Peringatan Hari Susu Nusantara (2026) ini tidak boleh dimaknai hanya sebagai seremonial belaka

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengupayakan kemandirian susu nasional dari hulu hingga hilir melalui penguatan produksi, riset, hilirisasi, dan kolaborasi lintas sektor guna mendukung ketahanan pangan serta pembangunan generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan sekitar 80 persen kebutuhan susu nasional masih dipenuhi melalui impor sehingga kemandirian sektor ini perlu segera diperkuat secara bertahap dan berkelanjutan. Indonesia saat ini baru mampu memproduksi 1 juta ton dari kebutuhan 4 juta ton per tahun.

"Peringatan Hari Susu Nusantara (2026) ini tidak boleh dimaknai hanya sebagai seremonial belaka. Namun, hari ini mestinya kita kemudian mengevaluasi betapa masih banyak PR (pekerjaan rumah) yang kemudian harus kita lakukan bersama," kata Hanif saat membuka kegiatan Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Minggu.

Ia menegaskan peringatan Hari Susu Nusantara harus menjadi momentum evaluasi bersama untuk mempercepat pembangunan sektor persusuan nasional yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan.

Menurutnya, pengembangan sektor susu tidak dapat dibebankan kepada Kementerian Pertanian semata, melainkan membutuhkan gotong royong seluruh pemangku kepentingan mulai pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat luas.

Ia mengungkapkan tingkat konsumsi susu nasional saat ini masih rendah, yakni sekitar 16,2 hingga 16,8 liter per kapita per tahun atau setara satu sendok susu per hari, jauh di bawah kebutuhan ideal.

Padahal susu mengandung berbagai nutrisi penting seperti protein, kalsium, kalium, vitamin A, vitamin B12, vitamin D, dan probiotik yang berperan besar dalam membangun kekuatan tulang, otot, serta perkembangan otak generasi muda.

Dia menuturkan pembangunan sumber daya manusia harus menjadi perhatian utama karena Indonesia saat ini memiliki sekitar 70 persen penduduk usia produktif yang menjadi modal penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Maka pada kesempatan hari ini, ini harus menjadi perhatian kita serius. Belajar dari perkembangan susu ini, maka juga harus menjadi perhatian serius kita semua. Sejak tahun 1920-an masuklah investasi untuk pemenuhan susu nasional kita. Kemudian berkembang pesat di tahun 2000 sampai 2020," jelasnya.

"Namun semua masih berorientasi kepada impor. Jadi kebutuhan susu kita, yang tadi 1 sendok 1 hari, itu juga 80 persen-nya dipenuhi, diperoleh dari impor kita. Sudah cukup lama kita sebenarnya terbelenggu pada importasi," tambah Hanif.

Menurutnya, ketergantungan terhadap impor dapat menjadi risiko bagi ketahanan pangan nasional ketika terjadi gejolak geopolitik global yang berpotensi mengganggu pasokan bahan pangan dari negara-negara pemasok utama dunia.

"Maka apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk benar-benar menghadirkan ketahanan pangan sebagai program prioritas nasional ini tidak bisa ditunda lagi," tegas Hanif.

Karena itu, pemerintah mendorong penguatan ekosistem persusuan nasional melalui pembangunan sistem yang terintegrasi dari sektor hulu, sektor tengah, hingga sektor hilir agar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Hanif menilai pengembangan sektor hulu perlu difokuskan pada peningkatan populasi dan produktivitas ternak yang sesuai dengan karakter iklim tropis Indonesia, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada ternak dari wilayah subtropis.

Selain itu, riset dan inovasi perlu diperkuat untuk menghasilkan varietas ternak yang adaptif terhadap kondisi lokal sekaligus meningkatkan produktivitas susu, sehingga industri nasional semakin kompetitif dan berkelanjutan.

Hanif menjelaskan pengembangan sektor persusuan nasional masih menghadapi tantangan karena sebagian besar sapi perah yang digunakan saat ini berasal dari wilayah subtropis seperti Eropa, Australia, dan Selandia Baru yang memiliki karakter iklim berbeda dengan Indonesia.

Menurut dia, Indonesia merupakan negara tropis yang berada di kawasan sekitar garis khatulistiwa sehingga membutuhkan jenis ternak yang mampu beradaptasi dengan kondisi suhu, kelembapan, dan lingkungan tropis secara optimal untuk mendukung produktivitas susu.

Ia menilai penggunaan ternak dari wilayah subtropis sering kali memerlukan penyesuaian lingkungan tertentu, termasuk pemeliharaan di kawasan dataran tinggi, sehingga pengembangan varietas ternak yang sesuai dengan karakter tropis Indonesia menjadi kebutuhan penting.

Karena itu, Hanif mendorong penguatan riset dan inovasi untuk menghasilkan ternak perah yang lebih adaptif dan produktif di lingkungan tropis, sekaligus mampu meningkatkan produksi susu nasional guna memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.

Selain penguatan sektor hulu, pemerintah juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas industri pengolahan susu di sektor tengah dan hilir melalui pembangunan industri yang terintegrasi agar rantai pasok persusuan nasional semakin kuat dan berkelanjutan.

"Ini yang harus benar-benar kita pikirkan. Mulai dari hulunya, seberapa besar kemudian penghasil susu ini mampu kita hadirkan di negara kita," kata Hanif.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mendorong penguatan riset sapi perah tropis guna mempercepat kemandirian susu nasional dan mendukung ketahanan pangan berkelanjutan Indonesia.

Ditemui dalam Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Minggu, Hanif menegaskan penguatan sektor persusuan nasional memerlukan dukungan riset yang mampu menghasilkan terobosan sesuai kebutuhan dan kondisi Indonesia.

"Riset-riset harus segera digalakkan. Ambil sapi-sapi yang sesuai dengan karakter tropis kita. Tidak memaksakan subtropis datang ke kita, sehingga begitu dipelihara banyak problem," kata Hanif.

Menurutnya, pengembangan sapi perah yang adaptif terhadap iklim tropis menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas susu nasional secara berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

Ia menjelaskan sebagian besar produksi susu saat ini masih bergantung pada jenis sapi yang berasal dari kawasan subtropis, sehingga pengembangannya menghadapi sejumlah tantangan.

Kondisi iklim tropis dengan tingkat kelembapan tinggi memerlukan pendekatan berbeda agar pengembangan peternakan sapi perah dapat berlangsung lebih optimal dan produktif.

Karena itu, Hanif mendorong lembaga riset, perguruan tinggi, dan berbagai pihak terkait untuk mempercepat pengembangan bibit sapi yang sesuai karakter wilayah Indonesia.

"Para riset-riset, BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) dan seterusnya wajib segera menghadirkan jenis-jenis (sapi) yang mampu tumbuh dan berkembang baik, khusus dengan kesesuaian dengan kondisi kita," ujarnya.

"Susu kita sebagian besar masih berasal dari susu-susu subtropis yang tidak bisa kita kembangkan dengan baik di daerah tropis," tambah Hanif.

Adapun saat ini Indonesia baru bisa memproduksi susu di dalam negeri secara mandiri sekitar 1 juta ton per tahun sedangkan kebutuhan mencapai sekitar 4 juta ton per tahun.

Artinya, sekitar 75 persen komoditas itu masih dipasok dari luar negeri.

Oleh karena itu, penguatan riset, menurut Hanif, sangat penting untuk menghadirkan solusi berbasis ilmu pengetahuan yang mampu meningkatkan produksi susu sekaligus mendukung keberlanjutan sektor peternakan nasional.

Dengan peningkatan produksi di dalam negeri, maka Indonesia akan terbebas dari importasi komoditas tersebut.

Selain pengembangan bibit, peningkatan kualitas penanganan produksi dan pengolahan susu juga menjadi bagian penting dalam memperkuat rantai pasok persusuan nasional.

Hanif menekankan percepatan kemandirian susu membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat dalam mendukung berbagai program pengembangan.

Menurutnya, pembangunan iklim usaha yang kondusif, penguatan hilirisasi, dan integrasi sektor persusuan menjadi faktor penting dalam meningkatkan ketahanan susu nasional.

"Jadi, langkah-langkah itu harus segera kita keroyok bersama. Tidak mungkin Kementerian Pertanian saja mampu menyelesaikan itu. Tetapi, kehadiran kita semua, masyarakat, dunia usaha, pemerintah, itu harus kita lakukan bersama-sama," tegasnya.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus menggelorakan semangat konsumsi susu sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Hanif optimistis penguatan riset, peningkatan produksi, dan kolaborasi lintas sektor akan mempercepat terwujudnya ketahanan susu nasional serta mendukung Indonesia Emas 2045 yang sehat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Semua harus kita gotong royong, tidak bisa kita sendirian

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyebut program makan bergizi gratis (MBG) menjadi ruang strategis untuk meningkatkan konsumsi susu sekaligus memperkuat kualitas generasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Ditemui dalam Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Minggu, Hanif mengatakan program MBG memiliki peran penting dalam membangun budaya konsumsi susu yang lebih kuat di masyarakat.

"Justru di sini, maka kita ingin sangat titip dengan teman-teman di MBG bahwa kesempatan ini menjadi kesempatan emas. Dengan program MBG ini, maka paling tidak diwajibkan susu ini, syukur-syukur setiap hari, tidak hanya dua kali seminggu," kata Hanif.

Menurutnya program tersebut menjadi kesempatan emas untuk meningkatkan asupan susu bagi anak-anak Indonesia guna mendukung pemenuhan gizi yang lebih baik secara berkelanjutan.

Ia berharap susu dapat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program MBG sehingga manfaat pemenuhan gizi dapat dirasakan lebih luas oleh generasi muda.

Hanif mengungkapkan konsumsi susu masyarakat Indonesia saat ini masih relatif rendah, yakni sekitar 16,2 hingga 16,8 liter per kapita per tahun secara nasional.

"Karena harian kita kalau kita rata-rata hanya satu sendok makan per hari. Jadi satu orang satu hari, kita hanya mampu mengkonsumsi susu satu sendok makan. Bagaimana itu bisa mempengaruhi kita kalau ini tidak terus kita tingkatkan," ucapnya.

Angka tersebut menunjukkan masih terbukanya peluang besar untuk meningkatkan konsumsi susu sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan.

Ia menekankan susu mengandung berbagai zat gizi penting seperti protein, kalsium, kalium, vitamin A, vitamin B12, dan vitamin D yang dibutuhkan tubuh.

Kandungan gizi tersebut dinilai berperan penting dalam mendukung kesehatan tulang, memperkuat otot, serta membantu perkembangan otak generasi muda secara optimal dan berkelanjutan.

Dia menegaskan penguatan konsumsi susu harus menjadi gerakan bersama karena kualitas generasi produktif akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional pada masa mendatang.

Menurutnya, peningkatan konsumsi susu tidak dapat dilakukan sendiri sehingga diperlukan dukungan pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat melalui kolaborasi yang berkesinambungan.

Selain mendorong konsumsi, pemerintah juga berupaya memperkuat ekosistem persusuan nasional melalui penyusunan roadmap kemandirian susu yang mencakup pengembangan sektor hulu hingga hilir.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat produksi dalam negeri sekaligus meningkatkan nilai tambah sektor persusuan nasional guna mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan.

"Di ASEAN saja, kita nomor enam atau nggak nomor tujuh. Masih di bawah Vietnam, masih di bawah Singapura, masih di bawah Malaysia. Maka yang paling penting sosialisasikan terus sehingga kemudian tumbuh minat yang cukup besar, bangun iklimnya, selesaikan roadmap-nya," bebernya.

Hanif menilai hilirisasi, integrasi industri, dan penguatan investasi menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan sektor persusuan nasional yang lebih tangguh dan kompetitif.

"Hilirisasi, integrasi menjadi sangat penting. Semua harus kita gotong royong, tidak bisa kita sendirian," tambah Hanif.

Ia optimistis penguatan konsumsi susu melalui program MBG dan percepatan kemandirian susu nasional akan melahirkan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyatakan usulan memasukkan gula dalam program bantuan pangan masih memerlukan kajian pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif.

Ditemui dalam Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Minggu, Hanif mengatakan pemerintah terus mencermati berbagai masukan terkait penguatan program bantuan pangan guna mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

"Nah, ini kalau terkait dengan konteks kemandirian pangan ya pastinya itu menjadi hal yang penting. Tapi dalam (hal gula masuk pada komponen) bantuan pangannya, sepertinya belum (ada pembahasan)," kata Hanif kepada ANTARA.

Salah satu usulan yang mengemuka berasal dari kalangan petani tebu yang mendorong agar komoditas gula dapat menjadi bagian dari program bantuan pangan pemerintah.

Hanif menyampaikan pemerintah menghargai setiap masukan dari pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pangan yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, pembahasan mengenai kemungkinan penambahan komoditas dalam bantuan pangan perlu dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan berbagai aspek yang saling berkaitan.

Selain mendukung penguatan sektor pangan nasional, pemerintah juga mempertimbangkan berbagai faktor lain agar kebijakan yang diambil tetap memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas.

Hanif menegaskan pemerintah akan terus membuka ruang dialog dan kajian terhadap berbagai usulan strategis guna memperkuat ketahanan pangan serta mendukung kemandirian pangan nasional.

Hanya saja, dia menyebutkan saat ini belum ada pembahasan mengenai usulan komoditas gula masuk pada komponen bantuan pangan yang saat ini berjalan meliputi beras dan gula yang menyasar 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.

"Kalau sepanjang itu belum (ada pembahasan), belum kita cermati ya. Karena kan sebenarnya keperluan gula kan juga tidak bisa dianggap dari satu sisi ya, ada sisi lain yang juga perlu kita pertimbangkan gitu," ucapnya.

Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mendorong pemerintah memasukkan gula pasir sebagai komponen bantuan pangan nasional guna memperkuat perlindungan petani tebu dan menjaga keseimbangan pasar komoditas gula domestik.

APTRI menilai penambahan gula dalam bantuan pangan dapat menjadi langkah strategis pemerintah untuk membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan kepastian penyerapan produksi gula petani nasional.

Menurut asosiasi petani tersebut, kebutuhan gula dalam bantuan pangan tidak perlu sebesar komoditas beras karena volume konsumsi gula masyarakat jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan beras nasional harian.

APTRI mengusulkan pemerintah cukup menyalurkan satu kilogram gula dalam setiap paket bantuan pangan apabila penyaluran beras mencapai 10 kilogram kepada masyarakat penerima manfaat.

"Enggak usah banyak kalau kasih gula, karena kebutuhan gula ini volumenya 10 persen dari kebutuhan beras. Jadi kalau beras itu dikasih 10 kilo, kasilah gula 1 kilo aja. Kalau memang dianggap gula ini terlalu mahal," kata Ketua Umum APTRI Soemitro Samadikoen usai pembukaan Rapat Kerja Nasional APTRI di Jakarta, Senin (25/5).

Adapun pemerintah saat ini melalui Perum Bulog terus menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di berbagai daerah seluruh Indonesia secara bertahap.

Dalam program stimulus ekonomi tersebut, setiap keluarga penerima manfaat memperoleh alokasi bantuan Februari-Maret 2026 berupa 20 kilogram beras dan empat liter minyak goreng untuk membantu kebutuhan masyarakat. Saat ini Bulog terus menggencarkan bantuan tersebut agar mencapai target distribusi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mendorong percepatan roadmap kemandirian susu nasional untuk mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat ketahanan pangan berbasis protein hewani.

Ditemui dalam Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Minggu, Hanif menegaskan perlunya percepatan penyusunan dan pelaksanaan roadmap kemandirian susu nasional secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.

"Langkah kita semua, kegotongroyongan kita semua, untuk segera menyelesaikan roadmap dari produksi susu mulai dari hulu dan hilir, segera wajib kita lakukan," kata Hanif.

Hanif menuturkan upaya itu dilakukan sebab kebutuhan susu masyarakat Indonesia saat ini masih didominasi pasokan dari luar negeri sehingga diperlukan langkah percepatan peningkatan produksi domestik.

Disebutkan saat ini Indonesia baru bisa memproduksi susu di dalam negeri secara mandiri sekitar 1 juta ton per tahun sedangkan kebutuhan mencapai sekitar 4 juta ton per tahun.

"Itu hampir 80 persen lebih diperoleh dari impor. Maka langkah-langkah kita semua untuk segera menyelesaikan roadmap dari produksi susu," bebernya.

Ia menyebut sebagian besar konsumsi susu nasional masih bergantung pada impor sehingga ketahanan sektor persusuan nasional perlu terus diperkuat.

Penguatan produksi susu dalam negeri dinilai penting untuk mendukung kebutuhan gizi masyarakat sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi bagi peternak lokal.

Hanif menekankan pengembangan industri susu nasional membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, lembaga riset, dan masyarakat.

Peran riset menjadi penting untuk menghasilkan jenis sapi perah yang lebih adaptif terhadap kondisi iklim tropis Indonesia sehingga produktivitas dapat meningkat.

Menurutnya, pendekatan berbasis ilmu pengetahuan akan membantu menciptakan sistem peternakan yang lebih efisien dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Selain penguatan produksi, pemerintah juga mendorong hilirisasi industri susu guna meningkatkan daya saing dan memperbesar manfaat ekonomi bagi pelaku usaha.

Hanif menilai integrasi sektor hulu dan hilir menjadi kunci dalam membangun ekosistem persusuan nasional yang kuat dan mampu memenuhi kebutuhan domestik.

Ia optimistis percepatan roadmap kemandirian susu akan memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) , Perry Warjiyo menekankan, bahwa Indonesia memiliki daya tahan dalam menghadapi ancaman krisis ekonomi maupun moneter global. Di tengah ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah dan fluktuasi harga minyak yang menyentuh level di atas asumsi makro nasional, fundamental ekonomi dalam negeri dianggap menunjukkan performa yang impresif.

Perry merujuk, pada kondisi ekonomi pada triwulan pertama 2026, yang membukukan pertumbuhan sebesar 5,61% atau melampaui capaian periode sebelumnya yang hanya berada di kisaran 5,1%.

BI juga menitikberatkan soal kenaikan pertumbuhan tersebut didukung oleh stabilitas harga di dalam negeri yang tetap terkendali. Inflasi pada bulan terakhir dilaporkan berada di angka 2,4%, sebuah indikator positif yang menunjukkan bahwa bauran kebijakan moneter dan fiskal berjalan sesuai dengan target sasaran pemerintah.

Antisipasi Krisis, Ini Isi Pertemuan Prabowo dan Tokoh Ekonomi Nasional di Istana



Perry juga menegaskan, bahwa keberhasilan Indonesia dalam menjaga stabilitas ini merupakan buah dari komitmen berkelanjutan dalam membangun kekuatan ekonomi dari dalam.

"Kita bersyukur Indonesia berdaya tahan nasional. Kita bisa bangkit dari krisis '97-'98, krisis global, bahkan Covid. Tuhan cinta sama kita," ujar Perry dalam sambutannya di acara seminar nasional di Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Otoritas moneter meyakini bahwa akumulasi pengalaman panjang bangsa dalam melewati berbagai turbulensi ekonomi masa lalu telah membentuk mentalitas yang tangguh bagi para pengambil kebijakan. Pengalaman sejarah tersebut menjadi pondasi utama bagi otoritas moneter dalam menyusun strategi perlindungan yang jauh lebih kuat bagi integritas sistem keuangan domestik saat ini.

Pidato Presiden Pertegas Arsitektur Ekonomi dan Arah Ideologi Pembangunan



Kata Perry, demi memperkuat benteng pertahanan tersebut, BI terus menyiagakan cadangan devisa di posisi USD146 miliar. Langkah konkret untuk meredam spekulasi juga dilakukan dengan memangkas batas pembelian Dolar AS tanpa dokumen pendukung dari semula 50.000 Dolar AS menjadi 25.000 Dolar AS per orang per bulan.

Perry menekankan, bahwa kerangka kebijakan yang sinkron antara sisi fiskal dan moneter terbukti menjadi kunci vital dalam memitigasi dampak buruk fluktuasi pasar dunia. Bank Indonesia juga konsisten menyokong dana pembangunan melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dalam jumlah besar yang mencapai 140 triliun Rupiah hanya dalam sepekan terakhir di bulan Mei.

Otoritas moneter meyakini stabilitas nasional tidak bisa dicapai hanya melalui kerja satu lembaga saja, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Koordinasi yang dilakukan hingga tingkat tertinggi pemerintahan dipastikan terus berjalan secara intensif guna memastikan bauran kebijakan nasional tetap berada pada jalur yang selaras dengan kepentingan publik.

"Sinergi, sinergi, sinergi karena kita hanya akan menang, hanya akan kuat, hanya akan berhasil kalau kita bersatu. Oleh karena itu sinergi kami sangat kuat dengan Pemerintah," tegas Perry.

Lebih lanjut, dia berpandangan soal ancaman pengelolaan jalur logistik energi global saat ini harus disikapi dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Kondisi eksternal yang penuh gejolak menuntut respons kebijakan yang sangat responsif agar kepentingan domestik tidak tergerus oleh kepentingan spekulan internasional.

Sektor energi, pangan, dan instrumen keuangan pun diposisikan sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan ekonomi bangsa dari segala bentuk intervensi pasar yang merugikan.

"Ini yang membuat kenapa seluruh dunia harus membuat respon kebijakan nasional yang first thing first adalah TANAS (Ketahanan Nasional). This time is about TANAS," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) atau BRI mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 13,7% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp1.562 triliun pada triwulan I/2026, seiring dengan lonjakan laba bersih konsolidasian yang juga tumbuh double digit sebesar 13,7% menjadi Rp15,5 triliun.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan kinerja tersebut mencerminkan konsistensi perseroan dalam menjaga pertumbuhan yang berkualitas di tengah dinamika global.

“Kinerja solid Perseroan tersebut ditopang oleh pertumbuhan bisnis yang konsisten di berbagai lini,” ujar Hery dalam paparan kinerja keuangan triwulan I/2026, Kamis (30/4/2026).

Dia menambahkan, ekspansi kredit dilakukan secara selektif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, sehingga mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kualitas aset.

Secara rinci, segmen UMKM masih menjadi kontributor utama dengan total penyaluran mencapai Rp1.211 triliun. Sementara itu, dari sisi pendanaan, BRI mencatatkan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp1.555 triliun atau tumbuh 9,4% yoy.

Komposisi dana murah (CASA) juga semakin kuat, meningkat 13,2% yoy menjadi Rp1.058,6 triliun, yang turut mendorong efisiensi biaya dana. Cost of fund (CoF) tercatat turun dari 3% menjadi 2,3%.

Dari sisi operasional, pre-provision operating profit (PPOP) tercatat sebesar Rp32,2 triliun atau tumbuh 7,7% yoy. Kualitas aset pun menunjukkan perbaikan dengan loan at risk (LAR) menurun menjadi 9,7%.

Peningkatan kinerja tersebut berdampak pada rasio profitabilitas, dengan return on assets (ROA) naik menjadi 2,8% dan return on equity (ROE) meningkat menjadi 18,4%.

Selain itu, total aset BRI tercatat mencapai Rp2.250 triliun atau tumbuh 7,2% yoy. Hery menegaskan, ke depan BRI akan terus memperkuat peran sebagai bank yang berfokus pada ekonomi kerakyatan dengan UMKM sebagai pusat pertumbuhan, termasuk melalui penguatan ekosistem dan integrasi digital guna mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui kedua roadmap ini, OJK berharap tercipta sinergi yang kuat antara pengembangan instrumen keuangan, peningkatan pelindungan investor, serta penguatan pendanaan dan investasi berkelanjutan,

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pasar derivatif dan pasar modal melalui penerbitan peta jalan (roadmap) strategis periode 2026-2030 untuk masing-masing pasar, sebagai bagian dari langkah pendalaman pasar keuangan.

Di samping itu, roadmap terbaru juga untuk meningkatkan pelindungan investor serta mendorong pendanaan dan investasi berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Melalui kedua roadmap ini, OJK berharap tercipta sinergi yang kuat antara pengembangan instrumen keuangan, peningkatan pelindungan investor, serta penguatan pendanaan dan investasi berkelanjutan,” kata Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Melalui Roadmap Pengembangan Pasar Derivatif Berlandaskan Instrumen Pasar Modal 2026-2030, OJK menetapkan arah pengembangan pasar derivatif yang likuid, efisien, kredibel, dan berintegritas, serta mampu berperan sebagai instrumen penting dalam manajemen risiko dan pendalaman pasar keuangan.

Roadmap Pasar Derivatif disusun berdasarkan empat pilar utama yakni penguatan pelindungan investor, harmonisasi dan pengawasan intermediari, pengembangan pasar, dan efisiensi infrastruktur.

OJK menyampaikan bahwa seluruh pilar tersebut diimplementasikan dengan dukungan enabler, antara lain koordinasi lintas pemangku kepentingan, penguatan pengaturan dan perizinan, peningkatan pengawasan dan pelaporan, serta sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan secara bertahap dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Sementara itu, melalui Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026-2030, OJK memperkuat peran pasar modal sebagai motor penggerak pendanaan dan investasi berkelanjutan berbasis prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG).

Pilar yang menyusun Roadmap Pasar Modal meliputi memperkuat fondasi pasar modal berkelanjutan, menumbuhkan aktivitas pasar modal berkelanjutan, mendorong partisipasi dalam pasar modal berkelanjutan, serta memperkuat kolaborasi untuk pengembangan pasar modal berkelanjutan.

OJK mencatat bahwa pasar modal Indonesia telah memiliki berbagai produk pendanaan dan investasi berkelanjutan. Per Desember 2025, total akumulasi penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan telah mencapai Rp74,14 triliun (4,43 miliar dolar AS).

Melalui implementasi roadmap ini, OJK berharap terdapat peningkatan akumulasi penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan yang diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 55,11 persen per tahun.

Sementara itu, produk investasi dalam bentuk reksa dana berbasis ESG juga hadir di pasar modal Indonesia dengan nilai assets under management (AUM) mencapai Rp9,98 triliun (596,96 juta dolar AS) per Desember 2025.

Produk reksa dana berbasis ESG melalui roadmap ini diproyeksikan dapat tumbuh rata-rata sebesar 14,36 persen per tahun.

Pasar modal Indonesia juga telah memiliki berbagai indeks berbasis ESG, antara lain SRI-KEHATI, IDX ESG Leaders, ESG Sector Leaders IDX KEHATI, ESG Quality 45 IDX KEHATI, dan IDX LQ45 Low Carbon Leaders, yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan investasi dengan mempertimbangkan kinerja keuangan dan aspek ESG.

OJK pun mengapresiasi seluruh pihak yang telah terlibat aktif dalam mendukung penyusunan Roadmap ini termasuk kementerian dan lembaga, self-regulatory organization (SRO), asosiasi industri keuangan, pemangku kepentingan lainnya, serta mitra pembangunan, Asian Development Bank (ADB).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendorong percepatan transisi energi nasional melalui penyusunan peta jalan (roadmap) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) secara terukur dan kredibel.

Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama PLN, Eddy menilai peran BUMN energi dan pelaku usaha swasta menjadi kunci dalam menjaga ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Senin menegaskan lima fokus utama dalam transisi energi, yakni penguatan ketahanan energi dalam negeri, dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan emisi karbon, efisiensi biaya transisi, serta kesiapan industri nasional agar investasi energi terbarukan memberi manfaat maksimal bagi dalam negeri.

“Transisi energi melahirkan 'green industries' (industri hijau) dan 'green jobs' (pekerjaan ramah lingkungan) bagi putra putri Indonesia. Industri yang terbangun akan membuka lapangan kerja sehingga menyerap tenaga kerja formil yang sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Selain itu, Eddy menyoroti perlunya percepatan penghapusan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) karena tidak efisien dan memiliki emisi tinggi, serta meminta kejelasan peta jalan pensiun dini PLTD.

Menurut dia, peta jalan tersebut harus memuat aspek teknis, negosiasi penghentian operasional, hingga potensi biaya yang muncul dalam proses transisi.

Eddy juga menanggapi target pembangunan PLTS 100 GW dalam dua tahun dengan meminta rincian kebutuhan investasi, lahan, hingga teknologi pendukung seperti baterai.

“Berapa kebutuhan lahan, berapa total investasi, termasuk biaya baterai dan lain-lain. Ini harus jelas. PLN harus betul-betul memiliki rencana pengembangan yang matang dan kredibel agar target yang dicanangkan Presiden tercapai,” ujar dia menegaskan.

Ia mengingatkan agar proyek besar ini tidak menimbulkan ketergantungan impor, melainkan memperkuat kapasitas industri nasional dalam rantai pasok energi terbarukan.

“Pembangunan PLTS 100 GW merupakan 'quantum leap' (lompatan kuantum) dalam transisi energi Indonesia dan akan menempatkan negara kita sebagai salah satu yang terunggul di sektor energi terbarukan di Asia,” kata dia.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Seabank Indonesia (SeaBank) mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar 79 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 678,4 miliar sepanjang 2025, dari tahun sebelumnya sebesar Rp 378,8 miliar. Direktur Utama SeaBank Indonesia Sasmaya Tuhuleley dalam keterangan yang diterima di Jakarta menyampaikan bahwa performa positif sepanjang 2025 mencerminkan efektivitas strategi bisnis perseroan di tengah pertumbuhan industri perbankan digital.

Ke depan, ujar Sasmaya, SeaBank Indonesia akan terus menjaga momentum ini dengan fokus pada inovasi layanan digital yang relevan dan berorientasi pada kebutuhan nasabah.

Lebih lanjut, perseroan mencatat bahwa pencapaian ini melanjutkan tren profitabilitas dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya pada 2023, laba tercatat sebesar Rp 241,4 miliar dan pada 2022 sebesar Rp 269,2 miliar.

Dari sisi penghimpunan dana, SeaBank mencatat dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp 34,8 triliun per akhir 2025, mencerminkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan digital.

Perseroan juga mencatat pertumbuhan signifikan dalam jumlah nasabah. Per Desember 2025, SeaBank memiliki lebih dari 28 juta nasabah, yang menunjukkan ekspansi basis pengguna di sektor keuangan digital.

Sementara itu, rata-rata transaksi harian mencapai lebih dari 12 juta transaksi dengan perputaran dana rata-rata melebihi Rp 5 triliun per hari pada Desember 2025, mencerminkan tingginya aktivitas ekonomi digital melalui platform perbankan.

Sasmaya mengatakan, jumlah nasabah yang terus menunjukkan pertumbuhan positif membuat SeaBank semakin termotivasi untuk menghadirkan produk dan layanan terbaik bagi nasabah.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memastikan menjaga kemudahan nasabah mengakses seluruh layanan perbankan secara andal, aman, dan nyaman dari mana pun selama periode libur Idulfitri 1447 Hijriah atau libur Lebaran 2026. Kesiapan layanan e-channel, BRILink Agen, hingga keandalan super apps BRImo kian diperkuat guna mendukung kelancaran beragam transaksi.

Corporate Secretary BRI, Dhanny menyatakan bahwa keandalan sistem layanan menjadi prioritas utama Perseroa, sebagai bagian dari strategi mengantisipasi peningkatan aktivitas transaksi selama masa libur panjang.

"BRI berupaya memastikan seluruh sistem berjalan optimal agar kebutuhan transaksi masyarakat dapat terpenuhi tanpa hambatan apapun. Tak hanya itu, BRI juga secara aktif melakukan pemantauan sistem, penguatan keamanan transaksi, serta menyediakan layanan pengaduan yang cepat dan responsif," ujar Dhanny.

Komitmen BRI dalam menghadirkan layanan prima tercermin melalui penguatan jaringan e-channel yang mencapai 627 ribu unit. Dari jumlah tersebut, lebih dari 607 ribu unit merupakan merchant yang telah beroperasi di berbagai lokasi strategis guna mendukung transaksi non-tunai.

Selain itu, sebanyak 19.657 ATM dan CRM BRI tersebar di seluruh Indonesia, sehingga nasabah dapat melakukan penarikan, penyetoran, transfer, dan pembayaran tagihan selama libur panjang.

Jaringan BRI masih diperluas oleh BRILink Agen yang per akhir Desember 2025 telah mencapai lebih dari 1,2 juta agen, tersebar di lebih dari 66 ribu desa dan menjangkau lebih dari 80 persen wilayah Indonesia. Layanan BRILink Agen ini memberikan kemudahan transaksi secara real-time dan online.

Di samping itu, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan tambahan, mulai dari referral pembukaan rekening dan pinjaman, pembayaran asuransi mikro, penarikan uang kiriman dari luar negeri, hingga pembelian tiket perjalanan seperti bus, shuttle, dan kapal ferry.

Kemudahan layanan perbankan digital juga dapat dinikmati melalui super apps BRImo. Memiliki lebih dari 100 fitur, BRImo memenuhi berbagai kebutuhan transaksi selama libur Lebaran 2026 seperti transfer, pembayaran melalui QRIS, BRIVA, hingga fitur investasi emas yang memungkinkan pengelolaan keuangan secara produktif, kapan saja dan di mana saja.

Seluruh fasilitas BRI dilengkapi dengan Virtual Assistant BRI "Sabrina" di WhatsApp 0812 1214 017. Sabrina menyediakan layanan 24 jam untuk informasi produk, promo, hingga informasi mengenai lokasi kantor cabang, ATM, BRILink Agen, serta rekomendasi merchant terdekat.

Lalu, ada saluran komunikasi Contact BRI yang tersedia 24 jam di nomor 1500017, atau layanan bebas pulsa dan self service di Pusat Bantuan BRImo. BRI juga mengoptimalkan operasional 186 kantor cabang untuk keperluan pribadi maupun bisnis di berbagai lokasi strategis. Informasi lebih lanjut mengenai layanan nasabah BRI selama periode libur dapat diakses di sini.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa dirinya tidak mau dibohongi dengan laporan palsu yang jadi akal-akalan pihak tertentu untuk menyenangkan dirinya.

Hal itu diungkapkan Prabowo dalam sambutannya di Tasyakuran HUT ke-1 Danantara Indonesia pada Rabu (11/3/2026).

"Jangan main-main lagi dengan saya, laporan palsu. Laporan yang menyenangkan. Laporan supaya bisa akal-akalan. Saya kasih peringatan keras ini," ucap Prabowo.

Di sisi lain, Prabowo mengatakan dirinya mendapatkan laporan yang menggembirakan terkait imbal hasil aset atau return on assets (RoA) Danantara yang melonjak 300%.

"Ini membuktikan premis kita mendirikan Danantara ini. Bahwa tidak mungkin suatu manajemen yang baik kalau tidak di satu kendali, di satu tangan, di satu manajemen," ujar Prabowo.

Meski begitu, menurutnya, capaian RoA masih jauh dari target. Menurutnya, ROA suatu entitas usaha yang baik adalah minimal 10%. Lebih bagus lagi bisa 12%.

"Kita harus memiliki target yang bagus, yaitu 10%. Tapi kita mengerti bahwa itu mungkin dalam tahun-tahun pertama belum bisa kita capai," katanya.

Prabowo pun menilai RoA 5% Danantara cukup rasional. Dengan RoA 5%, Danantara harus mengembalikan imbal hasil ke negara sebesar US$50 miliar atau Rp800 triliun.

"Jadi, pimpinan Danantara, sasaranmu masih jauh. Tapi tidak mengapa. Saya yakin dan percaya kunci dari manajemen yang baik adalah di hati, di jiwa," ujarnya.