Jakarta (ANTARA) - Calon Anggota Dewan Komisioner OJK Dicky Kartikoyono mendorong sekuritisasi kredit UMKM sebagai salah satu cara untuk memeratakan sumber pembiayaan dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) hari ini.

Sebelumnya, Dicky yang kini menjabat Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), pernah mengikuti uji kelayakan untuk posisi calon Deputi Gubernur BI pada Juli 2025 dan Januari 2026. Uji kelayakan untuk posisi DK OJK menandai uji kelayakan ketiga kali yang ia jalani dalam setahun terakhir.

“Saat ini rasanya sekuritisasi itu sangat dimungkinkan dengan data yang baik, credit rating, payment history, ini sangat dimungkinkan. Jadi sekuritisasi dari kredit-kredit UMKM yang baik kita bisa lakukan,” kata Dicky di Jakarta, Rabu.

Ia menyoroti bank-bank anggota Himbara yang umumnya memiliki target untuk penyaluran kredit UMKM, sementara bank non-Himbara masih menghadapi tantangan dalam memenuhi porsi tersebut.

Dalam skema yang diusulkan, portofolio kredit UMKM yang telah melampaui target pada bank Himbara dapat disekuritisasi menjadi surat berharga berbasis aset, yang kemudian dapat dibeli oleh bank non-Himbara.

“Waktu saya menjadi pengawas dulu, ada surat berharga pasar uang (SBPU) kredit usaha kecil. Mereka yang biasanya fokus pada retail, itu dengan threshold tertentu sudah tercapai, selebihnya bisa disekuritisasi atau dijual kepada bank-bank yang korporasi atau bank-bank yang berorientasi pada wholesale,” kata Dicky.

Secara umum, ia mengingatkan bahwa stabilitas sistem keuangan harus bisa berkontribusi secara optimal untuk pertumbuhan ekonomi. Hal ini, menurutnya, tidak cukup apabila hanya didukung oleh kredit/pembiayaan yang hanya tumbuh di kisaran 8-10 persen.

“Harus jauh lebih besar (pertumbuhan kredit). Bagaimana kita kemudian berusaha mengatasi ini, kami menawarkan visi dan beberapa arah kebijakan strategis,” kata Dicky.

Ia menekankan pentingnya melakukan optimalisasi penyaluran kredit dan mendorong pembiayaan dari pasar modal. Dalam hal ini, penyaluran kredit harus didukung oleh sisi permintaan (demand) dan tidak hanya sisi penawaran (supply).

“Supply-nya harus diperkuat perbankan kita, universal banking. Kemudian bagaimana melakukan sindikasi pembiayaan, penyaluran UMKM dengan data yang baik. Ini kami melihat bahwa itulah peluang yang harus kita dorong. Demand-nya yang paling penting,” jelas Dicky.

Ia menawarkan penguatan kolaborasi pentahelix, mencakup sinergi Bank Indonesia (BI) dan OJK untuk debottlenecking, kerja sama industri public-private, penguatan peran perbankan untuk pembiayaan, hingga penguatan unsur hukum agar arah kebijakan menjadi semakin jelas.

Pada kesempatan yang sama, di hadapan anggota Komisi XI DPR RI, Dicky mengatakan bahwa uji kelayakan ketiganya ini merupakan refleksi dari kepercayaan yang besar yang diberikan Gubernur BI dan Presiden RI. Adapun saat ini ia menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI).

“Tentunya bapak ibu sekalian yang akan menilai kelayakan kami apakah kami dapat melaksanakan tugas ini sesuai dengan kompetensi dan tantangan tugas yang dihadapi,” kata Dicky.

Selain Dicky, terdapat sembilan kandidat yang mengikuti uji kelayakan Anggota Dewan Komisioner OJK antara lain Friderica Widyasari, Agus Sugiarto, Hernawan Bekti Sasongko, Ary Zulfikar, Hasan Fawzi, Darmansyah, Dicky Kartikoyono, Danu Febrianto, Adi Budiarso, dan Anton Daryono.

Uji kelayakan dilakukan dalam satu hari. Setelah itu, Komisi XI DPR RI akan menyerahkan nama-nama yang dinilai layak kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna pada Kamis (12/3).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Friderica Widyasari mengusung delapan kebijakan prioritas sebagai arsitektur strategis dalam penguatan sektor jasa keuangan (SJK) dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Melalui delapan kebijakan ini, kita ingin memastikan bahwa sektor jasa keuangan tidak hanya stabil, tetapi juga terpercaya, inklusif, dan kontributif dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional,” kata Friderica atau akrab disapa Kiki di Jakarta, Rabu.

Kedelapan kebijakan antara lain menjaga stabilitas sektor keuangan, memulihkan kepercayaan publik, mendorong sektor jasa keuangan yang kontributif bagi pembangunan ekonomi nasional, memperkuat pengawasan terintegrasi, mempercepat pendalaman pasar, melindungi konsumen dan masyarakat, memperkuat kelembagaan dan internal OJK, serta meneguhkan sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.

“Itu semua tujuannya adalah untuk sektor jasa keuangan yang stabil, terpercaya, inklusif, dan kontributif dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional untuk Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045,” kata Kiki.

Meski sektor jasa keuangan menunjukkan ketahanan yang baik, ia mengingatkan adanya berbagai tantangan strategis yang perlu diantisipasi ke depan, baik tantangan global maupun tantangan domestik. Sehingga, delapan kebijakan yang diusung diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan menjadi jangkar utama kebijakan OJK.

Upaya menjaga stabilitas ini dilakukan melalui koordinasi yang erat dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terus diperkuat melalui kebijakan untuk pertukaran data, kemudian koordinasi kebijakan, kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi krisis, dan early warning system.

Selain itu, OJK juga akan terus memperkuat struktur pemodalan lembaga jasa keuangan, penyempurnaan manajemen risiko, serta penguatan teknologi informasi dan juga keamanan siber itu sendiri.

“Namun kita paham bahwa saat ini satu juga yang mengemuka dan harus segera kita tangani adalah bagaimana pemulihan kepercayaan kepada publik. Bagaimana kita melalui integritas, transparansi, dan penegakan hukum yang tegas, kita akan pulihkan kepercayaan publik terutama di sektor pasar modal,” kata Kiki.

Oleh sebab itu, ia mengatakan berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan reformasi integritas pasar modal sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, penguatan tata kelola dan integritas industri keuangan, serta penegakan hukum menjadi langkah yang terus diperkuat.

Seiring dengan memulihkan kepercayaan publik tersebut, lanjut Kiki, dirinya juga ingin memastikan bahwa sektor jasa keuangan harus hadir memberi manfaat terhadap pembangunan perekonomian.

Untuk memastikan kontribusi sektor ini, ia juga mengusung penguatan pengawasan terintegrasi. Dalam hal ini pengawasan terhadap industri jasa keuangan digital dengan tetap berpegang pada prinsip same activity,same risk, dan same regulation.

Selanjutnya, kebijakan pendalaman pasar merupakan fondasi penting untuk memperkuat sumber pembiayaan jangka panjang dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Seluruh pengembangan inovasi, menurut Kiki, juga harus selalu mengedepankan perlindungan atau kepentingan konsumen dan masyarakat.

Yang tak kalah penting, transformasi harus didukung oleh pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, serta penguatan kompetensi SDM dan budaya organisasi yang profesional dan berintegritas.

Terakhir, menurut Kiki, sinergi dan kolaborasi menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia, memulihkan kepercayaan publik, serta meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan bagi perekonomian nasional.

Komisi XI DPR RI pada Rabu menggelar fit and proper test calon anggota Dewan Komisioner OJK, dengan menguji 10 nama yang dikirimkan oleh panitia seleksi dari pihak pemerintah.

Saat ini Friderica atau Kiki menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK setelah Mahendra Siregar dan tiga pejabat lainnya mengundurkan diri pada 30 Januari 2026.

Selain Kiki, nama calon komisioner OJK yang sedang berlangsung uji kelayakannya yakni Agus Sugiarto, Hernawan Bekti Sasongko, Ary Zulfikar, Hasan Fawzi, Darmansyah, Dicky Kartikoyono, Danu Febrianto, Adi Budiarso, dan Anton Daryono.

Uji kelayakan dilakukan dalam satu hari. Setelah itu, Komisi XI DPR RI akan menyerahkan nama-nama yang dinilai layak kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna pada Kamis (12/3).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan DPR mempercepat proses seleksi Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke hari ini, Rabu (11/3/2026) lantaran tingginya gejolak pasar keuangan akibat perang AS-Israel vs Iran. Sosok pimpinan OJK sangat krusial untuk memperkuat kualitas kelembagaan.

Apabila merujuk pada Pengumuman No.PENG-2/PANSEL-DKOJK/2026, seharusnya 10 Maret 2026 baru dilaksanakan asesmen secara fisik (luring) bagi 20 peserta yang lolos tahapan seleksi administratif. Namun, hari ini Komisi XI DPR menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 10 Calon Anggota Dewan Komisioner OJK.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa perintah untuk melaksanakan fit and proper test itu sudah diberikan secara resmi oleh Ketua DPR Puan Maharani pada pidato pembukaan masa sidang pada Selasa (10/3/2026).

"Rapat pimpinan sudah memutuskan besok dilakukan sesuai arahan dan akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 untuk seluruh peserta yang 10 orang itu akan dilakukan fit and proper mulai dari pagi sampai malam," ujar Misbakhun, Selasa (10/3/2026).

Politisi Partai Golkar itu juga memastikan bahwa nantinya hasil akan langsung diputuskan dan diumumkan setelah fit and proper test selesai.

"Nanti setelah fit and proper selesai itu sesuai tradisi kami tidak pernah menunda. Pada hari itu juga kami akan langsung ambil keputusannya," ucapnya.

Misbakhun menilai proses tersebut tidak dilakukan secara terburu-buru. Proses yang sama juga dilakukan oleh Komisi XI DPR saat menyeleksi lembaga lain pada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yakni Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, percepatan proses seleksi calon bos OJK lantaran terjadinya gejolak di pasar keuangan akibat perang.

"Kan gini, dipercepat karena kan keadaan goncang, gejolak perang memengaruhi pasar, memengaruhi harga minyak, sehingga memerlukan lebih cepat lagi orang-orang definitif di OJK. Gitu aja, tetapi tesnya tercapai juga kemarin," ujar Purbaya yang juga menjabat Ketua Panitia Seleksi (Pansel) OJK, Selasa (10/3/2026).

Purbaya menyebut tahapan-tahapan di tingkat pansel sudah terlaksana. Dia membantah apabila adanya anggapan bahwa pemerintah sudah memiliki calon sendiri sehingga proses seleksi berjalan begitu cepat.

"Nanti kan masih bertingkat kan? Dari Presiden ke sana [DPR]. Jadi enggak ada calon itu, kecuali jika anda bisa pengaruhi Presiden sama DPR. Itu kan berat," tuturnya.

Kriteria Ideal Pemimpin OJK saat Situasi Ekonomi Penuh Tekanan

Misbakhun menjabarkan kisi-kisi kandidat yang akan dicari DPR melalui uji kelayakan dan kepatutan tersebut. Hal itu dia sampaikan menjawab pertanyaan soal harapan pasar akan pimpinan otoritas yang pro market untuk menggantikan jajaran petinggi OJK yang mundur beberapa waktu lalu saat pasar mengalami guncangan.

Menurutnya, ada batasan sampai mana seorang pemimpin dinilai sebagai orang yang pro market. Apalagi, jabatan yang akan dipilih adalah sebagai regulator pasar modal sehingga mereka harus tetap mempertimbangkan sisi risiko pasar.

"Karena yang kita pilih itu adalah regulator. Tentunya ada batasan di mana pasar itu bisa kita absorb. Karena kalau kita terlalu pro-market, risikonya siapa yang akan meng-absorb? Karena regulator juga harus memperhatikan faktor risiko," ujar Misbakhun dalam forum Investor Relations Forum 2026 di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Misbakhun menilai, sosok DK OJK yang bisa menyeimbangkan antara kebijakan pro market dan kehati-hatian melakukan mitigasi risiko pasar adalah pemimpin yang dicari DPR.

"Di situ lah yang kita cari, orang pro pasar tapi dia juga tahu pada batas mana pasar itu diikuti, pada tingkatan tertentu kepentingan negara diikuti di mananya. Nah, itu yang paling utama. Kita cari orang yang memahami konsep regulator pada level komisioner. Itu yang kita cari," ujarnya.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Dipo Satria Ramli menilai bahwa pucuk pimpinan OJK nantinya harus mampu memperkuat kualitas kelembagaan otoritas, karena dalam kondisi penuh tantangan ini kredibilitas pemimpin menjadi aspek vital.

"Intinya, penekanan utama seleksi ini seharusnya bukan sekadar mencari sosok individu, melainkan figur yang memiliki visi konkret untuk mentransformasi OJK secara menyeluruh," ujar Dipo kepada Bisnis, Selasa (11/3/2026).

Sejalan dengan pandangan lembaga internasional seperti Moody’s, Dipo menilai bahwa persoalan mendasar bukan terletak pada kapasitas personal masing-masing kandidat, melainkan pada penguatan kualitas institusi OJK dan predictability kebijakan.

"Pansel harus menguji bukan sekadar rekam jejak karier, tapi program konkret: Bagaimana calon akan memperkuat kualitas kelembagaan OJK? Bagaimana enforcement akan ditegakkan tanpa tebang pilih? Pergantian orang tanpa agenda transformasi kelembagaan hanya akan mengulang masalah yang sama," ujar Dipo.

Jadwal Fit and Proper Test Anggota Dewan Komisioner OJK, Rabu (11/3/2026)

Berdasarkan jadwal yang diterima, uji kelayakan dimulai pukul 10.00 WIB dengan kandidat pertama Friderica Widyasari Dewi. Setelah itu, sesi dilanjutkan secara bergiliran dengan durasi masing-masing sekitar 30 menit untuk setiap calon.

Jadwal tes uji kelayakan anggota DK OJK sesi pagi:

• 10.00—10.30 Friderica Widyasari Dewi
• 10.30—11.00 Agus Sugiarto
• 11.00—11.30 Hernawan Bekti Sasongko
• 11.30—12.00 Ary Zulfikar
• 12.00—12.30 Hasan Fawzi

Jadwal tes uji kelayakan anggota DK OJK sesi siang:

• 13.30—14.00 Darmansyah
• 14.00—14.30 Dicky Kartikoyono
• 14.30—15.00 Danu Febrianto
• 15.00—15.30 Adi Budiarso
• 15.30—16.00 Anton Daryono

(Akbar Maulana al Ishaqi)

Bisnis.com, JAKARTA - Seleksi anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memasuki tahap baru. Usai pengumuman 20 nama yang lolos seleksi administrasi, Komisi XI DPR RI akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 10 kandidat pada Rabu (11/3/2026).

Sepuluh nama tersebut akan memperebutkan 5 kursi pimpinan otoritas pengawas industri jasa keuangan. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan proses fit and proper test tersebut merupakan tindak lanjut dari surat presiden (surpres) yang telah disampaikan kepada DPR.

“Komisi XI sudah mendapatkan perintah secara langsung di dalam pidato paripurna Ibu Ketua DPR RI pada masa sidang pembukaan periode kedua masa sidang 2025 sampai dengan 2026, bahwa Komisi XI akan melakukan fit and proper test terhadap calon Dewan Komisioner OJK untuk 5 posisi,” ujar Misbakhun, Selasa (10/3/2026).

Adapun lima posisi yang akan diisi yakni Ketua Dewan Komisioner, Wakil Ketua Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Kepala Eksekutif Pengawas Aset Digital, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen.

Menurut Misbakhun, Presiden telah mengirimkan 10 nama kandidat kepada DPR untuk mengikuti proses seleksi tersebut. “Sudah masuk ke pimpinan DPR RI surat Bapak Presiden kepada DPR yang isinya ada 10 nama untuk mengisi lima pembidangan tersebut dan itu untuk periode lima tahun sesuai dengan surpres yang disampaikan kepada pimpinan DPR,” katanya.

Sepuluh nama yang diajukan antara lain Friderica Widyasari Dewi, Agus Sugiarto, Hernawan Bekti Sasongko, Ary Zulfikar, Hasan Fawzi, Darmansyah, Dicky Kartikoyono, Danu Febrianto, Adi Budiarso, serta Anton Daryono.

Misbakhun menjelaskan Komisi XI telah menggelar rapat pimpinan dan memutuskan pelaksanaan uji kelayakan dilakukan dalam satu hari penuh. “Tadi Komisi XI baru selesai mengadakan rapat pimpinan dan sudah memutuskan besok dilakukan sesuai arahan, yaitu pada Rabu 11 Maret 2026 untuk seluruh peserta yang 10 orang itu, mulai dari pagi sampai malam,” ujarnya.

Dia menambahkan keputusan terhadap kandidat yang terpilih juga akan diambil pada hari yang sama setelah proses fit and proper test selesai. “Sesuai tradisi kita, setelah fit and proper selesai tidak pernah menunda. Pada hari itu juga kita langsung ambil keputusan,” kata Misbakhun.

Adapun, berikut profil 10 nama kandidat yang akan menjalani fit and proper test anggota DK OJK:

1. Ari Budiarso

Dalam catatan terakhir menjabat Direktur Pengembangan Perbankan Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya pada Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan. Dia lahir di Salatiga pada tahun 1970.

Meraih gelar Diploma IV STAN pada tahun 1997. Pada tahun 2001, beliau berhasil memperoleh gelar Master of Accounting dari University of Southern California and dilanjutkan dengan gelar Doctor of Business Administration dari University of Canberra di tahun 2014.

Pada 24 Agustus 2020, dia dipercaya untuk menjadi Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal dan kemudian pada tanggal 13 Juni 2025 dilantik menjadi Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

2. Anton Daryono

Saat ini menjabat Direktur Eksekutif Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia. Melansir data Bank Indonesia, Anton Daryono lahir di Kota Semarang pada 24 Juni 1968.

Menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Gadjah Mada pada bidang Akuntansi pada tahun 1993. Anton kemudian melanjutkan pendidikan magister di The University of Melbourne dengan konsentrasi Accounting dan lulus pada tahun 2006.

Memulai kariernya di Bank Indonesia sejak 1 April 1996, saat ini Anton menjabat sebagai Kepala Departemen Surveilans SP & Pelindungan Konsumen sejak 1 April 2024.

Sebelumnya, Anton menjabat sebagai Kepala Grup Pengawasan Sistem Pembayaran & Pengawas Spesialis (2020–2024), Kepala Grup SP PUR Layanan & Administrasi (2019–2020), serta Analis Eksekutif Divisi Pengembangan Pengawasan (2018–2019).

3. Ary Zulfikar

Ary merupakan Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjamin Simpanan. Dia meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Padjajaran pada tahun 1994.

Kemudian Ary meraih gelar Magister Hukum di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015. Terakhir dirinya meraih gelar Doktor bidang Hukum di Universitas Padjajaran pada tahun 2019.

Sebelum bergabung dengan LPS, dia merupakan praktisi dan pengamat hukum pasar modal dan bisnis. Awal mulai karir, dia bergabung dengan Kantor Hukum Kartini Muljadi & Rekan pada tahun 1994.

Selanjutnya, dia mendalami bidang pasar modal dengan menjadi Kepala Departemen Hukum dan Kepatuhan (Legal & Compliance Dept. Head) pada PT Kliring Deposit Efek Indonesia (KDEI) pada tahun 1997, suatu lembaga penyelenggara pasar modal (Self-Regulatory Organization/SRO), yang kemudian menjadi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Pada 2004, dia menjadi pendiri Kantor Konsultan Hukum AZP Legal Consultants yang bergerak dibidang konsultan hukum pasar modal, investasi perbankan, restrukturisasi perusahaan dan terlibat sebagai konsultan dalam penerbitan Surat Berharga Negara yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2019 beliau menjadi Tenaga Ahli Plt. Kepala Kantor Persiapan Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan LPS.

4. Danu Febrianto

Danu Febrianto merupakan Direktur Eksekutif Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Beliau meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Kemudian melanjutkan pendidikan dan meraih gelar Magister Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terakhir Danu meraih gelar Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Dia diangkat menjadi Direktur Group Peraturan LPS periode 2012-2016, Direktur Group Perumusan Kebijakan LPS periode 2016-2017, Direktur Eksekutif Sumber Daya Manusia dan Administrasi LPS pada tahun 2019-September 2020 dan Kepala Kantor Manajemen Strategis dan Perumusan Kebijakan LPS periode 2017-2019 dan kembali menjabat pada 2020-2022.

5. Darmansyah

Darmansyah merupakan Komisioner Perencanaan Strategis, Keuangan, Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik Otoritas Jasa Keuangan. Dia pernah menjabat Kepala OJK Regional IX Kalimantan dari Maret 2023 hingga Februari 2024.

Selain itu pernah mengemban peran sebagai juru bicara lembaga sebelum rotasi kepemimpinan di OJK yaitu sebagai Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan Logistik.

6. Dicky Kartikoyono

Saat ini Dicky menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Dicky Kartikoyono lahir di Kota Adm. Jakarta Pusat pada 19 Desember 1967.

Menyelesaikan pendidikan sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI pada bidang Akuntansi pada tahun 1994. Dicky kemudian melanjutkan pendidikan magister di George Washington University dengan konsentrasi Project Management dan lulus pada tahun 1999.

Memulai kariernya di Bank Indonesia sejak 3 April 1995, saat ini Dicky menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran sejak 2 Mei 2023.

Sebelumnya, Dicky menjabat sebagai Kepala Departemen Manajemen Strategis & Tata Kelola (2022–2023), Kepala Perwakilan Bank Indonesia London (2020–2022), serta Pegawai Setingkat Direktur Eksekutif pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia London (2020–2022).

7. Friderica Widyasari Dewi

Friderica tak hanya merupakan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan. Sebagaimana diketahui dia adalah Pejabat Sementara Ketua dan Wakil Ketua OJK.

Friderica meraih gelar sarjana di bidang ekonomi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan di California State University, USA dan mendapatkan gelar Master of Business Administration di tahun 2004, serta meraih gelar Doktor di bidang studi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan di Universitas Gadjah Mada di tahun 2019.

Friderica lahir di Cepu, 28 November 1975 telah menjalani lebih dari 10 tahun karir di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 2005 hingga menjadi Direktur Pengembangan Pasar PT Bursa Efek Indonesia (2009-2015).

Kariernya berlanjut di self-regulatory organizations (SRO) lainnya, yakni PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Direktur Keuangan pada 2015-2016. Selanjutnya menjabat sebagai Direktur Utama PT KSEI pada 2016-2019, sebelum akhirnya menjadi Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas tahun (2020-2022).

8. Hasan Fawzi

Hasan menjabat Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan. Tak hanya itu, saat ini dirinya merupakan Pejabat Sementara Kepada Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK.

Hasan Fawzi lahir di Purwakarta 27 April 1970. Meraih gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1993, dan gelar Master of Business Administration (MBA) dari Universitas LÍAE de Grenoble, Université Pie​rre Mendes, France. Kemudian mendapat gelar Magister Manajemen (MM) dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 2008.

Hasan Fawzi memulai karier di PT Kliring Depositori Efek Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Kepala Departemen Pengembangan Sistem pada 1993-1997, kemudian bergabung dengan PT Kliring Penjaminan​ Efek Indonesia (KPEI) sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi pada 1997-2008.

Selanjutnya, Hasan Fawzi menjadi Direktur PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) pada 2008-2012, Direktur Utama KPEI selama dua periode 2012-2015 dan 2015-2018, dan Direktur Pengembangan BEI pada 2018 - 2022.

Hasan sebelumnya juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT PEFINDO Biro Kredit (2022–2023), Komisaris Utama dan Independen PT RHB Sekuritas Indonesia (2022–2023), dan Komisaris Independen PT Merdeka Battery Materials Tbk (2023).

9. Hernawan Bekti Sasongko

Hernawan tercatat sebagai Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan. Dia pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Elnusa Tbk. Dia juga tercatat pernah mengikuti proses seleksi Dewan Komisioner OJK pada periode sebelumnya yakni pada 2017.

10. Agus Sugiarto

Agus saat ini menjabat Komisaris Independen Danantara Asset Management. Pernah menjabat sebagai Advisor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Mantan Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK.

Bisnis.com, PALEMBANG— Posisi Direktur Utama definitif Bank Sumatra Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel) masih kosong sampai saat ini.

Kekosongan jabatan pucuk pimpinan di bank pembangunan daerah (BPD) tersebut terjadi setelah calon yang sebelumnya diusulkan tidak lolos uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Iya, yang kemarin (calon dirut) tidak lolos uji di OJK,” ujar Gubernur Sumsel Herman Deru saat dikonfirmasi, Jumat (23/1/2026).

Deru memastikan pihaknya akan kembali mengusulkan nama calon direktur utama yang baru. Namun, dia enggan mengungkapkan siapa sosok yang akan diajukan ke publik.

“Rahasia itu,” singkatnya.

Sebagai informasi, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Juni 2025, Bank Sumsel Babel sempat menetapkan Harry Gale sebagai direktur utama.

Namun, setelah mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan di OJK, Harry Gale dinyatakan belum memenuhi persyaratan sehingga tidak dapat ditetapkan secara efektif sebagai dirut.

Meski belum memiliki direktur utama definitif, operasional Bank Sumsel Babel tetap berjalan normal di bawah kepemimpinan Pelaksana Pengganti Sementara (PPS) Direktur Utama, Festero Mohamad Papeko.