Bisnis.com, JAKARTA— Maxim Indonesia merespons aturan baru Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang memasukkan layanan ojek online (ojol) ke dalam revisi regulasi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Dalam beleid tersebut, pemerintah mengatur aktivitas transaksi jual beli barang yang difasilitasi melalui fitur niaga yang tersedia di dalam aplikasi ride-hailing.

Development Director Maxim Indonesia Dirhamsyah mengatakan, pihaknya menghormati langkah pemerintah dalam menyesuaikan regulasi terkait perizinan, periklanan, pengawasan, dan kegiatan usaha di sektor PMSE sebagai upaya mengembangkan potensi perekonomian digital Indonesia.

Namun, hingga saat ini, Maxim mengaku belum menerima maupun mempelajari naskah resmi regulasi yang tengah disusun pemerintah.

“Oleh karena itu, kami masih menunggu detail ketentuan yang akan diterapkan sebelum dapat memberikan tanggapan yang lebih komprehensif,” tutur Dirhamsyah kepada Bisnis, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, pengaturan terhadap platform ride-hailing dalam revisi aturan tersebut ditujukan pada aktivitas perdagangan elektronik atau transaksi jual beli barang yang difasilitasi melalui aplikasi, bukan pada layanan transportasi.

Dirhamsyah mengatakan, Maxim akan mempelajari lebih lanjut substansi regulasi tersebut setelah naskah resmi tersedia.Selain itu, Maxim juga memperoleh informasi bahwa akan ada forum diskusi publik atau hearing dengan Kementerian Perdagangan pada masa mendatang. Menurut dia, perusahaan terbuka untuk berpartisipasi dalam dialog konstruktif dengan regulator maupun pemangku kepentingan lainnya guna memberikan masukan bagi pengembangan ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan.

Terkait dampak aturan baru tersebut, Maxim mengaku belum dapat melakukan kajian secara menyeluruh terhadap model bisnis maupun operasional perusahaan karena belum mempelajari naskah resmi regulasi. Secara umum, setiap perubahan regulasi tentu perlu dipelajari secara mendalam untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

“Setelah naskah resmi diterbitkan, kami akan melakukan evaluasi lebih lanjut guna memahami kewajiban yang berlaku bagi platform maupun bagi merchant yang menggunakan layanan kami,” kata Dirhamsyah.

Maxim, lanjutnya, mendukung regulasi yang memberikan perlindungan kepada konsumen, menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta mendorong persaingan usaha yang sehat di ekosistem digital. Pihaknya berharap proses penyusunan dan implementasi regulasi dapat melibatkan dialog terbuka dengan para pemangku kepentingan sehingga setiap ketentuan dapat mempertimbangkan karakteristik model bisnis digital.

“Selain itu, kejelasan mengenai pembagian tanggung jawab antara platform dan merchant juga penting untuk memastikan kepatuhan regulasi dapat dijalankan secara efektif tanpa menghambat inovasi, pertumbuhan usaha, maupun investasi di sektor digital Indonesia,” kata Dirhamsyah.

Dirhamsyah menambahkan, Maxim berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia, baik melalui layanan transportasi daring maupun layanan pemesanan makanan dan barang yang tersedia di dalam aplikasi.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi menerbitkan aturan baru mengenai perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026.

Adapun, Permendag Nomor 19 Tahun 2026 menggantikan Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Regulasi tersebut ditetapkan pada 4 Juni 2026 dan resmi diundangkan pada 8 Juni 2026.

Dalam Permendag No. 19/2026, cakupan bisnis penyelenggara PMSE terdiri atas ritel online, lokapasar (marketplace), iklan baris online, pelantar (platform) pembanding harga, daily deals, social-commerce, ride hailing, dan online travel agent (OTA).

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menjelaskan bahwa pengaturan terhadap layanan ride-hailing hanya berlaku untuk aktivitas perdagangan barang yang difasilitasi platform melalui fitur niaga yang tersedia di dalam aplikasi.

“Dengan demikian, yang diatur adalah transaksi jual beli barangnya, bukan layanan transportasinya,” ujarnya.

Menurut Budi, diiukutsertakannya ride hailing dan OTA dalam Permendag No. 19/2026 merupakan respons pemerintah terhadap perkembangan lanskap perdagangan digital yang terus berkembang.

“Penambahan dua model bisnis penyelenggara PMSE dalam revisi peraturan ini merupakan respons terhadap perkembangan lanskap perdagangan digital yang dinamis. Dengan cakupan model bisnis yang lebih komprehensif, pelaku usaha memiliki kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya,” kata Budi.

Bisnis.com, JAKARTA— Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) merespons langkah pemerintah memasukkan layanan ride-hailing dan online travel agent (OTA) ke dalam cakupan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Aturan tersebut menggantikan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Ketua Umum Idiec Tesar Sandikapura mengatakan kebijakan tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi pertumbuhan industri digital. “Selama aturan yang diterapkan tidak mengurangi fleksibilitas dan inovasi yang menjadi kekuatan utama bisnis digital,” kata Tesar kepada Bisnis, Senin (8/6/2026).

Secara keseluruhan, Tesar menilai revisi aturan tersebut menunjukkan upaya pemerintah memperkuat tata kelola ekonomi digital agar lebih sehat dan berkeadilan. Menurutnya, jika diterapkan secara proporsional, regulasi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan pasar, memperkuat UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang lebih berkelanjutan.

“Namun jika gagal, ini bisa membebankan UMKM,” kata Tesar.

Dia menambahkan kebijakan tersebut positif untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih tertib dan akuntabel. Namun, efektivitas implementasinya sangat bergantung pada kemudahan proses perizinan bagi pelaku usaha.

Menurutnya, semakin sederhana dan terjangkau proses perizinan, semakin besar peluang UMKM untuk masuk ke sektor formal tanpa merasa terbebani.

“Usahakan proses registrasi perizinannya seamless melalui platform e-commercenya,” kata Tesar.

Tesar juga menekankan kebijakan tersebut dapat membantu UMKM memperoleh akses pasar yang lebih baik melalui platform digital. Meski demikian, dia menilai visibilitas semata tidak cukup untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha.

Menurutnya, daya saing UMKM tetap ditentukan oleh kualitas produk, harga, dan layanan. Oleh karena itu, kebijakan afirmatif perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas UMKM agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.

Adapun dalam revisi aturan tersebut, pemerintah menambahkan dua model bisnis baru ke dalam kategori PPMSE, yakni ride-hailing dan OTA.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Shoffan Shofwan, mengatakan penambahan model bisnis tersebut merupakan respons terhadap perkembangan lanskap perdagangan digital yang terus berubah.

“Hal ini mengingat adanya model bisnis platform digital yang memfasilitasi transaksi perdagangan melalui sistem elektronik dan belum secara eksplisit tercakup dalam pengaturan sebelumnya,” kata Iqbal kepada Bisnis, Minggu (7/6/2026).

Dia menjelaskan pengaturan tersebut bertujuan memberikan kejelasan status dan ruang lingkup pengaturan terhadap aktivitas perdagangan yang difasilitasi platform digital sehingga pelaku usaha memiliki kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Lebih lanjut, Iqbal menegaskan pengaturan terhadap ride-hailing dalam Permendag tersebut hanya menyasar aktivitas perdagangan barang yang difasilitasi melalui fitur niaga pada aplikasi.

Dengan demikian, yang diatur adalah transaksi jual beli barang yang berlangsung melalui platform digital, bukan layanan transportasinya.

“Bukan layanan transportasinya. Demikian pula untuk OTA, pengaturan dilakukan dalam konteks aktivitas perdagangan yang difasilitasi melalui sistem elektronik,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Aturan pemangkasan potongan bagi hasil aplikasi menjadi maksimal 8% dinilai menjadi babak baru bagi industri ride-hailing. Kebijakan ini dinilai akan membuat para aplikator, termasuk PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) merombak strategi guna menjaga target profitabilitas.

Industri ride-hailing memasuki fase baru setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No 27/2026. Kebijakan yang mulai diumumkan pada 1 Mei 2026 tersebut lantas mengubah struktur bisnis industri yang selama ini bertumpu pada komisi layanan sebagai sumber utama pendapatan.

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menilai bahwa kebijakan tersebut akan memberikan dampak terhadap margin keuntungan industri. Hal itu, lanjutnya, karena struktur bisnis ride-hailing selama ini sangat bertumpu pada komisi layanan sebagai sumber utama pendapatan.

“Kebijakan ini berisiko menekan take rate, sehingga ruang ekspansi margin lebih terbatas. Fokus pasar sekarang bukan lagi sekadar pertumbuhan gross transaction value [GMV], tapi bagaimana aplikator menjaga profitabilitas di tengan regulasi yang makin ketat,” ujar Wafi kepada Bisnis, Senin (11/5/2026).

Wafi menambahkan, risiko terbesar muncul jika perusahaan harus menanggung penyesuaian tarif namun tetap mempertahankan insentif mitra pengemudi, serta promo bagi konsumen. Kondisi itu diperkirakan memengaruhi proyeksi target harga saham dan ekspektasi pasar terhadap GOTO dalam jangka pendek.

Dari lantai Bursa Efek Indonesia (BEI), saham GOTO kini bertengger di level Rp50 per saham atau mencerminkan penurunan sebesar 21,88% sejak awal tahun (year to date/YtD) dan terkontraksi 3,85% dalam sebulan terakhir.

Kendati sentimen jangka pendek cenderung negatif, Wafi menyampaikan bahwa investor melihat momentum ini sebagai dorongan bagi manajemen GOTO untuk melakukan transformasi model bisnis agar lebih terdiversifikasi.

“Investor kemungkinan akan menurunkan asumsi margin jangka pendek untuk bisnis transportasi daring. Namun, di sisi lain, pasar juga melihat ini bisa mendorong transformasi model bisnis GOTO,” pungkasnya.

Menurut Wafi, lini bisnis yang paling krusial bagi GOTO untuk menjaga pertumbuhan pendapatan dan laba ke depan adalah segmen layanan finansial (fintech), iklan digital, logistik, serta ekosistem merchant.

“Segmen fintech memiliki potensi margin yang lebih tinggi dan bersifat berulang [recurring]. Sementara itu, iklan dan layanan merchant bisa menjadi sumber monetisasi baru tanpa harus bergantung pada komisi perjalanan,” ucapnya.

Arah strategi industri pun diperkirakan bakal bergeser dari sekadar mengejar volume transportasi menjadi optimalisasi monetisasi ekosistem digital.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Direktur Utama GOTO Hans Patuwo mengatakan perusahaan senantiasa mematuhi peraturan pemerintah, termasuk arahan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terkait perlindungan pekerja transportasi online yang dituangkan dalam Perpres No.27/2026.

Hans mengatakan perusahaan akan melakukan pengkajian untuk memahami detail, implikasi, dan penyesuaian yang diperlukan sesuai peraturan tersebut.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan semua pemangku kepentingan, sehingga GoTo dapat terus memberi manfaat berkelanjutan kepada seluruh masyarakat terutama mitra driver dan pelanggan Gojek,” ucapnya.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan teknologi layanan robotaxi, Waymo, berhasil mengamankan pendanaan sebesar US$16 miliar atau sekitar Rp268 triliun guna memperluas operasional unit taksi tanpa pengemudi ke pasar internasional.

Putaran pendanaan yang dipimpin oleh Dragoneer Investment Group, DST Global, dan Sequoia Capital ini turut mendongkrak valuasi Waymo menjadi Rp2.113 triliun.

Induk usaha Waymo, Alphabet, turut berpartisipasi dalam putaran ini dan mempertahankan posisinya sebagai pemegang saham mayoritas.

Pihak Waymo mengatakan dana segar tersebut akan dialokasikan untuk memacu pertumbuhan armada yang telah mengalami akselerasi signifikan dalam setahun terakhir.

Fokus utama ekspansi mencakup peluncuran layanan di lebih dari selusin kota baru secara internasional, termasuk London dan Tokyo, pada tahun ini.

“Kami tidak lagi sekadar membuktikan sebuah konsep. Kami sedang menskalakan realitas komersial, meletakkan dasar untuk operasi ride-hailing di lebih dari 20 kota tambahan pada 2026,” tulis manajemen Waymo dalam keterangan resmi dikutip, Senin (2/2/2026).

Selain investor utama, putaran pendanaan ini juga melibatkan partisipasi dari Andreessen Horowitz, Mubadala Capital, Silver Lake, dan Tiger Global. Sejumlah institusi keuangan besar lainnya seperti Fidelity Management & Research Company, Temasek, dan T. Rowe Price turut serta dalam daftar investor, dilansir dari TechCrunch.

Co-founder DST Global Saurabh Gupta menilai Waymo telah berhasil mentransformasi teknologi pengemudian tanpa pengemudi dari imajinasi fiksi ilmiah menjadi kenyataan yang nyata.

“Seiring dengan skalanya pada 2026 dan seterusnya, Waymo akan meningkatkan produktivitas dan aksesibilitas bagi jutaan orang sekaligus meningkatkan keselamatan jalan di seluruh dunia,” kata Saurabh.

Secara operasional, ekspansi Waymo telah berdampak langsung pada naiknya volume layanan. Perusahaan mencatat layanan 400.000 perjalanan setiap pekan di enam wilayah metropolitan utama Amerika Serikat.

Data internal perusahaan menunjukkan volume tahunan Waymo meningkat lebih dari tiga kali lipat pada 2025, mencapai 15 juta perjalanan. Hingga saat ini, total perjalanan seumur hidup yang telah dilayani perusahaan telah melampaui angka 20 juta.

Untuk pasar domestik Amerika Serikat, Waymo terus memperkuat posisinya melalui kemitraan strategis dengan Uber di Austin dan Atlanta pada 2025. Perusahaan juga baru saja memulai ekspansi ke Miami serta mengamankan layanan perjalanan menuju Bandara Internasional San Francisco.

Kendati mencatatkan pertumbuhan pesat, ekspansi Waymo menghadapi tantangan berupa pengawasan ketat dari regulator keselamatan transportasi.

National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) dan National Transportation Safety Board (NTSB) tengah menyelidiki perilaku armada robotaxi di zona sekolah. Penyelidikan terbaru dibuka oleh NHTSA pekan lalu setelah sebuah unit robotaxi Waymo menabrak seorang anak di dekat sekolah dengan kecepatan sekitar 9,6 km/jam.

Bisnis.com, JAKARTA — EVMoto resmi meluncurkan platform ojek online atau ride-hailing berbasis kendaraan listrik, dengan menargetkan pengadaan 50.000 unit sepeda motor listrik pada 2026.

CEO EVMoto Jason mengatakan bahwa platform akan berfokus pada layanan sepeda motor roda dua pada tahap awal. Selanjutnya, EVMoto berencana mengembangkan layanan ride-hailing kendaraan listrik roda empat dan roda tiga.

Lebih lanjut dia mengatakan, peluncuran dilakukan dalam dua tahap, yakni perekrutan pengemudi, kemudian pembukaan layanan untuk umum pada 15 Januari 2026.

Pada 2026, EVMoto menargetkan merekrut hingga 100.000 pengemudi sepeda motor. Untuk mendukung pengemudi yang belum memiliki kendaraan listrik, EVMoto menggandeng ECGO dengan rencana pengadaan 50.000 unit sepeda motor listrik yang akan disewakan khusus bagi mitra pengemudi.

"Pada hari peluncuran, EVMoto dan ECGO menandatangani pesanan pembelian tahap awal sebanyak 10.000 unit sepeda motor listrik dengan nilai kontrak mencapai Rp240 miliar. Pengiriman unit tersebut dijadwalkan dimulai pada Maret 2026," ujar Jason dalam keterangannya dikutip Senin (22/12/2025).

Jason mengatakan, fokus perseroan pada kendaraan listrik didorong oleh besarnya populasi pengemudi ojek online di Indonesia yang mencapai sekitar 6 juta orang, dengan sekitar 4 juta sepeda motor beroperasi setiap hari. Kendaraan tersebut rata-rata menempuh jarak 150 kilometer per hari.

Menurut perhitungan EVMoto, penggantian 1 juta sepeda motor berbahan bakar bensin dengan sepeda motor listrik berpotensi menurunkan emisi karbon dioksida hingga 4,93 juta ton per tahun. Selain itu, biaya produksi sepeda motor listrik diklaim hanya sekitar separuh dari sepeda motor bensin, sementara biaya konsumsi energinya sekitar 30%.

Penggunaan sepeda motor listrik dinilai mampu menekan biaya operasional pengemudi. Sebagian efisiensi tersebut akan dialokasikan untuk menurunkan tarif bagi penumpang dan meningkatkan pendapatan pengemudi.

"EVMoto menargetkan tarif perjalanan sekitar 70% dari harga pasar saat ini, dengan biaya platform bagi pengemudi diturunkan menjadi 9%, jauh di bawah rata-rata platform lain yang mencapai sekitar 20%," jelasnya.

Terkait pemilihan ECGO sebagai mitra strategis, Jason menyebut kerja sama kedua pihak telah terjalin cukup lama. Sepeda motor listrik ECGO dinilai sesuai untuk kebutuhan ride-hailing karena dibekali dua baterai dengan jarak tempuh hingga 140 kilometer per sekali pengisian daya.

Model dua baterai dengan opsi pengisian mandiri dan penukaran baterai memungkinkan pengemudi mengurangi frekuensi penggantian baterai serta memaksimalkan waktu operasional. Sistem ini juga dinilai fleksibel karena tidak bergantung sepenuhnya pada stasiun penukaran baterai.

EVMoto menargetkan ekspansi layanan ride-hailing ke 10 kota di Indonesia pada 2026. Saat ini, ECGO disebut sebagai satu-satunya produsen yang mampu menyediakan layanan sepeda motor listrik secara simultan di sejumlah kota dalam waktu relatif singkat.

Sebagai tambahan informasi, PT EVMoto Teknologi Indonesia (EVMoto) merupakan perusahaan lokal yang dioperasikan oleh tim gabungan Indonesia dan China. Selama ini, EVMoto menjalankan bisnis penyewaan sepeda motor listrik bagi pengemudi ride-hailing.

Bisnis.com, JAKARTA — CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan perkembangan terbaru rencana merger antara GoTo dan Grab usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (27/11/2025) sore.

Saat ditanya mengenai pembaruan proses merger setelah adanya perubahan jajaran direksi di Goto, Rosan memastikan bahwa pembahasan masih terus berlangsung.

“Masih berjalan itu,” ujarnya singkat.

Ketika ditanya mengenai arah sinyal perkembangan merger tersebut, Rosan menyatakan bahwa indikasinya mengarah positif.

“Positif. Sinyalnya positif,” katanya sambil memberikan gestur jempol.

Lebih jauh, Rosan juga mengangguk ketika ditanya apakah sinyal positif itu berarti merger GoTo dan Grab kemungkinan besar akan benar-benar terjadi.

Rencana penggabungan dua raksasa ride-hailing Asia Tenggara itu kembali mencuat setelah dinamika internal manajemen Goto, yang disebut-sebut membuka jalan bagi realisasi merger yang lama dibahas.

Untuk diketahui, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) mengumumkan pengunduran diri Patrick Walujo sebagai Direktur Utama GOTO.

Pengunduran diri ini menandai kandasnya komitmen Patrick Walujo menjadi CEO GOTO sampai 2029.

Mengingat, Bisnis mencatat pada awal tahun ini, Patrick Walujo mengungkapkan komitmennya untuk bertahan sebagai Direktur Utama di GOTO sampai dengan 2029.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan 400 ribu orang telah mendaftardalam program Ojol Kamtibnas di area Jadetabek. Anggota Ojol Kamtibnas diharapkan bisa memberikan informasi dengan cepat soal kejahatan dan peristiwa lain di jalan ke pihak berwajib.

Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy mengatakan pihaknya mengapresiasi inisiatif program tersebut dan siap melakukan kolaborasi lebih lanjut.

"Grab mengapresiasi inisiatif program Ojol Kamtibmas dari Kepolisian RI yang bertujuan untuk memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat dan siap berkolaborasi lebih lanjut demi kepentingan bersama," jelas Tirza dalam keterangan resminya.

Tirza menambahkan Grab memiliki komitmen memperkuat keselamatan baik untuk mitra pengemudi dan pengguna. Sejumlah fitur dan inisiatif keamanan juga telah dikembangkan untuk melakukan perlindungan.

Mulai dari Grab Respon Cepat (Gercep), peringatan lokasi rawan untuk mengingatkan titik yang berpotensi berisiko, pusat bantuan 24/7 GrabSupport, dan pusat bantuan keamanan dan keselamatan. Selain itu ada juga trip monitoring, audio protect, serta Share My Ride dan Emergency Button.

"Grab menyambut baik setiap inisiatif kolaborasi dengan pihak Kepolisian dalam upaya memperkuat ekosistem transportasi dan layanan digital yang aman, tertib, serta berorientasi pada kepentingan publik. Grab berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama yang akan dijalankan selaras dengan prinsip keamanan digital, pelindungan data pribadi, serta kesesuaian operasional bagi mitra dan pengguna, guna mendukung terciptanya lingkungan digital yang inklusif dan berkelanjutan," jelasnya.

Terkait hal ini, Communications Manager inDrive Indonesia, Wahyu Ramadhan mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk Kapolri Indonesia untuk mengembangkan industri ride-hailing.

"Kami terus berkoordinasi dengan Kapolri Indonesia serta pengampu kebijakan lainnya untuk terus mengembangkan industri ride-hailing dalam berbagai upaya baik yang direncanakan bersama," kata Wahyu dalam keterangannya dikutip Kamis (23/10/2025).

inDrive sendiri menyambut baik inisiatif tersebut yang disebut Wahyu untuk meningkatkan rasa aman. Sama seperti sejumlah aplikasi lain, inDrive juga telah memiliki beberapa fitur keamanan untuk pengemudinya.

"Mengenai program Kamtibnas Ojol di Jakarta, kami menyambut baik inisiatif dari rekan-rekan komunitas pengemudi untuk bersama-sama meningkatkan rasa aman saat beraktivitas. Sementara untuk sistem keamanan di aplikasi sendiri, inDrive telah memiliki fitur-fitur yang dapat digunakan oleh pengemudi jika terjadi kecelakaan maupun hal yang tidak diinginkan lainnya," jelasnya.

"Fitur-fitur keamanan tersebut meliputi kontak emergency dukungan tim support 24/7, panggilan darurat, dan tentunya perlindungan asuransi perjalanan bagi setiap pengemudi. Kami juga mengadakan pelatihan P3K dan keselamatan berlalu lintas untuk meningkatkan kapasitas pengemudi saat berkendara," dia menambahkan.

Sebelumnya, Sigit mengatakan Ojol Kamtibmas jadi bentu sinergitas antara Polri dengan para komunitas ojol. Di masa depan juga akan diatur bertahap terkait hal ini pada jajaran Polda hingga Polres.

Dia menambahkan kepolisian juga akan berkoordinasi dengan pihak aplikator untuk memasang aplikasi dalam sistem. Jadi para driver bisa segera melaporkan kejadian kejahatan atau peristiwa yang ditemui di jalanan.

"Polri akan bekerja sama dengan aplikator transportasi online untuk memasang aplikasi keamanan ke dalam sistem, sehingga rekan-rekan pengundi ojek online dapat segera menghubungi personel Polri atau kantor polisi terdekat ketika menemukan dan mengalami permasalahan yang terjadi atau mungkin peristiwa tindak pidana di jalan serta membutuhkan pelayanan kepolisian dan kantor pelayanan kepolisian terdekat," jelas Sigit dikutip dari Detik.com.

KOMPAS.com – PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (kode emiten: GOTO) memberikan tanggapan terkait pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Pada pidato tersebut, Presiden Prabowo menyoroti komitmen pemerintah untuk mendorong pelayanan terbaik bagi para pengemudi ojek online (ojol).

Direktur Utama GoTo Patrick Walujo pun menegaskan komitmen perusahaan untuk menjaga tumbuh kembang ekosistem ride-hailing di Indonesia.

Menurut Patrick, pihaknya mendukung penuh komitmen Presiden Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan terbaik untuk pengemudi ojol, mendorong efisiensi, serta menjaga pertumbuhan ekosistem ride-hailing sebagai bentuk penyediaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia.

Sebagai perusahaan teknologi yang lahir, tumbuh, dan besar di Indonesia, GoTo berkomitmen untuk mendukung serta mematuhi kebijakan dan regulasi pemerintah dalam menciptakan industri yang efisien, adil, dan berkelanjutan.

“GoTo siap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif, berkeadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa (21/10/2025).

Patrick menjelaskan, ekosistem GoTo dibangun oleh ribuan talenta digital lokal. Kini, terdapat lebih dari 3 juta mitra pengemudi dan lebih dari 5,3 juta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memanfaatkan layanan GoTo untuk menjalankan serta mengembangkan usaha mereka.

“Kami menyadari tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa ekosistem ini terus memberikan dampak ekonomi yang positif dan berkelanjutan bagi jutaan keluarga Indonesia,” ujarnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo juga mengungkapkan komitmennya terhadap perkembangan bisnis ride-hailing di Tanah Air.

“Kami terus berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan ojol terbesar untuk mencari pelayanan terbaik bagi para pengemudi. Kemudian, efisiensi sehingga tidak terjadi persaingan yang saling merugikan,” ujar Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi memperluas cakupan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce dengan memasukkan layanan ride-hailing dan online travel agent (OTA) ke dalam regulasi terbaru.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Aturan itu ditetapkan pada 4 Juni 2026 dan mulai berlaku setelah diundangkan pada 8 Juni 2026.

Bisnis.com, JAKARTA— Persaingan industri ride-hailing di Indonesia diperkirakan memasuki babak baru setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah rencana penurunan potongan aplikator menjadi 8%.

Kebijakan tersebut dinilai dapat mengubah strategi bisnis platform penyedia ojekride-hailing, terutama pemain dengan pangsa pasar lebih kecil seperti Maxim dan inDrive yang selama ini mengandalkan tarif murah serta potongan komisi rendah untuk bersaing dengan dominasi Grab dan Gojek.