JAKARTA - Danantara menyatakan rencana perampingan sekitar 1.000 entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi 250 perusahaan tidak akan disertai dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal itu merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto demi menciptakan perusahaan pelat merah yang lebih sehat, efisien, dan berdaya saing kuat.

"Tidak ada PHK. Pak Donny (COO Danantara) menyampaikan tadi tidak ada PHK dalam perampingan itu. Yang dilakukan adalah pengelolaan sumber daya manusia di BUMN-BUMN yang akan dimerger," ujar Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, usai bertemu COO Danantara Donny Oskaria di Wisma Danantara, Rabu (1/7/2026).

Said mengungkapkan, restrukturisasi skala besar ini bertujuan untuk memperkuat kinerja perusahaan melalui pembentukan holding yang lebih efisien. Sebagai contoh, sektor logistik yang selama ini tersebar di sejumlah perusahaan pelat merah akan diintegrasikan dan diperkuat ke dalam satu payung holding guna memangkas tumpang tindih fungsi operasional.

Kendati mendapatkan jaminan bebas PHK, serikat buruh tetap meminta untuk dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan proses restrukturisasi dan merger tersebut. Pelibatan pekerja sejak awal dinilai sangat krusial untuk memastikan penataan organisasi serta pengelolaan sumber daya manusia berjalan secara transparan dan tidak merugikan hak-hak buruh.

Said menekankan kekhawatiran terkait potensi pengurangan tenaga kerja akibat dampak konsolidasi adalah hal yang wajar. Sebab itu, pihaknya mengapresiasi respons positif dari manajemen Danantara yang membuka ruang komunikasi dan sepakat untuk mengajak serikat buruh berdiskusi dalam proses transisi ini.

Selain menyoroti masa depan karyawan BUMN, pertemuan strategis tersebut juga membahas upaya konkret dalam mengantisipasi gelombang PHK di sektor swasta. Serikat buruh mendorong Danantara agar mengambil peran lebih besar dalam menjaga stabilitas lapangan kerja nasional di tengah dinamika ekonomi saat ini.

Danantara diharapkan dapat memfasilitasi dukungan pendanaan bagi perusahaan-perusahaan swasta yang masih memiliki prospek usaha bagus namun sedang mengalami kesulitan modal kerja. Dengan intervensi pembiayaan tersebut, operasional perusahaan swasta yang tercekik modal diharapkan dapat kembali berjalan normal sehingga pemangkasan tenaga kerja dapat dihindari.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan restrukturisasi keuangan Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung (KCJB) menjadi tolok ukur sebelum pemerintah memutuskan perpanjangan jalur ke Surabaya hingga Banyuwangi.

"Saat ini pemerintah fokus terhadap restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono di Jakarta, Sabtu, mengenai prioritas penyelesaian restrukturisasi keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Allan menyatakan kebijakan itu sejalan dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Ia menegaskan hasil restrukturisasi keuangan akan menjadi tolok ukur pemerintah dalam mengevaluasi kelayakan perpanjangan jalur Kereta Cepat Whoosh sampai Surabaya, bahkan Banyuwangi.

Sebelumnya, Agus Harimurti menyebut keberlanjutan proyek kereta cepat Whoosh hingga Jawa Timur dilakukan secara paralel sambil menunggu restrukturisasi keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China sebagai operator Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Ia mengatakan telah bertemu dengan Kementerian Keuangan dan Danantara Indonesia mengenai rencana Whoosh beroperasi hingga Banyuwangi.

"Tahapan hari ini kita lakukan paralel," ujar Agus dalam konferensi pers Update Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Persiapan Mudik Lebaran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/3).

Menurut dia, sambil mengembangkan proyek lanjutan Whoosh, pemerintah akan memastikan restrukturisasi keuangan KCJB tetap berjalan.

Restrukturisasi keuangan KCJB menjadi sangat penting lantaran akan mempengaruhi peta jalan pengembangan Whoosh hingga Jawa Timur.

"Sebaiknya kita pastikan dulu KCJB-nya tuntas, artinya solusinya sudah bisa diambil dengan baik, baru setelah itu kita kembangkan berikutnya," jelasnya.

Presiden RI Prabowo Subianto membentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung dengan menunjuk Agus Harimurti sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Penunjukan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

"Dengan Peraturan Presiden ini, dibentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang selanjutnya disebut sebagai Komite," demikian bunyi salinan Peraturan Presiden (Perpres) No 29 Tahun 2026 pada Minggu (31/5).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa kesepakatan mengenai restrukturisasi proyek Kereta Cepat Whoosh telah mencapai titik temu. Saat ini, pemerintah hanya tinggal menuntaskan tahapan administrasi antara Kementerian Keuangan dan BPI Danantara sebelum hasilnya diumumkan secara resmi kepada publik.

Purbaya menjelaskan bahwa alur surat-menyurat sedang berjalan untuk memastikan seluruh proses hukum terjaga dengan baik guna menghindari kendala di masa depan. "Jadi Danantara sedang ngirim surat ke kita, nanti kita balas biar bisa secara administrasi diproses dengan benar. Tapi keputusannya sudah selesai, tinggal dirapikan," ujar Purbaya di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Meski keputusan strategis sudah diambil sejak satu bulan lalu, Menkeu mengaku heran dengan lambatnya eksekusi di tingkat administratif. Ia menegaskan bahwa hambatan tersebut tidak berada pada pihak kementeriannya saja, melainkan pada proses birokrasi secara keseluruhan. "Bukan salah saya kan, Danantara juga lambat. Tapi enggak akan cepat, keputusannya sudah sebulan lebih tuh. Saya juga heran kenapa prosesnya lambat," tegasnya.

Purbaya menambahkan bahwa kehati-hatian dalam aspek legal menjadi salah satu alasan mengapa proses ini tampak memakan waktu lama. "Iya betul, administrasinya lelet. Tapi keputusannya sudah selesai. Kita sama Danantara sudah clear, cuma dijaga jangan sampai nanti ada proses hukumnyang kelewat sehingga kita repot," papar Purbaya.

Kepastian selesainya restrukturisasi ini juga telah disampaikan langsung oleh Purbaya kepada pemerintah China. Langkah ini diambil untuk memberikan rasa aman kepada mitra kerja sama internasional terkait keberlanjutan proyek strategis nasional tersebut. "Saya bilang ke Menteri Keuangan China sudah diputuskan tinggal diumumkan jadi pihak China nggak usah khawatir," ungkap Purbaya.

Hingga saat ini, Purbaya masih enggan membeberkan poin-poin mendalam dari hasil restrukturisasi tersebut, termasuk mengenai status PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ke depannya.

Purbaya menyebutkan bahwa wewenang untuk mengumumkan detail kebijakan tersebut ada di tangan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Nanti setelah diumumkan, setelah diumumkan Pak AHY. Saya pikir saya enggak berhak mengumumkan sekarang ya," pungkasnya saat ditanya mengenai kemungkinan KCIC berada di bawah naungan Kementerian Keuangan.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan restrukturisasi kredit sebesar Rp17,4 triliun kepada kurang lebih 279 ribu rekening nasabah terdampak bencana di tiga provinsi wilayah Sumatera, menurut data per Maret 2026.

“Sampai dengan Maret tahun ini, telah diberikan restrukturisasi kredit/pembiayaan menggunakan kebijakan relaksasi OJK sebesar Rp17,4 triliun untuk 279 ribu rekening,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis.

Angka tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan restrukturisasi kredit per Februari, yakni sebesar Rp16,3 triliun.

Pemberian restrukturisasi kredit tersebut merupakan bagian dari kebijakan khusus OJK terhadap nasabah penerima layanan kredit dan pembiayaan atau debitur terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pemberian perlakuan khusus tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana.

OJK menetapkan kebijakan bagi debitur terdampak bencana di Sumatera tersebut berlaku selama tiga tahun terhitung sejak tanggal penetapan, yakni 10 Desember 2025.

Dalam kesempatan itu, Friderica juga memaparkan kinerja intermediasi perbankan tetap kontributif dengan profil risiko yang terjaga.

Kredit perbankan pada Maret 2026 mencatat pertumbuhan sebesar 9,49 persen yoy menjadi Rp8.659 triliun, didorong oleh kredit investasi yang tumbuh tinggi sebesar 20,85 persen yoy dan diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 5,88 persen yoy, sedangkan kredit modal kerja tumbuh 4,38 persen yoy.

Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) gross sebesar 2,1 persen dan NPL net sebesar 0,8 persen. Loan at Risk (LaR) juga relatif stabil, tercatat sebesar 8,9 persen.

Di sisi lain, DPK perbankan tercatat tumbuh sebesar 13,55 persen yoy menjadi Rp10.230 triliun, dengan giro, tabungan, dan deposito masing-masing tumbuh sebesar 21,37 persen, 8,36 persen, dan 11,57 persen yoy.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah sedang mematangkan langkah intervensi untuk mengatasi beban utang proyek kereta cepat Whoosh yang dinilai membebani kinerja keuangan operator. Skema restrukturisasi tersebut ditargetkan diumumkan dalam beberapa pekan ke depan guna menjaga keberlanjutan operasional dan finansial proyek strategis nasional itu.

"Kalau dibebankan kepada kereta api saja tentu kereta api tidak cukup untuk menanggung beban finansialnya," ujar Dony Oskaria di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (28/4/2026).

Dony menegaskan, persoalan utama Whoosh bukan terletak pada kinerja operasional, melainkan pada struktur pendanaan awal yang sarat utang akibat minimnya porsi ekuitas. Kondisi tersebut membuat beban finansial menjadi tidak seimbang jika hanya ditanggung oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Menurut dia, fokus pemerintah saat ini adalah memastikan keberlanjutan proyek kereta cepat tersebut, bukan sekadar menentukan bentuk intervensi yang akan diambil. "Jangan terjebak kepada bagaimana caranya. Yang penting adalah bagaimana Whoosh ini bisa berkelanjutan ke depan," katanya.

Ia menambahkan operasional Whoosh sejauh ini berjalan dengan baik, sehingga langkah yang diperlukan adalah penyesuaian pada sisi pembiayaan agar tidak mengganggu keberlangsungan layanan. "Yang kita selesaikan adalah bagaimana beban finansialnya. Operasional itu sudah berjalan dengan baik," ujar Dony.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa skema restrukturisasi yang tengah disiapkan akan melibatkan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Detail kebijakan akan diumumkan setelah proses finalisasi bersama otoritas fiskal rampung. Sinyal percepatan restrukturisasi juga dikatakan CEO Danantara, Rosan Roeslani yang menyebutkan keputusan administratif terkait penyelamatan proyek kereta cepat tersebut telah mendapat persetujuan dari pemerintah.

Menurut Rosan, keputusan tersebut telah ditetapkan oleh Agus Harimurti Yudhoyono selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. "Sudah diputuskan oleh Pak Menko Infra," ujar Rosan singkat. Ia juga mengindikasikan implementasi kebijakan restrukturisasi akan mulai dijalankan dalam waktu dekat, dengan target pelaksanaan pada Mei 2026 sebagai langkah awal penyelamatan pembiayaan proyek kereta cepat Whoosh.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan langkah intervensi untuk menyelesaikan proses restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria kepada wartawan di Jakarta, Selasa, menjelaskan penyelesaian masalah finansial proyek Whoosh perlu fokus pada keberlanjutan operasional kereta cepat ini ke depannya.

Pasalnya, operasional Whoosh sejauh ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian.

Maka, kata dia, beban utang Whoosh tidak bisa dibebankan hanya kepada operator.

"Untuk penyelesaian finansial inilah yang kami cari solusinya. Mau tidak mau tentu harus ada keterlibatan pemerintah di dalam penyelesaian ini. Karena kalau dibebankan kepada kereta api saja, tentu tidak cukup untuk menanggung beban finansialnya," kata Dony.

Dia menggarisbawahi intervensi pemerintah dalam proyek ini merupakan bentuk keberpihakan terhadap penggunaan transportasi umum.

Adapun terkait bentuk intervensi yang disiapkan, Dony menyebut rinciannya akan disampaikan usai pihaknya merampungkan koordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Sementara itu, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan keputusan restrukturisasi secara administratif sudah diputuskan, hanya tinggal menunggu momentum pengumuman.

"Sudah diputuskan oleh Pak Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Nanti diperiksa secara resminya dan dia yang mengumumkan," tuturnya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya mengungkapkan restrukturisasi utang proyek Whoosh telah rampung.

"Sudah kelar (restrukturisasi), tinggal diumumkan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Pemerintah juga telah menyampaikan hasil tersebut kepada Pemerintah China.

Langkah ini ditempuh untuk menjaga hubungan bilateral jangka panjang serta kepercayaan di antara kedua negara.

"Kemarin saya ketemu Menteri Keuangan China. Kan ini berhubungan dengan hubungan jangka panjang antara Indonesia dengan China. Saya bilang ke Menteri Keuangan China sudah diputuskan, tinggal diumumkan," kata Purbaya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria menegaskan komitmen pemerintah dalam melakukan transformasi dan restrukturisasi menyeluruh dengan memangkas 1.077 perusahaan menjadi sekitar 200–300 perusahaan.

​"Kita melakukan asesmen mendalam melalui empat tahapan, mulai dari global benchmark, potensi pasar, hingga kapabilitas internal," ujar Dony dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Kamis.

​Langkah tersebut dilakukan seiring dengan pembentukan Sovereign Wealth Fund Danantara, yang akan mengonsolidasikan aset-aset negara agar lebih terarah dan berdaya saing global.

Dony memaparkan bahwa saat ini terdapat sekitar 1.077 perusahaan di ekosistem BUMN yang sedang ditinjau secara fundamental untuk dirampingkan menjadi sekitar 200-300-an perusahaan pada tahun ini.

Dari hasil asesmen tersebut, BP BUMN membagi perusahaan ke dalam empat kuadran utama. Pertama adalah ​likuidasi bagi perusahaan yang beban utangnya jauh melebihi aset dan tidak memiliki daya saing pasar.

Kemudian, ​divestasi bagi perusahaan berskala kecil yang berada di luar bisnis inti, misalnya agen perjalanan milik BUMN energi.

​Langkah yang krusial lain adalah penggabungan atau konsolidasi perusahaan berdasarkan sektor industri, seperti logistik, rumah sakit, hingga perhotelan agar memiliki skala ekonomi yang besar.

Lebih lanjut, pengembangan bagi BUMN strategis yang menjadi tulang punggung ekonomi dan pertahanan.

​Selain perampingan, Dony juga menegaskan perubahan paradigma mendasar dalam interaksi antar-BUMN. Istilah "Sinergi BUMN" kini secara tegas diganti dengan kewajiban.

​"Sekarang pemiliknya adalah Danantara. Bukan sinergi lagi, tapi namanya 'wajib' menggunakan perusahaan BUMN. Seluruh kebutuhan di lingkungan BUMN yang bersinggungan dengan perusahaan seperti di Defend.id hukumnya wajib," ujarnya.

Dony mencontohkan industri pertahanan, seperti PT PAL, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, hingga PT LEN Industri, tidak boleh lagi berjuang sendirian tanpa sinergi BUMN lain.

​"Industri pertahanan kita harus menjadi unggulan. Tidak mungkin sebuah industri bisa berkembang dan melakukan transfer teknologi jika kita tidak memiliki keberpihakan. Saya wajibkan seluruh BUMN, seperti Pelni, ASDP, dan Pertamina International Shipping (PIS), untuk membangun kapalnya di PT PAL," ujar Dony.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Transformasi tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga mencakup penguatan tata kelola, kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan transparansi

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengaturan (BP) BUMN bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mempercepat langkah restrukturisasi BUMN Karya melalui penguatan tata kelola, perbaikan laporan keuangan, dan peningkatan kepatuhan regulasi.

Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan langkah tersebut diarahkan untuk membangun sektor konstruksi nasional yang lebih sehat, transparan, dan akuntabel.

“Transformasi tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga mencakup penguatan tata kelola, kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan transparansi,” kata Dony dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia menyampaikan hal itu saat menggelar rapat bersama jajaran direksi seluruh BUMN Karya untuk membahas langkah strategis percepatan transformasi dan penyehatan kinerja perusahaan.

Dalam pertemuan tersebut, BP BUMN dan Danantara menekankan pentingnya perbaikan laporan keuangan yang lebih realistis dan kredibel sebagai bagian dari fondasi tata kelola perusahaan yang baik.

Selain itu, penguatan prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi juga menjadi perhatian dalam proses restrukturisasi yang sedang dijalankan.

Menurut Dony, penguatan tata kelola dan perbaikan kinerja keuangan BUMN Karya perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan fondasi perusahaan menjadi lebih sehat.

Ia menilai langkah tersebut juga penting untuk meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap BUMN Karya.

“Melalui langkah ini, BUMN Karya diharapkan dapat menjadi lebih sehat, kredibel, dan memiliki daya saing yang kuat,” ujarnya.

BP BUMN dan Danantara menargetkan restrukturisasi yang lebih terarah dan terukur agar BUMN Karya dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan.

Upaya tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi juga memperkuat kontribusi BUMN Karya terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memastikan kualitas portofolio kredit tetap terjaga meskipun terdapat kebijakan restrukturisasi kredit akibat bencana banjir yang melanda wilayah Sumatera pada akhir 2025.

“Karena kita restru, tentu selama masa restru impact ke kualitas (kredit) itu bisa kita jaga dengan baik,” kata Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/4).

Hirwandi mencatat nilai kredit yang direstrukturisasi sekitar Rp530-550 miliar dan sebagian besar merupakan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

Ia juga memastikan bahwa kebijakan restrukturisasi dengan memberikan kelonggaran pembayaran angsuran selama satu tahun mengacu pada Peraturan OJK (POJK) yang berlaku.

Mengenai proses pemulihan, Hirwandi menjelaskan bahwa tiap wilayah memiliki tingkat pemulihan yang berbeda-beda. Ia memperkirakan wilayah Aceh membutuhkan waktu lebih lama untuk pemulihan, terutama terkait perbaikan infrastruktur dan pembersihan lingkungan, sementara Sumatera Barat dan Sumatera Utara relatif lebih cepat pulih.

“Kalau kita lihat di Aceh, rumah-rumahnya itu sudah dipenuhi oleh tanah. Beda dengan kasus di Aceh pada saat tsunami. Pada saat tsunami, itu yang masuk ke rumah, di jalan, itu adalah berupa pasir yang pembersihannya relatif lebih mudah,” jelasnya.

Ia juga mencatat rasio non-performing loan (NPL) BTN berada dalam tren membaik secara bulanan hingga posisi Maret 2026. Secara khusus, NPL pada KPR subsidi berada di bawah 1,4 persen per posisi Maret 2026, menunjukkan manajemen perkreditan yang semakin membaik.

Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan bahwa kebijakan restrukturisasi ditetapkan secara seragam dengan jangka waktu satu tahun sebagai respons cepat atas kondisi darurat di lapangan.

Pada saat awal bencana, jelasnya, akses ke sejumlah wilayah terdampak masih sangat terbatas sehingga pihaknya belum benar-benar melakukan penilaian yang lebih rinci terkait kebutuhan masing-masing debitur.

“Menembus lokasinya itu sulit di beberapa titik. Jadi bagaimana kita mau kasih judgement? Akhirnya kita buat peraturan, ya sudah, sama dulu satu tahun,” kata dia.

Nixon menambahkan bahwa evaluasi lanjutan akan dilakukan mendekati akhir periode restrukturisasi untuk melihat perkembangan pemulihan di tiap wilayah. Menurut perkiraannya, Sumatera Utara dan Sumatera Barat mulai menunjukkan pemulihan, sementara kondisi di Aceh masih relatif lebih berat di beberapa titik.

“Saya rasa nanti baru bisa kita lihat menjelang satu tahun, kita hitung ulang lagi mana yang bisa tidak diperpanjang karena sudah recovery, mana yang memang masih bisa lanjut (masih membutuhkan restrukturisasi), dan mana yang harus jatuh (tidak bisa dipulihkan). Jadi total problemnya adalah Rp530-550 miliar,” kata Nixon.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan kebijakan khusus terhadap nasabah penerima layanan kredit dan pembiayaan atau debitur terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kebijakan bagi debitur terdampak bencana di Sumatera tersebut berlaku selama tiga tahun terhitung sejak tanggal penetapan, yakni 10 Desember 2025.

Berdasarkan data OJK per akhir Desember 2025, restrukturisasi kredit yang diberikan mencapai Rp12,58 triliun kepada 237.083 nasabah terdampak bencana di tiga provinsi di wilayah Sumatera.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Berita tentang harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terus berjalan hingga penyelesaian persoalan restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh, mewarnai pemberitaan bidang ekonomi, Selasa (7/4/2026).

Berikut rangkuman berita selengkapnya.

Purbaya pastikan BBM bersubsidi terus jalan ikuti Instruksi Presiden

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan seluruh kebijakan strategis yang diambil, termasuk harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terus berjalan hingga akhir 2026 yang merupakan hasil koordinasi di bawah Instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Menkeu meluruskan persepsi publik mengenai pengambilan keputusan di tingkat kementerian dan lembaga. Ia menegaskan langkah-langkah yang diambil bukanlah inisiatif pribadi atau sektoral semata, melainkan mandat dari pimpinan tertinggi negara.

Simak berita selengkapnya di sini.

Kemendag terbitkan dua regulasi permudah ekspor komoditas strategis

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan dua regulasi baru di bidang ekspor untuk mempercepat deregulasi dan memberikan kemudahan berusaha, terutama pada sejumlah komoditas strategis seperti timah, batu bara serta minyak dan gas bumi melalui melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 5 dan 6 Tahun 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan, penerbitan kedua Permendag menjadi bagian dari upaya menyederhanakan proses ekspor sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha di tengah dinamika perdagangan global.

Simak berita selengkapnya di sini.

Pemerintah fokus jaga daya beli di tengah lonjakan harga minyak dunia

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyatakan, salah satu fokus utama pemerintah dalam merespons lonjakan harga minyak dunia adalah menjaga tingkat daya beli masyarakat.

Direktur Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Ibnu Yahya di Jakarta, Selasa menjelaskan, pertumbuhan ekonomi perlu dijaga tetap stabil agar perekonomian nasional tidak tertekan.

Simak berita selengkapnya di sini.

Kementerian ESDM proyeksikan harga tembaga naik hingga tahun 2032

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan harga tembaga akan naik sampai dengan tahun 2032 yang disebabkan oleh ketimpangan antara pasokan dan permintaan (supply and demand).

“Sampai dengan tahun 2032, maka suplai tembaga dibanding dengan demand tembaga itu sudah mulai nggak imbang, maka harga pasti naik,” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno dalam acara bertajuk “Unlocking Growth in The Middle Income Trap” di Jakarta, Selasa.

Simak berita selengkapnya di sini.

BP BUMN: Restrukturisasi utang Whoosh selesai, akan segera diumumkan

Badan Pengelola (BP) BUMN menyatakan penyelesaian persoalan restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh telah selesai dan akan segera diumumkan kepada publik dalam waktu dekat.

Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyampaikan proses penyelesaian telah mencapai tahap final setelah dilakukan pembahasan bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Simak berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola (BP) BUMN menyatakan penyelesaian persoalan restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh telah selesai dan akan segera diumumkan kepada publik dalam waktu dekat.

Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyampaikan proses penyelesaian telah mencapai tahap final setelah dilakukan pembahasan bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Whoosh juga akan segera selesai dengan Pak Menkeu. Mungkin Insyaallah dalam minggu depan, saya dan Pak Menkeu atau minggu depan atau dua minggu lagi akan ketemu dan juga dengan teman-teman wartawan, dengan Pak Menkeu untuk menyampaikan penyelesaian dari Whoosh yang sudah selesai, sudah final ya," kata Dony di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan seluruh kajian terkait restrukturisasi utang telah diselesaikan dan telah dicapai kesepakatan antara pihak terkait. Saat ini, kata dia, proses tinggal memasuki tahap formal seperti penandatanganan dokumen, yang nantinya juga akan diinformasikan secara terbuka.

"Tadi saya berdiskusi dengan Pak Menkeu juga. Dan sudah ada kesepakatannya. Sudah selesai semua kajian dan lain sebagainya. Tinggal kita akan ada proses formalnya ya. Ada signing dan sebagainya. Yang nanti teman-teman wartawan akan diundang," kata dia.

Dony menyatakan pemerintah berfokus pada penyelesaian masalah secara menyeluruh tanpa memperdebatkan penyebab masa lalu. Upaya tersebut diarahkan untuk memperbaiki kesehatan perusahaan BUMN serta memperkuat tata kelola ke depan.

Terkait operasional, dia memastikan pengelolaan kereta cepat tetap berada di PT Kereta Api Indonesia (KAI). Adapun terkait struktur kepemilikan dan pendanaan akan dijelaskan lebih lanjut saat pengumuman resmi.

"Nah ini nanti akan kita sampaikan. Kan nggak 'surprise' lagi nanti saya dan Pak Menkeu tentunya akan barengan untuk menyampaikan kepada publik mengenai proses penyelesaian ini. Tapi yang pasti buat teman-teman sekalian penyelesaiannya sudah segera akan kita tandatangani dan kita bereskan," kata Dony.

Lebih lanjut, dia juga menegaskan bahwa layanan kepada masyarakat tidak akan terganggu, bahkan diharapkan semakin baik setelah adanya kejelasan struktur pendanaan proyek kereta cepat tersebut.

"Dan yang paling penting adalah layanan kepada publik tidak terganggu dan justru akan menjadi semakin baik. Sehingga dengan kejelasan mengenai struktur pendanaan daripada kereta api cepat kita," ujar dia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa keputusan terkait penyelesaian restrukturisasi utang WOOSH telah ditetapkan, namun belum dapat diumumkan secara rinci karena melibatkan berbagai pihak.

Dia memastikan seluruh keputusan sudah final dan tinggal menunggu waktu untuk disampaikan kepada publik.

"Pokoknya sudah putus, sudah selesai cuma tinggal formalitasnya tapi kan saya belum bisa umumin karena bukan saya sendiri yang terlibat nanti akan diumumkan tapi sudah clear itu seperti apa nanti pengelolaannya," kata Purbaya.

"Sudah selesai, sudah diputuskan. Nanti diumumkan begitu waktunya, pada saatnya," pungkasnya.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kinerja keuangan yang ekspansif korporasi dan penguatan bisnis utama menjadi parameter PT PP Tbk (PTPP) dalam memperbaiki performa perseroan, sebelum akhirnya merger BUMN konstruksi dilakukan Danantara. Komitmen perbaikan ini selaras dengan kondisi keuangan periode 2025 yang mengalami tekanan akibat terfragmentasinya lini bisnis dan belum maksimalnya bisnis konstruksi.

Adapun Perseroan mencatat rugi bersih sebesar Rp6,07 triliun atau naik drastis 298,99% dibandingkan rugi Rp1,52 triliun pada 2024. Kenaikan rugi ini selaras dengan penurunan pendapatan usaha korporasi, yang pada 2025 membukukan pendapatan Rp 16,27 triliun atau turun 17,87% dari Rp 19,81 triliun.

"Bagaimana kami memastikan keterbukaan penuh, evaluasi yang lebih detail sebelum merger dilakukan. BUMN konstruksi atau BUMN Karya ini harus kembali ke core bisnisnya yaitu bisnis konstruksi, dan bisnis-bisnis lainnya (di luar konstruksi) harus segera diselesaikan untuk baik itu berupa investasi," kata Direktur Utama PTPP Novel Arsyad dalam dalam acara Earnings Call tahun buku 2025, Selasa (7/4/2026).

Soal restrukturisasi keuangan, Novel menekankan bakal dilakukan dalam waktu dekat, termasuk menghitung ulang beban bunga pinjaman. Seturut itu, perseroan juga terus memastikan penagihan-penagihan piutang yang saat ini masih berjalan. Upaya restrukturisasi ini, juga menyasar bagaimana divestasi di PP infrastruktur, dan juga anak usaha perseroan di PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA).

"Yang cukup menjadi exposure pada kinerja perusahaan adalah terkait asumsi expected credit loss atas piutang. Dalam hal ini, kami melakukan evaluasi yang cukup dalam detail untuk memastikan bahwa piutang-piutang yang memang masih cukup bermasalah atau punya indikasi kuat tidak bisa tertagih," ujar Novel.

Pembatalan pengerjaan proyek yang berasal dari sisi konsumen juga turut membebani keuangan korporasi. Novel menyoroti proyek yang berujung pembatalan pada garapan anak usaha PP Properti sehingga mengakibatkan peningkatan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Tak hanya itu, perjanjian berbasis kerjasama operasi dengan pihak terkait juga dievaluasi.

"Berikutnya yang sangat vital juga, bagaimana kami melakukan streamlining di anak usaha dengan melakukan divestasi-divestasi yang saat ini sedang berjalan di antaranya adalah di BSI, menara BSI. Karena ini yang yang bisa menjadi buffer kita juga dalam proses berjalan menuju restrukturisasi," ujar Novel.

Terkait penguatan bisnis, Novel memastikan Perseroan bakal terlibat pada proyek-proyek, yang memang sesuai pekerjaan dan kapasitas PTPP, terutama proyek yang berdasarkan anggaran APBN dan proyek BUMN. Ditambah, proyek dari pihak swasta yang dipilih selektif berdasarkan manajemen risiko.

Dalam menopang penguatan bisnis, Perseroan memperkuat manajemen resiko dan mekanisme Lean Construction untuk bisa meminimalkan biaya yang ada di dalam proyek sehingga bisa tertata dengan baik berbasis teknologi andal.

"Bagaimana kami memastikan bahwa proyek ini termonitor dengan baik, termanage risikonya dengan baik, sehingga kami bisa memastikan proyek-proyek ke depan kita ini tidak mengalami tekanan cash flow mulai dari proses pembayaran dan bagaimana pengelolaan kita yang akhirnya bisa menghasilkan profit," katanya.