Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengantisipasi peningkatan kompetisi suku bunga simpanan antarbank di tengah perkembangan likuiditas perbankan dengan menaikkan tingkat bunga penjaminan (TBP) rupiah sebesar 25 basis poin (bps).

Dengan penyesuaian tersebut, TBP rupiah pada bank umum dan bank perekonomian rakyat (BPR) masing-masing menjadi sebesar 3,75 persen dan 6,25 persen. Sementara TBP simpanan valas pada bank umum tetap 2 persen.

“Sejauh ini kondisi likuiditas perbankan masih terjaga di semua kelompok bank, namun terdapat indikasi peningkatan kompetisi suku bunga di antara berbagai kelompok bank tersebut,” kata Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank LPS Doddy Zulverdi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Doddy menjelaskan suku bunga simpanan rupiah dalam beberapa waktu terakhir terus meningkat di seluruh kelompok bank sebagai respons terhadap perkembangan suku bunga kebijakan dan kondisi pasar keuangan.

Pascapenetapan TBP periode reguler pada Mei lalu, LPS secara berkala mengevaluasi pergerakan suku bunga pasar (SBP) simpanan di bank umum maupun BPR.

Hasil asesmen menunjukkan bahwa SBP rupiah terus meningkat pada seluruh kelompok bank. Pada periode observasi Juni 2026, SBP rupiah rata-rata naik 14 bps sejak awal tahun menjadi 3,28 persen.

“Tren peningkatan ini juga kalau kita lihat sejalan dengan kenaikan suku bunga kebijakan, juga kenaikan imbal hasil instrumen keuangan domestik, dan juga kompetisi di antara perbankan,” kata Doddy.

Di sisi lain, SBP simpanan valas masih berada pada level tinggi meski menunjukkan tren penurunan. Hingga Juni 2026, SBP valas tercatat turun sekitar 7 bps sejak awal tahun, yang dipengaruhi strategi dan kompetisi penghimpunan dana valas antarbank.

Pada Mei 2026, dana pihak ketiga (DPK) perbankan tumbuh 13,47 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan kredit sebesar 11,51 persen. Pertumbuhan DPK rupiah tercatat 12,37 persen, sedangkan DPK valas tumbuh 8,91 persen.

LPS memperkirakan pertumbuhan simpanan rupiah berpotensi melambat ke depan seiring perkembangan likuiditas dan pasar keuangan. Sebaliknya, pertumbuhan simpanan valas diperkirakan meningkat.

“Meski demikian, secara keseluruhan kami melihat risiko perlambatan pertumbuhan simpanan tersebut belum akan atau tidak akan membuat kondisi likuiditas perbankan menjadi bermasalah. Jadi masih relatif terjaga,” kata Doddy.

Dalam penetapan TBP, Doddy menambahkan bahwa LPS juga memperhitungkan ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi.

Prospek pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat, sementara volatilitas pasar keuangan masih relatif tinggi meski mulai mereda dan suku bunga global diperkirakan tetap tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama (higher for longer).

Sementara di pasar keuangan domestik, sejumlah indikator dinilai menunjukkan perbaikan meski masih berfluktuasi. Perbaikan tersebut juga belum sepenuhnya diikuti pemulihan aliran dana asing ke instrumen pasar keuangan domestik.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Secara tren, jumlah rekening pelajar juga terus menunjukkan peningkatan, yakni tumbuh sebesar 1,25 persen secara tahunan

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat simpanan tabungan pelajar mencapai Rp29,13 triliun pada kuartal I 2026 dengan 59,03 juta rekening.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Dicky Kartikoyono mengatakan pencapaian tabungan pelajar hingga kuartal I 2026 menunjukkan perkembangan positif dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Hal itu juga sejalan dengan program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) yang mencapai 88,36 persen.

"Secara tren, jumlah rekening pelajar juga terus menunjukkan peningkatan, yakni tumbuh sebesar 1,25 persen secara tahunan atau year on year (yoy)," kata Dicky dalam jawaban tertulis dari OJK di Jakarta, Minggu.

Peningkatan jumlah tabungan pelajar, kata Dicky, mengindikasikan semakin luasnya akses dan partisipasi pelajar dalam sistem keuangan formal. Dari sisi nominal simpanan, OJK mengakui memang terdapat fluktuasi dalam jangka pendek, namun secara umum masih menunjukkan tren yang positif dan sejalan dengan karakteristik tabungan pelajar yang dinamis.

Tanpa merinci spesifik, Dicky menyebut kontribusi simpanan pelajar terhadap total Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan masih relatif terbatas. Namun, dia menekankan bahwa tabungan pelajar memiliki nilai strategis dalam memperluas basis nasabah perbankan di masa depan sekaligus membangun budaya menabung sejak dini.

"OJK optimistis tren positif ini akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2026, didukung oleh penguatan Program Kejar, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan," kata dia.

Dengan program Kejar, kata Dicky, diharapkan kebiasaan menabung dapat semakin tertanam di kalangan pelajar sejak usia dini. Ke depan, Dicky menjelaskan, fokus penguatan akan diarahkan pada perluasan akses, peningkatan pemanfaatan rekening yang lebih aktif, serta penguatan edukasi keuangan bagi pelajar, sehingga dapat mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan baik dari sisi jumlah rekening maupun nominal simpanan.

Program Kejar merupakan inisiatif OJK yang diluncurkan pada 2020 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Hari Indonesia Menabung untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di kalangan pelajar. Program ini bertujuan agar setiap pelajar di Indonesia memiliki rekening tabungan yang dapat digunakan untuk menabung dan belajar mengelola keuangan sejak dini.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Saat ini, rata-rata waktu pembayaran klaim pertama kali sejak bank dicabut izin usahanya sudah mencapai 5 hari kerja. Ini sudah jauh lebih cepat dari 5 tahun lalu

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat, total simpanan dari bank yang dilikuidasi mencapai Rp3,99 triliun yang berasal dari 500.818 rekening sejak lembaga ini beroperasi pada 2005 hingga 31 Desember 2025 atau dalam periode 20 tahun terakhir.

Namun, dari jumlah tersebut, terdapat simpanan tidak layak bayar (STLB) sebesar Rp592,14 miliar atau 14,83 persen. Sementara simpanan layak bayar (SLB) tercatat sebesar Rp3,4 triliun atau 85,17 persen.

“Penyebab utama dari yang tidak layak bayar adalah karena rata-rata suku bunganya di atas tingkat bunga penjaminan (TBP) LPS sekitar 64,95 persen, disusul karena menyebabkan bank tidak sehat sekitar 29,02 persen dan yang tidak tercatat di bank 6,02 persen,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/1) malam.

Untuk diketahui, seluruh bank di Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS, sesuai peraturan perundang-undangan. Per Desember 2025, terdapat 1.593 bank peserta penjaminan LPS, terdiri dari 105 bank umum, 1.488 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS).

Sejak 2005 hingga 2025, LPS telah melakukan resolusi bank dengan cara likuidasi pada 1 bank umum, 130 BPR dan 16 BPRS, serta melakukan penempatan modal sementara pada 1 bank umum dan konversi modal (bail-in) pada 1 BPR.

“Kalau sampai dengan hari ini, masih terdapat 18 BPR dan BPRS yang masih dalam proses likuidasi,” kata Farid.

Ia mengatakan bahwa setiap resolusi bank tersebut dilakukan oleh LPS dengan cepat dan efektif.

“Dari waktu ke waktu, pembayaran klaim kepada nasabah penyimpan semakin cepat. Saat ini, rata-rata waktu pembayaran klaim pertama kali sejak bank dicabut izin usahanya sudah mencapai 5 hari kerja. Ini sudah jauh lebih cepat dari 5 tahun lalu yang memerlukan waktu hingga 14 hari kerja,” kata Farid.

Neraca keuangan LPS menunjukkan perkembangan yang baik. Total aset LPS pada 2025 meningkat 13,6 persen dari tahun sebelumnya, menjadi Rp276,2 triliun (unaudited). Aset terbesar LPS berada pada Surat Berharga Negara (SBN) dengan total Rp263,8 triliun atau 95,5 persen dari total aset LPS.

Pendapatan LPS pada 2025 mencapai Rp37,6 triliun atau naik 12,3 persen dari tahun 2024. Sumber pendapatan LPS sebagian besar berasal dari penerimaan premi penjaminan dan pendapatan dari hasil investasi LPS.

Dengan perkembangan tersebut, LPS membukukan surplus sebesar Rp33,8 triliun pada 2025, naik 13,8 persen dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, cadangan penjaminan LPS meningkat 13,3 persen menjadi Rp213,4 triliun.

Dalam pelaksanaan tugasnya, LPS turut memberikan dukungan kepada perekonomian nasional, antara lain dalam bentuk kontribusi pembayaran pajak yang totalnya pada 2025 sebesar Rp3 triliun (naik 15,3 persen dari tahun 2024), dan pembelian SBN sebesar Rp51,4 triliun (naik 8,4 persen dari tahun 2024).

LPS melalui rapat Dewan Komisioner pada Senin (19/1), telah melakukan evaluasi dan penetapan atas tingkat bunga penjaminan (TBP) untuk periode reguler Januari 2026.

TBP simpanan dalam rupiah di bank umum dan BPR, serta TBP simpanan dalam valuta asing (valas) di bank umum diputuskan untuk tetap atau tidak berubah dari periode sebelumnya.

TBP simpanan rupiah pada bank umum sebesar 3,50 persen dan TBP simpanan rupiah pada BPR sebesar 6,00 persen. Sedangkan untuk TBP simpanan valas pada bank umum sebesar 2,00 persen. TBP tersebut akan berlaku sejak 1 Februari sampai dengan 31 Mei 2026.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) II Surabaya mengalokasikan dana khusus untuk menggenjot jumlah rekening khususnya nasabah generasi muda dengan besaran mulai Rp75 ribu hingga Rp100 ribu per rekening.

"Kami beri saldo Rp75 ribu sampai Rp100 ribu tanpa ada kewajiban tertentu, jadi itu gratis," kata Kepala Perwakilan LPS II Surabaya Bambang Samsul Hidayat di sela kunjungan kerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bali di Surabaya, Senin.

Meski begitu ia tidak mengungkapkan jumlah total anggaran yang dialokasikan secara tahunan itu.

Bambang menjelaskan pemberian dana saldo gratis itu diberikan ketika melakukan literasi dan inklusi keuangan yang menyasar pelajar dan mahasiswa di wilayah kerjanya.

Adapun LPS II Surabaya memiliki wilayah kerja di Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan seluruh provinsi Kalimantan.

Dalam satu kali kegiatan, imbuh dia, pihaknya dapat memberikan saldo kepada 100 hingga 1.000 orang nasabah muda baru.

"Kami tidak ada anggaran khusus tapi setiap kegiatan kami anggarkan itu 100, 500 sampai rata-rata 1.000 orang, semua kami beri saldo," ucapnya.

Bambang menjelaskan program literasi dan inklusi keuangan itu sejalan dengan program simpanan pelajar (Simpel) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan penambahan jumlah rekening atau penambahan saldo nasabah generasi muda itu, pihaknya mengharapkan dapat menggenjot perekonomian daerah dan menambah basis masyarakat menabung.

"Kalau dulu kami memberikan thumbler (botol minum), sekarang itu langsung dengan penambahan jumlah dana pada rekening generasi muda," kata dia.

Sementara itu, hingga September 2024 jumlah rekening bank umum yang dijamin LPS secara nasional mencapai 662,46 juta atau 99,94 persen cakupan rekening yang dijamin penuh.

Sedangkan jumlah rekening bank perekonomian rakyat (BPR) dan BPR Syariah yang dijamin secara nasional mencapai 15,85 juta atau 99,97 persen dijamin penuh.

Sementara itu, jumlah rekening bank umum di Bali hingga September 2025 mencapai 9,7 juta dan yang dijamin penuh mencapai 99,88 persen.

Untuk jumlah rekening BPR/BPR Syariah di Bali mencapai 720 ribu dengan jumlah rekening yang dijamin penuh sebesar 99,95 persen.

Sementara itu, berdasarkan data OJK Bali jumlah rekening simpanan pelajar di Pulau Dewata per Mei 2025 mencapai 646.502 dengan nominal Rp170 juta, atau naik 5,26 persen dibandingkan periode sama 2024 mencapai Rp162,3 juta dengan jumlah rekening 628.334.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo enggan menyatakan saldo pemerintah daerah atau pemda yang bersemayam di perbankan merupakan dana mengendap atau menganggur.

Menurutnya, dana itu sebatas saldo kas pemda yang tercatat di bank nasional, BPD, ataupun BPR karena aktivitas keluar masuk dana. Nilainya per akhir September 2025 kata dia sebesar Rp 315,57 triliun.

"Jadi mohon maaf kami tidak ingin menggunakan istilah dana mengendap, dana menganggur, pikiran kita jadinya oh ini yang bikin ini itu," kata Perry saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, Senin (17/11/2025).

"Karena seperti kita pun punya rekening, seperti pemda punya rekening di bank umum dan BPD, hanya sebagian kecil di BPR," tegasnya.

Perry menegaskan, data pemda di perbankan itu pun tidak ada perbedaan antar instansi, karena seluruhnya terlaporkan secara jelas di Sistem ANTASENA, sistem pelaporan terintegrasi yang dibangun bersama oleh BI, OJK, dan LPS.

"Totalnya per September Rp 315,57 triliun, dan kalau ditanya ke OJK sama, LPS sama, karena sumber reporting-nya sama, kami hanya catat sesuai report perbankan, dan itu yang tentu saja kami sampaikan ke Kementerian Keuangan yang perlu data itu sebagai koordinasi," papar Perry.

Lain halnya dengan Perry, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa cenderung memberikan fokus khusus bagi saldo pemda yang hanya bersemayam di perbankan. Sebab, baginya bila makin meningkat menandakan pemda tak membelanjakan anggarannya untuk pembangunan ekonomi.

Ia bahkan secara khusus telah mengirimkan surat tentang percepatan pelaksanaan belanja APBD Tahun Anggaran 2025 kepada para pemimpin daerah, mulai dari Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dengan menyinggung tingginya dana simpanan pemda di perbankan.

Surat bernomor S-662/MK.08/2025 tertanggal 20 Oktober 2025 ia kirimkan kepada kepala daerah mempertimbangkan masih naiknya simpanan pemda di perbankan di tengah lambatnya kinerja belanja daerah. Padahal, pemerintah pusat ia sebut juga terus konsisten mencairkan anggaran transfer ke daerah (TKD).

"Dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan di Pusat, kami meminta agar juga dilakukan langkah penguatan secara harmonis di Daerah," tulis Purbaya dalam isi surat yang ditandatanganinya itu sebagaimana dikutip Rabu (12/11/2025).

Dana pemerintah daerah atau Pemda yang mengendap di perbankan per akhir kuartal III-2025 yang dicatat Purbaya senilai Rp 234 triliun atau meningkat sekitar 12,17% dari periode yang sama tahun lalu Rp 208,6 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja APBD seluruh daerah hingga akhir September 2025 di Indonesia baru mencapai Rp712,8 triliun, turun 13,1% dari periode yang sama tahun lalu. Adapun realisasi tersebut 51,3% dari pagu belanja APBD 2025 senilai Rp1.389,3 triliun.

Pemerintah pusat ia tegaskan juga telah berkomitmen untuk terus merealisasikan penyaluran transfer ke daerah (TKD) yang nilainya sudah senilai Rp 644,8 triliun atau 74% dari pagu hingga akhir kuartal III-2025.

"Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan," tulis Purbaya dalam suratnya.

Ia pun meminta para kepala daerah untuk segera melakukan berbagai langkah-langkah percepatan belanja APBD untuk mendorong perekonomian nasional pada 2025 bisa lebih baik.

Adapun langkah-langkah yang ia minta dilakukan para kepala daerah, yaitu melakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik.

Lalu, pemenuhan belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek pemerintah daerah (Pemda), serta memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah.

Terakhir, melakukan monitoring secara berkala (mingguan/bulanan) terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025, untuk menjadi evaluasi perbaikan pada 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

"Demikian disampaikan untuk dilaksanakan bersama secara konsisten. Terima kasih kami sampaikan atas perhatian dan sinergi berkelanjutan yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Daerah," sebagaimana tertulis dalam surat Purbaya yang tembusannya ke Presiden, Menteri Dalam Negeri, hingga Menteri Sekretaris Negara itu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan, kalangan perbankan masih terus memberikan special rate atau suku bunga khusus yang tinggi untuk dana simpanan deposan besar, hingga membuat suku bunga kredit dan dana pihak ketiga (DPK) sulit turun meski BI Rate sudah dipangkas 150 basis points (bps).

Special rate yang diberikan bagi para deposan besar itu bahkan Perry sebut jauh melampaui rata-rata suku bunga deposito per September 2025 yang sebesar 4,52%, yakni mencapai 5,53%. Jumlah deposito yang memperoleh special rate itu mencapai Rp 2.549,8 triliun, ata setara 31,1% dari total DPK di bank.

"Itu juga kenapa suku bunga kredit juga belum turun, ini yang kita sebut karena adanya DPK yang special rate secara industri Rp 2.549,8 triliun atau 31,1%," kata Perry saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Perry menjelaskan, special rate yang diberikan perbankan itu mencakup berbagai kelompok deposan. Tertinggi ialah untuk kelompok deposan Pemerintah BUMN yang mencapai 5,97%. Special rate yang Perry anggap masih tinggi kepada kelompok deposan itu pun sebetulnya telah turun dibanding posisi 2024 yang sebesar 6,60%.

"5,97% tapi masih tinggi, ini yang perlu kita turunkan antara lain bagaimana dari sisi himbauan, kemudian sampai berbagai regulasi, termasuk dari BI ada insentif likuiditas yang kami katakan seberapa jauh bank turunkan suku bunga," ucap Perry.

Special rate yang tinggi kedua ialah untuk kelompok swasta Industri Keuangan Non Bank atau IKNB yang mencapai 5,86%, dikutip dengan kelompok perseorangan yang sebesar 5,73%, swasta non IKNB 5,39%, bukan penduduk 5,22%, dan pemerintah non BUMN 5,19%.

Dari total DPK Special rate yang ada di perbankan senilai Rp 2.549,8 triliun itu, Perry ungkapkan juga mayoritas diberikan oleh kelompok bank umum swasta nasional (BUSN) senilai Rp 1.170,3 triliun, diikuti bank BUMN Rp 1.088,8 triliun, BPD Rp 266,4 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing Rp 24,4 triliun.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengirimkan surat tentang percepatan pelaksanaan belanja APBD Tahun Anggaran 2025 kepada para pemimpin daerah, mulai dari Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Dalam surat bernomor S-662/MK.08/2025 tertanggal 20 Oktober 2025 itu Purbaya telah meminta para kepala daerah untuk memperkuat belanja pembangunannya dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Surat itu ia kirimkan kepada kepala daerah mempertimbangkan masih naiknya simpanan pemda di perbankan di tengah lambatnya kinerja belanja daerah. Padahal, pemerintah pusat ia sebut juga terus konsisten mencairkan anggaran transfer ke daerah (TKD).

"Dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan di Pusat, kami meminta agar juga dilakukan langkah penguatan secara harmonis di Daerah," tulis Purbaya dalam isi surat yang ditandatanganinya itu sebagaimana dikutip Rabu (12/11/2025).

Dana pemerintah daerah atau Pemda yang mengendap di perbankan per akhir kuartal III-2025 yang dicatat Purbaya senilai Rp 234 triliun atau meningkat sekitar 12,17% dari periode yang sama tahun lalu Rp 208,6 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja APBD seluruh daerah hingga akhir September 2025 di Indonesia baru mencapai Rp712,8 triliun, turun 13,1% dari periode yang sama tahun lalu. Adapun realisasi tersebut 51,3% dari pagu belanja APBD 2025 senilai Rp1.389,3 triliun.

Sementara itu, pemerintah pusat telah berkomitmen untuk terus merealisasikan penyaluran transfer ke daerah (TKD) yang nilainya sudah senilai Rp 644,8 triliun atau 74% dari pagu hingga akhir kuartal III-2025.

"Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan," tulis Purbaya dalam suratnya.

Ia pun meminta para kepala daerah untuk segera melakukan berbagai langkah-langkah percepatan belanja APBD untuk mendorong perekonomian nasional pada 2025 bisa lebih baik.

Sebagaimana diketahui, ekonomi pada kuartal III-2025 hanya tumbuh 5,04% secara tahunan atau year on year (yoy), melambat dibanding kuartal sebelumnya yang tumbuh 5,12%.

Adapun langkah-langkah yang ia minta dilakukan para kepala daerah, yaitu melakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik.

Lalu, pemenuhan belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek pemerintah daerah (Pemda), serta memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah.

Terakhir, melakukan monitoring secara berkala (mingguan/bulanan) terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025, untuk menjadi evaluasi perbaikan pada 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

"Demikian disampaikan untuk dilaksanakan bersama secara konsisten. Terima kasih kami sampaikan atas perhatian dan sinergi berkelanjutan yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Daerah," sebagaimana tertulis dalam surat Purbaya yang tembusannya ke Presiden, Menteri Dalam Negeri, hingga Menteri Sekretaris Negara itu.

Kemenkeu Terbitkan Pedoman TKD Akhir 2025

Setelah Purbaya mengirimkan surat itu kepada para kepala daerah, Kementerian Keuangan juga mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan Penyaluran TKD pada akhir tahun anggaran 2025 yang juga ditujukan kepada para kepala daerah bernomor S-73/PK/2025.

Untuk TKD yang digelontorkan dalama bentuk dana bagi hasil atau DBH, diharuskan menyampaikan laporan syarat salur mulai dari DBH Cukai Hasil Tembakau atau CHT, DBH Dana Reboisasi, hingga DBH Sawit paling lambat pada 17 November 2025 pukul 23.59 WIB.

Dalam hal syarat salur DBH CHT, DBH DR, dan DBH Sawit itu tidak kunjung disampaikan hingga batas waktu yang ditetapkan, Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti dapat menghentikan sisa penyalurannya kepada kepala daerah.

Adapula ketentuan DAK nonfisik yang juga diberikan batas waktu, seperti penyampaian syarat salur Dana Tunjangan Profesi Guru ASND (TPG ASND), Dana Tambahan Penghasilan Guru ASND (Tamsil Guru ASND), dan Dana Tunjangan Khusus Guru ASND (TKG ASND) TA 2025 dengan rekomendasi dari Kemendikdasmen paling lambat 15 Desember 2025 pukul 23.59 WIB.

"Dalam hal penyampaian rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana dimaksud pada poin (1) tidak dapat dipenuhi, maka TPG ASND/Tamsil Guru ASND/TKG ASND TA 2025 tidak disalurkan," dikutip dari pedoman tersebut.

Tak terkecuali Dana Desa, para bupati atau wali kota juga diharuskan menyerahkan dokumen persyaratan penyaluran diterima paling lambat 22 Desember 2025 pukul 23.59 WIB. Bila tidak disampaikan syarat penyalurannya, maka akan dicatat menjadi sisa dana desa di rekening kas umum negara dan tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Demikian juga ketentuan terkait Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), Dana Keistimewaan Yogyakarta, Dana Insentif Fiskal (DIF), hingga Hibah Kepada Daerah bisa tidak disalurkan bila tidak memenuhi persyaratan pelaporan dokumen penyalurannya sampai batas waktu yang telah ditentukan.

TKD Jadi Perhatian Khusus Prabowo

Setelah Purbaya menyurati para kepala daerah itu, termasuk dengan memberikan pedoman Pelaksanaan Penyaluran TKD pada akhir tahun anggaran 2025, Presiden Prabowo Subianto bahkan telah memerintahkan secara khusus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk memeriksa penyerapan dan penggunaan anggaran yang ditransfer ke daerah jelang akhir tahun.

Perintah ini ia sampaikan dalam rapat khusus dengan beberapa jajaran kabinet di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta sebelum terbang ke Australia untuk kunjungan kerja.

"Presiden menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengkoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini," tulis Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam unggahan resmi di akun Instagram @sekretariat.presiden, dikutip Rabu (12/11/2025).

Kepada para menterinya, Prabowo juga menegaskan setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan. Tak terkecuali dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat.

Hadir dalam rapat tersebut antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Komisi XI DPR RI Mulyadi menyoroti perihal dana pemerintah daerah (pemda) mengendap di perbankan. Polemik perbedaan data simpanan pemda yang mengendap ini sempat membuat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi beberapa waktu lalu.

Mulyadi mengungkapkan dirinya miris melihat masalah ini karena telah menimbulkan kegaduhan yang luar biasa.

"Kemarin itu, diungkapkan Pak Menkeu terkait dengan dana-dana BPD yang mengendap dana-dana APBD yang mengendap saya kira harus di-cross check pak itu khusus Jawa Barat membuat kegaduhan yang luar biasa,"

Anggaran pusat dan daerah memiliki peran besar dalam mendorong perekonomian. Mulyadi menyoroti masih banyaknya warga, khususnya di daerah yang mengalami kesulitan sementara dalam catatan pemerintah maupun Bank Indonesia (BI) ekonomi nasional tumbuh baik.

"Saya di WA mereka tidak bisa beli beras 3 hari. Saya miris. Apakah indikator-indikator yg bapak paparkan ini sebenarnya berbasisnya apa?," jelasnya.

Polemik soal dana Pemda ini ikut menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo memerintahkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk memeriksa penyerapan dan penggunaan anggaran yang ditransfer ke daerah jelang akhir tahun.

"Presiden menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengkoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini," tulis Sekretaris Presiden Teddy Indra Wijaya dalam unggahan resmi di akun Instagram @sekretariat.presiden, dikutip Rabu (12/11/2025).

Kepada para menterinya, Prabowo juga menegaskan setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan. Tak terkecuali dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat.

Hadir dalam rapat tersebut antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Sebelumnya, Purbaya telah menyurati kepala daerah terkait percepatan belanja daerah melalui surat nomor S-662/MK.08/2025 sejak 20 Oktober 2025. ia memperingatkan kepada para kepala daerah realisasi belanja dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu.

Akibatnya, simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan kuartal III-2025 mengalami kenaikan. Ditambah dengan realisasi penyaluran transfer ke daerah (TKD) sudah senilai Rp 644,8 triliun atau 74% dari pagu. "Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan," kata Purbaya dikutip dari surat yang ditandatanganinya itu.

Ia pun meminta para kepala daerah untuk segera melakukan berbagai langkah-langkah percepatan belanja APBD untuk mendorong perekonomian nasional pada 2025 bisa lebih baik.

Sebagaimana diketahui, ekonomi pada kuartal III-2025 hanya tumbuh 5,04% secara tahunan atau year on year (yoy), melambat dibanding kuartal sebelumnya yang tumbuh 5,12%.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyoroti secara khusus anggaran belanja pemerintah daerah, di tengah besarnya pencairan dana transfer ke daerah atau TKD dan banyaknya dana pemda yang mengendap di perbankan.

Presiden Prabowo Subianto bahkan telah memerintahkan secara khusus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk memeriksa penyerapan dan penggunaan anggaran yang ditransfer ke daerah jelang akhir tahun.

Perintah ini ia sampaikan dalam rapat khusus dengan beberapa jajaran kabinet di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta sebelum terbang ke Australia untuk kunjungan kerja.

"Presiden menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengkoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini," tulis Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam unggahan resmi di akun Instagram @sekretariat.presiden, dikutip Rabu (12/11/2025).

Kepada para menterinya, Prabowo juga menegaskan setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan. Tak terkecuali dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat.

Hadir dalam rapat tersebut antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Sementara itu, sejak 20 Oktober 2025, Purbaya telah menyurati kepala daerah terkait percepatan belanja daerah melalui surat nomor S-662/MK.08/2025 sejak 20 Oktober 2025.

Terutama karena simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan kuartal III-2025 mengalami kenaikan, di tengah realisasi belanja dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu.

Dana pemerintah daerah atau Pemda yang mengendap di perbankan per akhir kuartal III-2025 yang dicatat Purbaya senilai Rp 234 triliun atau meningkat sekitar 12,17% dari periode yang sama tahun lalu Rp 208,6 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja APBD seluruh daerah hingga akhir September 2025 di Indonesia baru mencapai Rp712,8 triliun, turun 13,1% dari periode yang sama tahun lalu. Adapun realisasi tersebut 51,3% dari pagu belanja APBD 2025 senilai Rp1.389,3 triliun.

Padahal, ia menyebut pemerintah pusat telah berkomitmen untuk terus merealisasikan penyaluran transfer ke daerah (TKD) yang nilainya sudah senilai Rp 644,8 triliun atau 74% dari pagu pada akhir kuartal III-2025.

"Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan," kata Purbaya dikutip dari surat yang ditandatanganinya itu, Senin (10/11/2025).

Ia pun meminta para kepala daerah untuk segera melakukan berbagai langkah-langkah percepatan belanja APBD untuk mendorong perekonomian nasional pada 2025 bisa lebih baik.

Sebagaimana diketahui, ekonomi pada kuartal III-2025 hanya tumbuh 5,04% secara tahunan atau year on year (yoy), melambat dibanding kuartal sebelumnya yang tumbuh 5,12%.

Adapun langkah-langkah yang ia minta dilakukan para kepala daerah, yaitu melakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik.

Lalu, pemenuhan belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek pemerintah daerah (Pemda), serta memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah.

Terakhir, melakukan monitoring secara berkala (mingguan/bulanan) terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025, untuk menjadi evaluasi perbaikan pada 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

"Demikian disampaikan untuk dilaksanakan bersama secara konsisten. Terima kasih kami sampaikan atas perhatian dan sinergi berkelanjutan yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Daerah," sebagaimana tertulis dalam surat Purbaya yang tembusannya ke Presiden, Menteri Dalam Negeri, hingga Menteri Sekretaris Negara itu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyurati seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota untuk mempercepat realisasi belanja daerah sampai akhir 2025.

Melalui surat nomor S-662/MK.08/2025 sejak 20 Oktober 2025 lalu, ia memperingatkan kepada para kepala daerah realisasi belanja dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu.

Akibatnya, simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan kuartal III-2025 mengalami kenaikan. Ditambah dengan realisasi penyaluran transfer ke daerah (TKD) sudah senilai Rp 644,8 triliun atau 74% dari pagu.

"Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan," kata Purbaya dikutip dari surat yang ditandatanganinya itu, Senin (10/11/2025).

Ia pun meminta para kepala daerah untuk segera melakukan berbagai langkah-langkah percepatan belanja APBD untuk mendorong perekonomian nasional pada 2025 bisa lebih baik.

Sebagaimana diketahui, ekonomi pada kuartal III-2025 hanya tumbuh 5,04% secara tahunan atau year on year (yoy), melambat dibanding kuartal sebelumnya yang tumbuh 5,12%.

Adapun langkah-langkah yang ia minta dilakukan para kepala daerah, yaitu melakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik.

Lalu, pemenuhan belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek pemerintah daerah (Pemda), serta memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah.

Terakhir, melakukan monitoring secara berkala (mingguan/bulanan) terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025, untuk menjadi evaluasi perbaikan pada 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

"Demikian disampaikan untuk dilaksanakan bersama secara konsisten. Terima kasih kami sampaikan atas perhatian dan sinergi berkelanjutan yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Daerah," sebagaimana tertulis dalam surat Purbaya yang tembusannya ke Presiden, Menteri Dalam Negeri, hingga Menteri Sekretaris Negara itu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga Penjamin Simpanan mencatat, pertumbuhan simpanan atau tabungan masyarakat di bank, baik itu yang di atas 100 juta maupun di atas 5 miliar mengalami kenaikan.

Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Selasa, 04/11/2025) berikut ini.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan permohonan maaf kepada Kepala Daerah terkait dengan polemik simpanan pemerintah daerah (Pemda) di perbankan.

Dia mengaku tidak ada sentimen kepada pemerintah daerah soal simpanan Pemda. Dia justru ingin Pemda mengenjot belanjanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

"Saya bukannya sentimen sama daerah justru ingin mereka belanjakan lebih cepat. Supaya ekonominya jalan sinkron dengan kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Jadi kalau ada yang tersinggung saya mohon maaf," kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (3/11/2025).

Namun, dia tetap berpesan bahwa Pemda harus tetap bekerja dengan benar untuk belanja daerah.

"Tapi kerja yang bener lah. Habisin tuh duit. Kira-kira gitu," paparnya.

Dalam kesempatan ini, dia juga menegaskan pemerintah pusat akan mendorong belanja lebih cepat lagi untuk memastikan sektor riil memberikan kontribusi lebih signifikan ke ekonomi Indonesia. Inilah alasan mengapa kemarin dirinya ribut dengan Pemda.

"Kenapa kemarin saya ribut-ribut dengan daerah kaya ribut ya. Wih, daerah belanjain uangnya," ujar Purbaya.

Tidak hanya Pemda, Purbaya juga mendorong Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk membelanjakan anggarannya. Terkait dengan upayanya ini, dia memastikan dirinya tidak melakukan intervensi kepada K/L.

"Saya safari ke satu kementerian, kementerian lain, yang disebut sama orang lain akhirnya. Intervensi kebijakan pemerintah. Saya enggak intervensi kebijakan," kata Purbaya.

Purbaya mengaku dirinya mendatangi K/L untuk mengecek aliran belanja dan program mereka. Dia pun menawarkan bantuan untuk mendorong belanja K/L. Jangan sampai ada uang yang nganggur.

Dia menjelaskan uang nganggur ini membuat dirinya susah karena dia harus membayar bunga utang. Jika uang tersebut tidak dipakai, biaya bunga tetap berjalan.

Selain itu, ekonomi Tanah Air sedang sulit dan ini membutuhkan dorongan. Dia akui langkah-langkahnya ini membuat dirinya tidak disukai. Namun, ini hal yang harus dikerjakannya.

"Habis itu udah mulai menyebar di kementerian. Kayaknya ada pada sebel sama saya tuh. Emang tugas saya cuma itu kan? Kalau enggak kita susah juga. Kalau enggak itu (ekonominya) nggak balik tuh tadi," tegasnya.