Kondisi ini memberikan gambaran bahwa swasembada kedelai harus dilakukan secara bertahap, terukur dan masif melalui perluasan lahan tanam kedelai di wilayah potensial

Nganjuk (ANTARA) - Jajaran TNI ikut serta mendukung program peningkatan produksi pangan nasional termasuk kedelai, sehingga Indonesia bisa menekan impor kedelai dan bisa menjadi negara dengan swasembada kedelai.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan peningkatan produksi pangan terutama produksi kedelai harus mendapatkan dukungan banyak pihak karena Indonesia masih menghadapi ketergantungan impor kedelai.

"Volume impor kedelai mencapai 2,65 juta ton sepanjang tahun 2025. Amerika Serikat menjadi pemasok terbanyak karena mungkin Amerika Serikat kan tidak makan kedelai, makannya gandum," katanya dalam acara panen raya kedelai di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Kamis.

Ia menambahkan hingga kini Indonesia masih sebagai negara dengan impor terbanyak sebesar 2,21 juta ton dengan persentase 86,55 persen dari total volume impor dan nilai impor sebesar Rp21,2 triliun.

Menurut dia, kegiatan panen raya ini memiliki nilai strategis dengan tujuan agar ketergantungan impor dapat dikurangi secara bertahap.

Untuk program penanaman kedelai di Kabupaten Nganjuk dilaksanakan di tiga kecamatan dengan total luas lahan 2.300 hektare dan estimasi hasil 3.400 ton yakni di Kecamatan Rejoso seluas 1.110 hektare dengan estimasi hasil 1.665 ton sampai dengan 1.887 ton.

Kemudian Kecamatan Bagor seluas 510 hektare dengan estimasi hasil 765 ton sampai dengan 867 ton. Kemudian Kecamatan Wilangan seluas 380 hektare dengan estimasi hasil 570 ton sampai 646 ton.

Untuk di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, luas lahan kedelai yang dilakukan panen raya mencapai 100 hektare. Sedangkan secara total area tanaman kedelai di Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, mencapai 400 hektare.

Kegiatan penanaman kedelai ini, kata dia, menggunakan varietas unggul lokal asal Jawa Tengah, yang memiliki produktivitas tinggi dan umur panennya sangat cepat.

Ia pun menambahkan, kebutuhan impor pada tahun 2025 mencapai 2,67 juta ton, sehingga untuk menghentikan impor kedelai diperlukan tambahan produk kedelai nasional minimal 2,67 ton.

Untuk panen di Nganjuk, estimasi hasil panen sebesar 1,5 ton sampai 1,7 ton per hektare bahkan lebih. Sehingga dibutuhkan tambahan 1,53 hektare sampai dengan 1,73 hektare lahan panen kedelai secara nasional untuk swasembada kedelai.

"Kondisi ini memberikan gambaran bahwa swasembada kedelai harus dilakukan secara bertahap, terukur dan masif melalui perluasan lahan tanam kedelai di wilayah potensial," kata dia.

Pihaknya berencana mendukung untuk pemanfaatan lahan-lahan tidur yang ada di TNI atau punya desa kemudian penggunaan benih yang unggul.

Selain itu, juga dilakukan perbaikan sistem irigasi dan drainase. TNI akan ikut membantu mekanisasi tanam, pemeliharaan dan panen.

Ia menambahkan jaminan serapan hasil panen dengan harga yang menguntungkan petani juga dibutuhkan dan Bulog bisa terlibat untuk ikut serta mendukung pembelian kedelai dari petani.

Panglima juga berharap berharap kegiatan penanaman kedelai ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial tetapi menjadi model gerakan nyata yang dapat direplikasikan di berbagai wilayah di Indonesia termasuk lahan-lahan potensial milik TNI, pemerintah daerah dan masyarakat.

Pihaknya juga mengapresiasi sinergi yang terjalin antara TNI, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, petani, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat.

"Jadikan panen raya ini sebagai momentum untuk memperkuat kemandirian pangan nasional," kata dia.

Hadir pula dalam kegiatan itu, Panglima TNI dan jajarannya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), jajaran Pemprov Jatim, Pemkab Nganjuk dan tamu undangan lainnya.

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026