Jakarta (ANTARA) - Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan, dan Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Deden Firman Hendarsyah menyatakan Indonesia termasuk sepuluh besar negara yang menjadi target anomaly traffic, berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Anomaly traffic adalah lalu lintas jaringan (network traffic) dalam suatu sistem yang menunjukkan pola yang tidak biasa, mencurigakan, atau menyimpang dari perilaku normal, yang seringkali mengindikasikan adanya serangan siber.

“Entah apa yang menjadi Indonesia itu menarik bagi para hacker (peretas), bagi para pelaku kejahatan siber, tetapi memang faktanya Indonesia masuk ke dalam top ten target anomaly traffic,” kata Deden Firman Hendarsyah dalam CXO Forum Banking Update 2026 di Jakarta, Rabu.

Jika ditilik menurut sektor, ia menuturkan, sektor keuangan menempati posisi kedua sebagai sektor dengan insiden siber terbanyak.

Ia mengatakan, kasus kejahatan siber yang terjadi di sektor keuangan biasanya langsung menargetkan data pribadi nasabah maupun menyerang sistem bank.

Ia pun meminta seluruh pelaku industri perbankan untuk meningkatkan kewaspadaan dan terus berinovasi memperkuat ketahanan siber masing-masing perusahaan, mengingat serangan siber bisa berdampak negatif terhadap kepercayaan publik kepada industri perbankan nasional.

Deden menyampaikan, serangan siber tersebut tidak hanya terjadi karena faktor eksternal, seperti serangan dari pihak luar, tapi juga dapat disebabkan oleh faktor internal.

Sejumlah faktor internal tersebut, lanjut dia, antara lain teknologi informasi dan core banking yang sudah usang, standard keamanan yang tidak up-to-date, hingga software antivirus yang masih menggunakan versi lama.

“Percayalah, dari kasus-kasus yang kami temukan, mulai dari hal-hal kecil seperti itulah kemudian bersemayamnya seperti ransomware gitu ya, bersemayam di dalamnya (sistem) untuk beberapa lama, yang kemudian akhirnya menjadi serangan siber yang lebih besar,” ungkapnya.

Untuk mengurangi kerugian akibat kejahatan siber di sektor jasa keuangan, OJK bersama kementerian/lembaga terkait, aparat penegak hukum, asosiasi industri, pelaku perbankan, hingga penyedia jasa pembayaran pun mendirikan Indonesia Anti-Scam Center (IASC).

Deden menuturkan, IASC memiliki tugas utama untuk melakukan pemblokiran rekening dan menyelamatkan dana nasabah korban penipuan (scam).

Ia mengatakan, tanpa IASC sebagai wadah kolaborasi berbagai pemangku kepentingan tersebut, proses penyelamatan dana nasabah berjalan sulit karena pelaku penipuan dapat memindahkan uang dari rekening korban dengan cepat ke berbagai rekening maupun platform pembayaran, bahkan hingga ke aset kripto.

“Karena itulah IASC adalah salah satu saja bentuk upaya kita untuk menangani, karena ini bukan mencegah nih, tapi menangani kejahatan siber yang terjadi,” imbuh Deden.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PALEMBANG— Kasus scam atau penipuan online di wilayah Sumatra Selatan (Sumsel) menunjukkan peningkatan signifikan.

Modus yang digunakan pelaku pun semakin beragam, mulai dari penipuan transaksi belanja, investasi, lowongan kerja, hingga penyalahgunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk melakukan impersonate atau fake call.

Lantas, apa yang harus dilakukan masyarakat jika menjadi korban scam? Berikut penjelasannya.

Layanan Pelaporan

Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan Perlindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani menegaskan bahwa salah satu kunci keberhasilan pengembalian dana korban scam adalah kecepatan pelaporan.

Menurutnya, faktor waktu sangat krusial karena dana korban dapat dengan cepat dipindahkan oleh pelaku ke berbagai rekening.

Semakin cepat laporan disampaikan, semakin besar peluang untuk menelusuri aliran dana dan memutus rantai transaksi.

“Karena korban scam ini, dananya bisa pindah secara cepat tidak sampai 10 menit, bahkan ada yang hanya 3 detik,” katanya, Kamis (5/3/2026).

Dia menjelaskan, pelaporan yang cepat akan memudahkan koordinasi antara OJK, perbankan, dan kepolisian untuk segera memblokir rekening yang terindikasi terlibat.

Untuk melapor, masyarakat dapat menghubungi layanan konsumen OJK di nomor 157. Selain itu, korban juga bisa menghubungi kepolisian melalui nomor 110 agar aparat dapat berkoordinasi dengan tim Indonesia Anti-Scam Center (IASC).

Korban juga disarankan segera melapor ke bank tempat rekening terdaftar guna meminta pemblokiran rekening atau pelacakan transaksi.

“Sebagai contoh, nasabah Bank Central Asia (BCA) dapat menghubungi Halo BCA di nomor 1500833 atau melapor melalui aplikasi resmi bank,” katanya.

Melalui pelaporan ke tiga pihak tersebut, peluang pembekuan dana sebelum dipindahkan kembali ke rekening lain akan semakin besar.

“Jadi scam ini melibatkan rekening bank, dari satu (rekening bank) ke rekening lainnya, lalu bisa pindah ke area industri Bank Indonesia, ke perusahaan jasa pembayaran dan pindah-pindah lagi. Itu kenapa fokus dari scam ini adalah kecepatan,” jelasnya.

Rizal menambahkan, korban juga dapat menyampaikan laporan melalui Indonesia Anti-Scam Center (IASC) di laman resmi iasc.ojk.go.id atau mendatangi layanan pelaporan scam di kantor OJK terdekat.

Terbaru, OJK Provinsi Sumsel bersama Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan Aparat Penegak Hukum (APH) berhasil melakukan pemulihan dana korban penipuan senilai Rp541 juta, yang dialami oleh nasabah bank asal Kabupaten Lahat, Sumsel.

Kepala OJK Provinsi Sumsel Arifin Susanto mengatakan keberhasilan pengembalian dana tersebut menunjukkan pentingnya respons cepat serta kolaborasi lintas lembaga dalam penanganan penipuan transaksi keuangan.

“Keberhasilan pemulihan dana masyarakat melalui mekanisme IASC menunjukkan bahwa respons cepat dan kolaborasi antara OJK, PUJK, dan aparat penegak hukum dapat memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat,” pungkas.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap telah memulihkan sebagian dana nasabah yang hilang akibat penipuan online. Hingga 26 Februari 2026, otoritas telah mengembalikan dana korban penipuan senilai Rp167 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyebutkan jumlah pemulihan itu dilakukan oleh Indonesia Anti-Scam Center (IASC). Dana yang dikembalikan berasal dari 1.072 korban penipuan digital (scam) yang sebelumnya dapat diblokir IASC dari 15 bank yang digunakan oleh para pelaku.

Sejak IASC beroperasi pada 22 November 2024 hingga 26 Februari 2026, dia menyebut menerima 477.600 laporan penipuan dari masyarakat. JUmlah ini menyangkut penipuan untuk 809.355 rekening.

Sebanyak 243.323 laporan disampaikan melalui bank maupun penyedia sistem pembayaran dan 234.277 laporan lainnya disampaikan langsung oleh korban melalui sistem IASC. Selanjutnya, rekening yang dilaporkan dilakukan pemblokiran.

“Jumlah rekening yang sudah diblokir sebanyak 436.727 rekening dengan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp566,1 miliar," ujar Friderica dikutip dari Antara.

Tidak hanya rekening, ia menyatakan pihaknya juga telah memblokir 75.711 nomor telepon yang dilaporkan oleh korban penipuan, melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Selain itu, ia menyampaikan bahwa sejak 1 Januari hingga 5 Februari 2026, OJK juga menerima 65.139 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen, termasuk 9.323 pengaduan.

Friderica menuturkan, sebanyak 3.169 pengaduan berasal dari sektor perbankan, 3.914 dari industri financial technology (fintech), 1.914 dari sektor pembiayaan, 208 dari sektor asuransi, serta sisanya terkait dengan sektor pasar modal dan industri keuangan nonbank lainnya.

Selain pemulihan, OJK juga meminta lembaga keuangan memperbaiki tata kelolanya. Ia mengatakan pihaknya telah memberikan sanksi berupa peringatan tertulis kepada 16 pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), instruksi tertulis kepada dua PUJK, serta 12 sanksi denda kepada sepuluh PUJK.

OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) juga sudah menghentikan 951 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal dan dua penawaran investasi ilegal sejak 1 Januari hingga 26 Februari 2026.

"Kami berkomitmen untuk terus melakukan upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal dan sejak awal tahun kami telah menerima 6.792 pengaduan terkait dengan entitas ilegal," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap telah memulihkan sebagian dana nasabah yang hilang akibat penipuan online. Hingga 26 Februari 2026, otoritas telah mengembalikan dana korban penipuan senilai Rp167 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyebutkan jumlah pemulihan itu dilakukan oleh Indonesia Anti-Scam Center (IASC). Dana yang dikembalikan berasal dari 1.072 korban penipuan digital (scam) yang sebelumnya dapat diblokir IASC dari 15 bank yang digunakan oleh para pelaku.

Sejak IASC beroperasi pada 22 November 2024 hingga 26 Februari 2026, dia menyebut menerima 477.600 laporan penipuan dari masyarakat. JUmlah ini menyangkut penipuan untuk 809.355 rekening.

Sebanyak 243.323 laporan disampaikan melalui bank maupun penyedia sistem pembayaran dan 234.277 laporan lainnya disampaikan langsung oleh korban melalui sistem IASC. Selanjutnya, rekening yang dilaporkan dilakukan pemblokiran.

“Jumlah rekening yang sudah diblokir sebanyak 436.727 rekening dengan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp566,1 miliar," ujar Friderica dikutip dari Antara.

Tidak hanya rekening, ia menyatakan pihaknya juga telah memblokir 75.711 nomor telepon yang dilaporkan oleh korban penipuan, melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Selain itu, ia menyampaikan bahwa sejak 1 Januari hingga 5 Februari 2026, OJK juga menerima 65.139 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen, termasuk 9.323 pengaduan.

Friderica menuturkan, sebanyak 3.169 pengaduan berasal dari sektor perbankan, 3.914 dari industri financial technology (fintech), 1.914 dari sektor pembiayaan, 208 dari sektor asuransi, serta sisanya terkait dengan sektor pasar modal dan industri keuangan nonbank lainnya.

Selain pemulihan, OJK juga meminta lembaga keuangan memperbaiki tata kelolanya. Ia mengatakan pihaknya telah memberikan sanksi berupa peringatan tertulis kepada 16 pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), instruksi tertulis kepada dua PUJK, serta 12 sanksi denda kepada sepuluh PUJK.

OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) juga sudah menghentikan 951 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal dan dua penawaran investasi ilegal sejak 1 Januari hingga 26 Februari 2026.

"Kami berkomitmen untuk terus melakukan upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal dan sejak awal tahun kami telah menerima 6.792 pengaduan terkait dengan entitas ilegal," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) menghentikan 2.263 entitas pinjaman online ilegal sepanjang 2025. Langkah ini dilakukan untuk menekan maraknya aktivitas keuangan ilegal yang merugikan masyarakat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pada tahun lalu pihaknya menerima 26.220 pengaduan terkait entitas keuangan ilegal. Dari jumlah tersebut, sebanyak 21.249 pengaduan berkaitan dengan pinjaman online (pinjol) ilegal.

“Dari total tersebut 21.249 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal,” ungkap Kiki, sapaannya, dalam konferensi pers pekan lalu dikutip Senin (12/1/2026).

Selain pinjaman online ilegal, Satgas Pasti juga menerima 4.971 pengaduan terkait investasi ilegal. Menindaklanjuti laporan tersebut, Satgas Pasti menghentikan 354 penawaran investasi ilegal yang tersebar di berbagai situs dan aplikasi.

OJK juga menindak praktik penagihan pinjaman online ilegal. Sepanjang 2025, Satgas Pasti menemukan nomor kontak pihak penagih atau debt collector pinjaman online ilegal dan mengajukan pemblokiran terhadap 2.422 nomor kepada Kementerian Komunikasi dan Digital.

Di sisi lain, OJK memantau laporan penipuan yang masuk melalui Indonesia Anti-Scam Center (IASC). Hingga 30 November 2025, tercatat 61.341 nomor telepon dilaporkan oleh korban penipuan dan telah dikoordinasikan untuk diblokir.

“Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas Pasti telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI untuk memblokir nomor dimaksud,” tegas Kiki.

Sejak diluncurkan pada November 2024 hingga 23 Desember 2025, IASC telah menerima 411.055 laporan. Dari jumlah itu, sebanyak 218.665 laporan disampaikan korban melalui pelaku usaha sektor keuangan, seperti bank dan penyedia sistem pembayaran, dan 192.390 laporan disampaikan langsung oleh korban.

Adapun jumlah rekening yang dilaporkan dalam sistem IASC mencapai 681.890 rekening. Dari jumlah tersebut, sebanyak 127.047 rekening telah diblokir

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia Anti-Scam Center (IASC) telah menerima 411.055 laporan sejak pertama kali diluncurkan pada November 2024 sampai dengan 23 Desember 2025.

Dari total tersebut, sebanyak 218.665 laporan disampaikan oleh korban melalui Pelaku Usaha Sektor Keuangan (bank dan penyedia sistem pembayaran) yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem IASC, sedangkan 192.390 laporan langsung dilaporkan oleh korban ke dalam sistem IASC. Sisanya, atau sekitar 192.390 laporan langsung dilaporkan oleh korban ke dalam sistem IASC.

“Jumlah rekening dilaporkan sebanyak 681.890 dan jumlah rekening sudah diblokir sebanyak 127.047,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam keterangannya, dikutip pada Senin (12/1/2026).

Sejauh ini, Kiki menuturkan bahwa total kerugian dana yang telah dilaporkan mencapai Rp9 triliun dan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp402,5 miliar. Jumlah Penyedia Jasa Keuangan (PJK) terkait yang dilaporkan adalah sebanyak 193 PJK. “IASC akan terus meningkatkan kapasitasnya mempercepat penanganan kasus penipuan di sektor keuangan,” ujar Kiki.

Selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, OJK telah memberikan peringatan tertulis dan/atau sanksi administratif berupa 175 Peringatan Tertulis kepada 144 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), 40 Instruksi Tertulis kepada 40 PUJK, dan 43 Sanksi Denda kepada 40 PUJK. Hal ini dilakukan sebagai upaya otoritas menegakkan ketentuan pelindungan konsumen.

Selain itu, sepanjang 1 Januari hingga 14 Desember 2025, terdapat 177 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen dengan total kerugian Rp82,46 miliar, US$3,281, serta SGD27,365.

Di sisi lain, dalam rangka penegakan ketentuan mengenai kewajiban penyampaian laporan penilaian sendiri tahun 2024 dan tahun 2025, OJK telah mengenakan 6 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis dan 26 Sanksi Administratif berupa Denda sebesar Rp612,15 juta yang terdiri dari sanksi administratif keterlambatan pelaporan, tidak disampaikannya laporan, dan tetap tidak disampaikannya laporan setelah dinyatakan tidak menyampaikan.

PUJK yang tidak menyampaikan laporan tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan penilaian sendiri sesuai dengan ketentuan POJK No. 22/2023.

OJK juga telah melakukan penegakan ketentuan berupa Sanksi Administratif atas Hasil Pengawasan Langsung/Tidak Langsung dalam rangka pengawasan perilaku PUJK.

Sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, OJK telah mengenakan 19 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis dan 19 Sanksi Administratif berupa Denda sebesar Rp3,82 miliar atas pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen dalam penyediaan informasi dalam iklan, petugas penagihan, dan klaim asuransi.

Untuk mencegah pelanggaran serupa terulang di masa depan, OJK telah mengeluarkan perintah untuk melakukan tindakan tertentu. Ini termasuk menghapus iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan, menyesuaikan kebijakan, serta pembayaran klaim konsumen sebagai hasil dari pengawasan langsung/tidak langsung dalam rangka pembinaan agar PUJK senantiasa patuh terhadap ketentuan terkait pelindungan konsumen dan masyarakat.

Bisnis.com, PALEMBANG — Tren laporan atas kasus penipuan digital di sektor keuangan Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) masih menunjukkan angka yang cukup tinggi.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumsel, Arifin Susanto mengatakan hingga saat ini investasi ilegal, pinjaman online ilegal, serta berbagai modus penipuan digital masih menjadi ancaman nyata di wilayah tersebut.

“Sehingga menuntut respons yang cepat, terkoordinasi dan adaptif antar instansi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (11/12/2025).

Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center (IASC), Sumsel menduduki peringkat ke delapan nasional dengan jumlah laporan mencapai 8.135.

Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Layanan Strategis Terintegrasi OJK Sumsel, Tito Adji Siswantoro mengatakan jumlah ini merupakan hasil laporan dari periode November 2024 hingga November 2025.

“Nilai kerugian yang tercatat telah mencapai Rp107,72 miliar,” katanya.

Adapun sebaran laporan tertinggi di Sumsel berasal dari Kota Palembang yang mencapai 3.774 laporan, diikuti oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) 562 laporan, dan Banyuasin yang sebanyak 534 laporan.

Oleh karena itu, penguatan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) dinilai sangat penting untuk menghadapi ekskalasi kejahatan keuangan di Sumsel yang kian kompleks.

“RefreshmentSatgas PASTI mulai dari dasar pembentukan, keanggotaan, hingga kewenangan dan penanganan aktivitas keuangan ilegal,” tambahnya.

Sementara itu, Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumsel, AKBP Dwi Utomo mengatakan bahwa kejahatan siber yang menunjukkan tren meningkat seiring dengan pesatnya digitalisasi pada layanan keuangan.

“Sehingga, butuh adanya penguatan kapasitas digital forensik dan pertukaran data lintas lembaga,” jelasnya.