PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memastikan menjaga kemudahan nasabah mengakses seluruh layanan perbankan secara andal, aman, dan nyaman dari mana pun selama periode libur Idulfitri 1447 Hijriah atau libur Lebaran 2026. Kesiapan layanan e-channel, BRILink Agen, hingga keandalan super apps BRImo kian diperkuat guna mendukung kelancaran beragam transaksi.

Corporate Secretary BRI, Dhanny menyatakan bahwa keandalan sistem layanan menjadi prioritas utama Perseroa, sebagai bagian dari strategi mengantisipasi peningkatan aktivitas transaksi selama masa libur panjang.

"BRI berupaya memastikan seluruh sistem berjalan optimal agar kebutuhan transaksi masyarakat dapat terpenuhi tanpa hambatan apapun. Tak hanya itu, BRI juga secara aktif melakukan pemantauan sistem, penguatan keamanan transaksi, serta menyediakan layanan pengaduan yang cepat dan responsif," ujar Dhanny.

Komitmen BRI dalam menghadirkan layanan prima tercermin melalui penguatan jaringan e-channel yang mencapai 627 ribu unit. Dari jumlah tersebut, lebih dari 607 ribu unit merupakan merchant yang telah beroperasi di berbagai lokasi strategis guna mendukung transaksi non-tunai.

Selain itu, sebanyak 19.657 ATM dan CRM BRI tersebar di seluruh Indonesia, sehingga nasabah dapat melakukan penarikan, penyetoran, transfer, dan pembayaran tagihan selama libur panjang.

Jaringan BRI masih diperluas oleh BRILink Agen yang per akhir Desember 2025 telah mencapai lebih dari 1,2 juta agen, tersebar di lebih dari 66 ribu desa dan menjangkau lebih dari 80 persen wilayah Indonesia. Layanan BRILink Agen ini memberikan kemudahan transaksi secara real-time dan online.

Di samping itu, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan tambahan, mulai dari referral pembukaan rekening dan pinjaman, pembayaran asuransi mikro, penarikan uang kiriman dari luar negeri, hingga pembelian tiket perjalanan seperti bus, shuttle, dan kapal ferry.

Kemudahan layanan perbankan digital juga dapat dinikmati melalui super apps BRImo. Memiliki lebih dari 100 fitur, BRImo memenuhi berbagai kebutuhan transaksi selama libur Lebaran 2026 seperti transfer, pembayaran melalui QRIS, BRIVA, hingga fitur investasi emas yang memungkinkan pengelolaan keuangan secara produktif, kapan saja dan di mana saja.

Seluruh fasilitas BRI dilengkapi dengan Virtual Assistant BRI "Sabrina" di WhatsApp 0812 1214 017. Sabrina menyediakan layanan 24 jam untuk informasi produk, promo, hingga informasi mengenai lokasi kantor cabang, ATM, BRILink Agen, serta rekomendasi merchant terdekat.

Lalu, ada saluran komunikasi Contact BRI yang tersedia 24 jam di nomor 1500017, atau layanan bebas pulsa dan self service di Pusat Bantuan BRImo. BRI juga mengoptimalkan operasional 186 kantor cabang untuk keperluan pribadi maupun bisnis di berbagai lokasi strategis. Informasi lebih lanjut mengenai layanan nasabah BRI selama periode libur dapat diakses di sini.

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menegaskan bahwa perubahan status PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menjadi Persero tidak berarti kedua perusahaan tersebut keluar dari struktur holding industri pertambangan MIND ID. Penyesuaian status ini merupakan implementasi dari ketentuan Undang-Undang BUMN terbaru yang mewajibkan kepemilikan saham negara secara langsung sebesar satu persen pada perusahaan-perusahaan pelat merah berskala besar.

"Memang di undang-undangnya itu, lihat undang-undang BUMN yang baru, nah kan di situ ada kepemilikan 1% dari negara kan, untuk yang besar-besar itu. Jadi statusnya makanya jadi BUMN, tapi tetap di bawah MIND ID," ucap Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/2/2026).

Dony menjelaskan bahwa ketentuan kepemilikan saham negara secara langsung ini nantinya juga akan berlaku bagi BUMN besar lainnya pasca-peralihan entitas ke bawah naungan Danantara. Dengan demikian, perubahan status ini merupakan penyesuaian administratif semata dan tidak mengubah struktur kepemilikan maupun pengelolaan perusahaan dalam holding BUMN pertambangan.

Merujuk data Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), kedua perusahaan tersebut memang telah mengumumkan perubahan nama sebagai tindak lanjut dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) serta implementasi perubahan keempat atas Undang-Undang BUMN. Antam tercatat telah menyelenggarakan RUPSLB pada 15 Desember 2025 dengan agenda utama revisi Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan diri dengan UU BUMN.

Sementara itu, PTBA melaksanakan RUPSLB pada 16 Desember 2025 dengan agenda serupa, yakni pengambilan keputusan terkait perubahan Anggaran Dasar demi kepatuhan terhadap UU BUMN. Status Persero bagi PTBA mulai berlaku efektif pada tanggal yang sama dengan Antam, yakni 13 Februari 2026.

Dony sekaligus menepis isu yang menyebutkan bahwa perubahan status ini menandakan keluarnya Antam dan PTBA dari struktur holding industri pertambangan. Ia menegaskan bahwa keputusan ini murni untuk memenuhi amanat regulasi terbaru dan tidak berdampak pada operasional maupun strategi bisnis kedua perusahaan.

JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) kini telah memantapkan posisinya sebagai bagian dari jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Senin (22/12/2025), BSI melakukan penyesuaian besar pada Anggaran Dasar perseroan untuk menyelaraskan statusnya dengan bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Status BSI dengan sandang Persero sebagai BUMN kini setara dengan BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN berkat kepemilikan Saham Seri A Dwiwarna oleh Negara Republik Indonesia.

"Dengan adanya hak-hak istimewa Negara Republik Indonesia dalam kepemilikan Saham Seri A Dwiwarna di BSI menyebabkan status Perseroan terkategori sebagai BUMN," tulis manajemen BSI dalam dokumen RUPSLB, dikutip Selasa (23/12/2025).

Selain menyelaraskan diri dengan Undang-Undang BUMN, BSI juga melakukan pemutakhiran Anggaran Dasar berdasarkan POJK Nomor 2 Tahun 2024. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola syariah di mana Dewan Pengawas Syariah (DPS) kini memiliki posisi strategis sebagai pihak utama bank, sejajar dengan jajaran Direksi dan Dewan Komisaris.

"Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan peraturan OJK mengenai penerapan tata kelola syariah bagi bank umum syariah," tulis bahan rapat tersebut.

Sebagai bagian dari integrasi ke dalam standar BUMN, RUPSLB BSI juga menyetujui pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026 kepada Dewan Komisaris. Pola ini merupakan praktik lazim yang selama ini telah dijalankan oleh bank-bank Himbara lainnya dalam menjaga efektivitas manajemen.

Meskipun RUPSLB telah mengesahkan langkah-langkah strategis ini, Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyono dan Wakil Direktur Utama Bob Tyaska Ananta belum memberikan komentar lebih mendalam saat dikonfirmasi. Seluruh rangkaian rapat dilakukan secara elektronik guna mematuhi prinsip keterbukaan informasi bagi perusahaan publik.