Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan porsi simpanan yang memperoleh suku bunga khusus (special rate) atau berada di atas tingkat penjaminan bunga (TBP) mengalami peningkatan, merespons kenaikan suku bunga kebijakan (BI-Rate).

Porsi simpanan dengan bunga di atas TBP tercatat meningkat menjadi 33,82 persen pada Mei 2026 dari 32,92 persen pada April 2026.

“Itu terjadi di seluruh bank. Jadi, tidak ada bank yang tidak mengalami kenaikan special rate-nya,” kata Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank LPS Doddy Zulverdi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, Doddy menjelaskan bahwa kenaikan porsi simpanan dengan special rate tidak hanya merupakan implikasi dari perkembangan suku bunga kebijakan, melainkan juga kondisi pasar keuangan serta meningkatnya persaingan antarbank dalam menghimpun dana.

Menurutnya, perbankan juga turut mempertimbangkan pergerakan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN), penyesuaian suku bunga pasar uang antarbank, hingga pelemahan nilai tukar dalam menetapkan suku bunga simpanan yang ditawarkan kepada nasabah.

“Itu semua tentu akan menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh perbankan dalam melakukan penetapan dan penyesuaian suku bunga yang mereka tawarkan kepada nasabah,” kata Doddy.

Untuk diketahui, Bank Indonesia (BI) menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin (bps) pada Mei 2026, menjadikannya penyesuaian pertama sejak September 2025. Terbaru pada Juni ini, BI-Rate kembali naik sebanyak dua kali dengan total 50 bps. Sehingga dalam satu bulan, BI-Rate naik 100 bps secara kumulatif.

Di tengah kenaikan suku bunga simpanan yang ditawarkan perbankan, Doddy mengatakan bahwa LPS masih mempertahankan TBP pada Mei 2026. Kondisi tersebut mendorong peningkatan porsi simpanan yang memperoleh bunga di atas TBP atau special rate.

“Jadi memang implikasi, karena TBP sebelumnya masih kita pertahankan, sementara suku bunga pasar sudah cenderung meningkat, otomatis tentu saja yang porsinya (porsi simpanan) berada di atas TBP atau yang kita sebut sebagai special rate itu akan meningkat,” kata Doddy.

Adapun pada Juni ini, LPS menaikkan TBP untuk simpanan rupiah di bank umum dan BPR masing-masing sebesar 25 bps sehingga menjadi 3,75 persen dan 6,25 persen. Sementara TBP simpanan valuta asing (valas) di bank umum diputuskan untuk tetap berada pada level 2 persen.

TBP tersebut berlaku sejak 1 Juli 2026 sampai dengan 30 September 2026.

Menurut LPS, penyesuaian tersebut merupakan langkah antisipatif dalam menjaga kredibilitas TBP sebagai acuan suku bunga wajar di perbankan sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan program penjaminan simpanan.

Dalam penetapan TBP, LPS mempertimbangkan perkembangan suku bunga simpanan, prospek pertumbuhan simpanan rupiah dan valas, serta kondisi likuiditas perbankan dan dinamika kompetisi suku bunga antarbank.

Selain itu, LPS juga memperhitungkan ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi, seiring dengan perkiraan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, volatilitas pasar keuangan yang masih relatif tinggi meskipun mulai mereda, serta ekspektasi suku bunga global akan tetap berada pada level tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama (higher for longer).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyampaikan upaya penurunan suku bunga dana dan kredit perbankan masih perlu ditingkatkan supaya dapat mendorong pertumbuhan kredit, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan upaya tersebut dapat dilakukan dengan koordinasi dalam mengurangi pemberian special rate kepada deposan besar.

“Yang saat ini mencapai 26,3% dari total DPK [Dana Pihak Ketiga],” katanya dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) April 2026, Rabu (22/4/2026).

Perry menegaskan bahwa transmisi pelonggaran kebijakan moneter terhadap penurunan suku bunga masih berlanjut. Saat ini, berbagai suku bunga perbankan masih dalam tren menurun, didukung oleh kondisi likuiditas yang longgar.

Dia menyebut, suku bunga deposito satu bulan turun sebesar 62 basis poin dari 4,81% pada awal Januari 2025 menjadi 4,19% pada Maret 2026.

“Sementara itu, suku bunga kredit tercatat turun sebesar 44 basis poin dari 9,2% pada awal Januari 2025 menjadi 8,76% pada Maret 2026,” tuturnya.

Di lain sisi, Perry melaporkan bahwa pertumbuhan jumlah uang beredar tetap terjaga sejalan dengan kebijakan ekspansi likuiditas yang ditempuh Bank Indonesia. Pertumbuhan uang primer (M0) pada Maret 2026 tetap tinggi sebesar 11,8% (year on year/YoY).

Dari komponennya, pertumbuhan M0 pada Maret 2026 terutama dipengaruhi oleh Giro Bank Umum di Bank Indonesia yang tumbuh sebesar 38,3% dan uang kartal yang tumbuh sebesar 8,6%.

“Dari faktor yang memengaruhi pertumbuhan M0 pada Maret 2026 didorong oleh ekspansi fiskal dan strategi operasi moneter. Sejalan dengan itu, uang beredar dalam arti luas atau M2 pada Februari 2026 tumbuh sebesar 8,7% YoY setelah pada Januari 2026 tumbuh sebesar 10%,” sebut Perry.

Dia menjelaskan bahwa faktor yang memengaruhi pertumbuhan M2 terutama disebabkan oleh tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat dan penyaluran kredit.

“Ke depan pertumbuhan uang beredar akan terus dikelola, sehingga tetap konsisten dengan supaya menjaga stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sinergi kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) menyambut baik pertumbuhan kredit perbankan sebesar 9,69% secara tahunan (year on year/YoY) pada 2025. Pertumbuhan kredit tahun ini diperkirakan tidak jauh berbeda dengan capaian 2025.

Direktur Risiko, Kepatuhan, dan Hukum Allo Bank Ganda Raharja Rusli menyampaikan kondisi ekonomi yang menantang serta dinamika geopolitik global sepanjang 2025 telah meningkatkan ketidakpastian bagi para pelaku industri. Kendati begitu, kredit perbankan mampu tumbuh 9,69% YoY pada 2025, berada dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia (BI) sebesar 8-11% YoY.

“Berkaca dari 2025, kami melihat bahwa pertumbuhan kredit akan berada di level yang sama seperti di 2025,” kata Ganda, Rabu (21/1/2026).

Proyeksi ini bukan tanpa alasan. Tahun ini, Ganda menuturkan bahwa pelaku industri membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi ketidakpastian global yang mulai diperlakukan sebagai ‘new normal’, sekaligus tetap mendorong ekspansi usaha di tengah situasi yang ada.

Sementara itu, BI memperkirakan bahwa pertumbuhan kredit pada 2026 akan berada di rentang 8-12% YoY. Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menyampaikan bahwa terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan untuk mendorong pertumbuhan kredit tahun ini.

Salah satunya, yakni menurunkan special rate yang saat ini pangsanya sekitar 26-27% terhadap total Dana Pihak Ketiga (DPK). “PR yang masih terus kita lakukan adalah bagaimana terus menurunkan special rate yang sekarang ini masih tetap pangsanya sekitar 26-27% terhadap total DPK,” ungkap Aida dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan Januari 2026, Rabu (21/1/2026).

Tidak hanya itu, permintaan juga perlu didorong sehingga fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) bisa terus menurun. Tercatat hingga Desember 2025 undisbursed loan mencapai mencapai Rp2.439,2 triliun atau 22,12% dari plafon kredit yang tersedia. Nilai undisbursed loan itu turun dibandingkan November 2025 yang tercatat mencapai Rp2.509,4 triliun atau 23,18% dari plafon kredit yang tersedia.

Adapun per Desember 2025, kredit perbankan tumbuh 9,69% YoY, berada dalam kisaran prakiraan BI sebesar 8-11% YoY. Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi pada 2025 masing-masing sebesar 21,06%, 4,52%, dan 6,58% YoY.

Dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank tetap memadai ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 28,57% dan DPK yang tumbuh tinggi sebesar 13,83% YoY pada Desember 2025.

Selain itu, minat penyaluran kredit perbankan terus membaik, tecermin dari persyaratan pemberian kredit (lending requirement) yang semakin longgar, kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat masih tingginya risiko kredit pada kedua segmen tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) merombak desain insentif makroprudensial dan memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk memecah kebuntuan pertumbuhan kredit. Ekonom menilai dari sejumlah jurus, 'cawe-cawe' alias intervensi pemerintah ke BUMN dinilai menjadi kunci sukses atau tidaknya peningkatan pertumbuhan kredit ke depan.

Salah satu jurus yang dilakukan BI adalah kalibrasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang kini lebih menitikberatkan pada jalur suku bunga (interest rate channel) ketimbang sekadar kuantitas penyaluran kredit (lending channel). Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai positif langkah tersebut.

Menurutnya, langkah BI memangkas porsi insentif sisi penyaluran dari maksimal 5% menjadi 4,5% tetapi melipatgandakan insentif bagi bank yang responsif menurunkan suku bunga kredit menjadi maksimal 1%, dinilai tepat sasaran.

“Masalah setahun terakhir ini bukan sekadar ketersediaan likuiditas, melainkan transmisi penurunan suku bunga acuan ke bunga kredit yang lambat dan tidak merata. BI mencoba mendobrak rigiditas ini agar bank lebih agresif memangkas bunga kredit sehingga permintaan bergerak,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (22/12/2025).

Kendati demikian, Josua memberikan catatan tebal. Efektivitas insentif jalur suku bunga ini akan terganjal apabila persaingan perebutan dana pihak ketiga (DPK) melalui pemberian suku bunga khusus atau special rate masih marak. Menurutnya, secara alamiah perbankan akan menahan penurunan bunga kredit demi menjaga marjin bunga bersih (Net Interest Margin/NIM) dan menutup biaya dana (cost of fund) yang masih tinggi.

Oleh karena itu, Josua menilai langkah eksternal BI yang ingin memperkuat koordinasi dengan pemerintah—khususnya terkait BUMN yang memicu tingginya undisbursed loan dan praktik special rate—justru berpotensi menjadi faktor determinan atau game changer.

“Fokus BI pada perilaku BUMN ini bisa menjadi pembeda yang paling menentukan. Kredit yang sudah disetujui tetapi belum cair [undisbursed loan] umumnya mencerminkan proyek tertahan atau keputusan belanja modal [capex] yang ditunda. Penanganannya jelas berada di ranah kebijakan sektoral dan percepatan belanja pemerintah, bukan sekadar moneter,” tegasnya.

Josua menguraikan bahwa jika koordinasi ini sukses menekan praktik special rate di kalangan perusahaan pelat merah maka dampaknya akan menjalar dua arah. Pertama, dari sisi penawaran (supply), biaya dana perbankan akan turun seiring meredanya tekanan suku bunga khusus sehingga bank lebih berani memangkas suku bunga kredit.

Kedua, dari sisi permintaan (demand), percepatan realisasi belanja BUMN akan menggerakkan roda proyek yang selama ini macet, sehingga pencairan kredit meningkat secara organik.

Sementara itu, terkait inisiatif business matching yang dirancang otoritas moneter, Josua memandangnya sebagai pelengkap untuk mengurangi asimetri informasi dan mempercepat pembentukan pipeline kredit. Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa pertemuan tersebut tidak otomatis mengubah keputusan ekspansi pelaku usaha apabila risiko bisnis masih dinilai tinggi.

“Paket kebijakan ini berpotensi memperbaiki arah, tetapi kunci untuk membalikkan tren perlambatan kredit tetap pada keberhasilan menurunkan biaya dana dengan memberantas special rate dan mempercepat realisasi proyek riil. Baru setelah itu, dorongan insentif likuiditas BI akan jauh lebih efektif,” tutupnya.

Deretan Langkah Otoritas Moneter

Data terakhir menunjukkan pertumbuhan kredit perbankan berada di level 7,74% secara tahunan (year on year/YoY) per November 2025, jauh di bawah capaian periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,79% (YoY). Adapun, BI menetapkan target pertumbuhan kredit 2025 dalam rentang 8% hingga 11%.

Oleh sebab itu, BI ingin kredit perbankan tumbuh lebih tinggi. Untuk mewujudkan itu, Bank Sentral akan memperkuat koordinasi kebijakan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M. Juhro mencontohkan bahwa untuk mengatasi tingginya undisbursed loan sebesar Rp2.509,4 triliun per November 2025, BI akan berkoordinasi dengan pemerintah. Langkah ini berangkat dari pertimbangan bahwa debitur yang belum menarik komitmen kredit kemungkinan berasal dari korporasi plat merah alias BUMN.

"Terkait dengan undisbursed loan, itu kan kalau kami bilang ke pemerintah, ya mungkin ada korporasi itu kan milik pemerintah. Nah, misalkan seperti itu kami sampaikan, kami koordinasikan," ungkapnya.

Selain itu, BI mengidentifikasi perlambatan pertumbuhan kredit karena masih tingginya suku bunga kredit perbankan di tengah penurunan suku bunga acuan (BI Rate) besar-besaran. Akibatnya, permintaan tidak terakselerasi karena biaya pinjaman masih tinggi.

Data BI memang menunjukkan transmisi kebijakan moneter belum berjalan mulus. Meskipun Bank Sentral telah memangkas suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 125 basis poin (bps) sepanjang tahun ini, penurunan suku bunga kredit perbankan tercatat baru mencapai 24 bps.

Solikin menjelaskan lambatnya transmisi itu akibat masih maraknya praktik pemberian suku bunga khusus (special rate) dari bank kepada deposan kakap.

Dia mencontohkan, meskipun suku bunga dana pihak ketiga (DPK) secara umum berada di kisaran 2,3% hingga 2,5%, banyak pemilik dana besar menuntut imbal hasil di level 5% hingga 6%, jauh di atas suku bunga penjaminan.

Solikin menambahkan BI akan terus berkomunikasi dengan pemerintah terkait fenomena pemberian special rate yang telah mendistorsi pasar tersebut. Apalagi, sambungnya, bank-bank BUMN juga banyak memberikan tingkat bunga khusus.

"Kalau bank-bank [milik pemerintah] itu menurunkan, yang mana sebagian sudah, pasti yang lain ikut. Jadi konteks koordinasinya seperti itu, tanpa memberikan distorsi yang unnecessary [tidak perlu]," jelasnya.

Selain sisi penawaran dana, BI bersama OJK juga terus mengawal transparansi harga melalui publikasi suku bunga dasar kredit (SBDK) secara berkala. Solikin menekankan bahwa transparansi ini bertujuan agar publik dapat membedah komponen pembentuk bunga kredit, mulai dari biaya dana (cost of fund) hingga margin keuntungan bank.

“Kami sampaikan lampiran SBDK tiap bulan agar masyarakat tahu berapa margin keuntungan yang dipatok bank. Kecuali premi risiko yang memang sulit diukur, komponen lainnya seperti biaya dana itu semua ada datanya,” jelas Solikin.

Sebagai langkah konkret berikutnya, otoritas moneter berencana memfasilitasi pertemuan langsung antara perbankan dan pelaku usaha melalui skema business matching. Inisiatif ini dirancang untuk menjembatani asimetri informasi yang kerap menjadi penghambat penyaluran kredit.

“Ke depan, kami nanti ajak para korporasi dan perbankan untuk business matching, kita temukan mereka. Kurang apa? Mau informasi apa? Langkah-langkah ini kami upayakan agar pembiayaan lancar dan ekonomi tumbuh lebih kuat,” katanya.

Selain berkoordinasi dengan pemerintah dan OJK, BI turut memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) melalui dua jalur utama, yakni jalur kuantitas (lending channel) dan jalur harga (interest rate channel).

Adapun per 16 Desember 2025 lalu, BI mempertahankan besaran total insentif KLM paling tinggi sebesar 5,5% dari DPK. Kendati demikian, komposisi di dalamnya diubah secara signifikan.

Bank sentral memangkas porsi insentif dari sisi penyaluran kredit (lending channel) dari semula maksimal 5% menjadi 4,5%. Sebaliknya, BI melipatgandakan insentif bagi bank yang responsif terhadap suku bunga (interest rate channel) dari semula paling tinggi sebesar 0,5% menjadi paling tinggi sebesar 1%.

Dengan demikian, jika perbankan ingin mendapatkan guyuran likuiditas maksimal dari otoritas, maka mereka harus segera menurunkan suku bunga kreditnya sejalan dengan kebijakan pemangkasan suku bunga BI.

“Ini yang kenapa kami sebutkan sebagai ketidaksempurnaan, ketidaksatunafasan, ini harus di-address dari berbagai channel atau berbagai instrumen, termasuk kami harus koordinasi dengan berbagai instansi, dengan OJK, dengan LPS, dan pemerintah untuk bisa tackle with [atasi] isu ini," ujar Solikin.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyoroti fenomena pemberian suku bunga spesial (special rate) kepada deposan kelas kakap yang dinilai mendistorsi mekanisme pasar dan menghambat transmisi penurunan suku bunga kebijakan ke perbankan.

Dalam dokumen Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, otoritas moneter mengungkapkan bahwa pangsa Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mendapatkan special rate mencapai angka yang signifikan, yakni Rp2.656,79 triliun per Oktober 2025.

Angka tersebut setara dengan 27% dari total DPK perbankan nasional. Besarnya porsi dana mahal ini membuat biaya dana (cost of funds) perbankan tetap tinggi meski BI telah memangkas suku bunga acuan secara agresif sebesar 150 basis poin (bps) sepanjang tahun ini.

"Fenomena ini menunjukkan adanya distorsi pada bekerjanya mekanisme pasar karena daya tawar para deposan besar yang lebih kuat terhadap bank di tengah struktur industri perbankan yang lemah karena terlalu banyaknya jumlah bank," tulis Bank Indonesia dalam laporannya, dikutip Sabtu (29/11/2025).

Data BI menunjukkan rata-rata suku bunga deposito dengan special rate tersebut masih bertengger di level 5,21% pada Oktober 2025. Padahal, suku bunga deposito 1 bulan secara umum sudah turun menjadi 4,25% pada periode yang sama.

Peran Dana Pemerintah

Menariknya, BI mencatat bahwa entitas pemerintah (BUMN dan Non-BUMN) menjadi salah satu kontributor utama dalam fenomena ini. Total dana deposan kelompok Pemerintah yang menikmati special rate mencapai Rp817,16 triliun, dengan rata-rata suku bunga deposito sekitar 5,10%.

Kondisi ini menciptakan inefisiensi yang parah dalam struktur pendanaan bank. Hal ini tecermin dari melebarnya selisih (spread) antara suku bunga special rate dengan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Hal ini tecermin dari besarnya spread antara suku bunga deposito spesial dengan maksimum suku bunga penjamin LPS dengan median sekitar 1,17% sejak tahun 2012 dan bahkan meningkat menjadi 1,71% pada Oktober 2025," papar BI.

Inefisiensi di sisi penghimpunan dana ini pada akhirnya berdampak pada sisi penyaluran kredit. Bank terpaksa mematok suku bunga kredit yang tinggi untuk menutup biaya dana yang mahal, ditambah dengan premi risiko dan biaya overhead yang besar.

Akibatnya, penurunan suku bunga kredit berjalan sangat lambat. BI mencatat penurunan suku bunga kredit hanya sebesar 20 bps sepanjang tahun berjalan hingga Oktober 2025, jauh tertinggal dibandingkan penurunan BI-Rate.

Respons Kebijakan

Untuk merespons rigiditas tersebut, BI akan memperkuat efektivitas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) melalui jalur suku bunga (interest rate channel).

Melalui mekanisme ini, bank yang lambat menurunkan suku bunganya akan diwajibkan memelihara Giro Wajib Minimum (GWM) yang lebih tinggi. Sebaliknya, insentif pelonggaran likuiditas akan diberikan kepada bank-bank yang terbukti responsif memangkas suku bunga kreditnya sejalan dengan arah kebijakan BI.

"Bank Indonesia juga akan terus menjalin koordinasi KSSK untuk menempuh langkah-langkah bersama yang diperlukan untuk mempercepat penurunan suku bunga deposan besar (special rate) dan penurunan margin suku bunga kredit," tegas BI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan sudah ada penyesuaian suku bunga kredit perbankan sebagai respons dari kebijakan pemangkasan suku bunga acuan/BI Rate. Ia menyebut, masih ada ruang penurunan suku bunga lebih lanjut seiring dengan dinamika perekonomian.

“Penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) telah direspons secara bertahap oleh sektor perbankan melalui penyesuaian suku bunga kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Secara tahunan, terjadi penurunan rerata suku bunga kredit rupiah masing-masing sebesar 50 bps untuk kredit investasi (Sep 2025: 8,25 persen; Sep 2024: 8,75 persen) dan sebesar 41 bps untuk kredit modal kerja (Sep 2025: 8,46 persen; Sep 2024: 8,87 persen),” kata Dian dalam keterangannya, dikutip Rabu (26/11/2025).

Dari sisi penghimpunan dana, suku bunga tertimbang DPK rupiah menunjukkan tren penurunan secara bulanan, tercatat turun sebesar 11 bps menjadi 2,78 persen pada September 2025 dari level 2,89 persen pada Agustus 2025. Angka tersebut didorong oleh penurunan suku bunga deposito rupiah menjadi 4,96 persen pada September 2025 dari level 5,24 persen pada bulan sebelumnya.

Dian menyebut, umumnya, penurunan BI Rate cenderung diikuti dengan penurunan suku bunga kredit meskipun dengan jeda waktu tertentu, seiring dengan proses transmisi kebijakan moneter. Oleh karena itu, suku bunga kredit diperkirakan masih memiliki ruang untuk melanjutkan penurunan sebagai respons dari penurunan BI Rate pada 2025, khususnya jika suku bunga global juga turun.

“Dengan adanya ekspektasi penurunan suku bunga global pada kuartal IV 2025, OJK menilai bahwa masih terdapat ruang untuk penurunan suku bunga lebih lanjut, meskipun implementasinya akan sangat bergantung pada strategi masing-masing bank serta struktur biaya yang dimiliki, khususnya terkait dengan biaya dana (Cost of Fund/CoF),” ungkapnya.

Dian menekankan, bank perlu mengoptimalkan strategi pendanaan mereka, terutama dengan meningkatkan porsi dana murah (low-cost funding). Upaya tersebut penting untuk menciptakan fleksibilitas dalam penetapan suku bunga kredit sekaligus menjaga daya saing dan profitabilitas di tengah dinamika pasar yang terus berkembang.

“OJK senantiasa mengimbau bank untuk melakukan penyesuaian suku bunga secara bertahap dan terukur agar tetap selaras dengan dinamika pasar serta menjaga stabilitas rasio keuangan. Penyesuaian ini diharapkan tidak menimbulkan terjadinya persaingan suku bunga yang tidak sehat,” ujarnya.

Perbankan juga diminta tetap menjaga transparansi dan perlindungan konsumen dalam menyampaikan informasi terkait produk perbankan. Bank diharapkan menjaga keterbukaan dalam komunikasi produk, termasuk struktur biaya dan risiko, guna memastikan bahwa nasabah dapat mengambil keputusan finansial secara bijak dan berdasarkan informasi yang memadai.

Diketahui, BI telah melakukan pemangkasan suku bunga sebanyak lima kali sepanjang tahun 2025, yakni pada Januari, Mei, Juli, Agustus, dan September 2025, dengan pemangkasan masing-masing 25 bps. Dari awal tahun yang berada di level 6 persen, BI Rate telah turun 125 bps menjadi 4,75 persen.

BI mencatat, seiring dengan penurunan BI Rate sebesar 125 bps dan ekspansi likuiditas moneter BI, suku bunga INDONIA turun sebesar 203 bps dari 6,03 persen pada awal 2025 menjadi 4 persen pada 18 November 2025. Suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan juga menurun masing-masing sebesar 254 bps, 256 bps, dan 257 bps sejak awal 2025 menjadi 4,62 persen, 4,65 persen, dan 4,69 persen pada 14 November 2025.

Kemudian, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) untuk tenor 2 tahun menurun sebesar 226 bps dari 6,96 persen pada awal 2025 menjadi 4,7 persen pada 18 November 2025. Sementara itu, tenor 10 tahun menurun sebesar 113 bps dari tingkat tertinggi 7,26 persen pada pertengahan Januari 2025 menjadi 6,13 persen.

Namun demikian, penurunan suku bunga perbankan masih berjalan lambat sehingga perlu dipercepat. Dibandingkan dengan penurunan BI Rate sebesar 125 bps, suku bunga deposito 1 bulan hanya turun sebesar 56 bps dari 4,81 persen pada awal 2025 menjadi 4,25 persen pada Oktober 2025, terutama dipengaruhi oleh pemberian special rate kepada deposan besar yang mencapai 27 persen dari total DPK bank.

BI menilai, melambatnya penurunan suku bunga deposito antara lain dipengaruhi oleh keberadaan special rate kepada deposan besar. Pejabat bank sentral memastikan persoalan itu dibahas bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk meminta para deposan besar menurunkan permintaan special rate.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan, kalangan perbankan masih terus memberikan special rate atau suku bunga khusus yang tinggi untuk dana simpanan deposan besar, hingga membuat suku bunga kredit dan dana pihak ketiga (DPK) sulit turun meski BI Rate sudah dipangkas 150 basis points (bps).

Special rate yang diberikan bagi para deposan besar itu bahkan Perry sebut jauh melampaui rata-rata suku bunga deposito per September 2025 yang sebesar 4,52%, yakni mencapai 5,53%. Jumlah deposito yang memperoleh special rate itu mencapai Rp 2.549,8 triliun, ata setara 31,1% dari total DPK di bank.

"Itu juga kenapa suku bunga kredit juga belum turun, ini yang kita sebut karena adanya DPK yang special rate secara industri Rp 2.549,8 triliun atau 31,1%," kata Perry saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Perry menjelaskan, special rate yang diberikan perbankan itu mencakup berbagai kelompok deposan. Tertinggi ialah untuk kelompok deposan Pemerintah BUMN yang mencapai 5,97%. Special rate yang Perry anggap masih tinggi kepada kelompok deposan itu pun sebetulnya telah turun dibanding posisi 2024 yang sebesar 6,60%.

"5,97% tapi masih tinggi, ini yang perlu kita turunkan antara lain bagaimana dari sisi himbauan, kemudian sampai berbagai regulasi, termasuk dari BI ada insentif likuiditas yang kami katakan seberapa jauh bank turunkan suku bunga," ucap Perry.

Special rate yang tinggi kedua ialah untuk kelompok swasta Industri Keuangan Non Bank atau IKNB yang mencapai 5,86%, dikutip dengan kelompok perseorangan yang sebesar 5,73%, swasta non IKNB 5,39%, bukan penduduk 5,22%, dan pemerintah non BUMN 5,19%.

Dari total DPK Special rate yang ada di perbankan senilai Rp 2.549,8 triliun itu, Perry ungkapkan juga mayoritas diberikan oleh kelompok bank umum swasta nasional (BUSN) senilai Rp 1.170,3 triliun, diikuti bank BUMN Rp 1.088,8 triliun, BPD Rp 266,4 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing Rp 24,4 triliun.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengeluhkan perihal transmisi kebijakan suku bunga acuan BI Rate terhadap penurunan deposito.

Sayangnya, Perry menilai transmisi kebijakan suku bunga ini belum dibarengi oleh penurunan bunga deposito. Padahal, Perry mengatakan BI Rate telah dipangkas sebanyak 6 kali sejak September 2024. Penurunannya mencapai 150 basis poin (bps).

"Yang menjadi issue penurunan BI Rate belum diikuti bunga deposito di perbankan karena ada spesial rate oleh deposan besar. Penurunan suku bunga kredit juga belum turun searah BI Rate," kata Perry, dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Rabu (12/11/2025).

Namun, di sisi lain, Perry melihat penurunan BI Rate telah memberikan dampak ke suku bunga pasar uang. Imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) saat ini mencapai 6%.

"Penurunan suku bunga BI Rate menurunkan biaya bunga pemerintah dan mendukung fiskal," katanya.

Sebagai catatan, ini bukan kali pertama, Perry menegur perbankan soal special rate. Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI September lalu, Perry juga mengungkapkan soal special rate deposan besar.

Saat itu, Perry mengungkapkan jumlah DPK yang mendapatkan special rate atau bunga di atas penjaminan LPS mencapai Rp2.380,4 triliun.

Jakarta, CNBC Indonesia - Chief Economist BNI Leo Putera Rinaldy mengatakan penempatan dana SAL Rp200 triliun oleh pemerintah berpotensi menurunkan suku bunga perbankan, namun butuh waktu.

"Kita melihat bahwa transmisi, apalagi nanti ada penempatan dana likuiditas sal kepada perbankan yang akan disalurkan ke kredit, itu tentu akan mempunyai potensi menurunkan suku bunga perbankan," ucap Leo kepada CNBC Indonesia dikutip pada Senin (27/10/2025).

Lebih lanjut Leo mengatakan bahwa penempatan SAL tersebut dapat menjadi pengganti DPK dengan special rate perbankan. Sehingga dapat menurunkan tingkat suku bunga kredit.

"Impact-nya sebagai contoh cost of fund. Jadi kalau kita lihat penempatan SAL bunga yang dibayarkan bank kepada pemerintah, itu kalau kita lihat cukup rendah, itu kan 80% dari BIR. Jadi kalau kita lihat yang kita bayarkan itu mungkin di kisaran 3-4%. Sehingga ini menjadi peluang bagi bank sebenarnya untuk memanfaatkan penempatan ini untuk menggantikan dana-dana mahal atau DPK special rate," ujarnya.

Meskipun demikian, Leo mengatakan bahwa penurunan suku bunga karena DPK special rate tersebut membutuhkan waktu karena sifatnya kontrak sehingga tidak bisa langsung menurunkan bunga.

"Mungkin membutuhkan waktu karena DPK-DPK special rate ini bentuknya kontraktual. Jadi tidak serta-merta bisa langsung digantikan karena jatuh temponya mungkin baru 3 bulan ke depan. Sehingga kita melihat bahwa efek dari penempatan sal ini terhadap cost of fund, itu mungkin baru akan kelihatan di 3 bulan berikutnya," ujar Leo.

DPK special rate sendiri menjadi perhatian BI dan pemerintah karena menghambat transmisi kebijakan moneter suku bunga perbankan. Pasalnya special rate membuat suku bunga perbankan turun lebih lambat dibandingkan suku bunga BI.

Gubernur BI Perry Warjiyo pun mengungkap bahwa special rate kepada deposan besar yang mencapai 26% dari total DPK bank.

Perry menyampaikan, BI rate telah turun enam kali sebesar 150 bps. Sementara itu, suku bunga deposito 1 bulan hanya turun sebesar 29 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,52% pada September 2025.

Sementara, penurunan suku bunga kredit perbankan bahkan berjalan lebih lambat, yaitu sebesar 15 bps dari 9,20% pada awal 2025 menjadi sebesar 9,05% pada September 2025.