JAKARTA - Tifauzia Tyassuma ( Dokter Tifa ) akan menjalani sidang perdana perkara tudingan ijazah palsu Joko Widodo ( Jokowi ) pada Kamis 2 Juli 2026. Pengacara Dokter Tifa, Refly Harun , mendesak agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur membolehkan live streaming atau siaran langsung sidang kliennya itu.

"Kami apresiasi PN Jakarta Selatan ini yang sudah berkenan membuka diri sehingga kawan-kawan semua bisa siaran langsung, bisa live streaming (sidang praperadilan Roy Suryo). Kita berharap itu juga berlaku untuk sidang perkara pokok di PN Jakarta Timur. Kami mendengar tidak boleh siaran langsung perkara pokok yang akan dimulai kick off-nya untuk kasus Dokter Tifa yaitu tanggal 2 Juli 2026," ujar Refly Harun kepada wartawan, Senin (29/6/2026).

Soal praperadilan Roy Suryo, kata Refly, tim pengacara telah menyampaikan tuntutannya itu kepada hakim. Adapun yang dipersoalkan adalah terkait penangkapan, penggeledahan, dan penahanan Roy Suryo. Semua yang dilakukan Polda Metro Jaya itu dianggap melanggar aturan hukum dan HAM.

"Alasan penangkapan dikaitkan P21 atau sudah selesainya penyidikan itu tidak benar dan tidak sesuai menurut hukum. Menurut hukum itu harus dikaitkan pemeriksaan tersangka dalam proses penyidikan atau Mas Roy mangkir dua kali berturut-turut," tuturnya.

Dia menilai, berdasarkan aturan KUHAP, tidak ada satu pun dari 8 syarat penangkapan dan penahanan Roy Suryo terpenuhi. Maka itu, diharapkan hakim tunggal yang menangani praperadilan Roy Suryo itu nantinya bisa mengabulkan semua permohonan praperadilannya tersebut.

"Apakah Mas Roy berupaya melarikan diri? Tidak. Menghilangkan barang bukti sedangkan penyidikannya sudah selesai, mengulangi tindak pidana sedangkan kita masih berdebat yang dilakukan Mas Roy itu sebuah tindak pidana atau bukan, apakah Mas Roy tidak memberikan keterangan sebenarnya ketika diperiksa? Tidak juga. Apakah Mas Roy menghalangi saksi? Tidak juga," katanya.

Sebelumnya, PN Jakarta Timur tak mengizinkan pelaksanaan siaran langsung atau live streaming selama persidangan perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Jokowi.

Juru Bicara PN Jakarta Timur Imanuel Tarigan mengatakan, media tetap dapat melakukan peliputan seperti biasa. Namun, hingga saat ini belum ada persetujuan untuk menyiarkan langsung jalannya sidang.

"Media diperkenankan untuk meliput sebagaimana biasa. Namun sampai hari ini, belum ada izin memperbolehkan untuk melakukan siaran langsung (live streaming) saat sidang berlangsung," kata Imanuel di PN Jakarta Timur, Jumat (26/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Platform streaming mengubah peta bisnis industri musik Indonesia. Pendengar dari luar negeri kini menjadi penyumbang terbesar royalti musisi nasional, menandai bergesernya sumber pertumbuhan industri ke pasar global.

Laporan Loud & Clear 2026 Spotify menunjukkan lebih dari 60% royalti musisi Indonesia berasal dari pendengar di luar negeri. Nilainya meningkat lebih dari 16% dibandingkan tahun sebelumnya dan telah berlipat dua dalam tiga tahun terakhir.

Perubahan tersebut menandai bergesernya pola bisnis industri musik. Jika sebelumnya ekspansi ke pasar global identik dengan tur konser, distribusi album fisik, atau kerja sama dengan label internasional, kini pendapatan dapat diperoleh melalui distribusi digital kepada pendengar di berbagai negara.

Jangkauan musik Indonesia juga terus meluas. Pendengar dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Filipina, hingga sejumlah negara lain menjadi kontributor royalti bagi musisi Indonesia.

Di sisi lain, pasar domestik tetap menjadi fondasi industri musik nasional. Sepanjang tahun lalu, sekitar 80% lagu yang masuk tangga lagu Daily Top 50 Indonesia berasal dari artis Indonesia. Pada periode yang sama, musisi Indonesia ditemukan lebih dari 6,3 miliar kali oleh pendengar baru melalui Spotify.

Managing Director Spotify Southeast Asia, Gustav Back, mengatakan pertumbuhan pendengar dari luar negeri berjalan beriringan dengan kuatnya dukungan pasar domestik terhadap karya musisi Indonesia.

"Kedua tren ini menunjukkan bagaimana musik Indonesia menjangkau lebih banyak pendengar dan menciptakan peluang baru untuk musisi Tanah Air," ujarnya.

Perubahan lanskap industri tersebut juga mulai dipandang sebagai peluang bagi pengembangan ekonomi kreatif nasional. Digitalisasi dinilai memperluas akses musisi dari berbagai daerah untuk menjangkau pasar yang sebelumnya sulit ditembus.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan perkembangan platform digital sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat talenta kreatif Indonesia memasuki pasar regional dan global.

Menurut dia, sektor ekonomi kreatif saat ini menyerap sekitar 27,4 juta tenaga kerja yang mayoritas berasal dari generasi Z dan milenial. Kehadiran platform streaming dinilai membuka kesempatan yang lebih merata bagi para musisi untuk memperkenalkan karya mereka.

"Platform streaming telah mendemokratisasi akses ke industri musik. Kini, musisi dari berbagai penjuru Indonesia memiliki peluang yang sama untuk dikenal lebih luas," katanya.

Bagi musisi, perkembangan layanan streaming juga mengubah cara membangun hubungan dengan pendengar. Interaksi dengan penggemar kini dapat berlangsung secara langsung melalui berbagai fitur digital tanpa harus bertemu di panggung konser.

Gitaris Reality Club, Faiz Novascotia Saripudin, mengatakan berbagai fitur interaktif di Spotify membantu grup musik tersebut membangun hubungan yang lebih dekat dengan penggemarnya.

"Lewat fitur seperti Listening Parties, kami bisa berinteraksi langsung dengan fans. Di sisi lain, inovasi seperti SongDNA juga membuka lebih banyak cara bagi pendengar untuk menemukan musik kami," ujarnya.

Penyanyi Idgitaf juga mengaku perkembangan platform streaming turut mendukung perjalanan kariernya sejak awal. Dia menilai program RADAR Indonesia hingga dukungan saat peluncuran album terbaru membantu memperluas jangkauan pendengarnya.

"Dari awal karier, perjalananku sudah banyak didukung Spotify, mulai waktu jadi bagian dari Artis RADAR Indonesia di tahun 2022, sampai di perilisan album terbaru Berusaha di Bawah Hujan," ujarnya.

Head of Music Spotify Southeast Asia, Kossy Ng, mengatakan tantangan industri musik saat ini tidak lagi sebatas membuat lagu ditemukan oleh pendengar. Menurut dia, keberlanjutan karier musisi sangat bergantung pada kemampuan membangun hubungan jangka panjang dengan penggemar.

"Setiap hari, pendengar menemukan musik baru melalui playlist, namun dampak sesungguhnya terjadi ketika mereka terus hadir mendukung perjalanan musisi, menyebarkan musik mereka, dan menjadi bagian dari komunitas penggemar," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Badan Perfilman Indonesia (BPI) Fauzan Zidni menyoroti masih terbatasnya jumlah layar bioskop di Indonesia yang belum mampu mengimbangi pertumbuhan produksi film nasional. Menurutnya, ketimpangan tersebut menjadi salah satu tantangan utama dalam distribusi film ke penonton.

Menurut Fauzan, Indonesia idealnya memiliki sekitar 10.000 layar bioskop. Namun, hingga saat ini jumlah layar yang tersedia baru berkisar 2.500. Kesenjangan tersebut membuat antrean film yang menunggu jadwal tayang di bioskop semakin panjang.

Meski demikian, kondisi itu tidak lantas membuat film-film yang telah diproduksi beralih menjadikan platform over-the-top (OTT) sebagai saluran utama penayangan di masa depan. Menurutnya, penambahan jumlah layar bioskop tetap jadi prioritas yang utama, meski pembangunannya dilakukan perlahan karena investasinya yang besar.

Di luar itu, Fauzan juga menegaskan bahwa model bisnis bioskop dan layanan streaming berbeda, sehingga keduanya memiliki fungsi dan peran yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan.

"Saya sendiri juga pernah bekerja di OTT dan melihat bahwa hubungan antara bioskop dan OTT bukan saling menggantikan (substitutif), melainkan saling melengkapi," katanya dalam konferensi pers JAFF Market 2026 di Jakarta, Jumat, (26/6/2026)

Menurut Fauzan, platform OTT tidak akan serta-merta membeli semua film yang diproduksi, kecuali untuk proyek yang sejak awal memang dibuat sebagai original production milik platform tersebut. Untuk film-film lain, biasaya OTT tetap mempertimbangkan rekam jejak performa di bioskop sebelum memutuskan untuk mengakuisisi hak tayangnya.

Fauzan menyebut keberhasilan sebuah film di bioskop masih menjadi indikator penting bagi platform OTT. Film yang mampu menarik banyak penonton di layar lebar dinilai memiliki potensi lebih besar untuk kembali diminati ketika tayang di layanan streaming. Dengan kata lain, kesuksesan di bioskop menjadi nilai tambah dalam proses negosiasi dengan OTT.

Fauzan menambahkan, capaian jumlah penonton di bioskop juga berpengaruh terhadap nilai lisensi (licensing fee) yang ditawarkan platform OTT. Semakin tinggi jumlah penonton yang berhasil diraih sebuah film di bioskop, semakin besar pula peluang film tersebut memperoleh nilai lisensi yang lebih tinggi saat dibeli oleh platform streaming.

"Hal itu karena OTT melihat beberapa indikator utama, seperti berapa banyak orang yang mendaftar (sign up) karena judul tersebut, berapa banyak yang menontonnya, dan berapa lama durasi tontonnya," imbuhnya.

Menurutnya, kesuksesan sebuah film di bioskop umumnya berbanding lurus dengan performanya di platform OTT. Indikator seperti jumlah penonton, tingkat ketertarikan audiens, hingga durasi waktu menonton biasanya juga menunjukkan hasil yang serupa ketika film tersebut masuk ke layanan streaming.

Oleh karena itu, alih-alih menonjolkan satu kanal distribusi film, dirinya berpandangan industri kini justru membutuhkan film yang berhasil di kedua kanal distribusi tersebut.

Saat ini, katanya, tantangan yang perlu dibenahi justru terletak pada pengaturan jeda waktu atau windowing antara penayangan di bioskop dan perilisan di OTT agar keduanya tetap dapat tumbuh secara sehat.

Menurutnya, jika jeda penayangan di OTT terlalu lama, momentum dan antusiasme penonton terhadap film bisa memudar. Sebaliknya, apabila film terlalu cepat hadir di layanan streaming, hal itu berpotensi mengurangi jumlah penonton di bioskop.

Ke depan, Fauzan menilai perlu adanya aturan main yang lebih jelas mengenai pengaturan masa tayang antara bioskop dan OTT agar kepentingan seluruh pelaku industri dapat terjaga.

JAKARTA, KOMPAS.com – Penerbitan Permendag 19/2026 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi momentum penting bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yang memanfaatkan platform e-commerce sebagai salah satu kanal penjualan.

Beleid yang menggantikan Permendag 31/2023 itu memuat sejumlah ketentuan baru. Salah satunya adalah kewajiban platform e-commerceuntuk menginformasikan biaya layanan secara lebih transparan dan konsisten.

Kejelasan tersebut penting bagi penjual (seller) dalam menyusun strategi bisnis. Dengan struktur biaya yang lebih terbuka, pelaku usaha dapat menghitung harga jual, margin, biaya promosi, hingga manfaat platform bagi pengembangan usaha secara lebih rasional.

Manfaat transparansi tidak hanya dirasakan seller. Bagi konsumen, e-commerce telah menjadi salah satu kanal belanja utama karena menawarkan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan, mulai dari proteksi pembeli, ulasan produk, hingga jaminan pengembalian barang.

"Permendag ini juga mendukung peningkatan daya saing produk dalam negeri, khususnya usaha mikro dan kecil (UMK), serta upaya perlindungan konsumen,” tutur Menteri Perdagangan Budi Santoso saat mengumumkan penerbitan Permendag 19/2026, Kamis (4/6/2026).

Biaya layanan platform sendiri merupakan bagian dari struktur biaya dalam transaksi perdagangan digital yang dikenakan penyedia platform e-commerce.

Biaya tersebut digunakan untuk mendukung berbagai layanan dan infrastruktur yang memungkinkan transaksi online berlangsung, mulai dari sistem pembayaran, keamanan, pengelolaan platform, dukungan promosi, hingga fitur pendukung, seperti konten video dan affiliate marketing, yang membantu seller menjangkau konsumen secara lebih luas.

Dalam ekosistem e-commerce, pelaku usaha dan konsumen berinteraksi melalui platform digital yang menyediakan fasilitas transaksi. Penjual menggunakan platform untuk menawarkan produk, sementara konsumen melakukan pembelian melalui sistem yang disediakan.

Ketika konsumen merasa aman dan puas, transaksi pun dapat tumbuh. Ini juga berarti, transparansi biaya layanan yang diperkuat melalui Permendag 19/2026 menjadi fondasi penting agar ekosistem e-commerce dapat tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan.

Bangun kesetaraan antara platform dan seller

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menyambut baik penerbitan Permendag 19/2026. Menurutnya, aturan tersebut menjadi langkah penting untuk membangun ekosistem e-commerce yang lebih transparan.

“Saya menyambut baik Permendag 19/2026 tentang PMSE yang mengubah Permendag 31/2023,” ujarnya lewat jawaban tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (11/6/2026).

Aturan ini menuntut adanya persetujuan dengan seller. Artinya, ada kesepahaman antara platform dan seller atas biaya yang dikenakan.

“Persetujuan dan adanya mekanisme keberatan ini menunjukkan kesetaraan dan konsep ekonomi digital yang baik,” katanya.

Nailul mengatakan, keterbukaan informasi biaya merupakan roh ekonomi digital. Dengan informasi yang jelas, seller dapat membandingkan dan memilih platform yang paling sesuai untuk berjualan. Pilihan itu bisa berupa marketplace lain atau situs pribadi.

Platform e-commerce juga harus terus berupaya memberikan informasi biaya kepada seller, meski masih terdapat ruang untuk terus meningkatkan cara penyampaian dan kemudahan akses informasi tersebut agar semakin mudah dipahami oleh seluruh pelaku usaha.

Bagi UMKM, transparansi biaya bukan sekadar urusan administratif. Informasi biaya yang jelas dapat memengaruhi perhitungan harga jual, margin, biaya promosi, hingga arus kas.

Nailul mengatakan, keterbukaan biaya dapat membantu seller menghitung biaya produksi yang masuk ke biaya penjualan. Dengan begitu, harga yang terbentuk tidak merugikan pelaku usaha.

Apalagi, sejumlah program yang dijalankan platform juga memiliki biaya. Maka dari itu, seller perlu menimbang apakah biaya tersebut sepadan dengan manfaat yang diterima.

Sebut saja jangkauan organik yang sulit diperoleh dari kanal lain serta potensi produk UMKM ditemukan secara alami oleh jutaan pengguna melalui konten berkualitas.

“Program-program tersebut ada biaya dan bagi seller pasti akan memperhitungkan dari sisi manfaat,” ujarnya.

Nailul menambahkan, transparansi perlu diikuti edukasi secara rutin dan terbuka. Banyak seller belum memahami biaya dan manfaat dari berbagai program di platform.

“Dengan akses yang terbuka, platform bisa memberikan edukasi dan contoh perhitungan,” katanya.

E-commerce sebagai “jalan tol” UMKM berkembang

Pembahasan mengenai biaya layanan e-commerce kini tidak lagi cukup dilihat dari besar kecil potongan yang dikenakan kepada pelaku usaha. Sebaliknya, hal yang juga perlu dilihat adalah manfaat yang diperoleh dari kehadiran platform digital, salah satunya menjadi “jalan tol” bagi UMKM untuk berkembang.

Pakar digital dan telekomunikasi dari ICT Institute Heru Sutadi mengatakan, analogi e-commerce sebagai “jalan tol” bagi UMKM pada dasarnya tepat. Sebab, platform digital membuka kesempatan bagi pelaku usaha untuk berkembang lebih cepat tanpa harus memiliki toko fisik di banyak tempat.

“Bisa diakui bahwa e-commerce telah membuka kesempatan bagi UMKM untuk berkembang lebih cepat tanpa harus memiliki modal besar di depan hanya untuk membangun toko fisik di banyak tempat,” ujar Heru melalui jawaban tertulis kepada Kompas.com, Selasa (23/6/2026).

Menurut Heru, platform e-commerce menjadi sarana yang mempertemukan penjual dan pembeli secara lebih efisien. Melalui platform tersebut, banyak UMKM yang sebelumnya hanya berjualan secara lokal kini dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

“Namun, seperti jalan tol, pelaku usaha juga perlu mengetahui tarif yang dikenakan secara jelas dan mendapatkan manfaat yang sepadan,” katanya.

Heru menjelaskan, di balik layanan e-commerce, terdapat infrastruktur besar yang harus dibangun dan dikelola. Infrastruktur itu mencakup pengembangan teknologi, keamanan sistem, layanan pelanggan, pembayaran digital, program promosi, hingga integrasi logistik.

Semua layanan tersebut membutuhkan investasi yang tidak kecil. Oleh karena itu, keberadaan biaya layanan platform sepatutnya dapat dipahami sebagai bagian dari ekosistem perdagangan digital.

Bagi pelaku UMKM, lanjut Heru biaya layanan dapat dilihat sebagai bagian dari investasi atau pemasaran untuk memperoleh akses ke pasar digital yang lebih luas. Namun, ia mengingatkan platform agar biaya tersebut tetap harus wajar, transparan, dan sebanding dengan manfaat yang diterima pelaku usaha.

Ia menilai, pelaku usaha pada dasarnya cukup rasional dalam menyikapi biaya platform. Jika biaya yang dibayarkan membantu meningkatkan penjualan, memperluas pasar, mempermudah transaksi, dan mendatangkan pelanggan baru, biaya tersebut biasanya masih dapat diterima.

Sebaliknya, jika biaya terus meningkat, sementara manfaat yang dirasakan tidak bertambah, pelaku usaha dapat merasa terbebani. Hal ini terutama dirasakan UMKM yang memiliki margin keuntungan relatif terbatas.

“Hal yang paling dirasakan pelaku usaha sebenarnya adalah dampaknya terhadap margin keuntungan,” ujar Heru.

Oleh karena itu, Heru menilai, hubungan antara platform dan seller perlu dibangun sebagai kemitraan yang sehat. Platform membutuhkan seller untuk berkembang. Sebaliknya, seller membutuhkan platform untuk memperluas pasar.

Keseimbangan kepentingan tersebut perlu terus dijaga agar beban dalam ekosistem digital tidak hanya ditanggung salah satu pihak. Biaya tambahan yang dibebankan kepada konsumen juga harus disampaikan secara terang.

“Tidak boleh ada biaya yang sifatnya dark pattern, ditambah-tambahkan sehingga ujungnya memberatkan konsumen,” kata Heru.

Dengan kehadiran Permendag PMSE yang baru, Heru berharap, ekosistem perdagangan digital dapat bergerak lebih sehat dan berimbang. Regulasi tersebut diharapkan memperkuat transparansi, melindungi pelaku usaha dan konsumen, serta menjaga pertumbuhan e-commerce sebagai motor ekonomi digital.

“Ke depan, saya berharap, hubungan antara platform dan seller semakin setara, transparan, dan mampu mendorong ekonomi kerakyatan tumbuh lebih kuat,” ujar Heru.

E-commerce bantu UMKM tingkatkan eksposur

Manfaat e-commerce sebagai infrastruktur bersama turut dirasakan pemilik Batik Arkanza Mahfud Fadholi. Usaha batik asal Solo, Jawa Tengah, itu berdiri pada 2019 dan kini memanfaatkan e-commerce sebagai salah satu kanal penjualan.

Sebelum lebih serius mengoptimalkan e-commerce, Batik Arkanza telah memanfaatkan berbagai kanal penjualan online, seperti Facebook Instagram, dan website mandiri. Namun, penjualan melalui kanal-kanal ini belum berjalan maksimal.

Mahfud menilai, salah satu tantangannya adalah tingkat kepercayaan konsumen yang kini lebih besar terhadap e-commerce. Sejumlah fitur, seperti gratis ongkos kirim (ongkir), COD, hingga opsi pembayaran yang lebih beragam membuat pembeli merasa lebih nyaman bertransaksi di e-commerce jika dibandingkan melalui website mandiri.

“Website itu kalah sama e-commerce. E-commerce lebih eksis, orang-orang lebih percaya (untuk berbelanja) di situ,” ujarnya.

Mahfud melihat, platform e-commerce memberi hasil yang lebih optimal jika dibandingkan sejumlah kanal online yang sebelumnya digunakan Batik Arkanza, seperti media sosial dan website mandiri.

Menurutnya, fitur yang tersedia di e-commerce, seperti gratis ongkir, COD, penempatan produk, dan kemudahan pencarian, membantu Batik Arkanza menjangkau konsumen secara lebih efektif.

Pada sisi konsumen, e-commerce memberi pengalaman belanja yang lebih lengkap dan aman. Pembeli bisa mencari produk, membandingkan pilihan, membaca ulasan, melihat gambar, serta menggunakan fitur, seperti gratis ongkir dan COD.

Bagi seller,e-commerce juga dapat membantu memperluas eksposur. Mahfud mengatakan, e-commerce membantu Batik Arkanza mendapatkan eksposur yang lebih luas. Dengan dukungan platform, pelaku usaha tidak perlu membuka toko fisik di banyak kota untuk menjangkau konsumen.

Mahfud menyadari, kemudahan itu membutuhkan biaya. Jika toko offline membutuhkan biaya sewa dan operasional fisik, penjualan di e-commerce membutuhkan biaya optimasi berupa iklan, kampanye, dan potongan platform.

Meski demikian, ia menilai, biaya tersebut tetap perlu dilihat bersama manfaat yang diterima seller.

Bagi Batik Arkanza, keberadaan platform e-commerce membantu transaksi penjualan berjalan lebih aman dan memperluas eksposur.

“Kalau dari selama ini yang saya jalankan oke-oke banget, sudah dibantu untuk eksposur, sudah dikasih platform. Jadi, kami tidak perlu membuat toko di tiap kota,” ujarnya.

Namun, Mahfud menekankan bahwa seller tetap harus memiliki perhitungan bisnis yang cermat. Setiap biaya, bahkan sampai potongan terkecil, perlu dihitung agar margin usaha tetap sehat.

Batik Arkanza sendiri rutin memanfaatkan fitur-fitur di platform e-commerce untuk mendorong penjualan, di antaranya gratis ongkir, COD, penempatan produk di beranda, serta mengikuti berbagai kampanye.

Menurut Mahfud, platform biasanya menawarkan opsi program kepada seller yang dapat dipilih sesuai kebutuhan.

“Tidak dipaksa. Mau ikut, monggo. Kalau tidak, ya monggo,” katanya melalui sambungan telepon kepada Kompas.com, Kamis.

Bagi Mahfud, kampanye e-commerce dapat diandalkan untuk meningkatkan penjualan. Dampaknya terasa khususnya pada momentum besar, seperti Ramadan, akhir tahun, dan mid-year sale, di mana penjualan bisa naik hingga beberapa kali lipat.

Ia menekankan bahwa seller tidak boleh asal mengikuti kampanye. Setiap biaya, bahkan sampai potongan terkecil, harus dihitung agar margin tetap sehat.

Menurut Mahfud, potongan Rp 1.000 atau Rp 2.000 dapat memengaruhi rasio laba kotor dan laba bersih jika terjadi dalam volume penjualan besar.

“Kalau asal ikut (kampanye), tetapi tidak ada perhitungannya, bisa rugi,” katanya.

Cermat kelola margin di e-commerce

Pengalaman serupa dirasakan Kopi Arutala. Brand kopi lokal yang berdiri pada 2019 itu awalnya berfokus pada sektor business-to-business (B2B), khususnya hotel, restoran, dan kafe (horeka).

Brand Manager E-commerce Kopi Arutala Dipa Budiharjo mengatakan, sektor horeka memberi fondasi kuat bagi Arutala dalam memahami standar produk dan selera pasar yang berorientasi pada kualitas.

Namun, model tersebut memiliki keterbatasan jangkauan geografis dan sangat dipengaruhi stabilitas industri pariwisata serta kuliner lokal.

Oleh karena itu, Arutala mulai memanfaatkan e-commerce untuk memperluas pasar langsung ke konsumen atau direct-to-consumer (D2C). Perubahan perilaku konsumen menjadi salah satu pertimbangan dalam mengembangkan kanal D2C.

“Kami melihat ada pergeseran perilaku konsumsi. Kini, penikmat kopi mulai ingin menyeduh kopi berkualitas cafe-grade di rumah mereka sendiri,” ujarnya melalui jawaban tertulis kepada Kompas.com, Senin (15/6/2026).

Lewat e-commerce, Arutala dapat menawarkan produk fresh roasted bean langsung ke konsumen akhir dengan harga yang tetap kompetitif. Kanal ini juga membuat jangkauan Arutala lebih luas.

Dipa mengatakan, berkat e-commerce, Arutala kini dapat melayani pesanan dari berbagai wilayah di Indonesia secara harian.

Perubahan itu ikut mendorong penyesuaian operasional, dari model pemesanan B2B berbasis bulk order bulanan menjadi fulfillment ritel harian yang lebih cepat, akurat, dan responsif terhadap ulasan konsumen.

Bagi Arutala, e-commerce memiliki keunggulan karena memungkinkan brand lokal bersaing berdasarkan kualitas produk dan strategi.

Keputusan untuk menjadikan e-commerce sebagai kanal utama pun bukan tanpa pertimbangan.

Membangun website atau kanal penjualan sendiri memang mungkin dilakukan, tetapi biaya dan kompleksitasnya jauh lebih besar dari yang terlihat. Mulai dari pengembangan teknologi, sistem pembayaran, pengelolaan logistik, hingga membangun traffic dari nol, semuanya membutuhkan investasi waktu dan modal yang besar.

Menurut Dipa, memilih e-commerce berarti mendapatkan infrastruktur yang lengkap itu sejak hari pertama, dengan basis konsumen yang sudah ada.

Selain jangkauan, e-commerce juga menyediakan data analitik yang membantu Arutala membaca kebutuhan pasar dengan lebih terukur. Dari platform ini, Arutala dapat mengetahui produk yang paling diminati, waktu belanja tersibuk, hingga profil konsumen.

“Data inilah yang membuat brand lokal, seperti Arutala, bisa bergerak lincah dan menelurkan inovasi produk dengan risiko yang lebih terukur,” kata Dipa.

Dengan fungsi tersebut, e-commerce menjadi salah satu kanal strategis dalam ekosistem bisnis Arutala. Kanal ini melengkapi lini bisnis yang sudah berjalan di sektor horeka dan coffee shop serta membuka jalur penjualan langsung kepada konsumen akhir.

Dalam mendorong penjualan, Arutala memanfaatkan sejumlah fitur dan program platform, seperti live streaming, kampanye tanggal kembar, mega campaign, serta program bebas ongkir.

Menurut Dipa, konten memainkan peran kunci dalam membangun brand-nya ketika mulai mengembangkan penjualan secara direct-to-consumer. Live streaming memungkinkan Arutala untuk mengedukasi konsumen secara interaktif, mulai dari menjelaskan profil cita rasa kopi hingga merekomendasikan peralatan seduh.

Sementara itu, mega campaign dan bebas ongkir menjadi momentum untuk meningkatkan volume penjualan serta mengakuisisi konsumen baru. Seluruh kemudahan dan program promosi yang diberikan platform memerlukan biaya layanan.

Dipa pun menekankan bahwa untuk menjaga margin di e-commerce, dibutuhkan kedisiplinan finansial, termasuk dalam menentukan layanan dan program dari platform. Arutala juga tidak hanya mengandalkan perang harga, tetapi juga mengatur product mix serta memperkuat customer relationship management (CRM) untuk mendorong pembelian ulang.

Oleh karena itu, kejelasan biaya layanan platform e-commerce menjadi krusial. Sejumlah biaya, seperti admin fee, co-funding voucher, dan biaya program bebas ongkir perlu diketahui secara jelas agar brand dapat menghitung harga pokok penjualan dan efektivitas kampanye.

“Tanpa transparansi struktur biaya ini, mustahil bagi seorang brand manager untuk menghitung harga pokok penjualan yang akurat,” ujar Dipa.

Ia pun menilai, penerbitan Permendag 19/2026 dapat membuat e-commerce makin diandalkan oleh seller dan brand lokal. Dengan biaya yang lebih transparan, pelaku usaha dapat menyusun strategi promosi, investasi modal, dan ekspansi dengan proyeksi keuangan yang lebih presisi.

“Kami menyambut sangat positif Permendag 19/2026 ini. Kebijakan transparansi biaya ini memberikan kepastian hukum dan bisnis yang lebih sehat bagi para pelaku brand lokal,” katanya.

Di tengah pertumbuhan pesat ekonomi digital, transparansi menjadi mata uang utama kepercayaan penjual dan pembeli. Permendag 19/2026 memberikan fondasi agar pelaku usaha dapat memahami secara jelas biaya yang mereka keluarkan dan manfaat yang mereka peroleh.

Dengan kepastian tersebut, e-commerce dapat terus berperan sebagai infrastruktur pertumbuhan bagi UMKM, serta membantu mereka menjangkau pasar yang lebih luas, berinovasi, dan bersaing secara lebih sehat di era digital.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap skema modus penipuan digital yang berpotensi menyerang penikmat drama China. Popularitas serial tersebut, kini justru dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan siber untuk menjerat korban.

Para pelaku kejahatan siber diduga menyusupkan skema penipuan melalui situs-situs streaming drama China. Untuk itu, Otoritas mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan digital terbaru yang menyasar penonton drama China secara online. 

OJK mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati pada modus penipuan, seperti dugaan modus pengerjaan tugas menonton film drama China dan pembelian hak cipta film untuk memperoleh keuntungan. 

Selanjutnya, ada modus penipuan yang diduga melalui impersonation dan skema pembuatan akun-akun e-commerce dan deposit dana untuk memperoleh komisi.

Adapula modus dugaan melakukan penipuan melalui impersonation dan penawaran melakukan tugas menonton iklan, dan pembiayaan proyek fiktif, serta modus penipuan yang diduga melalui investasi kripto melalui skema copy trading.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengungkapkan bahwa sepanjang periode 1 Januari hingga 20 Mei 2026, OJK telah mengantongi total 17.105 pengaduan terkait entitas ilegal,melansir CNBC Indonesia pada Senin (22/6).

[Gambas:Youtube]

Menindaklanjuti maraknya laporan tersebut, OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) bergerak cepat melakukan pemblokiran massal.

Hingga pertengahan Mei ini, Satgas PASTI tercatat telah menghentikan operasional 951 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal, 8 penawaran investasi ilegal, serta 1 aktivitas keuangan ilegal lainnya. Tindakan tegas ini dilakukan pada sejumlah situs dan aplikasi yang dinilai berpotensi kuat merugikan keuangan masyarakat.

Dicky mengungkapkan sepanjang periode Mei 2026, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan usaha dengan berbagai modus. Termasuk penipuan dari pihak asing yang diduga menipu dengan modus impersonation dan penawaran investasi saham IPO.

Dalam rangka penegakan ketentuan perlindungan konsumen, OJK telah memberikan peringatan tertulis dan atau sanksi administratif berupa 48 peringatan tertulis kepada 44 PUJK, 5 instruksi tertulis kepada 5 PUJK, dan 17 sanksi denda kepada 15 PUJK.

Sementara itu dalam periode yang sama, dari sisi penawaran perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) atau market conduct, OJK telah mengenakan 17 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 11 sanksi administratif berupa denda.

Bisnis.com, JAKART - Festival Film Indonesia 2026 resmi diluncurkan di Jakarta dengan semangat baru. Pada tahun ini, ajang penghargaan tertinggi bagi insan perfilman Indonesia tersebut mengusung tema Askala Karya Sinema Indonesia.

Istilah Askala (askara) sendiri diambil dari bahasa Sanskerta yang memiliki makna cahaya. Filosofi tersebut menjadi landasan tema FFI 2026. Sinema dipandang tidak hanya hadir sebagai tontonan di layar, tetapi juga sebagai karya yang mampu hidup dalam ingatan, membentuk perspektif, serta menghubungkan pengalaman antargenerasi.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengatakan tema FFI 2026 mengandung makna filosofis yang mendalam. Menurutnya, jauh sebelum sinema hadir dalam bentuk layar, esensinya telah lahir melalui cahaya. Dalam konteks ini, cahaya tidak hanya dipahami sebagai elemen teknis dalam sinematografi, melainkan juga sebagai simbol pengetahuan, harapan, dan ingatan yang memberi bentuk pada sebuah cerita serta menghidupkan imajinasi.

Menurut Fadli, tema tersebut menegaskan peran sinema sebagai medium yang tidak hanya merekam realitas, tetapi juga menyimpan jejak sejarah, budaya, dan pengalaman kolektif masyarakat. Melalui karya-karya film, berbagai kisah tentang bangsa terus diwariskan dan tetap relevan bagi generasi berikutnya.

"Melalui film, pengalaman masyarakat direkam, keberagaman budaya dirayakan, dan nilai-nilai kemanusiaan diwariskan pada generasi berikutnya," kata Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, Kamis, (18/6/2026)

Ketua Umum Komite FFI, Ario Bayu, optimistis penyelenggaraan FFI 2026 akan berlangsung semarak. Menurutnya, perkembangan industri perfilman nasional dalam satu tahun terakhir menunjukkan tren yang menggembirakan dan itu menjadi modal penting bagi penyelenggaraan festival tahun ini.

Dia menilai kemajuan tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah film Indonesia yang hadir di bioskop dengan beragam tema dan genre. Pada saat yang sama, minat masyarakat untuk menonton film karya anak bangsa juga terus menunjukkan pertumbuhan, mencerminkan semakin kuatnya apresiasi publik terhadap perfilman nasional.

"Kita melihat dua film Indonesia tahun lalu berhasil menembus lebih dari 10 juta penonton. Bagi saya, ini bukan sekadar soal angka. Ini adalah tanda bahwa penonton Indonesia semakin percaya pada cerita-cerita yang lahir dari negeri ini," imbuhnya.

Menurutnya, perkembangan bioskop dan platform streaming berjalan beriringan dalam memperkaya pilihan hiburan bagi masyarakat. Jika platform streaming berperan memperluas jangkauan akses terhadap berbagai karya film, bioskop tetap memiliki keunggulan sebagai ruang yang menawarkan pengalaman menonton bersama yang khas dan sulit tergantikan.

FFI 2026 juga memperkenalkan dua Duta FFI yang akan menjadi wajah festival sepanjang tahun ini. Mereka adalah Nirina Zubir dan Morgan Oey. Keduanya dipilih karena kiprah dan prestasi yang telah ditorehkan di industri perfilman nasional, serta dinilai mampu mewakili semangat yang ingin disebarluaskan melalui festival tahun ini.

Dengan peluncuran ini, pendaftaran FFI 2026 juga resmi dibuka. Proses pendaftaran berlangsung mulai 18 Juni hingga 31 Agustus 2026 melalui laman resmi Festival Film Indonesia. Setelah itu, tahapan seleksi dan penjurian akan dimulai pada 1 September 2026 dan berlanjut hingga puncak acara Malam Anugerah Piala Citra FFI 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 20 November 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Folago Global Nusantara Tbk. (IRSX) memperluas kanal distribusi layanan streaming sepak bola FolaPlay melalui kemitraan strategis dengan GoPay.

Kerja sama ini menjadikan GoPay sebagai salah satu mitra distribusi utama voucher streaming FolaPlay Bola Gembira, platform resmi penayangan pertandingan Piala Dunia 2026 di Indonesia.

Melalui kolaborasi tersebut, pengguna GoPay dapat memperoleh berbagai penawaran khusus untuk mengakses siaran pertandingan Piala Dunia.

Direktur Utama Folago Global Nusantara Subioto Jingga mengatakan kerja sama dengan GoPay menjadi langkah strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap tayangan resmi Piala Dunia 2026.

“Kemitraan dengan GoPay merupakan tonggak penting bagi FolaPlay dalam misi kami menghadirkan tayangan Piala Dunia kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dukungan nyata dari GoPay melalui perluasan akses streaming langsung di aplikasi GoPay dengan harga spesial membuktikan bahwa platform digital lokal Indonesia mampu berkolaborasi dan memberikan nilai lebih bagi pengguna,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (17/6/2026).

Menurut Subioto, kerja sama tersebut tidak hanya memperluas jangkauan distribusi FolaPlay, tetapi juga memperkuat posisi platform sebagai layanan streaming sepak bola lokal yang mampu menjangkau basis pengguna digital yang luas.

Adapun voucher FolaPlay dapat diakses melalui situs resmi FolaPlay, aplikasi GoPay, serta GoPay Games. Kehadiran layanan tersebut di dalam ekosistem GoPay dinilai akan mempermudah masyarakat memperoleh akses ke tayangan pertandingan secara resmi dengan harga yang lebih terjangkau.

Sementara itu, Head of GoPay Wallet Kelvin Timotius mengatakan kolaborasi dengan FolaPlay merupakan bagian dari upaya perusahaan menghadirkan pengalaman digital yang relevan bagi pengguna.

“Melalui kolaborasi dengan FolaPlay, kami ingin memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati keseruan Piala Dunia 2026 melalui kanal resmi dengan penawaran menarik yang bisa langsung diklaim di aplikasi GoPay,” katanya.

Kelvin menambahkan kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkaya pengalaman pengguna sekaligus memperkuat ekosistem digital yang inklusif di Indonesia.

Kolaborasi ini merupakan bagian dari strategi distribusi IRSX melalui anak usaha PT Folago Digital Media (FDM), operator platform OTT FolaPlay, dalam memperluas penjualan voucher streaming Bola Gembira untuk siaran pertandingan Piala Dunia FIFA 2026. Ajang sepak bola terbesar dunia itu akan disiarkan secara eksklusif di Indonesia melalui TVRI.

Perseroan memilih GoPay sebagai mitra distribusi karena jangkauan ekosistemnya yang melayani puluhan juta pengguna aktif bertransaksi setiap bulan. Selain itu, kerja sama tersebut juga sejalan dengan upaya mendorong inklusi keuangan dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan hiburan digital.

Jakarta (ANTARA) - Center of Economic and Law Studies (Celios) menyoroti pentingnya tata kelola perpajakan yang lebih terukur dari sektor digital termasuk industri platform streaming atau over-the-top (OTT) di Indonesia.

Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda dalam Diseminasi Hasil Studi “Tata Kelola Industri Over-The-Top (OTT) di Indonesia” yang digelar di Jakarta, Selasa, koefisien pajak digital (digital tax coefficient) di Tanah Air hanya sebesar 0,27.

“Itu masih sangat rendah sekarang, jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, misalkan sektor telekomunikasi atau sektor dari sisi perbankan,” kata Huda.

Ia menilai, saat ini peran dari OTT yang diisi oleh perusahaan-perusahaan teknologi global, seringkali hanya berada di sisi permintaan layanan saja, bukan dari sisi suplai/penyediaan infrastruktur digital.

“Perusahaan OTT sebagai pengguna layanan industri telekomunikasi diharapkan juga mampu mendukung penyediaan infrastruktur digital nasional yang masih ada ketimpangan dengan berkolaborasi dengan industri telekomunikasi,” ujar Huda.

Menurut dia, upaya ini dapat mendukung pembangunan industri digital nasional yang memiliki potensi menjangkau seluruh kawasan di Indonesia, sehingga mampu mendorong industri kreatif dalam negeri secara merata.

“Ini seperti yang didorong oleh Uni Eropa bahwa harus ada fair share antara perusahaan telekomunikasi dan juga perusahaan teknologi (big tech), serta melibatkan pelaku industri kreatif termasuk musisi hingga sineas lokal,” ujarnya.

Huda pun menegaskan pentingnya dasar hukum agar negara dapat memajaki platform global meski tanpa kehadiran fisik di Indonesia.

“Kita punya preseden di Undang-Undang Cipta Kerja dimana ada pasal terkait dengan significant economic presence. Jadi meskipun dia tidak punya kantor fisik di Indonesia, kalau mempunyai aktivitas yang signifikan di Indonesia, kita punya hak untuk menerapkan pajak termasuk PPh badan,” ujar Huda.

Ia juga menambahkan bahwa pembahasan terkait pajak sektor digital tidak boleh berhenti pada penerimaan negara semata.

“Kita harapkan ada keadilan fiskal ketika perusahaan OTT global pendapatannya signifikan dan sustain, tetapi pelaku industri di dalam negeri termasuk ekonomi kreatif tidak mendapatkan fair share yang optimal. Kondisi ini harus diregulasi oleh pemerintah demi pemerataan pembangunan dan peningkatan kontribusi industri ke negara,”katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong kebijakan optimalisasi penerimaan negara melalui skema perpajakan berkeadilan bagi platform digital termasuk layanan streaming/over-the-top (OTT) di Indonesia.

Sekretaris Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Rolly Rochmad Purnomo di Jakarta, Selasa, mengatakan hal ini menyusul mayoritas platform OTT yang merupakan perusahaan teknologi global besar, serta investasi konektivitas digital untuk penyelenggaraan layanan tersebut yang mayoritas ditanggung oleh korporasi nasional.

“Selanjutnya, di sisi kebijakan fiskal, platform OTT global dapat beroperasi tanpa mengharuskan kehadiran fisik di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu loop hole yang membuat platform OTT sering kali lolos dari kerangka perpajakan yang ada,” ujar Rolly.

“Permasalahan tersebut segera perlu diselesaikan antara lain melalui kebijakan optimalisasi penerimaan negara dengan mendorong pengembangan skema perpajakan yang berkeadilan termasuk skema PPN (pajak pertambahan nilai) dan opsi PPh (pajak penghasilan) Badan,” imbuhnya.

Langkah selanjutnya adalah memastikan level playing field dengan mengembangkan regulasi dan tata kelola industri OTT yang berimbang.

“Ini agar memberikan kesempatan setara untuk semua pelaku industri global dan nasional, kontribusi yang proporsional untuk negara, dan terciptanya persaingan usaha yang sehat,” ujar Rolly.

Lebih lanjut, Rolly menilai reinvestasi untuk ekosistem dan infrastruktur juga sangat diperlukan.

Langkah ini memastikan penerimaan pajak dan kontribusi fair share OTT dialokasikan secara proporsional untuk pengembangan ekosistem konten dan media digital, serta membangun infrastruktur digital dalam negeri.

Ia juga mendorong penguatan arus investasi digital di Asia Tenggara dan meningkatkan kerja sama tata kelola industri OTT dalam rangka memperluas kedaulatan akses pasar regional melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

“Tentunya langkah-langkah ini sangat dibutuhkan untuk mewujudkan tata kelola ekosistem digital, khususnya industri OTT, menjadi lebih berkeadilan, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan,” kata Rolly.

Di sisi lain, Ketua Tim Ekonomi Digital Kementerian PPN/Bappenas Reza Adityan mengatakan bahwa salah satu persoalan utama dalam ekonomi digital adalah ketimpangan antara pelaku lokal dan pemain global.

“Pelaku lokal harus patuh pada pajak, regulasi, dan kewajiban membangun infrastruktur serta menyerap tenaga kerja, sementara banyak platform global justru menikmati pasar Indonesia tanpa kontribusi yang sebanding,” ujar Reza.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan digital tidak bisa hanya berfokus pada platformnya saja, melainkan harus melihat ekosistem secara keseluruhan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Semesta Star Wars: The Mandalorian and Grogu bergerak ke arah baru. Jika beberapa tahun terakhir kisahnya berkembang melalui serial streaming, kini film tersebut kembali ke layar lebar.

The Mandalorian and Grogu dijadwalkan tayang di bioskop pada 22 Mei 2026. Kehadirannya digadang melanjutkan popularitas serial The Mandalorian lewat pendekatan cerita yang lebih personal dan emosional.

Cerita film ini bakal kembali mengikuti perjalanan Din Djarin, pemburu bayaran Mandalorian yang diperankan Pedro Pascal, bersama Grogu, sosok anak misterius yang memiliki kekuatan Force.

Syahdan, setelah berbagai peristiwa dalam serial sebelumnya, hubungan Din dan Grogu kini berkembang lebih dalam. Keduanya kini menjalakan misi yang semakin kompleks di tengah kondisi galaksi pasca runtuhnya Kekaisaran.

Berbeda dengan format episodik dalam serial, The Mandalorian and Grogu dirancang sebagai cerita sinematik yang utuh. Sementara itu, Grogu disebut akan memegang peran yang semakin penting dalam perkembangan cerita.

Sutradara Jon Favreau menyebut film ini sebagai kelanjutan dari dunia yang telah dibangun melalui serial sebelumnya. Di sisi lain, Dave Filoni menegaskan bahwa proyek ini tetap menjadi bagian penting dari kesinambungan semesta Star Wars.

Peralihan dari serial streaming ke layar lebar juga menjadi strategi untuk menghadirkan pengalaman yang lebih imersif.

Skala visual, dunia galaksi yang lebih luas, hingga intensitas konflik disebut dirancang untuk memberikan sensasi berbeda dibandingkan versi serialnya.

“Saya sangat senang menceritakan kisah-kisah yang berlatar dunia kaya yang diciptakan George Lucas. Prospek untuk membawa Mandalorian dan muridnya, Grogu, ke layar lebar sangatlah menggembirakan,"kata Favreau dikutip dari laman StarWars.

Meski detail cerita masih dirahasiakan, Star Wars: The Mandalorian and Grogu diproyeksikan menjadi jembatan penting bagi arah baru franchise Star Wars.

Film ini tidak hanya melanjutkan kisah karakter yang sudah dikenal penggemar, tetapi juga membuka peluang ekspansi cerita yang lebih besar di masa mendatang.

Disutradarai oleh Jon Favreau, Star Wars: The Mandalorian and Grogu dibintangi oleh Pedro Pascal sebagai Mandalorian, Sigourney Weaver sebagai Kolonel Ward, dan Jeremy Allen White sebagai Rotta the Hutt .

Film ini diproduseri oleh Kathleen Kennedy, Ian Bryce, Jon Favreau, dan Dave Filoni, dengan musik yang digubah oleh Ludwig Göransson.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) akan melaksanakan Sidang Isbat Penetapan 1 Zulhijah 1447 Hijiriah pada hari ini, Minggu (17/5/2026).

Acara akan dimulai dengan seminar posisi hilal yang dapat disaksikan secara daring melalui media sosial Kemenag dan Bimas Islam TV pada pukul 16.30 WIB. Kemudian dilanjutkan pelaksanaan Sidang Isbat pada pukul 18.00 WIB di mana agenda ini bersifat tertutup.

Setelah itu pada pukul 19.00 WIB, agenda berupa konferensi pers penetapan 1 Zulhijah yang disiarkan secara live streaming di akun media sosial Kemenag dan Bimas Islam TV.

Adapun acara juga dilakukan secara luring yang bertempat di Auditorium HM. Rasjidi Kemenag, Jakarta Pusat.

"Pantau Sidang Isbat penetepaan 1 Zulhijah 1447 H bersama Kementerian Agama RI, Minggu 17 Mei 2026," tulis Kemenag di akun Instagramnya.

Masyarakat dapat menyaksikan live streaming di link berikut ini:

https://youtube.com/@kementerianagamapusat?si=kezTXu0mWr7oislw

https://youtube.com/ bimasislamtv?si=eyeZ1XZmFlYBToBz

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengukuhkan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Tahun 2026. Pengukuhan ini dilakukan sebagai upaya memperkuat sinergi ulama, saintis, dan berbagai lembaga dalam penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia.

Tim Hisab Rukyat terdiri atas unsur Mahkamah Agung, BRIN, BMKG, Majelis Ulama Indonesia, dan ormas Islam, akademisi, pakar falak dan astronomi, pimpinan pondok pesantren, serta tokoh hisab rukyat.

Menag mengungkapkan, Tim Hisab Rukyat memiliki peran strategis dalam menghadirkan kepastian waktu ibadah yang selaras dengan prinsip syariat, ilmu pengetahuan, serta menjaga harmoni kehidupan umat beragama.

“Kehadiran Tim Hisab Rukyat merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan kepastian hukum terkait ibadah umat Islam. Penentuan awal bulan Hijriah bukan sekadar urusan teknis penanggalan, tetapi juga menyangkut aspek keyakinan dan kebersamaan sosial,” ujar Menag dalam Pengukuhan dan Rapat Kerja Tim Hisab Rukyat di Kantor Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026).

Menurut Menag, rekomendasi yang dihasilkan Tim Hisab Rukyat harus memiliki landasan yang kuat, baik secara syar’i maupun saintifik. Karena itu, sinergi antara pakar astronomi, akademisi, ulama, dan organisasi masyarakat Islam perlu terus diperkuat.

Ia menjelaskan, Kementerian Agama mengedepankan pendekatan dialogis dalam penetapan awal bulan Hijriah. Pemerintah, kata dia, ingin menghadirkan keputusan yang menenangkan dan dapat menjadi rujukan bersama di tengah keberagaman metode yang berkembang di masyarakat.

“Kita ingin menghadirkan keputusan yang mendatangkan kemaslahatan tanpa menafikan keberagaman pendekatan yang ada. Karena itu, dialog dan musyawarah menjadi sangat penting,” katanya.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, mengatakan, pengukuhan Tim Hisab Rukyat menjadi bagian dari penguatan peran Kementerian Agama dalam merespons dinamika penentuan awal bulan Hijriah secara moderat, ilmiah, dan inklusif. Menurutnya, tim tersebut dibentuk melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 208 Tahun 2026 dengan melibatkan unsur pemerintah, lembaga negara, akademisi, pakar falak dan astronomi, serta organisasi masyarakat Islam.

“Tim Hisab Rukyat menjadi ruang bersama untuk mempertemukan perspektif syariat dan sains dalam penentuan awal bulan Hijriah. Pendekatan ini penting agar keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi keagamaan sekaligus dasar ilmiah yang kuat,” ujarnya.

Abu Rokhmad menambahkan, Tim Hisab Rukyat juga diharapkan menjadi sarana penguatan komunikasi lintas ormas Islam dan lembaga terkait, terutama menjelang pelaksanaan Sidang Isbat penentuan awal Zulhijah 1447 H yang dijadwalkan berlangsung pada Ahad, 17 Mei 2026.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 208 Tahun 2026, Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Tahun 2026 dipimpin oleh Arsad Hidayat sebagai Ketua dan Lubenah sebagai sekretaris. Dari unsur ulama, ada sejumlah nama, antara lain: KH Abdullah Jaidi, KH Sirril Wafa, KH Zufar Bawazir, Tubagus Hadi Sutikna, KH Yahya, dan KH Marzuqi Ahal.

Dari unsur saintis dan akademisi, antara lain: Prof. Thomas Djamaluddin, Prof. Cecep Nurwendaya, Prof. Susiknan Azhari, dan Prof. Ahmad Izuddin.

Bisnis.com, JAKARTA – Polri melarang seluruh anggota untuk melakukan siaran langsung atau live streaming di media sosial saat sedang bertugas.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga profesionalitas serta citra institusi di ruang publik. Selain itu, pelarangan ini bertujuan agar seluruh personel lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial.

“Penegasan ini untuk membangun kesadaran bersama agar anggota Polri bijak menggunakan media sosial, sekaligus menjaga dan meningkatkan citra, kredibilitas, serta reputasi institusi secara bertanggung jawab, profesional, proporsional, dan prosedural,” ujar Johnny dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5/2026).

Dia menambahkan, kebijakan tersebut juga telah tertuang pada Surat Telegram Nomor STR/1517/VI/WAS.2/2024. Surat Telegram ini telah menjadi dasar penguatan pengawasan terhadap aktivitas personel di ruang digital, khususnya saat menjalankan tugas kedinasan.

Selain itu, seluruh anggota Polri diwajibkan untuk menjunjung tinggi aturan yang tertuang dalam Peraturan Polri No.7/2022 serta Peraturan Pemerintah No.2/2003 tentang disiplin anggota.

"Kedua regulasi tersebut menekankan pentingnya etika, tanggung jawab, serta profesionalitas dalam setiap tindakan, termasuk di media sosial," imbuhnya.

Lebih lanjut, Isir menekankan pemanfaatan media sosial tetap diperbolehkan, namun harus diarahkan untuk kepentingan kehumasan dan berada di bawah koordinasi fungsi Humas Polri.

“Media sosial dapat dimanfaatkan secara positif untuk mendukung kinerja dan produktivitas Polri, khususnya dalam fungsi kehumasan. Namun penggunaannya harus terkoordinasi dan tidak dilakukan secara sembarangan oleh anggota saat bertugas,” pungkasnya.