Bisnis.com, JAKARTA - Survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan 77,7% masyarakat sangat/cukup puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto selama 1 tahun menjabat.

Hasil tersebut diperoleh dari survei dengan jumlah sampel 1.220 orang menggunakan metode multistage random sampling. Margin of error kurang lebih 2,9%. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum, 17 tahun atau lebih.

"Yang mengatakan sangat puas atau cukup puas di setahun pemerintahan Prabowo itu 77,7%. Jadi cukup tinggi ," kata Founder & Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dikutip dari YouTube Indikator Politik Indonesia, Sabtu (8/11/2025).

Dalam data yang dipaparkan, 17,3% responden merasa sangat puas, 60,4% cukup puas, 19,8% kurang puas, 1,0% tidak puas sama sekali, dan sekitar 1,5% tidak jawab.

Dia mengatakan, berdasarkan kategori jenis kelamin, laki-laki cenderung lebih puas dengan nilai 81,4% dan kurang/tidak puas sama sekali sebesar 17,7%.

Pada perempuan 73% sangat/cukup puas dan 24,0% kurang atau tidak puas sama sekali. Kemudian, dari kategori generasi, Gen Z (1997-2012) 81,8% merasa sangat/cukup puas dan 17,6% kurang atau tidak puas sama sekali. Milenials (1981-1996) 77,1% menyampaikan sangat/cukup puas dan 21,4% merasa kurang/tidak puas.

Lalu, Gen X (1965-1980) 75,8% merasa sangat/cukup puas, sedangkan 23,0% merasa kurang/tidak puas sama sekali. Adapun, 74% Baby Boomers merasa sangat/cukup puas dan 21,5 kurang/tidak puas sama sekali.

Dia menuturkan, alasan responden yang memilih puas terhadap kinerja Prabowo karena berhasil mengentaskan kasus korupsi.

"19,5% dari masyarakat yang puas itu menyebut variabel Pak Prabowo dianggap berhasil memberantas korupsi," ucapnya.

Namun, dia menekankan bahwa itu adalah persepsi dari sejumlah masyarakat. Dia memahami adanya perbedaan data sehingga dirinya mempersilakan bagi kelompok aktivis untuk memberikan data lain terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja Prabowo selama 1 tahun.

Adapun, 8,6% responden merasa puas dengan kinerja Prabowo karena berlangsungnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

JAKARTA - Lembaga Great Institute merilis hasil telaah satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hasilnya, mayoritas publik puas dengan setahun pemerintahan Prabowo.

“Kami bukan oposisi, tapi akal sehat mengharuskan kami tetap kritis. Basis kami data, informasi, dan akal sehat. Metodologi kami tidak pernah disembunyikan,” kata Ketua Dewan Direktur Great Institute Syahganda Nainggolan di Jakarta Selatan, Jumat (31/10/2025).

Di tengah pembukaan, Syahganda ditanya soal gejolak demonstrasi akhir Agustus lalu. “Jika benar sekitar 9.000 aktivis ditangkap, mereka harus segera dibebaskan, kecuali yang terbukti terlibat huru-hara,” tegasnya.

Publik, baginya, tidak boleh kehilangan ruang bernapas. Setelah itu, perhatian ruangan beralih ke layar paparan.

Direktur Eksekutif Great Institute Sudarto membeberkan bahwa 85,8% publik menyatakan puas dengan kinerja setahun pemerintahan Prabowo. “Masyarakat merasakan langsung kebijakan, khususnya program makan bergizi gratis dan penguatan ekonomi desa melalui koperasi,” ujarnya.

Di balik angka itu, terdapat struktur keyakinan publik. Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai bermanfaat oleh 89,8% responden, 71,8% percaya Koperasi Merah Putih akan memperbaiki ekonomi desa dan akses modal, 71,8% merasa ekonomi rumah tangga mereka membaik, dan 62,1% menyebut daya beli naik.

Dari dapur sekolah hingga koperasi desa, dari harga pangan di pasar sampai dompet rumah tangga, keputusan politik dirasakan di meja makan rakyat. Di ranah politik, kecenderungan serupa muncul.

Sebanyak 89,8% responden menilai pemberantasan korupsi lebih baik dibanding periode sebelumnya. Kemudian, 81,8% menyebut kebebasan berpendapat membaik, dan 89,8% menilai politik luar negeri Indonesia tampil lebih tegas, terutama dalam soal Palestina.

Data demi data disampaikan, tetapi catatan-catatan kritis terus mengalir. Para peneliti Great Institute mengingatkan soal tekanan impor, tantangan memperkuat industri nasional, tingginya pekerja informal, serta perlunya menjaga ruang demokrasi ketika negara memperluas peran.

Kepala Desk Politik Hanief Adrian merangkum dengan satu kalimat tenang. “Optimisme tanpa pengawasan bisa menyesatkan. Kita mendukung, tapi tetap mengawal,” ujarnya.

Di akhir acara, Syahganda kembali mengambil mikrofon. Ia tidak mengulang angka, tidak pula memberi tepuk bahu pada pemerintah. Kalimatnya pendek, padat, dan berhenti tepat di batas yang wajar bagi lembaga riset yang menghormati independensi.

“Angka-angka ini adalah suara rakyat. Suara itu bukan hanya pujian. Itu amanat dan ujian,” ujarnya.

Di luar gedung, Jakarta tetap gaduh seperti biasa. Tapi di ruangan itu, data baru saja berbicara dan negara setidaknya hari ini, terlihat berjalan dengan keyakinan dan kewaspadaan yang hampir seimbang.

Great Institute menyimpulkan satu hal bahwa kepercayaan publik tinggi, optimisme tumbuh, dan akal sehat harus tetap berjaga.

JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengungkapkan sebanyak 272 ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah berangkat ke luar negeri sepanjang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diungkapkan Mukhtarudin dalam forum “Satu Tahun Pemberdayaan Masyarakat: Langkah Awal Transformasi Bangsa” di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Ribuan tenaga kerja Indonesia itu telah bekerja ke seluruh negara penempatan PMI di seluruh dunia. "Kita sudah sejak satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025, ada 272.000 tenaga kerja yang sudah ditempatkan di seluruh negara yang ditetapkan sebagai negara penempatan," ujar Mukhtarudin.

Dari jumlah tersebut, mayoritas PMI bekerja sebagai profesional. Mereka telah bergeser bekerja sebagai profesional, bukan lagi pekerja domestik.

"Dari 272.000 itu, 181.000 adalah orang profesional. Jadi sudah bergeser, bukan lagi kita mendorong ke domestic workers tetapi juga kepada skills workers yaitu mereka yang sudah memiliki medium high skill yang sekarang sudah kita lakukan," katanya.

Mukhtarudin menyampaikan Prabowo telah memberi tugas pada dirinya untuk melakukan program quick win-quick win untuk memanfaatkan pasar luar negeri, salah satunya menciptakan SMK go global yang masih diproses.

Dengan begitu, lulusan SMK tersalurkan ke pasar dunia kerja luar negeri. Pihaknya akan mencari peluang lapangan ke luar negeri.

"Kemudian meningkatkan kapasitas pekerjaan migran, sehingga bisa mengisi sektor profesional, sektor skills worker yang ada di negara-negara saat ini sangat membutuhkan pekerjaan migran dari Indonesia," ujarnya.

JAKARTA - Meski baru sebulan lebih masuk Kabinet Merah Putih , Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sorotan publik. Bahkan, di beberapa survei Satu Tahun Prabowo-Gibran , Purbaya dinilai memiliki kinerja baik.

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio juga menyoroti sosok Purbaya. Menurutnya, Purbaya yang dilantik sebagai menteri pada 8 September 2025 ini kalau dalam ilmu komunikasi menggunakan teori konsistensi kognitif. Jadi, kata dia, ada harapan rakyat untuk memperbaiki hidup.

"Purbaya menteri pertama di Indonesia yang ngajak rakyatnya kaya bareng-bareng. Makanya banyak orang, termasuk teman-teman dekat gue bilang, kita kalau nonton Purbaya, kelihatannya bulan depan kita tajir. Ada harapan," kata Hensat, sapaan akrab Hendri Satrio, dalam Podcast The Comment yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Minggu (26/10/2025).

Hensat juga mengatakan, kini ada yang namanya Pasukan Pengawal Purbaya, menggunakan teori self representation. "Di mana ada Purbaya, itu harus ada liputannya. Panik tuh KDM (Kang Dedi Mulyadi)," ujar Hensat.



Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio. Foto/Dok SindoNews

Menurut Hensat, sosok Purbaya menimbulkan optimisme. Namun, Hensat mengingatkan Purbaya harus hati-hati. "Optimisme yang terlalu tinggi, kalau tidak ter-deliver, sebelnya orang itu bisa berkali-kali lipat. Kayak pada saat awal kita optimis banget pada saat Jokowi terpilih, tapi terus ujungnya kayak gini, kekecewaannya berkali-kali lipat," katanya.

Karena itu, Hensat kembali mengingatkan, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu harus berhati-hati. "Ada hal yang harus ditaklukkan Pak Purbaya, yang namanya waktu. Orang mau berapa lama nunggu. Kalau dia nggak berhasil memperbaiki kualitas ekonomi di Indonesia dan tidak berhasil memperbaiki kualitas ekonomi keluarga, nanti lama-lama back fire," ujarnya.

JAKARTA - Produksi beras Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan tren lonjakan signifikan, yang membuat banyak negara lain penasaran ingin tahu atau knowing every particular object (kepo). Bahkan beberapa negara menyambangi Indonesia untuk pertama kali sepanjang sejarah, lantaran tertarik dengan produksi beras nasional.

"Malaysia, menterinya datang setelah statement. Menanyakan bagaimana meningkatkan produksi dengan cepat. Bukan Malaysia saja, beberapa menteri di dunia baru pertama kali datang ke Indonesia selama merdeka," ungkap Menteri Pertanian ( Mentan ) Amran Sulaiman dalam podcast "8 Jam Nonstop Bicara Bangsa: Rapor Satu Tahun Asta Cita Prabowo–Gibran " yang disiarkan langsung di kanal YouTube SindoNews, Jumat (24/10/2025).

Selain dari negara tetangga, Mentan Amran juga mengungkapkan, bahwa Menteri Pertanian Jepang yang sebelumnya belum pernah ke Tanah Air, belum lama ini datang ke Indonesia. Selain itu disebutkan juga ada menteri dari Chili, Kanada, Australia, Belarusia, hingga Selandia Baru tertarik dengan pertanian Indonesia, khususnya produksi beras.

"Pertama dalam sejarah, dan mereka bertanya apa dilakukan Indonesia? Kemudian, Chili. Tidak pernah ke Indonesia, baru sekarang. Ada juga Menteri Pertanian Brazil dan Palestina," bebernya.

Sementara itu peningkatan produksi beras Indonesia bukan tanpa tantangan. Mentan menjabarkan beberapa masalah di sektor pertanian secara khusus dalam kesempatan podcast "8 Jam Nonstop Bicara Bangsa: Rapor Satu Tahun Asta Cita Prabowo–Gibran" yang disiarkan langsung di kanal YouTube SindoNews.

"Jadi tantangan pertama adalah sumber daya manusia. Selanjutnya kita hadapi climate change, perubahan iklim yang begitu dahsyat. Elnino itu sangat dahsyat," terangnya.

Selanjutnya Mentan juga menyoroti birokrasi dan regulasi yang menjadi hambatan. "Sistemnya terus iklimnya sudah bermasalah, kemudian birokasi dan regulasinya dibongkat. Ini butuh ketegasan, butuh keberpihakan pada petani kecil karena ini tidak ringan. Kemudian ada lagi mafia, koruptor, jadi ini semua menjadi tantangan," ungkap Mentan.

JAKARTA - Menteri Pertanian ( Mentan ), Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, bahwa produksi beras Indonesia semakin mendekati ramalan Badan Pangan Dunia atau FAO. Diprediksi oleh FAO, kenaikan produksi beras Indonesia bakal menjadi yang terbesar kedua di dunia setelah Brasil.

"FAO memprediksi kita memproduksi 35,6 juta ton beras. Tahun lalu 30 juta ton, berarti naik 5 juta ton kan. Hitungan kemarin kenaikan pendapatan petani juga naik," ungkap Mentan Amran saat podcast "8 Jam Nonstop Bicara Bangsa: Rapor Satu Tahun Asta Cita Prabowo–Gibran" yang disiarkan langsung di kanal YouTube SindoNews, Jumat (24/10/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Mentan membeberkan tren kenaikan produksi beras di beberapa negara. Dimana Brazil berada pada posisi pertama dengan kenaikan tertinggi, yang kemudian diikuti oleh Indonesia.

Prabowo Optimistis Swasembada Pangan, Mentan: 3 Bulan Lagi Tak Impor Beras



Sementara melihat data prediksi beras negara ASEAN menurut USDA Rice Outlook, Indonesia masih tidak ada lawan. Dalam artian, produksi beras Indonesia diprediksi paling tinggi yakni mencapai 34,6 juta ton, diikuti oleh Vietnam (26,5), Thailand (20,1), Filipina (12), Kamboja (7), Laos, dan kemudian Malaysia (1,7).

Pada kesempatan itu, Amran mengatakan sampai hari ini produksi beras sebesar 33,1 juta ton, sesuai dengan data BPS. Bahkan katanya produksi beras Indonesia dari Januari sampai November 2025 diperkirakan mencapai 34 juta ton.

"Jadi luar biasa, 33 (juta ton) hari ini. Masih ada satu bulan. Artinya Ramalan Amerika itu bisa 34,5 atau 6 di sini. Hampir tepatnya itu di atas 90 persen," ungkapnya.

Produksi beras nasional tahun 2025 menunjukkan tren lonjakan signifikan dan mendekati proyeksi lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan United States Department of Agriculture (USDA).

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras Januari–November 2025 mencapai 33,19 juta ton, naik 12,62% dibanding periode yang sama 2024 (29,47 juta ton).

Data terbaru dari BPS ini semakin mendekatkan capaian produksi Indonesia dengan prediksi yang dikeluarkan baik oleh FAO maupun USDA. USDA menyebutkan bahwa produksi beras Indonesia diperkirakan akan mencapai 34,6 juta ton pada tahun ini.

Sementara FAO memprediksi beras Indonesia akan mencapai 35,6 juta ton pada masa tanam 2025/2026.

Angka produksi Januari – November 2025 ini tidak hanya melampaui capaian tahun 2024, tapi sudah melampaui capaian selama kurun waktu tujuh tahun terakhir. Sebelumnya, capaian produksi tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu 31,54 juta ton.

"Sekarang mungkin akhir tahun nanti, tutup buku, tertinggi juga sepanjang sejarah," ungkap Mentan Amran.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa , Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendominasi pembicaraan masyarakat. Bahkan, 3 sosok itu kerap hilir mudik ditayangan media sosial.

“Di tengah survei satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang nilainya sedang, sosok Purbaya menjadi aktor penting. Purbaya sekarang menjadi media darling,” ujar Pengamat Komunikasi Politik Muhammad Saifullah dalam Sindo Prime Podcast 8 Jam Nonstop Bicara Bangsa: Rapor Satu Tahun Asta Cita Prabowo-Gibran, Jumat (24/10/2025).

Menurut dia, Purbaya yang bukan tokoh politik mampu menggerakkan arus baik dalam pemerintahan. Berkat Purbaya, seluruh anak buah Prabowo semakin giat bekerja dengan tujuan keberpihakan pada rakyat.

Apalagi Purbaya tak pandang bulu membenahi segala sektor terkait anggaran dan keuangan sesuai amanat atau perintah Presiden Prabowo. “Purbaya ini sedikit berbeda, tapi tentunya publik juga harus kritis apakah kebijakan Purbaya menyentuh substansi, tidak hanya ramai di media sosial saja,” katanya.

Saifullah menuturkan Purbaya yang menjadi aktor saat ini membuat banyak pihak ikut menyoroti pernyataan, kebijakan, hingga terobosannya. Salah satunya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang merasa disentil Purbaya mengenai anggaran Pemprov Jabar yang diparkir di bank. “Nah, akhirnya kan ketemu Purbaya dan KDM,” ucapnya.

Selain sosok Purbaya dan KDM, Saifullah juga mengomentari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang kerap diserang netizen. Bahkan, sampai bermunculan meme Bahlil yang merugikan citranya.

Menurut dia, Bahlil harus memperbaiki gaya komunikasinya agar publik memahami bahwa kebijakannya benar untuk kemaslahatan masyarakat. “Dia harus mengubah haters menjadi fans, tentunya dengan menggelontorkan kebijakan yang berpihak pada rakyat,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti anomali harga beras di tengah melimpahnya stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog dalam 1 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana menuturkan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan, khususnya beras, yang kian memberatkan konsumen.

“Konsumen mengeluhkan harga pangan yang semakin mahal, terutama beras,” ujar Niti kepadaBisnis, Selasa (21/10/2025).

Di samping itu, YLKI juga mempertanyakan ketidaksesuaian antara kondisi di lapangan dan pernyataan resmi pemerintah mengenai ketersediaan stok yang melimpah.

“YLKI mempertanyakan mengapa harga beras tinggi padahal pemerintah mengklaim stok beras melimpah,” tuturnya.

Padahal, Niti menekankan bahwa pengendalian harga pangan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah, khususnya dalam masa pemerintahan Kabinet Merah Putih.

“Stabilitas harga pangan memang menjadi tanggung jawab pemerintah terutama pada Kepemimpinan Pak Prabowo—Gibran. Harga beras haruslah terjangkau bagi seluruh kelompok masyarakat karena itu adalah kebutuhan primer,” terangnya.

YLKI juga menilai bahwa persoalan kelangkaan dan harga yang tinggi tidak semata karena pasokan, melainkan juga imbas lemahnya pengelolaan dari sisi produksi hingga distribusi.

“Terjadinya kenaikan dan kelangkaan beras menandakan bahwa tata kelola beras dari hulu hingga hilir masih belum optimal,” imbuhnya.

Lebih lanjut, YLKI menegaskan bahwa akses terhadap pangan, khususnya beras, dengan harga terjangkau dan kualitas memadai merupakan hak dasar konsumen yang harus dipenuhi oleh negara.

“Itu merupakan hak konsumen atas ketersediaan pangan beras yang mudah diakses dengan harga yang terjangkau, kualitas sesuai dengan standar dan kuantitas ataupun stok yang memadai,” terangnya.

Untuk itu, sambung dia, YLKI mendorong agar pemerintah melaksanakan kewajibannya untuk memastikan hak masyarakat konsumen terpenuhi dengan baik, termasuk pangan.

Jika menengok Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Selasa (21/10/2025) pukul 09.04 WIB, rata-rata harga aneka beras masih melampaui harga eceran tertinggi (HET).

Untuk rata-rata beras premium dibanderol di level Rp15.835 per kilogram secara nasional. Begitu pula dengan rata-rata harga beras medium secara nasional mencapai Rp13.716 per kilogram di tingkat konsumen.

Secara khusus, rata-rata harga aneka beras di tingkat masih melonjak di zona 3, termasuk beras SPHP. Adapun, zona 3 terdiri atas Maluku dan Papua.

Dihubungi terpisah, pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menjelaskan bahwa tingginya harga beras di tingkat konsumen tak terlepas dari mahalnya ongkos produksi di sektor hulu.

“Kalau dari sisi harga beras, ini [harga beras] di konsumen naik karena ada penyesuaian dari sisi bahan bakunya, yaitu penyesuaian harga gabah,” ujar Eliza kepada Bisnis, Senin (20/10/2025).

Eliza menyebut bahwa kebijakan gabah kering panen (GKP) menjadi Rp6.500 per kilogram akan menguntungkan para petani. Alhasil, kebijakan ini berdampak pada membaiknya nilai tukar petani pangan.

Meski begitu, Eliza menilai, perlu ada keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen masih menjadi tantangan besar, seiring adanya kebijakan kenaikan harga GKP.

Stok Beras Melimpah

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap bahwa stok CBP di gudang Perum Bulog telah mencapai 4,2 juta ton pada Juni 2025.

“Kita juga sekarang cadangan beras pemerintah di gudang Bulog mencapai 4,2 juta ton di bulan Juni 2025, juga tertinggi sepanjang sejarah NKRI,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (20/10/2025).

Kepala Negara RI itu juga menyebut Indonesia akan menuju swasembada pangan dalam waktu dekat dan hanya membutuhkan 1 tahun. Dia menyebut, capaian ini khususnya ditorehkan untuk swasembada beras seiring dengan melimpahnya produksi dan stok dalam negeri.

Awalnya, Prabowo menargetkan agar Indonesia dapat meraih swasembada beras dalam kurun 4 tahun atau pada 2028. Namun, dia meminta jajaran menterinya di Kabinet Merah Putih dan pihak terkait lainnya untuk mempercepat swasembada pangan agar tercapai dalam waktu singkat, yakni 1 tahun.

“Kita juga sekarang di bidang pangan, ini salah satu prestasi kita yang sangat melegakan kita. Saya memberi waktu 4 tahun untuk kita kembali swasembada [beras], ternyata tim pangan kita berhasil insyaallah swasembada dalam 1 tahun,” kata Prabowo.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyampaikan bahwa pada Oktober 2025, produksi beras nasional telah mencapai 31,04 juta ton sepanjang Januari—Oktober 2025. Dia mengeklaim angka ini merupakan produksi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Menurutnya, capaian ini merevisi target yang semula empat tahun swasembada pangan menjadi satu tahun.

“Ini adalah produksi tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Jadi ya boleh kita tegakkan kepala kita dengan penuh kehormatan. Saya kasih target 4 tahun, mereka hasilkan dalam 1 tahun [swasembada],” pungkasnya.

Jakarta: Selama satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, PT Pupuk Indonesia (Persero) terus memperkuat perannya dalam mendukung visi Asta Cita pemerintah di bidang swasembada pangan.

Berkat kebijakan strategis pemerintahan Prabowo-Gibran, berbagai terobosan dalam tata kelola pupuk berhasil terwujud, sehingga mampu memperkuat ketersediaan, keterjangkauan, serta efisiensi distribusi bagi petani di seluruh Indonesia.

“Atas dukungan penuh dari Bapak Presiden serta seluruh jajaran pemerintahan, tahun ini kita dapat menyaksikan berbagai langkah strategis yang menjadi tonggak baru bagi sektor pupuk nasional. Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tata kelola pupuk subsidi mengalami perubahan yang nyata,” ujar Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi dikutip Selasa, 21 Oktober 2025.

Salah satu terobosan penting yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah reformasi tata kelola pupuk subsidi melalui implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025. Melalui dua peraturan ini, pemerintah memangkas 145 regulasi terkait tata kelola pupuk subsidi, sehingga rantai distribusi menjadi lebih singkat dan efisien.

Kedua regulasi tersebut juga berhasil mendekatkan akses pupuk subsidi ke petani melalui kehadiran 4 titik serah, yaitu pengecer, koperasi, gapoktan dan pokdakan. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menempatkan efisiensi, akuntabilitas dan kesejahteraan petani sebagai prioritas utama dalam kebijakan pangan nasional.

“Pupuk Indonesia mengapresiasi penuh dukungan dan kebijakan pemerintah yang telah menghadirkan regulasi distribusi pupuk yang lebih akuntabel, efisien, dan berkeadilan bagi petani. Kami berkomitmen untuk mengimplementasikan seluruh kebijakan dan regulasi tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab, sebagai bagian dari memastikan ketersediaan pupuk dan upaya nyata mendukung terwujudnya kedaulatan serta ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan,” kata Rahmad.

Dukungan kebijakan dari pemerintah dan upaya Pupuk Indonesia telah membawa dampak signifikan terhadap percepatan distribusi pupuk subsidi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, penyaluran pupuk subsidi dapat dimulai tepat pada 1 Januari 2025. Penyaluran yang tepat waktu ini memastikan petani mendapatkan pupuk saat dibutuhkan.

Penyaluran Pupuk Subsidi

Kelancaran penyaluran pupuk subsidi tersebut juga terus berlanjut hingga kuartal IV 2025 ini. Hingga 19 Oktober 2025, Pupuk Indonesia berhasil menyalurkan pupuk subsidi sebanyak 6.143.650 ton atau sudah mencapai 64% dari total alokasi nasional sebesar 9,55 juta ton. Capaian tersebut apabila dibandingkan dengan capaian untuk periode yang sama di tahun 2024 meningkat 10% sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian periode yang sama di tahun 2023 meningkat hingga 23%.

Kelancaran penyaluran pupuk subsidi dan berbagai kebijakan di sektor pangan lainnya pada akhirnya berhasil mendorong produktivitas pertanian nasional. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto, dalam Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, yang menyebut tahun 2025 sebagai tonggak sejarah baru bagi Indonesia. Produksi beras dan cadangan pangan nasional mencapai titik tertinggi dalam sejarah, menandai keberhasilan Indonesia tidak hanya mencapai swasembada pangan, tetapi juga mulai mengekspor beras ke berbagai negara.

Ke depan, Pupuk Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan pada pemerintah untuk mewujudkan visi swasembada pangan. Tidak hanya melalui penyaluran pupuk yang tepat sasaran tapi juga fokus memastikan ketersediaan pupuk subsidi hingga di gudang pengecer sehingga petani dapat dengan mudah melakukan penebusan utamanya pada musim tanam. Seluruh upaya ini menjadi wujud nyata dukungan Pupuk Indonesia dalam meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan.

“Pupuk Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional, baik melalui penyediaan pupuk berkualitas untuk menjaga kedaulatan pangan Indonesia,” tutup Rahmad.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengklaim dalam kurun waktu 1 tahun pertama pemerintahan Prabowo—Gibran, pihaknya telah meningkatkan konektivitas pada sektor transportasi darat, laut, kereta, maupun udara.

Dudy menekankan bahwa konektivitas dan keselamatan merupakan kunci mewujudkan sistem transportasi yang andal, efisien, serta berkeadilan.

"Konektivitas dan keselamatan pada sektor transportasi memiliki efek ganda yang besar bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, terbukanya peluang usaha, serta berkurangnya kesenjangan antarwilayah,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Selasa (21/10/2025).

Lantas, apa saja yang sudah dilakukan Kemenhub selama setahun ini?

Secara umum, Dudy menuturkan bahwa seluruh layanan transportasi dilakukan dengan penuh keselamatan. Hal itu terbukti saat pelaksanaan Natal 2024, tahun baru 2025, serta Idulfitri 2025, yang mana pada waktu tersebut mobilitas masyarakat meningkat.

Berdasarkan data Integrated Road Safety Management System (IRSMS) Korlantas Polri, saat pelaksanaan Nataru 2024/2025 pada 18 Desember 2024 (H-7) s.d. 5 Januari 2025 (H+11), terdapat sebanyak 3.434 kecelakaan.

Angka kecelakaan tersebut mengalami penurunan sebesar 13,96% dibandingkan dengan Nataru 2023/2024 sebanyak 3.991 kecelakaan. Sementara itu, pada Lebaran 2025, Kakorlantas menyatakan, selama periode 23 Maret hingga 2 April 2025, jumlah kecelakaan turun dari 2.152 kasus menjadi 1.477 kasus, atau turun sebesar 31,37%.

Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan selama mudik juga berkurang drastis, dari 324 korban pada 2024 menjadi 223 korban pada 2025, yang berarti turun 32%.

Capaian Berbagai Transportasi

Pada transportasi darat, Kemenhub telah melaksanakan angkutan lintas batas negara, subsidi angkutan orang, barang, dan penyeberangan, serta modernisasi layanan angkutan perkotaan.

Terdapat pula layanan perintis yang menjangkau kurang lebih 75% daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Hasil survei triwulan II/2025 menyatakan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi darat sebesar 96,01%.

Tak hanya mobilitas orang, Kemenhub juga ingin memastikan mobilitas barang juga berkeselamatan, khususnya truk over dimension over loading (ODOL), yang bakal sesegera mungkin dilakukan.

“Semakin kita mengundur maka kita akan memberikan peluang terjadinya kecelakaan yang lebih banyak. Lebih cepat lebih baik supaya tidak ada korban-korban lagi yang timbul berkaitan dengan ODOL,” kata Dudy.

Pada sektor transportasi laut, sejumlah program telah dilakukan antara lain layanan kapal perintis penumpang dan barang, penyelenggaraan public service obligation (PSO) bidang angkutan laut, layanan rede transport, serta layanan kapal khusus ternak.

Saat ini terdapat 107 trayek kapal perintis dengan kapasitas 38.604 penumpang dan 16.753 ton barang, 26 kapal PSO, 18 trayek kapal rede, 39 kapal angkutan laut perintis barang, serta 6 trayek kapal ternak dengan 6 unit armada yang masing-masing berkapasitas 500 ekor.

Kemenhub juga memperkuat layanan tol laut dan pelayaran perintis. Hingga September 2025, program Tol Laut telah melakukan 523 voyage dan melayani 104 pelabuhan dari barat sampai timur Indonesia.

Pada sektor transportasi udara, pengembangan dilakukan melalui layanan penerbangan perintis dan jembatan udara. Saat ini, terdapat 266 rute perintis penumpang, 46 rute perintis kargo, serta 1 rute subsidi udara kargo.

Kemudian, pada sektor udara dilakukan juga penetapan 36 bandara umum sebagai bandara internasional. Pada Januari–Agustus 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penumpang internasional mencapai kurang lebih 13,5 juta.

Angka ini naik 9,54% dibanding periode yang sama pada 2024. Dengan status internasional, pembangunan menjadi lebih merata, konektivitas global menguat, serta bandara akan menjadi simpul perdagangan, pariwisata, investasi, juga pendukung pertahanan negara.

Meski sejumlah capaian telah diraih, tantangan memperkuat konektivitas antardaerah dan menjaga keselamatan di semua moda transportasi masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah ke depan.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat Djoko Setijowarno menuturkan bahwa kunci konektivitas maupun integrasi transportasi adalah kualitas dari transportasi umum. Sepanjang belum mumpuni, integrasi pun sulit dilakukan.

“Selama kualitas transportasi jelek, apa yang mau diintegrasikan? Kalau konektivitas oke, jaringan jalannya koneksi kan sudah ada, tetapi integrasinya enggak ada,” tuturnya, Minggu (19/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Penambahan kapasitas kilang minyak menjadi suatu keniscayaan untuk mewujudkan visi kedaulatan energi yang acap kali disuarakan Presiden Prabowo Subianto selama 1 tahun menjabat. Proyek kilang dalam negeri pun terus dikebut meski masih menghadapi sejumlah tantangan.

Kilang minyak (oil refinery) menjadi penting dalam rantai industri energi dan petrokimia. Dia berfungsi mengolah minyak mentah (crude oil) menjadi berbagai produk turunan yang bernilai tinggi dan siap digunakan oleh industri maupun masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16/2025, terdapat enam proyek kilang yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN).

Enam proyek tersebut adalah Kilang Minyak Tuban (ekspansi); upgrading kilang-kilang existing/refinery development master plan (RDMP) di Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Riau, dan Sumatra Selatan; RDMP dan Industri Petrokimia Balongan.

Beberapa proyek tersebut sudah berjalan dan ada yang hampir rampung, salah satunya proyek RDMP Balikpapan yang akan menjadi kilang minyak terbesar di Indonesia.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menuturkan, Perseroan terus meningkatkan keandalan infrastruktur pengolahan dengan melakukan pengembangan kilang serta sarana dan fasilitas pendukungnya.

Berdasarkan catatan Pertamina, dalam masa 1 tahun pemerintahan Prabowo – Gibran, perusahaan pelat merah itu telah menyelesaikan pembangunan dua tangki minyak mentah raksasa di Lawe-Lawe. Tangki tersebut merupakan terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas masing-masing 1 juta barel.

Adapun, tangki Lawe-Lawe merupakan bagian dari proyek RDMP Balikpapan yang menaikkan kapasitas pengolahan Kilang Balikpapan menjadi 360.000 barel per hari (bph). Proyek RDMP Balikpapan juga akan mengoperasikan unit utama hasil proyek RDMP Balikpapan yaitu Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) pada akhir tahun ini.

Selain itu, Pertamina juga telah menyelesaikan pembangunan empat unit tangki baru di Kilang Balongan. Masing-masing tangki memiliki kapasitas 29.000 meter kubik. Penambahan total kapasitas penyimpanan ini memperkokoh peran Kilang Balongan dalam mengelola inventaris produk BBM.

Fadjar pun menyebut, proyek-proyek kilang Pertamina termasuk RDMP memberikan multiplier effect kepada ekonomi lokal. Ini khususnya dalam penyerapan tenaga kerja.

"Tentu dengan beberapa proyek RDMP kilang Pertamina, akan meningkatkan multiplier effect salah satunya telah menyerap puluhan ribu tenaga kerja lokal," jelas Fadjar kepada Bisnis, dikutip Senin (20/10/2025).

Di samping itu, dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam proyek tersebut tentu juga bisa menggerakkan industri lokal.

Selain kilang, Pertamina juga melakukan inisiatif pembangunan pipa minyak yang menghubungkan Kilang Balongan dengan Terminal BBM Plumpang. Pipa sepanjang 96 km ini akan menyalurkan sekitar 4,6 juta kiloliter BBM per tahun.

Hal ini khususnya untuk menjamin keandalan pasokan BBM ke wilayah Jawa Barat dan Jakarta, yang menyerap sekitar 30% konsumsi nasional.

Sebagai penunjang, Pertamina juga tengah membangun Pipa Distribusi Tegal-Cilacap sebagai jalur pemanfaatan gas bumi menuju Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap, Jawa Tengah.

Proyek yang digagas PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) itu merupakan sambungan atau cabang dari jalur transmisi gas utama seperti Pipa Transmisi Cirebon‑Semarang (Cisem) Tahap II. Pipa yang membentang sepanjang 130 km itu akan menyalurkan gas bumi ke kilang Cilacap agar kilang dapat menggunakan gas sebagai bahan baku.

Adapun, volume gas yang ditargetkan dialirkan ke Kilang Cilacap disebut mencapai 51 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd).

Urgensi Kilang Dalam Ketahanan Energi Nasional

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai kilang minyak memiliki peran penting dalam ketahanan energi nasional. Kendati demikian, industri kilang minyak di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan.

"Salah satunya dihadapkan pada pasar BBM nasional dengan kondisi regulated market, sebagian besar volume BBM yang diperdagangkan merupakan BBM subsidi atau BBM kompensasi," ucap Komaidi.

Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan industri kilang minyak di Indonesia relatif sulit untuk dapat memperoleh margin usaha yang wajar. Imbasnya, perkembangan industri kilang di Indonesia relatif lambat.

Komaidi mengatakan, kebutuhan anggaran investasi yang besar sementara margin yang diperoleh relatif belum kompetitif, menyebabkan industri kilang minyak tidak menjadi pilihan utama.

"Berdasarkan data, rata-rata pembangunan kilang minyak dengan kapasitas 100.000 barel per hari memerlukan investasi antara US$7,5 miliar – US$8 miliar atau sekitar Rp123 triliun – Rp132 triliun," imbuhnya.

Dia menuturkan, jika mengacu pada konsumsi BBM saat ini sekitar 1,6 juta barel per hari, Indonesia paling tidak harus memiliki kilang minyak dengan kapasitas sekitar 2 juta barel per hari demi menekan impor.

Menurut Komaidi, dengan kapasitas kilang minyak saat ini sekitar 1,14 juta barel per hari, Indonesia setidaknya memerlukan tambahan kapasitas sekitar 852.000 barel per hari atau setara dengan kebutuhan investasi sekitar Rp1.054 triliun hingga Rp1.125 triliun.

Terkait aspek teknologi dan keandalan kilang, Komaidi berpendapat kebijakan RDMP dan GRR untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produk yang selama ini sudah dilakukan Pertamina pada dasarnya telah tepat.

"Perkembangan teknologi dan keandalan kilang global tercatat terus meningkat. Sebagian besar Nelson Complexity Index [NCI] kilang global berada di atas 10 yang mencerminkan kilang-kilang tersebut memiliki tingkat kompleksitas dan teknologi yang tinggi," jelasnya.

Dia menambahkan bahwa kilang dengan NCI tinggi umumnya dilengkapi unit-unit canggih yang memungkinkan untuk mengadaptasi hasil produknya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pasar.

Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa peremajaan kilang minyak nasional, baik melalui GRR maupun RDMP, mendesak untuk segera dilakukan. Komaidi menegaskan, peremajaan tidak hanya penting untuk menambah kapasitas kilang, tetapi juga penting untuk meningkatkan kualitas produk hingga efisiensi biaya produksi.

Percepatan Proyek Kilang jadi Keniscayaan

Sementara itu, Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Abra Talattov menilai, peran Pertamina dalam mencapai kemandirian energi nasional sangat krusial, khususnya melalui peningkatan kapasitas kilang minyak domestik.

Namun, di tengah beban investasi besar dan tekanan reputasi, BUMN energi itu dihadapkan pada tantangan serius dalam menjaga kecepatan realisasi proyek strategis tersebut.

“Peran Pertamina untuk mendukung target swasembada energi ini sangat besar. Tantangannya juga besar, terutama bagaimana Pertamina dapat fokus meningkatkan produksi dan investasi, di tengah tekanan reputasi dan kebijakan yang berpotensi menimbulkan sentimen negatif,” ujar Abra.

Abra menekankan, Pertamina harus membuktikan kemajuan nyata dalam proyek-proyek kilang yang telah masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta peta jalan (roadmap) korporasi. Target penyelesaian kilang pada tahun ini atau 2026, menurutnya, harus dijaga agar tepat waktu dan siap beroperasi secara optimal.

“Jangan sampai proyek selesai secara fisik tapi terkendala operasional. Lebih penting lagi, jangan sampai kilang selesai tapi bahan baku minyak mentahnya masih bergantung pada impor,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa pengembangan kilang harus berjalan seiring dengan peningkatan produksi hulu migas dalam negeri. Tanpa jaminan pasokan minyak mentah domestik, pembangunan kilang tidak akan maksimal dalam menekan ketergantungan impor BBM.