Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dan PT Indosat Tbk. (ISAT) menyiapkan berbagai kanal, mulai dari gerai fisik hingga sistem, untuk mendukung penerapan registrasi kartu sim pelanggan baru dengan menggunakan biometrik.

VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi menilai implementasi kebijakan tersebut menjadi langkah strategis perusahaan untuk memperkuat validitas identitas pelanggan sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan digital, termasuk scam dan phishing.

Menurutnya, kesiapan Telkomsel difokuskan pada penyediaan proses registrasi yang aman dan nyaman. Proses verifikasi identitas maupun teknologi yang digunakan telah memenuhi ketentuan perlindungan data pribadi dan standar keamanan informasi yang dipersyaratkan regulator.

“Melalui registrasi biometrik, kita semua bisa ambil peran untuk memastikan agar setiap nomor terhubung dengan identitas yang benar. Dengan demikian, Telkomsel berharap pelanggan dan masyarakat dapat merasa lebih tenang saat berkomunikasi dan bertransaksi via digital,” kata Fahmi.

Senada, PT Indosat Tbk. (ISAT) mengaku telah menerapkan registrasi biometrik secara sukarela sejak Maret 2025.

Chief Legal & Regulatory Officer Indosat Reski Damayanti mengatakan perusahaan telah lebih dahulu menerapkan teknologi biometrik sebelum kebijakan tersebut diwajibkan pemerintah. Dari sisi keamanan, Indosat juga telah mengantongi sertifikasi ISO sebagai salah satu standar keamanan internasional.

“Kami sudah siap, bahkan sebenarnya kami sudah menerapkan. Dari sejak Maret 2025, kami sudah terapkan. Memang sistemnya voluntary basis ya,” kata Reski.

Dia menjelaskan penerapan biometrik dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan penguatan keamanan identitas pelanggan di industri telekomunikasi. Selain itu, Indosat juga meluncurkan layanan anti-spam dan anti-scam secara bertahap sejak 2025 sebagai bagian dari penguatan sistem pencegahan penipuan digital.

“Jadi makanya juga biometrik itu kami juga sudah mulai terapkan dari 2025. Maret, kemudian di Agustus itu juga kami sudah launch anti-spam, anti-scam. Karena kan kami tahu makin banyak kan spam-scam itu kan masalah yang sudah benar-benar bisa dibilang concerning lah,” kata Reski.

Dia berharap implementasi registrasi biometrik dapat membantu menekan penyalahgunaan identitas pelanggan meski bukan menjadi satu-satunya solusi dalam memerangi kejahatan digital.

“Kami harapkan semakin berkurang yang namanya data-data orang lain dipakai. Karena kan sekarang mukanya kan nggak bisa dicopy ya,” katanya.

Bisnis.com, DENPASAR — Pelaku pariwisata di Bali mengeluhkan rumitnya pengurusan izin usaha akomodasi akibat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPD Provinsi Bali Perry Markus menjelaskan pengurusan izin hotel sangat rumit dan mahal.

Kerumitan tersebut terjadi karena pelaku usaha tidak cukup mengurus perizinan di satu birokrasi, melainkan harus mengurus izin ke pemerintah pusat sekaligus memenuhi berbagai ketentuan pemerintah daerah.

Pertama, pelaku usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar sesuai KBLI Perhotelan melalui OSS yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Selanjutnya, di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi, pelaku usaha harus mengurus Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), AMDAL/UKL-UPL, dan izin lain yang menjadi kewenangan provinsi.

Kemudian, di pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha juga harus mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), hingga izin lingkungan.

Rumit dan mahalnya proses perizinan membuat pelaku pariwisata enggan mengurus izin karena proses tersebut tidak dapat dilakukan secara mandiri dan harus menggunakan jasa konsultan dengan biaya yang tidak murah. PHRI menyebut kondisi tersebut terutama memberatkan pemilik hotel lokal yang memiliki keterbatasan modal, terlebih sebagian hotel kecil masih belum pulih sepenuhnya dari pandemi Covid-19.

"Selain rumit, pengurusan izin juga mahal. Mengurus PBG dan SLF saja butuh dana miliaran, jadi orang tidak mau mengurus izin," jelas Perry, dikutip Rabu (1/7/2026).

PHRI mendesak pemerintah melakukan harmonisasi perizinan hotel melalui integrasi sistem OSS dengan Amdalnet dan sistem perizinan di daerah.

Selain itu, organisasi tersebut juga meminta adanya kepastian waktu dan biaya perizinan yang terjangkau bagi seluruh pelaku usaha, serta pengawasan yang adil bagi semua pihak. Perry menambahkan kemudahan perizinan juga sejalan dengan prinsip pariwisata berkelanjutan.

"Kemudahan perizinan yang pasti, cepat, dan transparan akan mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing pariwisata Bali," jelas Perry.

PHRI juga meminta pemerintah melakukan penataan dan pengendalian pembangunan akomodasi melalui penerapan carrying capacity dan zonasi pariwisata. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan keseimbangan pasar dan persaingan usaha yang sehat.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi atau surat utang daerah senilai Rp3,5 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan hal tersebut menjadi yang pertama dilakukan pemprov di seluruh Indonesia.

Ia menjelaskan rencana penerbitan surat utang Jakarta untuk meredam tekanan fiskal usai pemerintah pusat telah memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) atau Transfer ke Daerah (TKD) Jakarta sebanyak Rp15 triliun.

"Dengan dipotong Rp15 triliun, tentunya ada tekanan daripada fiskalnya Jakarta. Bagaimana terhadap hal ini? Saya sekarang ini, tahun ini, pertama kali menerbitkan, dan mungkin baru pertama kali ada di republik ini yang namanya obligasi daerah," ungkap Pramono dalam sebuah diskusi di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Selasa (30/6) dikutip Detikfinance.

Ia menyampaikan Pemprov DKI Jakarta menargetkan nilai emisi dari obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun. Menurutnya, obligasi daerah ini akan banyak dipesan seiring daya tarik Jakarta yang besar.

"Obligasi Jakarta kita terbitkan Rp3,5 triliun, dan saya yakin peminatnya pasti banyak sekali. Karena apa? Karena kita semua akan menjual dengan senyum," kata Pramono.

Pemprov DKI Jakarta menjamin tidak akan terkendala masalah pembayaran yield atau imbal hasil kepada investor. Dengan demikian, Pramono menyebut akan mengalokasikan APBD utamanya untuk membayar imbal hasil tersebut.

"Kalau itu sih saya bisa menjamin nggak ada masalah," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap untuk melakukan mitigasi lebih lanjut terkait dengan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas tingginya harga gas industri nonsubsidi.

“Mitigasi inilah yang paling penting. Artinya, seseorang yang ter-PHK, bagaimana masa-masa dia ketika mencari pekerjaan, kemudian bagaimana juga termasuk angkatan kerja baru yang memang harus kita serap di dalam lapangan kerja,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kemnaker Anwar Sanusi di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea pada Selasa (23/6) melaporkan adanya potensi PHK terhadap lebih dari 50 ribu orang di salah satu pabrik keramik terbesar di Bekasi, Jawa Barat.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Anwar mengatakan pihaknya masih melakukan kajian lebih lanjut terkait penyebab hingga solusi yang akan ditawarkan.

“Kami harus melakukan kajian terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman serikat pekerja/serikat buruh. Yang jelas tadi, mapping kita terkait dengan sektoral-sektoral yang memiliki kontribusi terhadap besarnya jumlah PHK ini,” kata Anwar.

“Tentunya kita akan melakukan telaah, penyebabnya apa, mitigasinya apa,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan pemerintah telah melakukan langkah mitigasi pencegahan gelombang PHK di sektor padat karya melalui penurunan harga gas industri nonsubsidi.

Said Iqbal dalam keterangan terpisah, Senin (29/6), mengatakan langkah ini dilakukan agar sektor padat karya seperti industri keramik, granit, dan tekstil dapat tetap kompetitif dan mampu mempertahankan lapangan kerja.

“Penurunan harga gas industri merupakan salah satu langkah konkret pemerintah untuk mencegah gelombang PHK. Dengan biaya produksi yang lebih kompetitif, perusahaan memiliki ruang untuk mempertahankan pekerjanya," ujar Said Iqbal.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya memperkirakan kenaikan harga gas industri berdampak kepada pengguna gas yang tidak mendapatkan fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), serta adanya penurunan produksi/lifting di beberapa sumur khususnya di Jawa Barat.

Guna menutup kekurangan pasokan imbas penurunan produksi tersebut, industri kemudian mencari sumber baru melalui Liquefied Natural Gas (LNG) dari daerah-daerah lain, sehingga biaya logistik turut memengaruhi harga final dari gas industri tersebut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pendaftaran sim card menggunakan biometrik resmi berlaku pada Rabu (1/7/2026). Bagi Pelanggan Telkomsel, Indosat, Tri, XL, Axis, dan Smartfrenberikut sejumlah langkah yang perlu dilakukan.

Diketahui, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memastikan kebijakan registrasi kartu SIM menggunakan verifikasi biometrik mulai berlaku penuh hari ini.

Meutya mengatakan penerapan biometrik diharapkan dapat mengurangi tingkat anonimitas yang selama ini kerap dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan tindak kejahatan karena identitasnya sulit diketahui. Selain itu, kebijakan tersebut juga diharapkan meningkatkan kualitas layanan operator seluler kepada pelanggan.

“Ini bisa lebih baik lagi untuk pendataan, masyarakat agar jelas, agar akuntabel, agar transparan, tapi tidak itu saja, sekaligus juga operator seluler ini bisa memberikan layanan yang lebih baik bagi mereka yang memang sudah melakukan biometrik,” kata Meutya di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler, registrasi pelanggan prabayar dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yakni di gerai penyelenggara jasa telekomunikasi atau secara mandiri melalui aplikasi maupun situs internet milik operator.

Untuk registrasi di gerai, petugas akan memverifikasi identitas pelanggan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan melakukan pencocokan biometrik wajah sebelum nomor dinyatakan aktif.

Komdigi juga sebelumnya memastikan seluruh gerai operator seluler telah menerapkan registrasi biometrik. Kepastian itu diperoleh berdasarkan hasil uji petik di berbagai gerai operator seluler di sejumlah kabupaten dan kota.

Berikut langkah-langkah registrasi biometrik pada masing-masing operator seluler:

Registrasi melalui website XL dan AXIS

1. Buka laman registrasi sesuai kartu yang digunakan (https://registrasi.xl.co.id atau https://registrasi.axis.co.id), kemudian pilih metode registrasi menggunakan OTP atau PUK.

2. Masukkan nomor kartu perdana yang akan diaktifkan, lalu masukkan NIK.

3. Lakukan swafoto (selfie) dengan memastikan wajah berada di dalam area lingkaran, tidak menggunakan masker, kacamata hitam, atau aksesori lain yang menutupi wajah. Pastikan pencahayaan cukup dan gunakan latar belakang polos atau minim objek.

4. Sistem akan memvalidasi data biometrik dengan basis data Dukcapil secara otomatis. Apabila data sesuai, registrasi berhasil dan kartu siap digunakan.

Registrasi melalui aplikasi myXL atau AXISNET

1. Buka aplikasi myXL atau AXISNET, kemudian masukkan nomor kartu perdana yang akan didaftarkan.

2. Pilih menu Registrasi dengan Biometrik, lalu pilih metode registrasi menggunakan OTP atau PUK.

3. Masukkan NIK, kemudian lakukan swafoto (selfie) sesuai ketentuan.

4. Sistem akan memvalidasi data biometrik dengan basis data Dukcapil. Jika data sesuai, registrasi berhasil dan kartu siap digunakan.

Registrasi melalui website Smartfren dan aplikasi MySF

1. Buka laman https://smartfren.com/Activation/, kemudian masukkan nomor kartu perdana yang akan didaftarkan.

2. Masukkan kode OTP yang diterima pelanggan, kemudian masukkan kode PUK.

3. Masukkan NIK, kemudian lakukan swafoto (selfie) dan pilih Start Video Check sesuai petunjuk. Pastikan wajah berada di dalam area lingkaran, tidak menggunakan aksesori yang menutupi wajah, serta berada di ruangan dengan pencahayaan yang cukup.

4. Sistem akan memvalidasi data biometrik dengan basis data Dukcapil. Selanjutnya klik Gunakan Foto. Apabila data sesuai, akan muncul notifikasi Aktivasi Berhasil dan kartu siap digunakan.

Telkomsel

1. Masukkan nomor Telkomsel yang akan diregistrasi melalui laman tsel.id/registrasi.

2. Lakukan verifikasi nomor menggunakan kode one-time password (OTP) yang dikirimkan ke nomor tersebut.

3. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

4. Lakukan verifikasi biometrik berupa pemindaian atau pengenalan wajah (face recognition).

5. Setelah seluruh data tervalidasi, pelanggan akan menerima notifikasi melalui SMS sebagai tanda registrasi berhasil dan nomor dapat digunakan.

Indosat (IM3 dan Tri)

1. Akses laman registrasi resmi Indosat, kemudian pilih menu Registrasi Nomor Prabayar - IM3 & Tri (Biometrik).

2. Masukkan nomor IM3 atau Tri yang akan didaftarkan.

3. Verifikasi nomor menggunakan kode one-time password (OTP) atau empat digit terakhir nomor ICCID yang tertera pada kartu SIM fisik.

4. Masukkan NIK, lalu lakukan verifikasi biometrik dengan mengambil swafoto (selfie) untuk pencocokan wajah.

5. Tunggu proses verifikasi selesai. Apabila registrasi berhasil, pelanggan akan menerima notifikasi melalui SMS yang menyatakan nomor telah aktif dan terdaftar.

TEL AVIV - Israel sedang mengembangkan senjata laser berbasis ruang angkasa yang mampu menargetkan satelit. Pernyataan itu diumumkan Menteri Pertahanan Israel Katz.

Sistem yang diusulkan dimaksudkan untuk memberi Israel kemampuan yang saat ini tidak dimiliki negara lain, kata anggota kabinet tersebut kepada wartawan pada hari Senin.

“Hingga saat ini, tidak ada negara yang memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan di ruang angkasa. Kita harus menjadi negara terdepan di dunia dengan kemampuan ini,” kata Katz.

Dia menambahkan laser antariksa akan memberi Pasukan Pertahanan Israel keunggulan atas “musuh kita dengan sumber daya besar” – pernyataan yang ditafsirkan media nasional sebagai referensi kepada Iran.

Kemungkinan permusuhan langsung yang diperbarui dengan Republik Islam merupakan tema utama dari pengarahan tersebut.

AS, Rusia, dan China diyakini memiliki berbagai kemampuan anti-satelit. Sistem rudal anti-balistik Arrow 3 milik Israel sendiri dipahami mampu mengenai target di ruang angkasa.

Namun, masalah senjata semacam itu sangat sensitif. Sejak Perang Dingin, telah ada aspirasi yang dinyatakan untuk mencegah persenjataan ruang angkasa, atau setidaknya menghentikannya menjadi medan perang.

Ada juga kekhawatiran praktis tentang efek Kessler. Skenario yang dikhawatirkan menggambarkan serangan kinetik pada satelit musuh yang memicu reaksi berantai di orbit Bumi rendah yang semakin padat, berpotensi membuatnya tidak dapat digunakan selama beberapa dekade hingga puing-puing tersebut secara alami menghilang.

‘Laser Ruang Angkasa Yahudi’

Inisiatif laser ruang angkasa Israel, yang dilaporkan akan dibangun berdasarkan teknologi yang digunakan dalam proyek militer lainnya, seperti sistem pertahanan udara Iron Beam yang sedang dikembangkan, menggemakan rumor tentang apa yang disebut "laser ruang angkasa Yahudi."

Kemampuan yang diduga tersebut menarik perhatian media AS pada tahun 2021 ketika para jurnalis meneliti jejak daring beberapa anggota parlemen Partai Republik yang baru terpilih, termasuk Marjorie Taylor Greene dari Georgia.

Pada tahun 2018, Greene membagikan klaim bahwa sistem semacam itu dapat menyebabkan kebakaran hutan di AS.

Dia mengutip dugaan laporan saksi mata tentang "laser atau sinar cahaya biru" dan menyebutkan "Rothschild Inc" dalam unggahan Facebook, tampaknya merujuk pada kerajaan bisnis yang diciptakan oleh keluarga Rothschild.

Ia kemudian mengatakan pada saat itu ia tidak mengetahui bahwa keluarga Rothschild beragama Yahudi.

Greene, yang sekarang menjadi warga negara biasa, berselisih hebat dengan Presiden Donald Trump mengenai beberapa kebijakan, termasuk keputusannya untuk menyerang Iran pada akhir Februari dalam operasi gabungan dengan Israel.

Ia dan pendukung vokal pemimpin Partai Republik lainnya mengecamnya sebagai pengkhianatan terhadap agenda 'America First' Trump dan pelanggaran kepercayaan pemilih.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat angkat bicara soal tindakan majelis hakim yang langsung meninggalkan ruang sidang usai membacakan vonis terhadap eks Mendikbudristek Nadiem Makarim pada Selasa (30/6/2026).

Dalam pantauan Bisnis di lokasi, setelah pembacaan vonis, para hakim langsung berbalik badan dan meninggalkan ruang sidang.

Padahal, dalam praktik persidangan, hakim umumnya terlebih dahulu menanyakan sikap penuntut umum maupun tim kuasa hukum terdakwa terkait putusan yang telah dibacakan.

"Kenapa mesti buru-buru, Yang Mulia? Takut ya? Wah gawat ini, ini kan hak kita untuk menyatakan," ujar salah satu kuasa hukum Nadiem di ruang sidang.

Perilaku majelis hakim itu kemudian menjadi sorotan masyarakat, khususnya di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara PN Jakarta Pusat Firman Akbar menyatakan bahwa pertanyaan mengenai sikap penuntut umum dan kubu terdakwa setelah pembacaan vonis bukan merupakan kewajiban.

"Sebenarnya dalam praktik peradilan tidak masalah jika itu tidak ditanyakan," ujar Firman saat dikonfirmasi, dikutip Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, peristiwa tersebut tidak perlu dipersoalkan karena hak terdakwa untuk menyatakan menerima putusan, pikir-pikir, atau mengajukan banding tetap dapat digunakan dalam tenggat waktu yang diatur undang-undang.

"Karena hak-hak terdakwa selama dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang tetap bisa dinyatakan apakah menerima, pikir-pikir, atau menyatakan banding," pungkasnya.

Sekadar informasi, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Nadiem Makarim serta denda Rp1 miliar.

Selain itu, salah satu pendiri Gojek tersebut juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar dengan pidana subsider lima tahun penjara.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Satgas Pangan Polri mengawal perbaikan harga ayam hidup di tingkat peternak setelah harga berbulan-bulan berada di bawah biaya produksi sehingga mengancam keberlanjutan usaha perunggasan.

"Pemerintah bergerak cepat merespons anjloknya harga ayam hidup di tingkat peternak yang dalam beberapa bulan terakhir berada di bawah harga pokok produksi atau HPP terutama di Pulau Jawa," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Stabilisasi Perunggasan Nasional yang melibatkan perusahaan perunggasan terintegrasi, asosiasi peternak, Satgas Pangan Polri, serta jajaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam pertemuan itu, seluruh peserta menyepakati komitmen bersama untuk mempercepat pemulihan harga ayam hidup sehingga kembali memberikan keuntungan layak bagi peternak melalui langkah terukur dan berkelanjutan.

Kesepakatan dituangkan dalam komitmen tertulis yang ditandatangani pelaku usaha, asosiasi perunggasan, Ditjen PKH, dan Satgas Pangan Polri sebagai dasar pelaksanaan pengendalian pasar secara bersama dan konsisten.

Komitmen tersebut mencakup percepatan penyerapan ayam hidup, peningkatan kapasitas pemotongan di Rumah Potong Hewan (RPH) unggas, serta target harga minimal Rp19.500 per kilogram berat hidup paling lambat 15 Juli 2026.

Pelaksanaan perbaikan harga dimulai sejak 30 Juni 2026, kemudian diarahkan secara bertahap menuju harga acuan pemerintah agar keseimbangan pasar tercapai tanpa mengganggu pasokan maupun aktivitas usaha peternak.

Menurut Agung, seluruh pelaku usaha juga berkomitmen menjaga keseimbangan produksi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024 guna mencegah kelebihan pasokan yang menekan nilai jual unggas.

Pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen dilakukan bersama pemerintah, Satgas Pangan Polri, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), pemerintah daerah, serta asosiasi perunggasan untuk memastikan seluruh kesepakatan dijalankan secara efektif di lapangan.

Agung menegaskan pemerintah akan menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang mengabaikan komitmen tersebut sebagai tindak lanjut arahan Menteri Pertanian demi menjaga stabilitas harga dan keberlanjutan peternakan broiler.

Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan), Sugeng Wahyudi, mengatakan harga ayam hidup selama dua bulan terakhir sangat memukul peternak karena berada di bawah biaya produksi.

Ia mengapresiasi peran pemerintah yang menjaga stabilitas sehingga seluruh pelaku usaha berkomitmen menerapkan harga minimal Rp19.500 per kilogram berat hidup, kemudian dalam dua pekan bergerak menuju harga acuan pemerintah Rp25.000 per kilogram agar peternak kembali memperoleh keuntungan layak.

Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Muhlis Wahyudi, mengajak seluruh pelaku usaha untuk menjalankan hasil kesepakatan tanpa pengecualian.

"Kami bertugas mengawal keputusan Ditjen PKH. Harga harus diarahkan hingga paling lambat 15 Juli 2026 mencapai Rp19.500 di tingkat pembelian pertama, khususnya di Pulau Jawa," katanya.

Kepala Posko (Kaposko) Satgas Saber Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan (Satgas Pangan) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Zain Dwi Nugroho menegaskan kesepakatan yang telah ditandatangani seluruh pihak tidak boleh berhenti sebagai komitmen di atas kertas, tetapi harus diwujudkan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Menurut Zain, pengawasan akan dilakukan secara intensif untuk memastikan harga ayam hidup di tingkat peternak benar-benar bergerak sesuai target yang telah disepakati.

Ia menegaskan, apabila masih ditemukan pelaku usaha yang menjual atau membeli ayam hidup di bawah harga yang telah ditetapkan, maka akan diberlakukan sanksi secara bertahap sesuai hasil kesepakatan bersama.

"Satgas Pangan akan mengawal pelaksanaannya agar tercipta iklim usaha perunggasan yang sehat, adil, dan memberikan kepastian bagi peternak maupun industri," kata Zain.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - DPR menyetujui tujuh calon anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2026-2030. Kesepakatan diambil dalam sidang Paripurna ke-22 Masa Persidangan V Tahun 2025-2026, Selasa (30/6/2026).

Mulanya, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono memaparkan hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap 19 calon anggota KIP periode 2026-2030 yang telah diusulkan Presiden. Ia menuturkan, fit and proper test itu telah dilakukan pada 24-25 Juni 2026.

"Proses uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KIP berlangsung dengan lancar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan dilakukan secara terbuka. Di mana masing-masing calon dapat menyampaikan pemaparan rencana kerja dan selanjutnya diteruskan dengan sesi pendalaman melalui proses tanya jawab," kata Dave.

Ia menambahkan, Komisi I DPR telah melaksanakan rapat internal tertutup dalam rangka memilih 7 calon anggota KIP pada 25 Juni 2026. Komisi I DPR memutuskan pengambilan keputusan terhadap calon anggota KIP berdasarkan musyawarah.

Merespons itu, Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin rapat meminta persetujuan pada peserta terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan tersebut.

"Perkenankan kami tanyakankan pada sidang dewan terhormat terhadap laporan Komisi I DPR RI atas hasil pembahasan uji kelayakan dan kepatutan yang memutuskan 7 calon Anggota KIP periode 2026-2030 dan 3 orang calon pengganti antarwaktu KIP 2026-2030 dengan nama-nama yang telah disampaikan tersebut, apakah dapat disetujui?" tanya Puan langsung disambut seruan setuju.

Adapun daftar 7 calon anggota KIP periode 2026-2030 yang disepakati sebagai berikut:

- Handoko Agung Saputro

- Hafidhah

- Arman Fauzi

- Dery Hendryan

- Edi Purwanto

- Joemarthine Chandra

- Rini Purwandari

Serta tiga calon anggota KIP periode 2026 sebagai calon PAW dengan urutan sebagai berikut:

- Hendra

- Andri Harsil

- Mimah Susanti.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim yang mengadili perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, dipimpin oleh hakim karier Purwanto S. Abdullah sebagai hakim ketua.

Purwanto merupakan hakim karier yang telah menangani perkara tindak pidana korupsi selama lebih dari satu dekade. Berdasarkan informasi resmi yang dihimpun dari profil pengadilan dan rekam jejak peradilan, Purwanto memulai karier sebagai hakim pada 2001 di Pengadilan Negeri Kendari sebelum bertugas di sejumlah pengadilan di kawasan Indonesia timur.

Ia memperoleh sertifikasi sebagai hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) pada Juni 2009 setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Tipikor Angkatan VI. Sertifikasi tersebut menjadi syarat bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara korupsi di pengadilan tipikor.

Sebelum bertugas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Purwanto juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parigi, Sulawesi Tengah, pada 2023.

Dalam persidangan perkara Nadiem, Purwanto menjadi sorotan karena beberapa kali menunjukkan ketegasan dalam memimpin jalannya sidang. Salah satunya ketika menegur personel TNI yang berjaga di ruang sidang agar tidak mengganggu independensi proses peradilan. Ia juga tetap melanjutkan persidangan meski sempat terjadi perdebatan antara jaksa penuntut umum dan tim penasihat hukum terkait kehadiran saksi.

Majelis hakim yang dipimpin Purwanto beranggotakan Eryusman, hakim karier yang memperoleh sertifikasi hakim tipikor pada 2019 dan pernah menangani sejumlah perkara besar, serta Mardiantos, hakim ad hoc tindak pidana korupsi yang ditunjuk untuk memeriksa perkara tersebut.

Perkara yang dipimpin Purwanto merupakan salah satu perkara korupsi dengan perhatian publik terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Sidang terhadap Nadiem berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan perangkat Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek pada periode 2020–2022. Putusan perkara dijadwalkan dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Perum Bulog menerima kunjungan akademik mahasiswa lintas fakultas Universitas Gadjah Mada (UGM) di Gudang Bulog Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Senin (29/6), yang menjadi ruang edukasi bagi kalangan akademisi untuk mendalami pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebagai instrumen strategis menjaga ketahanan pangan nasional.

Selama kunjungan, para mahasiswa mendapat penjelasan mengenai tata kelola penyimpanan beras di gudang Bulog, mulai dari proses penerimaan, pengendalian kualitas, hingga sistem penyimpanan yang memastikan mutu beras tetap terjaga. Rombongan lalu diajak mengunjungi Sentra Pengolahan Beras (SPB) Bulog untuk melihat langsung proses pengolahan beras, mencakup pembersihan, pemolesan, dan pengemasan hingga menjadi produk beras berkualitas yang siap dikonsumsi.

Didampingi Direktur Operasi Perum Bulog beserta jajaran Manajemen Kantor Pusat, serta Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa pihaknya membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat, termasuk perguruan tinggi, agar dapat melihat secara langsung cara Bulog mengelola Cadangan Beras Pemerintah.

"Kami ingin mahasiswa tidak hanya memperoleh teori di bangku kuliah, tetapi juga melihat langsung bagaimana Cadangan Beras Pemerintah dikelola secara profesional. Gudang Bulog terbuka sebagai sarana edukasi sehingga masyarakat dapat melihat sendiri bahwa stok beras nasional terjaga dengan baik," ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Ahmad Rizal memastikan, kondisi gudang yang penuh seperti di Sunter juga merupakan gambaran gudang-gudang Bulog di berbagai daerah.

Pengenalan Sentra Pengolahan Beras ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pentingnya proses hilirisasi pangan yang dilakukan Bulog.

Selain itu, Bulog juga menyatakan membuka peluang kerja sama dengan perguruan tinggi melalui penelitian, pengembangan teknologi, maupun inovasi di bidang pangan guna mendukung penguatan ketahanan pangan nasional.

Perwakilan mahasiswa UGM, Edwin dari Fakultas Peternakan, menyampaikan apresiasi atas kesempatan ini. Menurutnya, kunjungan tersebut memberikan pengalaman yang sangat berharga, karena mahasiswa dapat melihat langsung proses pengelolaan beras dari hulu hingga hilir.

"Kami mendapat banyak pembelajaran mulai dari pengelolaan bahan baku, proses pengolahan hingga pengemasan beras. Bahkan kami juga diberi kesempatan mencoba proses pengemasan dan berdiskusi mengenai peluang kerja sama penelitian antara UGM dan Bulog," ujar Edwin.

Seorang mahasiswa lainnya mengaku mendapat pemahaman baru mengenai standar penyimpanan dan pengelolaan beras di Bulog, yakni bahwa gudang Bulog dikelola dengan baik, bersih, rapi, serta didukung teknologi pengolahan modern, yang menghasilkan beras premium maupun medium dengan kualitas terjaga.

Pada kesempatan yang sama, Ahmad Rizal menyampaikan bahwa hingga 29 Juni 2026, realisasi pengadaan beras telah mencapai lebih dari 80 persen dari target tahun 2026 atau di atas 3,2 juta ton.

Sementara itu, stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog saat ini mencapai sekitar 5,4 juta ton, menjadi stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Capaian ini turut membuktikan keberhasilan penguatan cadangan pangan nasional, serta mewujudkan dukungan terhadap visi swasembada pangan.

Kegiatan ini diharapkan mendorong pemahaman kalangan akademisi dan masyarakat akan peran strategis Bulog dalam menjaga ketersediaan pangan nasional. Bulog juga berharap sinergi dengan perguruan tinggi dapat diperkuat melalui berbagai kolaborasi yang mendorong inovasi dan pengembangan sektor pangan demi ketahanan pangan Indonesia yang berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Polisi menerjunkan 171 personel untuk mengawal jalannya sidang vonis Nadiem Makarim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Kapolres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Polisi Reynold E.P. Hutagalung mengatakan pihaknya bakal melakukan pengamanan secara optimal untuk mengawal jalannya persidangan tersebut.

"Pengamanan sidang yang pasti kita akan lakukan optimal, melakukan pengamanan baik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," ujar Reynold di Jakarta, dikutip Selasa (30/6/2026).

Dia menambahkan, pengamanan bakal dilakukan bauk itu terhadap pelaksana persidangan, Nadiem hingga simpatisan yang menunggu hasil persidangan ini.

Kemudian, Reynold juha menyatakan pihaknya bakal berkoordinasi dengan pihak pengadilan untuk mengatur pengamanan pada persidangan kali ini

"Kami akan berkoordinasi dengan pihak pengadilan dalam hal ini bagaimana aturan main, pembatasan-pembatasan di ruang sidang dan lain-lain tentu itu menjadi kewenangan dari pihak pengadilan," imbuhnya.

Namun demikian, Reynold menekankan pihaknya tidak akan ikut campur terkait siapa saja yang bisa masuk ke area persidangan. Pasalnya, itu sudah ranah dari PN Jakarta Pusat.

"Kalau untuk siapa yang boleh masuk dan lain-lain itu dari ranah pengadilan dalam hal ini baik hakim ketua selaku pelaksana dari persidangan tersebut," pungkasnya.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri mengungkap pengamanan sidang kali ini mencapai 171 personel gabungan.

"Personel gabungan pam di PN Jakpus 171 orang," ujar Erlyn.