Bandung (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat M. Romli mendorong pemerataan investasi di kawasan Rebana yang meliputi Kabupaten dan Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Subang, serta Sumedang guna mengurangi kesenjangan pembangunan dengan wilayah Jabodetabek.

Menurut Romli, realisasi investasi di kawasan Rebana sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp36,68 triliun. Sementara pada triwulan I 2026 hingga April, nilai investasi tercatat sebesar Rp6,5 triliun atau sekitar 8,43 persen dari total investasi yang masuk ke Jawa Barat.

“Dilihat dari investasi yang masuk, Sumedang dan wilayah Rebana memang menjanjikan bagi para investor sekaligus menjadi upaya pemerataan untuk menghindari disparitas yang tinggi antardaerah, terutama dengan Jabodetabek,” kata Romli di Bandung, Minggu.

Ia mengatakan DPRD Jabar akan terus mendorong masuknya investasi ke kawasan Rebana maupun wilayah selatan Jawa Barat, termasuk pengembangan kawasan industri hijau di Majalengka yang didukung keberadaan Bandara Internasional Kertajati.

“Kami sedang mendorong wilayah lain, seperti Majalengka yang masuk kawasan Rebana, untuk menjadi kawasan industri hijau dan pemerataan pertumbuhan industri di wilayah lain di Jawa Barat,” ujarnya.

Romli menegaskan fokus DPRD bukan semata mengejar target nilai investasi, tetapi memastikan investasi yang masuk mampu memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat.

"Kalau dari sisi capaian saya lihat sudah cukup optimal. Tinggal bagaimana investasi yang masuk berdampak terhadap pengurangan pengangguran. Itu harus dilindungi Pemprov Jabar,” katanya.

Ia menambahkan DPRD Jabar juga aktif menjalin komunikasi dengan calon investor di Jakarta dengan mempromosikan potensi daerah di Jawa Barat, termasuk kemudahan akses infrastruktur, kawasan industri, dan ketersediaan tenaga kerja.

“Kami jelaskan banyak daerah di Jabar yang bagus untuk berinvestasi, aksesnya sudah baik dan mudah dijangkau, termasuk soal tenaga kerja, agar mereka mau berinvestasi di Jawa Barat,” kata Romli.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi (Rakor) bersama pemerintah dan perwakilan pimpinan serikat buruh di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat ini membahas langkah antisipasi potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sejumlah perusahaan.

"Pada hari ini kami sudah mengadakan rapat koordinasi tentang satgas mitigasi PHK dari pihak pemerintah dan DPR," kata Dasco usai pertemuan tertutup, Jumat (26/6/2026).

Selain Dasco turut hadir Wakil Ketua DPR RI, Cucun Syamsurijal. Sementara, dari pihak pemerintah hadir Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

Sementara, dari perwakilan Serikat buruh turut dihadiri Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Dalam kesempatan yang sama, Mensesneg menyampaikan terima kasih terhadap DPR yang telah memfasilitasi diskusi tersebut. Pemerintah, telah memetakan perusahaan yang berpotensi melakukan PHK terhadap pegawai dan menyiapkan langkah strategis menyikapi hal itu.

Lihat video: MIRIS! Ichsanuddin Noorsy Ungkap Akar Masalah Badai PHK dan Maraknya Begal



"Baik, hari ini kamu difasilitasi oleh Pak Dasco berdiskusi tentang beberapa hal, terutama berkenaan dengan adanya informasi beberapa perusahaan yang berpotensi terjadi PHK. Oleh karena itu, hari ini kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi," ujarnya

JAKARTA - Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menyalurkan santunan kepada 1.448 anak yatim melalui gerakan sosial serentak di 12 titik wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, Kamis (25/6/2026). Kegiatan sosial itu digelar dalam rangka momentum Hari Asyura atau 10 Muharam 1448 Hijriah.

Santunan yang diberikan berupa perlengkapan sekolah dan uang saku tunai sebagai bentuk kepedulian sekaligus ikhtiar menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yatim di bulan yang penuh kemuliaan. Kegiatan berlangsung serentak di 12 titik strategis, antara lain di wilayah Soreang, Solokanjeruk, Bojong, Majalaya, Nagrak, Maruyung, Rancaekek, Jalan Anyar, Kantor DPC PKB Kabupaten Bandung Barat, dan Kantor DPC PKB Kabupaten Bandung.

Dalam kesempatan tersebut, Kang Cucun juga menyampaikan salam dan pesan khusus dari Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin), agar seluruh kader dan masyarakat terus menghidupkan semangat berbagi serta memperkuat kepedulian sosial, terutama kepada anak-anak yatim dan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian bersama.

"Saya menyampaikan salam dari Ketua Umum DPP PKB, Gus Muhaimin Iskandar. Beliau berpesan agar semangat berbagi dan gotong royong terus dirawat sebagai kekuatan utama bangsa," ujar Kang Cucun.

Menurut Kang Cucun, Hari Asyura bukan sekadar peringatan dalam kalender Islam, melainkan momentum untuk memperkuat kepedulian sosial dan memperluas manfaat bagi sesama. "Hari Asyura adalah momentum emas untuk mengetuk pintu langit melalui doa anak-anak yatim. Sebagai pimpinan DPR RI dan kader PKB, saya meyakini bahwa politik harus hadir dalam bentuk tindakan nyata,” ujarnya.

Selain melakukan giat santunan yatim, Kang Cucun juga meresmikan langsung hasil renovasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) milik Iwan di Desa Cipedes. Hunian yang kini menjadi rumah sehat dan layak huni tersebut merupakan realisasi nyata dari program bedah rumah yang dikawal oleh tim Rumah Aspirasi Kang Cucun. Peresmian ini menegaskan bahwa kerja advokasi tidak hanya menyasar aspek pemenuhan kebutuhan sosial jangka pendek, tetapi juga peningkatan kualitas infrastruktur papan masyarakat bawah.

“Santunan serta program bedah rumah rutilahu yang kita resmikan hari ini merupakan bagian dari komitmen politik kehadiran, yakni memastikan negara dan para pemimpinnya selalu dekat dengan rakyat, terutama mereka yang membutuhkan," tegas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II tersebut.

Ia menambahkan, kondisi sosial dan ekonomi yang masih dihadapi sebagian masyarakat saat ini menuntut lahirnya gerakan berbagi yang lebih luas dan berkelanjutan. "Semangat berbagi hari ini bukan lagi sekadar pilihan, tetapi sebuah kebutuhan sosial yang mendesak,” ujarnya.

“Di tengah berbagai tantangan kehidupan, masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, saya mengajak seluruh elemen masyarakat yang memiliki kelebihan rezeki untuk tidak menunda berbuat baik. Semakin banyak yang berbagi, semakin kuat pula ikatan sosial dan persaudaraan di tengah masyarakat," sambungnya.

Kang Cucun berharap gerakan santunan serta peresmian Program Rumah Aspirasi di Desa Cipedes yang dilakukan pada momentum Muharram ini dapat menjadi inspirasi dan memantik gelombang solidaritas sosial yang lebih luas di berbagai daerah. Ia juga mengingatkan bahwa peringatan Muharram harus menjadi refleksi bersama atas berbagai persoalan sosial yang masih terjadi, terutama yang menyangkut perlindungan anak dan penyediaan hunian yang layak.

"Peringatan Muharam ini harus memicu gerakan hijrah sosial, sebuah transformasi kolektif untuk memastikan lingkungan kita aman, ramah bagi anak-anak, serta menghadirkan tempat tinggal yang sehat bagi keluarga berpenghasilan rendah seperti halnya kediaman Bapak Iwan. Tidak boleh ada lagi kekerasan terhadap anak, dan tidak boleh ada lagi warga kita yang terpaksa tinggal di rumah yang tidak layak. Melindungi dan membahagiakan masyarakat adalah tanggung jawab kita bersama," tegasnya.

Dalam ajaran Islam, membantu sesama yang kesulitan dan menyayangi anak yatim menempati kedudukan yang sangat mulia. Karena itu, santunan dan bantuan fisik rumah yang diberikan dengan penuh keikhlasan bukan hanya menghadirkan kebahagiaan bagi mereka yang menerima, tetapi juga menjadi jalan keberkahan dan penguat solidaritas sosial bagi seluruh masyarakat.

BANDUNG - Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menghadiri acara Haul Akbar ke-5 Muassis dan Masyayikh Pondok Pesantren Al-Husaeni di Lebakbiru, Ciparay, Kabupaten Bandung. Dalam sambutannya, dia menegaskan pentingnya transformasi pesantren agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan akar tradisi dan nilai-nilai luhur keislaman.

Kang Cucun menekankan bahwa peringatan haul bukan sekadar ritual tahunan, melainkan momen penting untuk merefleksikan dan mewarisi semangat perjuangan para pendiri (muassis). Menurutnya, para pendiri Ponpes Al-Husaeni telah memberikan keteladanan luar biasa dalam membangun lembaga pendidikan berbasis keyakinan, keikhlasan, dan kesabaran demi menyebarkan cahaya ilmu agama.

"Para masyayikh kita menjalani itu dengan ikhlas. Mereka menanam pohon yang buahnya dinikmati orang lain. Dan hari ini kita semua adalah buah dari pohon yang mereka tanam," ujarnya di hadapan keluarga besar pesantren, alumni, santri, dan para tokoh masyarakat yang hadir, Selasa (16/6/2026).

Wakil Ketua Umum DPP PKB itu menggaris bawahi komitmen negara terhadap dunia pesantren. Kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan pengakuan konstitusional bahwa pesantren memiliki posisi yang sejajar dalam sistem pendidikan nasional.

Namun, ia mengingatkan bahwa regulasi tersebut hanyalah sebuah pintu masuk. Menghadapi perubahan zaman yang cepat, dinamika lapangan kerja, dan kompleksitas tantangan ekonomi, ia mendorong pesantren untuk melengkapi kurikulum tradisional dengan keterampilan modern yang relevan.

“Kitab kuning, halaqah, sorogan, dan bandongan harus tetap hidup. Namun, pesantren yang kuat adalah pesantren yang mampu melengkapi santrinya dengan keterampilan, jiwa wirausaha (entrepreneurship), kemampuan literasi digital, serta semangat berkontribusi nyata pada masyarakat," tegas Kang Cucun.

Ia menambahkan, visualisasi santri masa kini harus melompat lebih jauh. Bangsa Indonesia membutuhkan figur santri yang tidak hanya hafidz dan menguasai fiqih muamalah, tetapi juga cakap mengelola koperasi pesantren, memahami sistem keuangan syariah modern, serta siap mendukung program ketahanan pangan nasional. Pihaknya optimis bahwa Pondok Pesantren Al-Husaeni memiliki modal sejarah dan tradisi yang kuat untuk melangkah ke arah kemandirian tersebut.

Di akhir sambutan, Kang Cucun mengajak semua elemen pesentren dan alumni untuk melanjutkan estafet perjuangan para muassis yang telah meletakkan fondasi kokoh bagi lembaga ini. "Tugas kita sekarang adalah menjaga apa yang sudah dibangun, memperluas apa yang sudah ada, dan menyerahkannya kepada generasi berikutnya dalam kondisi yang jauh lebih baik," pungkasnya seraya menyampaikan ucapan selamat berhaul dan untuk keluarga besar Pondok Pesantren Al-Husaeni.

BANDUNG - Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menggelar aksi nyata peduli rakyat melalui penyelenggaraan Pasar Murah. Kegiatan sosial ini digelar di Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

Penyelenggaraan pasar murah ini bertujuan untuk membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga bahan pokok, sekaligus memastikan warga sekitar pesantren dapat memenuhi kebutuhan pangan harian dengan harga yang sangat terjangkau.

Dalam sambutannya, Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen konkret sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat.

"Kami memahami betul kondisi di lapangan, di mana kebutuhan pokok masyarakat cenderung meningkat. Melalui pasar murah ini, kami ingin memastikan kehadiran negara dan partai politik bukan sekadar kata-kata, melainkan kerja nyata yang langsung dirasakan manfaatnya di meja makan dapur warga," ujar Cucun.

Pasar murah ini menyediakan ribuan paket sembako bersubsidi yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula pasir, dan kebutuhan dasar lainnya. Warga Ciheulang dan sekitarnya menyambut antusias pemenuhan kebutuhan ini, terlihat dari tertibnya antrean warga yang didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga.

Warga dan tokoh masyarakat Ciheulang turut mengapresiasi langkah cepat dan kepedulian yang ditunjukkan oleh Kang Cucun. Kehadiran pasar murah ini dinilai sangat tepat sasaran karena menyasar langsung warga prasejahtera.

Melalui program baksos pangan ini, PKB menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pro-rakyat, baik di tingkat legislatif DPR maupun melalui aksi-aksi sosial berbasis komunitas di daerah pemilihan.

LOMBOK - Wakil Ketua DPR Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan dan dukacita yang mendalam atas peristiwa tragis yang menimpa tiga santri di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang diduga menjadi korban tindak kekerasan hingga menyebabkan satu orang meninggal dunia. Peristiwa tersebut telah menimbulkan luka mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat.

“Saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan tindakan kekerasan yang menghilangkan nyawa seseorang, terlebih terhadap santri-santri yang sedang menuntut ilmu,” ujar Sari Yuliati, Rabu (10/6/2026).

Sebagai Wakil Ketua DPR sekaligus wakil rakyat dari daerah pemilihan Pulau Lombok, Sari Yuliati meminta aparat penegak hukum untuk mengusut kasus tersebut secara tuntas dan transparan. Seluruh pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Saya meminta aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus ini secara menyeluruh. Tidak boleh ada toleransi terhadap pelaku maupun pihak yang terbukti lalai sehingga peristiwa ini dapat terjadi. Keadilan harus ditegakkan dan keluarga korban berhak mendapatkannya,” tegasnya.

Menurut Sari Yuliati, kasus tersebut harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak agar tidak terulang kembali. Evaluasi terhadap sistem pengawasan dan perlindungan anak di lingkungan pesantren perlu dilakukan secara menyeluruh guna memastikan keamanan bagi para santri.

Namun demikian, Sari Yuliati mengingatkan agar masyarakat tidak menggeneralisasi peristiwa tersebut kepada seluruh pondok pesantren. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini masih sangat banyak pesantren yang menjalankan fungsinya dengan baik serta memberikan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi para santri.

“Kita tidak boleh menghakimi seluruh pesantren hanya karena perbuatan segelintir oknum. Saya meyakini masih banyak pesantren di Lombok maupun di seluruh Indonesia yang menjadi tempat menuntut ilmu yang aman, membentuk karakter, akhlak, dan masa depan generasi muda bangsa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sari Yuliati mengajak seluruh elemen masyarakat, pengelola lembaga pesantren, tokoh agama, serta pemerintah daerah untuk memperkuat sistem perlindungan dan pencegahan segala bentuk kekerasan di lingkungan pesantren.

“Keselamatan dan perlindungan santri harus menjadi prioritas bersama. Tidak boleh ada ruang bagi kekerasan dalam bentuk apa pun di lingkungan pesantren. Anak-anak harus dapat belajar dan menuntut ilmu dengan rasa aman serta nyaman,” pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengundang Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026) pagi. Pertemuan tersebut juga turut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan pimpinan Komisi XI DPR sebagai mitra kerja pemerintah di bidang ekonomi.

Menkeu Purbaya Tegaskan Fiskal Bukan Tumbal Agar Ekonomi RI Tumbuh Cepat



"DPR dan teman-teman dari otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi," kata Dasco dalam konferensi persnya usai pertemuan tertutup.

Dasco menyebut langkah ini juga menjadi penting dalam rangka menguatkan koordinasi fiskal dan moneter dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Optimisme Fiskal di Tengah Warning Sign Ekonomi, Pemerintah Perlu Pulihkan Trust Market



"Sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada saat ini," ujarnya.

"Dan Alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang tentunya akan disampaikan oleh masing-masing pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal, maupun dari pihak pemerintah," tuturnya melanjutkan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta kehati-hatian terhadap berbagai narasi terkait swasembada pangan, sehingga tidak mendistorsi upaya pemerintah, petani, dan pemangku kepentingan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Ketika berbagai indikator pertanian menunjukkan perbaikan, kita perlu berhati-hati terhadap upaya-upaya yang menggiring opini seolah-olah swasembada pangan mustahil dicapai," kata Kharis sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Senin.

Dia menyoroti munculnya berbagai narasi yang dinilai berpotensi mendistorsi upaya swasembada pangan nasional yang saat ini tengah dijalankan pemerintah bersama petani dan seluruh pemangku kepentingan sektor pertanian.

Menurutnya, perbedaan pandangan dan kritik terhadap kebijakan merupakan bagian dari demokrasi. Namun kritik tersebut seharusnya dibangun di atas data dan fakta, bukan membentuk persepsi yang melemahkan kepercayaan publik terhadap kemampuan bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.

“Kritik tentu penting, tetapi jangan sampai berubah menjadi narasi yang mendistorsi kerja keras petani dan seluruh stakeholder yang sedang berjuang memperkuat kemandirian pangan nasional,” ujarnya.

Sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR yang membidangi urusan di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, Kharis menegaskan swasembada pangan bukan sekadar target sektor pertanian, melainkan agenda strategis nasional yang berkaitan langsung dengan ketahanan negara, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, sektor pangan bukan sekadar urusan pemenuhan target produksi, namun soal kedaulatan. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam menghadapi tekanan global, gejolak ekonomi, maupun ketidakpastian geopolitik.

Dia mengatakan berbagai tantangan seperti perubahan iklim, cuaca ekstrem, hingga dinamika ekonomi dunia memang harus diantisipasi. Namun tantangan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk meragukan kemampuan petani Indonesia dalam memperkuat produksi pangan dalam negeri.

Ia menekankan setiap negara menghadapi tantangan yang sama. Namun, yang membedakan adalah bagaimana negara tersebut merespons tantangan itu.

"Saya melihat pemerintah bersama petani terus bekerja meningkatkan produksi, memperbaiki irigasi, memperkuat sarana produksi, dan meningkatkan produktivitas. Karena itu kita perlu membangun optimisme yang kuat berbasis data,” katanya.

Kharis juga mengingatkan narasi yang berlebihan terkait ancaman krisis pangan maupun fenomena iklim berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat apabila tidak disampaikan secara proporsional.

“Kita harus menyampaikan informasi secara objektif. Jangan sampai muncul kesan pesimis sementara data menunjukkan berbagai indikator justru bergerak ke arah yang positif. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang utuh dan berimbang,” tegasnya.

Menurutnya, keberhasilan meningkatkan produksi pangan nasional juga harus dibarengi dengan penguatan tata niaga dan pengawasan distribusi agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani dan konsumen.

Karena itu, ia mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat pengawasan sektor pangan untuk menekan berbagai praktik yang merugikan petani.

“Negara harus hadir melindungi petani sekaligus menjaga kepentingan konsumen,” tegasnya.

Pada 2025, produksi nasional mencapai 60,34 juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat signifikan dibanding sekitar 53 juta ton GKG pada 2024.

Kenaikan produksi tersebut mendorong produksi beras nasional mencapai 34,69 juta ton atau surplus lebih dari 3,5 juta ton dibanding kebutuhan konsumsi nasional yang berada di kisaran 31 juta ton.

Penguatan produksi tersebut turut berdampak pada berkurangnya ketergantungan terhadap pasokan luar negeri. Sepanjang 2025 Indonesia tidak melakukan impor beras medium, sementara cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog hingga akhir Mei 2026 mencapai 5,3 juta ton.

Capaian serupa juga terlihat pada sejumlah komoditas strategis lainnya. Produksi jagung nasional mampu memenuhi kebutuhan domestik sehingga impor jagung pakan dihentikan sejak 2025.

Komoditas bawang merah, cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, dan gula konsumsi juga diproyeksikan berada dalam kondisi yang mampu menopang kebutuhan nasional dari produksi dalam negeri.

Salah satu indikatornya terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang pada Maret 2026 mencapai 125,35, tertinggi dalam 34 tahun terakhir.

Kondisi itu mencerminkan penguatan sektor pertanian tidak hanya berdampak pada ketersediaan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan posisi ekonomi petani sebagai pelaku utama pembangunan pangan.

Oleh karena itu, dia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga optimisme dan memperkuat persatuan dalam mengawal agenda swasembada pangan nasional.

“Perjalanan menuju swasembada memang tidak selalu mudah. Namun bangsa ini memiliki modal yang besar, mulai dari sumber daya alam, petani yang tangguh, dukungan teknologi, hingga komitmen pemerintah," katanya.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah kerja sama dan keyakinan bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya,” tambah Kharis.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Irjen (Purn) Sony Sonjaya mengungkap maraknya penipuan jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terjadi di sejumlah daerah.

Sony menyebut bahwa, korban banyak tertipu lantaran munculnya oknum yang mengatasnamakan pejabat BGN atau mengklaim memiliki kedekatan dengan pejabat BGN untuk menawarkan jasa pengurusan titik SPPG dengan imbalan sejumlah uang.

“Hari ini saya melakukan koordinasi dengan Satgas MBG Polri dan juga berkomunikasi dengan Kabareskrim serta Direktur Tindak Pidana Umum berkaitan dengan banyaknya laporan di beberapa daerah, di mana para pelapor merupakan korban penipuan dari pihak-pihak yang mengaku orang dekat pejabat BGN, Bahkan ada yang mengaku sebagai pejabat BGN, lalu menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG dengan permintaan sejumlah uang,” kata Sony dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (25/5/2026).

Ia menyebut sejumlah laporan telah ditangani aparat kepolisian. Salah satunya di Polda Jawa Barat, di mana pelaku telah berhasil diamankan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan jajaran kepolisian di wilayah Tangerang dan Lombok Timur seiring bertambahnya informasi mengenai korban dugaan penipuan.

Menurutnya, koordinasi dengan Satgas MBG Polri dilakukan untuk memperkuat respons jajaran kepolisian daerah dalam menerima laporan masyarakat, memproses perkara, serta mengungkap pihak-pihak yang diduga memanfaatkan program MBG untuk kepentingan pribadi.

“Program ini harus kita jaga bersama. Ini program mulia. Jangan sampai pelaksanaannya di lapangan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Sony.

Sementara itu, Kasatgas MBG Polri Irjen Pol Nurworo Danang menegaskan dukungan penuh Polri terhadap penegakan hukum atas dugaan penyalahgunaan Program Makan Bergizi Gratis, termasuk praktik jual beli titik SPPG.

“Satgas MBG Polri mendukung penuh penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG untuk mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum,” ujar Danang.

Ia mengungkapkan, sejumlah laporan pengaduan terkait dugaan penyimpangan telah ditangani di beberapa Polda. Karena itu, masyarakat diimbau segera melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran atau penyimpangan agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat, apabila menemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan, khususnya terkait dugaan jual beli titik, agar segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum setempat, baik di Polres maupun Polda,” paparnya.

JAKARTA - Ekosistem perfilman Indonesia kembali disorot setelah muncul dugaan praktik oligopoli yang membuat rumah produksi kecil dan sineas independen kesulitan mendapatkan layar bioskop. Kondisi ini dinilai bukan lagi sekadar persaingan bisnis, melainkan persoalan ketimpangan akses yang mengancam keberagaman film nasional.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga menilai dominasi segelintir rumah produksi terhadap layar bioskop sudah masuk kategori tidak sehat. Lamhot menyebut hanya sekitar 10% PH yang menguasai hampir separuh akses layar lebar di Indonesia.

“Kalau kemudian hanya 6 PH menguasai 50%, ya berarti hanya 8% kurang lebih PH yang menguasai 50% atau yang mempunyai akses penuh terhadap layar lebar. Itu yang menjadi catatan tadi yang saya dapat dari Pak Miki,” ujarnya, Kamis (21/5/2026).

Lamhot mengatakan persoalan utama terletak pada kewenangan penentuan film yang tayang di jaringan bioskop. Menurut Lamhot, jika pihak bioskop memiliki afiliasi dengan PH tertentu, maka peluang praktik monopoli dan oligopoli sangat terbuka.

“Kalau bioskop itu sendiri yang menentukan otoritas, maka tidak menutup kemungkinan mereka punya afiliasi terhadap PH-PH tertentu. Inilah yang dimaksud monopoli. Atau kalau istilahnya Pak Bane itu dulu apa namanya ya, oligopoli,” katanya.

Lamhot juga mengungkapkan data terbaru menunjukkan terdapat 113 rumah produksi yang terdaftar hingga 2025. Namun, hanya segelintir PH besar yang mendominasi distribusi dan penayangan film di bioskop nasional.

“Nah ini yang mau kita luruskan. Ini sudah dicek datanya, ternyata sampai 2025 ada 113 untuk PH, Pak. Tapi kan cuma 6-7 PH. Anggaplah 10 PH, perhatikan nggak, sampai 10% yang menguasai 50%. Itu yang jadi catatan kita,” tegasnya.

Sementara itu, produser film dari PH Anak Bangsa Pictures, Faridsyah Zikri, mengaku mengalami langsung sulitnya menembus jaringan bioskop besar. Ia menyebut perjuangan sineas independen sering kandas bukan karena kualitas film, melainkan minimnya akses layar dan jam tayang strategis.

“Begitu kita coba untuk minta tanggal tayang, wah betapa sulitnya. Sebulan, dua bulan, tiga bulan sampai mohon-mohon. Sampai akhirnya setahun baru bisa tayang,” ungkap Faridsyah.

Faridsyah mengatakan film pertamanya yang diproduksi pada 2016 hanya mendapat 10 layar dari total sekitar 2.400 layar bioskop yang tersedia saat itu. Menurutnya, kondisi tersebut membuat film independen nyaris mustahil bersaing dengan film dari PH besar yang menguasai ribuan layar sekaligus.

“Saingan saya waktu itu ‘Dilan’ yang pertama. Dia dapat layar 2.000, sedangkan saya cuma 10. Bagaimana mau melawan yang 2.000 dengan 10 layar?” katanya.

Ia mengaku filmnya sempat meraih puluhan ribu penonton meski hanya ditayangkan secara terbatas. Namun, layar film tersebut justru cepat dicabut hanya dalam hitungan hari sebelum sempat berkembang lewat promosi dari mulut ke mulut.

“Tapi ini akhirnya 2-3 hari bukannya bertambah, layar malah habis. Belum balik modal, udah turun tuh layar,” ujarnya.

Tak hanya di Indonesia, Faridsyah mengaku justru mendapat perlakuan lebih baik saat membawa filmnya ke Malaysia. Ia mengatakan film lokal Indonesia di sana mendapat ruang tayang lebih layak dibanding di negeri sendiri. “Akhirnya saya ke Malaysia. Di Malaysia sangat dihargai saya. Film saya dikasih layar 80. Padahal saya film Indonesia,” tuturnya.

Faridsyah juga mengkritik dugaan integrasi vertikal antara rumah produksi besar dengan jaringan bioskop. Ia menilai praktik tersebut membuat PH kecil selalu berada di posisi lemah, bahkan ketika film mereka berhasil menarik penonton.

“Setiap ada production house baru yang naik sedikit, masuk nih brand dia. Langsung ditempel. Jadi benar-benar kelihatan monopolinya,” katanya.

Menurut Faridsyah, sineas independen sebenarnya tidak meminta perlakuan istimewa. Mereka hanya ingin ada sistem yang transparan dan kesempatan yang adil untuk membuktikan kualitas film di hadapan penonton. “Kita minta minimal 100 layar dan dipertahankan 7 hari. Kalau kita buruk ya sudah, berarti memang penonton nggak suka film kita. Itu sportif,” ujarnya.

Faridsyah mencontohkan Malaysia yang disebut telah menerapkan regulasi lebih berpihak kepada film lokal dan sineas baru. Dengan aturan minimal layar dan durasi tayang tertentu, produser memiliki kesempatan lebih realistis untuk mengembalikan modal produksi.

“Malaysia dengan film lokalnya sudah membuat regulasi yang sportif seperti itu. Artinya dengan minimal 100 layar dan 7 hari dipertahankan,” kata Faridsyah.

Sorotan soal dugaan oligopoli ini kini menjadi perhatian DPR RI dan pelaku industri perfilman nasional. Banyak pihak berharap pemerintah segera menghadirkan regulasi yang mampu menciptakan persaingan sehat agar film karya sineas independen tidak terus tersingkir dari layar bioskop Indonesia.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyambangi Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama dengan jajaran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yakni Rosan Roeslani selaku CEO Danantara dan Dony Oskaria selaku COO Danantara pada Selasa, 19 Mei 2026. Kedatangan keduanya disambut oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dan jajaran direksi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dalam kunjungannya ke BEI, hasil diskusi menyoroti beberapa langkah konkret untuk menarik dan meyakinkan investor global agar tetap masuk ke bursa, sekaligus berupaya menjaga kepercayaan dan pertumbuhan investor ritel lokal. Langkah ini dinilai substansial dalam menghadapi tekanan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Kedatangan petinggi negara dan jajaran pimpinan Danantara di gedung BEI merupakan sinyal dukungan bagi pasar modal Indonesia . GREAT Institute menilai kunjungan ini sebagai sinyal kehadiran negara dan penguatan koordinasi kelembagaan di tengah tekanan pasar. Penilaian ini sekaligus menafikan hingar-bingar yang menyatakan bahwa pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) disebabkan oleh kunjungan ini.

Dasco dan Bos Danantara Sidak ke BEI saat IHSG Terpuruk, Ini Hasilnya



Kunjungan tersebut dimulai sekitar pukul 10:27 WIB, sementara tekanan di pasar saham sudah terlihat sejak pembukaan perdagangan pagi hari. IHSG dibuka di kisaran 6.599, sempat turun ke sekitar 6.565 pada menit-menit awal, sebelum sempat berbalik tipis ke zona hijau. Pada penutupan perdagangan, IHSG berakhir di level 6.370, turun 3,46% dari hari sebelumnya.

Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Ani Asriyah menegaskan, bahwa mengaitkan pelemahan IHSG dengan kedatangan Sufmi Dasco Ahmad adalah pembacaan yang keliru secara temporal maupun analitis.

“Pasar sudah berada dalam tekanan bahkan sebelum rombongan tiba di gedung BEI. Karena itu, tidak tepat jika pelemahan IHSG hari ini dikaitkan dengan kunjungan Pak Dasco. Sebaliknya, justru bisa dikatakan jika kedatangan rombongan Pak Dasco bertujuan untuk menjaga kepercayaan pada bursa,” ujar Ani, Rabu (20/5/2026).

Menurut GREAT Institute, ada sedikitnya tiga faktor utama yang sedang menekan pasar saham Indonesia. Pertama, efek rebalancing MSCI yang baru diumumkan pekan lalu. MSCI mencoret enam emiten Indonesia dari indeks global standar dan 13 emiten dari indeks small-cap dengan alasan konsentrasi kepemilikan yang tinggi dan persoalan transparansi.

FTSE Russell juga kemudian mengambil langkah serupa dengan mengumumkan penghapusan saham-saham Indonesia yang memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi, sambil tetap menunda full index re-ranking dan penambahan saham baru Indonesia setidaknya hingga September 2026. Sementara itu, Ani juga berpendapat bahwa saat ini indikator makro sedang mengalami pelemahan.

“Kita sama-sama tahu bahwa rupiah sedang terdepresiasi dan menembus angka psikologis baru di level Rp17.700 per dollar pada perdagangan 19 Mei 2026. Belum lagi, pada hari ini, isu terkait ekspor satu pintu dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) menambah sentimen negatif bagi pasar modal Indonesia,” tambah Ani.

Ani menilai justru dalam situasi seperti ini, kehadiran Sufmi Dasco Ahmad bersama Danantara perlu diapresiasi karena menunjukkan bahwa negara tidak membiarkan pasar bergerak sendiri.

“Kehadiran pimpinan DPR, OJK, dan Danantara di BEI memberi pesan bahwa pemerintah dan otoritas tidak abai terhadap tekanan pasar. Dalam masa seperti ini, kehadiran simbolik tetap penting karena pasar bukan hanya bergerak oleh data, tetapi juga oleh persepsi terhadap koordinasi, kepemimpinan, dan keseriusan institusi,” kata Ani.

GREAT Institute juga mencatat bahwa pernyataan Sufmi Dasco Ahmad selepas kunjungan memperlihatkan arah yang konstruktif. Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan keyakinan bahwa bursa Indonesia ke depan akan semakin kuat, menyinggung pertumbuhan investor ritel, fundamental yang tetap baik, serta upaya penyempurnaan regulasi agar investor domestik merasa lebih nyaman.

Bagi GREAT Institute, pesan seperti ini penting untuk menjaga kepercayaan ketika pasar sedang diguncang sentimen jangka pendek. Dalam pandangan GREAT Institute, agenda kebijakan ke depan harus bergerak dalam dua lapis. Dalam jangka pendek, otoritas perlu menjaga stabilitas pasar dan nilai tukar secara aktif agar tekanan risk-off tidak berkembang menjadi spiral kepercayaan yang lebih mahal.

Dalam jangka menengah, pemerintah, OJK, dan BEI perlu mempercepat reformasi yang sudah mulai berjalan pasca-peringatan MSCI dan FTSE Russell, termasuk peningkatan transparansi kepemilikan, penyesuaian aturan free float, serta penguatan kredibilitas pasar agar Indonesia tidak terus dibaca sebagai pasar dengan risiko investability yang tinggi. OJK sendiri menargetkan sekitar tiga perempat emiten bisa memenuhi aturan free float 15 persen pada tahun pertama implementasi reformasi.

SUMUT - Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga mengapresiasi gelaran Tona Sian Huta – Opera dan Konser Musik yang akan berlangsung pada 11 Juli 2026 di Gedung Jetun Silangit, Tapanuli Utara. Kegiatan itu bukan sekadar pertunjukan seni, melainkan langkah strategis untuk menguatkan identitas budaya sebagai fondasi pengembangan pariwisata di kawasan Danau Toba.

Acara bertajuk Tona Sian Huta itu digagas oleh Persatuan Artis Batak Indonesia (PARBI) bersama Ketua Umum Charlie Hutasoit dan didukung penuh oleh Lamhot Sinaga. Kegiatan ini diproyeksikan menjadi salah satu pergelaran budaya terbesar yang pernah digelar di wilayah Tapanuli Utara, sekaligus mencatat sejarah baru dalam dunia pertunjukan seni Batak di daerah tersebut.

Menurut Lamhot, kawasan Danau Toba tidak cukup hanya mengandalkan panorama alam untuk menarik wisatawan. Ia menilai, daya tarik utama yang membedakan Danau Toba dengan destinasi lain justru terletak pada kebudayaan Batak yang hidup, otentik, dan diwariskan lintas generasi.

“Tona Sian Huta adalah bukti bahwa budaya Batak bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi nafas utama yang harus menjadi penggerak pariwisata Danau Toba ke depan. Kita ingin wisatawan datang bukan hanya melihat danau, tetapi merasakan jiwa kebudayaan yang hidup di tengah masyarakat,” ujarnya, Selasa (19/5/2026).

Lamhot mengatakan, pengembangan destinasi super prioritas seperti Danau Toba membutuhkan agenda budaya berskala besar yang rutin digelar agar tercipta alasan kuat bagi wisatawan untuk datang, tinggal lebih lama, dan membelanjakan uangnya di daerah.

Lihat video: Nikmati Wisata Budaya Komplek Perumahan Khas Batak di Danau Toba



Lamhot menambahkan, sektor pariwisata memiliki efek domino yang luas terhadap perekonomian masyarakat, terutama pelaku usaha kecil di sekitar kawasan wisata. Karena itu, menurut dia, event budaya seperti Tona Sian Huta harus dilihat sebagai investasi sosial dan ekonomi, bukan sekadar hiburan.

“Setiap pertunjukan besar akan menggerakkan hotel, transportasi, kuliner, UMKM, hingga ekonomi kreatif lokal. Inilah model pembangunan yang berbasis budaya tetapi berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” kata Lamhot.

Dalam pagelaran tersebut, penonton akan disuguhkan perpaduan opera Batak, konser musik, pertunjukan seni tradisional, serta sajian visual modern yang dikemas untuk menjangkau generasi muda. Konsep ini dirancang agar kebudayaan Batak dapat tampil lebih segar tanpa kehilangan nilai tradisionalnya.

Selain panggung utama, penyelenggara juga menghadirkan tenant UMKM yang menampilkan berbagai produk lokal, mulai dari kuliner khas Batak, ulos, kriya, hingga kerajinan tangan masyarakat sekitar kawasan Danau Toba.

Lamhot juga menyebut keterlibatan UMKM menjadi bagian penting dari acara tersebut. Menurut dia, budaya tidak bisa dipisahkan dari aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika budaya dipentaskan, maka produk lokal juga harus mendapat ruang untuk berkembang.

Ketua Umum PARBI Charlie Hutasoit mengatakan Tona Sian Huta lahir dari keinginan untuk menghadirkan kebanggaan kolektif masyarakat Batak terhadap tanah leluhurnya. Charlie menilai, Tapanuli Utara memiliki posisi penting dalam sejarah kebudayaan Batak, sehingga sangat layak menjadi tuan rumah pergelaran besar yang menyatukan seni, musik, dan tradisi dalam satu panggung kolosal.

“Tona Sian Huta kami hadirkan sebagai gerakan kebudayaan. Ini bukan hanya konser, tetapi momentum menghidupkan kembali rasa memiliki terhadap budaya Batak dan menjadikannya kekuatan ekonomi yang nyata,” ujar Charlie Hutasoit.

Charlie mengatakan, pihaknya juga menargetkan kehadiran diaspora Batak dari berbagai daerah di Indonesia maupun luar negeri. Kehadiran diaspora dinilai penting untuk mempererat ikatan emosional dengan kampung halaman sekaligus memperluas promosi pariwisata Danau Toba secara organik.

Menurut Charlie, selama ini masyarakat Batak memiliki kekuatan jejaring diaspora yang besar. Jika potensi itu disatukan melalui event budaya, maka promosi pariwisata Sumatera Utara akan jauh lebih efektif.

Acara Tona Sian Huta juga mendapat dukungan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, serta Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Dukungan tersebut diarahkan untuk mendorong pengembangan budaya sebagai bagian dari ekosistem ekonomi kreatif nasional.

Penyelenggara berharap Tona Sian Huta dapat menjadi agenda tahunan yang masuk dalam kalender event budaya unggulan Sumatera Utara. Dengan skala pertunjukan yang besar, acara ini diyakini dapat memperkuat citra Danau Toba sebagai destinasi wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga kekayaan budaya yang autentik.

Tiket Tona Sian Huta telah tersedia melalui platform LOKET.COM dan dapat diakses melalui kode QR pada materi promosi resmi. Panitia juga membuka layanan informasi melalui WhatsApp untuk memudahkan masyarakat dan wisatawan mendapatkan akses pembelian tiket.

Bagi Lamhot Sinaga, Tona Sian Huta menjadi contoh bahwa masa depan pariwisata Danau Toba tidak bisa dilepaskan dari penguatan budaya lokal.

"Ketika budaya Batak ditempatkan sebagai pusat narasi, maka Danau Toba akan memiliki daya saing yang lebih kuat di tingkat nasional maupun internasional," katanya.