Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan meluncurkan program Bantuan Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan (SPHP) kedelai untuk perajin tahu dan tempe. Pada tahap awal, kuota yang disiapkan mencapai 250.000 ton kedelai.

Program SPHP kedelai ini menjadi bagian dari klaster bantuan pangan dalam paket stimulus ekonomi semester II/2026. Pemerintah bakal memberikan subsidi hingga Rp2.000 per kilogram (kg) untuk perajin tahu dan tempe di tengah tingginya biaya impor kedelai akibat tekanan global.

Untuk tahap pertama, pemerintah mengalokasikan sekitar 250.000 ton kedelai dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp500 miliar.

"Kami ketahui kebutuhannya adalah 2,5 juta ton per tahun tetapi kami siapkan 250.000 [ton untuk tahap pertama] dengan subsidi Rp2.000 per kilogram yang nantinya akan diberikan apabila harga kedelainya di atas harga acuan pembelian," jelas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Selain SPHP kedelai, pemerintah juga menyalurkan bantuan beras untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Program ini menyasar 33,24 juta penerima dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp17,54 triliun di luar biaya operasional.

Penyaluran bantuan pangan tersebut telah dikoordinasikan dengan Menko Pangan serta lintas kementerian/lembaga sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Berikut rincian stimulus ekonomi semester II/2026 yang disalurkan pemerintah:

A. Stimulus dan insentif

1. Pajak penulis: penetapan tarif khusus pajak penghasilan (PPh) final royalti sebesar 1,5% bagi penulis nasional. Tarif ini lebih rendah dari tarif yang ada yakni 5% sampai 35%;

2. Diskon tiket transportasi periode libur sekolah dengan anggaran Rp190,5 miliar untuk 3 juta penumpang: potongan tarif 30% harga tiket kereta api periode 20 Juni sampai 5 Juli 2026; 30% tarif dasar untuk kapal Pelni periode 20 Juni sampai 15 Agustus; serta gratis tarif jasa kepelabuhanan ASDP periode 20 Juni sampai 5 Juli 2026;

Insentif transportasi udara selama musim liburan dengan anggaran Rp472,7 miliar untuk 2,3 juta penumpang: subsidi penuh PPN DTP 100% untuk tiket pesawat domestik dan kelas ekonomi;

3. Diskon transportasi periode libur Natal dan Tahun Baru dengan anggaran Rp161,4 miliar untuk 2,6 juta penumpang: potongan tarif 30% harga tiket kereta api periode 22 Desember 2026 sampai 4 Januari 2027; 30% tarif dasar untuk Kapal Pelni periode 17 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027; serta gratis tarif jasa kepelabuhanan ASDP periode 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027;

Insentif transportasi udara Natal dan Tahun Baru dengan anggaran Rp722 miliar untuk 3,7 juta penumpang: subsidi penuh PPN DTP 100% untuk tiket pesawat berjadwal domestik kelas ekonomi;

4. Insentif impor LPG dan bahan baku plastik berupa bea masuk 0%: untuk impor LPG bagi industri petrokimia dengan estimasi total manfaat Rp2,25 triliun, dan kehilangan pendapatan negara Rp360 miliar per tahun, serta bea masuk 0% atas bahan baku plastik; lalu penurunan bea masuk impor suku cadang pesawat dengan anggaran Rp500 miliar;

B. Magang dan Vokasi

5. Program magang: mulai Juli dengan alokasi dana Rp4,14 triliun untuk total 150.000 peserta;

6. Pelatihan vokasi dengan anggaran Rp2,12 triliun untuk peningkatan keterampilan kompetensi tenaga kerja. Target prioritas vokasi ini adalah untuk 220.000 lulusan SMK serta 50.000 pekerja terdampak PHK.

C. Bantuan pangan

7. Bantuan beras 10 kilogram dengan prakiraan anggaran Rp17,54 triliun untuk 33,24 juta penerima selama tiga bulan dimulai Juli 2026.

8. Bantuan stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) kedelai untuk pengrajin tahu/tempe dengan anggaran Rp500 miliar. Bantuan SPHP paling tinggi sebesar Rp2.000 per kilogram untuk total 250.000 ton pada tahap pertama ini, untuk daerah yang harga kedelainya di atas harga acuan pembelian (HAP).

"Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester II/2026 ini nilainya sekitar Rp26,34 triliun. [Perinciannya] stimulus insentif transportasi sekitar Rp2,04 triliun, anggaran magang dan vokasi sekitar Rp6,26 triliun dan bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun," pungkas Airlangga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa minyak goreng rakyat atau Minyakita tidak lagi menjadi bagian dari program bantuan pangan pemerintah. Menurut Budi, seluruh pasokan Minyakita akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui distribusi di pasar rakyat.

"Sekarang tidak ada lagi Minyakita untuk bantuan pangan. Semua akan didistribusikan ke pasar rakyat sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan Minyakita," ujar Budi memberikan keterangan pers di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berkoordinasi dengan produsen, Perum Bulog, dan ID Food guna memastikan distribusi Minyakita berjalan lancar dan mudah diakses.

Ia juga menekankan bahwa Minyakita bukanlah minyak goreng bersubsidi. Minyakita merupakan produk yang berasal dari skema domestic market obligation (DMO), yaitu kewajiban pelaku usaha menyediakan pasokan untuk kebutuhan dalam negeri.

Selain itu, Budi menyampaikan bahwa bantuan pangan pemerintah ke depan dapat lebih fleksibel dengan menyesuaikan kondisi pasar dan kebutuhan penyerapan komoditas.

Apabila terjadi kelebihan pasokan yang menyebabkan harga suatu komoditas turun, pemerintah dapat mempertimbangkan komoditas tersebut sebagai bantuan pangan.

Perum Bulog merespons dengan cepat keluhan masyarakat terkait kualitas beras Bantuan Pangan Pemerintah (Banpang) di sejumlah desa di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

Beras yang dipersoalkan langsung ditarik sebelum sampai ke tangan masyarakat dan akan diganti dengan beras yang memenuhi standar mutu serta layak konsumsi.

Langkah tersebut dilakukan setelah Bulog menerima informasi terkait adanya beras bantuan yang secara visual dinilai kurang baik oleh Perangkat Desa. Menindaklanjuti laporan tersebut, Bulog bersama pemerintah Dinas terkait langsung melakukan pemeriksaan di lapangan untuk memastikan kondisi yang sebenarnya.

Hasil pengecekan menunjukkan bahwa beras yang menjadi keluhan masih berada di titik distribusi Kantor Desa dan belum diterima oleh masyarakat penerima bantuan pangan.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan kehati-hatian, Bulog memutuskan untuk menarik seluruh beras yang dikeluhkan dan menggantinya dengan beras yang memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

Perum Bulog menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, pemerintah daerah, dan perangkat desa yang telah menyampaikan informasi secara cepat sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum bantuan diterima oleh masyarakat.

Sebagai operator Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Bulog senantiasa menerapkan pengawasan mutu pada setiap tahapan pengelolaan beras, mulai dari penyimpanan di gudang, proses pengeluaran, hingga distribusi kepada penerima manfaat.

Namun demikian, setiap laporan dari masyarakat tetap menjadi perhatian serius dan bahan evaluasi untuk memperkuat pengawasan kualitas di lapangan.

Program Bantuan Pangan Pemerintah merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga ketahanan pangan dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

Oleh karena itu, Bulog berkomitmen memastikan bantuan yang disalurkan tidak hanya tepat sasaran dan tepat jumlah, tetapi juga memenuhi standar mutu yang baik.

Bulog saat ini telah menyiapkan penggantian beras untuk memastikan seluruh PBP tetap memperoleh haknya sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah. Proses distribusi pengganti akan dilakukan setelah seluruh tahapan pemeriksaan kualitas selesai dilaksanakan.

Pemimpin Cabang Perum Bulog Madura Ahmad Rofi'i menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan para Perangkat Desa, atas informasi tersebut segera kami turunkan tim untuk menindak lanjuti kelapangan. Setelah dilakukan pengecekan, kami memutuskan untuk menarikan beras tersebut sebelum dibagikan kepada Masyarakat.

"Seluruh proses penyaluran beras Bantuan Pangan telah dilakukan sesuai ketentuan, namun jika ditemukan keluhan baik dari Perangkat Desa atau masyarakat akan segera kami proses lebih lanjut sebagai bentuk komitmen kami terhadap pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami memastikan masyarakat akan menerima beras yang layak dan berkualitas sesuai standar yang ditetapkan," ujar Ahmad Rofi'i dikutip Minggu (7/6).

Lebih lanjut, Bulog akan memperkuat monitoring kualitas pada seluruh rantai distribusi bantuan pangan, termasuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait guna memastikan setiap bantuan yang disalurkan dapat diterima masyarakat dalam kondisi baik.

Bulog berkomitmen menjaga kepercayaan publik melalui tata kelola Cadangan Beras Pemerintah yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat memastikan kualitas beras bantuan cadangan pangan pemerintah (CPP) telah melewati proses pengecekan yang ketat sebelum diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM).

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan bantuan beras sebanyak 10 kilogram yang telah dibagikan dalam kondisi layak untuk dikonsumsi masyarakat.

“Secara umum kualitas bantuan dalam kondisi baik dan telah melalui proses pengecekan sebelum didistribusikan,” kata Farhan dalam keterangan yang diterima di Bandung, Selasa.

Ia menegaskan, seluruh proses distribusi dilakukan dengan pengawasan untuk menjaga kualitas beras tetap baik hingga diterima warga.

Meski demikian, Farhan mengatakan pemerintah tetap menindaklanjuti setiap laporan masyarakat terkait kualitas beras dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya.

“Begitu ada laporan, kita langsung turun untuk memastikan. Kalau memang ada yang perlu diperbaiki, pasti kita perbaiki,” katanya.

Ia juga menjelaskan, Kota Bandung mendapatkan penambahan jumlah penerima bantuan pangan yang merupakan hasil dari pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Jumlah penerima bantuan di Kota Bandung meningkat signifikan dari sekitar 80.000 menjadi 146.232 penerima.

“Ini bentuk perhatian pemerintah pusat yang didukung dengan perbaikan data, sehingga lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Sebelumnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung mendistribusikan beras CPP serta minyak goreng bagi 146.232 KPM di wilayah itu.

Kepala DKPP Kota Bandung Gin Gin Ginanjar penyaluran ini bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat sekaligus menjadi instrumen dalam pengendalian inflasi

“Bantuan yang diberikan kepada masyarakat berupa beras kualitas medium sebanyak 10 kilogram per bulan dan minyak goreng sebanyak 2 liter per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat,” kata Gin Gin.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG — Harga minyak goreng rakyat Minyakita di Jawa Barat dilaporkan melonjak dan melampaui harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat menilai, kenaikan tersebut dipicu ketidakseimbangan distribusi, terutama akibat penyaluran program bantuan pangan pemerintah.

Kepala Disperindag Jabar Nining Yuliastiani mengatakan, harga Minyakita di pasar saat ini berfluktuasi di kisaran Rp18.000 hingga Rp21.000 per liter.

“Posisinya harga Minyakita fluktuatif. Ada yang Rp21.000, Rp20.000, Rp19.000, hingga Rp18.000,” katanya, Jumat (24/4/2026).

Menurutnya, lonjakan harga paling terasa di pasar yang belum terjangkau Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan. Keterbatasan pengawasan di titik tersebut menyebabkan disparitas harga semakin lebar.

Di sisi lain, stok dan harga Minyakita yang dikelola Perum Bulog relatif stabil. Namun, kondisi itu tidak tercermin di pasar umum karena sebagian besar pasokan dialokasikan untuk program Bantuan Pangan (Bapang).

Dalam skema tersebut, setiap keluarga penerima memperoleh 4 liter Minyakita. Alokasi ini dinilai menggerus pasokan yang seharusnya beredar di pasar.

“Berapa kepala keluarga di Jawa Barat yang mendapatkan? Itu menggerus kuota Jawa Barat untuk Minyakita,” katanya.

Dia menambahkan, kuota distribusi Minyakita untuk Jawa Barat saat ini tidak mengalami penambahan, yakni tetap sekitar 23.000 liter per bulan. Ketika sebagian kuota terserap untuk bansos, pasokan ke pasar menyusut dan mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.

Disperindag Jabar memperingatkan, tanpa penyesuaian kebijakan dari pemerintah pusat, tekanan harga Minyakita berpotensi berlanjut dan memicu risiko inflasi, khususnya pada kelompok bahan pokok.

“Kami berharap ada penambahan kuota, khususnya melalui Bulog, agar distribusi Minyakita bisa lebih merata dan harga kembali terkendali,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Anggota holding BUMN pangan ID Food, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), berpartisipasi dalam pendistribusian 100 ribu paket pangan dalam program “Bazar dari Istana untuk Rakyat” di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (28/3/2026). Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga akses pangan masyarakat di tengah tekanan ekonomi.

Kegiatan tersebut melibatkan holding BUMN pangan ID Food bersama Bulog dalam memastikan distribusi berjalan lancar selama acara. Direktur Utama PPI Wahyu Sakti mengatakan, perusahaan mendapat penugasan menyiapkan dan mendistribusikan paket pangan bagi warga Jakarta.

“Dalam kolaborasi skala besar ini, PPI bersama ID Food dan BULOG dipercaya untuk menyiapkan dan memastikan kelancaran distribusi komoditas 100 ribu paket pangan untuk masyarakat Jakarta yang membutuhkan,” kata Wahyu dalam keterangan tertulis, Senin (30/3/2026).

Wahyu menjelaskan, paket yang disalurkan mencakup telur ayam sebanyak 15 butir per paket, serta bahan pokok lain seperti beras, sarden, gula, minyak goreng, dan ayam karkas. Program ini menargetkan masyarakat yang membutuhkan dengan skema pembagian langsung di lokasi kegiatan.

“Keterlibatan perusahaan dalam agenda kepresidenan ini merupakan wujud nyata dari peran PPI sebagai instrumen negara dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan,” kata Wahyu.

Wahyu menambahkan kehadiran PPI dalam program tersebut bukan hanya menjalankan distribusi logistik, tetapi juga memperkuat peran perusahaan dalam mendukung stabilitas pangan nasional.

PPI, kata Wahyu, akan terus bersinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menjalankan program strategis yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah ingin mengerek konsumsi rumah tangga yang merupakan motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Sejumlah stimulus pun disiapkan untuk mendorong daya beli masyarakat pada momen Lebaran 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan bahwa rentetan stimulus ini krusial untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2026. Salah satunya yaitu penyelenggaraan Program Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran 2026.

"Saya monitor BINA targetnya sekarang Rp53 triliun, dan ini naik 20% dibandingkan tahun yang lalu. Kami berharap ini akan terus meningkatkan konsumsi dalam negeri," ujar Airlangga, dikutip dari rilis Kemenko Perekonomian, Sabtu (7/3/2025).

Program BINA berlangsung selama 25 hari, terhitung sejak 6 Maret hingga 30 Maret 2026. Kegiatan ini melibatkan sekitar 380 perusahaan, 800 jenama (brand), lebih dari 80.000 gerai ritel, dan sekitar 400 pusat perbelanjaan turut ambil bagian dalam menebar diskon belanja hingga 70%—80% kepada masyarakat.

Tak hanya dari belanja ritel, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan pangan ke kelompok masyarakat bawah. Tercatat, stimulus pangan ini akan disalurkan kepada sekitar 35 juta keluarga penerima manfaat dengan total nilai anggaran mencapai Rp11,92 triliun.

Di sektor mobilitas, pemerintah juga menyiapkan diskon tarif transportasi selama periode mudik Lebaran. Guna memaksimalkan insentif ini, otoritas mendorong implementasi kebijakan bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) agar pergerakan aktivitas ekonomi dapat turut terdistribusi ke berbagai daerah.

Selain itu, Airlangga mengaku akan memastikan penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) tepat waktu. Pengemudi transportasi online juga akan menerima Bonus Hari Raya (BHR), yang mana perusahaan disebut telah menyapu sekitar Rp220 miliar.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, Airlangga menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I/2026 dapat mencapai kisaran 5,5%. Angka itu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi di periode sebelumnya alias kuartal IV/2025 sebesar 5,39%.

"Tentu kami berharap bahwa momentum ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama. Kuartal pertama ini kami harus dongkrak dan harapannya lebih tinggi dari tahun lalu," kata Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sedang menyiapkan sejumlah upaya untuk meredam dampak perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran, terutama pada energi dan pangan nasional.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat selalu difungsikan sebagai shock absorber, guna meredam transmisi konflik terutama pada energi dan pangan.

“Fokus utama adalah menjaga daya beli masyarakat jika terjadi fluktuasi harga komoditi terutama energi di tingkat global,” kata Haryo kepada Bisnis, Minggu (1/3/2026).

Haryo menuturkan, pemerintah telah mengeluarkan dan mempercepat penyaluran bantuan pangan 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pemerintah juga akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan lanjutan dalam momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 H/2026 M. Dia mengharapkan, langkah ini menjadi bantalan ekonomi yang kuat untuk menggerakkan roda konsumsi domestik di tengah ketidakpastian global.

Tidak hanya dengan Kemenkeu, pihaknya juga terus berkoordinasi erat dengan Bank Indonesia (BI). Sesuai wewenangnya BI akan berada di pasar untuk menjaga stabilitas rupiah.

“Posisi cadangan devisa per Januari 2026 di angka US$154,6 miliar juga dirasa aman sebagai instrumen menjaga nilai tukar rupiah,” ungkapnya.

Haryo menambahkan, Pertamina juga telah memberikan jaminan bahwa stok BBM dan LPG nasional dalam kondisi aman untuk kebutuhan selama periode Ramadan dan Idulfitri.

Berdasarkan pengalaman pada 2025, Haryo mengungkapkan bahwa Pertamina telah menyiapkan beberapa alternatif jalur pelayaran lain guna menjaga keberlangsungan rantai pasok minyak dan menjaga kestabilan harga BBM dalam negeri.

Haryo menegaskan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang.

“Kami akan terus memonitor situasi dari waktu ke waktu dan mengambil kebijakan yang diperlukan demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.