Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) subsidi, khususnya biosolar di provinsi setempat dalam posisi aman, setelah sebelumnya sempat terjadi antrean pengisian kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU)

Khofifah sesuai meninjau ketersediaan BBM di SPBU di wilayah Karanglo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu, mengatakan, kepastian soal keamanan ketersediaan BBM subsidi begitu penting, karena telah menjadi salah satu kebutuhan utama menggerakkan perekonomian masyarakat.

"Kinerja perekonomian kita sangat ditentukan oleh stabilisasi dari pemenuhan BBM dan kemarin sempat terkonfirmasi itu biosolar tapi semuanya sudah aman, sudah lancar," kata Khofifah.

Khofifah memastikan akan terus memantau dan memaksimalkan upaya pemenuhan BBM bersubsidi, baik itu biosolar maupun pertalite dengan mengintensifkan komunikasi bersama Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus.

"Tolong doakan upaya bersama ini, sinergisitas dan kinerja kami yang memang sangat diperlukan," ucapnya.

Sementara itu Area Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi, menyampaikan, terus mengoptimalkan seluruh infrastruktur dan sumber daya dalam kurun waktu sepekan terakhir guna menjaga ketersediaan BBM bagi konsumen.

Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus menyampaikan total kapasitas distribusi BBM di Jawa Timur mencapai 22.196 kilo liter per hari. Lalu, penyaluran BBM bio solar mencapai 103,3 persen dan 96,6 persen untuk pertalite.

"Penyaluran kami tingkatkan di atas rata-rata kebutuhan normal, operasional fuel terminal dan integrated terminal berlangsung selama 24 jam, armada mobil tangki kami tambah, serta pola distribusi terus kami evaluasi secara berkala agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal," kata Ahad.

Dia memastikan seluruh proses pendistribusian BBM subsidi dipantau secara real time melalui sistem monitoring operasional.

Melalui pemantauan berkelanjutan itu membuat Pertamina bisa secepatnya melakukan penyesuaian pengiriman pasokan bahan bakar ke suatu wilayah.

Oleh karena itu, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus meminta masyarakat tak mengkhawatirkan ketersediaan pasokan BBM karena saat ini dalam kondisi aman.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan ketersediaan pangan nasional tetap terjaga menghadapi potensi musim kemarau dan El Nino melalui penguatan cadangan pangan pemerintah (CPP) serta produksi yang masih stabil.

"Pemerintah telah melakukan langkah-langkah antisipatif sejak dini. Kesiapan stok pangan Indonesia berada di status yang cukup kuat," kata Sekretaris Utama (Sestama) Bapanas Sarwo Edhy dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Bapanas memastikan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga ketahanan pangan nasional menghadapi potensi musim kemarau dan fenomena El Nino. Kesiapan tersebut didukung oleh kondisi produksi yang masih terjaga serta ketersediaan CPP yang dinilai memadai.

Upaya tersebut menjadi penting di tengah mulai munculnya dampak El Nino di Papua Nugini sebagaimana dilaporkan sejumlah lembaga internasional.

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia akan berlangsung pada Juli hingga September 2026 dengan peluang terjadinya El Nino.

Pemerintah telah memperkuat stok cadangan pangan pemerintah (CPP), terutama stok beras. Termasuk pula stok cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) yang dikelola masing-masing pemerintah daerah.

"Memang ada prediksi El Nino dan musim kering, sehingga kita sudah antisipasi daerah-daerah yang defisit itu untuk persiapan, baik dari produksi maupun stok. Pemerintah mempunyai CPP dan CPPD, yang dikelola di pemerintah pusat dan di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota," terang Sarwo.

Ia juga mengatakan efek El Nino belum begitu kuat dirasakan di Indonesia. Progres pertanaman pangan masih bertumbuh baik. Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog semakin tinggi dari hasil penyerapan panen petani lokal yang kini tercatat di atas 5 juta ton.

"Terkait dengan cuaca selama ini masih cukup normal, sehingga belum berpengaruh terhadap pertanaman. Jadi peningkatan produksi tetap dapat tercapai," bebernya.

Sarwo mengaku pihaknya juga selalu berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) berkaitan dengan perubahan cuaca.

"Dan kita juga sudah sosialisasi ke para petani untuk melakukan pola tanam sesuai dengan anjuran dari pemerintah," beber dia.

Ia menyebutkan hingga Juni 2026, berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan yang diolah Bapanas, total produksi beras pada semester pertama tahun ini diperkirakan mencapai 19,2 juta ton, lebih tinggi dibandingkan kebutuhan konsumsi nasional periode Januari–Juni yang diproyeksikan sebesar 15,4 juta ton.

Proyeksi surplus produksi terhadap konsumsi beras sebanyak 3,7 juta ton tersebut pun sebagian besar telah dikonversi menjadi stok CBP melalui serapan Bulog.

"Dari awal tahun sampai 26 Juni, Bulog telah melaksanakan penyerapan setara beras sebanyak 3,2 juta ton," katanya lagi.

Selanjutnya, realisasi penyaluran CBP ke masyarakat sampai 26 Juni telah menyentuh angka total 1,07 juta ton melalui berbagai program. Sementara total stok beras pemerintah yang disimpan Bulog masih ada di angka yang cukup besar, yakni 5,17 juta ton.

Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku optimistis stok beras Indonesia mencukupi sampai Mei tahun 2027. Indonesia sudah bersiap jauh hari untuk menghadapi El Nino di tahun ini.

"Dulu pengalaman kita (El Nino) tahun 2023. Alhamdulillah kita lolos. Stok beras kita tertinggi sepanjang sejarah. Insya Allah aman, katakanlah sampai Desember. (Bahkan) beras kita sudah sampai Mei pun cukup. Jadi tidak masalah," ucap Amran.

Optimisme tersebut selaras dengan Proyeksi Neraca Pangan untuk beras yang sudah diperbarui awal Juni ini. Neraca akhir tahun beras Indonesia diestimasikan masih akan terdapat stok 16,24 juta ton. Ini berasal dari stok awal tahun 2026 di 12,54 juta ton ditambah proyeksi produksi setahun 34,76 juta ton lalu dikurangi kebutuhan konsumsi setahun 31,1 juta ton.

Dengan proyeksi neraca akhir tahun beras sebesar 16,24 juta ton tersebut dinilai masih mampu untuk penuhi kebutuhan konsumsi nasional sekitar 5 bulan lamanya di tahun 2027 mendatang. Namun tidak hanya itu karena pada bulan Maret dan April stok beras nasional akan semakin meningkat karena telah memasuki musim panen raya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

Kami memang sudah siapkan jauh hari sebelumnya menghadapi El Nino

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok cadangan beras pemerintah (CBP) Indonesia aman hingga Mei tahun 2027 dengan cadangan melampaui 5 juta ton.

Amran mengatakan stok tersebut menjadi modal kuat dalam menghadapi potensi fenomena cuaca El Nino, karena pemerintah telah melakukan langkah antisipasi sejak dini melalui penguatan stok pangan nasional, terutama beras, guna menjaga stabilitas pasokan dan harga.

"Kami memang sudah siapkan jauh hari sebelumnya menghadapi El Nino. Dulu pengalaman kita (El Nino) tahun 2023. Alhamdulillah kita lolos. Stok kita sampai detik ini, itu 5,2 sampai 5,3 juta ton. Itu stok tertinggi sepanjang sejarah. Nah ini Alhamdulillah cukup baik," kata Amran dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Amran pun mengaku optimistis mengenai ketersediaan beras Indonesia sampai Desember masih aman. Bahkan dalam estimasinya keseluruhan stok beras masih dapat mencukupi sampai Mei tahun depan.

"Insya Allah aman, katakanlah sampai Desember. (Bahkan) beras kita sudah sampai Mei (2027( pun cukup. Jadi tidak masalah," tambah Amran.

Hal Tersebut selaras dengan Proyeksi Neraca Pangan untuk beras yang sudah diperbarui awal Juni ini. Neraca akhir tahun beras Indonesia diestimasikan masih terdapat stok 16,24 juta ton.

Data itu berasal dari stok awal tahun 2026 di 12,54 juta ton ditambah proyeksi produksi setahun 34,76 juta ton lalu dikurangi kebutuhan konsumsi setahun 31,1 juta ton.

Dengan proyeksi neraca akhir tahun beras sebesar 16,24 juta ton tersebut dinilai masih mampu untuk penuhi kebutuhan konsumsi nasional sekitar 5 bulan lamanya di tahun 2027 mendatang. Namun demikian, di Maret April stok beras nasional akan semakin meningkat karena telah memasuki musim panen raya.

Kendati demikian, Amran juga menyatakan adanya posibilitas penurunan produksi beras di 2026, meskipun cukup minim. Ini merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaporkan total produksi beras Januari-Juli 2026 yang diproyeksikan menurun 0,08 juta ton dibandingkan total produksi Januari-Juli 2025.

"Tahun lalu surplus (produksi) 4 juta ton. Anggaplah sampai akhir tahun turun 0,2 persen, kurang lebih 80 ribu ton. (Tapi masih) surplus 4 juta ton selama 2 tahun. Jangan 0,2 persen dibandingkan tahun lalu, kan tahun lalu sudah naik tinggi. Itu (surplus) 4 juta ton," beber Amran.

Prediksi adanya surplus produksi 4 juta ton di 2026 ini tersebut dapat menjadi target penyerapan untuk stok CBP yang dikelola Perum Bulog. Stok CBP pun dapat semakin melejit seiring akselerasi produksi beras nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah memastikan pasokan BBM aman, mutu BBM juga terus diawasi dan distribusi ke masyarakat dikawal agar tetap lancar

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman memastikan stok dan kualitas bahan bakar minyak (BBM) di Terminal BBM Plumpang, Jakarta, dalam kondisi terjaga.

“Pemerintah memastikan pasokan BBM aman, mutu BBM juga terus diawasi dan distribusi ke masyarakat dikawal agar tetap lancar,” ujar Dudung di Terminal BBM Plumpang, Jakarta, Senin.

Dudung hadir langsung di Terminal BBM Plumpang dan melakukan pengecekan yang didampingi oleh Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) saat ini dijabat oleh Wahyudi Anas, Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patra Niaga Joko Pranoto, dan Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patra Niaga Hari Purnomo.

Ia menegaskan bahwa kehadirannya merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar energi masyarakat tetap aman dan terkendali.

Terdapat tiga hal yang menjadi fokus dalam kunjungan Dudung ke Terminal BBM Plumpang, yakni stok BBM harus aman, mutu BBM harus terjamin, dan distribusi dari terminal ke SPBU dan masyarakat harus berjalan lancar.

“Verifikasi di lapangan kami lakukan sebagai bagian dari pengawalan agenda besar Bapak Presiden yang menekankan pentingnya ketahanan energi,” kata Dudung.

PT Pertamina Patra Niaga terus memperkuat perannya sebagai garda terdepan dalam pelayanan dan ketahanan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyampaikan Pertamina Patra Niaga terus memperluas akses energi melalui program BBM Satu Harga yang telah hadir di 588 titik di seluruh Indonesia.

Perusahaan juga mengoperasikan 421 SPBU nelayan untuk mendukung produktivitas sektor perikanan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.

Selain itu, perusahaan terus memperkuat infrastruktur energi nasional yang saat ini didukung oleh lebih dari 125 terminal BBM, ribuan SPBU, 40 terminal LPG, 72 depot pengisian pesawat udara (DPPU), jaringan pipa, armada mobil tangki, armada kapal, hingga dukungan transportasi udara yang tersebar di seluruh Indonesia.

Infrastruktur tersebut menjadi tulang punggung distribusi energi nasional dan memastikan keandalan pasokan hingga ke wilayah dengan tantangan geografis tinggi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Nabire (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Papua Tengah memastikan ketersediaan liquefied petroleum gas (LPG) non-subsidi di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, dalam kondisi aman dengan stok mencapai lebih dari 3.100 tabung.

Sales Branch Manager I Pertamina Patra Niaga Papua Tengah Muhammad Rinaldi Suryanto di Nabire, Sabtu, mengatakan stok LPG yang tersedia saat ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama 3-4 minggu.

"Stok LPG memang dinamis, namun dengan stok yang ada kami masih bisa melayani kebutuhan hingga tiga sampai empat minggu ke depan," katanya.

Ia menjelaskan pasokan LPG ke Nabire terus berjalan lancar karena pengiriman dari Surabaya dilakukan secara rutin setiap pekan melalui jalur kargo umum.

Menurut dia, setiap pengiriman kargo selalu membawa kontainer berisi LPG sehingga pasokan dapat terus terjaga.

Rinaldi mengatakan konsumsi LPG non-subsidi di Kabupaten Nabire rata-rata mencapai 300 tabung per hari untuk tabung ukuran lima kilogram dan 12 kilogram.

Selain memastikan stok aman, Pertamina mencatat harga LPG non-subsidi di Nabire mulai mengalami penurunan sejak awal Juni 2026 seiring membaiknya sistem distribusi.

Harga LPG tabung lima kilogram yang sebelumnya mencapai Rp430 ribu per tabung kini turun menjadi Rp250 ribu per tabung, sedangkan tabung 12 kilogram turun dari Rp520 ribu menjadi Rp435 ribu per tabung.

Ia menjelaskan penurunan harga terjadi setelah Pertamina kembali menggunakan jalur distribusi dari Surabaya dengan sistem pengiriman menggunakan kontainer langsung sehingga biaya logistik lebih terkendali.

"Faktornya adalah kami sudah mengambil kembali pasokan dari Surabaya dan menggunakan kontainer langsung sehingga distribusi menjadi lebih lancar," katanya.

Menurut dia, harga LPG non-subsidi masih berpotensi mengalami penyesuaian mengikuti perkembangan harga energi global dan kebijakan pemerintah pusat.

"Ada kemungkinan harga bisa kembali turun apabila kondisi geopolitik dan harga gas dunia menurun. Kami akan menyesuaikan sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Pertamina berharap kelancaran distribusi dan terjaganya pasokan LPG dapat membantu menjaga stabilitas harga sekaligus memenuhi kebutuhan energi masyarakat di Kabupaten Nabire.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

WASHINGTON - Cadangan minyak dan bahan bakar global terus menyusut sejak pecahnya perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran memicu kekhawatiran serius terhadap ketahanan pasokan energi dunia. Menipisnya stok minyak dunia yang selama ini menjadi penyangga pasar meningkatkan risiko lonjakan harga energi jika gangguan pasokan berlanjut.

"Cepat atau lambat, kita akan kehabisan bantalan peredam guncangan," ujar salah satu pendiri firma riset energi Kayrros sekaligus mantan kepala analis minyak Badan Energi Internasional (IEA), Antoine Halff dikutip dari The New York Times, Senin (15/6/2026).

Selama konflik berlangsung, cadangan minyak, bensin, dan berbagai bahan bakar lain yang disimpan pemerintah maupun perusahaan telah membantu menutup kekurangan pasokan energi global. Namun stok yang tersimpan di tangki raksasa dan gua bawah tanah kini mulai menurun di sejumlah wilayah, bahkan cadangan minyak Pemerintah AS diperkirakan akan menyentuh level terendah sejak 1983.

Kekhawatiran tersebut sempat mereda setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan Washington dan Teheran semakin dekat mencapai kesepakatan damai. Pernyataan tersebut mendorong harga minyak dunia turun ke bawah USD90 per barel, meskipun masih lebih tinggi dibandingkan sebelum konflik pecah.

Meski demikian, pelaku pasar masih mempertanyakan bentuk dan implementasi kesepakatan tersebut. Para analis menilai biaya energi bagi konsumen global berpotensi meningkat tajam apabila pasokan minyak tidak segera pulih, terutama melalui Selat Hormuz yang menjadi jalur utama pengiriman energi dari kawasan Teluk Persia.

Para ahli energi sepakat bahwa pasar minyak global akan tetap rapuh selama arus pasokan melalui Selat Hormuz belum kembali normal. Jalur laut sempit di pesisir selatan Iran itu menjadi titik krusial bagi perdagangan minyak dunia.

Dunia saat ini mengonsumsi sekitar 100 juta barel minyak per hari. Cadangan minyak menyusut paling cepat di negara-negara yang sangat bergantung pada impor, seperti Jepang dan Korea Selatan. AS sebagai produsen minyak terbesar dunia juga terus menguras stoknya karena perusahaan-perusahaan energi meningkatkan ekspor untuk memenuhi kebutuhan pasar global.

Di sisi lain, negara-negara Teluk Persia justru mengalami penumpukan persediaan minyak akibat terbatasnya ekspor selama gangguan pelayaran di Selat Hormuz. Beberapa negara mulai memperoleh sedikit kelonggaran setelah lebih banyak kapal berhasil melintasi jalur tersebut dalam beberapa pekan terakhir.

China menjadi faktor yang paling sulit dipetakan. Negara itu diyakini memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, mencapai sekitar sepertiga dari total cadangan global yang diketahui. Namun sejauh ini Beijing tampak belum banyak menggunakan stok tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan di kalangan pelaku pasar mengenai strategi energi yang sedang dijalankan.

Sementara itu, kondisi cadangan bahan bakar olahan seperti bensin dan minyak pemanas dinilai lebih mengkhawatirkan. Persediaan kedua jenis bahan bakar tersebut berada pada level yang relatif rendah dibandingkan pola musiman normal, meskipun belum memicu kelangkaan luas di berbagai negara.

Analis minyak S&P Global Energy Rick Joswick mengatakan dampak penyusutan cadangan mulai terlihat di pasar konsumen, tetapi belum menimbulkan gangguan besar terhadap distribusi energi. Menurutnya, belum ada bukti bahwa bandara kehabisan bahan bakar jet atau masyarakat kesulitan memperoleh bensin.

Di Amerika Serikat, para analis memperkirakan harga bahan bakar akan naik jauh sebelum stok benar-benar habis. Wilayah pesisir seperti Pantai Timur Laut dan California yang sangat bergantung pada impor minyak dan bensin dinilai paling rentan terhadap kenaikan harga.

Kondisi tersebut diperparah oleh terus berkurangnya Cadangan Minyak Strategis (Strategic Petroleum Reserve/SPR) AS, yang saat ini sedang mengalami penarikan sekitar 172 juta barel dan diperkirakan akan berada pada level terendah dalam hampir setengah abad.

Situasi ini berpotensi mengurangi fleksibilitas Pemerintah AS untuk menstabilkan pasar apabila kesepakatan dengan Iran gagal tercapai atau hambatan pengiriman minyak terus berlanjut.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan stok cadangan beras pemerintah (CBP) secara nasional dalam kondisi melimpah sehingga tidak ada alasan terjadinya kelangkaan beras di masyarakat.

"Beras kita melimpah. Jangan mempermainkan di lapangan karena kami sudah minta Satgas turun ke lapangan. Tidak ada yang langka. Tolong tidak ada pangan, khususnya beras, makanan pokok kita, (itu) langka," kata Amran dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Ketersediaan beras untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri dipastikan tidak ada kendala hingga sampai menyebabkan terjadinya kelangkaan.

Pemerintah memastikan stok beras nasional sangat kuat, termasuk stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,3 juta ton hingga awal Juni 2026.

Amran meminta Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia (Satgas Pangan Polri) untuk sama-sama menggelar pemeriksaan dengan turun ke lapangan guna menjaga stabilitas pasokan.

"Kami bersama Satgas Pangan pantau seluruh Indonesia. Jangan dibuat langka. Tidak ada langka. Semua gudang kita penuh dengan beras sekarang ini. Stok sekarang 5,3 juta ton. Kemampuan gudang kita 3 juta ton. Kita sudah sewa 2,3 juta ton dan ini tertinggi selama (Indonesia) merdeka," tambah Amran.

Menurutnya pencapaian produksi beras Indonesia turut disebut dalam laporan Rice Outlook May 2026 yang dirilis United States Department of Agriculture (USDA). USDA melaporkan produksi beras secara global periode 2025-2026 meningkat 1,5 juta ton. Pada Rice Outlook bulan April 541,3 juta ton kemudian naik menjadi totalnya 542,8 juta ton.

Indonesia disebut menjadi salah satu negara dengan perubahan angka produksi beras tertinggi bersama Nigeria, Pantai Gading, dan Vietnam.

Namun jika dibandingkan tiga negara tersebut, hanya Indonesia yang memiliki angka total produksi beras setahun mencapai lebih dari 30 juta ton. Nigeria berada di angka 5,9 juta ton, Pantai Gading 1,7 juta ton, dan Vietnam 26,2 juta ton.

Amran meminta para pelaku usaha agar tidak mempermainkan harga beras di pasar karena ketersediaan stok nasional saat ini sangat mencukupi.

Menurut dia, berbeda dengan kondisi sebelumnya ketika stok beras di gudang Bulog hanya sekitar 1 juta ton sehingga kenaikan harga sering berujung pada kebijakan impor, namun saat ini Indonesia berada dalam kondisi surplus beras dan telah berhasil mencapai swasembada pangan.

"Sekali lagi, seluruh pedagang beras seluruh Indonesia, jangan mempermainkan harga. Kami sudah sepakat dengan Satgas Pangan, seluruh Dirkrimsus se-Indonesia. Kami putuskan kita pantau dan yang nakal kita tindak," tegas Amran.

Selain itu, dia juga mendorong Bulog untuk dapat memaksimalkan penyaluran beras premium selain beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang merupakan beras medium.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mendorong Bulog untuk mengisi kekurangan suplai beras di ritel modern.

Hal itu karena Bulog mempunyai merek beras premium, sehingga merupakan kesempatan emas dalam pemasaran beras komersial Bulog.

"Bukan langka. Saya kira kan kami juga kunjungan ke lapangan, melihat di ritel modern itu masih ada, (memang) tidak banyak tapi ada. Ini kesempatan Bulog masuk. Bulog kan punya Befood, punya Punokawan, Setra Ramos. Nah Bulog mengisi kekurangan suplai, ini bisa diisi oleh Bulog," ucap Ketut.

Bapanas mencatat per 12 Juni 2026 stok beras komersial yang ada di Bulog masih berada di angka 11,4 ribu ton. Realisasi pengadaan setara beras untuk stok komersial pun terus bergerak. Saat ini telah mencapai 45,5 ribu ton dari total pengadaan 3,1 juta ton.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

PT Pertamina Patra Niaga buka-bukaan soal ketersediaan pertalite bagi masyarakat saat ini.

Mereka memastikan bahwa saat ini pasokan pertalite dalam kondisi cukup dan tersedia.

Mereka menyatakan distribusi Pertalite di seluruh jaringan SPBU terus berjalan normal sesuai penugasan pemerintah dengan dukungan sistem logistik dan infrastruktur yang terintegrasi untuk menjaga pasokan di seluruh wilayah Indonesia.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan Pertamina Patra Niaga terus mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui dukungan infrastruktur terminal BBM, lembaga penyalur dan penyimpanan, armada distribusi, serta sistem monitoring yang terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

"Selain memastikan stok Pertalite dalam kondisi tersedia dan distribusi ke seluruh SPBU berjalan normal. Pertamina Patra Niaga juga terus melakukan pemantauan secara real-time terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik," ujar Roberth.

Roberth menjelaskan dengan dukungan jaringan infrastruktur energi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, Pertamina dapat menjaga keandalan pasokan dan melakukan respons cepat apabila diperlukan penambahan pasokan di wilayah tertentu.

"Kami terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan khususnya dengan jaringan unit operasi kami di 8 Cabang Kantor Wilayah (Regional 1-8) dalam rangka melakukan langkah-langkah antisipatif untuk memastikan layanan energi kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Jika terdapat peningkatan kebutuhan di suatu wilayah, kami telah menyiapkan skema penguatan distribusi agar pasokan tetap terjaga," lanjutnya.

Selain memastikan ketersediaan stok, Pertamina Patra Niaga juga menjalankan penyaluran BBM subsidi sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah.

"Kami mengimbau masyarakat untuk Bijak menggunakan Energi dengan membeli BBM sesuai kebutuhan dan sesuai dengan peruntukannya serta sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. Pertamina Patra Niaga akan terus menjalankan tugas penyaluran energi dengan optimal serta memastikan ketersediaan Pertalite bagi masyarakat tetap terjaga," tutup Roberth.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah pemadaman listrik bergilir yang berlangsung di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akibat stok batu bara yang menipis.

“Tidak ada batu bara menipis,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis.

Anggia menyampaikan pemadaman bergilir di kawasan Jabodetabek disebabkan oleh gangguan teknis.

Terkait permasalahan tersebut, Anggia menyampaikan pemerintah sudah berkomunikasi dengan PLN untuk mengantisipasi agar gangguan tersebut tidak berulang.

“Kalau ada isu-isu yang akan ada pemadaman, itu juga tidak benar. Dipastikan tidak benar,” ucap Anggia.

Ia juga menegaskan di tengah Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara yang masih terus berproses, tidak terdapat permasalahan dengan stok batu bara.

“Apalagi Pak Menteri (ESDM Bahlil Lahadalia) juga jelas menyampaikan terkait RKAB ini kan ada relaksasi bertahap, ya,” kata dia.

Pernyataan tersebut terkait dengan pemadaman listrik yang dialami oleh masyarakat di sebagian kawasan Jabodetabek. Pemadaman listrik telah berlangsung dalam sepekan dengan durasi yang beragam.

Di luar kawasan Jabodetabek, juga terdapat keluhan masyarakat yang mengalami mati listrik di Cianjur, Jawa Barat; Semarang, Jawa Tengah; Madura, Jawa Timur; serta sejumlah wilayah lainnya.

Terkait dengan pemadaman bergilir tersebut, muncul kabar bahwa pemadaman listrik disebabkan oleh krisis pasokan batu bara untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Untuk pasokan batu bara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah akan memberlakukan relaksasi kuota produksi batu bara menyusul kenaikan harga komoditas tersebut akibat perang Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman memastikan kualitas stok beras nasional tetap terjaga dalam kondisi baik, aman, dan layak salur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia.

Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu, Amran mengatakan dari total cadangan beras nasional yang mencapai sekitar 5,3 juta ton, hanya 3.619 ton atau sebagian kecil yang mengalami kerusakan, sementara sisanya tetap terjaga kualitasnya melalui pengawasan dan penanganan yang dilakukan pemerintah.

Penegasan tersebut disampaikan Mentan menanggapi perhatian Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto terkait perlunya percepatan perputaran stok beras agar tidak terjadi penurunan kualitas, terutama untuk beras yang telah tersimpan lebih dari satu tahun.

“Di Jawa Timur itu stok totalnya 1,4 juta ton dan 400 ribu ton umurnya lebih dari satu tahun (di gudang). Jadi tolong diperhatikan lagi stoknya. Supaya berputarnya lebih cepat lagi,” kata Titiek Soeharto dalam rapat itu.

Menanggapi itu, Amran mengatakan pemerintah memilih terbuka terkait kondisi stok beras dan langsung mengambil langkah korektif jika ditemukan kualitas yang menurun di lapangan. Ia juga telah meminta Perum Bulog untuk melaporkan kondisi sebenarnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan pihak Bulog, ia menyebutkan total stok beras nasional saat ini mencapai 5.305.594 ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 93.488 ton atau 1,76 persen masuk kategori beras turun mutu yang masih dapat direproses sehingga kualitasnya kembali layak untuk didistribusikan.

Pemerintah juga memastikan tidak terdapat beras kategori B atau beras turun mutu yang harus dilepas (disposal). Sementara beras kategori C yang mengalami kerusakan akibat bencana seperti banjir dan longsor, terutama banjir di Aceh, tercatat sebanyak 3.619 ton.

Mentan mengatakan sebagian kecil beras yang tidak dapat diperbaiki masih dapat dimanfaatkan menjadi tepung beras sehingga tetap memiliki nilai ekonomi.

“Akan tetapi kalau tidak, mungkin 10 persen atau sekitar 9 ribu ton (dari 93.488 ton) bisa dijadikan tepung dan harganya masih bagus. Jadi kita harus jujur dan terbuka," ujar dia.

Ia mengungkapkan pihaknya juga menemukan beberapa kasus beras dengan kualitas kurang baik saat melakukan kunjungan lapangan.

"Kami temukan seperti yang Ibu (Ketua Komisi IV DPR RI) katakan tadi di daerah, kami kunjungan, langsung kami telepon Bulog, diganti hari itu juga, karena kualitas berasnya kurang bagus. Tetapi jumlahnya kecil. Kami minta Bulog waspada dari sekarang," katanya.

Ia menegaskan, kondisi saat ini justru menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan produksi dan cadangan beras nasional. Menurutnya, persoalan kualitas pada sebagian kecil stok tidak dapat dilepaskan dari besarnya volume beras yang berhasil diamankan pemerintah.

"Kita sudah setengah mati kerja. Alhamdulillah ada yang rusak karena berasnya ada. Kalau dulu tidak rusak karena berasnya yang kurang, sehingga beras impor masuk," kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah terus menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan melalui pemantauan berkelanjutan guna mengantisipasi dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada sektor pangan nasional.

Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto mengatakan pemerintah akan terus melakukan monitoring terhadap berbagai perkembangan yang berpotensi mempengaruhi kondisi pangan nasional agar stabilitas pasokan dan harga tetap terjaga dengan baik.

"Jadi ada upaya-upaya dari pemerintah, ini (pelemahan rupiah) pasti dimonitor. Kita targetnya adalah stabilisasi pasokan dan harga pangan," kata Andriko ditemui di sela Peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia 2026 di Kantor Bapanas, Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan langkah pemantauan dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap pangan yang cukup dengan harga yang terjangkau di berbagai daerah.

Bapanas menegaskan target utama pemerintah adalah menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan secara berkelanjutan baik di tingkat produsen maupun konsumen sehingga tidak terjadi gejolak yang merugikan bagi kedua belah pihak.

Stabilisasi pangan yang dimaksud mencakup terjaminnya ketersediaan pasokan di pasar sekaligus menjaga harga tetap berada pada tingkat yang wajar bagi seluruh pelaku usaha.

"Stabil itu adalah stabil pasokan, stabil harganya ya baik di tingkat produsen maupun di tingkat konsumen, yang terus kita upayakan," tegasnya.

Pemerintah juga terus memperhatikan kondisi harga komoditas di tingkat produsen agar petani dan pelaku usaha sektor pangan tetap mendapatkan nilai ekonomi yang menguntungkan.

Sebagai contoh, lanjut Andriko, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional pada Senin ini melakukan pembahasan terkait harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit guna memastikan harga yang diterima produsen tidak merugikan.

Dalam pengelolaan harga komoditas tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjalankan peran masing-masing untuk menciptakan tata kelola yang lebih efektif dan terukur.

Selain komoditas sawit, pemerintah juga membuka peluang evaluasi terhadap harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang menjadi kewenangan Kementerian Perdagangan sesuai perkembangan pasar.

Bapanas menegaskan seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas pangan nasional melalui pengawasan dan respons kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

"Jadi, pemerintah terus melakukan monitoring terkait dengan apa yang terjadi di masyarakat," kata Andriko.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok nasional dalam kondisi sangat mencukupi

Semarang (ANTARA) - Perum Bulog Wilayah Jawa Tengah terus memperkuat langkah stabilisasi pangan nasional melalui percepatan penyaluran Bantuan Pangan Beras, serta pendistribusian beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan Minyakita.

Pemimpin Perum Bulog Wilayah Jateng Sri Muniati, di Semarang, Minggu, menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga beras dan minyak goreng di sejumlah daerah.

Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP dan Minyakita ke pasar-pasar rakyat.

"Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Bulog Kanwil Jawa Tengah mencapai 366.846 ton," katanya.

Ia memastikan jumlah tersebut sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia.

Sampai dengan 6 Juni 2026, penyaluran bantuan pangan beras telah terealisasi 72,26 persen atau telah disalurkan sebanyak 49.103,58 ton beras dan 9.863.300 liter minyak goreng kepada 2.207.245 PBP dari total target 3.397.673 PBP.

"Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026," katanya.

Ia menjelaskan, percepatan penyaluran bantuan pangan tersebut diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat, sekaligus membantu meredam tekanan harga beras dan minyak goreng di tingkat konsumen.

Selain bantuan pangan, Perum Bulog Kanwil Jateng juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP hingga mencapai sebanyak 35.149,43 ton dan 6.186.124 liter minyak goreng bersubsidi (Minyakita) ke berbagai saluran distribusi resmi.

Termasuk, pasar SP2KP, Pasar Rakyat, kios pangan, gerai binaan (RPK, SRC, KDKMP), Gerakan Pangan Murah (GPM), dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

"Beras SPHP dan Minyakita merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dan minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata," katanya.

Ia menilai bahwa kombinasi antara penyaluran bantuan pangan serta distribusi beras SPHP dan Minyakita merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar.

Dengan ketersediaan stok yang kuat dan jaringan distribusi yang luas, kata dia, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kecukupan pasokan beras dan minyak goreng nasional.

Bulog juga memastikan seluruh cadangan beras pemerintah yang dikelola saat ini berada dalam kondisi aman dan siap digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung kebijakan stabilisasi pangan nasional.

"Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok nasional dalam kondisi sangat mencukupi. Bulog bersama Badan Pangan Nasional dan seluruh pemangku kepentingan akan terus bekerja memastikan harga beras dan minyak goreng tetap stabil dan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026