Banyak teman-teman pengusaha yang menyampaikan keluhan kepada kami. Pemadaman listrik ini sangat mengganggu operasional usaha, terutama bagi sektor yang sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil

Karawang (ANTARA) - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Karawang, Jawa Barat (Jabar), meminta PLN agar dalam pemadaman listrik memperhatikan jam-jam produktif sehingga tidak terlalu mengganggu sektor usaha dan industri.

"Pemadaman listrik yang dilakukan PLN selama dua pekan terakhir jelas mengganggu aktivitas dunia usaha," kata Ketua Umum Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI Karawang David di Karawang, Minggu.

Ia menyampaikan sejumlah pelaku usaha, terutama di sektor industri di Karawang, sudah banyak yang mengeluhkan dampak pemadaman listrik terhadap operasional bisnis mereka.

Selama ini pemadaman listrik mengakibatkan terganggunya proses produksi, pelayanan kepada pelanggan, hingga potensi kerugian akibat terhentinya aktivitas usaha selama pemadaman listrik.

"Banyak teman-teman pengusaha yang menyampaikan keluhan kepada kami. Pemadaman listrik ini sangat mengganggu operasional usaha, terutama bagi sektor yang sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil," katanya.

Menurut dia, listrik merupakan kebutuhan dasar bagi dunia usaha. Karena itu setiap pemadaman seharusnya dapat diinformasikan lebih awal dan dijadwalkan dengan mempertimbangkan jam-jam produktif agar tidak menghambat kegiatan usaha masyarakat.

"Para pengusaha tentu memahami jika ada perbaikan atau gangguan teknis. Namun yang menjadi perhatian adalah dampaknya terhadap kegiatan usaha. Kami berharap ada komunikasi yang lebih baik dan langkah antisipasi agar dunia usaha tidak terlalu dirugikan," ucap David.

Hal yang perlu menjadi perhatian, menurutnya, pemadaman listrik yang berlangsung selama tiga hingga lima jam cukup mengganggu sektor usaha dan industri jika terjadi di jam-jam produktif seperti di antara pukul 8.00-15.30 WIB.

Karena itu ia berharap PLN dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan kepastian kepada pelanggan, khususnya pelaku usaha yang membutuhkan keandalan pasokan listrik untuk menjaga produktivitas dan keberlangsungan bisnis.

HIPMI Karawang juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan penanganan gangguan listrik agar kejadian serupa tidak terus berulang dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu selama sekitar dua pekan terakhir para pelanggan PLN di sejumlah daerah sekitar Karawang mengalami pemadaman listrik, yang dilakukan secara bergantian.

Informasi yang dihimpun, dalam sehari terdapat lebih dari sepuluh titik pemadaman listrik dengan rata-rata durasi pemadaman tiga hingga lima jam.

Selain kawasan pemukiman penduduk, gedung perkantoran, pusat layanan publik, area usaha, kawasan industri, sekolah, kampus, hingga rumah sakit, menjadi sasaran pemadaman listrik bergilir.

Asisten Manajer Keuangan dan Umum PT PLN UP3 Karawang Wahyu NF saat dihubungi menyampaikan permohonan maaf sehubungan masih adanya pemadaman bergilir di wilayah Karawang.

Ia mengatakan pemadaman listrik dilakukan karena terjadi kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

BEKASI - Perkembangan kawasan menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan potensi bisnis dan properti di masa depan. Di tengah pertumbuhan wilayah penyangga Jakarta, banyak pelaku usaha mulai melirik kawasan berkembang untuk mendapatkan lokasi strategis dengan prospek nilai investasi yang terus meningkat.

Sebagian pelaku usaha memilih menunggu hingga kawasan ramai dan aktivitas ekonomi terbentuk. Namun peluang terbesar justru sering hadir pada tahap awal pengembangan kawasan, terutama untuk memperoleh posisi strategis dengan potensi pertumbuhan jangka panjang.

Dalam praktiknya, perkembangan kawasan tidak terjadi secara instan. Pertumbuhan tersebut berlangsung secara bertahap melalui perencanaan matang, konektivitas, serta pengembangan berkelanjutan. Karena itu, rekam jejak pengembang menjadi faktor penting dalam membangun kawasan yang memiliki daya tarik tinggi dan prospek bisnis menjanjikan.

Pendekatan tersebut kini terlihat pada kawasan Summarecon melalui pengembangan township terpadu Summarecon Crown Gading di koridor utara timur Jakarta. Luncurkan Gading Bulevar Commercial, Summarecon Crown Gading Raup Rp200 Miliar



Executive Director Summarecon, Magdalena Juliati mengatakan, pihaknya akan menghadirkan Emerald Commercial sebagai proyek komersial kedua setelah suksesnya Gading Boulevard Commercial yang telah habis terjual dan diserahterimakan tepat waktu.

Kawasan komersial pertama tersebut kini mulai aktif dengan hadirnya berbagai tenant dan pelaku usaha yang telah maupun akan segera beroperasi. Salah satunya adalah Happy Harvest yang hadir sebagai supermarket modern seluas 1.300 meter persegi.

“Kehadiran live music setiap Sabtu turut menambah daya tarik kawasan yang kini semakin ramai sebagai salah satu magnet baru di gerbang utama Summarecon Crown Gading,” kata Magdalena dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).

Menurut dia, aktivitas komersial di kawasan tersebut terus menunjukkan pertumbuhan positif dan mendapat respons baik dari masyarakat. Melanjutkan perkembangan tersebut, Emerald Commercial dirancang sebagai commercial hub yang menghadirkan berbagai jenis usaha dalam satu kawasan terintegrasi.

“Tidak hanya menghadirkan deretan ruko, kawasan ini juga terhubung dengan commercial lot berukuran lebih besar untuk mengakomodasi kebutuhan bisnis berskala lebih luas,” tuturnya.

Konsep tersebut diharapkan menciptakan sinergi aktivitas usaha yang saling mendukung sekaligus membentuk pusat komersial baru di kawasan Summarecon Crown Gading. Summarecon Crown Gading Hadirkan Standar Baru Kawasan Modern lewat Pengolahan Air Terintegrasi



Minat pelaku usaha terhadap Emerald Commercial juga disebut cukup tinggi sejak masa promosi. Antusiasme datang dari berbagai sektor bisnis karena lokasi kawasan berada di area terdepan gerbang utama sehingga menawarkan visibilitas tinggi dan potensi traffic yang terus berkembang.

Selain itu, posisi Summarecon Crown Gading yang berada di kawasan berkembang dinilai memiliki potensi pasar besar karena menjadi titik pertemuan wilayah Bekasi Utara, Selatan, Timur, dan Barat.

“Didukung oleh potensi lebih dari 100.000 penghuni di kawasan Summarecon Crown Gading, Emerald Commercial juga memiliki cakupan pasar yang luas dengan lebih dari 400.000 surrounding customers,” ujarnya.

Emerald Commercial hadir sebagai kompleks ruko terbaru dengan konsep modern kontemporer. Kawasan ini menawarkan bangunan dua hingga tiga lantai dengan pilihan konsep sky terrace maupun full facade yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis.

Konsep sky terrace dinilai cocok untuk cafe, lounge, hingga culinary venue dengan pengalaman semi terbuka. Sementara konsep full facade lebih sesuai untuk klinik, showroom, kantor, barber shop, laundry, hingga retail modern yang membutuhkan tampilan profesional dan visibilitas maksimal.

Dengan desain fasad modern, bukaan kaca lebar, dan nuansa earthy premium, Emerald Commercial diharapkan menjadi destinasi bisnis baru yang mampu mendukung pertumbuhan usaha di kawasan Summarecon Crown Gading.

“Di Summarecon Crown Gading, dengan luas lahan 437 hektar, kami membawa pendekatan yang sama melalui pengembangan kawasan All in One City yang menghadirkan sinergi antara hunian, komersial, dan berbagai fasilitas modern seperti mall, hotel, sekolah, rumah sakit, hingga transportation hub, agar kawasan dapat berkembang secara bertahap dan memberikan potensi nilai yang terus bertumbuh,” tuturnya.

Saat ini, Emerald Commercial dipasarkan dengan harga perdana mulai Rp1,7 miliar. Kawasan ini ditujukan bagi pelaku usaha yang ingin mengambil peluang lebih awal di kawasan berkembang dengan prospek pertumbuhan jangka panjang.

Selain menghadirkan lokasi strategis, Summarecon Crown Gading juga menawarkan program Insentif Buka Usaha untuk mendukung tenant dan business owner di Emerald Commercial.

“Pengalaman Summarecon dalam mengembangkan berbagai township telah membuktikan kemampuan perusahaan dalam membangun dan menghidupkan kawasan yang sebelumnya belum banyak dilirik hingga berkembang menjadi sebuah kota yang hidup,” ucap Magdalena.

Saya ingin mengembalikan lagi kebijakan di Kementerian Koperasi supaya kita kembali ke rohnya koperasi.

Yogyakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono siap mengembalikan koperasi pada roh dan jati dirinya bahwa koperasi harus berada di sektor produksi, industri, distribusi, dan perkreditan.

"Saya ingin mengembalikan lagi kebijakan di Kementerian Koperasi supaya kita kembali ke rohnya koperasi," ujar Ferry dalam Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Koperasi Pondok Pesantren, di Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, koperasi itu berdasarkan catatan sejarahnya pada tahun 1945, dan kemudian dalam dokumen asli di Arsip Nasional Republik Indonesia bahwa sesungguhnya koperasi harus berada di sektor produksi, distribusi, sektor industri dan di sektor perkreditan.

"Untuk produksi saya ingin menyampaikan kaitannya ini dengan apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden RI Prabowo Subianto bahwa beliau ingin mengembalikan koperasi mengejar ketinggalan dari BUMN dan dari badan usaha swasta baik dari sisi asetnya, volume usaha kegiatannya, dan dari sisi partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota koperasi," katanya lagi.

Menkop Ferry Juliantono menegaskan peran sentral koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan Indonesia, termasuk dalam mendukung visi pembangunan nasional Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden Prabowo mengamanatkan agar koperasi menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional, terutama melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," kata Ferry.

Ia menjelaskan koperasi harus menjadi badan usaha kolektif yang memberdayakan masyarakat desa, bukan sekadar menjadi obyek pembangunan.

Menurutnya, koperasi berperan penting dalam membangun kemandirian ekonomi dari bawah.

Ferry menyoroti pentingnya sinergi koperasi dengan badan usaha milik negara (BUMN), swasta, dan korporasi agar tumbuh secara bersama dan tidak saling menindas.

Ia menegaskan, Indonesia tidak menolak modal asing, namun harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat kecil.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali ditutup melemah 0,65% ke level 8.361,93 pada perdagangan Selasa (18/11).

Sejumlah saham seperti TPIA (+5,63%), RISE (+15,4%), dan DSSA (+1,59%) menjadi leading movers, sementara BBCA (-2,04%), BRPT (-5,04%), dan BYAN (-1,68%) tercatat sebagai lagging movers.

Investor asing membukukan net sell di pasar reguler sebesar Rp 320,1 miliar, dengan total pasar mencatat net buy sebesar Rp 281,3 miliar.

Dari sisi sektoral, 10 dari 11 sektor ditutup terkoreksi, dengan sektor properti menjadi satu-satunya sektor yang menguat (+2,41%). Sektor Energi membukukan pelemahan 2,22%.

Sementara itu, Bank Tabungan Negara (BBTN) resmi melepas unit usaha syariahnya menjadi Bank Syariah Nasional (BSN), setelah mendapat persetujuan dalam RUPSLB pada 18 November. Proses ini telah memenuhi ketentuan Pasal 59 POJK 12/2023, yang mensyaratkan aset minimal Rp 50 triliun.

Aset UUS BBTN telah melampaui batas tersebut sejak akhir 2023 dan mencapai Rp 68,36 triliun per 9M25. Setelah proses spin-off dan merger dengan Bank Victoria Syariah, aset BSN meningkat menjadi Rp 71,30 triliun, menjadikannya bank umum syariah terbesar kedua di Indonesia berdasarkan nilai aset.

Lalu, ada juga Darma Henwa (DEWA) berencana melakukan pembelian kembali saham (buyback) tanpa melalui RUPS, sesuai Surat OJK S-102/D.04/2025 dan POJK 13/2023.

Nilai buyback direncanakan mencapai maksimal Rp 1,66 triliun, dengan periode pelaksanaan 19 November 2025 – 19 Februari 2026.

Rekomendasi Saham Mega Capital Sekuritas Hari Ini

• BKSL - Buy 133-136 | TP 139-143 | SL 125

[Gambas:Produk Investasi by Investasiku]

• TPIA - Buy 7400-7450 | TP 7625-7850 | SL 7000

[Gambas:Produk Investasi by Investasiku]

• TAPG - Buy 1710-1720 | TP 1740-1790 | SL 1600

[Gambas:Produk Investasi by Investasiku]

• CSIS - Buy 496-505 | TP 520-530 | SL 470

[Gambas:Produk Investasi by Investasiku]

• MPIX - Buy 71-73 | TP 75-78 | SL 67

[Gambas:Produk Investasi by Investasiku]

Segala analisis dan rekomendasi saham dalam artikel ini bersifat informatif sekaligus bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Keputusan berinvestasi sepenuhnya berada di tangan masing-masing investor sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan pribadi. Selamat berinvestasi secara bijak.

(ayh/ayh)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abrurrahman mengungkapkan, per 15 November 2025 penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor produksi tahun 2025 sudah mencapai 60% dari target tahun ini.

Maman mengungkapkan, realisasi penyaluran KUR tahun ini sebesar Rp 238,7 triliun atau 83,2% dari target sebesar Rp 286 triliun. Adapun target debitur baru 2,34 juta debitur dan target debitur graduasi sebanyak Rp1,17 juta debitur.

Ia menjelaskan, debitur graduasi merupakan debitur yang naik dari usaha super mikro jadi usaha mikro, usaha mikro jadi usaha kecil, dan usaha kecil jadi usaha menengah.

"Nilai penyaluran kurang lebih sudah Rp238 triliun atau 83%-an. Artinya kita masih tinggal kurang lebih 17% lagi mencapai target yang sudah ditugaskan kepada kami," ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII di gedung DPR RI, Senin (17/11).

Maman menyebut, nilai penyaluran KUR tahun ini mayoritas masuk ke sektor produksi sebesar 60,7%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun lalu yang hanya 54%.

"Dan alhamdulillah sepanjang sejarah berdirinya program KUR inilah pertama kali kita mencapai target yang sesuai dengan yang sudah ditargetkan di sektor produksi yaitu sebesar 60,7%. Insya Allah sampai di Desember kita sampai di 61%," ungkapnya.

Ia menambahkan, kenaikan penyaluran KUR ke sektor produksi merupakan prestasi dari tim Kementerian UMKM bersama dengan stakeholder.

"Jadi saya harus sampaikan seperti itu, jadi saya berterima kasih-lah kepada Komisi VII (DPR) yang sudah melakukan pengawasan yang luar biasa. Nah dari total yang kita salurkan di tahun ini sebesar jumlah debitur 4 juta," pungkasnya.

(rob/wur)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah Menteri menghadiri rapat evaluasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025 dan rencana penyaluran pada 2026 di Kantor Kementerian Koordinator Ekonomi, Jakarta pada Senin (17/11/2025).

Menurut pantauan, sejumlah Menteri yang hadir diantaranya Menko Ekonomi Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Men Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Ekraf Teuku Rifky, Wamen Pelindung Pekerja Migran Christina Aryani, dan juga Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.

Rapat berlangsung sejak pukul 11.00 dan selesai sekitar pukul 13.00.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan telah melaporkan pencapaian penyaluran KUR UMKM sepanjang 2025 yang secara nilai masih on track.

"Dari target yang sudah ditentukan Rp 286 triliun, alhamdulillah sudah tersalurkan sebesar Rp238 triliun, jadi sekitar 83 persen," katanya saat jumpa awak media, Senin (17/11/2025).

"Dari target yang ditugaskan kepada saya untuk debitur baru sebanyak 2,34 juta debitur, debitur barunya yang sudah tercapai 96 persen yaitu Rp2,25 juta," sambungnya.

Ia juga membeberkan bahwa debitur gradasi atau yang naik kelas sudah mencapai 1,3 juta debitur yang targetnya 1,2 juta debitur.

Selain itu, target penyaluran plafon KUR UMKM ke sektor produksi diungkapkan telah terealisasi 60,7 persen, di atas target 60 persen. "Nah ini alhamdulillah di 2025 kita 60,7 persen. Insyaallah di Desember akhir kita tercapai di 61 persen," tuturnya.

Adapun potensi penyerapan tenaga kerja, kata Maman mencapai sekitar 8-11 juta. Namun dengan catatan masih ada tantangan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM rata-rata masih sektor informal.

"Saya tadi mendapatkan amanah dan saya laporkan juga di komite bahwa target kementerian UMKM ke depan, kita akan mengupayakan membuat program untuk yang dari sektor informal kita geser ke sektor formal," katanya.

Maman juga menjelaskan adanya peningkatan target penyaluran KUR UMKM pada 2026.

"Terus saya tadi mendapatkan target di 2026 sebesar Rp 320 triliun untuk didorong ke sektor UMKM. Lalu yang dialokasikan ke sektor produksi 65 persen. Jadi dapat penugasan dari komite naik sekitar 5 persen."

Kemudian, ada aturan baru yang dijelaskan Maman, yakni tidak ada lagi batasan berapa kali debitur dapat mengambil KUR dan adanya penetapan bunga flat walau mengambil KUR berkali-kali.

"Dan yang menarik saya sampaikan bahwa, kalau selama ini KUR itu dibatasi pengambilannya sampai 4 kali saja. Satu kali ngajuin KUR, yang kedua ngajuin KUR, yang ketiga, keempat, hanya maksimal 4 kali untuk sektor produksi dan 2 kali untuk yang perdagangan, sekarang sudah dibuka. Jadi bisa beberapa kali, repetisinya bisa beberapa kali sampai UMKM-nya betul-betul kuat dan siap untuk lepas," tuturnya.

"Lalu yang kedua, yang tadinya, kan sekarang ini pengajuan pertama 6 persen. Betul nggak? KUR yang kedua naik 7 persen. KUR yang ketiga naik 8 persen. KUR yang keempat naik 9 persen. Sekarang semua sama 6 persen."

Maman mengungkapkan bahwa peraturan baru tersebut sedang dibuat dan rencananya dapat berlaku pada Januari 2026. "Mulai awal Januari 2026. Itu permenkonya nanti akan disiapkan," ucap Maman.

(ras/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Sumatera Barat akan terus berjalan dan dapat diakses masyarakat hingga akhir tahun 2025.

Kepastian ini diperoleh dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi penyaluran KUR yang dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama para Penyalur KUR dan pemangku kepentingan terkait.

Hingga 31 Oktober 2025, penyaluran KUR di Sumatera Barat telah mencapai Rp6,46 triliun kepada 104.389 debitur, menempatkan provinsi ini di jajaran sepuluh provinsi dengan penyaluran KUR terbesar secara nasional.

Sementara itu, secara nasional, realisasi KUR hingga periode yang sama mencapai Rp228,05 triliun atau 80,17% dari target plafon nasional tahun 2025 sebesar Rp284,47 triliun.

Penyaluran KUR di Sumatera Barat didominasi oleh KUR Mikro sebesar Rp4,13 triliun, diikuti oleh KUR Kecil Rp2,34 triliun, KUR Super Mikro Rp2,33 miliar, dan KUR Penempatan PMI Rp105 juta. Berdasarkan sektor ekonomi, 64% penyaluran KUR diarahkan ke sektor produksi, sedangkan 36% untuk sektor non-produksi. Dari sisi wilayah, Kota Padang mencatat penyaluran tertinggi dengan nilai Rp841,89 miliar, diikuti Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp828,52 miliar, dan Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp602,77 miliar.

"Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penyaluran KUR secara nasional, serta memastikan agar pelaksanaan program ini berjalan tepat sasaran dan berkualitas. Untuk itu, koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga dan Penyalur KUR senantiasa kami perkuat, termasuk di wilayah Sumatera Barat," ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja KUR di Sumatera Barat, dikutip Jumat (6/11).

Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja KUR di Provinsi Sumatera Barat ini menjadi bagian dari langkah Pemerintah untuk mempercepat penyaluran KUR dan memastikan akses pembiayaan bagi pelaku usaha tetap terjaga hingga akhir tahun 2025.

Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Menteri Keuangan pada 3 November 2025 yang secara khusus menyoroti pentingnya percepatan penyaluran KUR di wilayah Sumatera Barat.

Dari hasil koordinasi dengan enam penyalur KUR terbesar di daerah ini yaitu Bank Nagari, BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, dan BSI dipastikan bahwa kuota KUR di Sumatera Barat masih mencukupi dan dapat diakses oleh masyarakat hingga akhir tahun 2025.

Kepastian ini menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah dan Penyalur KUR untuk menjaga ketersediaan pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM terus dijalankan secara konsisten.

Melalui kegiatan evaluasi ini, Pemerintah berharap penyaluran KUR di Sumatera Barat tidak hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga semakin berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup sesi 1 hari ini, Kamis (13/11/2025) di level 8.405,97. Indeks naik 0,21% atau 17,4 poin.

Sebanyak 374 saham di zona hijau, 275 koreksi, dan 307 tidak bergerak. Nilai transaksi mencapai Rp 12,33 triliun, melibatkan 28,55 miliar saham dalam 1,53 juta kali transaksi.

Berdasarkan data pasar, BUMI menjadi saham yang paling ramai diperjualbelikan hingga siang ini. Emiten milik grup Bakrie tersebut membukukan nilai transaksi Rp 1,97 triliun dengan volume 10,07 miliar saham. Hingga jeda makan siang, saham BUMI tercatat naik 3,65% ke level 199.

Mengutip Refinitiv, sektor kesehatan dan properti naik paling kencang, yakni masing-masing 6,03% dan 2,38%. Sektor kesehatan melesat seiring dengan lompatan saham Sejahteraraya Anugrahjaya (SRAJ) sebesar 15,96% ke level 13.625.

Properti didorong oleh kenaikan saham Saraswanti Indoland Development (SWID), Cahayasakti Investindo Sukses (CSIS), Pakuan (UANG), Megapolitan Developments (EMDE), dan Maha Properti Indonesia (MPRO). CSIS dan UANG naik hingga menyentuh batas auto reject atas (ARA).

Sementara itu, IHSG parkir di zona hijau siang ini ditopang oleh Dian Swastatika Sentosa (DSSA), SRAJ, Mora Telematika Indonesia (MORA), MPRO, dan Barito Pacific (BRPT).

Kelima saham itu, secara berurutan berkontribusi terhadap kenaikan IHSG sebesar 9,05 indeks poin, 6,68 indeks poin, 6,27 indeks poin, 5,3 indeks poin, dan 4,99 indeks poin.

Adapun pelaku pasar hari ini perlu mencermati sejumlah sentimen. Dari luar negeri, sentimen terbesar akan datang dari voting shutdown dan inflasi AS. Dari dalam negeri, sejumlah isu di DPR bisa menjadi sentimen pasar hari ini.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia — Bank Mandiri telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 38,11 triliun hingga 31 Oktober 2025. Penyaluran itu diterima oleh 329.012 pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Dari sisi kualitas kredit, portfolio KUR Bank Mandiri terjaga baik dengan tingkat non performing loan (NPL) di bawah 1%.

SVP Micro Development & Agent Banking Bank Mandiri Bayu Trisno Arief Setiawan mengatakan realisasi tersebut setara 92,96% dari target KUR Bank Mandiri di 2025 sebesar Rp 41 triliun. Menurutnya, penyaluran ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah, perbankan, dan sektor usaha dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis rakyat.

"Dukungan KUR ini bukan hanya tentang pembiayaan, tetapi juga tentang pemberdayaan. Melalui akses modal yang lebih luas, kami ingin membantu pelaku UMKM memperkuat kapasitas produksi, memperluas lapangan pekerjaan, dan meningkatkan daya saing. Inilah wujud Sinergi Majukan Negeri yang kami jalankan secara berkelanjutan," ujar Bayu keterangan resminya, Selasa (11/11/2025).

Lanjutnya, penyaluran KUR hingga Oktober 2025 ini didominasi oleh sektor produksi sebesar 61,47% atau senilai Rp 23,43 triliun. Dari jumlah tersebut, sektor pertanian sebagai motor penggerak ketahanan pangan nasional mencapai Rp 11,93 triliun atau 31,31%, sektor jasa produksi menyerap 21,34% senilai Rp 8,13 triliun, sektor industri pengolahan 7,41 persen atau Rp 2,82 triliun, dan sektor perikanan 1,37% atau Rp 523 miliar.

Sejak program KUR diluncurkan pemerintah pada 2008 hingga Oktober 2025, total akumulasi penyaluran KUR Bank Mandiri telah mencapai Rp 300,52 triliun kepada 3,56 juta debitur di seluruh Indonesia. Kredit berbunga rendah ini telah membantu jutaan pelaku usaha meningkatkan kapasitas bisnis dan memperluas pasar mereka.

Dalam mempercepat serta menjaga kualitas penyaluran KUR, Bank Mandiri juga mengimplementasikan pendekatan pembiayaan berbasis ekosistem dari nasabah turunan wholesale yang berorientasi pada penguatan sektor produksi unggulan di berbagai wilayah.

Melalui strategi closed-loop, sinergi antara nasabah wholesale, pelaku UMKM, dan mitra usaha dalam satu rantai nilai dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan bisnis.

Selain itu, Bank Mandiri konsisten melayani kebutuhan transaksi harian dan pembayaran angsuran debitur KUR melalui Mandiri Agen (Agen Laku Pandai Mitra Bank Mandiri) yang tersebar di berbagai ekosistem bisnis pelaku UMKM.

Program ini turut dibarengi dengan edukasi layanan keuangan dan literasi digital agar pelaku usaha dapat mengelola keuangan secara inklusif dan modern.

"Dengan kolaborasi erat bersama pemerintah serta dukungan ekosistem digital yang semakin matang, kami memastikan bahwa KUR dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

UMKM yang kuat akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan menjadi fondasi bagi ketahanan pangan serta kesejahteraan bangsa," pungkas Bayu.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengakui, industri baja saat ini tengah menghadapi penurunan permintaan yang cukup tajam. Kondisi ini, kata dia, tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga melanda hampir seluruh negara di dunia.

"Pada dasarnya (penurunan permintaan baja) di seluruh dunia, ini kan sektor properti sebagai salah satu off-taker dari industri baja betul-betul turun di seluruh dunia," ujar Faisol saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Ia menjelaskan, penurunan sektor properti menjadi penyebab utama lesunya permintaan baja global. Karena sektor tersebut merupakan pengguna terbesar baja, maka ketika pembangunan melambat, industri baja ikut terpukul.

"Memang masalah baja bukan hanya masalah kita, tapi di seluruh dunia sedang turun," katanya.

Akibat penurunan itu, banyak negara produsen baja kini berlomba-lomba mencari pasar baru agar produknya tetap terserap. Indonesia yang memiliki pasar besar, menjadi salah satu sasaran ekspor duniaa.

"Nah, ini berlomba-lomba agar produk baja ini bisa masuk ke negara-negara yang memungkinkan mereka masuk karena lemahnya pengawasan, karena lemahnya aturan, karena lemahnya pengawasan langsung di border maupun di pasar," ungkap Fasiol.

Ia menekankan, pemerintah tengah berupaya menjaga agar kondisi ini tidak semakin membebani industri dalam negeri.

"Kita saat ini akan memperbaiki supaya industri baja yang sekarang sedang berusaha meningkatkan utilisasi ini tidak terganggu," pungkasnya.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan pengembang perumahan mendorong pemerintah untuk memperkuat stimulus pembelian rumah bagi masyarakat. Tidak hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, cakupan insentif juga harus merambah golongan masyarakat berpenghasilan tanggung alias MBT supaya bisa beli rumah.

Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Realestat Indonesia (BPO-REI), Paulus Totok Lusida, menegaskan kelompok MBT perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Terutama karena kelompok ini kerap berada di posisi serba sulit, yakni tidak termasuk kategori penerima subsidi, namun juga belum cukup mampu membeli rumah dengan skema komersial penuh.

Oleh sebab itu, ia mendorong supaya skema insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang telah diperpanjang sampai dengan 2027 untuk sektor properti membuka peluang bagi kelompok MBT dalam rentang Rp 8,5-15 juta/bulan bisa segera beli rumah.

"Selain untuk MBR, kami juga terus memperjuangkan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) dengan harga rumah hingga Rp500 juta. Ini kami sudah usulkan sejak lama, jadi bunganya komersial tetapi bebas PPN. Semoga disetujui dan ditetapkan lewat peraturan presiden," ujar Totok kepada CNBC Indonesia, sebagiamana dikutip kembali pada Minggu (9/11/2025).

Ia menjelaskan, dengan adanya kebijakan PPN DTP yang diperpanjang hingga 2027, pembeli rumah dengan harga antara Rp200 juta hingga Rp500 juta bisa menikmati pembebasan pajak yang nilainya cukup besar. Potongan PPN bukan sekadar insentif sesaat, melainkan kebijakan strategis yang dapat memperkuat daya beli masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan jangka panjang.

"Karena pengaruh pajak itu 10 tahun saja itu sama dengan 100 persen. Kalau Anda beli rumah, bayar PPN, itu kan berbunga selama 10 tahun, itu sama dengan 100 persen. Jadi Anda beli satu rumah biayanya sama dengan dua rumah," katanya.

Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan pro-rakyat seperti program pembangunan 3 juta rumah, penambahan kuota rumah subsidi menjadi 350.000 unit di tahun 2025, serta pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR. Namun demikian, Totok menilai kebijakan tersebut masih perlu diperluas agar juga menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan tanggung.

"Jumlah kalangan menengah cukup besar. Kalau yang sederhana misalnya ya, itu 50 persen dari market, MBT ini 30 persen. Oke, tinggi juga ya, untuk persentasenya," ujarnya.

Totok menjelaskan bahwa sektor properti memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Selain menjadi penggerak bagi lebih dari seratus industri turunan, sektor ini juga berperan besar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB).

"Properti itu setelah dianalisa lebih detail, pengaruhnya sangat besar. Secara PDB kan di sekitar 14 persen. Untuk pertumbuhan ekonomi, bahkan dari tim presiden bilang properti itu bisa memengaruhi 2 persen. Jadi untuk mencapai 8 persen, 2 persen itu bisa dari properti," kata Totok.

Adapun perincian pengelompokkan MBR berdasarkan Permen Nomor 5 Tahun 2025 tersebut adalah:

1. Zona 1 meliputi Jawa (kecuali Jabodetabek), Sumatra, NTT, dan NTB:
- Status tidak kawin: Rp8.500.000
- Status kawin: Rp10.000.000
- Satu orang untuk peserta Tapera: Rp10.000.000

2. Zona 2 meliputi Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Bali:
- Status tidak kawin: Rp9.000.000
- Status kawin: Rp11.000.000
- Satu orang untuk peserta Tapera: Rp11.000.000

3. Zona 3 meliputi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya:
- Status tidak kawin: Rp10.500.000
- Status kawin: Rp12.000.000
- Satu orang untuk peserta Tapera: Rp12.000.000

4. Zona 4 meliputi Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang:
- Status tidak kawin: Rp12.000.000
- Status kawin: Rp14.000.000
- Satu orang untuk peserta Tapera: Rp14.000.000

(hsy/hsy)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan penyaluran kredit perbankan hingga September 2025 mencapai Rp 8.163 triliun, tumbuh 7,7% secara tahunan (yoy). Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, pertumbuhan kredit melambat 315 basis poin (bps).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa segmen kredit yang melaju kencang sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini adalah kredit investasi.

Kredit dengan tenor panjang tersebut tumbuh 15,18% yoy, lebih tinggi dibandingkan bulan lalu dan juga September 2024. Pada periode yang sama kredit modal kerja tumbuh 3,37% yoy dan kredit konsumsi 7,42% yoy. Kedua segmen kredit itu tumbuh melambat dibandingkan tahun lalu.

"Dari kategori debitur koporasi tumbuh 11,53% yoy, UMKM 0,23% yoy," kata Dian dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2025, Jumat (7/11/2025).

Sebelumnya, perlambatan pertumbuhan kredit juga menjadi sorotan Bank Indonesia. Terkait hal itu, BI akan memberlakukan skema kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) baru bagi perbankan.

Insentif KLM baru yang akan berlaku per 1 Desember 2025 ini akan diarahkan bagi perbankan yang makin cepat menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas.

"Makanya ikan sepat ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Jadi ini kebijakan insentif likuiditas yang dilakukan seperti itu," kata Gubernur BI Perry Warjiyo saat konferensi pers hasil rapat dewan gubernur secara daring, Rabu (22/10/2025).

Insentif KLM dengan skema baru ini akan diberikan kepada bank atas komitmennya dalam menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor tertentu (lending channel) dan menetapkan suku bunga kredit/pembiayaan yang sejalan dengan arah suku bunga kebijakan Bank Indonesia (interest rate channel).

Insentif KLM yang dapat diterima bank terdiri dari insentif lending channel yakni paling tinggi sebesar 5% dari DPK dan insentif interest rate channel yakni paling tinggi sebesar 0,5% dari DPK, sehingga total insentif yang diterima paling tinggi sebesar 5,5% dari DPK.

Sebagaimana diketahui, KLM merupakan insentif yang ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui pengurangan giro bank di Bank Indonesia dalam rangka pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) yang wajib dipenuhi secara rata-rata.

Dengan catatan itu, maka bagi bank yang bisa cepat menyalurkan kredit kepada sektor-sektor prioritas akan memperoleh insentif berupa pengurangan GWM hingga 5,5% dari saat ini kewajiban GWM sekitar 9%.

"Dan ini totalnya ditingkatkan dari semula 5% dari DPK menjadi 5,5% dan itu yang 5% adalah untuk mendorong bank-bank menyalurkan kredit, dan tentunya nanti dibandingkan rencana dengan realisasinya," papar Perry.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]