Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengusulkan pasien Tuberkulosis (TBC/TB) masuk menjadi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Alasannya adalah penambahan asupan gizi mampu membantu memperkuat maupun mempercepat pemulihan.

Dia lebih dulu menjelaskan bahwa berdasarkan hasil dan jurnal-jurnal internasional, serta pengobatan di India dan Cina, pasien TBC melakukan pengobatan selama 6 bulan sampai 12 bulan yang mengakibatkan daya tahan fisiknya melemah.

Terlebih, katanya, setiap tahunnya 126 ribu orang meninggal karena TBC. Upaya untuk memulihkan kondisi tersebut adalah pemenuhan asupan gizi.

Dia menyampaikan, telah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang membahas peningkatan penerima MBG.

"Saya bilang, 'Bu, MBG itu sangat membantu saya memecahkan masalah kesehatan karena gizi itu adalah faktor risiko yang besar sama seperti polusi udara itu faktor risiko yang di luar wewenang saya, ada di Ibu sekarang, tapi saya sangat butuh itu bagus'," katanya di DPR, Selasa (23/6/2026).

Kemudian dia mengusulkan agar terdapat empat penerima manfaat, salah satunya adalah pasien dengan riwayat penyakit TBC.

"Nah saya bilang ada empat sebenarnya yang dari sisi kesehatan rawan untuk masalah kekurangan gizi. Satu adalah ibu hamil, dua adalah ibu menyusui, tiga adalah balita di bawah 5 tahun, kemudian empat adalah orang yang terkena TBC," sambungnya.

Menurutnya, ketika pasien TBC dipenuhi kebutuhan gizinya, maka masalah kesehatan di Indonesia menurun drastis.

Dia menjelaskan alasan baru diusulkan saya ini meski MBG telah berjalan sekitar satu tahun. Menurutnya, tidak semua program berjalan sempurna di mana untuk sementara penerima manfaat adalah ibu hamil, murid sekolah, hingga anak-anak yang masuk kategori stunting.

Dia menjelaskan, belum ada target realisasi pasien TBC mendapatkan MBG dan masih sebatas diskusi bersama BGN.

"Ah belum, belum ini karena kita baru diskusi dengan Ibu ya, dengan Ibu (Nanik)," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Demam Berdarah Dengue (DBD), demam tifoid, dan tuberkulosis (TBC) masih menjadi tantangan kesehatan utama di Indonesia. Data Kementerian Kesehatan RI dan World Health Organization menunjukkan penyakit tropis tetap menjadi isu yang perlu diwaspadai secara berkelanjutan.

Pada 2024, Indonesia tercatat menempati posisi kedua dengan kasus TBC tertinggi di dunia, dengan jumlah mencapai sekitar 1,06 juta kasus per tahun. Pada periode yang sama, kasus DBD tercatat sebanyak 210.644 kasus dengan 1.239 kematian, sementara demam tifoid masih menyebabkan puluhan ribu kasus setiap tahun.

Tren tingginya penyakit tropis juga tercermin dari data klaim kesehatan Allianz Indonesia. Hingga pertengahan Juni 2026, perusahaan mencatat 1.686 klaim DBD dengan nilai lebih dari Rp21,5 miliar, 1.534 klaim demam tifoid dengan nilai lebih dari Rp14,5 miliar, serta 815 klaim TBC dengan nilai mencapai lebih dari Rp5,4 miliar.

Head of Health Analytics Allianz Life Indonesia, dr. Tubagus Argie F. S. Sunartadirdja, menyebut penyakit tropis masih menjadi penyebab utama masyarakat membutuhkan layanan medis, baik rawat jalan maupun rawat inap. Ia juga menyoroti kenaikan biaya perawatan dalam beberapa tahun terakhir.

“Data klaim yang kami miliki menunjukkan bahwa penyakit tropis masih menjadi salah satu alasan perawatan medis yang cukup tinggi. Di saat yang sama, kami juga melihat adanya peningkatan biaya perawatan untuk beberapa penyakit tropis dalam beberapa tahun terakhir,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (22/6/2026).

Berdasarkan data 2020–2025, rata-rata biaya rawat inap demam tifoid meningkat hingga 66%, sementara biaya perawatan DBD per kasus naik hingga 88%.

Sementara itu, edukator kesehatan dr. Dion Haryadi menilai tingginya kasus penyakit tropis dipengaruhi oleh persepsi masyarakat yang masih menganggap penyakit tersebut sebagai kondisi umum sehingga kerap diabaikan pada tahap awal.

“Padahal, sebagian besar penyakit tropis sebenarnya dapat dicegah,” kata Dion.

Ia menjelaskan, pada DBD, penurunan demam sering disalahartikan sebagai tanda kesembuhan, padahal fase tersebut justru dapat menjadi periode kritis. Pada tifoid, gejala seperti demam dan lemas kerap dianggap kelelahan, sementara TBC sering tidak segera diperiksakan karena dianggap batuk biasa.

Selain faktor perilaku, kondisi iklim tropis, kepadatan penduduk, sanitasi, serta keberadaan vektor penyakit seperti nyamuk turut memperbesar risiko penularan.

Di sisi lain, biaya perawatan DBD di rumah sakit dapat mencapai Rp5 juta hingga Rp20 juta tergantung tingkat keparahan dan lama perawatan, yang dinilai dapat menjadi beban finansial bagi masyarakat.

Para ahli mengingatkan pentingnya pencegahan dan deteksi dini, termasuk menjaga kebersihan lingkungan, memastikan ventilasi rumah baik, menghindari penumpukan pakaian yang dapat menjadi tempat nyamuk, serta menjaga asupan makanan dan minuman yang higienis.

“Penyakit tropis mungkin terdengar akrab, tetapi bukan berarti bisa dianggap sepele. Pencegahan dan deteksi dini dapat membantu mengurangi risiko kesehatan maupun beban finansial,” ujar dr. Tubagus.

Bisnis.com, PALEMBANG — Kasus Tuberkulosis (TBC) di Sumatra Selatan terus menunjukkan tren peningkatan. Hingga akhir Mei 2026, terdapat sebanyak 6.699 kasus TBC ditemukan di 17 kabupaten/kota, Kota Palembang menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Sumsel Ira Primadesa mengatakan berdasarkan data Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) per 27 Mei 2026, total temuan kasus tersebut terdiri atas 6.574 kasus TBC Sensitif Obat (SO) dan 125 kasus TBC Resistan Obat (RO).

"Sehingga secara akumulasi temuan kasus TBC di Sumsel saat ini mencapai 6.699 kasus," ujar Ira, dikutip Jumat (12/6/2026).

Dari jumlah tersebut, Kota Palembang menyumbang 2.111 kasus atau hampir sepertiga dari total temuan di Sumsel. Rinciannya meliputi 2.073 kasus TBC SO dan 38 kasus TBC RO.

Menurut Ira, tingginya jumlah kasus di Palembang dipengaruhi oleh kepadatan penduduk dan tingginya mobilitas serta interaksi masyarakat.

Angka tersebut juga menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan Maret 2026 yang tercatat sebanyak 3.148 kasus di tingkat provinsi.

Meski demikian, jumlah kasus yang ditemukan masih jauh di bawah estimasi beban TBC di Palembang yang diperkirakan mencapai lebih dari 9.000 orang.

"Karena itu, pemerintah terus memperkuat upaya deteksi dini dan pengobatan pasien.Saat ini, cakupan pengobatan TBC di Palembang telah mencapai sekitar 73% atau menjangkau sekitar 6.000 pasien," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Trisnawarman menambahkan, tren peningkatan kasus TBC masih terjadi di sejumlah daerah, terutama di Palembang, Lubuklinggau, dan Prabumulih.

"Memang kasus TBC di Sumatera Selatan cukup tinggi. Kalau kita lihat perkembangannya, memang ada peningkatan dari tahun 2025 ke 2026," kata dia.

Menurutnya, salah satu langkah yang perlu menjadi prioritas yaitu melakukan pemeriksaan medis dan skrining ketat terhadap seluruh anggota keluarga yang tinggal serumah dengan penderita TBC.Hal itu ditunjukkan untuk memutus rantai penularan penyakit tersebut.

"Pencegahan yang paling utama itu memastikan penderita TBC mendapatkan pengobatan hingga sembuh dan patuh mengkonsumsi obat," tutupnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mempercepat transformasi kesehatan nasional, memperluas Cek Kesehatan Gratis (CKG), hingga perkuat penanggulangan TBC (Tuberkulosis). Menkes Budi telah melaporkan kepada Presiden Prabowo terkait hasil nyata perkembangan pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), atau quick win, serta program unggulan lainnya di bidang kesehatan yang sudah dapat diakses oleh masyarakat.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 10 Juni 2026 mengatakan bahwa PHTC pertama terkait dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah dilaksanakan pemeriksaan kepada lebih dari 70 juta penduduk di tahun 2025. Sementara itu, di 2026 ini telah menjangkau lebih dari 42.3 juta peserta di 38 provinsi di Tanah Air.

“Tidak hanya berhenti pada deteksi dini, program CKG mulai tahun ini memprioritaskan upaya pengobatan dan penyembuhan oleh petugas Puskesmas dengan pemberian obat dan monitoring secara gratis kepada masyarakat yang mengalami hipertensi dan diabetes,” ujar Seskab Teddy.

Lebih lanjut, Seskab Teddy mengatakan untuk PHTC kedua mencakup penanggulangan TBC. Menurut keterangan Seskab Teddy, sejak diluncurkan tahun lalu, program ini berhasil menekan estimasi jumlah kasus TBC di tahun ini menjadi 1.08 juta kasus atau turun dari 10.9 juta kasus seiring dengan semakin agresifnya pendeteksian kasus di masyarakat.

“Semakin banyak yang terdeteksi maka semakin mudah dan cepat pula untuk diobati. Inovasi penanggulangan TBC tahun ini terdiri dari integrasi deteksi dengan CKG, layanan one-stop service atau OSS di mana pelayanan skrining, diagnosis, dan pengobatan TBC dilakukan di satu Puskesmas pada hari yang sama,” imbuh Seskab Teddy.

Lihat juga: Kena OTT KPK, Edison Jadi Bupati Keempat yang Tersandung Korupsi dalam 6 Tahun

Selain itu, Seskab Teddy juga menjelaskan bahwa PHTC ketiga mengenai peningkatan kualitas layanan di 66 RSUD di daerah tertinggal, terluar dan terpencil, atau RSUD naik kelas dari Kelas D ke Kelas C dengan layanan yang lebih lengkap. Seskab Teddy menyebut di tahun 2025, 20 dari 22 RSUD sudah selesai dibangun, 10 di antaranya telah operasional.

“Di tahun 2026, 14 dari 20 sudah mulai dibangun, dan di tahun 2027, masih ada 24 RSUD dalam perencanaan,” lanjut Seskab Teddy.

Seskab Teddy juga mengatakan bahwa selain PHTC, Menkes Budi juga melaporkan program unggulan lainnya yang mencakup pendistribusian 905 alat kesehatan utama ke 258 Kabupaten/Kota. “Alat utama tersebut terdiri dari Cathlab, CT Scan, Mamografi, MRI dan Linac,” ujar Seskab Teddy.

Menutup keterangannya, Seskab Teddy mengatakan bahwa pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat Jayapura di Papua yang telah selesai dan siap diresmikan oleh Presiden Prabowo juga turut dilaporkan. Rumah sakit ini nantinya tidak hanya menjadi hub untuk kawasan timur Indonesia, tapi juga untuk kawasan Pacific dan Oceania.

Selain itu, Menkes Budi juga melaporkan perkembangan pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat di Riau yang sudah mencapai 85 persen dan ditargetkan dapat diresmikan di Desember 2026. Rumah Sakit ini diharapkan dapat mengurangi masyarakat di Riau dan sekitarnya berobat ke luar negeri.

“Untuk rencana ke depan, Menkes juga melaporkan upaya untuk merevitalisasi RSUD di 514 Kabupaten/Kota beserta tata kelolanya dan juga program revitalisasi 10.000 Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat di seluruh kecamatan & kelurahan,” pungkas Seskab Teddy.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Presiden Prabowo untuk membangun sistem kesehatan nasional yang lebih kuat, merata, modern, dan mudah diakses seluruh rakyat Indonesia, sehingga pelayanan kesehatan berkualitas tidak hanya tersedia di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau hingga pelosok Tanah Air.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mempercepat penanganan tuberkulosis (TBC) di tengah tingginya beban kasus di Indonesia. Berbagai langkah strategis kini dijalankan secara simultan, mulai dari penguatan skrining hingga pemberdayaan masyarakat berbasis desa.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI M. Qodari mengatakan Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan kasus TBC terbesar di dunia. Namun demikian, pemerintah terus mengintensifkan upaya pengendalian penyakit tersebut melalui pendekatan yang lebih terintegrasi.

“Indonesia masih menghadapi beban TBC yang signifikan. Kita adalah salah satu negara dengan kasus TBC terbesar di dunia. Namun, pemerintah tidak tinggal diam, berbagai langkah percepatan strategis penanganan telah dijalankan secara simultan,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Rabu (6/5/2026).

Berdasarkan data per 3 Mei 2026, capaian program TBC nasional menunjukkan penemuan lebih dari 241.000 kasus. Namun, inisiasi pengobatan baru mencapai 84% dari target 95%, sementara keberhasilan pengobatan berada di angka 80% dari target 90%.

Qodari mengakui capaian tersebut masih memerlukan percepatan, khususnya dalam penemuan kasus. Meski begitu, dia menegaskan pemerintah telah menjalankan berbagai langkah konkret untuk meningkatkan kinerja program.

Dalam upaya mempercepat penanganan TBC, pemerintah mengimplementasikan sejumlah strategi utama. Salah satunya adalah integrasi skrining TBC dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG), yang kini telah menjangkau pekerja di 16 kementerian dan lembaga, dan akan diperluas ke 50 instansi lainnya.

Selain itu, kapasitas deteksi di puskesmas diperkuat melalui penyediaan alat Near Point of Care Testing (NPOCT) serta pemanfaatan pemeriksaan X-ray yang akan mulai diimplementasikan pada semester II/2026.

Di sisi komunitas, pemerintah mendorong pembentukan desa siaga TBC. Hingga saat ini, sebanyak 6.484 desa dan kelurahan di 117 kabupaten/kota pada 23 provinsi telah berkomitmen dalam upaya pencegahan dan penanggulangan TBC secara mandiri.

“Dari total sekitar 70 ribu desa di Indonesia, saat ini baru sekitar 9 persen yang menjadi desa siaga TBC, sementara targetnya adalah 30 persen,” jelas Qodari.

Program lain yang juga diperkuat adalah tracing atau pelacakan kontak pasien TBC yang kini terintegrasi dengan CKG. Program ini telah berjalan di 13 kabupaten/kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan sasaran 5.500 kontak sepanjang April–Mei 2026, dan akan diperluas secara bertahap ke tingkat nasional.

Perbaikan rumah hingga koordinasi lintas sektor

Tak hanya dari sisi kesehatan, pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TBC pada 2026 di wilayah dengan beban kasus tinggi. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan realisasi 300 rumah per tahun pada periode 2020–2023.

“Rumah layak huni adalah garis pertahanan pertama melawan penularan TB,” kata Qodari.

Hingga saat ini, sebanyak 5.453 rumah telah diusulkan untuk diperbaiki melalui aplikasi Sibaru. Di tingkat kebijakan, koordinasi lintas sektor juga diperkuat melalui rapat nasional yang melibatkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), serta Kantor Staf Presiden (KSP), bersama seluruh kepala daerah di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Qodari menekankan bahwa berbagai langkah tersebut diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kehadiran lebih dari 6.000 desa siaga TBC, misalnya, diharapkan menjadikan penanganan TBC sebagai gerakan bersama, bukan hanya tanggung jawab tenaga medis.

Selain itu, perbaikan rumah pasien dinilai mampu memutus rantai penularan dari lingkungan hunian yang tidak sehat. Sementara program tracing terintegrasi dinilai menjadi model deteksi aktif untuk memastikan setiap kasus dapat ditangani hingga tuntas.

“CKG sekolah dan pengetesan TBC adalah bukti nyata bahwa pemerintah bekerja untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas,” ujarnya.

Ia menutup dengan menekankan bahwa setiap upaya penanganan TBC memiliki dampak langsung bagi masa depan masyarakat.

“Di balik setiap anak yang di-screening, ada harapan. Di balik setiap pasien yang diobati, ada keluarga yang terlindungi,” tandas Qodari.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp3,1 triliun untuk kasus penyakit Tuberkulosis (TBC) sepanjang 2025.

Berdasarkan informasi yang diunggah di akun Instagram resmi BPJS Kesehatan, sampai saat ini kasus TBC memang menjadi perhatian serius, baik dari sisi pencegahan maupun penanganan.

“Nilai pembiayaan sebesar itu menunjukkan bahwa penanganan TBC memerlukan dukungan pendanaan yang tidak kecil. Oleh karena itu, penguatan sustainabilitas JKN menjadi penting agar akses layanan tetap terjaga bagi seluruh peserta,” tertulis dalam unggahan tersebut.

Selain itu, BPJS Kesehatan tercatat telah menangani sebanyak 2.566.085 kasus tuberkulosis (TBC) sepanjang 2025. Tingginya jumlah kasus tersebut mendorong BPJS Kesehatan untuk terus berkomitmen menjaga kesinambungan layanan bagi para penyintas TBC.

Kesehatan menyatakan bahwa pasien TBC tidak perlu khawatir mengenai biaya pengobatan, karena seluruh biaya perawatan dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), selama mengikuti prosedur yang berlaku dan sesuai dengan indikasi medis.

Kesehatan juga mengimbau masyarakat agar tidak menunda pemeriksaan kesehatan dan tidak menghentikan pengobatan di tengah jalan. Selain itu, masyarakat diingatkan untuk selalu memastikan status kepesertaan JKN tetap aktif agar dapat digunakan saat membutuhkan layanan kesehatan.

Untuk mengecek apakah status kepesertaan aktif atau tidak, BPJS Kesehatan menyediakan sejumlah kanal resmi bagi peserta. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan:

Cara Cek Status Kepesertaan BPJS Kesehatan

1. Aplikasi Mobile JKN

• Unduh aplikasi Mobile JKN melalui Google Play Store atau App Store
• Buka aplikasi, lalu pilih menu
• Daftar Masukkan NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir
• Lakukan verifikasi data dan buat akun
• Setelah berhasil login, pilih menu Info Peserta
• Status kepesertaan BPJS Kesehatan akan ditampilkan secara lengkap

2. WhatsApp PANDAWA

• Kirim pesan ke WhatsApp PANDAWA di nomor 0811-8-165-165
• Pilih menu Informasi
• Pilih opsi Cek Status Kepesertaan
• Masukkan NIK atau Nomor Kartu BPJS (Noka)
• Masukkan tanggal lahir dengan format YYYY-MM-DD
• Sistem akan menampilkan nama peserta, jenis kepesertaan, dan status aktif atau nonaktif

3. BPJS Kesehatan Care Center 165

• Hubungi Care Center BPJS Kesehatan 165 untuk operator seluler dan 021-165 untuk telepon rumah
• Pilih layanan cek status kepesertaan
• Masukkan NIK atau Noka
• Masukkan tanggal lahir
• Informasi status kepesertaan akan disampaikan langsung oleh sistem. (Putri Astrian Surahman)

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan capaian positif hasil pemeriksaan tematik terkait pilar strategis pembangunan nasional, yakni ketahanan pangan dan pembangunan manusia yang menjadi bagian dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025.

“Hasil pemeriksaan mengungkap permasalahan signifikan beserta rekomendasi yang bersifat lintas Kementerian/Lembaga/BUMN untuk menyinergikan kebijakan yang terfragmentasi sehingga efektivitas program atau kegiatan pemerintah dapat lebih optimal,” kata Ketua BPK Isma Yatun dalam penyerahan IHPS II Tahun 2025 kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikutip dari keterangan resmi BPK RI di Jakarta, Selasa.

Hasil pemeriksaan tematik nasional ketahanan pangan menunjukkan beberapa capaian positif dari program tersebut, antara lain produksi beras pada tahun 2025 sebanyak 34,71 juta ton atau naik sebesar 13,36 persen dibandingkan tahun 2024 dan tanpa impor. Kemudian juga kebijakan serap gabah tahun 2025 berhasil menyerap beras dalam negeri untuk cadangan beras pemerintah sebanyak 3 juta ton.

Seiring dengan capaian positif, BPK turut merekomendasikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan agar melakukan koordinasi dengan semua Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait untuk mendapatkan masukan atas konsep pembangunan data dan sistem informasi lebih terstruktur.

Menko Pangan disarankan pula mempercepat penetapan dokumen Rencana Pangan Nasional (RPN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) Tahun 2025-2029.

Pihaknya juga merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Menteri Pertanian (Mentan), dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) untuk menyempurnakan sistem informasi yang dimiliki masing-masing kementerian, sehingga terwujud ekosistem data pangan yang saling berbagi pakai. Rekomendasi lainnya terhadap Mentan perihal kebutuhan untuk menetapkan perencanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian berdasarkan kebutuhan dan kondisi riil, serta berkoordinasi dengan Kementerian PU terkait irigasi.

Untuk pemeriksaan tematik nasional pembangunan manusia, IHPS ini mencatat sejumlah capaian strategis yang telah diraih. Salah satunya ialah pemerintah daerah (pemda) telah melakukan upaya percepatan penuntasan tuberkulosis (TBC) dengan menjadikan target indikator penemuan, pengobatan, dan pencegahan TBC yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai target kegiatan penuntasan TBC di daerah.

Terkait desain kebijakan pada pemeriksaan tematik pembangunan manusia, BPK merekomendasikan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) berkoordinasi dengan pimpinan K/L untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Penetapan NSPK untuk mengatur hubungan kerja dan koordinasi lintas K/L, pemda, dan pemangku kepentingan terkait secara lebih berkelanjutan dalam penyelenggaraan pembangunan manusia bidang kesehatan dan pendidikan.

Dalam bidang kesehatan, pihaknya merekomendasikan Menteri Kesehatan melakukan koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini dilakukan guna memperjelas regulasi dan mekanisme pemberian kapitasi (metode pembayaran di muka/pre-payment) khusus untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di daerah 3T serta Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK).

Mengenai sektor pendidikan, BPK merekomendasikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyusun kesepakatan bersama Menteri Dalam Negeri untuk meningkatkan peran pemda dalam peningkatan kualitas dan pendayagunaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk kebijakan bidang pendidikan di daerah.

Sejalan dengan upaya memperkuat akuntabilitas publik, IHPS II Tahun 2025 turut memuat hasil pemeriksaan signifikan lainnya, antara lain pemeriksaan atas ketahanan energi sektor minyak dan gas bumi; pemeriksaan atas kebijakan, tata kelola, dan strategi ketersediaan pupuk; pemeriksaan pendapatan, biaya, dan investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN); serta perhitungan bagi hasil migas pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Petronas Carigali Ketapang II, dan KKKS PT Pertamina EP.

Selain itu, lanjut Isma, BPK juga berperan dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara, di antaranya melalui dukungan pemberantasan korupsi serta penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan.

“Upaya ini dilaksanakan melalui pemeriksaan investigatif dengan nilai indikasi kerugian negara sebesar Rp274,6 miliar dan hasil penghitungan kerugian negara dengan nilai kerugian negara sebesar Rp6,8 triliun, serta pengungkapan illegaldrilling yang dilakukan oleh masyarakat, yang kemudian dibeli dan dibebankan sebagai costrecovery ke negara sebesar Rp1,71 triliun,” ungkap dia.

IHPS II Tahun 2025 memuat ringkasan 685 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 7 LHP Keuangan, 237 LHP Kinerja, dan 441 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

Berdasarkan 685 LHP tersebut, BPK telah mendukung penyelamatan keuangan negara sebesar Rp42,87 triliun, melalui pengungkapan permasalahan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp18,53 triliun, serta pengungkapan permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp24,34 triliun.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Data dari Kemenkes mengungkapkan di Indonesia terdapat 1,090 juta kasus Tuberkolosis (TBC).

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Benjamin Paulus Octavianus menjelaskan, dari 1 juta kasus itu, sebanyak 867.000 kasus tuberkolosis sudah diobati dan ditangani oleh pemerintah dan tenaga medis di Indonesia.

Namun, masih terdapat sekitar 300.000 kasus lagi masih belum dapat diidentifikasi di Indonesia.

“Kasus TB di Indonesia masih cukup tinggi bahkan secara jumlah kasus diperkirakan ada 1.090.000 kasus TB di Indonesia dan yang diobati tahun lalu 867.000 kasus, jadi masih ada hampir 300.000 kasus yang belum ditemukan,” ungkap Wamenkes, Benjamin Paulus dalam Konferensi Pers Hari TB Sedunia.

Selain itu, Benjamin juga menyebut bahwa angka kasus TBC di Indonesia tersebut juga menjadi tantangan bagi Kemenkes dan pemerintah untuk memberantas pesebaran kuman TB.

Dirinya menjelaskan bahwa pencegahan perlu dilakukan dengan kerjasama atau kolaborasi sektoral antara Kemenkes dan beberapa kementerian lainnya.

"Saya ingin menjelaskan bahwa hari ini pemberantasan TB itu harus dilakukan dalam lintas sektoral dalam hal ini, kemenkes di depan bersama Kemendagri, masih belum cukup," ujar Benjamin.

"Harus dibagi juga dengan kementerian PKP, Kemenaker, Kemensos, Kementerian Pangan, dan Kementerian lingkungan hidup untuk berkolaborasi," lanjutnya.

Benjamin juga mengungkap bahwa pihak Kemenkes bersama dengan Kemendagri telah melakukan upaya skrining dengan jangkauan luas selama 2026 guna meminimalisir kasus TBC di Indonesia.

TBC merupakan penyakit menular yang mampu menyerang satu hingga empat kelompok masyarakat sehingga perlu dilakukan pencegahan dengan kolaborasi dari berbagai sektoral di pemerintahan.

Terakhir, Benjamin juga mengungkapkan bahwa pemukiman yang tidak layak harus mendapat perhatian lebih karena dianggap sebagai sumber dari penyakit TBC.

“Kuman TB itu kalau di udara kena sinar matahari itu 15-30 menit mati kumannya. Tapi kalau di rumah yang tidak ada ventilasi tidak bagus, kuman TBC bisa tahan berbulan-bulan," imbuhnya.

"Maka pemberantasan tidak hanya menemukan kasusnya tapi rumah yang tidak layak itu harus mendapatkan perhatian yang layak,” tutupnya.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri dalam kesempatan yang sama, saat ini sebanyak 11 Provinsi di Indonesia telah ditetapkan sebagai wilayah prioritas penanganan TBC.

Prioritas penanganan dari 11 Provinsi tersebut disebar dam 82 kabupaten atau kota, 16.045 desa, dan sekitar 5.315 desa yang ditetapkan sebagai wilayah prioritas.

Namun, baik pihak Kemenkes msupun Kemendagri masih belum memaparkan secara detail bagaimana penanaganan TBC, serta anggaran yang diperlukan untuk langkah tersebut.

Prediksi pertumbuhan

Mengutip laman laman UGM, data Kementerian Kesehatan RI menunjukkan bahwa kasus TBC diestimasikan mencapai 1.060.000 kasus per tahun. Dengan jumlah kasus yang semakin marak dan meningkat, Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan jumlah kasus TBC terbanyak di dunia setelah India.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, angka kasus TBC yang diperkirakan masih tinggi dan belum sepenuhnya terdeteksi menunjukkan bahwa kondisi ini memerlukan penanganan yang tidak hanya dengan intervensi medis, tetapi juga pendekatan sosial, edukatif, dan struktural yang lebih luas.

Dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM), dr. Rina Triasih, M.Med(Paed), Ph.D., Sp.A(K), menyoroti masih lebarnya kesenjangan antara estimasi jumlah kasus TBC dengan kasus yang berhasil ditemukan di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa kondisi ini menjadi indikator utama bahwa upaya deteksi kasus belum optimal, sehingga banyak pasien yang masih berada di luar sistem layanan kesehatan dan berpotensi terus menularkan penyakit di lingkungan sekitarnya.

Menurutnya, estimasi kasus TBC di Indonesia mencapai sekitar satu juta kasus, namun hingga saat ini baru sekitar beberapa ratus ribu kasus yang teridentifikasi dan tercatat secara medis. Ia menegaskan bahwa selisih angka ini bukan sekadar persoalan data, melainkan mencerminkan adanya hambatan nyata di lapangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri sejak muncul gejala awal, keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, hingga kurangnya literasi masyarakat dalam mengenali tanda-tanda TBC.

“Prediksinya mencapai 1 juta, tetapi yang sudah fiks diprediksi oleh dokter-dokter hanya mencapai beberapa ratus ribu, tetapi masih banyak sekali pasien di luar sana yang TBC dan belum ditemukan atau diobati oleh pihak dokter,” jelasnya, Senin (6/4).

Lebih lanjut, Rina menjelaskan bahwa pasien yang belum terdiagnosis berpotensi besar menjadi sumber penularan baru. Hal ini menyebabkan jumlah kasus terus meningkat, terutama setelah pandemi COVID-19. Peningkatan ini, menurutnya, dapat disebabkan oleh dua hal, yakni bertambahnya jumlah kasus atau meningkatnya efektivitas pemerintah dalam menemukan kasus tersembunyi. “Waktu COVID, jumlah kasus TBC yang ditemukan itu tidak banyak, tetapi pasca COVID itu justru meningkat,” ujarnya.

Sebagai bagian dari Pusat Kedokteran Tropis UGM, Rina turut terlibat dalam pengembangan strategi Active Case Finding (ACF), yakni metode penemuan kasus secara aktif di masyarakat. Program ini, yang diinisiasi oleh Zero TB Yogyakarta sejak 2020 di bawah naungan UGM, dilakukan dengan mendatangi langsung masyarakat menggunakan fasilitas X-Ray keliling untuk mendeteksi TBC, baik pada individu bergejala maupun tidak. “Kita menjemput pasiennya dan bukan menunggu pasiennya ke rumah sakit atau puskesmas,” jelas Rina.

Ia menambahkan bahwa metode ini terbukti efektif dalam menemukan kasus-kasus yang sebelumnya tidak terdeteksi. Seiring waktu, program ini juga mulai mendapat dukungan dari pemerintah melalui penyediaan alat dan fasilitas yang lebih memadai.

Di sisi lain, tantangan besar juga muncul dari kasus TBC resisten obat. Rina menjelaskan bahwa kondisi ini terjadi akibat pengobatan yang tidak tuntas, sehingga kuman mengalami mutasi. Dengan demikian, TBC jenis ini membutuhkan pengobatan yang lebih kompleks, dengan durasi lebih panjang dan jumlah obat yang lebih banyak.

“Biasanya memang dua bulan itu sudah terlihat dan sudah merasa baikan. Nah, mungkin karena mereka sudah merasa sehat, mereka tidak melanjutkan pengobatan dan itu merupakan risiko untuk menjadi TBC resisten obat,” paparnya.

Dia menegaskan bahwa penanggulangan TBC tidak bisa hanya berfokus pada aspek medis. Faktor sosial seperti stigma, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan lingkungan tempat tinggal turut berperan besar dalam penyebaran penyakit ini.

“Misalnya pasien TBC pulang ke rumah dengan kondisi rumah yang kumuh dan sempit, otomatis orang-orang di dalamnya akan terkena juga dan kasus TBC tidak sembuh-sembuh,” jelasnya.

Untuk itu, Rina menekankan pentingnya pendekatan edukasi yang inovatif dan menyentuh langsung masyarakat. Ia menyarankan agar edukasi tidak hanya dilakukan melalui media konvensional seperti poster atau flyer, tetapi juga melalui pendekatan yang lebih interaktif, seperti menghadirkan penyintas TBC dalam talkshow atau kampanye berulang yang mudah diingat masyarakat.

Selain itu, Rina juga menggarisbawahi tantangan geografis Indonesia yang menyebabkan ketimpangan akses layanan kesehatan, terutama di luar Pulau Jawa. Kondisi ini menjadi hambatan dalam pemerataan deteksi dan pengobatan TBC di seluruh wilayah.

Sebagai langkah strategis, Rina merekomendasikan pendekatan komprehensif melalui tiga pilar utama, yakni Search, Treat, and Prevent. “Search mencari pasiennya dan mendeteksi mereka dengan cepat. Treat memberikan pengobatan yang adekuat sampai sembuh total. Prevent melakukan tindakan pencegahan dan edukasi,” pungkasnya.

Dia optimistis bahwa dengan kolaborasi berbagai pihak dan pelaksanaan strategi ini secara masif, target eliminasi TBC pada tahun 2030 dapat tercapai.

Bisnis.com, JAKARTA — Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyerukan percepatan langkah global untuk mengakhiri tuberkulosis (TBC) bertepatan dengan peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia 2026.

Salah satu upaya kunci adalah memperluas akses terhadap inovasi diagnostik yang mampu mendeteksi penyakit lebih cepat dan menjangkau lebih banyak pasien.

WHO merekomendasikan penggunaan alat tes baru yang dapat dilakukan di dekat titik layanan kesehatan (point-of-care), termasuk metode usap lidah. Teknologi ini dinilai mampu mempercepat diagnosis sehingga pasien dapat segera memulai pengobatan.

Pedoman terbaru WHO ini menandai langkah penting dalam meningkatkan deteksi dini dan penanganan salah satu penyakit menular paling mematikan di dunia. Tes ini bersifat portabel, mudah digunakan, dan dapat dioperasikan dengan baterai, serta mampu memberikan hasil dalam waktu kurang dari satu jam.

Selain itu, biaya alat diagnostik ini disebut tak sampai setengah harga dari sebagian besar tes molekuler yang tersedia saat ini, sehingga membuka peluang bagi banyak negara untuk memperluas akses pengujian.

Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan inovasi tersebut berpotensi mengubah penanganan TBC secara signifikan.

“WHO menyerukan kepada semua negara untuk meningkatkan akses terhadap alat-alat ini sehingga setiap orang yang menderita TB dapat didiagnosis dan diobati dengan segera,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (25/3/2026).

Selain untuk TBC, teknologi ini juga berpotensi digunakan untuk mendeteksi penyakit lain seperti HIV, mpox, dan HPV, sehingga mendukung layanan kesehatan yang lebih terintegrasi dan berpusat pada pasien.

Metode Baru Perluas Akses Pengujian

WHO juga merekomendasikan metode pengambilan sampel baru, seperti usap lidah yang lebih sederhana dan strategi pengumpulan dahak yang lebih efisien. Pendekatan ini dinilai dapat meningkatkan cakupan pengujian, termasuk bagi pasien yang kesulitan menghasilkan dahak.

Teknik penggabungan sampel (pooling) turut diperkenalkan untuk menekan biaya dan mempercepat proses diagnosis, terutama di negara dengan keterbatasan sumber daya.

Ancaman terhadap Kemajuan Global

Meski berbagai kemajuan telah dicapai, TBC masih menjadi ancaman serius. Setiap hari, lebih dari 3.300 orang meninggal dunia dan sekitar 29.000 orang terinfeksi penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dan disembuhkan ini.

Sejak 2000, upaya global telah menyelamatkan sekitar 83 juta jiwa. Namun, pemangkasan anggaran kesehatan global berisiko menghambat bahkan membalikkan capaian tersebut.

Kendala utama dalam implementasi diagnosis cepat antara lain tingginya biaya dan ketergantungan pada laboratorium terpusat. Oleh karena itu, perluasan penggunaan tes sederhana dan cepat menjadi krusial untuk menutup kesenjangan layanan.

Seruan Aksi Global

Mengusung tema “Ya! Kita bisa mengakhiri TB: Dipimpin oleh negara, didukung oleh masyarakat”, WHO mendorong negara dan komunitas untuk mempercepat adopsi teknologi diagnostik, memperkuat layanan berbasis masyarakat, serta membangun sistem kesehatan yang tangguh.

Direktur Departemen HIV, Tuberkulosis, Hepatitis, dan IMS WHO, Tereza Kasaeva, menegaskan pentingnya investasi dalam penanggulangan TBC.

“Berinvestasi dalam TB adalah pilihan strategis yang dapat menghasilkan hingga US$43 dalam manfaat kesehatan dan ekonomi untuk setiap dolar yang dibelanjakan,” ujarnya.

Dorongan untuk Inovasi Berkelanjutan

WHO menilai inovasi diagnostik saja belum cukup untuk mengakhiri epidemi TBC. Diperlukan investasi berkelanjutan dalam penelitian untuk pengembangan obat dan vaksin baru.

Saat ini, pendanaan global untuk riset TBC masih jauh dari kebutuhan tahunan sekitar US$5 miliar, sehingga menciptakan kesenjangan besar dalam upaya pengendalian penyakit.

Untuk itu, WHO bersama mitra meluncurkan berbagai inisiatif, termasuk Dewan Akselerator Vaksin TBC, guna mempercepat pengembangan serta pemerataan akses vaksin di seluruh dunia.

WHO pun mendesak pemerintah dan pemangku kepentingan menjadikan TBC sebagai prioritas utama dalam agenda keamanan kesehatan dan cakupan kesehatan universal.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satgas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo menyatakan pembangunan 3 juta rumah tidak hanya menyediakan hunian layak, tetapi menjadi langkah strategis pemerintah menekan stunting dan tuberkulosis yang dipicu lingkungan permukiman tidak sehat.

"Ibu-ibu yang belum punya rumah, anak-anak yang belum punya hunian layak. Kita sudah tahu bahwa lingkungan yang tidak sehat itu menyebabkan stunting. Kenapa? Karena kesehatan anak-anak terganggu," katanya dalam Pencanangan Pembangunan Hunian Dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah di lahan aset PT Kereta Api Indonesia di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin.

Menurutnya, masih banyak keluarga di Indonesia yang belum memiliki rumah layak, sehingga anak-anak tumbuh di lingkungan yang tidak sehat dan berpotensi memicu berbagai masalah kesehatan.

Ia menjelaskan kondisi lingkungan permukiman yang padat dan kurang sehat dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada anak, termasuk meningkatnya risiko stunting.

Selain itu, Hashim menyoroti tingginya kasus tuberkulosis atau TBC di Indonesia yang berkaitan erat dengan kondisi hunian yang tidak memadai. Meski begitu, tidak disebutkan jumlah kasus stunting maupun TBC saat ini.

"Kita sudah tahu di Indonesia ini kita negara Indonesia nomor dua terjelek dalam bidang kesehatan terutama TBC. Dari segi prevalensi TBC, tuberculosis itu penyakit paru-paru. Itu diakibatkan apa? Diakibatkan perumahan yang berdekatan di tempat kumuh," ujarnya.

Ia menyebut Indonesia saat ini menjadi salah satu negara dengan tingkat prevalensi TBC tertinggi di dunia setelah India. Penyakit tersebut banyak ditemukan di kawasan permukiman padat dan kumuh yang memiliki sanitasi buruk serta ventilasi yang tidak memadai.

Menurut Hashim, kondisi tersebut menyebabkan banyak anak dan masyarakat rentan terkena penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui perbaikan kualitas lingkungan tempat tinggal.

Ia menambahkan temuan tersebut juga diperkuat melalui program pemeriksaan kesehatan gratis yang telah dimanfaatkan oleh 72 juta masyarakat Indonesia. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemerintah menemukan masih banyak masyarakat yang menderita TBC akibat kondisi lingkungan tempat tinggal yang kurang sehat.

"Dan ternyata saya dengar dari Pak Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Kesehatan berdua-duanya menyatakan memang betul banyak anak-anak kita dan rakyat kita mengidap TBC. Ini malapetaka bagi bangsa Indonesia. TBC dan stunting," tegasnya.

Karena itu, pembangunan hunian layak dinilai menjadi langkah penting untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat sekaligus meningkatkan kesehatan generasi muda.

Hashim juga mengapresiasi inisiatif PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang memanfaatkan aset lahan untuk pengembangan kawasan hunian yang lebih sehat dan tertata.

Menurutnya, pembangunan perumahan tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas pembangunan dan industri pendukung.

Ia menegaskan program pembangunan perumahan dapat sekaligus menghadirkan keadilan sosial dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, sebagaimana telah terbukti di sejumlah negara seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura.

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan menyatakan tuberkulosis (TBC) masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat terbesar di Indonesia.

Laporan Global Tuberculosis Report 2024 mencatat Indonesia berada di peringkat kedua dunia dengan estimasi 1,09 juta kasus TBC dan 125 ribu kematian per tahun. Angka itu menegaskan urgensi percepatan penanggulangan TBC secara masif dan terintegrasi.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (9/11/2025) mengatakan penanganan penyakit TBC sendiri merupakan satu dari tiga program percepatan Presiden Prabowo Subianto bidang kesehatan, guna mengantisipasi penyebaran penyakit menular berbahaya yang diprediksi mampu merenggut sekira 125 ribu nyawa pada 2025.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA -- Di tengah euforia Ramadan, banyak warga yang akan berbondong-bondong pergi ke pasar dan ke acara berbuka puasa. Kementerian Kesehatan Malaysia mengingatkan masyarakatnya untuk memperhatikan tindakan pencegahan tuberkulosis (TB), terutama di tempat-tempat ramai dan tertutup.

Dalam pernyataan pada 21 Februari, Kementerian Kesehatan Malaysia mengatakan ada total 596 kasus tuberkulosis baru dilaporkan di seluruh negeri selama pekan epidemiologi keenam dari 8 hingga 14 Februari 2026.

Pernyataan tersebut mengatakan deteksi terbaru ini menjadikan jumlah kumulatif kasus tuberkulosis menjadi 3.161 di seluruh negeri.

“Ruang yang ramai, tertutup, dan berventilasi buruk meningkatkan risiko penularan, terutama jika ada individu dengan TB aktif yang belum diobati,” demikian pernyataan tersebut dilansir The Star, Selasa (24/2/2026).

Kementerian menegaskan bahwa Ramadan sendiri bukanlah penyebab penularan TB. Namun, interaksi sosial yang lebih tinggi selama bulan tersebut dapat meningkatkan risiko paparan.

Kesadaran masyarakat dan tindakan proaktif merupakan kunci untuk deteksi dini, pengobatan yang efektif, dan pencegahan penyebaran TB.

“Dengan tindakan bersama, kita dapat memastikan Ramadan yang aman dan sehat bagi semua,” tambah pernyataan itu.

Tidak seperti influenza atau Covid-19, TBC menyebar lebih lambat dan biasanya membutuhkan paparan yang lama dan berulang.

Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk mempraktikkan etika batuk dan bersin yang benar, memastikan ventilasi dalam ruangan yang baik, memakai masker jika bergejala atau berada di tempat ramai, dan mencari pertolongan medis jika batuk berlangsung lebih dari dua minggu atau gejala terkait TBC lainnya.

Rincian kasus menunjukkan bahwa Sabah mencatat jumlah tertinggi dengan 755 kasus, diikuti oleh Selangor dengan 596 kasus dan Sarawak dengan 332 kasus.

Johor berada di urutan berikutnya dengan 280 kasus, sementara wilayah federal Kuala Lumpur dan Putrajaya mencatat 244 kasus.

Kemudian Kedah mencatat 181 kasus, diikuti oleh Penang dengan 172 kasus dan Perak dengan 154 kasus. Kelantan mencatat 121 kasus, Pahang 103 kasus, Terengganu 74 kasus, dan Negeri Sembilan 62 kasus.

Sementara itu, Melaka mencatat 48 kasus, Perlis 21 kasus, dan Wilayah Federal Labuan mencatat jumlah terendah dengan 18 kasus.

Jadi Ancaman untuk Turis?

Profesor Hsu Li Yang, seorang ahli penyakit menular di Sekolah Kesehatan Masyarakat NUS Saw Swee Hock, menjelaskan bahwa sebagian besar orang yang terpapar TB tidak akan mengembangkan penyakit ini seumur hidup mereka. Penyakit ini akan berlangsung paling lama hanya selama beberapa bulan.

Oleh karena itu, sebaiknya periksakan ke dokter jika mengalami batuk berkepanjangan, terutama jika disertai demam atau gejala lain seperti penurunan berat badan yang tidak disengaja atau keringat berlebihan di malam hari.

Bagi wisatawan, saat ini secara umum, Hsu mengatakan tidak perlu menunda rencana perjalanan ke Malaysia karena wabah baru-baru ini.

Namun, dia menekankan bahwa penting untuk mengikuti saran dari otoritas kesehatan setempat saat bepergian ke Malaysia. Dia menambahkan bahwa mengenakan masker di tempat ramai tetap disarankan.

Sebagai penyakit yang ditularkan melalui udara, TB menyebar melalui udara ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin.

Menurut situs web Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular (CDA), penularan biasanya membutuhkan kontak dekat dan berkepanjangan.

Orang berisiko terinfeksi jika mereka memiliki kontak dekat sehari-hari dengan orang yang terinfeksi. Ini termasuk anggota keluarga, kolega, atau teman sekelas.

Ada juga kelompok yang berisiko lebih tinggi terkena TB, seperti anak-anak di bawah usia lima tahun dan lansia.

Mereka yang menderita kondisi medis seperti HIV dan diabetes, memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, atau menyalahgunakan zat juga berisiko lebih tinggi terkena penyakit ini.

“Bagi mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, ada baiknya mempertimbangkan kembali apakah perjalanan benar-benar diperlukan,” kata Hsu.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Octavianus menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (2/2/2026).

Benjamin menjelaskan bahwa di antara pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah terkait dengan pemberantasan masalah kesehatan, tuberkulosis (TBC) di Indonesia. Dia menjelaskan bahwa TBC menjadi bagian dari upaya penanganan serius di Pemerintahan Prabowo.

"Karena saya ahli paru dan momennya pas, beliau ingin tahu input dari saya," kata Benjamin di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (2/2/2026).

Menurutnya, Indonesia menjadi negara dengan beban TBC tertinggi kedua di dunia. Oleh karena itu, Presiden Prabowo menurutnya meminta tolong dengan sangat, agar pemberantasan TBC dilakukan dengan sangat gencar, supaya angkanya turun.

"Maka saya pun juga dalam waktu ya 120 hari ini saya sudah berkeliling di 12 provinsi dengan semua pimpinan daerahnya, mensosialisasikan program ini [pemberantasan TBC]," kata Benjamin.

Dia menjelaskan penanganan TBC mirip dengan Covid-19. Jika Covid-19 virusnya dimatikan, maka TBC bakteri mycobacterium tuberculosis dimatikan.

"Ya di Indonesia kalau sudah enggak ada kuman TB kan enggak menular. Nah, selama kumannya ada ya nularin kita. Nah, kalau kita nomor dua di dunia kan bagaimana? Mau jadi negara maju kok kasus TB-nya tinggi sekali? Setelah India, Indonesia. Jadi Pak Presiden minta supaya kita fokus menangani sebaik-baiknya," tutur Benjamin.

Selain itu, Presiden Prabowo memintanya untuk turut mengawasi program makan bergizi gratis (MBG). Sebab, saat ini menurut Presiden pemberian makan bergizi terhadap penerima manfaat dirasa sudah optimal, namun yang dilihat kemudian adalah dampak terhadap kasus stunting.

"Nah, bagaimana implementasi di lapangan? Jadi saya besok dengan Prof Dadan [Kepala Badan Gizi Nasional] untuk mengatur bagaimana implementasi di lapangan supaya makin hari makin sempurna, makin hari makin baik. Kan sekarang sudah 60 juta, target kita 82,9 juta kalau bisa akhir tahun ini sudah bisa. Intinya bahwa kalau kita bisa menurunkan stunting, lalu menaikkan gizi anak Indonesia, maka SDM kita akan lebih baik," jelas Benjamin.