Gerakan penetrasi pasar ini bertujuan untuk menekan laju inflasi daerah...

Lampung Selatan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian menggelar gerakan serentak penetrasi pasar murah sebagai langkah konkret mengendalikan inflasi daerah sekaligus menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan, Mirliansyah, di Kalianda Rabu mengatakan, gerakan penetrasi pasar ini difokuskan untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, terutama di tengah kelangkaan dan kenaikan harga Minyakita yang terjadi sejak Mei 2026.

“Gerakan penetrasi pasar ini bertujuan untuk menekan laju inflasi daerah, khususnya menyikapi kelangkaan dan kenaikan harga Minyakita yang terjadi sejak Mei 2026. Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” ujar Mirliansyah.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut juga merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Perum Bulog Wilayah Lampung, serta bidang perdagangan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

“Di Lampung Selatan sendiri, kegiatan penetrasi pasar dilaksanakan di tiga lokasi, yakni Pasar Kalianda, Pasar Sidomulyo, dan Pasar Katibung. Pelaksanaan di Pasar Kalianda berlangsung pada 9-10 Juni 2026, kemudian dilanjutkan di Pasar Sidomulyo pada pekan depan dan ditutup di Pasar Katibung pada akhir Juni 2026,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipatif apabila terdapat tambahan pasokan dari Bulog. Jika stok tersedia, kegiatan serupa akan diperluas ke Pasar Bakauheni guna menjawab laporan kekosongan stok Minyakita yang sempat terjadi di wilayah tersebut.

“Masyarakat dapat membeli sejumlah komoditas strategis dengan harga lebih terjangkau, yakni beras SPHP kemasan 5 kilogram seharga Rp60.000, gula pasir Rp17.500 per kilogram, serta Minyakita kemasan 2 liter seharga Rp31.000. Khusus pembelian Minyakita, warga diwajibkan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena jumlah stok yang tersedia masih terbatas,” ucapnya.

Dia menerangkan, tingginya respons masyarakat menjadi indikator bahwa program tersebut memberikan manfaat nyata bagi warga, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

“Harapan kami, gerakan penetrasi pasar ini dapat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang stabil serta mencegah terjadinya lonjakan harga, khususnya untuk komoditas minyak goreng, beras, dan gula,” katanya.

Untuk memastikan informasi kegiatan menjangkau masyarakat secara luas, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan menggandeng camat, lurah, kepala desa, serta pengelola pasar dalam melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Melalui gerakan penetrasi pasar ini, Pemkab Lampung Selatan berharap stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, dan upaya pengendalian inflasi daerah dapat berjalan lebih efektif.

Pewarta: Riadi Gunawan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong penguatan transportasi massal perkotaan guna menekan biaya subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga Rp300 triliun per tahun sekaligus mengurangi kemacetan, polusi, dan tingginya biaya mobilitas masyarakat.

"Saat ini biaya transportasi menghabiskan hingga 30-40 persen pendapatan masyarakat dan sektor ini juga menyerap 90 persen dari subsidi BBM senilai Rp300 triliun per tahun," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Menurut Aan, ketidakseimbangan itu menyebabkan masalah, mulai dari semakin lamanya waktu perjalanan, kerugian akibat kemacetan, polusi udara, hingga kesulitan masyarakat mengakses pendidikan dan pekerjaan.

Guna mengatasi masalah tersebut, pemerintah terus mengembangkan Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP) di 20 kota utama sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Meski begitu, Aan tidak merinci ke-20 kota tersebut.

Ia mengatakan, program itu bertujuan untuk mengurangi durasi perjalanan, meningkatkan aksesibilitas, dan mengoptimalkan peran kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

“Pengembangan AUMP memerlukan perencanaan terintegrasi, kerja sama pendanaan antara pusat dan daerah, serta tata kelola yang kuat. Sehingga diharapkan dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan, adil, dan efisien,” kata Aan.

Oleh karena itu, sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap digitalisasi layanan transportasi daerah, Kemenhub juga menyediakan aplikasi Mitra Darat untuk membantu operator meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan terukur.

Di samping itu, dukungan juga diberikan melalui situs resmi Teman Bus, aplikasi pengelolaan operasional buy the service (BTS), executive dashboard untuk pemantauan laporan operasional, digital checker app untuk mengawasi pelaksanaan standar pelayanan minimal oleh operator bus, dan checker web untuk melihat pencapaian standar pelayanan minimal.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengapresiasi komitmen pemerintah daerah, salah satunya Kota Batam dalam mengoptimalisasi layanan bus Trans Batam melalui penambahan jumlah armada pada tahun 2026.

Hal itu dinilai sebagai langkah strategis dalam menghadirkan transportasi publik yang modern dan terintegrasi untuk mendukung mobilitas masyarakat.

Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) melalui skema BTS itu, kata, adalah langkah strategis untuk mewujudkan mobilitas kota yang tertib, produktif, dan berkelanjutan.

"Kami melihat penguatan Trans Batam dilakukan konsisten, penambahan armadanya bertahap sejak 2024 hingga penambahan 19 unit di tahun 2026,” ucapnya.

Sejak tahun 2024, Pemkot Batam telah menghadirkan 20 unit bus Trans Batam, kemudian menambah armada sebanyak 13 unit di tahun 2025, dan kembali menambah 19 unit bus pada 2026 sehingga total armada BTS yang beroperasi mencapai 52 unit.

Seluruh armada siap mengoptimalkan pelayanan di lima koridor strategis menuju Batam Centre yakni Sekupang, Tanjung Uncang, Jodoh, Tanjung Piayu, dan Nongsa.

"Kami juga mengapresiasi penerapan sistem pembayaran non-tunai serta integrasi antarmoda Trans Batam, termasuk konektivitasnya menuju Bandara Hang Nadim,” jelas Aan.

Lebih lanjut, Ia menilai penguatan layanan transportasi publik melalui pengembangan BRT ini menjadi bagian penting untuk mendukung efisiensi mobilitas masyarakat.

"Jika tersedia transportasi publik yang efisien maka dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat akibat tingginya biaya transportasi dan kemacetan serta menjadi upaya mencegah krisis energi," kata Aan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kondisi ini memberikan gambaran bahwa swasembada kedelai harus dilakukan secara bertahap, terukur dan masif melalui perluasan lahan tanam kedelai di wilayah potensial

Nganjuk (ANTARA) - Jajaran TNI ikut serta mendukung program peningkatan produksi pangan nasional termasuk kedelai, sehingga Indonesia bisa menekan impor kedelai dan bisa menjadi negara dengan swasembada kedelai.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan peningkatan produksi pangan terutama produksi kedelai harus mendapatkan dukungan banyak pihak karena Indonesia masih menghadapi ketergantungan impor kedelai.

"Volume impor kedelai mencapai 2,65 juta ton sepanjang tahun 2025. Amerika Serikat menjadi pemasok terbanyak karena mungkin Amerika Serikat kan tidak makan kedelai, makannya gandum," katanya dalam acara panen raya kedelai di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Kamis.

Ia menambahkan hingga kini Indonesia masih sebagai negara dengan impor terbanyak sebesar 2,21 juta ton dengan persentase 86,55 persen dari total volume impor dan nilai impor sebesar Rp21,2 triliun.

Menurut dia, kegiatan panen raya ini memiliki nilai strategis dengan tujuan agar ketergantungan impor dapat dikurangi secara bertahap.

Untuk program penanaman kedelai di Kabupaten Nganjuk dilaksanakan di tiga kecamatan dengan total luas lahan 2.300 hektare dan estimasi hasil 3.400 ton yakni di Kecamatan Rejoso seluas 1.110 hektare dengan estimasi hasil 1.665 ton sampai dengan 1.887 ton.

Kemudian Kecamatan Bagor seluas 510 hektare dengan estimasi hasil 765 ton sampai dengan 867 ton. Kemudian Kecamatan Wilangan seluas 380 hektare dengan estimasi hasil 570 ton sampai 646 ton.

Untuk di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, luas lahan kedelai yang dilakukan panen raya mencapai 100 hektare. Sedangkan secara total area tanaman kedelai di Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, mencapai 400 hektare.

Kegiatan penanaman kedelai ini, kata dia, menggunakan varietas unggul lokal asal Jawa Tengah, yang memiliki produktivitas tinggi dan umur panennya sangat cepat.

Ia pun menambahkan, kebutuhan impor pada tahun 2025 mencapai 2,67 juta ton, sehingga untuk menghentikan impor kedelai diperlukan tambahan produk kedelai nasional minimal 2,67 ton.

Untuk panen di Nganjuk, estimasi hasil panen sebesar 1,5 ton sampai 1,7 ton per hektare bahkan lebih. Sehingga dibutuhkan tambahan 1,53 hektare sampai dengan 1,73 hektare lahan panen kedelai secara nasional untuk swasembada kedelai.

"Kondisi ini memberikan gambaran bahwa swasembada kedelai harus dilakukan secara bertahap, terukur dan masif melalui perluasan lahan tanam kedelai di wilayah potensial," kata dia.

Pihaknya berencana mendukung untuk pemanfaatan lahan-lahan tidur yang ada di TNI atau punya desa kemudian penggunaan benih yang unggul.

Selain itu, juga dilakukan perbaikan sistem irigasi dan drainase. TNI akan ikut membantu mekanisasi tanam, pemeliharaan dan panen.

Ia menambahkan jaminan serapan hasil panen dengan harga yang menguntungkan petani juga dibutuhkan dan Bulog bisa terlibat untuk ikut serta mendukung pembelian kedelai dari petani.

Panglima juga berharap berharap kegiatan penanaman kedelai ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial tetapi menjadi model gerakan nyata yang dapat direplikasikan di berbagai wilayah di Indonesia termasuk lahan-lahan potensial milik TNI, pemerintah daerah dan masyarakat.

Pihaknya juga mengapresiasi sinergi yang terjalin antara TNI, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, petani, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat.

"Jadikan panen raya ini sebagai momentum untuk memperkuat kemandirian pangan nasional," kata dia.

Hadir pula dalam kegiatan itu, Panglima TNI dan jajarannya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), jajaran Pemprov Jatim, Pemkab Nganjuk dan tamu undangan lainnya.

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Indonesia sebetulnya mampu untuk tidak melakukan impor LPG (liquefied petroleum gas) apabila CNG (Compressed Natural Gas atau Gas Alam Terkompresi) sudah bisa digunakan masyarakat. Bahlil mengatakan, saat ini Pemerintah tengah melakukan pengujian terhadap penggunaan CNG untuk masyarakat luas.

Produk inilah yang rencananya akan menggantikan penggunaan LPG apabila hasil pengujian terbukti aman untuk dijadikan ukuran 3 Kg seperti LPG. Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut, cadangan CNG di Indonesia cukup melimpah.

Namun teknologi pengolahan agar sumber daya alam tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas masih menjadi kendala. Sehingga impor LPG untuk memenuhi permintaan masyarakat masih dilakukan hingga saat ini.

Bahlil Blak-blakan Negosiasi Pembelian LPG dari Rusia Masih Alot



"Kalau tabungnya sudah prudent, kalau sudah diuji oleh Lemigas (Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi), selesai aspek keselamatannya, mau berapapun itu (kebutuhan gas nasional), Indonesia pasti ada. Karena gas kita kan over supply," ujar Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Rabu (6/5/2026).

Sehingga menurut Bahlil apabila CNG sudah mampu tersedia dalam ukuran 3 Kg dan di jual dengan harga subsidi, maka Indonesia tidak perlu lagi melakukan impor LPG. Sebab produk CNG masih tersedia untuk ukuran 20 Kg dan masih lebih banyak digunakan untuk kebutuhan industri.

"Kau pintar sekali (Indonesia bisa stop impor LPG jika sudah menggunakan CNG)," kata Bahlil.

Pangkas Beban Fiskal, Konversi LPG ke CNG Digadang-gadang Bisa Hemat Rp137 Triliun



Bahlil mengatakan, arahan Presiden Prabowo agar sumber daya alam seperti CNG agar sebesar-besarnya diperuntukkan bagi masyarakat. Pemerintah juga siap untuk memberikan subsidi agar membentuk harga yang terjangkau bagi masyarakat.

"Arahan Bapak Presiden, baik itu CNG maupun LPG akan selalu mengedepankan untuk membantu rakyat yang memang harus kita bantu," tambahnya.

Sekedar informasi tambahan, konsumsi LPG nasional saat ini mencapai 8,6 juta ton per tahun. Dari angka tersebut, hanya 1,6-1,7 juta ton yang diproduksi dalam negeri dan selebihnya dipenuhi dari impor.

Bahan baku CNG dapat dipenuhi dari industri dalam negeri, yakni dari gas cair C1 dan C2 yang kemudian dipadatkan (compress) hingga mencapai tekanan tertentu. Adapun gas cair C1-C2 adalah gas alam (natural gas) yang didominasi oleh komponen metana (C1) dan etana (C2) yang telah dicairkan untuk mempermudah penyimpanan dan transportasi.

JAKARTA, iNews.id - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi mengatakan arus dana asing keluar (capital outflow) dari pasar modal Indonesia saat ini terjadi karena faktor eksternal, khususnya kondisi geopolitik dan geoekonomi global, dibandingkan dengan fundamental ekonomi domestik.

Friderica menjelaskan ketidakpastian global, termasuk kebijakan suku bunga tinggi yang dipertahankan lebih lama oleh Federal Reserve, menjadi salah satu pemicu utama keluarnya dana asing dari berbagai pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

"Kalau teman-teman lihat terjadi (outflow) karena memang saat ini kondisi dari faktor geopolitik dan geoekonomi secara global. Namun selama kita yakini fundamental kita baik ya kita harapkan ini akan bisa berbalik," ujarnya di Istana Negara Jakarta dikutip Rabu (6/4/2026).

Namun, OJK memastikan telah melakukan berbagai pembenahan untuk meningkatkan daya tarik pasar modal Indonesia di mata investor global. Langkah tersebut mencakup peningkatan transparansi data investor, termasuk pembukaan informasi pemegang saham di atas 1 persen, pengungkapan Ultimate Beneficial Owner, serta penyajian data yang lebih rinci dari sebelumnya.

Baca Juga

OJK Kantongi Nama Calon Direksi BEI jelang RUPS Juni, Siapa Saja?

Selain itu, pihaknya juga mendorong peningkatan likuiditas melalui kebijakan free float minimum di atas 15 persen. Upaya ini dilakukan untuk memperdalam pasar sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap tata kelola pasar modal Indonesia.

Sementara itu, kata Friderica, perbaikan yang dilakukan otoritas juga merupakan respons terhadap perhatian dari lembaga indeks global seperti MSCI. Menurutnya, sejumlah kebijakan tersebut dapat menimbulkan dampak jangka pendek, termasuk potensi penyesuaian (rebalancing) dalam indeks MSCI.

Baca Juga

SLIK di Bawah Rp1 Juta Bisa Ajukan KPR Subsidi, OJK: Penilaian Tetap di Bank

"Ini mungkin memberikan dampak sementara, semacam short-term pain. Tapi ke depan, fundamental pasar kita akan semakin kuat," katanya

Di sisi lain, OJK melihat ketahanan pasar mulai meningkat seiring peran investor domestik yang kian besar. Dalam satu tahun terakhir, jumlah investor pasar modal Indonesia tercatat bertambah sekitar 5 juta single investor identification (SID).

Editor: Puti Aini Yasmin

SOLO - PT Dexa Medica kembali menggelar program Cek Segitiga berupa cek kesehatan gratis . Kegiatan yang diikuti lebih dari 1.000 warga ini digelar di Stadion Manahan, Solo, Minggu (19/4/2026).

Tinggi antusiasme warga menegaskan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat, termasuk generasi muda melakukan deteksi dini melalui pemeriksaan tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol sebagai langkah awal menjaga kesehatan. Berdasarkan hasil skrining, ditemukan bahwa sebagian peserta memiliki kadar kolesterol dan tekanan darah yang perlu menjadi perhatian. Punya Kolesterol Tinggi? Hindari 5 Sarapan Ini Agar Jantung Tetap Sehat

Sebanyak 35,6% memiliki kadar kolesterol di atas 199 mg/dL, 31,5% terdeteksi tekanan darah tinggi,

dan 7,5% memiliki kadar gula darah sewaktu di atas 200 mg/dL. Dokter Umum dari RS Panti Waluyo Surakarta, dr. Felix Juan Yu, mengungkapkan pola makan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut.

“Kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi lemak seperti makanan bersantan, gorengan, kerupuk, hingga makanan dengan kandungan mentega tinggi berkontribusi pada peningkatan kolesterol. Selain itu, konsumsi makanan tinggi garam dan penyedap juga memicu naiknya tekanan darah,” katanya.

Ia menambahkan, penting bagi masyarakat untuk mulai menerapkan pola hidup sehat secara konsisten, seperti mengatur pola makan, mengurangi konsumsi lemak jenuh dan garam, serta rutin berolahraga. Pemeriksaan kesehatan secara berkala, minimal setiap enam bulan hingga satu tahun sekali, juga disarankan untuk memantau kondisi tubuh secara menyeluruh.

District Sales Manager OGB Yogyakarta, Wintoro Nur mengatakan, program ini telah digelar dua kali di Solo dan menunjukkan peningkatan partisipasi yang signifikan. “Antusiasme masyarakat sangat tinggi. Jika sebelumnya didominasi peserta usia lanjut, kini semakin banyak anak muda yang ikut. Ini menunjukkan kesadaran kesehatan mulai tumbuh,” ujarnya.

Wintoro menambahkan, program Cek Segitiga tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana edukasi yang efektif untuk mendorong perubahan gaya hidup. Ke depan, Dexa Medica berencana untuk menghadirkan layanan yang lebih berkualitas dengan terus mengembangkan program ini melalui berbagai kegiatan tambahan yang lebih edukatif.

Salah satu peserta, Heppy mengungkapkan kegiatan ini sangat membantu masyarakat. “Kami sekeluarga merasa terbantu. Pelayanannya baik, petugasnya ramah, dan ada konsultasi yang membuat kami lebih paham kondisi kesehatan,” katanya. Cek Kesehatan Gratis di Karawang, Dexa Medica Deteksi Risiko Tinggi Penyakit Kronis

Peserta lainnya, Maulana, mengaku mendapatkan pengalaman yang berkesan dan menjadi lebih termotivasi untuk menjaga kesehatan. “Awalnya deg-degan melihat hasilnya, ternyata tensi saya cukup tinggi. Dari sini saya jadi ingin lebih rutin berolahraga agar bisa menurunkannya,” ujarnya.

Melalui program Cek Segitiga, Dexa Medica terus menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan. Sekaligus mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini penyakit kronis hipertensi, diabetes, dan kolesterol.

Jakarta (ANTARA) - Tekanan ekonomi global yang semakin kompleks, mulai dari perlambatan ekonomi dunia, fragmentasi geopolitik, hingga perang dagang yang belum sepenuhnya mereda, telah menciptakan dinamika baru dalam pengelolaan penerimaan negara.

Bagi negara berkembang, seperti Indonesia, tantangan tersebut tidak hanya datang dari sisi eksternal, tetapi juga dari praktik-praktik penghindaran pajak lintas negara yang semakin canggih.

Dalam hal ini praktik yang penting untuk diwaspadai bagi Indonesia adalah keberadaan skema dan celah untuk meminimalkan beban pajak secara agresif, sehingga menggerus basis pajak negara berkembang, atau dikenal dengan istilah base erosion and profit shifting (BEPS) dan menjadi tantangan serius dalam menjaga kedaulatan fiskal.

Dengan tax ratio yang masih relatif rendah dan tax gap yang besar, setiap praktik penghindaran pajak lintas negara akan memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan negara dalam membiayai pembangunan.

Istilah BEPS dipopulerkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 2012 untuk menggambarkan strategi perusahaan memindahkan laba ke yurisdiksi bertarif pajak rendah atau tanpa pajak guna mengurangi kewajiban pajak secara global. Secara global, OECD memperkirakan praktik BEPS menyebabkan kehilangan penerimaan pajak sebesar 100–240 miliar dolar AS per tahun atau sekitar 4–10 persen dari total penerimaan pajak global.

Keterkaitan Praktik BEPS dengan tekanan global, saat ini menjadi semakin relevan dan strategis. Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia mulai dari perlambatan pertumbuhan, tingginya suku bunga global, hingga eskalasi geopolitik, seperti konflik di Timur Tengah, maka perusahaan multinasional menghadapi tekanan besar untuk menjaga profitabilitas. Dalam situasi ini, strategi efisiensi tidak lagi hanya menyasar operasional, tetapi juga merambah agresivitas dalam perencanaan pajak lintas negara.

Skema dan celah

Di tengah tekanan global yang semakin kompleks, praktik BEPS tidak hanya bertahan, tetapi justru berevolusi menjadi lebih adaptif dan sulit dideteksi. Perusahaan multinasional memanfaatkan kombinasi skema teknis dan celah regulasi lintas negara untuk menjaga profitabilitas di tengah perlambatan ekonomi, volatilitas energi, dan ketidakpastian geopolitik.

Salah satu skema paling umum adalah profit shifting melalui transfer pricing. Perusahaan mengatur harga transaksi antar-entitas dalam grup untuk memindahkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif rendah. Misalnya, entitas di Indonesia dibebani biaya tinggi atas lisensi, jasa manajemen, atau pembelian barang dari afiliasi di yurisdiksi pajak rendah, sehingga laba kena pajak di dalam negeri menjadi kecil.

Selain itu, terdapat skema strategic placement of intangible assets. Aset tidak berwujud, seperti paten, algoritma, dan merek dagang, ditempatkan di negara dengan tarif pajak rendah. Entitas di negara pasar, seperti Indonesia, kemudian membayar royalti yang besar, sehingga laba secara sistematis dipindahkan ke luar negeri.

Skema lain yang juga marak adalah thin capitalization, yaitu pembiayaan perusahaan melalui utang berlebihan dari afiliasi luar negeri. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi laba kena pajak melalui pembayaran bunga yang tinggi.

Tidak kalah penting, praktik treaty shopping juga menjadi bagian dari strategi BEPS. Perusahaan memanfaatkan jaringan perjanjian pajak untuk mendapatkan tarif pajak lebih rendah dengan mendirikan entitas perantara di negara tertentu yang memiliki perjanjian menguntungkan.

Menurut OECD, berbagai skema ini secara agregat menyebabkan kehilangan penerimaan pajak global, hingga 100–240 miliar dolar AS per tahun, angka yang semakin signifikan ketika tekanan ekonomi global meningkat.

Selanjutnya, di balik skema tersebut terdapat sejumlah celah yang kerap dimanfaatkan. Pertama, perbedaan aturan pajak antarnegara. Perbedaan perlakuan atas suatu instrumen keuangan atau entitas dapat menciptakan situasi di mana penghasilan tidak dikenakan pajak di dua yurisdiksi sekaligus.

Kedua, keterbatasan definisi permanent establishment (bentuk usaha tetap/BUT) menjadi celah krusial di era ekonomi digital karena kerangka perpajakan internasional masih bertumpu pada kehadiran fisik. Banyak perusahaan, khususnya platform digital, mampu meraup nilai ekonomi besar dari suatu negara hanya melalui interaksi pengguna, data, dan transaksi daring, tanpa kantor, aset, atau karyawan yang signifikan secara lokal. Akibatnya, negara pasar, seperti Indonesia, kesulitan menetapkan hak pemajakan secara optimal, karena secara formal entitas tersebut tidak memenuhi kriteria.

Ketiga, lemahnya pertukaran informasi dan keterbatasan data lintas negara masih menjadi hambatan serius dalam mengatasi praktik BEPS. Meski inisiatif, seperti Automatic Exchange of Information (AEOI), telah digagas secara global, implementasinya belum merata dan sering terkendala kualitas data, perbedaan standar pelaporan, serta keterbatasan kapasitas administrasi di banyak negara berkembang.

Akibatnya, otoritas pajak kerap menghadapi blind spot dalam melacak aliran dana, kepemilikan aset, dan struktur perusahaan multinasional yang tersebar di berbagai yurisdiksi.

Keempat, keberadaan yurisdiksi tax haven menjadi episentrum dari praktik penghindaran pajak global yang semakin agresif. Negara atau wilayah ini secara sengaja menawarkan tarif pajak sangat rendah, bahkan mendekati nol, dikombinasikan dengan rezim kerahasiaan finansial yang ketat, sehingga menjadi tempat ideal untuk “menyembunyikan” laba, tanpa aktivitas ekonomi yang sepadan.

Tekanan akibat perlambatan ekonomi dunia, tingginya suku bunga global, serta gejolak energi akibat konflik perang mendorong perusahaan untuk menjaga margin keuntungan dengan segala cara, termasuk optimalisasi pajak lintas negara. Kondisi ini tentunya menciptakan ketimpangan fiskal, ketika negara membutuhkan penerimaan lebih besar untuk menjaga stabilitas fiskal, praktik BEPS justru semakin menggerus potensi tersebut.

Penguatan strategi

Bagi Indonesia, momentum tekanan global justru harus dimaknai sebagai katalis untuk mempercepat reformasi perpajakan yang lebih dalam dan berbasis data. Penguatan untuk menghindari BEPS bukan lagi pilihan teknokratis, melainkan kebutuhan strategis untuk menjaga kedaulatan fiskal di tengah kompetisi global yang semakin ketat.

Salah satu penguatan kunci adalah Country-by-Country Reporting (CbCR). Melalui mekanisme ini, otoritas pajak memperoleh gambaran utuh mengenai distribusi laba, aktivitas ekonomi, dan pembayaran pajak dari suatu grup usaha multinasional di berbagai yurisdiksi. Dengan data ini, Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dapat mengidentifikasi pola profit shifting yang tidak wajar, misalnya ketika laba besar dilaporkan di negara dengan aktivitas ekonomi minimal.

Selanjutnya, penguatan exchange of information (pertukaran informasi perpajakan) menjadi fondasi penting dalam era ekonomi lintas batas. Melalui skema, seperti AEOI, Indonesia dapat mengakses data keuangan wajib pajak yang ditempatkan di luar negeri, termasuk rekening keuangan, kepemilikan aset, dan transaksi lintas yurisdiksi. Hal ini secara signifikan mempersempit ruang bagi praktik penghindaran pajak yang selama ini memanfaatkan kerahasiaan perbankan di yurisdiksi tertentu.

Kerja sama ini juga memungkinkan otoritas pajak untuk melakukan cross-check atas laporan wajib pajak domestik, dengan data global, sehingga meningkatkan akurasi dan kredibilitas pengawasan. Dalam konteks tekanan global, akses terhadap data ini menjadi semakin penting karena arus modal internasional cenderung lebih volatil dan kompleks.

Di sisi lain, penerapan prinsip substance over form menjadi kunci dalam menutup celah legalistik yang sering dimanfaatkan dalam praktik BEPS. Prinsip ini menekankan bahwa penilaian pajak tidak hanya didasarkan pada bentuk formal suatu transaksi, tetapi pada substansi ekonomi yang sebenarnya. Artinya, jika suatu transaksi atau struktur bisnis secara formal terlihat sah, tetapi secara substansi hanya bertujuan untuk menghindari pajak, maka otoritas pajak berhak untuk mengabaikan bentuk tersebut dan mengenakan pajak sesuai realitas ekonominya.

Lebih jauh, integrasi ketiga instrumen tersebut akan memperkuat kemampuan Indonesia dalam melakukan pengawasan berbasis risiko. Dengan dukungan sistem digital, seperti Coretax, analisis big data, dan kecerdasan buatan, otoritas pajak dapat mengidentifikasi anomali secara lebih cepat dan akurat, sekaligus meminimalkan ketergantungan pada pemeriksaan manual yang memakan waktu.

Pada akhirnya, penguatan strategi untuk menghindari BEPS bukan sekadar upaya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga langkah strategis untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Di tengah tekanan global yang semakin kompleks, kemampuan Indonesia dalam memanfaatkan instrumen-instrumen ini akan sangat menentukan seberapa kuat negara mampu menjaga basis pajaknya dari praktik penggerusan yang semakin canggih.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Selama lebih dari dua dekade, Indonesia mengelola ekonominya dengan satu senjata pamungkas, yakni disiplin fiskal. Selama itu pula kekuatan Indonesia bukan semata pada angka pertumbuhan, melainkan pada disiplin dan kredibilitas kebijakan.

Batas defisit fiskal 3 persen dari PDB bukan hanya menjadi ketentuan teknis, tetapi simbol komitmen bahwa negara ini tidak akan mengorbankan masa depan demi kenyamanan jangka pendek.

Disiplin inilah yang menjadi fondasi kepercayaan investor global dan menjaga peringkat investasi tetap berada pada level layak investasi sejak 2011.

Ketika lembaga pemeringkat global mulai menggeser outlook menjadi negatif, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar angka defisit, melainkan persepsi terhadap arah kebijakan itu sendiri.

Kepercayaan dalam ekonomi modern bekerja seperti udara yang tidak terlihat, tetapi menjadi syarat utama kehidupan. Kepercayaan dibangun perlahan melalui konsistensi, namun dapat runtuh hanya karena satu sinyal yang dianggap menyimpang.

Ketika istilah “berkurangnya prediktabilitas kebijakan” muncul dalam analisis lembaga internasional, itu adalah alarm yang jauh lebih serius daripada sekadar perlambatan ekonomi. Ini menandakan bahwa pasar mulai meragukan, bukan hanya hasil kebijakan, tetapi juga proses di baliknya.

Di saat yang sama, tekanan fiskal semakin terasa nyata. APBN 2026 dirancang dengan defisit yang masih berada di bawah ambang batas, namun ruang untuk kesalahan menjadi sangat sempit.

Program sosial berskala besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) mencerminkan komitmen kuat negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menuntut kapasitas fiskal yang tidak kecil.

Di sisi lain, rasio pajak yang masih rendah menunjukkan bahwa mesin penerimaan negara belum bekerja optimal. Ketika pengeluaran meningkat, sementara penerimaan tidak mengimbangi, ketidakseimbangan ini tidak hanya menjadi persoalan teknis, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan kebijakan itu sendiri.

Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya beban pembayaran utang. Ketika sebagian signifikan dari penerimaan negara harus dialokasikan untuk membayar bunga, ruang fiskal untuk pembangunan menjadi semakin terbatas.

Ini bukan sekadar isu ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, karena setiap rupiah yang digunakan untuk membayar utang adalah rupiah yang tidak digunakan untuk pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur.

Di tengah tekanan fiskal tersebut, dinamika nilai tukar rupiah menjadi indikator lain yang perlu dicermati. Pelemahan rupiah hingga mendekati level psikologis yang pernah dialami pada masa krisis 1998 bukan hanya soal fluktuasi pasar, tetapi juga soal memori bersama dan persepsi risiko.

Bagi investor, angka tersebut bukan sekadar kurs, melainkan sinyal tentang stabilitas makroekonomi dan kredibilitas kebijakan. Ketika independensi otoritas moneter mulai dipertanyakan, bahkan hanya dalam bentuk persepsi, pasar cenderung merespons secara cepat dan defensif.

Dinamika geopolitik

Hal yang menarik untuk dicermati adalah bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia, saat ini, tidak berdiri sendiri. Kondisi itu juga berkelindan dengan dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

Ketegangan perdagangan, perubahan arah kebijakan ekonomi negara besar, hingga fragmentasi ekonomi global menciptakan tekanan eksternal yang tidak mudah dikendalikan oleh satu negara saja.

Dalam konteks ini, Indonesia tidak hanya dituntut untuk menjaga stabilitas domestik, tetapi juga agar mampu membaca arah perubahan global dengan cermat.

Di sinilah pentingnya membedakan antara tantangan dan ancaman. Tantangan adalah sesuatu yang dapat direspons dengan kebijakan yang tepat, sementara ancaman muncul ketika respons tersebut tidak memadai.

Sejumlah analisis internasional menunjukkan bahwa risiko yang dihadapi Indonesia cenderung bersifat gradual, bukan ledakan mendadak.

Pelemahan rupiah yang bertahap, investasi yang mulai tertahan, hingga penurunan daya beli kelas menengah merupakan gejala yang jika tidak diantisipasi dapat berkembang menjadi tekanan yang lebih besar di masa depan.

Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa Indonesia bukanlah negara yang rapuh. Sejarah telah menunjukkan bahwa bangsa ini memiliki kapasitas adaptasi yang tinggi.

Krisis 1998, yang menjadi titik balik besar dalam perjalanan ekonomi dan politik Indonesia, justru melahirkan reformasi struktural yang memperkuat institusi dan tata kelola.

Pandemi global juga membuktikan bahwa dengan koordinasi yang baik, Indonesia mampu menjaga stabilitas di tengah tekanan yang luar biasa.

Kekuatan utama Indonesia terletak pada fondasi demokrasinya yang relatif kokoh dan kapasitas institusional yang terus berkembang. Kekuatan ini tidak boleh dianggap sebagai jaminan otomatis.

Resiliensi bukanlah alasan untuk lengah, melainkan modal untuk bertindak lebih bijak. Dalam konteks ini, yang dibutuhkan bukanlah kebijakan yang spektakuler, tetapi konsistensi dalam reformasi yang mendasar, yakni penyederhanaan regulasi, penegakan hukum yang adil, serta komunikasi kebijakan yang jelas dan dapat diprediksi.

Narasi optimisme

Di sisi lain, pendekatan pembangunan juga perlu terus diselaraskan antara tujuan jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang.

Program sosial yang ambisius harus diimbangi dengan strategi pembiayaan yang realistis. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus didukung oleh fondasi struktural yang kuat, bukan sekadar dorongan konsumsi atau ekspansi fiskal.

Lebih dari itu, penting untuk membangun kembali narasi optimisme yang berbasis pada realitas, bukan retorika. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa tantangan yang ada bukanlah tanda kegagalan, melainkan bagian dari proses menuju kematangan ekonomi.

Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik.

Pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh satu indikator atau satu kebijakan, melainkan oleh kemampuan secara bergotong royong untuk menjaga keseimbangan antara ambisi dan kehati-hatian.

Gejolak yang mungkin terjadi dalam beberapa tahun ke depan dapat menjadi peringatan dini yang berharga, jika direspons dengan kebijakan yang tepat. Sejarah memang tidak pernah berulang secara persis, tetapi sering memberikan isyarat bagi mereka yang mau membaca.

Indonesia berada pada persimpangan yang menentukan. Di satu sisi, ada potensi besar untuk terus tumbuh dan menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan di kawasan.

Di sisi lain, ada risiko yang jika diabaikan dapat menggerus fondasi yang telah dibangun dengan susah payah. Pilihan ada pada bagaimana negara ini merespons sinyal-sinyal yang ada antara apakah sebagai ancaman yang menakutkan, atau sebagai momentum untuk memperkuat diri.

Di tengah semua itu, satu hal yang tetap relevan adalah bahwa kepercayaan, sekali lagi, adalah mata uang paling berharga dalam ekonomi modern.

Menjaga kepercayaan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Karena pada akhirnya, stabilitas bukanlah kondisi yang diberikan, melainkan hasil dari upaya yang terus-menerus diperjuangkan.

*) Perdana Wahyu Santosa adalah profesor ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific

​​​​​​​

Copyright © ANTARA 2026

Ketika tekanan inflasi global, ketidakpastian geopolitik, dan perubahan pola konsumsi masyarakat semakin terasa, kemampuan daerah untuk beradaptasi melalui teknologi menjadi pembeda utama antara yang mampu bertahan dan yang tertinggal

Jakarta (ANTARA) - Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks pada tahun 2026, pemerintah daerah di Indonesia menghadapi tuntutan yang semakin besar untuk bertransformasi.

Digitalisasi bukan lagi sekadar proyek modernisasi, melainkan telah menjadi instrumen strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ketika tekanan inflasi global, ketidakpastian geopolitik, dan perubahan pola konsumsi masyarakat semakin terasa, kemampuan daerah untuk beradaptasi melalui teknologi menjadi pembeda utama antara yang mampu bertahan dan yang tertinggal.

Transformasi digital di tingkat pemerintah daerah sebenarnya telah dimulai sejak beberapa tahun terakhir melalui berbagai inisiatif nasional. Namun, konteks tahun 2026 memberikan urgensi baru yang lebih nyata. Kondisi ekonomi yang cenderung fluktuatif memaksa pemerintah daerah untuk bekerja lebih efisien, responsif, dan adaptif.

Ruang fiskal yang semakin terbatas membuat setiap kebijakan harus tepat sasaran, sementara ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik terus meningkat. Dalam situasi seperti ini, digitalisasi menjadi jawaban yang tidak hanya relevan, tetapi juga krusial.

Dalam praktiknya, digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek pelayanan publik. Layanan perizinan yang sebelumnya memakan waktu panjang kini dapat diselesaikan dengan lebih cepat melalui sistem daring yang terintegrasi. Pembayaran pajak daerah menjadi lebih mudah dan transparan, sementara pengelolaan data kependudukan semakin akurat dan real-time.

Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat. Ketika proses menjadi lebih sederhana dan transparan, kepercayaan publik terhadap pemerintah pun meningkat.

Dampak dari digitalisasi ini tidak berhenti pada aspek pelayanan, tetapi juga merambah ke sektor ekonomi daerah. Kemudahan dalam perizinan mendorong peningkatan investasi, sementara transparansi dalam pengelolaan keuangan meningkatkan kredibilitas pemerintah di mata pelaku usaha.

Digitalisasi juga mempercepat integrasi ekonomi lokal dengan ekosistem digital yang lebih luas. Pelaku usaha, terutama UMKM, kini memiliki akses yang lebih besar ke pasar melalui platform digital, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih inklusif.

Namun demikian, kondisi ekonomi 2026 yang penuh tekanan juga menghadirkan tantangan serius bagi implementasi digitalisasi. Tidak semua daerah memiliki kapasitas yang sama dalam mengadopsi teknologi. Daerah dengan infrastruktur digital yang memadai dan sumber daya yang kuat cenderung lebih cepat bertransformasi, sementara daerah yang masih menghadapi keterbatasan justru berisiko semakin tertinggal. Kesenjangan ini menjadi isu penting, karena digitalisasi yang tidak merata dapat memperlebar ketimpangan antarwilayah.

Selain itu, kesiapan sumber daya manusia menjadi tantangan yang tidak kalah besar. Transformasi digital membutuhkan aparatur yang tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memahami bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan. Dalam banyak kasus, perubahan ini tidak mudah diterima. Resistensi terhadap perubahan masih sering terjadi, terutama ketika digitalisasi dianggap sebagai ancaman terhadap cara kerja yang sudah lama berjalan.

Di sisi lain, masyarakat juga menghadapi tantangan dalam hal literasi digital. Tidak semua kelompok masyarakat memiliki kemampuan yang sama dalam mengakses dan memanfaatkan layanan digital, sehingga potensi manfaat digitalisasi belum sepenuhnya dirasakan secara merata.

Keamanan siber

Isu keamanan siber juga menjadi perhatian utama di era digital. Seiring dengan meningkatnya penggunaan sistem digital, risiko terhadap kebocoran data dan serangan siber juga semakin tinggi. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya membangun sistem yang canggih, tetapi juga memastikan bahwa sistem tersebut aman dan dapat dipercaya. Kepercayaan publik menjadi faktor kunci dalam keberhasilan digitalisasi. Tanpa jaminan keamanan yang memadai, masyarakat akan ragu untuk beralih ke layanan digital, sehingga tujuan dari transformasi tersebut sulit tercapai.

Di balik berbagai tantangan tersebut, digitalisasi tetap menawarkan peluang besar, terutama dalam konteks ekonomi yang menuntut efisiensi dan inovasi. Pemanfaatan teknologi memungkinkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan produktivitas. Data yang terintegrasi memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian, kemampuan untuk mengambil keputusan berbasis data menjadi keunggulan yang sangat penting.

Lebih jauh lagi, digitalisasi membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam pengembangan ekonomi digital. Dukungan terhadap UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem digital menjadi salah satu strategi yang semakin relevan. Melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi akses ke platform digital, pemerintah daerah dapat membantu pelaku usaha untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Dalam konteks ini, digitalisasi tidak hanya menjadi alat untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

Para ahli menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada pendekatan yang digunakan dalam implementasinya. Digitalisasi harus dipandang sebagai bagian dari transformasi yang lebih luas dalam tata kelola pemerintahan. Kepemimpinan yang visioner, kolaborasi lintas sektor, serta komitmen untuk menciptakan perubahan menjadi faktor penentu keberhasilan. Tanpa hal tersebut, digitalisasi berisiko menjadi sekadar proyek teknologi yang tidak memberikan dampak nyata.

Selain itu, pendekatan yang inklusif menjadi kunci dalam memastikan bahwa manfaat digitalisasi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal dalam proses transformasi ini. Investasi dalam infrastruktur digital harus diimbangi dengan upaya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Edukasi, pelatihan, dan pendampingan menjadi elemen penting yang harus diperkuat agar digitalisasi benar-benar memberikan manfaat yang luas.

Dalam perspektif jangka panjang, digitalisasi pemerintah daerah akan terus berkembang menuju konsep yang lebih terintegrasi, seperti kota cerdas dan desa cerdas. Teknologi akan menjadi tulang punggung dalam pengelolaan berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari transportasi, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan lingkungan. Namun, keberhasilan dari konsep ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara tepat dan memberikan dampak yang nyata.

Pada akhirnya, digitalisasi pemerintah daerah di tahun 2026 merupakan refleksi dari bagaimana pemerintah merespons perubahan zaman. Di tengah tekanan ekonomi yang ada, digitalisasi menawarkan peluang untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif. Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan jika diiringi dengan strategi yang matang, kesiapan sumber daya manusia, serta komitmen untuk menciptakan transformasi yang inklusif.

Digitalisasi bukan sekadar tentang mengadopsi teknologi baru, tetapi tentang mengubah cara berpikir dan cara bekerja. Ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan konsistensi, kolaborasi, dan keberanian untuk berubah.

Dalam konteks inilah, pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi penggerak perubahan yang mampu membawa masyarakat menuju masa depan yang lebih baik.

Jika dikelola dengan tepat, digitalisasi tidak hanya akan menjadi solusi atas tantangan ekonomi 2026, tetapi juga menjadi fondasi bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan di masa depan.

*) Dr Joko Rurianto ST MM, profesional di bidang telekomunikasi, aktif menulis jurnal pemasaran strategis dan literasi teknologi digital dalam praktik bisnis modern

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada Kamis (19/3/2026) mengungkapkan bahwa angka kecelakaan lalu lintas di momen arus mudik Lebaran sejauh ini mengalami penurunan sebanyak 40% ketimbang tahun lalu.

Ada beberapa hal yang dilakukan kepolisian untuk meminimalisir kecelakaan saat mudik, di antaranya seperti yang dilakukan Polres Metro Tangerang Kota, yang menerjunkan tim kedokteran untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kepada supir dan pemudik.

Melihat hasil tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni pun turut mengapresiasi Kapolri beserta jajaran. Politikus Nasdem itu menilai banyak Polres yang melakukan terobosan guna mengantisipasi kecelakaan.

“Saya mengapresiasi langkah Polres Metro Tangerang Kota, serta Polres di wilayah lainnya, yang melakukan pemeriksaan kesehatan kepada sopir dan pemudik. Ini adalah bentuk antisipasi dari berbagai kecelakaan lalu lintas yang kerap kali terjadi saat mudik," ujar Sahroni dalam keterangannya, Kamis (19/3/2026).

"Kita tahu, perjalanan panjang dan lalu lintas yang padat saat mudik sangat bisa menyebabkan kecelakaan. Karenanya kondisi supir dan pemudik yang fit dan sehat ini sangat penting. Dalam hal ini, antisipasi Polri luar biasa,” sambungnya.

Lihat video: Kecelakaan Beruntun Libatkan 4 Pemudik, Arus Mudik Diwarnai Duka



Sahroni pun berharap banyak Polres dan Polsek yang terus melakukan gebrakan pencegahan selama arus mudik hingga arus balik nanti. “Dalam statementnya Pak Kapolri hari ini disebutkan bahwa angka kecelakaan mudik sejauh ini turun hingga 40%," ujar Sahroni.

"Ini patut diapresiasi dan inisiatif-inisiatif seperti yang dilakukan Polres Metro Tangerang Kota termasuk hal yang berkontribusi atas penurunan ini. Jadi tentu kita tunggu inisiatif serupa dari jajaran kepolisian lainnya,” imbuhnya.

Dia berpendapat, merupakan bentuk perhatian yang penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan selama perjalanan. Selain itu, kata dia, pemudik juga berhak menikmati perjalanan yang aman, nyaman, dan selamat, tanpa gangguan apa pun termasuk praktik pungli yang kerap meresahkan.

“Makanya, saya turut mendorong seluruh jajaran kepolisian di daerah-daerah jalur mudik untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat dan menyeluruh. Jangan sampai ada pemudik yang dipaksa bayar pungli dengan berbagai macam modus. Ini penyakit lama yang selalu kambuh. Harus ditindak tegas, agar masyarakat bisa benar-benar merasa aman dan nyaman selama perjalanan mudik,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satgas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo menyatakan pembangunan 3 juta rumah tidak hanya menyediakan hunian layak, tetapi menjadi langkah strategis pemerintah menekan stunting dan tuberkulosis yang dipicu lingkungan permukiman tidak sehat.

"Ibu-ibu yang belum punya rumah, anak-anak yang belum punya hunian layak. Kita sudah tahu bahwa lingkungan yang tidak sehat itu menyebabkan stunting. Kenapa? Karena kesehatan anak-anak terganggu," katanya dalam Pencanangan Pembangunan Hunian Dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah di lahan aset PT Kereta Api Indonesia di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin.

Menurutnya, masih banyak keluarga di Indonesia yang belum memiliki rumah layak, sehingga anak-anak tumbuh di lingkungan yang tidak sehat dan berpotensi memicu berbagai masalah kesehatan.

Ia menjelaskan kondisi lingkungan permukiman yang padat dan kurang sehat dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada anak, termasuk meningkatnya risiko stunting.

Selain itu, Hashim menyoroti tingginya kasus tuberkulosis atau TBC di Indonesia yang berkaitan erat dengan kondisi hunian yang tidak memadai. Meski begitu, tidak disebutkan jumlah kasus stunting maupun TBC saat ini.

"Kita sudah tahu di Indonesia ini kita negara Indonesia nomor dua terjelek dalam bidang kesehatan terutama TBC. Dari segi prevalensi TBC, tuberculosis itu penyakit paru-paru. Itu diakibatkan apa? Diakibatkan perumahan yang berdekatan di tempat kumuh," ujarnya.

Ia menyebut Indonesia saat ini menjadi salah satu negara dengan tingkat prevalensi TBC tertinggi di dunia setelah India. Penyakit tersebut banyak ditemukan di kawasan permukiman padat dan kumuh yang memiliki sanitasi buruk serta ventilasi yang tidak memadai.

Menurut Hashim, kondisi tersebut menyebabkan banyak anak dan masyarakat rentan terkena penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui perbaikan kualitas lingkungan tempat tinggal.

Ia menambahkan temuan tersebut juga diperkuat melalui program pemeriksaan kesehatan gratis yang telah dimanfaatkan oleh 72 juta masyarakat Indonesia. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemerintah menemukan masih banyak masyarakat yang menderita TBC akibat kondisi lingkungan tempat tinggal yang kurang sehat.

"Dan ternyata saya dengar dari Pak Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Kesehatan berdua-duanya menyatakan memang betul banyak anak-anak kita dan rakyat kita mengidap TBC. Ini malapetaka bagi bangsa Indonesia. TBC dan stunting," tegasnya.

Karena itu, pembangunan hunian layak dinilai menjadi langkah penting untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat sekaligus meningkatkan kesehatan generasi muda.

Hashim juga mengapresiasi inisiatif PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang memanfaatkan aset lahan untuk pengembangan kawasan hunian yang lebih sehat dan tertata.

Menurutnya, pembangunan perumahan tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas pembangunan dan industri pendukung.

Ia menegaskan program pembangunan perumahan dapat sekaligus menghadirkan keadilan sosial dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, sebagaimana telah terbukti di sejumlah negara seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura.

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan menyatakan tuberkulosis (TBC) masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat terbesar di Indonesia.

Laporan Global Tuberculosis Report 2024 mencatat Indonesia berada di peringkat kedua dunia dengan estimasi 1,09 juta kasus TBC dan 125 ribu kematian per tahun. Angka itu menegaskan urgensi percepatan penanggulangan TBC secara masif dan terintegrasi.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (9/11/2025) mengatakan penanganan penyakit TBC sendiri merupakan satu dari tiga program percepatan Presiden Prabowo Subianto bidang kesehatan, guna mengantisipasi penyebaran penyakit menular berbahaya yang diprediksi mampu merenggut sekira 125 ribu nyawa pada 2025.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya tekanan global.

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti dihubungi di Jakarta, Sabtu, menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berpotensi mendorong defisit APBN melewati batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Hal itu karena asumsi nilai tukar dalam APBN berada di kisaran Rp16.500 per dolar AS, sementara saat ini rupiah mendekati Rp17.000 per dolar AS.

Menurut Esther, kondisi tersebut dapat membuat beban anggaran negara meningkat karena berbagai komponen belanja yang menggunakan denominasi dolar AS akan ikut membengkak, serta mengakibatkan ruang fiskal pemerintah untuk melakukan berbagai program pembangunan menjadi terbatas.

"Belum lagi harga minyak sekarang tembus 100 dolar AS per barel, berbeda jauh dari asumsi harga minyak di APBN 70 dolar AS per barel," katanya.

Meski demikian, Esther menilai pemerintah masih bisa mengantisipasi dengan sejumlah strategi untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Pertama, pemerintah perlu mengarahkan belanja negara pada kegiatan yang bersifat produktif, seperti program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara.

Sementara itu, belanja yang bersifat konsumtif dinilai perlu dikurangi atau dihentikan agar anggaran lebih efisien.

Kedua, pemerintah didorong untuk memperluas peluang dari sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan devisa. Langkah itu dinilai penting mengingat kebutuhan dolar AS akan semakin besar, terutama untuk pembayaran cicilan utang luar negeri serta berbagai transaksi internasional.

Ketiga, pemerintah perlu memperkuat strategi hedging terhadap nilai tukar rupiah dalam setiap pembayaran yang menggunakan dolar AS. Dengan mekanisme tersebut, dampak pelemahan rupiah terhadap kewajiban pembayaran dalam mata uang asing dapat ditekan.

Selain itu, Esther juga menekankan pentingnya memperkuat ketahanan energi nasional. Salah satunya melalui pembangunan dan penambahan kilang minyak di dalam negeri agar minyak mentah yang dimiliki Indonesia dapat diolah dan dimanfaatkan secara optimal.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Indonesia dinilai memiliki potensi besar dalam sumber energi alternatif seperti tenaga air, surya, dan angin.

"⁠Dorong investasi renewable energy agar Indonesia tidak sepenuhnya tergantung pada fossil energy karena Indonesia punya banyak alternatif energi terbarukan seperti air, surya, angin dan lain-lain. Beri insentif lebih banyak," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap harapannya skenario terburuk yang dibayangkan berbagai pihak di Timur Tengah tidak terjadi, terutama setelah perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan zionis Israel telah berlangsung selama kurang lebih dua pekan.

Di hadapan para menteri dan pejabat negara pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3), Presiden menekankan pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak perang di kawasan Asia Barat, sekaligus mengkaji beberapa opsi penghematan.

"Kita berharap skenario yang terburuk tidak terjadi di Timur Tengah, tetapi ramalan-ramalan juga banyak mengatakan ini bisa jadi perang yang sangat panjang, perang yang sangat panjang," kata Prabowo.

Walaupun demikian, Presiden menyatakan Indonesia sejauh ini dalam kondisi yang relatif aman.

Namun, Presiden mengingatkan jajarannya untuk tetap waspada dan tidak lengah. "Walaupun merasa aman, tidak panik, kita tidak boleh tidak mempersiapkan diri untuk kemungkinan paling jelek," ujar Presiden.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna hari ini, dampak perang antara Iran versus zionis Israel dan Amerika Serikat turut menjadi sorotan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang melaporkan langsung catatan masing-masing terkait isu tersebut dan dampaknya terhadap Indonesia.

Airlangga, saat memaparkan laporannya kepada Presiden, membuka kemungkinan defisit APBN dapat melampaui angka 3 persen manakala skenarionya perang berlangsung berlarut hingga lima bulan, enam bulan dan 10 bulan.

Dalam skenario yang dibuat pemerintah, harga minyak mentah dunia diprediksi mencapai 90 dolar AS per barel jika perang berlangsung hingga lima bulan, kemudian 97 dolar AS per barel jika perang berlarut hingga enam bulan, dan 115 dolar AS per barel jika perang berlangsung selama 10 bulan.

"Kalau kita masukkan terhadap APBN kita Pak, yang sekarang, ini skenario pertama, ICP-nya di 86 (dolar AS per barel), kursnya di Rp17.000, Pak. APBN kita kursnya Rp16.500, kemudian dengan growth kita pertahankan Pak. Jadi, ini yang kita pertahankan growth di 5,3 (persen). (Imbal hasil, red.) Surat Berharga Negara (SBN) angkanya lebih tinggi Pak, 6,8 persen maka defisitnya adalah 3,18 persen," kata Airlangga.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026