Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggagalkan upaya penyeludupan produk garmen impor hingga mesin pembuat rokok melalui dua operasi penindakan yang dilakukan secara terpisah.

Produk impor ilegal itu diangkut dalam tiga kontainer dan dua truk yang hendak masuk ke Indonesia.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto mengatakan penindakan tersebut dilakukan di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, serta di ruas Tol Palembang-Lampung.

"Penindakan ini menyasar tiga kontainer yang tiba di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, pada hari Rabu 10 Desember 2025, serta dua truk bermuatan balpres di ruas Tol Palembang-Lampung pada hari Rabu 3 Desember 2025," ujar Nirwala dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta Timur, Kamis (11/12).

Nirwala menjelaskan penindakan pertama berupa tiga kontainer yang dibawa oleh KM Indah Costa. Kapal tersebut diketahui tiba di Pelabuhan Kijang, Kepulauan Riau dan diamankan di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta.

Menurutnya, dua kontainer berisi produk garmen ilegal, sedangkan satunya memuat mesin produksi rokok.

"Dalam pemeriksaan terhadap manifest, diketahui KM Indah Costa mengangkut 44 kontainer, di mana 13 di antaranya bermuatan barang. Dari 13 kontainer tersebut, petugas menemukan tiga kontainer dengan pemberitahuan barang campuran dan sajadah yang diduga atau terindikasi berisi barang ilegal," jelasnya.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menjelaskan satu mesin pembuat rokok tersebut mempunyai kemampuan menghasilkan 2.000 hingga 3.000 batang per menit. Ia menuturkan penerimaan cukai negara berpotensi menguap imbas produksi rokok tanpa cukai.

"Dengan satu mesin atau satu set mesin ini saja kita sudah bisa kehilangan penerimaan negara dengan produksi rokok tanpa cukai, yang kemampuan per menitnya bisa hampir 2.000 sampai 3.000 batang per menit," kata Djaka.

Bea Cukai juga menindak dua truk yang memuat garmen yang dikemas dalam bentuk ballpress di KM 116 Tol Palembang-Lambung.

Nirwala menjelaskan penindakan berawal dari informasi masyarakat terkait adanya pergerakan truk yang membawa ballpress yang diduga pakaian ilegal dari Jambi menuju Jakarta.

"Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Tim P2 (Direktorat Penindakan dan Penyidikan) Bea Cukai yang turut mendapat dukungan dari personel BAIS TNI dan berkoordinasi dengan kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat," jelas Nirwala.

Dalam proses pengawasan, pihaknya menemukan dua truk yang sedang berhenti di rest area dan mengangkut pakaian jadi baru berbagai merek. Pakaian jadi itu memuat label negara asal, yakni made in Tiongkok dan made in Bangladesh.

Nirwala menjelaskan kedua sopir truk tersebut mengaku hanya menjalankan perintah untuk membawa truk dari Suban, Jambi, menuju Jakarta.

"Keduanya menerima truk dalam keadaan kondisi sudah terisi penuh dengan muatan dan dilengkapi surat jalan. Sebagai tindak lanjut, kini kedua kendaraan tersebut dibawa ke kantor pusat untuk proses penelitian lebih lanjut," pungkasnya.

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka peluang untuk menyalurkan baju impor ilegal kepada para korban bencana.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto soal opsi penindakan terhadap pakaian impor ilegal yang disita hari ini, Kamis (11/12).

"Itu yang nanti bisa salah satunya. Karena kan kalau sesuai ketentuan, barang hasil penindakan itu akan menjadi barang milik negara," jawab Nirwala usai konferensi pers di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta Timur.

Ia lalu menyampaikan ketentuan tindak lanjut penindakan pakaian impor ilegal terbagi menjadi tiga opsi, yaitu memusnahkan barang, menghibahkan barang dengan tujuan tertentu atau melelang barang ilegal itu.

Meski begitu, ia menegaskan keputusan opsi tersebut ditentukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu.

"Tinggal nanti pemerintah putuskannya yang mana. Nanti dari teman-teman dari Dirjen Kekayaan Negara yang akan memutuskan," jelasnya.

Hari ini, DJBC menggagalkan masuknya barang impor ilegal melalui tiga kontainer dan dua truk. Nirwala mengatakan penindakan tersebut dilakukan di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta dan di ruas Tol Palembang-Lampung.

"Penindakan ini menyasar tiga kontainer yang tiba di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta pada hari Rabu 10 Desember 2025 serta dua truk bermuatan balpres di ruas Tol Palembang-Lampung pada hari Rabu 3 Desember 2025," ujar Nirwala dalam konferensi pers.

Bisnis.com, CIREBON- Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Cirebon mengagalkan upaya penyelundupan puluhan ribu pakaian olahraga impor ilegal terungkap saat di Pelabuhan Patimban, Subang, belum lama ini (30/11/2025).

Penindakan ini memotong jalur distribusi barang tanpa dokumen kepabeanan dengan nilai yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

Komandan Lanal Cirebon Letkol Laut (P) Faisal Yanova Tanjung di Cirebon menyampaikan tindakan cepat dilakukan setelah tim menerima informasi intelijen mengenai sebuah kendaraan yang dicurigai membawa muatan berisiko tinggi.

"Informasi tersebut mengarah pada sebuah truk dari kapal motor penumpang rute Pontianak–Patimban," kata Faisal, Selasa (2/12/2025).

Faisal mengatakan, operasi lapangan dimulai sekira pukul 04.00 WIB. Tim Lanal langsung membentuk penyekatan di akses keluar pelabuhan untuk mencegah kendaraan mencurigakan meninggalkan area.

Pada pukul 04.45 WIB, petugas menghentikan dan memeriksa truk berpelat F 8810 HL. Pemeriksaan menemukan tumpukan pakaian olahraga tanpa dokumen pengiriman maupun dokumen kepabeanan.

Faisal menyebutkan truk tersebut kemudian digiring ke Markas Komando Lanal Cirebon pukul 06.00 WIB untuk pemeriksaan lanjutan. Inventarisasi menunjukkan 41.280 potong pakaian berbagai merek dan jenis tersimpan di dalam bak kendaraan.

"Tim memperkirakan nilai total barang mencapai sekitar Rp6,1 miliar berdasarkan harga pasar rata-rata Rp150.000 per potong. Nilai potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp1,8 miliar," katanya.

Barang yang tersita terdiri atas celana panjang Spacewalk, joger Reytorrm, jaket olahraga anti-UV, serta jaket khusus wanita berhijab. Seluruh item diidentifikasi sebagai produk impor yang tidak disertai dokumen resmi.

Pemeriksaan awal terhadap sopir berinisial KS mengungkapkan muatan tersebut datang dari Pontianak. KS mengaku memperoleh pesanan angkut dari seorang pengurus ekspedisi berinisial GG.

Rencananya, barang dikirim ke sebuah gudang di kawasan Kosambi, Tangerang. Informasi yang diberikan GG memperkuat dugaan pelanggaran karena pakaian disebut berasal dari Malaysia dan masuk melalui jalur tikus perbatasan.

Muatan diturunkan di wilayah Sungai Ayak Satu, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, sebelum dikirim ke Pulau Jawa menggunakan kapal penumpang.

Faisal menilai pola seperti ini menjadi ancaman bagi keamanan maritim serta menimbulkan kerugian ekonomi. Ia menegaskan wilayah kerja Lanal Cirebon terus dipantau secara intensif untuk mencegah jalur gelap yang kerap dimanfaatkan jaringan penyelundupan.

Tim Lanal telah menyerahkan koordinasi lanjutan kepada Kantor Bea Cukai untuk proses hukum. Seluruh barang bukti serta sopir kini diamankan di Mako Lanal Cirebon.

Kasus ini masuk kategori tindak pidana kepabeanan berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dengan ancaman penjara satu hingga sepuluh tahun dan denda mulai dari Rp50 juta hingga Rp5 miliar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bakal mencacah baju impor ilegal yang diamankan negara, tidak lagi dimusnahkan dengan cara dibakar.

Ia menyebut pembakaran baju ilegal menghabiskan biaya yang tak sedikit, setidaknya pemerintah harus merogoh Rp12 juta per kontainer.

Karenanya, ia merasa dirugikan jika sistem pemusnahan tersebut terus dijalankan.

"Ini juga atas arahan Presiden (Prabowo Subianto), mesti dimanfaatkan, jangan dibakar begitu saja. Kita pikir-pikir gimana, 'Pak, boleh gak kita cacah ulang?', boleh katanya," jelas Purbaya dalam Media Briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (14/11).

"Jadi, kita ketemu dengan AGTI (Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia), menawarkan 'Bisa gak mereka mencacah ulang balpres itu?'. Nanti sebagian mereka pakai, sebagian dijual ke UMKM dengan harga murah. Mereka mau, ada beberapa pengusaha yang sudah siap," tegasnya.

Purbaya dan AGTI sudah bertemu di Kementerian Keuangan pada Selasa (4/11) lalu. Ia mengatakan Kemenkeu akan kembali bertemu dengan para pengusaha tekstil tersebut pekan depan.

Sang Bendahara Negara ingin ada keputusan resmi terkait implementasi pencacahan baju impor ilegal tersebut. Ia bahkan memerintahkan anak buahnya untuk segera mengeluarkan barang-barang sitaan yang ada di gudang.

Ia menjelaskan pencacahan itu bermanfaat karena bisa menjadi bahan baku untuk para pengusaha lokal. Di lain sisi, UMKM bisa mendapatkan bahan baku dengan biaya lebih murah.

"Saya juga sudah bicara dengan Menteri UMKM, Pak Maman (Abdurrahman), beliau setuju dengan kerja sama seperti ini. Karena yang tahu nama UMKM-nya kan beliau, kalau saya kan enggak tahu. Nanti distribusi UMKM-nya lewat pak menteri UMKM," tutur Purbaya.

Purbaya juga mengungkapkan alasan mengapa hanya menggandeng AGTI, padahal banyak asosiasi tekstil dan pakaian tekstil (TPT) di Indonesia. Ia menyebut eksekusi ini menyesuaikan dengan alat pencacah yang diklaim dimiliki para anggota AGTI.

Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu juga khawatir program ini tidak berjalan jika melibatkan terlalu banyak pihak.

Namun, Purbaya tak menutup pintu bagi para asosiasi tekstil yang sanggup membantu mencacah barang-barang impor ilegal tersebut. Sepengetahuan Purbaya, hanya ada 5 perusahaan yang memiliki teknologi pencacahan yang diperlukan.

"Saya pikir kalau AGTI sudah jalan, sudah cukup itu, nanti kan barangnya habis. Kan kita gak impor barang bekas terus-terusan. Begitu sudah habis, sudah selesai kan. Harusnya enggak lama habis itu (barang impor ilegal)," tegas sang menteri.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui, masih ada celah masuknya pakaian impor ilegal, termasuk pakaian bekas impor yang dilarang keras untuk diperdagangkan di dalam negeri. Ia menegaskan, aturan mengenai larangan impor pakaian bekas sebetulnya sudah final dan mengikat.

"Baju bekas selalu tidak boleh impor. Jadi regulasinya selalu tidak boleh impor," kata Airlangga kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

"Ya memang ada yang bocor-bocor. Nah yang bocor-bocor itu yang harus ditertibkan. Regulasinya sudah tidak boleh," tegasnya.

Ia menegaskan, pemerintah akan terus memperketat pengawasan terhadap peredaran barang-barang yang masuk secara ilegal, termasuk pakaian bekas maupun pakaian baru tanpa label merek dari luar negeri.

"Kalau tidak boleh kan sudah final dan binding (mengikat). Ya nanti kita lihat ya (soal serbuan pakaian baru impor tanpa label merek)," ucap dia.

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menambahkan, pihaknya terus memperkuat pengawasan terhadap arus masuk produk tekstil dan produk tekstil (TPT), termasuk pakaian jadi tanpa label merek.

"Ya nanti kita terus melakukan pengawasan," ujar Budi dalam kesempatan yang sama.

Budi menjelaskan, pengaturan mengenai impor TPT, termasuk pakaian jadi sudah diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Menurutnya, pengendalian impor tidak hanya berlaku untuk pakaian jadi, tetapi juga mencakup benang dan produk tekstil lainnya.

"Kalau itu kan sudah ada ketentuannya di kebijakan impor Permendag 17/2025 itu kan sudah," jelasnya.

Ia menegaskan, setiap impor produk TPT maupun pakaian jadi kini wajib disertai pertimbangan teknis dari kementerian terkait.

"Yang Permendag terakhir itu kan harus ada pertimbangan teknis dari kementerian lain. Kan sudah ada itu," kata Budi.

Tak hanya itu, Budi menyebut produk TPT termasuk pakaian jadi saat ini juga sudah dikenakan trade remedies seperti safeguards, sehingga kebijakan yang berlaku saat ini sudah cukup kuat untuk mengendalikan impor ilegal.

"Tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi kan sudah kena trade remedies. Jadi sudah cukup. Kalau namanya ilegal penyelundupan itu nggak ada kaitannya dengan kebijakan impor. Namanya penyelundupan kan berarti nggak ikut aturan kan," jelasnya.

Budi memastikan pemerintah akan terus memantau pergerakan barang-barang impor ilegal yang merugikan industri TPT nasional.

"Kalau kebijakan kita itu sudah cukup. Mereka itu kan masuk ilegal, kan berbeda," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana membeberkan modus baru masuknya pakaian jadi ilegal asal China yang kian marak di Indonesia. Ia mengungkapkan, praktik ilegal itu kini tidak hanya terjadi pada baju bekas, tetapi juga pakaian baru yang masuk dengan cara terselubung lewat skema importasi borongan atau mixed container.

Modus inilah yang kemudian menyebabkan barang-barang tersebut melenggang masuk ke Indonesia tanpa pemeriksaan ketat. Seperti, baju-baju impor asal China yang tanpa label merek, kemudian ditempeli label di dalam negeri. Praktik ini kemudian menyulitkan penelusuran asal usul barang/ baju impor tersebut.

"Secara ilegal ini bukan hanya baju bekas ya, tapi baju baru juga masuk secara ilegal. Karena modusnya melalui misalnya importasi borongan atau mixed container," ungkap Danang kepada CNBC Indonesia, Rabu (29/10/2025).

"Importasi borongan ini kan terdiri dari berbagai jenis produk, berbagai jenis HS code, yang akhirnya kemudian pengawas kita di pelabuhan, di bea cukai misalnya tidak bisa mengidentifikasi dengan jelas di dalam container yang campur itu ada baju baru, ada elektronik, ada household, ada peralatan-peralatan lain yang digabung ke situ kan," paparnya.

Menurutnya, cara ini membuat pengawasan di pelabuhan menjadi sangat sulit karena satu kontainer bisa berisi berbagai jenis barang, sehingga petugas sulit membedakan mana barang legal dan mana yang diselundupkan.

Danang menegaskan, praktik tersebut sudah lama terjadi, bahkan juga berkaitan dengan masuknya pakaian-pakaian jadi baru tanpa label merek dari China, yang baru diberi merek setelah sampai di Indonesia.

"Ini tuh praktik yang sering kita temui. Jadi banyak barang-barang baru dari China masuk Indonesia tanpa merek, kemudian importir di sini memasang brand di situ merek-merek," jelasnya.

Ia mengatakan, fenomena pakaian tanpa label merek sudah menjadi keluhan besar pelaku industri tekstil dalam tiga tahun terakhir. Barang-barang tersebut umumnya tidak mencantumkan merek maupun negara asal produksi, sehingga sulit dilacak.

"Kalau label 'made in' itu kan sangat jarang ya. Kalau praktik-praktik seperti itu kan mereka tidak mencantumkan nama merek asal negara, tidak mencantumkan. Nah salahnya di situ, sehingga kita juga tidak bisa melacak ini merek China dari mana, area mana, provinsi mana," ujarnya.

API, lanjut Danang, sudah sejak lama menyampaikan persoalan ini kepada pemerintah. Namun hingga kini belum terlihat upaya penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku impor ilegal tersebut.

"Iya, itu kan sudah kita laporkan sebenarnya ke Menteri Koperasi UKM ya waktu jaman masih Mas Teten ya. Cuman tindak lanjutnya memang kita belum tahu, apakah ada upaya keras terkait dengan penindakan penegakan hukum atau mengidentifikasi siapa importirnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Danang menyebut maraknya impor pakaian jadi, baik legal maupun ilegal, telah memukul keras industri garmen nasional.

"Itu sudah terbukti sangat menggerus, mengingat juga kemudian kita lihat hampir sebesar 58 atau 60-an perusahaan tekstil garmen jatuh dalam 3-4 tahun terakhir kan. Salah satu penyebabnya adalah liberalisasi impor itu yang dilakukan melalui berbagai kebijakan ya, termasuk misalnya Permendag 8/2024 itu," katanya.

Menurutnya, aturan yang longgar dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 8 tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, justru membuka celah bagi impor barang jadi tanpa batas.

"Kan diatur di Permendag 8/2024 bahwa importasi baju baru bisa dilakukan. Jadi itulah yang... apakah kita itu bisa sebut itu legal atau illegal, gimana ya kita menjawabnya ya, kalau pemerintah mengizinkan kan berarti legal," ujarnya.

Meski begitu, Danang mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai memperbaiki kebijakan impor tersebut melalui revisi ke Permendag 17/2025. Regulasi baru itu akan memperketat impor produk jadi, termasuk pakaian, meski baru akan berlaku pada Agustus tahun depan.

"Kita sih berharap dia peraturannya diperbaiki. Maka pada bulan Agustus 2025 kan pemerintah sudah melahirkan peraturan pengganti, Permendag 17/2025, di mana Permendag 17/2025 itu mulai mengetatkan lagi importasi produk barang yang sudah jadi. Tapi baru berlaku satu tahun setelah itu dikeluarkan, dari Agustus, ya berarti Agustus tahun depan," pungkas Danang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan merazia pakaian impor ilegal di pasar dalam upayanya memberantas barang ilegal di Indonesia.

Purbaya menjelaskan, pemberantasan pakaian impor ilegal akan dilakukan dengan memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk barang impor, seperti di pelabuhan.

"Saya nggak akan razia ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja," ujarnya saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Dia juga memastikan langkah tersebut tidak akan mengganggu usaha pedagang karena setelah tidak ada pakaian ilegal, mereka tetap bisa memperdagangkan produk dalam negeri.

Justru, upaya ini dilakukan pemerintah untuk memastikan keberlangsungan produk-produk dalam negeri agar tidak mati akibat gempuran produk-produk impor.

"Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produksi di dalam negeri lah. Masa kita melegalkan yang ilegal, sementara produksi di dalam negeri mati? Kan sama juga untungnya nanti didapat, kan mereka yang penting untung," ucapnya.

Dalam memberantas barang impor ilegal, Purbaya telah memiliki nama-nama importir yang selama ini kerap mengimpor pakaian secara ilegal.

Dia akan mengerahkan petugas dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di lapangan untuk melakukan penindakan sesuai hukum yang berlaku.

"Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya didenda, dipenjara juga, dan akan diblacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup," tegasnya.