa alih-alih mengeliminasi tenaga kesehatan, teknologi tersebut diprediksi akan mengubah lanskap pekerjaan sektor kesehatan melalui berbagai penyesuaian tugas.

Hasil riset ILO yang dilakukan di tiga negara yakni Indonesia, Kenya, dan Belanda menunjukkan penggunaan model large language model (LLM) dapat meningkatkan kualitas diagnosis medis.

Di Indonesia, hasil kolaborasi riset dengan IMERI Universitas Indonesia (UI) mencatat skor rata-rata diagnosis praktisi medis meningkat dari kisaran 40 poin menjadi hampir 50 poin ketika menggunakan bantuan AI.

"Profesional kesehatan relatif kebal terhadap risiko pergantian tenaga kerja akibat AI, lantaran rentang tugas mereka yang sangat memerlukan keterlibatan manusia," kata Janine secara virtual dalam diskusi yang diselenggarakan ILO di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Dia menerangkan, penerapan AI justru berpotensi mengambil alih beban administratif rutin yang selama ini memicu burnout di kalangan dokter dan perawat.

Menurutnya, AI dapat menjadi alat bantu di tengah ancaman kekurangan 30 juta tenaga kesehatan global pada 2030, merujuk pada estimasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Janine lantas menjelaskan grafik yang memetakan tingkat risiko pekerjaan sektor kesehatan dapat digantikan sepenuhnya oleh AI. Berdasarkan hasil sigi tersebut, tugas yang berkaitan dengan aktivitas klinis memiliki skor risiko yang rendah, sementara tugas administratif memiliki skor yang jauh lebih tinggi (0,4-0,45).

Kendati demikian, dia menggarisbawahi aspek yang patut menjadi pertimbangan utama bagi pengelola rumah sakit dan pembuat kebijakan dalam adopsi AI.

Dia menyampaikan bahwa investasi teknologi tersebut tidak boleh dilakukan secara tanpa melibatkan sudut pandang tenaga medis sebagai pengguna akhir.

"Merekalah [tenaga medis] yang benar-benar harus paling didengarkan tentang kebutuhan mereka, bagaimana itu bisa dirancang, dan tentu saja bagaimana itu bisa dikelola," tegas Janine.

JAKARTA - Polemik ribuan calon dokter atau retaker yang terancam gagal memperoleh gelar profes i meski telah menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan tengah mengemuka. Pakar Hukum Kesehatan Universitas Gadjah Mada (UGM), Rimawati menilai pemerintah perlu menghadirkan solusi yang adil bagi para retaker tanpa mengabaikan aspek keselamatan pasien dan standar kompetensi tenaga medis.

Menurut Rimawati, keberadaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk memastikan tenaga medis yang memberikan pelayanan kepada masyarakat telah memenuhi standar yang ditetapkan. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

“Kesehatan ini bagian amanat yang diberikan oleh konstitusi kepada negara untuk menjamin perlindungan, patient safety, keamanan, pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujarnya, dikutip Minggu (14/6/2026).

Ia menjelaskan, setelah menyelesaikan pendidikan akademik dan profesi, calon dokter tetap harus membuktikan kompetensinya melalui UKMPPD sebelum dapat menjalankan praktik secara resmi.

Dalam perspektif hukum kesehatan, pemerintah berada pada posisi yang harus melindungi dua kepentingan sekaligus, yakni calon tenaga medis dan masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan.

“Pemerintah di sini, dia melindungi dua pihak. Melindungi si tenaganya, calon tenaga tadi, siswa tadi, dan satu kakinya, dia juga melindungi masyarakat,” jelasnya.

Meski demikian, Rimawati menilai ancaman putus studi atau drop out bagi retaker yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pendidikan perlu dikaji dari sisi keadilan. Menurutnya, para retaker telah menginvestasikan waktu, tenaga, dan biaya yang besar selama menempuh pendidikan kedokteran.

“Kalau kita lihat dalam perspektif adil apa tidak, secara hak asasi manusia, kalau langsung di-DO bagi retaker ini, ya nggak adil. Karena dia sudah membayar sampai dia lulus,” tuturnya.

Karena itu, ia mendorong pemerintah menyiapkan skema penyelesaian yang jelas bagi peserta yang belum berhasil lulus ujian kompetensi.

“Pemerintah juga harus mencari solusi. Bagaimana status-status bagi dokter-dokter yang tidak lulus dari uji kompetensi ini,” tambahnya.

Selain menyoroti nasib para retaker, Rimawati menilai tingginya jumlah peserta yang berulang kali mengikuti ujian kompetensi juga perlu menjadi bahan evaluasi bagi fakultas kedokteran. Menurutnya, keberhasilan maupun kegagalan mahasiswa dalam UKMPPD tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada individu peserta.

Ia menilai institusi pendidikan perlu mengevaluasi kualitas proses pembelajaran, termasuk kompetensi yang belum dikuasai mahasiswa sebelum mereka kembali mengikuti ujian.

Rimawati juga menyoroti bertambahnya jumlah fakultas kedokteran dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kebutuhan dokter yang tinggi harus diimbangi dengan jaminan mutu pendidikan dan kualitas lulusan.

“Kita butuh banyak dokter, tapi yang dibutuhkan adalah calon-calon yang memiliki kompetensi,” ujarnya.

Terkait kemungkinan gugatan hukum dari retaker yang merasa dirugikan, Rimawati mengatakan setiap warga negara memiliki hak untuk menempuh jalur hukum. Namun, kewajiban lulus uji kompetensi sebelum memperoleh kewenangan praktik telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam regulasi kesehatan nasional.

Meski demikian, ia menegaskan penyelesaian persoalan retaker tidak seharusnya hanya berorientasi pada sanksi. Menurutnya, perlu dilakukan evaluasi terhadap kompetensi yang belum terpenuhi serta pendampingan yang sesuai sebelum keputusan akhir diambil.

“Status si mahasiswa tadi juga harus dilihat. Sempat nggak dia hilang, tidak aktif. Jadi bukan mahasiswa aktif, tapi dia sempat sudah lulus, tapi dia belum UKMPPD,” pungkasnya.

JAKARTA - Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI) menyambangi Kantor Ombudsman RI, Senin (8/6/2026). PDMI melaporkan dugaan maladministrasi dalam penanganan nasib 1.023 dokter muda.

Laporan tersebut disampaikan sebagai upaya mencari kepastian hukum bagi para calon dokter yang hingga kini belum dapat menyelesaikan tahapan menuju praktik profesi. Tim Hukum PDMI Dedy Ramanta mengatakan para dokter muda yang terdampak berasal dari 38 perguruan tinggi negeri dan swasta di berbagai daerah.

Dia mengatakan, mereka telah menyelesaikan pendidikan sarjana kedokteran dan program profesi (koas), serta sebagian besar telah lulus ujian kompetensi praktik. "Persoalan yang tersisa hanya pada ujian kompetensi berbasis teori. Namun, akibat kebijakan yang berlaku saat ini, mereka kehilangan akses untuk melanjutkan proses tersebut," ujar Dedy seusai menyerahkan laporan kepada Ombudsman RI.

PDMI menilai penerapan ketentuan masa studi profesi yang merujuk pada Permenristek Dikti Nomor 18 Tahun 2018 telah menimbulkan ketidakpastian bagi para dokter muda. Menurut Dedy, aturan tersebut seharusnya tidak diterapkan dengan cara yang menyamakan masa pendidikan profesi dengan masa penyelesaian ujian kompetensi.

Ia menegaskan bahwa pendidikan sarjana kedokteran, pendidikan profesi dokter (koas), dan ujian kompetensi merupakan tiga tahapan yang berbeda. Karena itu, kebijakan yang membatasi akses ujian kompetensi berdasarkan masa studi profesi dinilai perlu dievaluasi kembali.

PDMI juga menyoroti kebutuhan tenaga medis di Indonesia yang masih cukup tinggi. Di tengah kebutuhan tersebut, organisasi tersebut menilai para dokter muda yang telah menyelesaikan sebagian besar tahapan pendidikan seharusnya memperoleh kesempatan yang adil untuk menuntaskan proses kompetensi mereka.

"Kami mendukung peningkatan standar kompetensi dokter. Namun, peningkatan kualitas tidak boleh menghilangkan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi peserta yang telah menempuh seluruh proses pendidikan," kata Dedy.

Selain melaporkan persoalan tersebut ke Ombudsman RI, PDMI juga berencana membawa isu tersebut ke forum-forum pengawasan publik dan legislatif (Komisi XIII DPR RI). Organisasi itu berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi yang memberikan jalan keluar bagi para dokter muda tanpa mengabaikan standar mutu pelayanan kesehatan.

Menurut data yang disampaikan PDMI, sejak akses pendaftaran ujian kompetensi ditutup bagi peserta yang dianggap melewati batas masa studi tertentu, ratusan dokter muda di sejumlah kampus telah terdampak. Mereka kini menunggu kejelasan mengenai mekanisme penyelesaian pendidikan dan status profesi yang akan mereka jalani ke depan.

PDMI berharap Ombudsman RI dapat melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap kebijakan yang dipersoalkan tersebut. Organisasi itu meyakini bahwa penyelesaian yang adil tidak hanya penting bagi para dokter muda, tetapi juga bagi upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan nasional yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyampaikan bahwa Indonesia masih memiliki kekurangan sekitar 93.200 dokter umum untuk mencukupi kebutuhan nasional dalam beberapa tahun mendatang.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pemerintah telah menyusun perencanaan nasional tenaga medis dan tenaga kesehatan hingga 10 tahun ke depan, dengan berbasis data hingga tingkat kabupaten dan kota.

"Kita lihat bahwa kebutuhan dokter umum itu gap-nya masih sangat merah. Jadi kalau kita dibilang sudah cukup, masalahnya di distribusi, data yang kita miliki tidak demikian," kata Budi dalam rapat kerja Komisi IX DPR di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Berdasarkan data yang dia paparkan, kebutuhan dokter umum diperkirakan mencapai 255.420 orang pada 2032. Di sisi lain, suplai dokter umum diperkirakan hanya sebesar 162.220 orang pada tahun yang sama.

Dengan demikian, kekurangan dokter umum diperkirakan mencapai sekitar 93.200 orang, terutama jika tidak ada percepatan pemenuhan kebutuhan terkait.

“Lulusan per tahun kita baru sekitar 12.000, atau mungkin 13.000–14.000 orang untuk mengejar gap ini,” terang Budi.

Menurutnya, perencanaan tersebut disusun dengan menghitung kapasitas suplai tenaga medis, atrisi atau perhitungan jumlah pensiun dan kematian dokter, pergerakan antarwilayah, hingga jumlah lulusan baru setiap tahun.

Di sisi lain, kebutuhan dokter dihitung berdasarkan data pelayanan kesehatan, antrean pasien, jam kerja tenaga medis, fasilitas kesehatan yang tersedia, serta proyeksi perubahan demografi dan epidemiologi masyarakat.

Dia lantas menjelaskan bahwa pemerintah juga mulai memperhitungkan perubahan struktur penduduk yang akan memengaruhi kebutuhan tenaga kesehatan pada masa mendatang.

Budi menggambarkan bahwa sejumlah daerah kini memiliki populasi lansia yang lebih besar dibandingkan jumlah balita, sehingga kebutuhan dokter spesialis penyakit dalam meningkat lebih cepat dibandingkan dokter anak maupun dokter kandungan.

Di samping perubahan demografi, pemerintah juga mencatat peningkatan kasus penyakit degeneratif seperti Alzheimer, Parkinson, dan demensia yang membutuhkan kompetensi dokter spesialis berbeda dibandingkan sebelumnya.

Oleh karenanya, Budi menyebut Kemenkes bersama organisasi profesi kedokteran menyusun proyeksi kebutuhan tenaga medis jangka panjang sebagai dasar penyusunan kapasitas pendidikan dokter umum dan dokter spesialis.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mendorong percepatan proses perizinan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Melalui program Layanan One Hour Tenaga Medis & Tenaga Kesehatan (L1ON), tenaga medis dan tenaga kesehatan di Kota Semarang dapat mengurus Surat Izin Praktik (SIP) dengan lebih praktis.

"Program ini merupakan terobosan percepatan perizinan yang memangkas waktu proses dari 5 hari menjadi hanya satu jam. Melalui kolaborasi ini, diharapkan tercipta ekosistem kesehatan yang lebih responsif dan kompeten," jelas Puput Widhiatmoko Hadinugroho, Kepala DPMPTSP Kota Semarang, Jumat (29/5/2026).
Widhiatmoko menjelaskan bahwa UU No.17/2023 mewajibkan setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk memiliki izin praktik yang sah. Kebijakan tersebut diberlakukan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat sekaligus jaminan mutu pelayanan kesehatan yang akan diterima.
Berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Balai Pelatihan Kesehatan, DPMPTSP Kota Semarang melaksanakan program L1ON dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Semarang ke-479. Program ini ditargetkan menyasar 479 tenaga medis dan tenaga kesehatan di Kota Semarang.
"Kegiatan ini diselenggarakan secara terpadu di Padma Piazza Semarang, guna memastikan seluruh praktisi kesehatan memiliki legalitas yang sah demi keamanan dan kualitas layanan bagi warga Semarang," jelas Widhiatmoko.
Sekretaris Daerah Kota Semarang, Handi Priyanto, yang hadir mewakili Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, memberikan apresiasi atas program kolaboratif tersebut. "Semoga hari ini bukan hanya soal mengurus izin, tetapi juga menjadi momen kita bersama untuk menegaskan bahwa di Kota Semarang, pelayanan kesehatan yang berkualitas dan legal adalah hak setiap warga.Dan kita semua bertanggung jawab untuk mewujudkannya," ucapnya.
Dalam sambutan Wali Kota Semarang yang dibacakan, Handi menjelaskan bahwa rangkaian peringatan HUT Kota Semarang ke-479 diramaikan dengan berbagai program. Mulai program Bus Rapid Transport (BRT) gratis, wisata gratis, screening kesehatan gratis di 40 Puskesmas, diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), diskon parkir, dan lain sebagainya. Program-program itu tak sekedar seremonial, tetapi menjadi kado nyata yang dapat dinikmati warga Kota Semarang.
Program L1ON yang digelar DPMPTSP Kota Semarang bersama Dinkes Kota Semarang dan Balai Pelatihan Kesehatan menjadi kado yang berbeda. "Kalau kado-kado sebelumnya langsung menyentuh masyarakat sebagai penerima, maka kado ini menyentuh orang-orang yang selama ini berdiri di garis terdepan untuk melayani masyarakat, yaitu tenaga medis dan tenaga kesehatan," ujar Handi.
Diharapkan, melalui percepatan proses perizinan tersebut, masyarakat bisa ikut diuntungkan karena mendapatkan layanan kesehatan dari tenaga medis atau tenaga kesehatan yang terverifikasi, juga sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku. "Itulah mengapa SIP bukan sekedar dokumen administrasi semata, ini adalah jaminan bagi masyarakat, sekaligus perlindungan bagi tenaga kesehatan itu sendiri," lanjut Handi.
Filzah Apriliya, Ketua Tim Kerja Perizinan Sumber Daya Kesehatan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, ikut memberikan apresiasi atas program L1ON tersebut. Menurut Filzah, Kota Semarang sudah dikenal sebagai percontohan pelayanan SIP yang baik.

"Dengan standar pelayanan 5 hari, Kota Semarang sudah bisa jauh lebih rendah daripada itu. Bahkan sekarang sudah bisa dilayani hanya dalam waktu 1 jam," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong platform digital untuk melakukan verifikasi akun yang dinilai legitimate dalam memproduksi konten kesehatan, di tengah maraknya penyebaran hoaks kesehatan.

Platform digital adalah ekosistem online yang memungkinkan individu untuk membuat, mengunggah, dan membagikan karya mereka kepada audiens luas, sekaligus mendapatkan penghasilan.

Beberapa platform digital yang digunakan oleh pembuat konten dalam menyebarkan informasi adalah Instagram, TikTok, YouTube, platform X, dan lain sebagainya.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menilai hoaks kesehatan menjadi salah satu tantangan paling serius di ruang digital karena dampaknya yang luas terhadap masyarakat.

“Selain hoaks politik itu, yang kedua hoaks kesehatan saya kira yang paling viral. Karena kesehatan concern semua orang,” kata Nezar dalam keterangan yang dikutip dari laman Komdigi, Kamis (23/4/2026).

Dia menjelaskan, penyebaran hoaks kesehatan sulit dikendalikan apabila hanya mengandalkan patroli siber dan mekanisme aduan konten.

Pasalnya, jumlah konten yang beredar bisa mencapai puluhan ribu hingga ratusan ribu. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong pendekatan dari hulu dengan melibatkan platform digital dalam pengelolaan konten kesehatan.

Salah satu opsi yang dibahas adalah pemberian penanda atau keterangan pada konten untuk membantu publik memahami sumber informasi.

“Di hulunya itu dengan kita membuat kesepakatan bersama dengan platform untuk melakukan semacam verifikasi akun yang legitimate untuk membuat konten-konten kesehatan,” kata Nezar.

Dia menegaskan, pendekatan ini bukan untuk membatasi masyarakat dalam berbagi informasi, melainkan memberikan konteks agar publik dapat menilai kredibilitas suatu konten. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui apakah informasi disampaikan oleh tenaga kesehatan berlisensi atau bukan, sehingga bisa lebih waspada dalam menyikapi konten yang beredar.

“Sekarang yang mengaku dokter banyak. Siapa yang validasi dia dokter?” ujarnya.

Lebih lanjut, Nezar menilai perlu adanya dasar kebijakan bersama antara Komdigi dan Kementerian Kesehatan guna memperkuat koordinasi, termasuk dengan platform digital.

“Mungkin yang kita garis bawah ya itu tadi ya. Supaya lebih enak nanti pengaturannya dan juga follow-up-nya, kita usulkan ada MoU antarmenteri Menkomdigi dengan Menkes,” katanya.

Pendekatan ini akan berjalan berdampingan dengan mekanisme penanganan konten berbahaya. Namun demikian, Nezar menekankan langkah pencegahan tetap menjadi kunci utama.

Melalui kolaborasi lintas sektor dan dukungan platform digital, pemerintah menargetkan penanganan hoaks kesehatan dapat dilakukan lebih efektif sekaligus meningkatkan literasi masyarakat dalam memilah informasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memulai kick-off imunisasi campak bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai langkah menekan penularan. Program ini ditujukan kepada ratusan ribu tenaga kesehatan di 14 provinsi dengan kasus tertinggi dan resmi dimulai pada Jumat (10/4/2026).

Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, dr. Andi Saguni, mengatakan imunisasi ini penting karena tenaga kesehatan merupakan kelompok berisiko tinggi. Dia menegaskan langkah ini menjadi bagian dari upaya pencegahan agar penularan tidak semakin meluas.

“Kementerian Kesehatan berupaya melindungi tenaga medis karena mereka adalah kelompok yang sangat berisiko. Imunisasi ini menjadi langkah penting untuk mencegah penularan,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (10/4/2026).

Program imunisasi MR (Measles-Rubella) ini mencakup 39.212 tenaga medis, 223.150 tenaga kesehatan, serta 28.321 dokter umum dan dokter gigi internship. Pelaksanaan dilakukan di rumah sakit dan fasilitas kesehatan tempat mereka bekerja.

Adapun ketentuan vaksin dua dosis tidak perlu tambahan, satu dosis ditambah satu, dan belum imunisasi diberikan dua dosis. Program ini juga melibatkan sejumlah rumah sakit di Indonesia.

Direktur Utama RSUP Adam Malik, dr. Zainal Safri, mengatakan pihaknya telah mulai melaksanakan vaksinasi bagi tenaga kesehatan. Ia menilai langkah ini penting karena kasus campak masih ditemukan.

“Di rumah sakit kami masih ditemukan kasus campak, sehingga imunisasi ini sangat penting. Kami juga sudah mulai melakukan vaksinasi kepada tenaga kesehatan hari ini,” ujarnya.

Di sisi lain, Kemenkes mencatat kasus campak mulai menurun dalam beberapa pekan terakhir. Tren penurunan ini menjadi indikator awal bahwa pengendalian mulai berjalan.

Andi menjelaskan penurunan terlihat konsisten dari minggu ke minggu, meski kewaspadaan tetap diperlukan. Kasus yang semula tinggi di awal tahun kini menurun signifikan hingga pekan ke-13.

“Jika kita lihat pada minggu pertama jumlah kasus masih tinggi, dan pada minggu ke-13 sudah turun menjadi 195 kasus. Ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu,” ujarnya.

Sebagai informasi, pada awal 2026 kasus campak mencapai 2.220 kasus dari 2.932 suspek. Namun, angka tersebut berangsur turun hingga April meski sempat naik kembali pada minggu ke-9.

Memasuki minggu ke-13, jumlah kasus turun drastis menjadi 300 suspek dan 195 kasus. Kondisi ini menunjukkan tren mulai terkendali.

Penurunan juga terjadi di sejumlah provinsi seperti Aceh, Sumatra Utara, hingga Jawa Barat. Meski demikian, pemerintah tetap mengingatkan agar daerah tidak lengah karena kasus masih ada.

“Di Jawa Barat misalnya, kasus sempat tinggi di awal tahun, tetapi sekarang sudah menurun. Namun demikian, kita tetap harus waspada karena kasus masih ada,” tambah Andi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memprioritaskan vaksinasi campak bagi tenaga kesehatan (nakes), menyusul terbitnya izin perluasan indikasi vaksin Measles-Rubella (MR) dari BPOM untuk kelompok usia dewasa.

Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, L. Rizka Andalusia, menyebut langkah ini diambil untuk melindungi garda terdepan yang berisiko tinggi tertular. Adapun sasaran prioritasnya adalah 39.212 tenaga medis dan 223.150 tenaga kesehatan di 14 provinsi dengan kasus tertinggi.

“Nah tentunya dengan adanya KLB ini potensi penularan kepada orang berisiko tinggi, dalam hal ini para nakes yang bekerja langsung dengan pasien, mengalami risiko tinggi,” kata Rizka dilansir dari keterangan resmi.

Selain nakes di daerah prioritas, vaksinasi juga akan diberikan kepada 28.321 dokter umum dan dokter gigi yang sedang menjalani masa internship di seluruh Indonesia. Total kebutuhan untuk kelompok prioritas dewasa ini diperkirakan sekitar 290 ribu dosis.

Rizka memastikan kebutuhan tersebut sangat tercukupi dengan stok nasional saat ini. Hingga minggu ke-13 tahun 2026, tercatat stok vaksin MR sebanyak 9,8 juta dosis yang cukup untuk 5,5 bulan ke depan.

“Kami menjaga agar stok di seluruh daerah itu tetap terjaga tetapi juga tidak berlebihan sehingga tidak berisiko nanti vaksinnya akan menjadi rusak. Karena kami punya suatu mekanisme pemantauan vaksin yang namanya SMILE melalui Satu Sehat Logistik, sehingga kami dapat memantau ketersediaan vaksin di seluruh provinsi, kabupaten/kota sampai ke Puskesmas, sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan secara real-time,” ujar Rizka. ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, izin perluasan indikasi telah diterbitkan untuk vaksin MR, MMR, dan measles tunggal produksi Bio Farma/Serum Institute of India, GlaxoSmithKline (GSK), serta Merck Sharp Dohme (MSD).

“Persetujuan ini merupakan hasil kajian ketat berbasis data ilmiah, sekaligus bentuk komitmen BPOM dalam memastikan setiap intervensi kesehatan memenuhi standar keamanan dan khasiat,” jelas Taruna.

Di akhir keterangannya, Rizka mengimbau orang tua untuk segera melengkapi imunisasi dasar anak (usia 9 bulan, 18 bulan, dan booster SD) tanpa menunggu terjadinya wabah.

Bisnis.com, JAKARTA — Vaksinasi tetap menjadi cara paling efektif untuk mencegah penyakit menular seperti campak. Namun, tren penolakan vaksin atau kampanye antivaksin mulai mempengaruhi cakupan imunisasi di masyarakat.

Data terbaru menunjukkan penurunan signifikan dalam cakupan vaksinasi campak-rubella. Cakupan dosis pertama turun dari 92 persen pada 2025 menjadi 82 persen, sedangkan dosis kedua turun dari 82,3 persen menjadi 77,6 persen.

Angka ini jauh di bawah standar World Health Organization sebesar 95 persen yang dibutuhkan untuk membentuk herd immunity.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Alergi dan Imunologi, Dr. dr. Sukamto Koesnoe, menegaskan bahwa penurunan ini membuat masyarakat lebih rentan terhadap wabah.

“Cakupan dosis pertama turun dari sekitar 92 persen menjadi 82 persen, sementara dosis kedua juga menurun menjadi 77,6 persen, sehingga masih jauh dari target untuk mencapai kekebalan kelompok.” ujarnya dalam konferensi pers PAPDI Forum, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Menurut dr. Sukamto, salah satu penyebab utama penurunan cakupan adalah keraguan masyarakat terhadap vaksin akibat misinformasi yang tersebar luas, terutama di media sosial.

Fenomena ini membuat orang ragu atau menunda imunisasi, padahal vaksinasi tetap lebih aman dibandingkan risiko infeksi alami.

“Keraguan terhadap vaksin akibat misinformasi menjadi salah satu faktor yang membuat orang ragu, bahkan menunda untuk divaksin.” tambahnya.

Selain antivaksin, tingginya mobilitas masyarakat juga mempercepat penyebaran penyakit. Perpindahan antar wilayah yang mudah membuat virus lebih cepat menyebar, terutama di daerah dengan cakupan vaksinasi rendah, seperti beberapa daerah di Aceh yang sempat mengalami kasus campak meningkat.

Dr. Sukamto menegaskan pentingnya peran tenaga kesehatan dalam menghadapi antivaksin. Edukasi yang jelas dan komunikasi efektif antara dokter dan pasien bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi hingga lebih dari 70 persen.

“Jika dokter mampu menjelaskan manfaat vaksin dengan baik, tingkat keberhasilan vaksinasi bisa meningkat signifikan, bahkan pasien yang awalnya menolak bisa mau divaksin.” tegasnya.

Dia menambahkan edukasi harus dimulai dari tenaga kesehatan sendiri agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap akurat. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan, sehingga cakupan vaksinasi dapat kembali meningkat.

Masyarakat diimbau untuk memeriksa status vaksinasi dan berkonsultasi dengan tenaga medis. Langkah ini penting untuk memastikan perlindungan diri dan orang sekitar, sekaligus mencegah terjadinya wabah yang dapat dihindari.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih melakukan penyusunan aturan mengenai kebijakan Work From Home (WFH) terhadap sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lapangan dan melakukan pelayanan secara langsung dengan publik.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menjelaskan terdapat setidaknya 81.700 ASN organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Lebih dari separuh ASN Pemprov Jawa Timur tersebut, sebut dia, tetap harus melakukan pekerjaannya di lapangan.

"Namun demikian. yang menjadi tantangan bahwa 40.000 lebih [ASN] ini terdiri dari tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan, di mana mereka memang sudah didesain sistem kerjanya itu adalah kerja piket. Sehingga pelayanannya harus langsung ketemu masyarakat, enggak bisa daring, kecuali pendidikan," ucap Emil di Surabaya, Rabu (25/3/2026).

Lebih lanjut, mengenai isu pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar secara daring yang mencuat, Emil menyebut bahwa pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Tenaga kependidikan, lanjut Emil, dapat dikecualikan untuk tidak termasuk dalam golongan pekerja yang melakukan WFH dan tetap melakukan pekerjaan mereka di lapangan, yakni mengajar di masing-masing sekolah.

"Kita baru memperhatikan pernyataan dari Menko PMK [Pratikno] bahwa tidak menerapkan pembelajaran secara daring, tapi tetap luring begitu ya. Jadi kita masih menunggu arahannya," jelasnya.

Guna memastikan masing-masing dari ASN Pemprov Jawa Timur tetap produktif saat WFH, Emil menegaskan pihaknya telah berkomunikasi intens dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) hingga Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Jawa Timur untuk menerapkan sistem Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bulanan.

"Nah, maka dari itu karena sasaran kinerjanya bulanan, kita punya cara untuk memastikan bahwa pekerjaan tetap berjalan. Apalagi ya, kita sudah punya pengalaman kerja di masa [pandemi] COVID-19," jelasnya.

Dirinya mengungkapkan pekerja di lingkungan Pemprov Jawa Timur pernah menempuh skema Work From Anywhere (WFA) pada masa pandemi COVID-19 pada medio 2020-2022.

Namun, Emil menyebut tidak semua OPD menerapkan sistem kerja WFA saat itu. Tenaga kesehatan (nakes) serta petugas di bidang kedaruratan dan kebencanaan, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang tetap bekerja di lapangan.

"Pegawai Pemprov ini banyak yang terbiasa WFA. Work From Anywhere. Karena apa? Mereka harus ada di lapangan saat bencana, [seperti] BPBD. Mereka harus ada di lapangan saat menangani kerusakan-kerusakan di lapangan. Itu kalau Dinas PU (Pekerjaan Umum)," tambahnya.

Oleh sebab itu, Emil mengatakan saat ini berbagai skema terkait masih disusun dengan matang oleh masing-masing OPD yang menerapkan sistem kerja WFH maupun penuh di lapangan agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terhambat sama sekali.

"Jadi, tidak sederhana memang untuk memastikan berapa persisnya karena untuk menjaga tingkat pelayanan kepada publik, tergantung kepada jenis pekerjaan yang dijalankan masing-masing insan pemprov," pungkasnya.

JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mendukung langkah Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendorong revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980. UU tersebut mengatur pengelolaan hak keuangan dan administrasi pimpinan serta anggota lembaga tinggi negara.

Keputusan itu merupakan langkah positif dalam mewujudkan keadilan dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Menurut dia, pemberian pensiun seumur hidup kepada pejabat yang hanya menjabat selama lima tahun tidak sebanding dengan kondisi rakyat yang harus bekerja keras sepanjang hidup tanpa jaminan pensiun yang memadai.

"Keputusan MK ini merupakan langkah yang adil dan patut diapresiasi. Rakyat Indonesia sudah lama menuntut keadilan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara," ujar Firman dikutip, Jumat (20/3/2026).

Dia mengusulkan agar kebijakan penghapusan uang pensiun tidak hanya berlaku bagi pejabat tinggi negara dan anggota DPR RI. Penghapusan tersebut dapat diperluas kepada anggota DPD RI, pejabat pemerintah pada level eselon tertentu, direksi dan komisaris BUMN, serta kepala daerah.

Anggaran negara yang selama ini dialokasikan untuk pensiun seumur hidup dapat dialihkan ke sektor yang lebih membutuhkan.

Politisi Partai Golkar itu menyarankan penghematan anggaran digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer, tenaga kesehatan seperti perawat, serta profesi lain yang dinilai masih kurang mendapat perhatian.

"Mereka adalah pahlawan yang bekerja keras untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, namun seringkali belum mendapatkan penghargaan yang layak," ucapnya.

Firman juga mendesak pemerintah tidak menunda implementasi putusan MK. Keputusan tersebut dapat segera diberlakukan tanpa harus menunggu masa transisi dua tahun.

Jika diperlukan, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai dasar hukum untuk mempercepat pelaksanaan keputusan tersebut. "Langkah percepatan itu penting sebagai bentuk komitmen negara dalam mewujudkan kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepentingan rakyat," ujarnya.