Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) berpeluang memperoleh pendanaan internasional senilai US$477,87 juta atau sekitar Rp8,60 triliun setelah tiga proyek panas bumi perseroan masuk dalam Green Book 2026 yang diterbitkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

Tiga proyek tersebut meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 3 berkapasitas 55 megawatt (MW), PLTP Lumut Balai Unit 4 berkapasitas 55 MW, serta PLTP Lahendong Unit 7–8 berkapasitas 50 MW.

Direktur Utama PGE Ahmad Yani mengatakan masuknya proyek-proyek tersebut ke dalam Green Book 2026 membuka peluang akses terhadap berbagai sumber pendanaan internasional untuk mendukung pengembangan proyek.

“Kami melihat kinerja positif yang dibukukan Perseroan makin memperkuat kepercayaan berbagai pemangku kepentingan terhadap prospek bisnis dan pengembangan proyek-proyek PGE," kata Ahmad Yani dalam siaran pers, Jumat (5/6/2026).

Selain membuka peluang akses terhadap berbagai sumber pendanaan internasional, Ahmad Yani mengemukakan capaian ini juga meningkatkan visibilitas dan daya tarik proyek-proyek PGEO di mata calon mitra strategis maupun lembaga pendanaan global.

"Kami optimistis penguatan fundamental bisnis, didukung portofolio proyek yang semakin matang, akan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan berkelanjutan Perseroan sekaligus mendukung agenda transisi energi nasional,” ujarnya.

Green Book 2026 atau Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri Tahun 2026 memuat proyek-proyek yang telah memperoleh komitmen pendanaan luar negeri melalui berbagai mitra pembangunan internasional. Sebelumnya, ketiga proyek PGEO tersebut juga telah masuk dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah 2025–2029 (Blue Book) Bappenas.

Adapun ketiga proyek tersebut tercantum dalam skema on-lending melalui pembiayaan concessional loan. Secara terperinci, nilai pinjaman untuk PLTP Lumut Balai Unit 3 dengan target COD 2030 adalah sebesar US$158,86 juta dari JICA. Kemudian PLTP Lumut Balai Unit 4 dengan target COD 2032 senilai US$148,97 juta dari JICA, dan PLTP Lahendong Unit 7–8 yang ditargetkan COD 2030 senilai US$170,04 juta dari World Bank.

Ahmad Yani mengatakan pendanaan tersebut diharapkan dapat membantu perseroan menjaga struktur pembiayaan proyek tetap kompetitif.

“Selain membantu menjaga struktur pendanaan yang sehat dan mempertahankan cost of debt yang kompetitif, masuknya ketiga proyek ini juga berpotensi meningkatkan keekonomian proyek sehingga dapat memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi Perseroan dan para pemangku kepentingan,” katanya.

Ketiga proyek tersebut merupakan bagian dari rencana pengembangan panas bumi PGE hingga 3 gigawatt (GW). Setelah beroperasi, proyek-proyek tersebut akan menambah kapasitas pembangkit listrik panas bumi dan mendukung peningkatan bauran energi terbarukan nasional.

PLTP Lumut Balai Unit 3 dan Lumut Balai Unit 4 yang berlokasi di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan, akan memperluas pengembangan panas bumi perseroan di wilayah Sumatra. Kedua proyek tersebut telah memiliki perjanjian jual beli listrik atau power purchase agreement (PPA), sementara Lumut Balai Unit 4 juga telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034.

Sementara itu, PLTP Lahendong Unit 7–8 dan Binary Unit di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, diproyeksikan meningkatkan kontribusi PGE terhadap pasokan listrik di Sulawesi Utara dari sekitar 30% menjadi 35%–40% dari total kebutuhan listrik.

“Kami meyakini bahwa setiap pengembangan panas bumi tidak hanya menghasilkan energi rendah karbon, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang luas melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan ekonomi lokal, dan penguatan ekosistem industri dalam negeri,” ujar Ahmad Yani.

Di sisi kinerja, PGE membukukan laba bersih sebesar US$43,90 juta pada kuartal I/2026, naik 40% dibandingkan dengan US$31,35 juta pada periode yang sama tahun lalu. Pendapatan perseroan juga meningkat 14,8% menjadi US$116,56 juta dari US$101,51 juta pada kuartal I/2025.

Sejalan dengan kenaikan tersebut, produksi listrik PGE pada 2025 mencapai 5.095 gigawatt hour (GWh), meningkat 5,55% dibandingkan dengan 4.827 GWh pada 2024. Tren tersebut berlanjut pada kuartal I/2026 dengan produksi listrik mencapai 1.370 GWh atau naik 15,22% secara tahunan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rencana pemerintah melakukan konversi energi nasional dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) menuju Compressed Natural Gas (CNG) disambut positif. Kebijakan tersebut dinilai bukan sekadar langkah efisiensi energi, tetapi juga berpotensi mengoreksi ketimpangan pembangunan antara pusat konsumsi energi dan daerah penghasil sumber daya gas.

Pemerintahan diketahui tengah menyiapkan konversi energi tahap kedua sebagai bagian dari strategi penguatan ketahanan energi nasional sekaligus pengurangan ketergantungan impor LPG. Di tengah wacana tersebut, wilayah penghasil gas seperti Pulau Madura dinilai memiliki peluang strategis untuk masuk dalam rantai ekosistem energi baru berbasis gas bumi.

Founder dan Owner Bandar Gas Madura (Bagasmara), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, menyambut positif rencana tersebut. Menurutnya, konversi LPG ke CNG tidak hanya relevan bagi kepentingan nasional, tetapi juga membuka ruang keadilan ekonomi bagi daerah yang selama ini menjadi sumber produksi energi.

“Bagi Indonesia, ini adalah agenda strategis. Tetapi bagi Madura, rencana besar ini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ini bukan hanya soal energi. Ini soal keadilan. Ini soal sejarah panjang sebuah pulau yang kaya sumber daya, tetapi rakyatnya masih bergulat dengan kemiskinan,” kata Gus Lilur kepada wartawan di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Ia menilai, selama puluhan tahun Madura dikenal sebagai wilayah dengan potensi gas alam yang besar, namun manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat lokal dinilai belum optimal. Konversi energi nasional dinilai dapat menjadi titik balik untuk menempatkan Madura bukan sekadar daerah eksploitasi sumber daya, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis energi gas.

Menurut Gus Lilur, perubahan orientasi energi menuju CNG berpotensi menghadirkan rantai ekonomi baru mulai dari sektor hulu hingga hilir, termasuk pembangunan infrastruktur distribusi gas, industri turunan energi, hingga pembukaan lapangan kerja lokal.

“Jika kebijakan ini dijalankan serius, Madura sangat layak menjadi pusat ekosistem NGC nasional. Infrastruktur energi bisa tumbuh, investasi masuk, dan masyarakat lokal menjadi pelaku utama, bukan hanya penonton,” ujarnya.

Ia menambahkan, konversi LPG ke CNG juga berpotensi memperkuat kemandirian energi nasional karena Indonesia memiliki cadangan gas yang relatif melimpah dibanding ketergantungan terhadap impor LPG. Pemanfaatan gas domestik dinilai dapat menekan beban subsidi energi sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi.

Selain aspek ekonomi, Gus Lilur menyoroti dimensi sosial dari kebijakan energi nasional. Menurutnya, pembangunan sektor energi seharusnya mampu menghadirkan pemerataan kesejahteraan di daerah penghasil sumber daya, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara wilayah produksi dan wilayah konsumsi energi.

Ia menilai pemerintah memiliki momentum politik dan ekonomi yang kuat untuk melakukan transformasi tersebut, terutama di tengah dorongan global menuju energi yang lebih bersih dan efisien.

“Konversi energi bukan hanya perubahan bahan bakar. Ini kesempatan membangun peradaban ekonomi baru di daerah. Madura memiliki sejarah panjang sebagai penyumbang energi, dan sudah saatnya menjadi pusat pertumbuhan,” katanya.

Gus Lilur berharap pemerintah pusat dapat melibatkan pelaku usaha lokal, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam pengembangan ekosistem gas nasional agar kebijakan konversi energi tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan konversi LPG ke CNG akan sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur, regulasi investasi, serta keberpihakan kebijakan terhadap daerah penghasil energi. Tanpa pendekatan tersebut, peluang pemerataan ekonomi dikhawatirkan tidak akan tercapai secara optimal.

Dengan potensi cadangan gas dan posisi geografisnya, Madura dinilai memiliki modal awal untuk menjadi simpul baru pengembangan energi gas nasional. Rencana konversi energi pemerintah pun dipandang sebagai momentum strategis untuk mempercepat lahirnya pusat ekosistem gas baru di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mempercepat transisi energi nasional dengan kebutuhan investasi sektor ketenagalistrikan yang diperkirakan mencapai lebih dari 500 miliar dollar AS.

Dorongan investasi besar tersebut menjadi kunci untuk mencapai target net zero emission (NZE), sekaligus menjawab lonjakan kebutuhan listrik di dalam negeri, khususnya dari sektor digital seperti pusat data.

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar Abdurrahim mengatakan, pemerintah tengah membuka peluang investasi hijau secara luas guna mempercepat pengembangan energi bersih di Indonesia.

“Pemerintah Indonesia tengah mengakselerasi transisi energi dengan membuka peluang investasi hijau yang sangat besar. Fokus utama kami adalah mencapai target pengembangan PLTS sebesar 100 GW sebagai pilar utama bauran energi nasional,” ujar Wanhar dalam Launching MKI Electricity Connect 2026 di Kantor PLN Pusat, Jakarta Selatan pada Jumat (17/4/2026).

Ia menjelaskan, pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) menjadi strategi utama dalam menurunkan emisi sekaligus memastikan pasokan listrik yang kompetitif bagi industri masa depan.

Kebutuhan energi tersebut semakin meningkat seiring pertumbuhan sektor digital, khususnya data center di kawasan ASEAN yang diproyeksikan tumbuh hingga 20 persen per tahun.

Menurut Wanhar, kondisi tersebut menuntut Indonesia untuk tidak hanya mempercepat pembangunan energi bersih, tetapi juga memastikan keandalan sistem kelistrikan nasional.

“Melalui forum ini, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi menjawab kebutuhan listrik sektor data center yang tumbuh ekspansif melalui kebijakan yang konsisten dan inovatif,” kata dia.

Sejalan dengan itu, PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya dalam menerjemahkan kebijakan transisi energi menjadi proyek nyata di lapangan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyebut, perusahaan akan fokus pada percepatan pembangunan energi baru terbarukan (EBT), termasuk pembangkit listrik tenaga surya dan sistem penyimpanan energi (battery energy storage system/BESS).

Selain itu, PLN juga mendorong digitalisasi jaringan listrik melalui pengembangan smart grid guna meningkatkan keandalan sistem kelistrikan nasional.

“Melalui acara ini, kami akan memberikan policy direction PLN yang jelas, terutama dalam menerjemahkan kebijakan pemerintah menjadi hasil nyata, mulai dari akselerasi proyek PLTS dan BESS hingga penguatan program listrik desa,” ujar Darmawan.

Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung kedaulatan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global.

Sementara itu, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, BUMN, dan pelaku industri dinilai menjadi faktor krusial dalam mempercepat transformasi energi di Indonesia.

Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Suroso Isnandar menilai sinergi tersebut diperlukan untuk menjembatani kebijakan, kesiapan industri, dan inovasi teknologi dalam transisi energi.

“Peran asosiasi industri sangat krusial dalam menjembatani kebijakan, kesiapan industri, dan inovasi teknologi dalam transisi energi kawasan,” ujarnya.

Melalui kolaborasi tersebut, Indonesia diharapkan mampu membangun sistem ketenagalistrikan yang tidak hanya bersih dan berkelanjutan, tetapi juga tangguh dalam menghadapi tantangan global ke depan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendorong percepatan transisi energi nasional melalui penyusunan peta jalan (roadmap) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) secara terukur dan kredibel.

Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama PLN, Eddy menilai peran BUMN energi dan pelaku usaha swasta menjadi kunci dalam menjaga ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Senin menegaskan lima fokus utama dalam transisi energi, yakni penguatan ketahanan energi dalam negeri, dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan emisi karbon, efisiensi biaya transisi, serta kesiapan industri nasional agar investasi energi terbarukan memberi manfaat maksimal bagi dalam negeri.

“Transisi energi melahirkan 'green industries' (industri hijau) dan 'green jobs' (pekerjaan ramah lingkungan) bagi putra putri Indonesia. Industri yang terbangun akan membuka lapangan kerja sehingga menyerap tenaga kerja formil yang sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Selain itu, Eddy menyoroti perlunya percepatan penghapusan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) karena tidak efisien dan memiliki emisi tinggi, serta meminta kejelasan peta jalan pensiun dini PLTD.

Menurut dia, peta jalan tersebut harus memuat aspek teknis, negosiasi penghentian operasional, hingga potensi biaya yang muncul dalam proses transisi.

Eddy juga menanggapi target pembangunan PLTS 100 GW dalam dua tahun dengan meminta rincian kebutuhan investasi, lahan, hingga teknologi pendukung seperti baterai.

“Berapa kebutuhan lahan, berapa total investasi, termasuk biaya baterai dan lain-lain. Ini harus jelas. PLN harus betul-betul memiliki rencana pengembangan yang matang dan kredibel agar target yang dicanangkan Presiden tercapai,” ujar dia menegaskan.

Ia mengingatkan agar proyek besar ini tidak menimbulkan ketergantungan impor, melainkan memperkuat kapasitas industri nasional dalam rantai pasok energi terbarukan.

“Pembangunan PLTS 100 GW merupakan 'quantum leap' (lompatan kuantum) dalam transisi energi Indonesia dan akan menempatkan negara kita sebagai salah satu yang terunggul di sektor energi terbarukan di Asia,” kata dia.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: Komitmen terhadap operasional pembangkit listrik yang ramah lingkungan kembali membuahkan hasil. PLN Indonesia Power (PLN IP) berhasil meraih 7 penghargaan PROPER Emas dan 22 PROPER Hijau dalam penilaian kinerja lingkungan tahun 2025.

Capaian tersebut menempatkan PLN IP sebagai salah satu perusahaan dengan kontribusi terbesar dalam penghargaan PROPER yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

PROPER emas, bukti kinerja lingkungan kelas dunia

Penghargaan PROPER Emas merupakan predikat tertinggi dalam program penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pengakuan ini diberikan kepada perusahaan yang dinilai telah melampaui ketaatan (beyond compliance), melalui inovasi berkelanjutan dalam efisiensi energi, pengurangan emisi, serta pemberdayaan masyarakat secara konsisten.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa PROPER Emas merupakan bentuk pengakuan tertinggi bagi perusahaan yang mampu menunjukkan kepemimpinan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Menurutnya, predikat ini diberikan kepada entitas yang tidak hanya taat terhadap regulasi, tetapi juga mampu melampaui standar (beyond compliance).

“PROPER Emas merupakan simbol kepemimpinan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Predikat ini diberikan kepada entitas yang tidak hanya taat, tetapi juga mampu melampaui standar (beyond compliance) melalui inovasi, efisiensi, dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan," ungkap Hanif dalam keterangan tertulis, Selasa, 7 April 2026.

Selain capaian tersebut, penghargaan Green Leadership PROPER juga berhasil diraih oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo.

Raihan ini menegaskan posisi PLN sebagai pemimpin transformasi di sektor energi nasional, yang secara konsisten mendorong perubahan fundamental melalui inovasi, digitalisasi, dan implementasi prinsip keberlanjutan.

Kepemimpinan transformatif ini menjadi motor penggerak dalam mempercepat transisi energi, sekaligus membentuk masa depan kelistrikan Indonesia yang lebih hijau, adaptif, dan berdaya saing global.

Daftar pembangkit listrik yang mendapatkan PROPER

Direktur Utama PLN IP Bernadus Sudarmanta menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh insan perusahaan serta kolaborasi erat dengan para pemangku kepentingan.

“Penghargaan PROPER Emas ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan inovasi berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. PLN IP berkomitmen untuk tidak hanya memenuhi standar, tetapi melampaui ekspektasi dalam mendukung transisi energi nasional,” ujar Bernadus.

Adapun unit PLN IP yang berhasil meraih PROPER Emas antara lain :
- PLTG Borang
- PLTGU Priok
- PLTP Kamojang Darajat
- PLTP Gunung Salak
- PLTA Mrica PB Soedirman
- PLTA Mrica Wonogiri
- PLTGU Grati

Selain itu, raihan 22 PROPER Hijau turut memperkuat posisi PLN IP sebagai perusahaan pembangkitan yang konsisten menjalankan praktik operasional ramah lingkungan dan efisien.

Unit PLN IP peraih proper hijau antara lain :
1. PLTA Ir PM Noor
2. PLTA Maninjau
3. PLTA Saguling
4. PLTD Selayar
5. PLTDG Tello
6. PLTG Gilimanuk
7. PLTGU Cilegon
8. PLTGU Indralaya
9. PLTGU Keramasan
10. PLTGU Semarang
11. PLTP Lahendong Unit 1 dan 2
12. PLTP Ulubelu
13. PLTU Banten 1 Suralaya
14. PLTU Banten 2 Labuan
15. PLTU Banten 3 Lontar
16. PLTU Barru
17. PLTU Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu
18. PLTU Jawa Tengah 2 Adipala
19. PLTU Jeranjang
20. PLTU Suralaya
21. PLTU Tanjung Balai Karimun
22. PLTU Teluk Sirih

(ANN)

Badai energi dari Selat Hormuz menjadi ujian bagi ketangguhan bangsa. Kedaulatan energi bukan lagi sekadar jargon, melainkan hasil keberanian taktis dalam menata ulang peta pasokan dan memacu kemandirian.

Jakarta (ANTARA) -

Eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah mengguncang stabilitas pasokan energi global dan menciptakan ketidakpastian harga minyak dunia.

Sebagai importir minyak neto, Indonesia berada dalam posisi rentan terhadap lonjakan harga yang berpotensi menekan ruang fiskal negara serta mengancam stabilitas ekonomi nasional.

Tanpa langkah antisipatif, daya beli masyarakat berisiko tergerus oleh kenaikan biaya logistik. Kondisi ini menuntut kebijakan perlindungan fiskal yang kokoh agar ekonomi domestik tidak terjerembap dalam krisis.

Titik nadir kekhawatiran saat ini berada di Selat Hormuz, urat nadi energi dunia yang mengalirkan 20 persen perdagangan minyak global, yang kini berada dalam pengawasan ketat pihak Iran.

Situasi darurat ini dipahami Presiden RI Prabowo Subianto sebagai momentum mempertegas kedaulatan energi. Penghematan bukan lagi pilihan, melainkan ikhtiar mandiri untuk berdiri di atas kaki sendiri.

Strategi responsif yang disusun pemerintah bertujuan menjaga denyut ekonomi nasional tetap berdetak stabil, tanpa harus tersandera oleh fluktuasi harga energi di panggung internasional yang kian liar.

Efisiensi domestik

Langkah besar Indonesia dimulai dari jajaran sektor publik sebagai pelopor gerakan efisiensi. Upaya ini bertujuan menghadirkan keteladanan institusional yang nyata sebelum mengajak masyarakat luas melakukan langkah serupa.

Transformasi tersebut mencakup penerapan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN), yang dijalankan paralel dengan penguatan platform digital, pembatasan ketat mobilitas perjalanan dinas, serta optimalisasi operasional gedung perkantoran.

Langkah ini bukan sekadar respons darurat, melainkan bagian dari modernisasi birokrasi berbasis digital guna menekan mobilitas fisik yang menyumbang konsumsi bahan bakar transportasi secara signifikan.

Pemanfaatan teknologi kini menjadi instrumen utama untuk memodernisasi tata kelola kerja. Hal ini memungkinkan pengurangan frekuensi perjalanan fisik tanpa mengganggu kualitas koordinasi antarlembaga.

Di dunia pendidikan, pemerintah juga melakukan penyesuaian metode pembelajaran daring dan luring sesuai karakteristik mata pelajaran. Namun, kegiatan yang bersifat praktikum tetap diarahkan berlangsung secara tatap muka guna menjaga kualitas kompetensi siswa.

Seluruh rangkaian penghematan di sektor publik ini dijadwalkan mulai berjalan efektif pada April 2026. Target utamanya adalah penurunan konsumsi BBM dan listrik secara konsisten di seluruh instansi negara.

Langkah tersebut diperkuat dengan penyusunan strategi penghematan energi di sektor pendidikan hingga pelayanan umum.

Sebagai tindak lanjut arahan Presiden, kebijakan ini diharapkan menjadi katalis efisiensi nasional yang berdampak luas. Opsi kerja fleksibel atau work from home kembali dikaji secara mendalam oleh pemerintah. Langkah ini dinilai efektif untuk menekan mobilitas warga yang menyumbang konsumsi bahan bakar transportasi.

Selain aspek teknis, penguatan budaya hemat energi menjadi kunci ketahanan nasional; mengubah perilaku konsumsi menjadi gaya hidup yang luhur dan bertanggung jawab.

Harga BBM bersubsidi dijaga tetap stabil sebagai bantalan sosial yang kuat, sementara masyarakat diimbau tidak melakukan aksi borong atau panic buying yang bisa mengganggu stok pasar.

Saat ini, stok BBM nasional dilaporkan aman pada level 21 hingga 25 hari, dan terus diperbarui melalui pasokan rutin dari produksi dalam negeri dan impor.

Diversifikasi pasokan energi

Selain melalui efisiensi yang terukur, Indonesia memperkuat struktur ketahanan energi melalui strategi diversifikasi sumber impor. Langkah ini diambil secara strategis untuk memitigasi risiko ketergantungan pada satu kawasan geopolitik tertentu yang tengah bergejolak.

Dalam upaya penguatan pasokan tersebut, sebagian impor minyak mentah kini dialihkan dari Timur Tengah ke Amerika Serikat serta membuka opsi dari negara mitra lain seperti Rusia, sepanjang memberikan nilai ekonomis yang kompetitif.

Diversifikasi ini secara taktis mengurangi risiko pelayaran di jalur rawan seperti Selat Hormuz, yang sebelumnya menyumbang 20-25 persen dari total impor nasional.

Sebagai bentuk penguatan konkret, Indonesia telah mengamankan komitmen belanja energi senilai 15 miliar dolar AS melalui perjanjian dagang dengan Amerika Serikat.

Strategi ini menitikberatkan pada pengalihan sumber pasokan (switch) guna menjamin keamanan jalur, tanpa harus menambah total volume impor nasional.

Komitmen besar tersebut mencakup pengadaan produk BBM olahan senilai 7 miliar dolar AS, minyak mentah untuk cadangan nasional sebesar 4,5 miliar dolar AS, serta sektor LPG senilai 3,5 miliar dolar AS. Seluruh transaksi ini dijalankan dengan pertimbangan harga pasar yang sangat kompetitif dan menguntungkan bagi fiskal negara.

Fleksibilitas dalam mencari sumber pasokan yang paling menguntungkan memastikan ketahanan energi nasional tidak tersandera oleh konflik wilayah tertentu. Upaya ini menjadi bantalan strategis agar kedaulatan energi tetap terjaga di tengah dinamika global.

Sejalan dengan itu, pemerintah terus berupaya mengejar target Cadangan Penyangga Energi (CPE) selama 90 hari. Target ini menjadi instrumen vital untuk memberikan napas lebih panjang bagi ekonomi nasional jika terjadi gangguan pasokan global secara mendadak di masa depan.

Diplomasi energi dan percepatan transisi

Ketahanan energi nasional tidak bisa diperjuangkan sendirian dalam isolasi global. Untuk itu, Indonesia aktif memperkuat diplomasi internasional, terutama dengan negara-negara Indo-Pasifik, guna memastikan keamanan jalur pelayaran energi global.

Komunikasi regional ini menjadi instrumen vital untuk memetakan risiko pasar sekaligus meningkatkan posisi tawar Indonesia di tengah dinamika energi dunia.

Diplomasi tersebut juga membuka peluang transfer teknologi. Negara membutuhkan kemitraan strategis untuk mempercepat pengembangan sumber energi alternatif yang lebih stabil dan bersih. Pilar krusial dalam strategi ini adalah transisi energi, di mana ketergantungan pada fosil dikurangi bertahap melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Saat ini, porsi EBT nasional baru mencapai kisaran 15,75 persen hingga akhir tahun lalu. Pemerintah menetapkan target ambisius untuk meningkatkan bauran EBT menjadi 17 persen hingga 21 persen pada 2026.

Guna mengakselerasi transisi energi dan memangkas hambatan birokrasi, Presiden Prabowo menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi Nasional. Langkah strategis ini memastikan implementasi kebijakan energi bersih dapat berjalan jauh lebih cepat dan terukur.

Target yang ditetapkan sangat progresif, di mana Satgas fokus mengejar implementasi energi bersih, termasuk program 100 Gigawatt (GW) untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Fokus utama diarahkan pada akselerasi pembangunan PLTS di sekolah-sekolah dan desa-desa. Indonesia berdiri di atas "harta karun" energi surya yang luar biasa dengan potensi mencapai 3.217 GW. Namun, realisasi pemanfaatannya saat ini masih sangat minim. Oleh karena itu, Satgas kini memprioritaskan investasi besar pada infrastruktur hijau guna menjembatani kesenjangan antara potensi masif tersebut dengan kebutuhan energi bersih nasional.

Pembangunan PLTS skala besar kini dipacu, terutama di pulau-pulau terpencil sebagai upaya pemerintah memeratakan akses energi bersih hingga ke wilayah yang sulit dijangkau.

Selain itu, konversi ke kendaraan listrik dan perluasan produksi bioenergi, seperti biodiesel serta bioetanol, menjadi prioritas untuk menekan impor fosil yang menguras devisa. Sektor panas bumi, sebagai "permata hijau" dengan kapasitas melampaui 2,6 gigawatt, tetap menjadi pilar utama kelistrikan nasional yang berkelanjutan.

Dari sisi keamanan, pengamat dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi, menekankan pentingnya perlindungan infrastruktur kritis.

Menurut dia, pengamanan jaringan listrik dan data pemerintahan harus dibentengi teknologi siber mutakhir, karena perang modern sering kali dimulai dengan melumpuhkan fasilitas vital nasional.

Saat ini, pemerintah memadukan efisiensi, diversifikasi, diplomasi, dan transisi energi dalam satu orkestrasi nasional yang terukur.

Badai energi dari Selat Hormuz menjadi ujian bagi ketangguhan bangsa. Kedaulatan energi bukan lagi sekadar jargon, melainkan hasil keberanian taktis dalam menata ulang peta pasokan dan memacu kemandirian.

Keputusan Presiden Prabowo untuk berdaulat secara energi menegaskan posisi Indonesia yang menolak terseret dalam ketidakpastian global.

Sinergi antara kebijakan tegas dan partisipasi cerdas masyarakat akan menjadi bahan bakar utama kebangkitan swasembada energi menuju Indonesia yang lebih kuat dan tangguh.

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) menunjuk Ahmad Yani sebagai Direktur Utama (Dirut) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Senin (19/1/2026).

Ahmad Yani menggantikan posisi Julfi Hadi yang sudah menjabat posisi Dirut PGEO sejak Juni 2023.

Adapun sebelumnya Ahmad Yani menjabat sebagai Direktur Operasi PGEO.

Komisaris Utama Pertamina Geothermal Energy, Gigih Udi Atmo mengatakan, penunjukan Ahmad Yani sebagai Dirut menjadi langkah strategis perseroan untuk memastikan arah bisnis tetap berjalan seiring dengan target yang telah ditetapkan.

Terlebih didukung pengalaman Ahmad Yani di industri panas bumi.

"Kami optimistis keputusan strategis ini membuka ruang pengembangan bisnis dan operasional perseroan yang lebih luas ke depan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (21/1/2026). Ahmad Yani dikenal memiliki rekam jejak panjang serta pengalaman mendalam di industri panas bumi.

Selama menjabat sebagai Direktur Operasi PGEO sejak Juni 2023, dia dinilai berkontribusi dalam menjaga keandalan operasi, meningkatkan efisiensi pembangkitan, serta memastikan pengelolaan operasional yang berkelanjutan di seluruh Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang dikelola perseroan.

Hal itu membuat PGEO pernah mencapai mencapai _all-time high_ produksi pada 2025.

Selain itu, dia juga mendorong akselerasi pengembangan teknologi, seperti inisiasi pilot project green hydrogen di Ulubelu, serta pengembangan Flow2Max® dan G-Bionic.

"Melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan, saya berkomitmen memperkuat peran panas bumi sebagai tulang punggung transisi energi nasional.," ucap Ahmad Yani.

Menurutnya, di tengah momentum transformasi sektor energi yang semakin menguat, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mengakselerasi pengembangan panas bumi.

PGEO pun menargetkan kapasitas terpasang sebesar 1 gigawatt (GW) dalam 2-3 tahun ke depan dan meningkat menjadi 1,8 GW pada 2033.

Hal ini akan ditopang potensi hingga 3 GW dari 10 WKP yang dikelola secara mandiri untuk mendukung ketahanan energi nasional serta net zero emission di 2060.

Sementara itu, untuk posisi Direktur Operasi PGEO, kini ditempati oleh Andi Joko Nugroho yang sebelumnya merupakan VP Operation & Engineering PGEO.

Dengan perubahan tersebut, berikut susunan Direksi dan Komisaris PGEO terbaru:

Komisaris

Komisaris Utama : Gigih Udi Atmo
Komisaris : John Anis
Komisaris : Abdulla Zayed
Komisaris Independen : Abdul Musawir Yahya
Komisaris Independen : Mohammad Firmansyah

Direksi

Direktur Utama : Ahmad Yani
Direktur Eksplorasi dan Pengembangan : Edwil Suzandi
Direktur Operasi : Andi Joko Nugroho
Direktur Keuangan : Yurizki Rio

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Jakarta: Langkah transisi energi nasional terus digenjot melalui berbagai kolaborasi. Baru-baru ini, PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memperkuat kolaborasi dengan perusahaan internasional di sektor bioenergi dan biomassa.

Kerja sama ini diarahkan untuk mendukung program cofiring PLTU, penguatan rantai pasok biomassa berkelanjutan, serta pengembangan riset karbon rendah sebagai bagian dari upaya pencapaian target penurunan emisi dan Net Zero Emissions 2060.

PLN EPI dan perusahaan konsultan asal Korea Selatan, Greenery Inc., melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk kerangka kerja sama pengembangan biomassa, riset teknis, peningkatan kualitas bahan bakar, hingga eksplorasi kerja sama internasional penurunan emisi, termasuk peluang mekanisme karbon lintas negara.

Direktur Bioenergi PLN EPI, Hokkop Situngkir, menegaskan biomassa memiliki peran strategis sebagai solusi transisi energi karena dapat langsung diimplementasikan menggunakan infrastruktur pembangkit eksisting. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kepastian pasokan dan tata kelola yang kuat.

"Bioenergi, khususnya biomassa, bukan sekadar bahan bakar pengganti, tetapi bagian dari strategi besar transisi energi. Karena itu, pasokan harus berkelanjutan, bernilai tambah, dan dikelola dengan tata kelola yang kuat," ujar Hokkop dalam keterangan tertulis, Selasa, 13 Januari 2026.

Ia menambahkan kerja sama dengan Greenery membuka ruang percepatan transfer teknologi dan pengembangan produk biomassa bernilai ekonomi. Menurutnya, residu pertanian dan produk antara tidak boleh diperlakukan sebagai limbah semata.

"Produk seperti biomassa dan turunannya harus dikapitalisasi menjadi produk bernilai tambah, tidak hanya untuk energi, tetapi juga untuk pangan dan industri bioenergi. Ini sejalan dengan kebutuhan pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional," kata Hokkop.

Company Representative of Greenery Inc., Seijin Kim, menyatakan proyek pengembangan bioenergi di Indonesia merupakan proyek pertama Greenery di Tanah Air, di tengah portofolio proyek serupa yang telah dijalankan di sejumlah negara lain.

"Indonesia memiliki momentum yang sangat tepat untuk menjadi model kolaborasi bioenergi dan transisi energi. Proyek ini tidak hanya soal energi, tetapi juga kesehatan, pembangunan komunitas, dan pencapaian target iklim global," ujar Kim.

Ia menambahkan bahwa penelitian awal ditargetkan rampung pada awal Januari 2026 dan akan dilanjutkan dengan riset utama pada tahun depan, seiring kesiapan teknologi dan sistem pendukung.

(ANN)

IDXChannel - Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa transisi energi nasional harus terus dikawal dalam rangka mengatasi masalah iklim yang ada di Indonesia. Salah satunya, melalui percepatan sejumlah regulasi yang mengatur pelaksanaannya.

Eddy melihat bahwa Indonesia sedang berada dalam situasi paradoks energi. Di mana, Indonesia memiliki sumber daya energi fosil dan terbarukan yang melimpah, namun masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan energi harian.

"Paradoks energi ini bisa kita hentikan melalui proses transisi energi di mana sumber-sumbernya ada di dalam negeri. Dengan begitu, kita bisa mengurangi ketergantungan impor dan beralih ke sumber energi yang ramah lingkungan," kata Eddy di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Untuk mendukung visi tersebut, anggota Komisi XII DPR RI itu menempatkan legislasi sebagai prioritas utama dalam 12 bulan ke depan. Beberapa agenda penting yang masuk dalam Prolegnas Prioritas antara lain penyelesaian RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT), revisi UU Migas yang berbasis keberlanjutan, serta UU Pengelolaan Perubahan Iklim.

"Nah ini adalah salah satu di antara tujuan kami, sehingga kami ke depannya, termasuk juga untuk 12 bulan ke depan, itu kita akan tetap melaksanakan sejumlah kegiatan yang fokusnya satu adalah regulasi dan legislasi," ujarnya.

Selain regulasi, menurut dia, perlunya dilakukan harmonisasi antarpihak untuk menciptakan ekosistem investasi yang kondusif. Fokusnya adalah menarik investor berkualitas yang mampu mempercepat transisi energi sekaligus menciptakan lapangan kerja baru atau green jobs.

"Bagaimana investasi di sektor energi terbarukan ini bisa ikut mendorong PDB kita ke depannya dan menghasilkan sumber ekonomi baru yaitu sumber ekonomi karbon yang baru," tuturnya.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) melalui anak usahanya di sektor minyak dan gas, PT Medco E&P Indonesia, resmi bergabung dengan Oil & Gas Methane Partnership (OGMP) 2.0, sebuah inisiatif utama di bawah naungan United Nations Environment Programme (UNEP) untuk meningkatkan pengukuran dan pelaporan emisi metana di industri migas.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi keberlanjutan dan perubahan iklim MedcoEnergi, sekaligus menegaskan komitmen perusahaan untuk mencapai target Net-Zero emisi gas rumah kaca Cakupan 1 dan 2 pada 2050, serta Cakupan 3 pada 2060.

CEO MedcoEnergi Roberto Lorato mengatakan, keikutsertaan Medco dalam OGMP 2.0 merupakan capaian penting dalam perjalanan dekarbonisasi perusahaan.

“Pelaporan emisi metana yang transparan dan kredibel menjadi landasan upaya dekarbonisasi kami, sekaligus memperkuat peran MedcoEnergi sebagai perusahaan energi yang bertanggung jawab dan berstandar global,” ujarnya, Kamis (6/11/2025).

Melalui OGMP 2.0, Medco E&P Indonesia kini menjadi bagian dari komunitas global yang terdiri dari lebih dari 150 perusahaan migas di 90 negara yang menerapkan standar tertinggi dalam transparansi dan akuntabilitas pelaporan emisi metana.

Perusahaan juga menyebut telah melampaui target sementara tahun 2025 dengan menurunkan emisi lebih dari 1,5 juta ton CO₂e dibandingkan tahun dasar 2019. Di sisi lain, MedcoEnergi terus mengembangkan portofolio energi terbarukan melalui proyek geotermal dan tenaga surya.

Dengan berpartisipasi dalam OGMP 2.0, MedcoEnergi menegaskan dukungannya terhadap agenda transisi energi nasional dan Global Methane Pledge, guna membantu pencapaian komitmen iklim Indonesia sekaligus memastikan pasokan energi yang andal bagi pertumbuhan ekonomi.

Jakarta: PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai Subholding Gas Pertamina terus memperkuat fundamental bisnis dan menjaga stabilitas kinerja operasional dalam menghadapi tantangan dan dinamika bisnis sepanjang triwulan III-2025.

Strategi ini tercermin dalam Laporan Konsolidasian Perseroan yang mencatat peningkatan kinerja di sebagian besar segmen operasional serta implementasi langkah mitigasi risiko secara menyeluruh.

Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, menjelaskan bahwa PGN menjaga kesinambungan pasokan energi melalui optimalisasi portofolio gas bumi dan LNG serta koordinasi intensif dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan strategis lainnya.

“Menjaga keandalan pasokan gas bumi bagi pelanggan merupakan prioritas utama PGN. Kami menerapkan pengelolaan volume secara adaptif serta memperkuat kolaborasi lintas sektor guna memastikan ketersediaan pasokan tambahan dan keberlanjutan layanan energi bagi seluruh pelanggan,” ujar Fajriyah dalam keterangan tertulis, Jumat, 31 Oktober 2025.

Fajriyah menambahkan bahwa PGN terus melakukan efisiensi biaya dan disiplin pengelolaan keuangan sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko dan penguatan struktur modal.

“Kami menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan arus kas dan portofolio bisnis, termasuk langkah selektif pada proyek prioritas. Strategi ini penting untuk memperkuat resiliensi korporasi dalam menghadapi dinamika industri dan bisnis ke depan,” jelasnya.

Hingga 30 September 2025, PGN mencatat pendapatan sebesar USD2,9 miliar, meningkat sekitar 3,8 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Laba operasi dan EBITDA masing-masing diperoleh sebesar USD383,1 juta dan USD728,7 juta, serta laba bersih tercatat USD 237,9 juta.

Realisasi belanja modal (CAPEX) mencapai USD173,9 juta, dialokasikan secara terukur untuk proyek strategis yang mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Sepanjang triwulan III-2025, kinerja operasional PGN menunjukkan pertumbuhan positif pada hampir seluruh segmen bisnis. Volume penjualan niaga gas bumi tercatat 833,0 BBTUD, sementara volume transmisi gas bumi mencapai 1.622,3 MMSCFD dan transportasi minyak sebesar 173.801,2 BOEPD.

Dari anak perusahaan dan afiliasi, PGN mencatat lifting minyak dan gas sebesar 16.892,4 BOEPD, regasifikasi LNG 254,4 BBTUD, dan pemrosesan LPG sebesar 119,2 metrik ton per hari. Selain itu dari segmen LNG Trading Internasional, hingga September 2025, PGN berhasil mengirim lima kargo LNG atau setara 56,3 BBTUD ke pasar regional.

Pertumbuhan basis pelanggan juga menunjukkan tren positif, dengan total pelanggan mencapai 823.266, bertambah lebih dari 6.600 pelanggan baru sepanjang tahun, terutama berasal dari sektor rumah tangga dan pelanggan kecil. Hal ini mencerminkan meningkatnya pemanfaatan gas bumi sebagai energi bersih dan efisien oleh masyarakat.

PGN terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung transisi energi nasional melalui pengembangan infrastruktur gas bumi yang terintegrasi secara nasional. Peran ini juga diperkuat dengan implementasi HSSE yang ketat dan disiplin untuk memastikan layanan gas bumi ke pelanggan berlangsung andal dan aman. Hingga 30 September 2025, HSSE PGN menunjukkan pencapaian yang positif, tercermin pada nihilnya kecelakaan kerja tercatat.

Sementara itu, PGN juga konsisten pada aspek sustainability dengan realisasi dekarbonisasi sebesar 28.387 tCO2eq hingga akhir September 2025, yang terutama dikontribusikan dari efisiensi energi melalui penggunaan gas fuel pada generator.

“Dengan strategi mitigasi risiko, efisiensi berkelanjutan, dan fokus pada proyek bernilai tambah tinggi, diharapkan dapat menempatkan PGN pada posisi yang solid untuk menjaga stabilitas operasional menuju pertumbuhan yang berkelanjutan sekaligus menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan,” tutur Fajriyah.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)