SURABAYA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan melakukan kunjungan kerja ke wilayah Regional Jawa Timur , Bali, dan Nusa Tenggara (Jatim Balinus). Kunjungan kerja ini untuk memastikan keandalan pasokan energi nasional sekaligus mengawal pelaksanaan program transisi energi pemerintah yang tengah dipercepat dalam beberapa tahun terakhir.

Kunjungan yang berlangsung mulai Senin (29/6/2026) hingga Jumat (3/7/2026) diawali dengan Management Walkthrough (MWT) ke Aviation Fuel Terminal (AFT) Juanda dan Integrated Terminal (IT) Surabaya.

Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya pengawasan langsung terhadap kesiapan operasional fasilitas energi strategis milik Pertamina.

Dalam kunjungannya ke AFT Juanda, Iriawan menekankan pentingnya kesiapan Pertamina dalam mendukung pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau avtur ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian energi nasional sekaligus menekan emisi karbon sektor penerbangan.

Iriawan mengatakan, langkah nyata dari Juanda ini diharapkan mampu membuktikan kepemimpinan Pertamina dalam mewujudkan target Net Zero Emission. "Tugas menjaga pasokan avtur juga menuntut toleransi nol terhadap kekurangan stok maupun jeda pelayanan," ujar Iriawan di AFT Juanda, Senin (29/6/2026).

Menurut pria yang akrab disapa Iwan Bule itu, kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi SAF sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan kemandirian energi nasional serta pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil impor.

Usai meninjau AFT Juanda, dia melanjutkan kunjungannya ke IT Surabaya, salah satu terminal energi terintegrasi terbesar di Indonesia yang memiliki peran vital dalam distribusi energi di kawasan timur Indonesia.

Manager IT Surabaya Indriati Purba Lestari melaporkan seluruh fasilitas dan infrastruktur terminal telah siap mendukung penyediaan sekaligus distribusi biosolar B50 menjelang rencana peluncuran program tersebut oleh Presiden Prabowo dalam waktu dekat.

Menanggapi laporan tersebut, Iriawan meminta IT Surabaya menjadi pelopor pengembangan energi hijau di lingkungan Pertamina sekaligus menjadi contoh bagi terminal lainnya dalam mengimplementasikan program energi berkelanjutan.

"Kedaulatan energi yang sejati adalah ketika kita mampu berdiri di atas kaki sendiri, mengolah apa yang dikaruniai Tuhan di bumi Nusantara menjadi energi bersih bagi masa depan bangsa. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang menggantungkan nasibnya pada belas kasihan pasar global," ungkapnya.

Selain menyoroti pengembangan energi baru terbarukan, Iriawan juga meminta manajemen memperkuat sistem digitalisasi guna meningkatkan efisiensi dan mencegah potensi kebocoran distribusi energi yang dapat merugikan negara.

Di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi rantai pasok energi, Iriawan juga menekankan pentingnya menjaga keandalan aset-aset vital, mulai dari tangki timbun, dermaga (jetty), hingga jaringan pipa di IT Surabaya agar tetap beroperasi secara optimal.

Menurut dia, penguatan cadangan operasional (operational buffer) menjadi langkah penting agar terminal domestik memiliki daya tahan tinggi menghadapi gejolak pasar energi dunia serta memastikan pasokan tetap aman bagi masyarakat.

Meski mendorong transformasi dan efisiensi, Iriawan mendorong aspek keselamatan kerja tetap menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas operasional Pertamina. ”Budaya Corporate Life Saving Rules harus melekat dalam perilaku sehari-hari demi melindungi aset negara dan memastikan setiap pekerja pulang dengan selamat,” kata Iriawan.

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan transformasi tata kelola industri perikanan melalui kebijakan berbasis data sebagai fondasi dalam aspek pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan setiap kebijakan yang diambil harus berdasarkan data yang akurat dan bukan sekadar asumsi agar bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya kelautan.

"Kami tidak ingin membuat kebijakan berdasarkan perasaan. Kami ingin bangun kebijakan yang berbasis bukti, sehingga setiap keputusan benar-benar lahir dari data yang valid dan mampu menjawab persoalan masyarakat," ujar dia dalam pertemuan tahunan Komite Pengelola Bersama Perikanan di Mataram, Selasa.

Nusa Tenggara Barat diapit oleh dua wilayah pengelolaan perikanan atau WPP mencakup WPP 573 di Samudera Hindia dan WPP 713 di Laut Flores yang menjadikan provinsi ini memiliki potensi besar dalam sektor perikanan.

Iqbal mengatakan potensi yang besar tersebut harus didukung sistem data yang akurat agar pengelolaan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Menurut dia, keterbatasan data masih menjadi persoalan mendasar dalam penyusunan kebijakan sektor kelautan dan perikanan yang membuat sejumlah program belum sepenuhnya memberikan dampak optimal bagi masyarakat, terkhusus nelayan.

Pemerintah NTB mengajak seluruh pihak mulai dari perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga riset, hingga pelaku usaha untuk ikut terlibat dalam membangun sistem data perikanan yang terintegrasi dan berkualitas.

"Mekanisme kolaboratif yang mampu menghasilkan data berkualitas diperlukan sebagai fondasi pengambilan kebijakan," kata Iqbal.

Lebih lanjut ia menyampaikan pengelolaan perikanan berkelanjutan juga harus didukung ekosistem usaha yang sehat. Seluruh mata rantai usaha mulai dari nelayan, industri pengolahan hingga pemasaran perlu saling terhubung agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata.

Berkaca pada praktik di berbagai negara maju, imbuh Iqbal, sektor perikanan telah ditempatkan sebagai bagian dari ketahanan nasional yang membuat lapangan usaha tersebut layak memperoleh dukungan dan perlindungan pemerintah.

"Keberhasilan sektor perikanan hanya dapat dicapai apabila seluruh rantai usaha saling menguatkan dan tumbuh bersama," ucap dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim mengatakan posisi NTB yang berada dalam dua wilayah pengelolaan perikanan nasional menjadi modal strategis untuk mengembangkan komoditas perikanan yang berdaya saing global.

Pemerintah NTB berkomitmen menyelesaikan persoalan administrasi nelayan dalam hal percepatan penerbitan E-Pas Kecil yang menjadi syarat untuk mengakses bahan bakar bersubsidi.

Dinas Kelautan dan Perikanan NTB mencatat jumlah nelayan saat ini ada lebih dari 60 ribu orang, sehingga penyelesaian administrasi dilakukan secara terkoordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota agar tidak lagi menjadi beban yang harus diurus sendiri oleh para nelayan.

"Masa depan sektor perikanan tidak hanya ditentukan oleh melimpahnya sumber daya laut, tetapi juga oleh kemampuan menghadirkan kebijakan yang tepat, berbasis data, dan didukung kolaborasi seluruh pemangku kepentingan," pungkas Muslim.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia Anti Scam Center (IASC) beberkan bahwa penipuan (scam) transaksi belanja menjadi modus paling marak di Indonesia, yakni mencapai 77.740 laporan per Mei 2026 atau sekitar 13,4 persen dari total pengaduan yang masuk.

Adapun total pengaduan yang masuk sepanjang periode 22 November 2024 hingga 31 Mei 2026, yakni 579.459 laporan.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Hudiyanto menjelaskan jenis modus scam lainnya yang marak adalah impersonation atau fake call, penipuan investasi, penipuan kerja, dan penipuan melalui media sosial.

"Setidaknya ada 579 ribu pengaduan yang masuk. Banyak sekali. Modus tertinggi atau top five-nya ada penipuan transaksi belanja, kemudian impersonation, penipuan kerja dan penipuan investasi," ujar Hudiyanto kepada wartawan dalam Journalist Class Angkatan 12 di Tangerang Selatan, Senin (29/6).

Secara rinci, pengaduan modus penipuan impersonation atau fake call sebanyak 47.269 laporan, penipuan investasi 26.649, penipuan kerja 23.910, dan penipuan melalui media sosial 20.469 laporan.

Lebih lanjut, Hudiyanto membeberkan dana yang berhasil diblokir IASC sebesar Rp638,9 miliar dengan dana yang berhasil dikembalikan kepada korban sebesar Rp169,3 miliar.

[Gambas:Youtube]

Ia pun menyebut sebanyak 515.554 rekening atau 51,63 persen yang dilaporkan berhasil diblokir dari total 998.558 rekening. Sementara, jumlah nomor telepon yang telah dilaporkan sebanyak 120.115.

Berdasarkan sebaran laporan scam, IASC mencatat pulau Jawa sebagai laporan tertinggi, yakni sebesar 404.502 laporan. Kemudian, diikuti Sumatra sebanyak 92.456 laporan, Kalimantan 32.779, Sulawesi 22.521, Bali dan Nusa Tenggara 21.323, Maluku dan Papua 5.646, serta Luar Negeri sebesar 232 laporan.

Dari jumlah laporan scam di pulau Jawa tersebut, Jawa Barat menjadi provinsi yang terbanyak, yaitu 119.750 laporan disusul DKI Jakarta 84.848, Jawa Timur 81.548, Jawa Tengah 66.402, serta Banten sebanyak 40.458 laporan.

"Dengan laporan tertinggi itu ada di wilayah Jawa Barat, 119.740 laporan. Kemudian DKI Jakarta dan seterusnya. Ini masih ada provinsi di Pulau Jawa," kata Hudiyanto.

Sebagai informasi, IASC adalah pusat penanganan praktik penipuan di sektor keuangan secara cepat dan berefek jera dengan fokus utama pada penyelamatan dana korban secara real-time.

Lembaga ini merupakan inisiatif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama kementerian/lembaga yang tergabung dalam Satgas PASTI dan didukung berbagai asosiasi industri terkait.

Mataram, NTB (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadikan pariwisata berkualitas sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah.

Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti mengatakan pembangunan pariwisata butuh keterlibatan seluruh perangkat daerah agar manfaat ekonomi bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

"Pariwisata bukan hanya urusan Dinas Pariwisata. Semua sektor memiliki peran penting dalam menciptakan destinasi yang berkualitas, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat," ujar dia di Mataram, NTB, Sabtu.

Kajian Bappeda NTB menyebutkan sektor pariwisata memiliki keterkaitan erat dengan berbagai bidang mulai dari pertanian, kehutanan, perikanan, UMKM, ekonomi kreatif hingga pengembangan sumber daya manusia.

Nelly berharap seluruh organisasi perangkat daerah dapat menyelaraskan program sesuai tugas dan fungsi untuk mendukung pengembangan pariwisata berkualitas di wilayah Nusa Tenggara Barat.

"Kawasan persawahan, hutan, pantai, serta kehidupan masyarakat dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata yang bernilai ekonomi apabila dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan," ucap dia.

Pada triwulan I 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat secara tahunan mencapai 13,64 persen.

Angka pertumbuhan ekonomi dua digit itu ditopang oleh industri pengolahan, pertambangan, dan jasa keuangan.

BPS mendata kunjungan wisatawan mancanegara ke NTB melalui Bandara Lombok sebanyak 8.686 orang dan pergerakan wisatawan nusantara berjumlah 1,2 juta orang pada April 2026.

Kepala Dinas Pariwisata NTB Ahmad Nur Aulia menuturkan konsep pariwisata berkualitas yang sedang dikembangkan menitikberatkan terhadap peningkatan kualitas destinasi, produk wisata, sumber daya manusia, serta keterlibatan masyarakat lokal dalam mendukung industri pariwisata.

"Upaya tersebut juga menjadi bagian dari penguatan ekonomi kreatif dan peningkatan daya saing pariwisata NTB di tingkat nasional maupun internasional," pungkas Aulia.

Beberapa destinasi yang menjadi unggulan pemerintah NTB dalam menggaet kunjungan turis adalah wisata pendakian ke Gunung Rinjani, pesona hiu paus di Teluk Saleh, wisata sejarah-budaya di Museum NTB, dan wisata olahraga di kawasan KEK Mandalika.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

NTB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima diminta segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan krisis air bersih yang dialami masyarakat Desa Bajo dan sejumlah desa lainnya di Bima.

Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid mengatakan, berdasarkan laporan masyarakat yang diterima, krisis air bersih saat ini dirasakan oleh warga di Dusun Ndanondere dan Dusun Rasabou, Desa Bajo. Tercatat sebanyak 153 kepala keluarga di Dusun Ndanondere dan 146 kepala keluarga di Dusun Rasabou terdampak secara langsung.

“Dari data dan informasi yang kami himpun dari masyarakat, kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama dan berdampak langsung terhadap kebutuhan dasar ratusan kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya pada ketersediaan air bersih. Ini bukan sekadar gangguan layanan, tetapi menyangkut hak dasar warga. Kita harus bertindak cepat,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Dengan total 299 kepala keluarga atau sekitar 779 jiwa terdampak di dua dusun tersebut saja, persoalan ini tidak lagi dapat dianggap sebagai masalah biasa, melainkan harus menjadi prioritas penanganan pemerintah daerah. Jumlah tersebut belum mencakup wilayah-wilayah lain di Bima yang juga berpotensi mengalami gangguan akses air bersih.

Senator Mirah menyampaikan akses terhadap air bersih merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara. Karena itu, pemerintah daerah harus hadir dengan langkah-langkah konkret untuk memastikan kebutuhan air bersih warga dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

“Air bersih bukan sekadar kebutuhan sehari-hari, tetapi merupakan kebutuhan dasar yang sangat menentukan kualitas hidup masyarakat. Ketika ratusan warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, maka pemerintah harus segera turun tangan dan menghadirkan solusi yang nyata,” ujar Mirah.

Lihat video: Akibat Erupsi Lewotobi, 5 Desa di Wilayah Sikka, NTT, Alami Krisis Air Bersih



Menurut informasi dari masyarakat, kata Mirah, salah satu persoalan utama yang menyebabkan terganggunya distribusi air bersih adalah kondisi mesin pompa air yang sering mengalami kerusakan. Minimnya perawatan serta kurangnya perhatian terhadap infrastruktur penyediaan air menyebabkan pelayanan air bersih kepada masyarakat menjadi tidak optimal.

Kondisi ini menjadi semakin krusial karena struktur akses air minum masyarakat Kabupaten Bima masih sangat bergantung pada infrastruktur pompa. Berdasarkan data BPS, pada 2024 sebanyak 58,86% rumah tangga di Kabupaten Bima menggunakan sumur bor/pompa sebagai sumber air minum utama, sementara rumah tangga yang menggunakan air leding hanya 0,42%. Artinya, ketika mesin pompa rusak, dampaknya dapat langsung dirasakan oleh banyak keluarga.

Mirah menilai persoalan ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan infrastruktur air bersih di wilayah tersebut. Pemerintah daerah tidak hanya perlu memperbaiki kerusakan yang terjadi, tetapi juga harus menyiapkan sistem pemeliharaan yang berkelanjutan agar masalah yang sama tidak terus berulang setiap tahun.

“Kita tidak bisa terus-menerus hanya memperbaiki ketika rusak. Yang dibutuhkan masyarakat adalah sistem yang mampu menjamin keberlangsungan pelayanan air bersih dalam jangka panjang. Karena itu, perawatan berkala, peningkatan kapasitas infrastruktur, dan penganggaran yang memadai harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.

Selain perbaikan fasilitas yang sudah ada, Mirah juga mendorong Pemerintah Kabupaten Bima untuk melakukan pemetaan kebutuhan air bersih secara menyeluruh di daerah-daerah yang rawan mengalami kekeringan maupun gangguan distribusi air. Langkah tersebut penting agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Mirah berharap instansi terkait segera melakukan pengecekan langsung ke Desa Bajo guna memastikan kondisi infrastruktur yang ada serta menyusun langkah percepatan penanganan. Menurutnya, semakin lama persoalan ini dibiarkan, semakin besar pula dampak sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat.

“Sebanyak 779 warga di Desa Bajo menunggu kehadiran pemerintah. Daerah-daerah lain di Bima juga perlu segera dipetakan agar persoalan serupa tidak meluas. Jangan sampai masyarakat harus berjuang sendiri untuk mendapatkan hak dasar mereka. Saya berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat, terukur, dan berkelanjutan untuk mengatasi krisis air bersih yang dialami masyarakat,” ucapnya.

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2025 senilai Rp431 miliar akibat kendala administrasi dalam proses pembayaran sejumlah perangkat daerah.

Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik mengatakan SILPA tinggi tersebut bukan karena penyerapan anggaran yang rendah ataupun kegagalan pelaksanaan program pembangunan daerah.

"Akar persoalan terletak pada tata kelola administrasi keuangan, bukan pada pelaksanaan pembangunan," ujar dia dalam keterangan di Mataram, Selasa.

Ahsanul menjelaskan sebagian besar pekerjaan pembangunan sudah rampung, tetapi pembayaran kepada penyedia proyek belum bisa dilakukan lantaran dokumen administrasi belum memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Aparat pengelola keuangan tidak dibenarkan melakukan pembayaran apabila persyaratan administratif dan dokumen pendukung belum lengkap.

"Memaksakan pencairan hanya demi meningkatkan realisasi belanja dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang jauh lebih serius daripada menunda pembayaran hingga seluruh persyaratan dipenuhi," kata Ahsanul.

SILPA merupakan indikator posisi fiskal yang menunjukkan selisih antara realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dengan realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan pada akhir tahun anggaran.

Menurut Ahsanul, SILPA yang besar mencerminkan adanya kewajiban pembayaran atas pekerjaan yang telah rampung tetapi belum dapat diselesaikan pada tahun anggaran yang sama.

Kewajiban pembayaran akan segera dituntaskan melalui APBD 2026 dengan memanfaatkan ruang fiskal yang tersedia dari SILPA tersebut.

Dia mengakui SILPA senilai Rp431 miliar menjadi bahan evaluasi serius Pemprov NTB untuk memperbaiki tata kelola administrasi keuangan.

Pemerintah NTB memusatkan perbaikan terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan pengendalian internal, manajemen kas, serta koordinasi antarperangkat daerah agar keterlambatan administrasi serupa tidak kembali terjadi.

"Evaluasi terhadap perangkat daerah yang kurang cermat dalam tata kelola administrasi merupakan langkah yang tepat demi mencegah terulangnya persoalan serupa," pungkas Ahsanul.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan dengan intensitas ringan akan mengguyur sebagian besar wilayah Indonesia pada Selasa (23/6/2026).

Prakirawan BMKG Ina Indah dalam tayangan YouTube yang dipantau dari Jakarta mengatakan, untuk wilayah Sumatra, cuaca di Padang, Bengkulu, dan Jambi diprakirakan berawan tebal. Sementara itu, Palembang berpotensi mengalami kondisi udara kabur.

"Hujan ringan diprakirakan mengguyur Kota Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung," katanya.

Di Pulau Jawa, cuaca di Yogyakarta diprakirakan berawan, sedangkan Jakarta berawan tebal. Adapun hujan ringan berpotensi terjadi di Serang, Bandung, Semarang, dan Surabaya.

Untuk wilayah Kalimantan, cuaca di Samarinda diprakirakan berawan tebal. Sementara itu, Pontianak, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Banjarmasin diprediksi mengalami hujan dengan intensitas ringan.

Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Mataram berpotensi mengalami udara kabur, Kupang diprakirakan cerah berawan, sedangkan Denpasar berpotensi diguyur hujan ringan.

Sementara itu, di Sulawesi, cuaca di Gorontalo dan Manado diprakirakan berawan, sedangkan Makassar dan Kendari berawan tebal.

"Hujan petir berpotensi melanda Palu dan Mamuju," ujar Ina.

Untuk wilayah Maluku dan Maluku Utara, Ternate diprakirakan berawan tebal. Adapun Ambon dan Sorong berpotensi mengalami hujan ringan.

Di Papua, cuaca di Manokwari diprakirakan berawan. Sementara itu, hujan ringan berpotensi mengguyur Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke.

BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang dapat terjadi di wilayah Jawa Barat.

Mataram (ANTARA) - Lembaga perbankan milik pemerintah daerah Bank NTB Syariah kembali mengantongi akses penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR setelah delapan tahun tidak mendapatkan alokasi program tersebut.

"Ini merupakan momentum penting bagi kami untuk memperluas akses pembiayaan kepada pelaku UMKM dan masyarakat produktif di Nusa Tenggara Barat," kata Direktur Utama Bank NTB Syariah Nazaruddin di Mataram, Senin.

Pada 2026, pemerintah pusat melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalokasikan plafon penyaluran KUR sebanyak Rp40 miliar kepada Bank NTB Syariah.

Nazaruddin mengatakan dari total plafon KUR tersebut terdiri dari Rp30 miliar untuk pembiayaan sektor UMKM dan Rp10 miliar untuk pembiayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat.

Menurutnya, kepercayaan yang diberikan pemerintah merupakan peluang sekaligus amanah untuk semakin memperkuat peran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan yang produktif dan berkelanjutan.

"Kami ingin pembiayaan KUR yang disalurkan mampu mendorong pertumbuhan usaha, meningkatkan daya saing UMKM, serta memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat," ucap Nazaruddin.

Lebih lanjut dia menyampaikan keberadaan KUR dapat memperkuat ekosistem pembiayaan syariah di Nusa Tenggara Barat, terutama bagi sektor produktif yang menjadi penggerak utama ekonomi daerah mulai dari perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, industri kreatif, hingga jasa.

Adapun KUR bagi pekerjaan migran bertujuan membantu masyarakat yang hendak bekerja ke luar negeri melalui pembiayaan yang mudah, terjangkau, dan sesuai prinsip syariah.

Nazaruddin menegaskan langkah itu sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia melalui akses pembiayaan yang aman dan legal.

"Kami optimistis penyaluran KUR tahun ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan inklusi keuangan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi masyarakat di Nusa Tenggara Barat," pungkas dia.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Pemerintah Provinsi NTB saat ini sedang membangun kolaborasi antara lembaga keuangan daerah dengan lembaga keuangan mitra di Malaysia agar pembiayaan keberangkatan dilakukan secara transparan dan aman.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) mencatat sebanyak 25.062 penduduk Nusa Tenggara Barat berangkat menjadi pekerja migran secara legal sepanjang tahun 2025.

Kontribusi terbesar pekerja migran berasal dari Kabupaten Lombok Timur sebanyak 12.029 orang, lalu diikuti oleh Kabupaten Lombok Tengah 7.156 orang, Lombok Barat 4.625 orang, Lombok Utara 702 orang, dan Kota Mataram 637 orang.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pihaknya berupaya mewujudkan skema pinjaman tanpa biaya bagi setiap calon buruh migran agar tidak terjerat utang demi membiayai akomodasi untuk bekerja ke luar negeri.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

NTB - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mempercepat upaya penanganan persoalan sampah di Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat (NTB). Saat ini, tiga unit insinerator yang telah diadakan KKP masih menunggu penyelesaian proses perizinan sebelum dapat dioperasikan secara penuh.

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP Ahmad Aris mengatakan, keberadaan insinerator tersebut menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan sampah yang selama ini membebani kawasan wisata sekaligus kawasan konservasi perairan tersebut. Menurutnya, Gili Trawangan merupakan salah satu kawasan konservasi perairan yang dikelola KKP dan setiap tahunnya diperkirakan dikunjungi sekitar 810 ribu wisatawan.

Tingginya aktivitas masyarakat dan sektor pariwisata berdampak pada meningkatnya volume sampah yang harus ditangani setiap hari. "Saat ini Gili Trawangan menghadapi permasalahan serius dalam pengelolaan sampah. Diperkirakan sekitar 175 ribu ton sampah tertumpuk di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Gili Trawangan dan belum dapat dikelola secara optimal karena keterbatasan alat pengolah sampah," ujar Ahmad Aris dalam pernyataan kepada wartawan, Kamis (10/6/2026).

Ia menjelaskan, timbunan sampah tersebut terus bertambah sekitar 17 hingga 20 ton per hari yang berasal dari aktivitas masyarakat maupun sektor pariwisata. Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak lingkungan, terutama terhadap ekosistem laut.

Dampak yang muncul antara lain meningkatnya kandungan bakteri E. coli di kawasan pesisir akibat residu sampah yang menumpuk. Selain itu, pertumbuhan alga juga ditemukan di zona inti kawasan konservasi perairan Gili Trawangan.

Tumpukan sampah di TPST bahkan menimbulkan bau menyengat yang mengganggu kenyamanan masyarakat dan wisatawan. "Karena itu diperlukan penerapan teknologi dan langkah konkret dalam penanganan sampah di Gili Trawangan agar dampak lingkungan dapat diminimalkan," katanya.

Sebagai bagian dari solusi, KKP telah melakukan pengadaan tiga unit insinerator pada akhir tahun 2025. Teknologi tersebut dirancang untuk membantu mengurangi volume sampah secara signifikan dengan kapasitas pembakaran mencapai sekitar 10 hingga 20 ton sampah per hari.

Namun demikian, ketiga unit insinerator tersebut belum dapat langsung dioperasikan karena masih harus memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. "Saat ini seluruh insinerator telah melalui tahap uji emisi. Sesuai regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, setiap insinerator wajib melewati sejumlah tahapan perizinan hingga memperoleh Sertifikat Laik Operasi (SLO)," jelas Ahmad Aris.

Ia menegaskan, KKP tengah melakukan berbagai langkah untuk memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan sehingga insinerator dapat segera difungsikan secara optimal. Dengan beroperasinya ketiga unit insinerator tersebut, diharapkan persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan utama di Gili Trawangan dapat segera teratasi, sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan ekosistem laut di kawasan konservasi yang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia tersebut.

Dompu (ANTARA) - Muhammad Junaidi telah menghabiskan waktu lebih dari satu dekade bergelut dengan tanaman bernama latin Nicotiana tabacum yang tumbuh subur di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat.

Jari jemarinya yang menghitam akibat terpapar getah tembakau menjadi penanda waktu yang begitu panjang ihwal hidup sebagai petani tembakau tradisional di kawasan kaki Gunung Tambora.

Aroma wangi menyeruak dari lembaran tembakau iris berwarna kecokelatan di atas anyaman bilah bambu yang terpanggang sinar matahari selama berhari-hari.

Pria 41 tahun tersebut bercerita selama ini sebagian besar tembakau Dompu dipasarkan untuk bahan baku industri luar daerah, sehingga manfaat ekonomi yang diterima relatif terbatas.

Daerah penghasil tembakau memperoleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), tetapi nilai bagi hasil itu hanya sebagian kecil dibandingkan jika produk tembakau diolah dan dipasarkan langsung dari daerah asal.

Dia melihat, kalau diolah menjadi produk jadi, termasuk tembakau iris, maka perputaran ekonomi dan pengembalian cukai ke daerah bisa lebih besar.

Hilirisasi tembakau menjadi harapan besar para petani tradisional agar nilai tambah komoditas bisa meningkat, sekaligus memperbesar penerimaan daerah dari sektor cukai hasil tembakau.

Junaidi sempat bermitra dengan perusahaan pengolahan tembakau, hingga tahun 2019, kemudian memutuskan mengembangkan usaha pengolahan tembakau secara mandiri.

Sistem kemitraan mengharuskan petani melakukan pengemasan, pengepakan, dan pemilahan daun tembakau berdasarkan sembilan tingkatan mutu yang ditentukan oleh perusahaan.

Sebaliknya, dalam sistem mandiri, petani dapat menjual hasil panen secara lebih sederhana, tanpa proses pengepakan yang kompleks karena harga terkadang dipukul rata berdasarkan kualitas keseluruhan hasil panen.

Pada satu musim tanam, Junaidi mengelola hingga 20.000 pohon tembakau atau setara lahan berukuran satu hektare. Jumlah produksi dari lahan seluas itu mencapai 1,8 hingga 2 ton tembakau kering dengan harga rata-rata Rp30 ribu per kilogram, sehingga memberikan omzet satu musim tanam sekitar Rp60 juta.

Sejak 2025, ia merintis rumah produksi tembakau yang mengolah berbagai jenis bahan baku menjadi produk tembakau iris dan rokok kretek skala kecil. Industri pengolahan itu memperkerjakan 18 orang yang terdiri atas 14 tenaga penggiling dan 4 tenaga pengemasan.

Kapasitas produksi rumah usaha tersebut mencapai 1.000 hingga 1.500 bungkus per periode produksi dengan pemasaran yang masih difokuskan untuk pasar lokal Kabupaten Dompu dan sekitarnya.

Para petani tembakau yang berjumlah sekitar 6.000 orang, kini menaruh harapan besar terhadap pertumbuhan industri pengolahan hasil tembakau skala lokal. Mereka ingin pemerintah terus mendorong perkembangan sektor ini agar nilai ekonomi tembakau tidak berhenti di tingkat budi daya, tetapi juga mengalir hingga ke hilir.

Bangun industri dari desa

Kabupaten Dompu punya modal kuat untuk mengembangkan industri hasil tembakau lantaran luas areal tanam tembakau mencapai 600 hektare dengan produksi lebih dari 1.100 ton per tahun.

Kecamatan Pekat menjadi salah satu sentra utama dengan luas tanam 192 hektare dan jumlah produksi sebanyak lebih dari 346 ton pada tahun 2025.

Struktur ekonomi yang hanya bertopang pada penjualan bahan baku membuat nilai ekonomi yang tercipta relatif terbatas.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, daerah yang mampu mengolah komoditas menjadi produk bernilai tambah justru memperoleh manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan daerah yang hanya menjual bahan mentah.

Pemerintah Kabupaten Dompu mengusung hilirisasi tembakau sebagai agenda penting dalam pembangunan daerah guna meningkatkan daya saing, sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Bupati Dompu Bambang Firdaus menjelaskan bahwa tembakau Dompu sebagian besar dijual dalam bentuk bahan baku. Pemkab ingin nilai tambah tetap berada di Dompu melalui hilirisasi, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan petani, pelaku usaha, dan masyarakat secara lebih luas.

Hilirisasi bukan sekadar memproduksi rokok. Hilirisasi adalah membangun rantai ekonomi yang lebih panjang mulai dari pengolahan bahan baku, pencampuran, pelintingan, pengemasan, distribusi, hingga pemasaran.

Pada 18 September 2023, Pemerintah Kabupaten Dompu meresmikan rumah produksi rokok sigaret kretek tangan (SKT) di Desa Woko, Kecamatan Pajo, yang menjadi awal perjalanan hilirisasi tembakau.

Rumah produksi itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat produksi rokok kretek tangan, tetapi juga dikembangkan sebagai pusat riset cita rasa tembakau lokal guna membangun identitas produk yang memiliki karakter dan daya saing tersendiri.

Berbagai pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terus dilakukan mencakup seluruh rantai produksi, mulai dari pengolahan bahan baku, proses pelintingan, pengemasan, hingga pengendalian mutu produk.

Pada 4 Juni 2026, Pemerintah Kabupaten Dompu kembali meresmikan rumah produksi baru yang juga mengolah hasil tembakau di Desa Kadindi Barat, Kecamatan Pekat.

Keberadaan dua rumah produksi tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun ekosistem industri hasil tembakau yang berkelanjutan dari desa-desa yang terus berkembang di tanah Dompu.

Kemandirian ekonomi

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025, Kabupaten Dompu memiliki total anggaran sebanyak Rp1,36 triliun dengan target pendapatan asli daerah atau PAD senilai Rp151,82 miliar.

Hingga tutup buku tanggal 31 Desember 2025, realisasi PAD hanya mencapai Rp141,37 miliar atau 93,12 persen dari target selama setahun.

Capaian itu menunjukkan kinerja yang relatif baik, sekaligus memperlihatkan kontribusi PAD terhadap keseluruhan APBD masih tergolong kecil mengingat sebagian besar pendapatan masih bergantung kepada transfer pemerintah pusat.

Dalam APBD 2026, pendapatan daerah ditetapkan sekitar Rp1,12 triliun dengan belanja mencapai Rp1,17 triliun. Target PAD naik menjadi Rp189,25 miliar agar dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Dompu membutuhkan mesin-mesin ekonomi baru yang mampu menciptakan aktivitas produktif secara berkelanjutan. Hilirisasi tembakau menjadi salah satu jawaban dari tantangan fiskal.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Sumbawa Sugeng Hariyanto mengatakan industri hasil tembakau yang legal dapat memberikan manfaat ekonomi, sekaligus berkontribusi terhadap penerimaan negara.

Keberadaan industri legal membantu menciptakan iklim usaha yang sehat dan memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Pada 2026, Kabupaten Dompu menerima DBHCHT sekitar Rp12 miliar. Angka itu menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp22 miliar.

Penurunan tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat basis industri legal agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat terus mendukung pembangunan daerah.

Hilirisasi tembakau bukan sekadar membangun rumah produksi atau peluncuran merek rokok lokal. Sesungguhnya, proyek yang sedang dibangun adalah fondasi ekonomi baru yang bertumpu pada kekuatan daerah sendiri.

Tantangan pembangunan ke depan bukan lagi sebatas meningkatkan produksi tembakau, tetapi memastikan lebih banyak proses pengolahan berlangsung di dalam daerah agar nilai tambah, lapangan kerja, dan keuntungan ekonomi tidak terus mengalir keluar.

Hilirisasi tentu bukan solusi instan bagi seluruh persoalan fiskal yang dihadapi Kabupaten Dompu. Namun, langkah itu menjadi salah satu ikhtiar penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah di tengah ketidakpastian ekonomi dan keterbatasan anggaran.

Dari hamparan ladang tembakau di Pekat, hingga rumah produksi di Woko dan Kadindi Barat, Kabupaten Dompu sedang menapaki jalan panjang menuju transformasi ekonomi.

Jalan yang mungkin tidak selalu mudah, tetapi menawarkan harapan bahwa kekayaan yang tumbuh di tanah Dompu suatu hari nanti dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang mengelolanya dan menciptakan kemandirian bagi ekonomi daerah.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Widodo Setiyo Pranowo, menjelaskan bahwa sinyal awal upwelling terutama teridentifikasi di Samudera Hindia selatan Jawa-Bali-Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor.

Wilayah tersebut menunjukkan indikasi awal pengangkatan massa air bawah permukaan ke lapisan atas laut.

“Berdasarkan prediksi parameter oseanografi periode 1-7 Juni 2026, sinyal awal keaktifan upwelling mulai terlihat di beberapa wilayah perairan Indonesia. Namun, intensitasnya masih berada pada kategori lemah hingga sedang dan belum merata secara spasial,” ujarnya dilansir dari laman resmi BRIN.

Menurut Widodo, indikasi upwelling di wilayah selatan Jawa-Bali-Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor ditandai oleh penurunan suhu permukaan laut, peningkatan salinitas, keberadaan arus vertikal ke atas, serta kenaikan konsentrasi klorofil. Kombinasi faktor-faktor tersebut menunjukkan mulai terangkatnya massa air kaya nutrien dari lapisan dalam ke permukaan yang mendapat paparan sinar matahari.

Fenomena upwelling merupakan proses alami yang memainkan peran penting dalam ekosistem laut. Ketika massa air dari kedalaman laut naik ke permukaan, nutrien yang terbawa akan merangsang pertumbuhan fitoplankton sebagai fondasi rantai makanan laut. Kondisi ini sering kali berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas perairan dan potensi sumber daya perikanan.

Selain di koridor selatan Indonesia, BRIN juga menemukan indikasi peningkatan produktivitas perairan di sejumlah wilayah lain, antara lain Laut Banda bagian selatan-tenggara, Laut Arafura, perairan barat Sumatra hingga Laut Andaman, serta kawasan selatan Selat Makassar menuju Laut Flores. Namun demikian, mekanisme yang terjadi di wilayah-wilayah tersebut tidak selalu mencerminkan proses upwelling pantai klasik.

Widodo menjelaskan bahwa peningkatan produktivitas di Laut Arafura kemungkinan dipengaruhi oleh proses pencampuran massa air akibat angin dan pasang surut di wilayah paparan dangkal. Sementara itu, di perairan barat Sumatra hingga Laut Andaman, peningkatan klorofil diduga berkaitan dengan interaksi front oseanografi, pusaran arus (eddy), pencampuran massa air, serta pengaruh massa air dari Teluk Benggala.

“Di bagian selatan Selat Makassar, proses vertikal lokal diduga dipicu oleh interaksi Arus Lintas Indonesia atau ARLINDO, topografi dasar laut, tidal pump, eddy, dan gelombang internal yang mendorong pengangkatan massa air ke lapisan atas,” ungkapnya.

Di sisi lain, beberapa wilayah perairan Indonesia masih belum menunjukkan tanda-tanda upwelling yang signifikan. Wilayah seperti Selat Malaka, Selat Karimata, Laut Jawa, bagian selatan Laut China Selatan, Laut Halmahera, Laut Sulawesi, serta perairan Pasifik barat di utara Papua hingga timur Filipina masih didominasi perairan yang relatif hangat dengan konsentrasi klorofil laut lepas yang rendah hingga sedang.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, BRIN menginterpretasikan kondisi awal Juni 2026 sebagai fase awal (onset) upwelling musim timur 2026, dengan pusat aktivitas berada di koridor selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor. Widodo menegaskan bahwa perkembangan fenomena ini masih perlu diamati secara intensif hingga Juli–Agustus 2026 untuk mengetahui potensi penguatannya.

“Upwelling yang mulai terdeteksi pada awal Juni ini perlu terus dipantau melalui observasi suhu permukaan laut, salinitas, kecepatan arus vertikal, nutrien, klorofil, dan angin permukaan. Pemantauan berkelanjutan akan membantu memahami perkembangan fenomena ini sekaligus mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara lebih adaptif,” pungkasnya.

Temuan ini menegaskan kontribusi BRIN dalam menyediakan informasi ilmiah berbasis data oseanografi guna mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan nasional, sekaligus memperkuat pemahaman terhadap dinamika iklim laut Indonesia secara berkelanjutan.

Mataram (ANTARA) - Kajian lembaga pemikir nirlaba Institute for Essential Services Reform (IESR) menyebutkan Pulau Sumbawa di Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki potensi energi terbarukan yang bersumber dari tenaga surya sebanyak 8,64 gigawatt.

Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa mengatakan potensi sebesar itu mampu menopang kebutuhan listrik berbasis energi bersih hingga 100 persen bagi Pulau Sumbawa.

"Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pembangunan 100 gigawatt energi surya di sekitar 80 ribu desa. Kami melihat itu sebagai momentum bagi daerah untuk berkontribusi dalam pencapaian target nasional," ujar dia dalam pernyataan di Mataram, Kamis.

Fabby mengatakan pihaknya telah menerbitkan kajian bertajuk Pulau Berbasis 100 Persen Energi Terbarukan dan Fleksibilitas pada Sistem Tenaga Listrik.

Hasil kajian tersebut menunjukkan Pulau Sumbawa memiliki total potensi energi terbarukan sebanyak 10,21 gigawatt dengan 8,64 gigawatt di antaranya atau setara 84,53 persen adalah tenaga surya.

Menurut dia, potensi itu menjadi modal penting bagi Nusa Tenggara Barat dalam menyusun strategi transisi energi dan mewujudkan target emisi nol bersih pada 2050 mendatang.

Fabby menilai pengalaman menyusun peta jalan Bali Emisi Nol Bersih 2045 yang dilakukan IESR dapat menjadi referensi bagi Nusa Tenggara Barat dalam merancang kebijakan serupa.

"Kami dapat memberikan masukan strategis untuk mengarusutamakan energi terbarukan. Dalam masa transisi energi seperti saat ini, inisiatif emisi nol bersih juga perlu mendapat dukungan kuat dari pemerintah pusat," ujar dia.

Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menyambut positif dukungan lembaga pemikir nirlaba tersebut dalam penyusunan peta jalan Emisi Nol Bersih 2050.

Ia menyatakan Nusa Tenggara Barat membutuhkan arah pembangunan yang terukur agar proses transisi energi bisa berjalan efektif sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

"NTB memiliki peluang besar untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja energi terbarukan, baik di dalam negeri maupun pasar internasional," kata Iqbal.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026