Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk 2026 dengan target pendapatan daerah sebesar Rp 71,45 triliun.

Penetapan APBD 2026 ditandai dengan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 yang diundangkan pada 23 Desember 2025. Nilai APBD untuk 2026 mencapai Rp81,32 triliun, turun dibandingkan APBD 2025 yang tercatat sebesar Rp91,86 triliun.

Adapun dari APBD itu, Pemprov DKI Jakarta menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp71,45 triliun untuk 2026. Target tersebut juga turun dari tahun sebelumnya sebesar Rp84,45 triliun.

Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta sebenarnya memproyeksikan pendapatan asli daerah sebesar Rp57,67 triliun, naik dari tahun sebelumnya Rp54,19 triliun.

Namun, terdapat penurunan pendapatan dari transfer ke daerah (TKD) yang dialokasikan Pemerintah Pusat, dari yang sebelumnya Rp26,14 triliun menjadi Rp11,16 triliun.

Adapun, dari proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp57,67 triliun tahun ini, sumbernya berasal dari pajak daerah sebesar Rp49,89 triliun, retribusi daerah Rp2,21 triliun, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan sebesar Rp876 miliar, serta lain-lain Rp4,68 triliun.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan arah kebijakan APBD difokuskan pada manfaat pembangunan yang dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Untuk tahun lalu, program prioritas dilaksanakan melalui empat aspek utama, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat, akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif.

“Di tengah dinamika perekonomian global dan nasional, alhamdulillah perekonomian DKI Jakarta tetap terjaga dengan baik, ditopang oleh inflasi yang terkendali, aktivitas ekonomi yang berkelanjutan, serta iklim investasi yang kondusif,” ujar Gubernur Pramono dalam keterangan tertulis dikutip Bisnis pada Senin (26/1/2026).

Dia menjelaskan, secara makro pertumbuhan ekonomi Jakarta pada kuartal III/2025 tercatat sebesar 4,96% secara tahunan (Year on Year/YoY).

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Desember 2025 menunjukkan optimisme yang tinggi, yakni sebesar 145,33. Sementara inflasi Jakarta pada Desember 2025 berada di angka 2,63% YoY, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,92 persen.

“Serangkaian capaian tersebut menunjukkan bahwa struktur ekonomi Jakarta berada dalam kondisi yang solid dan stabil, serta menjadi penopang utama keberlanjutan program-program pembangunan yang telah dan akan dijalankan di Jakarta,” ujar Pramono.

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 menjelang akhir tahun anggaran.

"Kurang lebih tinggal sebulan lagi, satu bulan lagi sudah tutup pembukuannya," kata Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang berlangsung secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin.

Dalam rapat tersebut, ia menyoroti perkembangan realisasi APBD berdasarkan data per 16 November 2025.

Tomsi mengungkapkan bahwa capaian pendapatan terbilang cukup baik, namun masih tertinggal sekitar 20 persen dari realisasi tahun 2024.

"Bila ditotal seluruhnya, ini baru 78,45 persen. Kemudian provinsi 79,58 persen, kabupaten ini yang masih rendah 77,80 persen, kota 78,98 persen," ujarnya.

Tomsi juga memberi atensi terhadap realisasi belanja yang masih jauh dari target dan perlu mendapat perhatian serius.

"Realisasi belanja ini yang memprihatinkan. Provinsi baru 64,43 persen, kabupaten rata-rata baru 63,65 persen, kota 64,03 persen," tambahnya.

Melihat kondisi tersebut, Tomsi meminta seluruh pemda segera melakukan evaluasi menyeluruh agar percepatan realisasi APBD dapat dilakukan secara efektif.

"Saya minta untuk masing-masing daerah segera melihat mana hal-hal yang diperlukan untuk percepatannya, mana hal-hal yang memang harus dikoordinasikan lagi," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Tomsi memaparkan daftar provinsi dan kabupaten/kota yang realisasi pendapatan maupun belanjanya masih rendah.

Ia juga menyoroti adanya daerah yang pendapatannya tinggi, tetapi belanjanya rendah, seperti Provinsi Papua Tengah dan Kalimantan Barat.

"Ini yang kita lihat, seperti Papua Tengah itu tinggi realisasinya, realisasi uang pemasukannya sudah 89 persen, belanjanya baru 52 persen," katanya.

Ia berharap pemda dapat lebih memahami penyebab rendahnya realisasi APBD sehingga pada tahun mendatang tidak terulang kembali.

Menurutnya, perencanaan anggaran harus disusun dengan baik agar realisasinya berlangsung optimal.

Pihaknya juga akan membantu pemda dalam upaya percepatan realisasi APBD.

"Saya berharap juga untuk monitoring dari pimpinan daerah dan pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah) secara terus-menerus sehingga dapat terlaksana pada tahun 2026 yang lebih baik," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni memaparkan berbagai strategi yang dapat dilakukan pemda dalam mempercepat realisasi APBD.

Salah satunya melakukan pengadaan dini yang dimulai pada akhir Agustus tahun sebelumnya setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ditandatangani kepala daerah dan pimpinan DPRD.

Selain itu, pemda juga perlu melakukan beberapa langkah, di antaranya memanfaatkan e-Katalog, e-Katalog Lokal, toko daring, serta penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)

Kemudian penetapan pejabat pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang/jasa tanpa terikat tahun anggaran, percepatan penerapan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) dari kementerian/lembaga, serta pembayaran tagihan pihak ketiga berdasarkan termin sesuai dengan kemajuan kegiatan.

Tak hanya itu, kata Fatoni, pemda juga dapat meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan pengelola barang/jasa, menggelar rapat monitoring dan evaluasi rutin, serta memberikan reward and punishment bagi OPD berdasarkan kinerja realisasi APBD.

"Kita perlu mendorong realisasi APBD itu sejak awal tahun. Ini yang harus kita lakukan nanti pada tahun depan dan kita lakukan saat ini percepatan realisasi APBD yang sudah di pengujung tahun ini, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanjanya," jelasnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan instruksi kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk memastikan penyerapan anggaran kementerian maupun lembaga di pusat hingga transfer ke daerah (TKD) jelang akhir 2025.

Hal itu disampaikan Prabowo pada rapat khusus sebelum bertolak ke Australia dalam rangka pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Anthony Albanese, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Adapun data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah sampai 13 November 2025 mencapai Rp839,4 triliun. Jumlah itu setara 59,42% dari target belanja daerah di APBD 2025 senilai Rp1.412,7 triliun.

Kalau membandingkannya dengan tahun lalu, kinerja penyerapan belanja daerah sampai 13 November 2025 jauh lebih lambat. Pasalnya, realisasi penyerapan belanja daerah pada periode November 2024 telah mencapai 73,5%. Sementara kalau membandingkannya sampai bulan Oktober 2024, realisasi tahun ini juga lebih rendah, karena pada waktu itu penyerapan belanja daerah telah mencapai 65%.

Realisasi belanja daerah sampai 13 November 2025 sebagian besar digunakan untuk menopang belanja pegawai senilai Rp353,7 triliun, belanja barang dan jasa senilai Rp236,2 triliun, belanja modal Rp79,2 triliun, dan belanja lainnya senilai Rp170,2 triliun.

Empat Arahan Purbaya

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga telah menyurati seluruh kepala daerah di Indonesia terkait dengan realisasi belanja APBD yang lambat serta besarnya simpanan pemerintah daerah (pemda) di perbankan hingga akhir kuartal III/2025.

Melalui Surat Menteri Keuangan No.S-662/MK.08/2025 berjudul 'Percepatan Pelaksanaan Belanja APBD Tahun Anggaran 2025', Purbaya menyebut pemerintah pusat telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran daerah.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan sampai dengan September 2025, dana transfer ke daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp644,8 Triliun atau 74% dari pagu APBN 2025 yakni Rp919,9 triliun.

"Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan," tulis Purbaya pada surat tersebut, dikutip Bisnis, Senin (10/11/2025).

Purbaya lalu meminta para pemda melakukan empat hal berdasarkan hasil pemantauan dimaksud, sekaligus untuk mendorong perekonomian nasional 2025 agar bisa lebih baik.

Pertama, mempercepat penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik. Kedua, memenuhi belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek proyek pemda. "[Ketiga] memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah," tulis Purbaya.

Keempat, melakukan monitoring secara berkala baik mingguan atau bulanan terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025. Dia meminta hasil monitoring itu bisa menjadi evaluasi perbaikan pada 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

Tugas Menesesneg Prasetyo

Di sisi lain, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut Presiden telah memerintahkan Prasetyo untuk melakukan koordinasi lintas kementerian serta memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal jelang akhir tahun.

"Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini," ucap Teddy sebagaimana dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (11/11/2025).

Teddy menyebut Prabowo menunda jadwal penerbangannya ke Australia selama dua jam untuk memimpin rapat tersebut. Rapat tertutup itu dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Teddy menjelaskan bahwa Prabowo memberikan arahan terkait dengan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

Kepala Negara menekankan agar setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.

"Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat," demikian pesan Prabowo yang disampaikan Teddy.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengirimkan surat tentang percepatan pelaksanaan belanja APBD Tahun Anggaran 2025 kepada para pemimpin daerah, mulai dari Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Dalam surat bernomor S-662/MK.08/2025 tertanggal 20 Oktober 2025 itu Purbaya telah meminta para kepala daerah untuk memperkuat belanja pembangunannya dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Surat itu ia kirimkan kepada kepala daerah mempertimbangkan masih naiknya simpanan pemda di perbankan di tengah lambatnya kinerja belanja daerah. Padahal, pemerintah pusat ia sebut juga terus konsisten mencairkan anggaran transfer ke daerah (TKD).

"Dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan di Pusat, kami meminta agar juga dilakukan langkah penguatan secara harmonis di Daerah," tulis Purbaya dalam isi surat yang ditandatanganinya itu sebagaimana dikutip Rabu (12/11/2025).

Dana pemerintah daerah atau Pemda yang mengendap di perbankan per akhir kuartal III-2025 yang dicatat Purbaya senilai Rp 234 triliun atau meningkat sekitar 12,17% dari periode yang sama tahun lalu Rp 208,6 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja APBD seluruh daerah hingga akhir September 2025 di Indonesia baru mencapai Rp712,8 triliun, turun 13,1% dari periode yang sama tahun lalu. Adapun realisasi tersebut 51,3% dari pagu belanja APBD 2025 senilai Rp1.389,3 triliun.

Sementara itu, pemerintah pusat telah berkomitmen untuk terus merealisasikan penyaluran transfer ke daerah (TKD) yang nilainya sudah senilai Rp 644,8 triliun atau 74% dari pagu hingga akhir kuartal III-2025.

"Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan," tulis Purbaya dalam suratnya.

Ia pun meminta para kepala daerah untuk segera melakukan berbagai langkah-langkah percepatan belanja APBD untuk mendorong perekonomian nasional pada 2025 bisa lebih baik.

Sebagaimana diketahui, ekonomi pada kuartal III-2025 hanya tumbuh 5,04% secara tahunan atau year on year (yoy), melambat dibanding kuartal sebelumnya yang tumbuh 5,12%.

Adapun langkah-langkah yang ia minta dilakukan para kepala daerah, yaitu melakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik.

Lalu, pemenuhan belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek pemerintah daerah (Pemda), serta memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah.

Terakhir, melakukan monitoring secara berkala (mingguan/bulanan) terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025, untuk menjadi evaluasi perbaikan pada 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

"Demikian disampaikan untuk dilaksanakan bersama secara konsisten. Terima kasih kami sampaikan atas perhatian dan sinergi berkelanjutan yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Daerah," sebagaimana tertulis dalam surat Purbaya yang tembusannya ke Presiden, Menteri Dalam Negeri, hingga Menteri Sekretaris Negara itu.

Kemenkeu Terbitkan Pedoman TKD Akhir 2025

Setelah Purbaya mengirimkan surat itu kepada para kepala daerah, Kementerian Keuangan juga mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan Penyaluran TKD pada akhir tahun anggaran 2025 yang juga ditujukan kepada para kepala daerah bernomor S-73/PK/2025.

Untuk TKD yang digelontorkan dalama bentuk dana bagi hasil atau DBH, diharuskan menyampaikan laporan syarat salur mulai dari DBH Cukai Hasil Tembakau atau CHT, DBH Dana Reboisasi, hingga DBH Sawit paling lambat pada 17 November 2025 pukul 23.59 WIB.

Dalam hal syarat salur DBH CHT, DBH DR, dan DBH Sawit itu tidak kunjung disampaikan hingga batas waktu yang ditetapkan, Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti dapat menghentikan sisa penyalurannya kepada kepala daerah.

Adapula ketentuan DAK nonfisik yang juga diberikan batas waktu, seperti penyampaian syarat salur Dana Tunjangan Profesi Guru ASND (TPG ASND), Dana Tambahan Penghasilan Guru ASND (Tamsil Guru ASND), dan Dana Tunjangan Khusus Guru ASND (TKG ASND) TA 2025 dengan rekomendasi dari Kemendikdasmen paling lambat 15 Desember 2025 pukul 23.59 WIB.

"Dalam hal penyampaian rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana dimaksud pada poin (1) tidak dapat dipenuhi, maka TPG ASND/Tamsil Guru ASND/TKG ASND TA 2025 tidak disalurkan," dikutip dari pedoman tersebut.

Tak terkecuali Dana Desa, para bupati atau wali kota juga diharuskan menyerahkan dokumen persyaratan penyaluran diterima paling lambat 22 Desember 2025 pukul 23.59 WIB. Bila tidak disampaikan syarat penyalurannya, maka akan dicatat menjadi sisa dana desa di rekening kas umum negara dan tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Demikian juga ketentuan terkait Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), Dana Keistimewaan Yogyakarta, Dana Insentif Fiskal (DIF), hingga Hibah Kepada Daerah bisa tidak disalurkan bila tidak memenuhi persyaratan pelaporan dokumen penyalurannya sampai batas waktu yang telah ditentukan.

TKD Jadi Perhatian Khusus Prabowo

Setelah Purbaya menyurati para kepala daerah itu, termasuk dengan memberikan pedoman Pelaksanaan Penyaluran TKD pada akhir tahun anggaran 2025, Presiden Prabowo Subianto bahkan telah memerintahkan secara khusus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk memeriksa penyerapan dan penggunaan anggaran yang ditransfer ke daerah jelang akhir tahun.

Perintah ini ia sampaikan dalam rapat khusus dengan beberapa jajaran kabinet di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta sebelum terbang ke Australia untuk kunjungan kerja.

"Presiden menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengkoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini," tulis Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam unggahan resmi di akun Instagram @sekretariat.presiden, dikutip Rabu (12/11/2025).

Kepada para menterinya, Prabowo juga menegaskan setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan. Tak terkecuali dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat.

Hadir dalam rapat tersebut antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memerintahkan kepala daerah mempercepat penyerapan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 di tengah meningkatnya simpanan pemerintah daerah di perbankan. Instruksi tersebut disampaikan Purbaya melalui surat bernomor S-662/MK.08/2025 tertanggal 20 Oktober 2025 yang ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia.

“Sehubungan dengan pemantauan tersebut, serta untuk mendorong perekonomian nasional tahun 2025 agar bisa lebih baik, kami meminta pimpinan daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk melakukan langkah-langkah penguatan sebagai berikut,” tulis Purbaya dalam surat tersebut, dikutip Senin (10/11/2025).

Ia menegaskan, permintaan itu menjadi dasar agar pemerintah daerah tidak lagi menahan belanja ketika kebutuhan layanan publik di lapangan masih besar. Dalam surat tersebut, Kementerian Keuangan mencatat penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) sudah tinggi hingga September 2025.

“Dari pemantauan yang dilakukan sampai dengan September 2025, dana transfer ke daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp 644,8 triliun atau 74 persen dari pagu,” tulis Purbaya.

Meski dana transfer pusat sudah mengalir, realisasi belanja daerah justru menurun dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini berujung pada penumpukan simpanan pemerintah daerah di perbankan hingga triwulan III 2025 yang kembali meningkat, alih-alih menggerakkan ekonomi daerah.

Purbaya kemudian merinci perintah yang wajib ditindaklanjuti para kepala daerah. “Melakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik,” demikian salah satu butir instruksi dalam surat tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyurati seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota untuk mempercepat realisasi belanja daerah sampai akhir 2025.

Melalui surat nomor S-662/MK.08/2025 sejak 20 Oktober 2025 lalu, ia memperingatkan kepada para kepala daerah realisasi belanja dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu.

Akibatnya, simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan kuartal III-2025 mengalami kenaikan. Ditambah dengan realisasi penyaluran transfer ke daerah (TKD) sudah senilai Rp 644,8 triliun atau 74% dari pagu.

"Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan," kata Purbaya dikutip dari surat yang ditandatanganinya itu, Senin (10/11/2025).

Ia pun meminta para kepala daerah untuk segera melakukan berbagai langkah-langkah percepatan belanja APBD untuk mendorong perekonomian nasional pada 2025 bisa lebih baik.

Sebagaimana diketahui, ekonomi pada kuartal III-2025 hanya tumbuh 5,04% secara tahunan atau year on year (yoy), melambat dibanding kuartal sebelumnya yang tumbuh 5,12%.

Adapun langkah-langkah yang ia minta dilakukan para kepala daerah, yaitu melakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik.

Lalu, pemenuhan belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek pemerintah daerah (Pemda), serta memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah.

Terakhir, melakukan monitoring secara berkala (mingguan/bulanan) terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025, untuk menjadi evaluasi perbaikan pada 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

"Demikian disampaikan untuk dilaksanakan bersama secara konsisten. Terima kasih kami sampaikan atas perhatian dan sinergi berkelanjutan yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Daerah," sebagaimana tertulis dalam surat Purbaya yang tembusannya ke Presiden, Menteri Dalam Negeri, hingga Menteri Sekretaris Negara itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan edaran yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah supaya mempercepat penyerapan anggaran belanja di APBD 2025.

Lewat surat bernomor S-662/MK.08/2025 yang diterbitkan pada akhir Oktober 2025 lalu, Purbaya ingin penyerapan anggaran dipercepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan program pembangunan tahun 2025.

Apalagi, menurut Purbaya, berdasarkan pemantauan sampai September 2025, terjadi peningkatan dana parkir di perbankan, padahal dana transfer ke daerah (TKD) yang telah disalurkan pusat mencapai Rp644,8 triliun atau 74% dari pagu.

"Kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan triwulan III 2025 mengalami kenaikan," demikian tulis Purbaya dalam surat yang dikutip Bisnis, Selasa (4/11/2025).

Bekas Ketua Dewan Komisioner LPS itu kemudian mengeluarkan 4 dorongan kepada kepala daerah terkait lambatnya proses penyerapan APBD. Pertama, melakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik.

Kedua, pemenuhan belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek pemerintah daerah (Pemda). Ketiga, memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah.

Keempat, melakukan monitoring secara berkala (mingguan/bulanan) terhadap pelaksanaan belanjaAPBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir tahun 2025, untuk menjadi evaluasi perbaikan di tahun 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

Belanja Maksimal

Di lain kesempatan, Purbaya juga telah meminta agar pemerintah daerah (Pemda) membelanjakan anggarannya secara maksimal, tidak hanya menumpuk uang di perbankan.

Purbaya merasa banyak pihak yang anggap dirinya punya sentimen negatif ke Pemda. Padahal, dia mengaku juga sudah meminta hal yang sama ke kementerian/lembaga.

Dengan demikian, sambungnya, kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk mengakselerasi belanja bisa sinkron sehingga bisa menggerakkan perekonomian.

"Jadi, kalau ada daerah yang tersinggung, saya mohon maaf, tapi kerja yang benerlah, abisin itu duit," ucap Purbaya diikuti tawa dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Lebih lanjut, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan mengakui bahwa transfer ke daerah (TKD) turun sekitar 24,7% dari Rp919,9 triliun (APBN 2025) menjadi Rp692,995 triliun (APBN 2026). Dia mengklaim tidak bisa berbuat banyak karena kebijakan tersebut keluar sebelum dirinya belum jadi menteri keuangan.

Hanya saja, Purbaya menduga kebijakan pemotongan TKD besar-besaran pada tahun depan itu terjadi karena belanja Pemda selama ini yang kurang maksimal. Oleh sebab itu, dia meminta Pemda terlebih dahulu memperbaiki belanjanya.

Purbaya ingin melihat bukti terlebih dahulu. Jika belanja daerah sudah baik maka dia siap melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto agar kembali menaikkan TKD.

"Tanpa track record [rekam jejak], lets say [bilang lah] triwulan ke depan, saya pasti yang ngomong begitu digebuk duluan. Jadi bapak-bapak ibu-ibu [anggota DPD] tolong bicara dengan Pemda untuk diperbaiki semuanya supaya saya bisa membantu mereka juga. Kalau enggak, ya saya digebuk duluan," ungkapnya.

Protes Pemda

Sebelumnya, puluhan gubernur dan wakil gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Appsi) melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (7/10/2025).

Gubernur Jambi Al Haris, selaku ketua umum Appsi, menjelaskan bahwa para kepala daerah menyatakan keluh kesah kepada Purbaya terkait pemotongan transfer ke daerah pada tahun depan.

"Daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari [pemotongan] TKD itu, di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar belanja pegawai, besar sekali. Apalagi ada keharusan membayar P3K dan sebagainya. Nah, ini luar biasa berdampak terhadap APBD 2026," ujar Al Haris usai pertemuan.

Dia tidak menampik bahwa pemerintah pusat memiliki berbagai program yang akan dijalankan di daerah dengan anggaran Rp1.300 triliun pada tahun depan. Kendati demikian, pemerintah daerah tidak tahu menahu terkait program tersebut.

Apalagi, sambungnya, masih banyak daerah yang pendapatan asli daerah (PAD) rendah. Al Haris khawatir daerah-daerah tersebut akan semakin kesulitan apabila dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang diterima juga semakin kecil.

"Kalau daerah PAD-nya kecil, yang banyak menggantungkan nasib dengan TKDD, maka sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menambahkan bahwa dana transfer ke daerah yang telah direncanakan pada tahun depan hanya akan cukup untuk belanja rutin pemerintah provinsi.

Sementara belanja infrastruktur seperti untuk pembangunan jalan hingga jembatan menjadi berkurang. Oleh sebab itu, Sherly mengungkapkan bahwa semua gubernur dan wakil gubernur yang hadir satu suara meminta Purbaya mempertimbangkan ulang pemotongan dana transfer ke daerah pada 2026.

"Semuanya tidak setuju, karena kemudian kan ada beban P3K yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20%—30% untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60%—70%, itu berat untuk pembangunan infrastruktur," ungkapnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Perbedaan data pencatatan simpanan pemerintah daerah (Pemda) antara Bank Indonesia (BI) dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi sorotan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan dana pemerintahan daerah yang mengendap di perbankan meningkat pada akhir September 2025. Dana pemerintah daerah atau Pemda tercatat meningkat 12,17% dari Rp 208,6 triliun menjadi Rp 234 triliun.

Namun, data yang dikutip Purbaya dari BI ini berbeda dari catatan Tito. Dia mencatat dari hasil pengecekannya langsung ke rekening kas daerah, nominal dana mengendap hanya senilai Rp 215 triliun.

Hal ini pun membuat Purbaya bingung. Dia mempertanyakan terkait selisih pencatatan dana ini yang mencapai Rp 18 triliun.

"Justru saya jadi bertanya-tanya, Rp 18 triliun itu ke mana, karena kalau bank sentral pasti ngikut itu dari bank-bank di seluruh Indonesia, Kalau di Pemda kurang Rp 18 triliun, mungkin Pemda kurang teliti ngitung atau nulisnya pak, karena kalau BI sudah di sistem semuanya," kata Purbaya kepada Tito saat rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2025, Senin (20/10/2025).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengungkapkan Kementerian Keuangan masih melakukan rekonsiliasi data simpanan Pemda ini.

"Dua-duanya sih kita harus cek, even kita kalau dari Kemenkeu lihat masih yang Rp 233 triliun," katanya, saat ditemui di Kemenkeu, Selasa (21/10/2025).

Terkait dengan simpanan Pemda yang banyak menumpuk di bank ini, Askolani mengatakan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sebenarnya sudah memberikan arahan, termasuk pada rapat di Kementerian Dalam Negeri kemarin, Senin (20/10/2025).

"Pak Menteri udah ngasih pengingat ke semua Bupati, Gubernur dan Wali Kota. Intinya satu, Pak Menteri mengingatkan untuk bisa percepatan belanja," katanya.

Kedua, Askolani menuturkan Menkeu sudah mengingatkan kepada Pemda untuk kemudian segera mempercepat pelunasan semua kewajiban pada pihak ketiga terkait dengan pelaksanaan program ataupun proyek daerah.

"Kan kadang-kadang bayarnya agak lambat," ujarnya.

Ketiga, lanjut Askolani, Menkeu juga mengingatkan untuk bisa menggunakan dana simpanan tadi. Terakhir, Menteri meminta kepada Pemda untuk terus memonitoring APBD 2025.

Adapun, mengenai alasan Pemda lamban mengeksekusi belanjanya, Askolani mengatakan Kemenkeu dan Kemendagri masih harus mendalami dahulu.

"Nanti itu masih kita itu, maksudnya kita sama Kemendagri harus dalamin dulu persisnya ya. Supaya nanti nggak salah ya," ujarnya.