Langkah responsif ini menjadi bukti nyata komitmen pelindungan konsumen dari ancaman kejahatan siber di tanah air

Tangerang (ANTARA) - Indonesia Anti-Scam Center (IASC) di bawah naungan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil mengamankan dana korban penipuan daring sebesar Rp638,9 miliar.

"Langkah responsif ini menjadi bukti nyata komitmen pelindungan konsumen dari ancaman kejahatan siber di tanah air," kata Ketua Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Hudiyanto, di Tangerang, Banten, Selasa.

Ia mengungkapkan bahwa dana ratusan miliar tersebut berhasil diblokir selama periode 22 November 2024 hingga 31 Mei 2026 guna mencegah kerugian masyarakat yang lebih dalam.

Dari total dana yang berhasil ditahan pengalihan transaksinya tersebut, IASC telah sukses mengembalikan dana sebesar Rp169,3 miliar ke tangan para korban.

"Kami terus memproses untuk bisa dilakukan pengembalian dana secara maksimal dan cepat kepada para korban. Kami menangani sekitar 1.300 laporan yang masuk setiap harinya," ujar Hudiyanto kegiatan Jurnalis Class Angkatan 12

Keberhasilan IASC dalam mengamankan dana hasil kejahatan ini didorong oleh penerapan sistem kolokasi yang inovatif. Sehingga, IASC berhasil mengumpulkan perwakilan dari 17 bank dan lima penyelenggara sistem pembayaran (termasuk e-wallet) di satu tempat yang terpusat.

"Langkah ini secara signifikan mampu memangkas waktu birokrasi dalam menunda transaksi mencurigakan," katanya.

Melalui sinergi terpadu yang beroperasi selama 24 jam tersebut, IASC mencatatkan kinerja penindakan yang masif dengan rincian dana kejahatan yang diamankan (diblokir) Rp638,9 miliar dana berhasil dikembalikan ke korban Rp169,3 miliar rekening penipu yang diblokir 515.554 rekening, total laporan pengaduan yang ditangani 579.459 laporan.

Tidak sekadar reaktif dalam mengamankan dana pasca kejadian, OJK melalui IASC juga terus memperkuat langkah proaktif. OJK bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada 14 Januari 2026 untuk mengintegrasikan sistem deteksi dini (online scam).

Sinergi kuat ini menghadirkan sebuah sistem yang berorientasi penuh pada pelindungan korban. Ke depannya, masyarakat yang menjadi korban penipuan daring dapat langsung mengakses sistem IASC guna mengetahui ketersediaan dana yang berhasil diamankan dan dikembalikan, bahkan sebelum mereka menyusun laporan resmi kepada pihak kepolisian.

"Inisiatif ini diharapkan semakin mempersempit ruang gerak penipu dan memberikan rasa aman bagi masyarakat Indonesia," paparnya.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia Anti Scam Center (IASC) beberkan bahwa penipuan (scam) transaksi belanja menjadi modus paling marak di Indonesia, yakni mencapai 77.740 laporan per Mei 2026 atau sekitar 13,4 persen dari total pengaduan yang masuk.

Adapun total pengaduan yang masuk sepanjang periode 22 November 2024 hingga 31 Mei 2026, yakni 579.459 laporan.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Hudiyanto menjelaskan jenis modus scam lainnya yang marak adalah impersonation atau fake call, penipuan investasi, penipuan kerja, dan penipuan melalui media sosial.

"Setidaknya ada 579 ribu pengaduan yang masuk. Banyak sekali. Modus tertinggi atau top five-nya ada penipuan transaksi belanja, kemudian impersonation, penipuan kerja dan penipuan investasi," ujar Hudiyanto kepada wartawan dalam Journalist Class Angkatan 12 di Tangerang Selatan, Senin (29/6).

Secara rinci, pengaduan modus penipuan impersonation atau fake call sebanyak 47.269 laporan, penipuan investasi 26.649, penipuan kerja 23.910, dan penipuan melalui media sosial 20.469 laporan.

Lebih lanjut, Hudiyanto membeberkan dana yang berhasil diblokir IASC sebesar Rp638,9 miliar dengan dana yang berhasil dikembalikan kepada korban sebesar Rp169,3 miliar.

[Gambas:Youtube]

Ia pun menyebut sebanyak 515.554 rekening atau 51,63 persen yang dilaporkan berhasil diblokir dari total 998.558 rekening. Sementara, jumlah nomor telepon yang telah dilaporkan sebanyak 120.115.

Berdasarkan sebaran laporan scam, IASC mencatat pulau Jawa sebagai laporan tertinggi, yakni sebesar 404.502 laporan. Kemudian, diikuti Sumatra sebanyak 92.456 laporan, Kalimantan 32.779, Sulawesi 22.521, Bali dan Nusa Tenggara 21.323, Maluku dan Papua 5.646, serta Luar Negeri sebesar 232 laporan.

Dari jumlah laporan scam di pulau Jawa tersebut, Jawa Barat menjadi provinsi yang terbanyak, yaitu 119.750 laporan disusul DKI Jakarta 84.848, Jawa Timur 81.548, Jawa Tengah 66.402, serta Banten sebanyak 40.458 laporan.

"Dengan laporan tertinggi itu ada di wilayah Jawa Barat, 119.740 laporan. Kemudian DKI Jakarta dan seterusnya. Ini masih ada provinsi di Pulau Jawa," kata Hudiyanto.

Sebagai informasi, IASC adalah pusat penanganan praktik penipuan di sektor keuangan secara cepat dan berefek jera dengan fokus utama pada penyelamatan dana korban secara real-time.

Lembaga ini merupakan inisiatif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama kementerian/lembaga yang tergabung dalam Satgas PASTI dan didukung berbagai asosiasi industri terkait.

aplikasi tersebut akan menjadi kanal pengaduan alternatif selain portal Indonesia Anti-Scam Center (IASC)

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengembangkan Indonesia Anti-Scam Application sebagai jembatan bagi masyarakat untuk mengadukan kasus penipuan keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menyatakan dalam acara “Perempuan Berdaya Finansial: Literasi Keuangan Keluarga untuk Mewujudkan Masyarakat Sejahtera” bahwa aplikasi tersebut akan menjadi kanal pengaduan alternatif selain portal Indonesia Anti-Scam Center (IASC).

“Dalam waktu dekat, kami mencoba men-develop (mengembangkan) sebuah aplikasi yang harus ada di handphone-nya Ibu-ibu, yaitu Indonesia Anti-Scam Application. Mengadunya bisa lewat application, selain melalui tentunya (portal) scam center (IASC),” ujar Dicky Kartikoyono di Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan pengembangan aplikasi tersebut bertujuan untuk melindungi seluruh konsumen industri jasa keuangan, sekaligus meningkatkan akses keuangan masyarakat.

Tidak hanya membangun platform pengaduan, pihaknya juga terus memperkuat literasi keuangan masyarakat melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).

“Tahun 2025 kami melakukan 37 ribu kegiatan edukasi (keuangan) dan menjangkau 4,5 juta peserta di seluruh Indonesia,” kata Dicky.

Selain itu, OJK juga memiliki platform Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU) sebagai website pembelajaran daring terkait tips dan kiat finansial, buku seri literasi keuangan, hingga akun media sosial khusus literasi keuangan Sikapi Uangmu.

Khusus untuk segmen keuangan syariah, masyarakat dapat mengakses platform Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (SICANTIKS) yang hingga kini telah mengedukasi 16 ribu peserta di seluruh Indonesia.

Dicky menyampaikan bahwa pihaknya juga telah membentuk 39 ribu Duta Literasi Keuangan, dengan 1.665 orang di antaranya berasal dari kelompok perempuan dan ibu rumah tangga.

Untuk memperluas jangkauan program edukasi keuangan hingga dua kali lipat, ia mengatakan OJK akan menjalin kerja sama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang saat ini beranggotakan hingga 6 juta kader.

“Ini komitmen yang tentunya menunjukkan keberpihakan kami kepada Ibu-ibu semua untuk melakukan transformasi ekonomi melalui transformasi pengelolaan keuangan keluarga,” ucapnya.

Sejak 1 Januari hingga 20 Mei 2026, OJK telah menyelenggarakan 1.792 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 8.242.841 peserta, salah satunya melalui platform digital Sikapi Uangmu yang telah menerbitkan 153 konten edukasi dengan total 1.375.711 viewers (penonton).

Selain itu, terdapat 9.435 pengguna LMSKU dengan total akses modul sebanyak 7.644 kali dan penerbitan 5.625 sertifikat kelulusan modul.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: Ancaman serangan siber di Indonesia semakin menjadi perhatian serius. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap Indonesia kini masuk dalam daftar sepuluh besar negara yang menjadi target anomaly traffic atau lalu lintas digital mencurigakan yang berpotensi memicu serangan siber.

Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan, dan Pengendalian Kualitas OJK Deden Firman Hendarsyah menyatakan Indonesia termasuk sepuluh besar negara yang menjadi target anomaly traffic, berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Apa itu anomaly traffic?

Anomaly traffic adalah lalu lintas jaringan (network traffic) dalam suatu sistem yang menunjukkan pola yang tidak biasa, mencurigakan, atau menyimpang dari perilaku normal, yang seringkali mengindikasikan adanya serangan siber.

“Entah apa yang menjadi Indonesia itu menarik bagi para hacker (peretas), bagi para pelaku kejahatan siber, tetapi memang faktanya Indonesia masuk ke dalam top ten target anomaly traffic,” kata Deden Firman Hendarsyah dalam CXO Forum Banking Update 2026 di Jakarta, dilansir Antara, Rabu, 13 Mei 2026.

Sektor seksi incaran hacker

Jika ditilik menurut sektor, ia menuturkan, sektor keuangan menempati posisi kedua sebagai sektor dengan insiden siber terbanyak.

Ia mengatakan, kasus kejahatan siber yang terjadi di sektor keuangan biasanya langsung menargetkan data pribadi nasabah maupun menyerang sistem bank.

Ia pun meminta seluruh pelaku industri perbankan untuk meningkatkan kewaspadaan dan terus berinovasi memperkuat ketahanan siber masing-masing perusahaan, mengingat serangan siber bisa berdampak negatif terhadap kepercayaan publik kepada industri perbankan nasional.

Faktor ini jad celah serangan siber

Deden menyampaikan, serangan siber tersebut tidak hanya terjadi karena faktor eksternal, seperti serangan dari pihak luar, tapi juga dapat disebabkan oleh faktor internal.

Sejumlah faktor internal tersebut, lanjut dia, antara lain teknologi informasi dan core banking yang sudah usang, standard keamanan yang tidak up-to-date, hingga software antivirus yang masih menggunakan versi lama.

“Percayalah, dari kasus-kasus yang kami temukan, mulai dari hal-hal kecil seperti itulah kemudian bersemayamnya seperti ransomware gitu ya, bersemayam di dalamnya (sistem) untuk beberapa lama, yang kemudian akhirnya menjadi serangan siber yang lebih besar,” ungkapnya.

Untuk mengurangi kerugian akibat kejahatan siber di sektor jasa keuangan, OJK bersama kementerian/lembaga terkait, aparat penegak hukum, asosiasi industri, pelaku perbankan, hingga penyedia jasa pembayaran pun mendirikan Indonesia Anti-Scam Center (IASC).

Deden menuturkan, IASC memiliki tugas utama untuk melakukan pemblokiran rekening dan menyelamatkan dana nasabah korban penipuan (scam).

Ia mengatakan, tanpa IASC sebagai wadah kolaborasi berbagai pemangku kepentingan tersebut, proses penyelamatan dana nasabah berjalan sulit karena pelaku penipuan dapat memindahkan uang dari rekening korban dengan cepat ke berbagai rekening maupun platform pembayaran, bahkan hingga ke aset kripto.

(ANN)

Jakarta (ANTARA) - Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan, dan Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Deden Firman Hendarsyah menyatakan Indonesia termasuk sepuluh besar negara yang menjadi target anomaly traffic, berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Anomaly traffic adalah lalu lintas jaringan (network traffic) dalam suatu sistem yang menunjukkan pola yang tidak biasa, mencurigakan, atau menyimpang dari perilaku normal, yang seringkali mengindikasikan adanya serangan siber.

“Entah apa yang menjadi Indonesia itu menarik bagi para hacker (peretas), bagi para pelaku kejahatan siber, tetapi memang faktanya Indonesia masuk ke dalam top ten target anomaly traffic,” kata Deden Firman Hendarsyah dalam CXO Forum Banking Update 2026 di Jakarta, Rabu.

Jika ditilik menurut sektor, ia menuturkan, sektor keuangan menempati posisi kedua sebagai sektor dengan insiden siber terbanyak.

Ia mengatakan, kasus kejahatan siber yang terjadi di sektor keuangan biasanya langsung menargetkan data pribadi nasabah maupun menyerang sistem bank.

Ia pun meminta seluruh pelaku industri perbankan untuk meningkatkan kewaspadaan dan terus berinovasi memperkuat ketahanan siber masing-masing perusahaan, mengingat serangan siber bisa berdampak negatif terhadap kepercayaan publik kepada industri perbankan nasional.

Deden menyampaikan, serangan siber tersebut tidak hanya terjadi karena faktor eksternal, seperti serangan dari pihak luar, tapi juga dapat disebabkan oleh faktor internal.

Sejumlah faktor internal tersebut, lanjut dia, antara lain teknologi informasi dan core banking yang sudah usang, standard keamanan yang tidak up-to-date, hingga software antivirus yang masih menggunakan versi lama.

“Percayalah, dari kasus-kasus yang kami temukan, mulai dari hal-hal kecil seperti itulah kemudian bersemayamnya seperti ransomware gitu ya, bersemayam di dalamnya (sistem) untuk beberapa lama, yang kemudian akhirnya menjadi serangan siber yang lebih besar,” ungkapnya.

Untuk mengurangi kerugian akibat kejahatan siber di sektor jasa keuangan, OJK bersama kementerian/lembaga terkait, aparat penegak hukum, asosiasi industri, pelaku perbankan, hingga penyedia jasa pembayaran pun mendirikan Indonesia Anti-Scam Center (IASC).

Deden menuturkan, IASC memiliki tugas utama untuk melakukan pemblokiran rekening dan menyelamatkan dana nasabah korban penipuan (scam).

Ia mengatakan, tanpa IASC sebagai wadah kolaborasi berbagai pemangku kepentingan tersebut, proses penyelamatan dana nasabah berjalan sulit karena pelaku penipuan dapat memindahkan uang dari rekening korban dengan cepat ke berbagai rekening maupun platform pembayaran, bahkan hingga ke aset kripto.

“Karena itulah IASC adalah salah satu saja bentuk upaya kita untuk menangani, karena ini bukan mencegah nih, tapi menangani kejahatan siber yang terjadi,” imbuh Deden.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan risiko penipuan turut meningkat seiring tingginya tren dan antusiasme masyarakat terhadap berbagai event olahraga belakangan ini.

Kepala Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen (PEPK) OJK Dicky Kartikoyono mengatakan penipuan ini banyak terjadi melalui platform digital, di mana pelaku memanfaatkan tingginya minat masyarakat untuk mendapatkan tiket pertandingan atau acara olahraga tertentu.

“Salah satu modus yang mereka tawarkan ini adalah harga tiket yang lebih murah melalui media sosial non-resmi, di mana setelah pembayaran dilakukan, tiket ini tidak dikirimkan atau tidak diberikan dan tidak valid,” jelas Dicky pada konferensi pers daring RDKB OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Dicky mengatakan fenomena ini menjadi perhatian OJK karena semakin banyak masyarakat yang melakukan transaksi pembelian tiket secara daring, sehingga membuka peluang bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan. Karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati sebelum melakukan transaksi pembelian tiket.

“Kami mengimbau masyarakat untuk berhati-hati, melihat terlebih dahulu, meneliti terlebih dahulu kanal resmi dari penyelenggara sebelum melakukan transaksi,” imbaunya.

Selain itu, Dicky juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan harga yang tidak wajar. Dia menyebut masyarakat harus menjaga kerahasiaan data pribadi. Menurutnya, dalam kasus penipuan event olahraga, kerugian yang dialami korban tidak hanya berupa kehilangan uang akibat tiket palsu atau tidak dikirim, tetapi juga potensi penyalahgunaan data pribadi yang berhasil diperoleh pelaku.

Jika menemukan indikasi penipuan, sambungnya, masyarakat diminta segera melaporkannya melalui Indonesia Anti Scam Center (IASC) agar dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

Sebagai informasi, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan bahwa 65% masyarakat Indonesia menerima percobaan penipuan digital (digital scam) setidaknya sekali dalam sepekan. Penipuan digital ini dilancarkan melalui berbagai kanal seperti SMS, email, WhatsApp, panggilan telepon, hingga direct message (DM) di media sosial.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menjelaskan digital scam mencakup segala bentuk penipuan yang memanfaatkan infrastruktur digital, khususnya yang berkaitan dengan transfer data dan uang. Dia menuturkan penipuan dapat terjadi melalui berbagai perangkat dan platform, mulai dari telepon seluler hingga email, yang pada akhirnya bertujuan untuk memindahkan dana korban secara ilegal.

“65% orang Indonesia menerima upaya scam setidaknya sekali seminggu melalui SMS email, WhatsApp hingga panggilan telepon atau lewat medsos DM,” kata Edwin dalam Peluncuran Beyond Liveness VIDA di Jakarta pada Rabu (6/5/2025).(Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Penetapan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK mendapat sambutan positif dari Presiden Direktur PT Bank Aladin Syariah Tbk. (BANK) Koko Rachmadi

Koko menyampaikan sepak terjang Friderica di bidang edukasi dan literasi keuangan melalui program Indonesia Anti Scam Center (IASC), salah satu inisiatif OJK untuk mempercepat penanganan laporan penipuan keuangan, cukup sukses sehingga dia mengharapkan kesuksesan tersebut dapat dituangkan di industri keuangan syariah.

“Moga-moga itu bisa dituangkan di industri keuangan syariah supaya makin sukses lagi,” kata Koko di sela-sela Media Briefing di Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026).

Koko juga mengharapkan, performa Friderica dapat membawa industri perbankan menjadi lebih baik ke depannya.

“Selamat bertugas dan kami yakin dengan performa Bu Kiki bisa membawa industri perbankan menjadi lebih baik lagi kedepannya,” ujarnya.

Untuk diketahui, Komisi XI DPR RI resmi menetapkan Friderica sebagai Ketua DK OJK usai melalui serangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon pengganti anggota Dewan Komisioner. Selanjutnya, hasil fit and proper test akan dibawa ke dalam rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/3/2026).

Profil Friderica Widyasari, Ketua OJK Baru

Wanita kelahiran Cepu, 28 November 1975 ini menempuh pendidikan sarjana di bidang ekonomi di Universitas Gadjah Mada dan lulus pada 2001.

Setelah itu, Friderica melanjutkan studi di California State University, Amerika Serikat, dan meraih gelar Master of Business Administration pada 2004. Dia kemudian kembali menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada dan memperoleh gelar doktor dalam bidang studi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan pada 2019.

Dalam perjalanan kariernya, Friderica menghabiskan lebih dari satu dekade di PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Dia mulai bergabung pada 2005 dan kemudian dipercaya menjabat sebagai Direktur Pengembangan Pasar BEI pada periode 2009—2015.

Friderica kemudian melanjutkan karirnya di lembaga self-regulatory organization (SRO) lainnya, yakni PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Dia menjabat sebagai Direktur Keuangan KSEI pada 2015—2016, lalu dipercaya menjadi Direktur Utama KSEI pada 2016—2019. Karier Friderica kemudian berlanjut sebagai Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas pada periode 2020—2022.

Di bidang profesional, Friderica juga mengantongi sertifikasi Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2019.

Sebelum terpilih sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK.

Bisnis.com, PALEMBANG— Kasus scam atau penipuan online di wilayah Sumatra Selatan (Sumsel) menunjukkan peningkatan signifikan.

Modus yang digunakan pelaku pun semakin beragam, mulai dari penipuan transaksi belanja, investasi, lowongan kerja, hingga penyalahgunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk melakukan impersonate atau fake call.

Lantas, apa yang harus dilakukan masyarakat jika menjadi korban scam? Berikut penjelasannya.

Layanan Pelaporan

Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan Perlindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani menegaskan bahwa salah satu kunci keberhasilan pengembalian dana korban scam adalah kecepatan pelaporan.

Menurutnya, faktor waktu sangat krusial karena dana korban dapat dengan cepat dipindahkan oleh pelaku ke berbagai rekening.

Semakin cepat laporan disampaikan, semakin besar peluang untuk menelusuri aliran dana dan memutus rantai transaksi.

“Karena korban scam ini, dananya bisa pindah secara cepat tidak sampai 10 menit, bahkan ada yang hanya 3 detik,” katanya, Kamis (5/3/2026).

Dia menjelaskan, pelaporan yang cepat akan memudahkan koordinasi antara OJK, perbankan, dan kepolisian untuk segera memblokir rekening yang terindikasi terlibat.

Untuk melapor, masyarakat dapat menghubungi layanan konsumen OJK di nomor 157. Selain itu, korban juga bisa menghubungi kepolisian melalui nomor 110 agar aparat dapat berkoordinasi dengan tim Indonesia Anti-Scam Center (IASC).

Korban juga disarankan segera melapor ke bank tempat rekening terdaftar guna meminta pemblokiran rekening atau pelacakan transaksi.

“Sebagai contoh, nasabah Bank Central Asia (BCA) dapat menghubungi Halo BCA di nomor 1500833 atau melapor melalui aplikasi resmi bank,” katanya.

Melalui pelaporan ke tiga pihak tersebut, peluang pembekuan dana sebelum dipindahkan kembali ke rekening lain akan semakin besar.

“Jadi scam ini melibatkan rekening bank, dari satu (rekening bank) ke rekening lainnya, lalu bisa pindah ke area industri Bank Indonesia, ke perusahaan jasa pembayaran dan pindah-pindah lagi. Itu kenapa fokus dari scam ini adalah kecepatan,” jelasnya.

Rizal menambahkan, korban juga dapat menyampaikan laporan melalui Indonesia Anti-Scam Center (IASC) di laman resmi iasc.ojk.go.id atau mendatangi layanan pelaporan scam di kantor OJK terdekat.

Terbaru, OJK Provinsi Sumsel bersama Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan Aparat Penegak Hukum (APH) berhasil melakukan pemulihan dana korban penipuan senilai Rp541 juta, yang dialami oleh nasabah bank asal Kabupaten Lahat, Sumsel.

Kepala OJK Provinsi Sumsel Arifin Susanto mengatakan keberhasilan pengembalian dana tersebut menunjukkan pentingnya respons cepat serta kolaborasi lintas lembaga dalam penanganan penipuan transaksi keuangan.

“Keberhasilan pemulihan dana masyarakat melalui mekanisme IASC menunjukkan bahwa respons cepat dan kolaborasi antara OJK, PUJK, dan aparat penegak hukum dapat memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat,” pungkas.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap telah memulihkan sebagian dana nasabah yang hilang akibat penipuan online. Hingga 26 Februari 2026, otoritas telah mengembalikan dana korban penipuan senilai Rp167 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyebutkan jumlah pemulihan itu dilakukan oleh Indonesia Anti-Scam Center (IASC). Dana yang dikembalikan berasal dari 1.072 korban penipuan digital (scam) yang sebelumnya dapat diblokir IASC dari 15 bank yang digunakan oleh para pelaku.

Sejak IASC beroperasi pada 22 November 2024 hingga 26 Februari 2026, dia menyebut menerima 477.600 laporan penipuan dari masyarakat. JUmlah ini menyangkut penipuan untuk 809.355 rekening.

Sebanyak 243.323 laporan disampaikan melalui bank maupun penyedia sistem pembayaran dan 234.277 laporan lainnya disampaikan langsung oleh korban melalui sistem IASC. Selanjutnya, rekening yang dilaporkan dilakukan pemblokiran.

“Jumlah rekening yang sudah diblokir sebanyak 436.727 rekening dengan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp566,1 miliar," ujar Friderica dikutip dari Antara.

Tidak hanya rekening, ia menyatakan pihaknya juga telah memblokir 75.711 nomor telepon yang dilaporkan oleh korban penipuan, melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Selain itu, ia menyampaikan bahwa sejak 1 Januari hingga 5 Februari 2026, OJK juga menerima 65.139 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen, termasuk 9.323 pengaduan.

Friderica menuturkan, sebanyak 3.169 pengaduan berasal dari sektor perbankan, 3.914 dari industri financial technology (fintech), 1.914 dari sektor pembiayaan, 208 dari sektor asuransi, serta sisanya terkait dengan sektor pasar modal dan industri keuangan nonbank lainnya.

Selain pemulihan, OJK juga meminta lembaga keuangan memperbaiki tata kelolanya. Ia mengatakan pihaknya telah memberikan sanksi berupa peringatan tertulis kepada 16 pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), instruksi tertulis kepada dua PUJK, serta 12 sanksi denda kepada sepuluh PUJK.

OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) juga sudah menghentikan 951 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal dan dua penawaran investasi ilegal sejak 1 Januari hingga 26 Februari 2026.

"Kami berkomitmen untuk terus melakukan upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal dan sejak awal tahun kami telah menerima 6.792 pengaduan terkait dengan entitas ilegal," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap telah memulihkan sebagian dana nasabah yang hilang akibat penipuan online. Hingga 26 Februari 2026, otoritas telah mengembalikan dana korban penipuan senilai Rp167 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyebutkan jumlah pemulihan itu dilakukan oleh Indonesia Anti-Scam Center (IASC). Dana yang dikembalikan berasal dari 1.072 korban penipuan digital (scam) yang sebelumnya dapat diblokir IASC dari 15 bank yang digunakan oleh para pelaku.

Sejak IASC beroperasi pada 22 November 2024 hingga 26 Februari 2026, dia menyebut menerima 477.600 laporan penipuan dari masyarakat. JUmlah ini menyangkut penipuan untuk 809.355 rekening.

Sebanyak 243.323 laporan disampaikan melalui bank maupun penyedia sistem pembayaran dan 234.277 laporan lainnya disampaikan langsung oleh korban melalui sistem IASC. Selanjutnya, rekening yang dilaporkan dilakukan pemblokiran.

“Jumlah rekening yang sudah diblokir sebanyak 436.727 rekening dengan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp566,1 miliar," ujar Friderica dikutip dari Antara.

Tidak hanya rekening, ia menyatakan pihaknya juga telah memblokir 75.711 nomor telepon yang dilaporkan oleh korban penipuan, melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Selain itu, ia menyampaikan bahwa sejak 1 Januari hingga 5 Februari 2026, OJK juga menerima 65.139 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen, termasuk 9.323 pengaduan.

Friderica menuturkan, sebanyak 3.169 pengaduan berasal dari sektor perbankan, 3.914 dari industri financial technology (fintech), 1.914 dari sektor pembiayaan, 208 dari sektor asuransi, serta sisanya terkait dengan sektor pasar modal dan industri keuangan nonbank lainnya.

Selain pemulihan, OJK juga meminta lembaga keuangan memperbaiki tata kelolanya. Ia mengatakan pihaknya telah memberikan sanksi berupa peringatan tertulis kepada 16 pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), instruksi tertulis kepada dua PUJK, serta 12 sanksi denda kepada sepuluh PUJK.

OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) juga sudah menghentikan 951 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal dan dua penawaran investasi ilegal sejak 1 Januari hingga 26 Februari 2026.

"Kami berkomitmen untuk terus melakukan upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal dan sejak awal tahun kami telah menerima 6.792 pengaduan terkait dengan entitas ilegal," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menilai persoalan penipuan atau scam di sektor keuangan semakin mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan yang lebih serius serta terkoordinasi.

Mahendra mengatakan, kompleksitas penipuan meningkat seiring pemanfaatan teknologi yang semakin masif. Modus kejahatan kini tidak hanya menggunakan cara konvensional, tetapi juga memanfaatkan kecerdasan buatan, seperti deepfake serta pemalsuan audio, video, dan gambar.

“Kita pahami bahwa persoalan scam atau penipuan di sektor keuangan saat ini semakin mengkhawatirkan dan telah menjadi tantangan global,” tuturnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2026).

Ia menjelaskan, praktik scam saat ini telah bersifat lintas negara dan dijalankan oleh organisasi dengan metode yang semakin canggih dan berbasis teknologi. Mahendra mencontohkan sejumlah peristiwa besar yang mencuat melalui pemberitaan media, termasuk upaya pemulangan hampir 150.000 warga negara Indonesia (WNI) dari Kamboja yang terlibat dalam berbagai aktivitas scam.

Selain itu, terdapat pula penggerebekan oleh aparat imigrasi terhadap sejumlah warga negara asing (WNA) di Tangerang yang diduga menjadi pusat kegiatan love scam.

Menghadapi kondisi tersebut, Mahendra menekankan pentingnya pendekatan yang mencakup langkah preventif dan respons yang proaktif. “Upaya preventif dilakukan melalui berbagai penguatan edukasi dan literasi serta peningkatan sistem deteksi dan pengamanan pada seluruh pelaku jasa keuangan,” katanya.

Sementara itu, langkah proaktif dilakukan melalui percepatan penanganan laporan korban, pelacakan aliran dana, pemblokiran rekening yang terindikasi, serta upaya pengembalian dana korban. Menurut Mahendra, seluruh langkah tersebut memerlukan koordinasi yang erat antara otoritas, kementerian dan lembaga, serta industri jasa keuangan.

“Tentu kita bersyukur bahwa Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti sebagai implementasi dari pasal 247 Undang-Undang P2SK,” ujarnya.

Mahendra menambahkan, untuk mempercepat respons penanganan scam secara lebih spesifik, Satgas Pasti juga dilengkapi dengan Indonesia Anti Scam Center (IASC). Namun, ia menilai efektivitas lembaga tersebut perlu didukung oleh kecukupan anggaran.

“Tentu saja diperlukan dukungan anggaran kepada Satgas Pasti maupun Anti Scam Center ini, supaya juga bisa dilengkapi oleh teknologi berbasis AI maupun kekuatan big data algorithm dan perkembangan-perkembangan lainnya,” ucapnya.

Menurut Mahendra, tantangan penipuan keuangan yang semakin kompleks dan canggih tidak mungkin dihadapi dengan pendekatan konvensional semata, sehingga penguatan teknologi dan kapasitas kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak.

Bisnis.com, JAKARTA — Kerugian masyarakat akibat kejahatan penipuan digital terus membengkak dan telah menembus angka lebih dari Rp9 triliun dalam kurun waktu sekitar satu tahun.

Merespons kondisi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga tengah menyiapkan National Fraud Portal sebagai langkah penguatan sistem pencegahan dan penanganan kejahatan finansial berbasis digital.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan akumulasi kerugian itu terjadi pada periode 22 November 2024 hingga 14 Januari 2026, seiring meningkatnya laporan masyarakat terkait berbagai modus scam.

Lonjakan nilai kerugian tersebut teridentifikasi setelah Indonesia Anti-Scam Center (IASC) beroperasi secara penuh dan menerima laporan secara masif dari publik.

Friderica menjelaskan bahwa sebelum IASC dibentuk, estimasi kerugian dari laporan bank-bank besar masih berada di kisaran Rp2 triliun dalam tiga semester.

"Setelah OJK benar-benar mendirikan Anti Scam Center ini, dalam waktu 1 tahun, 1,5 tahun jumlah kerugian masyarakat lebih dari Rp9 triliun," ujar Friderica dalam acara Pengembalian Rp161 Miliar Dana Masyarakat Korban Scam bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rabu (21/1/2026).

Sejak mulai beroperasi pada November 2024, IASC telah menerima sekitar 432.000 laporan masyarakat. Dari jumlah tersebut, teridentifikasi sekitar 721.000 rekening yang diduga berkaitan dengan aktivitas penipuan, dengan sekitar 397.000 rekening di antaranya telah dilakukan pemblokiran.

Adapun dari sisi penyelamatan dana, OJK mencatat total nilai dana yang berhasil diblokir dari rekening-rekening terindikasi scam telah melampaui Rp400 miliar. Pada tahap awal, sebagian dana tersebut, yakni Rp161 miliar, telah berhasil dikembalikan kepada para korban.

Friderica menekankan bahwa kecepatan pelaporan menjadi faktor penentu utama dalam proses penyelamatan dana. Korban yang segera melaporkan kejadian penipuan memiliki peluang pengembalian dana secara penuh, sementara keterlambatan pelaporan berisiko membuat dana berpindah ke berbagai kanal lain di luar sistem perbankan, termasuk ke sektor belanja daring maupun aset kripto.

Untuk mempercepat dan memperkuat penanganan kasus, OJK kini tengah menyiapkan National Fraud Portal sebagai pengembangan lanjutan dari sistem teknologi IASC. Portal ini dirancang untuk mempercepat alur pelaporan, pemblokiran rekening, serta koordinasi antarotoritas dan pelaku industri terkait.

Dia menambahkan, kejahatan keuangan digital saat ini semakin masif dan bersifat lintas negara, sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial.

Modus yang kerap digunakan pelaku antara lain penipuan transaksi belanja, penyamaran identitas atau fake call, penipuan investasi, penipuan lowongan kerja, hingga penipuan melalui media sosial. Selain itu, modus love scam juga masih marak terjadi, termasuk di Indonesia.

Dalam penanganan kasus scam, Friderica mengakui terdapat sejumlah tantangan, seperti lonjakan jumlah pengaduan, keterlambatan pelaporan dari korban, kebutuhan percepatan pemblokiran rekening, hingga kompleksitas aliran dana pelaku kejahatan.

Sementara itu, Mahendra Siregar menegaskan bahwa keberhasilan pengembalian dana korban scam mencerminkan komitmen kuat OJK bersama kementerian/lembaga dan industri jasa keuangan dalam melindungi konsumen sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan.

“Sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam memerangi berbagai modus scam. Ruang lingkup kejahatan dan cara-cara yang digunakan pelaku harus terus kita antisipasi bersama,” kata Mahendra.

OJK juga mengapresiasi keberanian para korban yang bersedia melaporkan dan berbagi pengalaman. Menurut Mahendra, hal tersebut menjadi pembelajaran penting sekaligus penguat komitmen bersama dalam memerangi kejahatan keuangan digital.