Jakarta (ANTARA) - Pemerintah terus menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan melalui pemantauan berkelanjutan guna mengantisipasi dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada sektor pangan nasional.

Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto mengatakan pemerintah akan terus melakukan monitoring terhadap berbagai perkembangan yang berpotensi mempengaruhi kondisi pangan nasional agar stabilitas pasokan dan harga tetap terjaga dengan baik.

"Jadi ada upaya-upaya dari pemerintah, ini (pelemahan rupiah) pasti dimonitor. Kita targetnya adalah stabilisasi pasokan dan harga pangan," kata Andriko ditemui di sela Peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia 2026 di Kantor Bapanas, Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan langkah pemantauan dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap pangan yang cukup dengan harga yang terjangkau di berbagai daerah.

Bapanas menegaskan target utama pemerintah adalah menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan secara berkelanjutan baik di tingkat produsen maupun konsumen sehingga tidak terjadi gejolak yang merugikan bagi kedua belah pihak.

Stabilisasi pangan yang dimaksud mencakup terjaminnya ketersediaan pasokan di pasar sekaligus menjaga harga tetap berada pada tingkat yang wajar bagi seluruh pelaku usaha.

"Stabil itu adalah stabil pasokan, stabil harganya ya baik di tingkat produsen maupun di tingkat konsumen, yang terus kita upayakan," tegasnya.

Pemerintah juga terus memperhatikan kondisi harga komoditas di tingkat produsen agar petani dan pelaku usaha sektor pangan tetap mendapatkan nilai ekonomi yang menguntungkan.

Sebagai contoh, lanjut Andriko, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional pada Senin ini melakukan pembahasan terkait harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit guna memastikan harga yang diterima produsen tidak merugikan.

Dalam pengelolaan harga komoditas tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjalankan peran masing-masing untuk menciptakan tata kelola yang lebih efektif dan terukur.

Selain komoditas sawit, pemerintah juga membuka peluang evaluasi terhadap harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang menjadi kewenangan Kementerian Perdagangan sesuai perkembangan pasar.

Bapanas menegaskan seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas pangan nasional melalui pengawasan dan respons kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

"Jadi, pemerintah terus melakukan monitoring terkait dengan apa yang terjadi di masyarakat," kata Andriko.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Bulog berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bantuan pangan ini

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog memastikan keterjangkauan bantuan beras dan minyak goreng bagi keluarga penerima manfaat (KPM) melalui distribusi tepat sasaran, guna menjaga daya beli masyarakat serta mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

Direktur Pemasaran Bulog Febby Novita mengatakan sebagai bentuk komitmen mewujudkan keterjangkauan bantuan tersebut, dirinya turun langsung mengawal bantuan pangan salah satunya di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Bulog berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bantuan pangan ini," kata Febby dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan, pihaknya mempercepat penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat di Desa Gili Indah dan Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara, NTB, sebagai langkah konkret dalam menjaga ketahanan pangan serta stabilitas pasokan di daerah tersebut.

Febby yang didampingi Wakil Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah NTB Rizal P. Sukmaadijaya turun langsung ke lapangan guna memastikan proses distribusi berjalan efektif, transparan dan tepat sasaran.

Bantuan yang disalurkan berupa 20 kilogram (kg) beras dan 4 liter minyak goreng untuk alokasi Februari-Maret 2026 kepada Penerima Bantuan Pangan (PBP) di wilayah itu.

Proses distribusi dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat, disertai dengan pendataan serta verifikasi guna menjamin akurasi penyaluran.

Dalam kegiatan itu, Febby mengaku dirinya juga berinteraksi dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi serta memastikan program bantuan memberikan dampak nyata.

“Kami ingin bantuan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutur Febby.

Ia menambahkan ketersediaan stok pangan di wilayah NTB dalam kondisi mencukupi untuk mendukung kelancaran distribusi bantuan.

Lebih lanjut dia menyebutkan penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Lombok Utara ditujukan kepada 58.996 penerima manfaat.

Hingga saat ini, kata dia, distribusi telah terealisasi di Kecamatan Bayan sebanyak 14.736 penerima dan Kecamatan Pemenang sebanyak 8.950 penerima.

"Sementara itu, untuk Kecamatan Gangga, Kayangan dan Tanjung ditargetkan selesai dalam minggu ini,” jelas Febby.

Pelaksanaan kegiatan itu juga melibatkan aparat desa serta pemangku kepentingan setempat, sehingga tercipta sinergi yang kuat antara Bulog dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

"Bulog punya peran sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional," kata Febby.

Diketahui, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan beras dan minyak goreng kepada 33.244.408 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk alokasi Februari-Maret 2026 secara nasional.

Secara kuantitas untuk penyaluran dua bulan secara sekaligus tersebut, Bulog akan mengeluarkan stok beras sejumlah 664,8 ribu ton dan minyak goreng 132,9 ribu kiloliter.

Anggaran yang disiapkan pemerintah dalam melaksanakan program itu sebesar Rp11,92 triliun.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menargetkan penyaluran bantuan pangan itu dapat rampung hingga akhir April 2026.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026