Pemerintah menyiapkan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram bagi perajin tahu dan tempe sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi semester II 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut akan dijalankan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga biaya produksi pelaku usaha tahu dan tempe di tengah fluktuasi harga kedelai global.

Airlangga menjelaskan kuota subsidi yang disiapkan pemerintah mencapai 250 ribu ton. Angka tersebut setara sekitar 10 persen dari kebutuhan kedelai nasional yang mencapai 2,5 juta ton per tahun.

"Nah ini adalah untuk perajin tahu dan tempe untuk dijaga subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram dengan target kuota 250 ribu ton," ujar Airlangga dalam konferensi pers stimulus ekonomi semester II 2026 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6).

Menurutnya, subsidi akan diberikan ketika harga kedelai berada di atas harga acuan pembelian yang telah ditetapkan pemerintah.

"Kita siapkan 250.000 ton dengan subsidi Rp2.000 per kilogram yang nantinya akan diberikan apabila harga kedelainya di atas harga acuan pembelian," katanya.

Ia mengatakan kebijakan tersebut telah dibahas bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan kementerian terkait lainnya sebelum diputuskan sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi.

"Baik terhadap bantuan beras maupun bantuan stabilisasi pangan, ini sudah dirapatkan dengan Menko Pangan. Menko Pangan sudah bersurat ke tempat kami di Menko Perekonomian dan ini kami sudah bahas secara lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden," ujarnya.

Selain subsidi kedelai, pemerintah juga memperpanjang bantuan pangan bagi 33,24 juta penerima manfaat selama Juli hingga September 2026 dengan anggaran Rp17,54 triliun.

Kedua program tersebut menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun yang diluncurkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan meluncurkan program Bantuan Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan (SPHP) kedelai untuk perajin tahu dan tempe. Pada tahap awal, kuota yang disiapkan mencapai 250.000 ton kedelai.

Program SPHP kedelai ini menjadi bagian dari klaster bantuan pangan dalam paket stimulus ekonomi semester II/2026. Pemerintah bakal memberikan subsidi hingga Rp2.000 per kilogram (kg) untuk perajin tahu dan tempe di tengah tingginya biaya impor kedelai akibat tekanan global.

Untuk tahap pertama, pemerintah mengalokasikan sekitar 250.000 ton kedelai dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp500 miliar.

"Kami ketahui kebutuhannya adalah 2,5 juta ton per tahun tetapi kami siapkan 250.000 [ton untuk tahap pertama] dengan subsidi Rp2.000 per kilogram yang nantinya akan diberikan apabila harga kedelainya di atas harga acuan pembelian," jelas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Selain SPHP kedelai, pemerintah juga menyalurkan bantuan beras untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Program ini menyasar 33,24 juta penerima dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp17,54 triliun di luar biaya operasional.

Penyaluran bantuan pangan tersebut telah dikoordinasikan dengan Menko Pangan serta lintas kementerian/lembaga sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Berikut rincian stimulus ekonomi semester II/2026 yang disalurkan pemerintah:

A. Stimulus dan insentif

1. Pajak penulis: penetapan tarif khusus pajak penghasilan (PPh) final royalti sebesar 1,5% bagi penulis nasional. Tarif ini lebih rendah dari tarif yang ada yakni 5% sampai 35%;

2. Diskon tiket transportasi periode libur sekolah dengan anggaran Rp190,5 miliar untuk 3 juta penumpang: potongan tarif 30% harga tiket kereta api periode 20 Juni sampai 5 Juli 2026; 30% tarif dasar untuk kapal Pelni periode 20 Juni sampai 15 Agustus; serta gratis tarif jasa kepelabuhanan ASDP periode 20 Juni sampai 5 Juli 2026;

Insentif transportasi udara selama musim liburan dengan anggaran Rp472,7 miliar untuk 2,3 juta penumpang: subsidi penuh PPN DTP 100% untuk tiket pesawat domestik dan kelas ekonomi;

3. Diskon transportasi periode libur Natal dan Tahun Baru dengan anggaran Rp161,4 miliar untuk 2,6 juta penumpang: potongan tarif 30% harga tiket kereta api periode 22 Desember 2026 sampai 4 Januari 2027; 30% tarif dasar untuk Kapal Pelni periode 17 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027; serta gratis tarif jasa kepelabuhanan ASDP periode 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027;

Insentif transportasi udara Natal dan Tahun Baru dengan anggaran Rp722 miliar untuk 3,7 juta penumpang: subsidi penuh PPN DTP 100% untuk tiket pesawat berjadwal domestik kelas ekonomi;

4. Insentif impor LPG dan bahan baku plastik berupa bea masuk 0%: untuk impor LPG bagi industri petrokimia dengan estimasi total manfaat Rp2,25 triliun, dan kehilangan pendapatan negara Rp360 miliar per tahun, serta bea masuk 0% atas bahan baku plastik; lalu penurunan bea masuk impor suku cadang pesawat dengan anggaran Rp500 miliar;

B. Magang dan Vokasi

5. Program magang: mulai Juli dengan alokasi dana Rp4,14 triliun untuk total 150.000 peserta;

6. Pelatihan vokasi dengan anggaran Rp2,12 triliun untuk peningkatan keterampilan kompetensi tenaga kerja. Target prioritas vokasi ini adalah untuk 220.000 lulusan SMK serta 50.000 pekerja terdampak PHK.

C. Bantuan pangan

7. Bantuan beras 10 kilogram dengan prakiraan anggaran Rp17,54 triliun untuk 33,24 juta penerima selama tiga bulan dimulai Juli 2026.

8. Bantuan stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) kedelai untuk pengrajin tahu/tempe dengan anggaran Rp500 miliar. Bantuan SPHP paling tinggi sebesar Rp2.000 per kilogram untuk total 250.000 ton pada tahap pertama ini, untuk daerah yang harga kedelainya di atas harga acuan pembelian (HAP).

"Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester II/2026 ini nilainya sekitar Rp26,34 triliun. [Perinciannya] stimulus insentif transportasi sekitar Rp2,04 triliun, anggaran magang dan vokasi sekitar Rp6,26 triliun dan bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun," pungkas Airlangga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memperpanjang bantuan pangan bagi 33,24 juta penerima selama Juli hingga September 2026 sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun yang disiapkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi pada semester II 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bantuan pangan akan diberikan selama tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2026.

“Bantuan pangan ini dilanjutkan tiga bulan, yaitu Juli, Agustus, dan September untuk 33,24 juta penerima,” ujar Airlangga dalam Taklimat Media Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Semester II Tahun 2026 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).

Airlangga menjelaskan anggaran yang disiapkan untuk program bantuan pangan tersebut mencapai sekitar Rp17,54 triliun. Pemerintah juga melanjutkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui subsidi kedelai bagi perajin tahu dan tempe sebesar Rp2.000 per kilogram dengan kuota 250 ribu ton.

Menurut Airlangga, langkah tersebut diambil untuk menjaga aktivitas ekonomi domestik sekaligus mengantisipasi dampak ketidakpastian global yang masih berlangsung.

“Kita perlu terus menjaga ekonomi domestik dan juga harus jaga dengan langkah-langkah proaktif untuk mencegah dan mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul,” katanya.

Selain bantuan pangan, pemerintah memberikan berbagai insentif transportasi pada periode libur sekolah dan Natal-Tahun Baru (Nataru). Insentif tersebut meliputi diskon tiket kereta api sebesar 30 persen, diskon tarif dasar kapal Pelni sebesar 30 persen, pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP, serta fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi berjadwal.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan diskon tiket kereta api selama libur sekolah berlaku pada 20 Juni hingga 5 Juli 2026, sedangkan diskon tarif dasar kapal Pelni berlangsung pada 20 Juni hingga 15 Agustus 2026.

Untuk periode Natal dan Tahun Baru, diskon tiket kereta api sebesar 30 persen berlaku pada 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027. Adapun diskon tarif dasar kapal Pelni diberikan pada 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

“Total anggaran untuk insentif dan diskon transportasi selama dua momentum besar baik libur sekolah dan Nataru adalah sebesar Rp1,54 triliun,” ujar Dudy.

Pemerintah juga melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional guna memperkuat kualitas tenaga kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan program magang nasional angkatan kedua pada 2026 ditargetkan menjangkau 150 ribu peserta.

Sementara itu, program pelatihan vokasi ditujukan bagi 220 ribu peserta, termasuk 50 ribu pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Airlangga menambahkan total stimulus ekonomi pada semester II 2026 terdiri atas insentif transportasi sekitar Rp2,04 triliun, program magang dan vokasi Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun.

Dengan berbagai stimulus tersebut, pemerintah berharap konsumsi rumah tangga dan aktivitas ekonomi domestik tetap terjaga sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pada paruh kedua tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram melalui Perum Bulog belum cukup untuk meredam gejolak harga tahu dan tempe di dalam negeri, yang masih sangat bergantung pada impor.

Untuk diketahui, pemerintah memberikan subsidi harga kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram untuk 250.000 ton melalui Perum Bulog guna menjaga stabilitas harga bahan pangan, khususnya bagi produsen tahu dan tempe. Kebijakan ini diambil karena kedelai hampir seluruhnya masih bergantung pada impor sehingga rentan terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah.

Khudori mengatakan, penugasan subsidi melalui Bulog sebenarnya bukan hal baru. Mekanisme serupa pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya ketika harga kedelai melonjak akibat gejolak pasar global.

Namun, dia menilai kebijakan ini belum menyentuh masalah struktural. Sejak terjadi gejolak geopolitik, harga kedelai di tingkat produsen tahu-tempe naik dari sekitar Rp9.000 per kilogram menjadi Rp11.300 per kilogram.

“Kenaikan harga dipicu oleh melonjaknya harga kedelai impor di pasar dunia, biaya logistik, dan pelemahan rupiah. Bagi produsen tahu-tempe, kenaikan harga bahan baku sekitar 25% itu membuat mereka kelimpungan. Nilainya di atas toleransi,” kata Khudori dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6/2026).

Khudori menuturkan, kebutuhan kedelai untuk industri tahu dan tempe nasional mencapai sekitar 2,7 juta ton per tahun. Sementara itu, produksi dalam negeri masih sangat terbatas, yakni di bawah 10%. Sisanya dipenuhi melalui impor dari sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Brasil, dan Argentina.

Menurut Khudori, produsen tahu dan tempe membutuhkan kepastian harga bahan baku yang stabil agar usaha dapat berjalan berkelanjutan. Namun, ketika harga kedelai terus mengalami kenaikan, pelaku usaha dalam posisi sulit antara menjaga margin usaha dan mempertahankan daya beli konsumen.

“Ketika situasi tak tertanggungkan, opsi yang tersedia adalah menutup usaha. Jika itu terjadi pada banyak produsen tahu-tempe, pengangguran meledak. Tahu-tempe telah menghidupi ratusan ribu rakyat jelata, dari petani, produsen tempe-tahu-kecap, pedagang tahu-tempe hingga penjual gorengan pinggir jalan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Khudori menambahkan bahwa lonjakan harga kedelai kerap memicu aksi mogok produksi di kalangan produsen tahu dan tempe, seperti yang terjadi pada 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2021, dan 2022, dengan pemicu utama yang sama, yakni kenaikan tajam harga kedelai impor.

Dia menilai kebijakan subsidi yang kini diberikan pemerintah merupakan upaya untuk mencegah terulangnya pola kebijakan reaktif seperti di masa lalu. Menurutnya, berulangnya persoalan tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam kebijakan pangan, terutama terkait ketergantungan terhadap mekanisme pasar dan impor.

Selain itu, dia juga menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor yang mencapai lebih dari 90% dari total kebutuhan nasional.

Menurutnya, apabila Indonesia ingin mencapai swasembada, maka diperlukan koreksi fundamental terhadap kebijakan yang selama ini berjalan. Ia menegaskan bahwa swasembada tidak dapat dicapai melalui pendekatan parsial, melainkan harus melalui kebijakan yang terpadu dan komprehensif.

“Mulai dari kebijakan anggaran, tata niaga, perdagangan, perlindungan petani dan konsumen, perluasan lahan hingga riset,” tandasnya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Pemerintah memberikan subsidi kedelai sebesar Rp 2.000 per kilogram untuk membantu perajin tempe menghadapi kenaikan harga bahan baku akibat gejolak pasar global. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan kebijakan tersebut telah dibahas dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada Selasa (9/6/2026) sebagai langkah menjaga keberlangsungan produksi tempe di tengah kenaikan harga kedelai.

"Karena terganggu dengan harga yang sudah naik, jadi kita membantu para perajin tempe," ujar Budi di Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/6/2026).

Pada tahap awal, pemerintah akan memberikan subsidi untuk sekitar 250.000 ton kedelai impor. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan beban biaya produksi yang meningkat akibat lonjakan harga komoditas di pasar internasional.

Budi menjelaskan, kenaikan harga kedelai dipengaruhi kondisi global, termasuk dampak konflik dan ketidakpastian geopolitik yang memengaruhi rantai pasok serta perdagangan komoditas pangan dunia.

Dengan adanya subsidi tersebut, pemerintah berharap para perajin tempe dapat mempertahankan produksi dan menjual produknya dengan harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat.

"Tujuannya untuk meringankan dampak kenaikan harga akibat gejolak pasar global dan perang, sehingga perajin tetap bisa memproduksi tempe dengan harga yang ada sekarang," kata Budi.

Jika produksi komoditas pertanian melimpah dan distribusinya lancar maka tidak akan trigger untuk inflasi pangan

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mendorong pemerintah memperkuat insentif untuk peningkatan produksi kedelai domestik guna mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan industri tahu-tempe nasional.

Ia mengatakan kebijakan insentif akan lebih optimal apabila diarahkan pada penguatan sektor produksi dan penciptaan lapangan kerja.

“Jika ingin memberikan insentif sebaiknya untuk kegiatan yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan sehingga masyarakat punya income dan meningkatkan daya beli,” kata Esther kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, penguatan produksi kedelai dan komoditas pertanian lain di dalam negeri dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus memperkuat fondasi swasembada pangan nasional.

“Jika ingin memberikan subsidi maka berikan insentif untuk peningkatan produksi kedelai dan komoditas pertanian lainnya, bukan tergantung kedelai impor,” ujarnya.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah memutuskan memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram (kg) melalui Perum Bulog untuk tahap awal sebanyak 250 ribu ton guna menjaga stabilitas harga kedelai di tengah pelemahan rupiah dan tingginya ketergantungan impor komoditas tersebut.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, rata-rata harga kedelai impor secara nasional tercatat Rp13.722 per kg pada Kamis (11/6), naik tipis dibandingkan satu hari sebelumnya Rp13.705 per kg.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan subsidi tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas harga kedelai agar tidak membebani perajin tahu-tempe maupun masyarakat. Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran subsidi tahap awal tersebut mencapai sekitar Rp500 miliar.

Lebih lanjut, Esther menilai peningkatan produksi pangan domestik diperlukan guna membantu menjaga stabilitas harga pangan apabila didukung distribusi yang lancar.

“Jika produksi komoditas pertanian melimpah dan distribusinya lancar maka tidak akan trigger untuk inflasi pangan,” tuturnya.

Ia mengatakan penguatan sektor produksi pangan domestik juga akan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas karena mampu menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian dan industri pengolahan pangan.

Menurut Esther, kebijakan penguatan produksi kedelai domestik juga sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat swasembada pangan nasional dan mengurangi tekanan terhadap impor bahan baku pangan strategis.

Selain itu, ia menilai penguatan produksi dalam negeri dapat membantu menjaga stabilitas harga pangan dalam jangka panjang di tengah tantangan fluktuasi nilai tukar rupiah dan dinamika rantai pasok global.

Esther menambahkan langkah peningkatan produksi komoditas pertanian dalam negeri perlu diikuti penguatan distribusi, produktivitas petani, serta dukungan infrastruktur pangan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Di sisi lain, pemerintah terus mendorong penguatan produksi pangan domestik melalui peningkatan produktivitas pertanian dan penguatan sarana produksi untuk mendukung target swasembada pangan nasional.

Komisi IV DPR RI dalam rapat dengan Kementerian Pertanian pada 10 Juni 2026 mendukung penguatan anggaran Kementerian Pertanian tahun 2027 melalui pagu indikatif Rp23,23 triliun serta usulan tambahan anggaran Rp22,43 triliun guna mempercepat program swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional.

Tambahan anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk peningkatan produksi komoditas strategis, hilirisasi perkebunan, pengembangan ternak, produksi benih sumber, penguatan penyuluhan dan pelatihan pertanian, serta pendidikan pertanian.

Hasil rapat tersebut juga menilai peningkatan produksi komoditas pangan strategis penting dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor, termasuk kedelai dan bawang putih.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pertanian ditugaskan untuk segera meningkatkan produksi komoditas pangan strategis yang selama ini masih bergantung pada impor dalam pemenuhan kebutuhannya di dalam negeri,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai kebijakan subsidi kedelai yang diputuskan pemerintah efektif sebagai langkah jangka pendek untuk meredam tekanan biaya produksi usaha tahu dan tempe.

"Subsidi ini cukup efektif sebagai langkah jangka pendek untuk meredam guncangan karena targeted dan disalurkan via Bulog langsung ke perajinnya," kata Eliza kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pengusaha tahu dan tempe selama ini menghadapi margin usaha yang tipis, sehingga subsidi bahan baku dapat membantu meringankan biaya produksi.

Ia mengatakan bantuan tersebut dapat membantu pengusaha mempertahankan volume produksi, kualitas produk, serta mencegah pengurangan ukuran atau kualitas tahu dan tempe.

Eliza menilai mekanisme penyaluran melalui Perum Bulog relatif lebih baik dibandingkan subsidi umum karena dapat mengurangi risiko kebocoran kepada pihak yang bukan sasaran.

"Mekanisme penyaluran via Bulog ini relatif lebih baik daripada subsidi umum karena mengurangi risiko kebocoran ke pihak non-target," ujarnya.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah memutuskan memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram melalui Bulog sebanyak 250 ribu ton di tahap awal dengan total anggaran sekitar Rp500 miliar.

Subsidi tersebut akan diarahkan langsung kepada pengusaha tahu dan tempe agar harga bahan baku menjadi lebih rendah.

Eliza menyebutkan subsidi kedelai berpotensi menahan kenaikan harga produk olahan kedelai yang menjadi sumber protein terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah.

Menurut dia, penurunan biaya input dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan sosial di tengah tekanan inflasi.

"Intervensi ini juga berperan menahan tekanan inflasi pangan spesifik pada komoditas olahan kedelai, mendukung daya beli kelompok menengah ke bawah, serta menjaga stabilitas sosial di tengah gejolak harga global," tutur dia.

Namun, Eliza mengingatkan efektivitas subsidi tetap terbatas pada horizon tiga bulan dan memiliki risiko kenaikan harga kembali atau rebound yang dapat muncul setelah periode subsidi berakhir.

Untuk jangka panjang, ia menilai pemerintah perlu memprioritaskan peningkatan produksi domestik, diversifikasi sumber impor, serta efisiensi rantai nilai kedelai.

Eliza mengatakan produktivitas pertanian kedelai perlu ditingkatkan melalui riset varietas unggul yang adaptif terhadap iklim tropis.

Menurut dia, hasil panen kedelai perlu didorong dari sekitar 1,5 ton per hektare menjadi 2,5 ton hingga 3 ton per hektare atau lebih.

Selain itu, ia menilai pemerintah perlu memberikan insentif kepada petani melalui subsidi input, kredit usaha, asuransi, dan harga jaminan.

"Perluasan areal tanam melalui optimalisasi lahan kering atau sistem rotasi tanaman juga harus diintegrasikan dalam program nasional yang terkoordinasi, dengan target mengurangi ketergantungan impor secara bertahap," ucap Eliza.

Lebih lanjut, ia juga mendorong diversifikasi mitra impor kedelai ke negara seperti Brasil, Argentina, dan Kanada, disertai hedging mata uang serta kontrak jangka panjang.

Menurut dia, efisiensi rantai pasok juga perlu ditingkatkan melalui investasi gudang modern, pengurangan kehilangan hasil pascapanen, serta adopsi teknologi pengolahan bagi UMKM tahu-tempe.

"Kebijakan pendukung seperti integrasi dalam strategi ketahanan pangan nasional, kemitraan publik-swasta, serta promosi diversifikasi sumber protein alternatif murah juga menjadi pelengkap penting agar tekanan permintaan tidak hanya bertumpu pada kedelai," ungkapnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

berharap kebijakan subsidi kedelai dapat segera direalisasikan

Purwokerto (ANTARA) - Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menilai rencana subsidi kedelai impor sebesar Rp2.000 per kilogram merupakan bukti kehadiran pemerintah membantu industri tahu dan tempe.

"Ini jelas merupakan bentuk kehadiran negara terhadap kondisi yang saat ini kita sama-sama tahu sedang dihadapi pelaku usaha. Adanya subsidi tentu sangat disambut baik oleh teman-teman pelaku industri tahu dan tempe," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas (Aspikmas) Pujianto di Purwokerto, Banyumas, Rabu.

Meskipun nilai subsidi yang diberikan hanya sebesar Rp2.000 per kilogram, dia menilai kebijakan tersebut tetap akan memberikan manfaat karena kebutuhan bahan baku kedelai pada industri tahu dan tempe cukup besar.

Ia mengatakan sebagian besar kedelai yang digunakan pelaku usaha masih berasal dari impor sehingga fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah turut mempengaruhi biaya produksi.

"Kenaikan dolar terhadap rupiah pasti berpengaruh karena bahan baku kedelai kita masih dominan mengambil dari luar negeri," katanya menegaskan.

Ia mengaku belum menerima laporan rinci mengenai besaran dampak kenaikan harga bahan baku terhadap industri tahu dan tempe di Banyumas.

Akan tetapi, kata dia, pelaku usaha umumnya memiliki sejumlah strategi untuk menjaga keberlangsungan usaha.

Menurut dia, ada dua pilihan yang biasanya diambil pelaku usaha, yakni menaikkan harga jual untuk mempertahankan margin keuntungan atau mempertahankan harga dengan konsekuensi margin usaha menjadi lebih kecil.

"Setiap pelaku usaha tentu punya strateginya masing-masing. Dengan adanya subsidi ini, mereka bisa lebih tenang dalam mengambil keputusan karena biaya produksi dapat sedikit ditekan," katanya.

Menurut dia, subsidi tersebut juga berpotensi membuat pelaku usaha tetap mempertahankan harga produk sehingga daya beli masyarakat tidak terlalu terdampak.

Ia mengatakan industri tahu dan tempe di Banyumas tersebar di berbagai wilayah dan jumlahnya cukup banyak seperti Pliken yang dikenal sebagai sentra tempe, Kalisari sebagai kawasan produksi tahu, serta beberapa daerah lainnya.

Meskipun belum memiliki data pasti, ia memperkirakan jumlah pelaku usaha tahu dan tempe di Banyumas lebih dari 500 orang.

“Kami berharap kebijakan subsidi kedelai dapat segera direalisasikan sehingga mampu membantu pelaku usaha menjaga stabilitas produksi, mempertahankan daya saing usaha, serta mengurangi dampak kenaikan biaya bahan baku akibat fluktuasi nilai tukar mata uang,” kata Pujianto.

Salah seorang pelaku usaha tempe di Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Isti mengaku sangat terdampak kenaikan harga kedelai impor akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

“Saya tidak berani menaikkan harga jual tempe meskipun margin keuntungannya makin menipis, karena khawatir pelanggan beralih ke produsen lain,” katanya.

Oleh karena itu, dia mengharapkan pemerintah dapat segera merealisasikan subsidi kedelai demi keberlangsungan usaha tempe.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) Kabupaten Banyumas Gatot Eko Purwadi menyambut baik kebijakan pemerintah pusat memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram karena dapat membantu pelaku UMKM yang bergerak di sektor produksi tahu dan tempe, terutama di tengah fluktuasi harga bahan baku.

Menurut dia, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan subsidi tersebut benar-benar diterima oleh pelaku usaha yang menjadi sasaran program.

"Yang kami pastikan, jika ada subsidi, harus diterima oleh pelaku UMKM yang memanfaatkan kedelai untuk produksi tahu dan tempe. Kami akan membantu mengawal agar kebijakan itu sampai kepada sasaran yang diinginkan pemerintah," kata Gatot.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah sepakat untuk memberikan subsidi kedelai senilai Rp2.000 per kilogram untuk menjaga harga tahu dan tempe di tengah tekanan kenaikan biaya bahan baku impor akibat pelemahan nilai tukar rupiah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar harga kebutuhan pokok tidak membebani masyarakat dalam kondisi apa pun.

"Oleh karena itu tadi kita putuskan disubsidi Rp2.000 per kilo. Pemerintah menyediakan untuk 250.000 ton pertama melalui Bulog," kata Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).

Ia menjelaskan kedelai yang digunakan sebagai bahan baku tahu dan tempe hampir seluruhnya masih berasal dari impor.

Karena itu, pergerakan kurs rupiah terhadap dolar AS berpotensi memengaruhi harga maupun ukuran produk yang diterima konsumen.

Menurut Zulhas, pemerintah menilai perlu melakukan intervensi agar pelaku usaha, khususnya pengrajin tahu dan tempe, tidak terbebani lonjakan biaya bahan baku.

[Gambas:Youtube]

"Kedelai yang hampir 100 persen impor itu tentu akan terkait harganya. Mungkin enggak naik, tapi ukurannya kurang," ujarnya.

Pemerintah menyiapkan subsidi untuk tahap awal sebesar 250 ribu ton kedelai impor. Penyalurannya akan melibatkan Perum Bulog, sementara mekanisme teknis pelaksanaannya masih akan dibahas lebih lanjut oleh kementerian terkait.

Zulhas mengatakan keputusan tersebut telah dilaporkan kepada Sang Kepala Negara.

Selanjutnya, skema pelaksanaan subsidi akan disusun bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

"Nanti Bulog yang akan teknisnya seperti apa. Ini sudah lapor ke Bapak Presiden," katanya.

Adapun subsidi Rp2.000 per kilogram untuk 250 ribu ton kedelai impor diberikan guna menjaga stabilitas harga di tingkat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pengrajin tahu dan tempe sekaligus melindungi daya beli konsumen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan mengucurkan subsidi untuk komoditas kedelai yang harganya tengah naik imbas gejolak geopolitik.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, kedelai merupakan bahan pangan yang hampir seluruhnya diimpor dari luar negeri.

Komoditas impor diketahui mengalami kenaikan imbas kenaikan biaya energi yang semakin mahal di tengah perang.

“Tadi kita putuskan disubsidi Rp 2.000 per kilo, pemerintah menyediakan untuk 250.000 ton pertama melalui Bulog,” kata Zulhas di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Zulhas mengatakan, subsidi itu digelontorkan pemerintah di tengah pelemahan nilai tukar rupiah dari sebelumnya Rp 16.500 kini menyentuh Rp 18.000 an per dolar Amerika Serikat (AS).

Meski pelemahan rupiah dari sekitar Rp 16.500 menjadi Rp 18.000 per dollar AS hanya sekitar Rp 1.500, pemerintah memutuskan memberikan subsidi kedelai sebesar Rp 2.000 per kilogram.

Zulhas mengatakan, kebijakan subsidi ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Para menteri diminta secara sungguh-sungguh menjaga harga dan stok bahan pangan agar tidak membuat masyarakat kesulitan dalam situasi seperti apapun.

“Arahan dari Bapak Presiden agar sungguh-sungguh secara serius memperhatikan kebutuhan sembako untuk rakyat kita,” ujar Zulhas.

Ditemui usai rapat, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, belum bisa menyebutkan kapan subsidi itu akan mulai digelontorkan.

Bulog masih harus mengikuti rapat dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan asosiasi pengusaha kedelai.

Rizal mengatakan, subsidi itu nantinya ditujukan untuk pengusaha pengolahan makanan seperti pengrajin tempe dan tahu.

“Jadi tidak dijual di pasar. Tapi dijual langsung ke pengrajin supaya apa? Harganya jadi lebih rendah,” tutur Rizal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memutuskan memperpanjang program Bantuan Pangan selama tiga bulan mulai Juli 2026. Kebijakan ini menyasar 33,2 juta keluarga penerima manfaat sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi gejolak harga pangan dan memasuki periode musim paceklik.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Perkembangan Harga Komoditas Pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, bantuan pangan tetap menjadi instrumen penting untuk menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok sekaligus membantu stabilisasi harga pangan nasional.

“Pemerintah menugaskan Bulog untuk melanjutkan program Bantuan Pangan selama tiga bulan kepada 33,2 juta keluarga yang akan dimulai pada bulan Juli 2026. Program ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu stabilisasi harga pangan, khususnya pada periode masa tanam dan musim paceklik yang berpotensi memengaruhi pasokan pangan,” kata Zulhas.

Rakortas tersebut turut dihadiri Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, serta sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga terkait.

Pemerintah menilai perpanjangan bantuan pangan diperlukan untuk mengantisipasi tekanan terhadap harga bahan pokok yang berpotensi muncul pada periode tertentu. Selain membantu kelompok masyarakat berpendapatan rendah, program tersebut juga diharapkan menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di pasar.

Dalam pertemuan itu, pemerintah juga membahas sejumlah langkah lain untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Salah satunya adalah rencana pemberian subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram dengan alokasi awal mencapai 250 ribu ton.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, Bulog siap menjalankan penugasan tambahan yang diberikan pemerintah karena saat ini memiliki stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang memadai serta dukungan jaringan distribusi nasional.

“Bulog siap melaksanakan penugasan tambahan Bantuan Pangan yang diberikan pemerintah. Dengan stok beras yang kuat dan dukungan jaringan distribusi nasional, kami optimistis program ini dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rizal.

Menurut dia, penyaluran bantuan pangan tidak hanya berfungsi menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen untuk menstabilkan harga beras di tingkat konsumen dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Selain bantuan pangan, Bulog juga disiapkan untuk menjalankan penugasan terkait program subsidi kedelai yang saat ini masih dalam tahap finalisasi di tingkat pemerintah.

Perpanjangan bantuan pangan ini menjadi salah satu paket kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di tengah dinamika harga komoditas pangan dan ketidakpastian ekonomi global.

Kami sudah memutuskan rapat di sini, kedelai yang hampir seratus persen impor itu kita putuskan disubsidi Rp2.000 per kg. Pemerintah menyediakan untuk 250 ribu ton pertama melalui Bulog

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memutuskan memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram (kg) melalui Perum Bulog untuk menjaga stabilitas harga kedelai di tengah pelemahan rupiah dan tingginya ketergantungan impor komoditas tersebut.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan subsidi yang diberikan untuk tahap pertama sebanyak 250 ribu ton kedelai karena komoditas tersebut hampir seluruhnya masih bergantung pada impor.

“Kami sudah memutuskan rapat di sini, kedelai yang hampir seratus persen impor itu kita putuskan disubsidi Rp2.000 per kg. Pemerintah menyediakan untuk 250 ribu ton pertama melalui Bulog,” kata Zulhas usai Rapat Koordinasi Terbatas Perkembangan Harga Komoditas Pangan di Jakarta, Selasa.

Menurut Zulhas, pemerintah mengantisipasi pelemahan nilai tukar rupiah yang berpotensi memengaruhi harga kedelai di dalam negeri karena sebagian besar kebutuhan komoditas tersebut dipenuhi dari impor.

Ia mengatakan subsidi tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas harga kedelai agar tidak membebani pelaku usaha tahu-tempe maupun masyarakat.

Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran subsidi kedelai tahap pertama tersebut mencapai sekitar Rp500 miliar.

“Kedelai untuk 250 ribu ton pertama, ya. Kalau Rp2.000 per kg, berarti (total anggaran subsidi sekitar) Rp500 miliar,” ungkapnya.

Zulhas menjelaskan keputusan subsidi kedelai tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Selanjutnya, pemerintah akan menyurati Kementerian Keuangan untuk proses teknis pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Nanti Bulog yang akan (mengkaji) teknisnya seperti apa,” ujar dia.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan teknis pelaksanaan subsidi kedelai tersebut masih akan dibahas bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan dan asosiasi pengusaha kedelai.

Ia menjelaskan bahwa pembahasan diperlukan agar pelaksanaan kebijakan subsidi kedelai dapat berjalan maksimal.

“Nanti kita rapat dulu dengan Kementerian Perdagangan, kemudian dengan Kementerian Keuangan, termasuk juga dengan nanti asosiasi pengusaha kedelai, sehingga hasilnya itu maksimal,” ucap Ahmad.

Ia mengatakan subsidi kedelai tersebut nantinya diarahkan langsung kepada perajin tahu dan tempe, bukan dijual di pasar umum.

“Jadi tidak dijual di pasar, tapi dijual langsung ke perajinnya supaya harganya jadi lebih rendah,” tuturnya.

Di sisi lain, Ketua Koperasi Perajin Tahu Tempe Indonesia (Kopti) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Hugo Siswaya pada Minggu (7/6) menyebut kenaikan harga kedelai akibat pelemahan nilai tukar rupiah masih memberatkan ratusan pengusaha tahu dan tempe di wilayah tersebut.

Pemilik pabrik tahu di Kecamatan Cianjur, Taufik Munandar, mengatakan pelemahan rupiah berdampak terhadap harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama produksi tahu dan tempe. Harga kedelai disebut mencapai sekitar Rp10.500 per kg.

Dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024, Harga Acuan Penjualan (HAP) kedelai lokal di tingkat konsumen atau perajin tahu-tempe ditetapkan maksimal Rp11.400 per kg, sedangkan HAP kedelai impor maksimal Rp12.000 per kg.

Lebih lanjut, pemerintah menilai intervensi harga kedelai diperlukan agar tekanan harga bahan baku tidak menular ke harga produk pangan berbasis kedelai yang banyak dikonsumsi masyarakat.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026