Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memastikan kualitas portofolio kredit tetap terjaga meskipun terdapat kebijakan restrukturisasi kredit akibat bencana banjir yang melanda wilayah Sumatera pada akhir 2025.

“Karena kita restru, tentu selama masa restru impact ke kualitas (kredit) itu bisa kita jaga dengan baik,” kata Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/4).

Hirwandi mencatat nilai kredit yang direstrukturisasi sekitar Rp530-550 miliar dan sebagian besar merupakan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

Ia juga memastikan bahwa kebijakan restrukturisasi dengan memberikan kelonggaran pembayaran angsuran selama satu tahun mengacu pada Peraturan OJK (POJK) yang berlaku.

Mengenai proses pemulihan, Hirwandi menjelaskan bahwa tiap wilayah memiliki tingkat pemulihan yang berbeda-beda. Ia memperkirakan wilayah Aceh membutuhkan waktu lebih lama untuk pemulihan, terutama terkait perbaikan infrastruktur dan pembersihan lingkungan, sementara Sumatera Barat dan Sumatera Utara relatif lebih cepat pulih.

“Kalau kita lihat di Aceh, rumah-rumahnya itu sudah dipenuhi oleh tanah. Beda dengan kasus di Aceh pada saat tsunami. Pada saat tsunami, itu yang masuk ke rumah, di jalan, itu adalah berupa pasir yang pembersihannya relatif lebih mudah,” jelasnya.

Ia juga mencatat rasio non-performing loan (NPL) BTN berada dalam tren membaik secara bulanan hingga posisi Maret 2026. Secara khusus, NPL pada KPR subsidi berada di bawah 1,4 persen per posisi Maret 2026, menunjukkan manajemen perkreditan yang semakin membaik.

Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan bahwa kebijakan restrukturisasi ditetapkan secara seragam dengan jangka waktu satu tahun sebagai respons cepat atas kondisi darurat di lapangan.

Pada saat awal bencana, jelasnya, akses ke sejumlah wilayah terdampak masih sangat terbatas sehingga pihaknya belum benar-benar melakukan penilaian yang lebih rinci terkait kebutuhan masing-masing debitur.

“Menembus lokasinya itu sulit di beberapa titik. Jadi bagaimana kita mau kasih judgement? Akhirnya kita buat peraturan, ya sudah, sama dulu satu tahun,” kata dia.

Nixon menambahkan bahwa evaluasi lanjutan akan dilakukan mendekati akhir periode restrukturisasi untuk melihat perkembangan pemulihan di tiap wilayah. Menurut perkiraannya, Sumatera Utara dan Sumatera Barat mulai menunjukkan pemulihan, sementara kondisi di Aceh masih relatif lebih berat di beberapa titik.

“Saya rasa nanti baru bisa kita lihat menjelang satu tahun, kita hitung ulang lagi mana yang bisa tidak diperpanjang karena sudah recovery, mana yang memang masih bisa lanjut (masih membutuhkan restrukturisasi), dan mana yang harus jatuh (tidak bisa dipulihkan). Jadi total problemnya adalah Rp530-550 miliar,” kata Nixon.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan kebijakan khusus terhadap nasabah penerima layanan kredit dan pembiayaan atau debitur terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kebijakan bagi debitur terdampak bencana di Sumatera tersebut berlaku selama tiga tahun terhitung sejak tanggal penetapan, yakni 10 Desember 2025.

Berdasarkan data OJK per akhir Desember 2025, restrukturisasi kredit yang diberikan mencapai Rp12,58 triliun kepada 237.083 nasabah terdampak bencana di tiga provinsi di wilayah Sumatera.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyampaikan tiga pilar utama arah kebijakan yang diimplementasikan pihaknya pada tahun ini untuk memperkuat dan memajukan sektor jasa keuangan nasional.

“Arah kebijakan OJK pada tahun 2026 ini akan difokuskan pada tiga pilar utama, yang pertama, penguatan ketahanan sektor jasa keuangan. Kemudian pengembangan ekosistem keuangan yang kontributif, serta pendalaman pasar keuangan dan pengembangan keuangan berkelanjutan,” kata Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, penguatan ketahanan sektor jasa keuangan, salah satunya dilakukan dengan penegakan ketentuan permodalan, penguatan keuangan syariah, percepatan reformasi integritas pasar modal, hingga pemberantasan tindak penipuan (scam) dan aktivitas keuangan ilegal.

Sementara itu pengembangan ekosistem keuangan yang kontributif diterapkan melalui kebijakan penguatan kemudahan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat terus berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Dalam upaya menjaga pertumbuhan sektor UMKM, terutama pasca terjadinya bencana di tiga provinsi di Sumatera pada akhir tahun lalu, pihaknya menyadari perlunya dukungan yang masif dan konsisten.

"Untuk itu, OJK sudah menetapkan kebijakan pemberian pemberlakuan khusus atas kredit atau pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana Sumatera selama tiga tahun ke depan," ujar Friderica.

Ia menyatakan, pihaknya juga berkomitmen untuk mendorong sektor jasa keuangan agar terus memberikan dukungan terhadap program-program prioritas pemerintah, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, penguatan asuransi dan sistem kesehatan nasional, serta pengembangan ekosistem bulion.

Sedangkan kebijakan pendalaman pasar keuangan dan pengembangan keuangan berkelanjutan meliputi penguatan peran para investor institusional serta tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Friderica menuturkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan kesehatan keuangan (financial health) masyarakat tersebut.

Presiden Prabowo juga disebut telah menyatakan akan memimpin langsung sebuah komite yang nantinya akan dibentuk untuk berfokus pada penguatan kesejahteraan keuangan masyarakat.

Selain itu, OJK juga mendukung komitmen pemerintah dalam mewujudkan emisi nol bersih (net zero emission) melalui penyusunan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia Versi 3 dan pengembangan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).

“Melalui implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, kami siap mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Kami juga meyakini outlook tahun ini diperkirakan tetap menunjukkan prospek pertumbuhan yang positif,” ucap Friderica.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Presiden Prabowo Subianto menjamin nelayan akan mendapat kelonggaran pengembalian kredit di atas 10 tahun dalam program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Kebijakan tersebut diberikan agar beban pembiayaan tidak terlalu berat bagi nelayan yang tergabung dalam koperasi pengelola program.

"Yang nanti mereka akan kembalikan investasi itu, tapi kita kasih kelonggaran mengembalikannya supaya tidak terlalu berat untuk mereka. Kita beri kelonggaran pengembaliannya bisa di atas 10 tahun, 11 sampai 12 tahun," kata Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (13/2).

Program KNMP merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun kawasan desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.

Prabowo mengatakan pemerintah akan membangun berbagai infrastruktur, seperti pabrik es, cold storage, dermaga, kapal, serta sarana distribusi dan akses pasar bagi nelayan.

Ia menegaskan skema pembiayaan program tersebut bukan bantuan langsung, melainkan investasi yang dikelola melalui koperasi dan harus dikembalikan secara bertahap.

"Ini semua bukan handout, bukan kita bagi-bagi. Ini kita organisir dalam koperasi. Semua pengeluaran mereka akan bayar kembali ke bank-bank dan ke pemerintah," ujarnya.

Prabowo menyebut pembangunan kampung nelayan ditargetkan mencapai 1.000 desa pada 2026 dan meningkat menjadi 5.000 desa hingga 2029.

Pemerintah juga berencana mempermudah regulasi serta membuka akses pelabuhan dan bandara agar hasil produksi nelayan dapat dipasarkan, termasuk untuk ekspor.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan kebijakan pemberian perlakuan khusus soal kredit atau pembiayaan kepada para debitur yang terdampak bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Kebijakan itu dilahirkan sebagai tindak lanjut dampak ekonomi yang dialami para korban.

Kebijakan tersebut ditetapkan pada Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK di Jakarta, Rabu (10/12/2025) pasca pengumpulan data di wilayah bencana. Selain itu, dilakukan melalui asesmen yang menunjukkan bencana tersebut memengaruhi perekonomian di daerah setempat, dan pada gilirannya mempengaruhi kemampuan membayar debitur.

“Pemberian perlakuan khusus itu dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko agar bencana tidak berdampak sistemik, serta untuk mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi daerah,” tulis OJK dalam keterangannya, Kamis (11/12/2025).

Tata cara perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan perbankan, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya (PVML) yang diberikan kepada debitur terdampak bencana mengacu pada POJK Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana (POJK Bencana).

Perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana mencakup tiga hal, yaitu:

a. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan berdasarkan ketepatan pembayaran (satu pilar) untuk plafon sampai dengan Rp 10 miliar.

b. Penetapan kualitas lancar atas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi. Restrukturisasi dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang disalurkan baik sebelum maupun setelah debitur terkena dampak bencana. Untuk Penyelenggara LPBBTI, restrukturisasi dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemberi dana.

c. Pemberian pembiayaan baru terhadap debitur yang terkena dampak dengan penetapan kualitas kredit secara terpisah untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain baru (tidak menerapkanone obligor).

“Penetapan kebijakan dimaksud berlaku dalam jangka waktu hingga tiga tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025,” tulis OJK.

Di bidang perasuransian, untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha di wilayah bencana, OJK juga telah meminta seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi agar segera mengaktifkan mekanisme tanggap bencana. OJK juga memintamenyederhanakan proses klaim, melakukan pemetaan polis terdampak, dan menjalankandisaster recovery planbila diperlukan.

OJK turut menginstruksikan penguatan komunikasi dan layanan kepada nasabah, serta berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan reasuradur.

“Termasuk menyampaikan laporan perkembangan penanganan klaim secara berkala kepada OJK.”

Bisnis.com, JAKARTA — PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) sedang melakukan penyisiran terhadap nasabah yang terdampak bencana alam di Sumatra.

Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman menuturkan untuk mitigasi risiko, pihaknya akan mengacu pada POJK 19/2022 mengenai perlakuan khusus bagi lembaga jasa keuangan di daerah bencana untuk mitigasi risiko.

“Kita comply dengan POJK yang ada, tetapi tanpa POJK yang ada pun tugas kita memang pada saat nasabah mempunyai kesulitan, perusahaan pembiayaan harus membuat langkah untuk membantu kesulitan nasabah,” ungkapnya seusai acara apresiasi APPI di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Dia meneruskan bahwa di Sumatra, khususnya Medan, nilai outstanding pembiayaan perusahaan hampir sekitar Rp300 miliar. Sementara itu, CNAF sendiri memiliki 31 kantor cabang di seluruh Indonesia.

Adapun, lanjutnya, sejauh ini perusahaannya masih belum mendapatkan laporan dari nasabah yang terdampak, sehingga masih dalam tahap inventarisasi. Pihaknya menerapkan dua cara untuk pendataan yakni nasabah melapor dan datang ke kantor cabang.

“Kami juga proaktif, melalui tim collection sekarang ini mencoba menyisir nasabah-nasabah. Kan kita ada internal collection yang dia akan visit. Nah dari visit itu kan ketahuan, oh ini terdampak,” jelasnya.

Tidak sampai di situ, CNAF juga aktif menyebar nomor telepon ke para nasabah untuk bisa menghubungi via telepon atau melalui WhatsApp (WA).

Lebih jauh, Ristiawan turut menegaskan restrukturisasi yang pihaknya akan lakukan bergantung pada kondisi yang terjadi pada para nasabahnya.

“Kalau memang parah kita bisa restrukturisasi lebih panjang. Kalau memang permintaan atau setelah kita investigasi juga tidak terlalu parah, ya kita bisa restrukturisasi beberapa bulan. Intinya selalu akan ada jalan keluar bagi nasabah yang mempunyai iktikad baik, tapi sedang bermasalah,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Jumat (5/12/2025), bencana banjir dan longsor di Sumatra menimbulkan 867 orang korban jiwa, 521 orang hilang serta 4.200 luka-luka.

Kerusakan infrastruktur di Sumatra Utara meliputi 29 jembatan, 19 rumah ibadah, 1 fasilitas kesehatan, serta 2.400 rumah. Kemudian, di Sumatra Barat, terdapat kerusakan 64 jembatan, 118 rumah ibadah, 24 fasilitas kesehatan, 16 gedung/kantor, 197 fasilitas pendidikan, dan 3.300 rumah.

Adapun kerusakan infrastuktur di Aceh meliputi 312 jembatan, 258 fasilitas pendidikan, 205 gedung/kantor, 201 rumah ibadah, dan 115.300 rumah.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) atau BTN tengah melakukan pendataan dan pengkajian terhadap debitur yang terdampak bencana di wilayah Sumatra dan sekitarnya.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi dan mitigasi risiko atas potensi terganggunya kemampuan bayar masyarakat yang wilayahnya mengalami bencana.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan perseroan akan menyiapkan langkah restrukturisasi atau pemberian keringanan kredit bagi debitur yang dinilai membutuhkan perlakuan khusus.

Adapun kebijakan ini merujuk pada POJK No. 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.

“Kami menyadari, saat ini cash flow nasabah pasti terganggu sehingga kami mempertimbangkan untuk membantu meringankan, tentunya dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan menyesuaikan dengan ketentuan regulator,” ujar Ramon kepada Bisnis, Minggu (30/11/2025).

Dia menjelaskan BTN masih terus melakukan pendataan dan pengkajian terhadap nasabah yang terdampak sebelum memberikan perlakuan khusus.

Di sisi lain, perseroan juga mulai menerjunkan relawan untuk mendukung kebutuhan darurat bencana serta membantu pemulihan layanan bank di wilayah tersebut. BTN juga menyalurkan bantuan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.

“Kami turut berduka dan prihatin atas bencana yang terjadi di wilayah Sumatra dan BTN hadir untuk meringankan beban masyarakat yang terkena bencana,” ujarnya.

Adapun, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi internal dan mempersiapkan langkah mitigasi terkait bencana yang terjadi di Sumatra. Hal ini dilakukan untuk memastikan stabilitas sektor keuangan tetap terjaga di tengah tekanan akibat bencana.

“OJK sedang terus mengikuti perkembangan situasi di sana, dan mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan,” sebut Dian kepada Bisnis.

Dian menyampaikan OJK sebenarnya telah memiliki payung regulasi yaitu POJK 2022 tentang perlakuan khusus untuk lembaga jasa keuangan pada daerah dan sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak bencana alias POJK Bencana untuk merespons kondisi luar biasa seperti bencana alam.

Aturan tersebut diterbitkan pada 2022 dan mengatur kebijakan sektor jasa keuangan dalam situasi bencana, termasuk kemungkinan pemberian relaksasi kepada debitur terdampak.

Kebijakan itu dapat mencakup penyesuaian penilaian kualitas aset tertentu hingga restrukturisasi kredit apabila evaluasi di lapangan menunjukkan perlunya dukungan tambahan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

“POJK terkait kebijakan dalam situasi bencana sudah kita keluarkan tahun lalu untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini,” tambahnya.

Saat ini, Tim Tanggap Darurat dari Kantor OJK di wilayah Sumatra bersama tim dari Kantor Pusat OJK telah bergerak di lapangan untuk melakukan pengecekan kondisi di daerah terdampak dan mengumpulkan data.

Dian menyebut hasil evaluasi tim tersebut akan menjadi dasar bagi OJK dalam menentukan langkah lanjutan dan pemanfaatan kebijakan khusus yang tersedia.

Dian menyebut hasil evaluasi tim tersebut akan menjadi dasar bagi OJK dalam menentukan langkah lanjutan dan pemanfaatan kebijakan khusus yang tersedia.

Di dalam ringkasan POJK tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu yang Terkena Dampak Bencana, OJK menjelaskan bahwa kebijakan ini diterbitkan karena Indonesia kerap dilanda bencana alam maupun nonalam yang dapat mengganggu kinerja pelaku industri keuangan dan memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat.

Regulasi tersebut berlaku bagi seluruh lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan, industri pasar modal, serta lembaga keuangan nonbank.

Dalam beleid tersebut disebutkan bahwa OJK dapat menetapkan daerah atau sektor tertentu yang berhak menerima perlakuan khusus beserta jangka waktu pemberlakuannya.

Untuk perbankan, aturan ini mencakup penilaian kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran pokok atau bunga untuk kredit sampai Rp10 miliar, peningkatan kualitas kredit menjadi lancar setelah direstrukturisasi, serta pemberian kredit baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus dengan penetapan kualitas kredit yang dinilai terpisah dari fasilitas sebelumnya.