Pemerintah sepakat untuk memberikan subsidi kedelai senilai Rp2.000 per kilogram untuk menjaga harga tahu dan tempe di tengah tekanan kenaikan biaya bahan baku impor akibat pelemahan nilai tukar rupiah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar harga kebutuhan pokok tidak membebani masyarakat dalam kondisi apa pun.

"Oleh karena itu tadi kita putuskan disubsidi Rp2.000 per kilo. Pemerintah menyediakan untuk 250.000 ton pertama melalui Bulog," kata Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).

Ia menjelaskan kedelai yang digunakan sebagai bahan baku tahu dan tempe hampir seluruhnya masih berasal dari impor.

Karena itu, pergerakan kurs rupiah terhadap dolar AS berpotensi memengaruhi harga maupun ukuran produk yang diterima konsumen.

Menurut Zulhas, pemerintah menilai perlu melakukan intervensi agar pelaku usaha, khususnya pengrajin tahu dan tempe, tidak terbebani lonjakan biaya bahan baku.

[Gambas:Youtube]

"Kedelai yang hampir 100 persen impor itu tentu akan terkait harganya. Mungkin enggak naik, tapi ukurannya kurang," ujarnya.

Pemerintah menyiapkan subsidi untuk tahap awal sebesar 250 ribu ton kedelai impor. Penyalurannya akan melibatkan Perum Bulog, sementara mekanisme teknis pelaksanaannya masih akan dibahas lebih lanjut oleh kementerian terkait.

Zulhas mengatakan keputusan tersebut telah dilaporkan kepada Sang Kepala Negara.

Selanjutnya, skema pelaksanaan subsidi akan disusun bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

"Nanti Bulog yang akan teknisnya seperti apa. Ini sudah lapor ke Bapak Presiden," katanya.

Adapun subsidi Rp2.000 per kilogram untuk 250 ribu ton kedelai impor diberikan guna menjaga stabilitas harga di tingkat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pengrajin tahu dan tempe sekaligus melindungi daya beli konsumen.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso merespons keluhan mengenai kenaikan harga tempe dan tahu yang belakangan dikeluhkan konsumen maupun perajin.

Pemerintah, kata dia, akan memantau perkembangan harga serta memastikan pasokan kedelai impor tetap terjaga agar harga tidak terus mengalami kenaikan.

“Kami terus memantau, masalahnya apakah karena harga impornya. Tetapi kami terus menjaga pasokannya harus stabil. Nanti kami lakukan pengawasan, jangan sampai naik terus,” ujar Budi usai menghadiri pelantikan di Istana Negara, Senin (8/6/2026).

Menurut Budi, hingga saat ini belum ada laporan resmi dari perajin tempe dan tahu kepada Kementerian Perdagangan terkait tekanan harga yang mereka hadapi. Namun, pemerintah akan terus mencermati perkembangan di lapangan.

“Belum, belum. Nanti kami lihat, karena kedelai kan impor semua. Jadi ketersediaannya harus kami jamin dan nanti kami usahakan agar tidak makin naik, jadi tempe juga bisa dikonsumsi dengan baik,” katanya.

Kenaikan harga tempe dan tahu belakangan menjadi perhatian setelah sejumlah pelaku usaha mengeluhkan meningkatnya biaya produksi yang dipengaruhi harga kedelai impor. Pelemahan nilai tukar rupiah juga disebut berpotensi menambah tekanan terhadap harga bahan baku tersebut.

Meski demikian, Budi menjelaskan bahwa tempe dan tahu tidak termasuk dalam kelompok komoditas kebutuhan pokok yang secara rutin dipantau melalui mekanisme harga acuan maupun Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Tempe tahu itu kan tidak termasuk kebutuhan pokok yang dipantau. Jadi yang dipantau di luar itu,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa fokus pengawasan pemerintah saat ini tetap diarahkan pada komoditas pangan pokok yang memengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat. Untuk komoditas yang harganya melampaui HET, pemerintah berupaya menjaga kelancaran distribusi dan pasokan agar harga dapat kembali stabil.

Di sisi lain, pemerintah juga melakukan intervensi terhadap komoditas yang mengalami kelebihan pasokan dan penurunan harga di tingkat peternak maupun produsen.

Budi mencontohkan komoditas telur ayam yang sebelumnya mengalami penurunan harga akibat surplus produksi. Untuk membantu menyerap kelebihan pasokan tersebut, pemerintah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kemarin misalnya telur, itu kan harganya murah. Kami kerja sama dan koordinasi dengan MBG untuk menyerap telur terutama yang ada di Blitar, dan itu sudah dilakukan,” katanya.

Menurut dia, skema serupa juga dapat diterapkan pada komoditas lain yang mengalami tekanan harga akibat kelebihan pasokan, seperti daging ayam.

“Kalau harganya turun, ya kami minta MBG menyerap. Termasuk juga bantuan pangan bisa saja nanti pakai telur kalau harganya turun, karena sekarang telur surplus 12,5 persen,” ujarnya.

Terkait kemungkinan langkah khusus untuk membantu perajin tahu dan tempe yang terdampak kenaikan harga kedelai, Budi mengatakan pemerintah masih akan melakukan kajian lebih lanjut dan membuka ruang komunikasi dengan pelaku usaha.

“Nanti kami pelajari lagi. Itu kan memang kedelai dari impor. Jadi kami usahakan pasokannya terjaga dan nanti bisa kita komunikasikan, kita carikan solusinya yang terbaik,” katanya.

Menurut Budi, prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan kelancaran pasokan kedelai impor sehingga kebutuhan industri tahu dan tempe tetap terpenuhi dan gejolak harga dapat diminimalkan.

“Tapi yang penting pasokan impornya harus terjaga dulu,” kata Budi.

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masyarakat pedesaan tidak akan terdampak penguatan dolar AS dinilai kurang tepat. Hal ini merujuk pada masih tingginya aktivitas impor bahan baku yang berpotensi memengaruhi harga barang kebutuhan, termasuk ke pedesaan.

Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai pernyataan itu tidak berdasarkan fakta dan dinamika ekonomi yang berlangsung saat ini. Pelemahan nilai rupiah terhadap dolar yang signifikan akan berdampak pada seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang hidup di desa atau dari masyarakat kecil.

Ia menjelaskan dampak pelemahan rupiah terhadap dolar AS akan terasa seiring waktu. Barang yang memiliki komponen bahan baku impor dalam jumlah besar, maka ongkos produksinya akan langsung terdampak.

"Dampak dimaksud lebih banyak bersifat buruk dibanding baik, atau memperburuk kondisi kehidupan ekonomi mereka," kata Awalil kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/5).

Menurut dia, Presiden perlu diberikan penjelasan oleh jajarannya tentang ini. Pelemahan rupiah yang signifikan berdampak buruk pada hampir seluruh rakyat Indonesia, termasuk di desa dan masyarakat miskin. "Presiden mestinya diberi gambaran riil," ungkapnya.

"Sebagiannya segera berdampak pada harga, semisal plastik, tahu, dan tempe," jelasnya.

Adapun dampak pada bahan baku impor lainnya seperti gandum untuk roti atau makanan pabrikan kemungkinan akan tertahan karena persediaan produksi lama. Begitu juga dengan peralatan rumah tangga berbahan plastik.

[Gambas:Youtube]

Awalil juga membeberkan pelemahan rupiah terhadap harga BBM dan LPG yang dampaknya cenderung tertahan subsidi dan kompensasi. Namun, produksi barang manufaktur serta transportasi (logistik dan penumpang) diprediksi akan segera merasakan dampak dari pelemahan rupiah.

"Pada giliran berikutnya berdampak pada kenaikan harga," ungkap Awalil.

Di samping itu, Ekonom Bright Institute mengungkapkan ada dampak pelemahan rupiah yang tidak terlihat melalui mekanisme APBN. Salah satunya Transfer Ke daerah (TKD) yang berpotensi diperketat imbas pelemahan kurs signifikan.

Awalil menjelaskan TKD pada tingkat provinsi dan Kab/kota kebanyakan langsung berkaitan dengan kehidupan masyarakat desa atau masyarakat kecil, khususnya terkait layanan publik di bidang kesehatan, seperti RSUD dan Puskesmas.

"Begitu pula dengan menurunnya kemampuan daerah mempekerjakan honorer atau sejenisnya, dan mereka kebanyakan dari masyarakat kecil," ujarnya.

Ia menambahkan, kalau hal paling berbahaya jika ucapan Presiden tersebut dibaca "pasar" sebagai bentuk ketidakpedulian akan kurs rupiah. Hal itu bisa memicu spekulasi lebih jauh dari pelaku (asing dan penduduk Indonesia). Menurutnya, pasar berpotensi merespons dengan mengurangi kepemilikan rupiah untuk melindungi aset mereka.

Awalil juga menyarankan jika dimungkinkan Presiden bisa merevisinya secara halus dan perlahan. "Misal membatasi arti itu hanya dalam tidak langsung memakai dolar dalam kehidupan sehari-hari," jelasnya.

Pada saat bersamaan, para Menteri dan juga Bank Indonesia mestinya memberi penjelasan yang lebih rasional agar tidak terjadi kepanikan pasar.

Pandangan senada juga disampaikan Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda yang menilai klaim Prabowo tersebut kurang tepat.

"Klaim Prabowo bahwa dolar naik masyarakat desa tidak terdampak itu adalah klaim yang keliru," ujar Nailul kepada CNNIndonesia.com, Minggu (17/5) lalu.

Ia menekankan, pelemahan rupiah akan mengakibatkan kenaikan harga pada barang-barang impor hingga bahan bakar minyak (BBM) yang masih banyak dipenuhi dari impor.

"Inflasi dari impor akan mulai naik ke depan terutama akibat biaya distribusi BBM naik, harga barang naik. Imported inflation akan terjadi, terutama untuk barang yang terkait impor, baik bahan baku, penolong, ataupun konsumsi," ujar Huda.

Ia memperkirakan kenaikan harga mulai terasa dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Di mana saat ini harga plastik sudah mengalami kenaikan dan terjadi kelangkaan di pasar. Ini tak lepas dari Indonesia yang masih mengimpor bahan baku plastik berupa nafta.

Akibat pelemahan rupiah, biaya distribusi hingga harga barang berbahan plastik pun ikut meningkat.

"Apakah di desa enggak ada plastik? Tentu saja banyak dan itu menggerus dompet masyarakat desa juga," ujar Huda.

Fungsi plastik juga tak sebatas hanya kemasan, industri seperti produk elektronik juga membutuhkan berbagai komponen berbahan plastik. Ditambah lagi, sebagian besar komponen lain untuk barang elektronik masih berasal dari impor, sehingga berpotensi membuat harga produk elektronik buatan dalam negeri menjadi lebih mahal.

Klaim Prabowo soal pelemahan rupiah tidak berdampak pada masyarakat di pedesaan dilontarkan ketika acara peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5). Mulanya dia menyinggung pihak yang kerap menyebut kondisi ekonomi Indonesia berada dalam bahaya, karena rupiah terus melemah.

"Jadi, saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa saya enggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan collapse, akan chaos, akan apa, ya kan?," kata Prabowo.

Prabowo meminta agar publik tidak terlalu mengkhawatirkan pergerakan rupiah terhadap dolar yang sering menjadi sorotan. Menurutnya, masyarakat di daerah pedesaan tidak menggunakan mata uang asing tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta publik tidak menafsirkan pernyataan Prabowo tersebut dengan keliru. Ia menegaskan ucapan Prabowo disampaikan dalam konteks aktivitas ekonomi masyarakat desa dan koperasi, bukan pembahasan ekonomi internasional.

"Jangan anggap Pak Presiden (Prabowo) enggak ngerti. Pak Presiden ngerti betul tentang rupiah. Cuman kan konteksnya di sana waktu kemarin itu konsumsi orang-orang di desa," ujar dia di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan.

Sang Bendahara Negara menjelaskan pernyataan Prabowo merujuk pada kondisi masyarakat pedesaan yang aktivitas ekonominya lebih banyak menggunakan rupiah dalam transaksi sehari-hari.