Di tengah panen dunia yang menyusut dan cadangan global yang menipis, sektor pertanian Indonesia bergerak ke arah yang berlawanan.

Tingkat produksi beras nasional merangkak naik, impor nyaris padam, dan stok beras pemerintah menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Fakta ini diperkuat oleh laporan terbaru Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu titik terang di peta pangan dunia tahun 2026.

Ketika dunia memanen lebih sedikit, Indonesia justru memanen lebih banyak. Itulah pesan utama yang mengemuka dari Food Outlook edisi Juni 2026, laporan dua-tahunan FAO yang menjadi rujukan utama pasar pangan global.

Dalam laporan setebal 137 halaman yang seluruh asesmen berasnya mengacu pada data hingga 13 Mei 2026 tersebut, FAO memproyeksikan produksi beras dunia 2026/27 turun 1,6 persen menjadi 552,4 juta ton.

Ini merupakan koreksi pertama setelah dua musim panen rekor berturut-turut. Namun di tengah kontraksi global itu, grafik produksi Indonesia justru bergerak naik.

FAO menempatkan produksi beras Indonesia pada angka 38,6 juta ton (setara beras giling) untuk 2026/27, melonjak secara signifikan dari 34,0 juta ton pada 2024/25.

Dengan capaian gemilang tersebut, Indonesia kini bertengger kokoh sebagai produsen beras terbesar keempat di dunia, berada di bawah India, China, dan Bangladesh. Indonesia sekaligus menjadi satu dari sedikit produsen besar yang produksinya terus meningkat saat raksasa-raksasa pangan lain tengah tersandung.

Daftar negara produsen yang mengalami penyusutan tahun ini terbilang masif.

FAO mencatat produksi Thailand anjlok 6,1 persen menjadi 21,8 juta ton, sebuah pukulan bagi eksportir tradisional yang selama puluhan tahun menjadi pemain pasar beras Asia.

Di belahan bumi lain, Amerika Serikat mengalami penurunan produksi 15,2 persen, yang merupakan panen terendahnya dalam empat tahun terakhir, sementara itu Brasil merosot juga hingga 12,9 persen.

Kamboja, sebagai pemasok penting di kawasan, juga mencatatkan penurunan sebesar 2,8 persen. Secara agregat, hampir seluruh kawasan di dunia diperkirakan mencatat hasil panen yang lebih rendah, dengan pengecualian Benua Afrika.

Penyebab fenomena menurut FAO menunjuk dua tekanan utama, yakni ketidakpastian iklim akibat prediksi munculnya badai kering El Niño, serta merosotnya margin keuntungan (profitabilitas) usaha tani akibat harga jual yang melemah namun berbenturan dengan lonjakan biaya input.

Mahalnya harga energi dan pupuk dunia bahkan memaksa sebagian petani di kawasan Asia Tenggara menunda masa tanam, sebuah keputusan yang dalam skala kawasan berarti berkurangnya pasokan beras di lumbung dunia.

Kontraksi produksi secara langsung ikut menggerus cadangan beras dunia. FAO memperkirakan stok beras dunia pada akhir 2026/27 akan turun menjadi 213,8 juta ton dari 219,7 juta ton pada musim sebelumnya, atau terkoreksi sebesar 2,7 persen.

Perdagangan beras dunia pun ikut mengempis 2,1 persen menjadi 59,8 juta ton, seiring dengan makin banyaknya negara importir yang memperketat kebijakan demi memproteksi pasar domestik mereka.

Fenomena kawasan ini menjadi peluang sangat menguntungkan bagi Indonesia. FAO memproyeksikan sejumlah negara tetangga akan menaikkan volume impor berasnya tahun ini, termasuk di antaranya Filipina dan Malaysia.

Filipina, yang saat ini menjadi salah satu importir beras terbesar dunia dan letaknya tepat di sebelah utara Indonesia, diperkirakan harus menambah pembelian justru di saat produksinya tertekan.

Pencapaian luar biasa ini tentu tidak datang tanpa perencanaan yang matang.

Terlebih, tantangan terbesar sektor pertanian, yakni iklim kering ekstrem El Niño, sedang membayang di cakrawala. Fenomena iklim yang membawa kekeringan panjang ini adalah variabel yang ditengarai FAO sebagai pemicu rontoknya panen di banyak negara. Bagi negara beriklim tropis yang bertumpu pada komoditas padi sawah, kemarau yang lebih panjang berarti ancaman langsung; mulai dari menyusutnya debit air, mundurnya jadwal tanam, hingga merosotnya indeks pertanaman.

Pemerintah Indonesia sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada pertengahan Mei 2026 menegaskan bahwa filosofi kebijakan pemerintah saat ini adalah menjemput bola. Ia menggarisbawahi instruksi Presiden agar pemerintah tidak boleh sekadar menunggu krisis pangan datang, melainkan harus menjemput dan memitigasinya lebih dulu dengan kebijakan dan intervensi yang konkret di lapangan.

Yang membedakan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto adalah respons terhadap ancaman krisis tidak hanya berhenti di tataran program teknis, melainkan diikat kuat hingga tingkat regulasi tertinggi. Sepanjang tahun pertama pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan serangkaian Instruksi Presiden (Inpres) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang berpihak penuh pada sektor pangan dan pertanian.

Komitmen ini disuarakan secara konsisten. Sejak Pidato Kenegaraan RAPBN 2026 pada 15 Agustus 2025, Presiden menegaskan prinsip bahwa Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan. Pesan tersebut kembali diulang dengan nada yang jauh lebih tegas di hadapan ribuan kepala daerah dalam forum di Sentul pada 2 Februari 2026, di mana Presiden mengingatkan bahwa swasembada pangan adalah jalan mutlak yang tidak memiliki alternatif lain.

Menerjemahkan komitmen tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memaparkan bahwa 17 Perpres dan Inpres sektor pangan telah diterbitkan dalam waktu singkat. Bersamaan dengan itu, Kementan juga membongkar 240 aturan yang selama ini menjadi penghambat birokrasi, sebuah upaya deregulasi masif yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Beberapa aturan tersebut langsung menjadi tonggak sejarah. Inpres Nomor 2 Tahun 2025 memerintahkan percepatan rehabilitasi jaringan irigasi untuk dua juta hektare sawah lintas provinsi tanpa sekat administratif. Inpres Nomor 6 Tahun 2025 menata pengadaan gabah dan cadangan beras, yang memantapkan landasan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah di angka Rp6.500 per kilogram. Kemudian, Inpres Nomor 14 Tahun 2025 berhasil menggerakkan sinergi 25 kementerian/lembaga untuk membangun Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air.

Memasuki tahun 2026, payung hukum semakin diperkuat melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2026 tentang percepatan swasembada pertanian bersama BUMN Pangan, dan Inpres Nomor 3 Tahun 2026 yang khusus memperkuat cadangan jagung nasional. Di sektor krusial seperti pupuk subsidi, pemerintah sukses menyederhanakan 145 regulasi, memangkas rantai persetujuan rumit dari 12 menteri, 38 gubernur, hingga ratusan bupati/wali kota menjadi satu jalur distribusi langsung dari pabrik ke tangan kelompok tani.

Tulang punggung dari strategi mitigasi anti-kekeringan pemerintah berpusat pada satu hal mutlak, yakni memastikan pasokan air tetap mengalir ke hamparan sawah meski hujan telah berhenti.

Lewat program pompanisasi, ribuan unit pompa dipasang secara masif untuk menyedot pasokan air sungai maupun sumber permukaan menuju lahan-lahan yang berisiko mengering. Dengan demikian, petani dapat tetap melakukan penanaman pada musim gadu. Program ini disempurnakan dengan irigasi perpompaan (Irpom) untuk menjangkau lahan di luar jaringan irigasi teknis, serta pembuatan embung atau kolam-kolam penampung air hujan yang berfungsi sebagai 'tabungan air' untuk musim kemarau.

Jika infrastruktur pompanisasi hadir untuk menjawab persoalan air, maka mekanisasi didorong untuk menjawab persoalan kecepatan dan efisiensi produksi.

Pemerintah sangat menyadari bahwa target swasembada berkelanjutan tidak mungkin tercapai apabila sekadar mengandalkan perluasan lahan semata.

Kebutuhan utamanya adalah kemampuan untuk mengolah tanah, menanam bibit, hingga memanen padi dalam waktu yang jauh lebih singkat jika dibandingkan dengan metode pertanian konvensional.

Oleh karena itu, modernisasi pertanian didorong secara agresif melalui distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) serta pembentukan unit Brigade Pangan.

Hingga 2025, pemerintah tercatat telah sukses membentuk sekitar 1.900 Brigade Pangan. Lebih dari 1.100 brigade di antaranya telah aktif beroperasi mengelola ratusan ribu hektare hamparan lahan dengan dukungan ribuan alsintan modern berteknologi tinggi. Model penguatan ini meletakkan fondasi yang kokoh untuk pertanian skala besar (corporate farming) yang memungkinkan olah tanah dan panen dilakukan dengan jauh lebih cepat, berseragam, dan sangat efisien.

Kekuatan dan ketahanan sistem terintegrasi tersebut baru benar-benar diuji ketika ancaman iklim El Niño mulai menunjukkan taringnya pada 2026. Saat banyak negara panik menghadapi risiko anjloknya produksi pangan akibat kekeringan ekstrem, pemerintah Indonesia justru melipatgandakan kapasitas mitigasinya.

Kementan mengoptimalkan operasi 80.158 unit pompa air yang sebelumnya telah disalurkan kepada berbagai kelompok tani di seluruh pelosok negeri.

Lebih jauh, pemerintah telah menyiapkan amunisi anggaran pompanisasi sebesar Rp3-4 triliun untuk menjamin keamanan pasokan air selama puncak musim kemarau. Intervensi ini membuat jangkauan luasan pompanisasi meluas drastis hingga 2,2 juta hektare sawah, melonjak dari capaian sebelumnya 1,2 juta hektare dan menjadikannya sebagai salah satu operasi mitigasi kekeringan lahan paling masif dalam sejarah pertanian Indonesia.

Dari sisi ketersediaan lahan, Kementan memacu dua program strategis secara simultan. Pertama, Optimalisasi Lahan (Oplah) difokuskan untuk menghidupkan kembali lahan rawa dan tadah hujan yang lama menganggur agar menjadi lahan yang produktif dan mampu bertanam 2-3 kali dalam setahun. Berdasarkan data realisasi tanam nasional, total luasan lahan Oplah yang telah tergarap menembus 1.087.377 hektare, sebuah capaian yang secara signifikan menghidupkan kembali jutaan hektare lahan tidur agar produktif kembali.

Kedua, program cetak sawah difokuskan untuk membuka hamparan area tanam baru di wilayah luar Pulau Jawa, termasuk Merauke, guna memperlebar basis produksi pangan nasional dan kawasan lumbung masa depan. Pemerintah menargetkan sejak tahun 2024 hingga 2026 seluas 231.844 hektare untuk menopang ketahanan pangan jangka panjang. Seluruh upaya pembukaan dan optimalisasi lahan ini ditopang penuh dengan pasokan benih unggul adaptif kekeringan hingga mekanisasi pertanian modern.

Salah satu kebijakan pemerintah yang paling menonjol dan melawan arus global (kontra-arus) adalah intervensi harga pupuk.

Memasuki Februari 2026, gangguan keamanan geopolitik global berdampak langsung pada rantai pasok dunia.

Mulai dari blokade di Selat Hormuz-jalur urat nadi untuk sepertiga perdagangan pupuk dunia-hingga penghentian mendadak ekspor pupuk nitrogen oleh China, memicu lonjakan harga urea dunia hingga melampaui 40 persen hanya dalam hitungan minggu. Ketergantungan tinggi terhadap pasokan impor membuat jutaan petani di Asia Tenggara terjepit.

Filipina, misalnya, menyandarkan 75 persen pasokan pupuknya pada China, sementara tingginya ongkos operasional memaksa petani di Thailand untuk berhenti menanam sementara waktu.

Namun, Indonesia mengambil arah kebijakan yang sepenuhnya berlawanan. Alih-alih membebankan kenaikan harga global kepada petani, Presiden Prabowo justru menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga sekitar 20 persen.

Keputusan ini mencetak sejarah sebagai penurunan harga resmi pertama dalam program subsidi pupuk di Tanah Air. Harga Urea diturunkan dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, dan harga NPK dipangkas dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram. Dampaknya di lapangan terasa nyata; satu zak pupuk urea kemasan 50 kilogram yang dulunya dibanderol Rp112.500 kini bisa ditebus petani dengan harga sekitar Rp90.000 saja.

Ia memaparkan bahwa keputusan memangkas harga hingga 20 persen ini didasari niat untuk menjaga napas ketahanan petani. Langkah berani ini diambil semata-mata agar petani lokal dapat terus berproduksi tanpa terbebani, kendati harga bahan baku di pasar internasional sedang meroket tak terkendali.

Prestasi yang paling menonjol dari intervensi harga ini adalah pelaksanaannya tanpa perlu membebani tambahan anggaran subsidi APBN. Penurunan harga berhasil dicapai secara mandiri melalui langkah efisiensi industri pupuk nasional dan perombakan radikal pada tata kelola distribusi yang sukses menghemat pengeluaran negara hingga sekitar Rp10 triliun. Manfaat langsung dari kebijakan revolusioner ini kini dinikmati oleh lebih dari 16 juta petani terdaftar.

Marabahan (ANTARA) - Brigade Pangan yang terdiri dari para petani milenial binaan Kementerian Pertanian melakukan percepatan tanam padi seluas 500 hektare di Desa Anjir Pasar, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan yang menjadi bagian tanam serempak nasional 52.000 hektare lahan CSR dan Oplah.

Bupati Barito Kuala Bahrul Ilmi, di Marabahan, Senin, mengatakan keberadaan Brigade Pangan memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan tanam dan meningkatkan semangat petani di daerah.

Menurutnya, Brigade Pangan tidak hanya membantu operasional budidaya, tetapi juga menjadi contoh praktik pertanian yang baik, teratur, dan modern bagi petani lainnya.

"Kehadiran Brigade Pangan mampu menjadi motor penggerak pertanian modern," katanya.

Bupati menyebut pula dukungan alat dan mesin pertanian (Alsintan) dari Kementerian Pertanian menjadi penyemangat bagi petani untuk meningkatkan produktivitas dan menjadikan sektor pertanian sebagai kebanggaan serta harga diri masyarakat Kalimantan Selatan.

Bahrul menambahkan, Kabupaten Barito Kuala sebagai salah satu lumbung pangan Kalimantan Selatan terus menjadi daerah percontohan pengembangan pertanian modern bagi kabupaten lainnya.

Dia juga berharap beberapa kebutuhan infrastruktur pendukung pertanian dapat terealisasi, di antaranya pembangunan pintu pengatur aliran air untuk mendukung pertanaman kedua serta pembangunan jalan usaha tani untuk mempermudah akses petani menuju lahan pertanian.

"Dukungan infrastruktur mendorong peningkatan indeks pertanaman sehingga petani Jejangkit dapat menanam padi hingga dua kali dalam setahun," ujarnya.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala mencatat pada tahun 2025 lalu, Batola menyumbang 333 ribu ton gabah pada produksi padi.

Tahun ini ditarget hasil panen bisa melebihi pencapaian tahun lalu salah satunya dengan mengubah lahan rawa (lebak dan pasang surut) menjadi lahan produktif melalui Cetak Sawah Rakyat (CSR) dan Optimasi Lahan (Oplah).

Pewarta: Firman
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Serang (ANTARA) - Guna mengebut regenerasi petani, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kini semakin menggalakkan penerapan sistem pertanian modern berbasis teknologi untuk menarik minat generasi muda di tengah tingginya dominasi pekerja tanam berusia lanjut.

Plt Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Nasir, di Serang, Sabtu, mengungkapkan kekhawatiran nya karena mayoritas petani di daerah tersebut kini berada pada kelompok usia tua. Kondisi ini dinilai dapat mengancam keberlanjutan produksi pangan daerah apabila tidak segera diantisipasi.

"Usia rata-rata petani di Banten sekarang mungkin 90 persen itu di atas lima puluh tahun. Kami khawatir siapa yang akan melanjutkan lahan produksi untuk menghasilkan pangan kita ke depan," kata Nasir.

Nasir menjelaskan, rendahnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian kerap dipicu oleh stigma bahwa profesi petani identik dengan pekerjaan kumuh, kotor, berat, dan seolah tidak menjanjikan masa depan.

Padahal, menurutnya, sektor pertanian memiliki potensi ekonomi yang sangat besar jika dikelola secara profesional dan berbasis teknologi. Lahan yang relatif sempit sekalipun dapat menghasilkan pendapatan di atas upah minimum jika ditanami komoditas bernilai tinggi dengan manajemen yang tepat.

Untuk mengubah persepsi tersebut dan mempercepat regenerasi, Dinas Pertanian Banten meluncurkan sejumlah inisiatif. Langkah tersebut meliputi pembentukan Petani Muda Milenial, penunjukan duta pertanian (agriculture ambassador), hingga pembentukan kelembagaan baru bernama Brigade Pangan.

Melalui program Brigade Pangan, pengelolaan kawasan pertanian diserahkan sepenuhnya kepada kalangan muda, termasuk para sarjana pertanian.

"Kita buat kelembagaan baru berupa Brigade Pangan dengan manajemen pengelolaannya oleh sarjana anak muda. Mereka mengelola hamparan lahan 150 hektare dan disokong penuh dari hulu ke hilir, termasuk sarana dan alat mesin pertanian nya," ujarnya.

Pemerintah juga mulai menggalakkan smart farming atau pertanian modern terintegrasi. Nasir mencontohkan fasilitas smart screenhouse yang memungkinkan pembudidayaan tanaman bernilai ekonomi tinggi di lahan terbatas secara presisi.

Sistem ini memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT) untuk mengendalikan kebutuhan tanaman, mulai dari pemupukan digital hingga pengaturan suhu lingkungan.

Selain infrastruktur di dalam negeri, Pemprov Banten juga telah memberangkatkan 21 pemuda untuk mengikuti program magang pertanian di Jepang pada April lalu. Program ini bertujuan memperkenalkan sistem pertanian modern bertaraf internasional.

Nasir berharap, para peserta magang dapat mereplikasi dan mengaplikasikan ilmu yang dipelajari setibanya di Tanah Air, sehingga proses regenerasi petani Banten berjalan optimal. Keberhasilan regenerasi ini ditegaskan nya harus diikuti dengan penyediaan fasilitas yang memadai dari pemerintah.

"Begitu pulang ke sini, tentu tidak sekadar mencangkul lagi. Makanya harus difasilitasi dengan alat-alat berbasis modern agar anak-anak muda tidak kembali ke pola pertanian tradisional yang dianggap kurang menarik," kata Nasir.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Kementerian Pertanian menggelar Tanam Padi Serempak Brigade Pangan di Gampong Barueh, Kecamatan Kota Jantho, Jumat, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan mendukung target swasembada pangan nasional.

Wakil Bupati Aceh Besar Syukri mengatakan program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dalam mendorong gerakan tanam serempak di lahan optimalisasi lahan (oplah) musim tanam II tahun 2026.

“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. Gerakan Tanam Serempak di lahan Oplah MT II Tahun 2026 ini bertujuan mendukung swasembada pangan berkelanjutan,” kata Syukri di sela kegiatan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Tenaga Ahli Menteri Pertanian Dr Asto serta Penanggung Jawab Swasembada Pangan Dr Agus Susanto.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar saat ini terus menggenjot sektor pertanian, khususnya produksi padi, guna memenuhi kebutuhan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Syukri mengatakan hasil produksi padi di Aceh Besar dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan tren positif berkat dukungan berbagai pemangku kepentingan di sektor pertanian.

“Alhamdulillah setiap tahun kegiatan produksi padi terus menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan,” ujarnya.

Menurut dia, program Tanam Serempak Brigade Pangan juga diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh Besar yang sebagian besar menggantungkan perekonomian pada sektor pertanian.

Pemerintah daerah juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah terkait untuk memperkuat sinergi dan mengoptimalkan peran penyuluh pertanian dalam mendukung peningkatan produktivitas dan produksi pangan.

Syukri menegaskan sektor pertanian menjadi salah satu pilar utama pembangunan daerah sehingga dukungan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian, dinilai sangat penting untuk mempercepat pembangunan pertanian di Aceh Besar.

Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate di Merauke, Papua Selatan, dinilai memiliki peran krusial dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan timur Indonesia.

Program ini tidak hanya ditujukan untuk mendukung swasembada pangan, tetapi juga membuka akses dasar yang selama ini terbatas, serta menciptakan ribuan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan proyek food estate Merauke tetap berjalan dan menjadi salah satu pilar utama strategi swasembada pangan nasional. Ia menegaskan, pengembangan kawasan food estate, khususnya di Distrik Wanam, akan memberikan dampak langsung terhadap percepatan pembangunan infrastruktur wilayah.

Menurut Amran, kehadiran proyek tersebut akan mendorong pembangunan berbagai akses vital, mulai dari jalan, pelabuhan, hingga bandara.

"Oh itu pasti. Itu jalan dibangun, kemudian infrastruktur pelabuhan, bahkan bandara," ujar Amran di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, dikutip Selasa (3/2).

Dari sisi sosial dan ekonomi, proyek food estate di Papua Selatan juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Pemerintah telah menyalurkan ratusan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang seluruhnya menjadi milik masyarakat lokal dan digunakan untuk mengelola lahan secara mandiri.

Selain itu, pemerintah membentuk Brigade Pangan yang seluruh anggotanya berasal dari masyarakat setempat. Skema ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian.

"Kami bentuk namanya Brigade Pangan. Brigade Pangan ini itu dari masyarakat setempat. Bayangkan saja kalau 300 alat, berarti itu ribuan orang," tutur Amran.

Swasembada Bukan Sekadar Slogan

Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa swasembada pangan dan energi bukan sekadar slogan, melainkan fondasi utama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemerdekaan bangsa yang sejati.

"Kalau kita mau merdeka, kalau kita mau sejahtera, kita harus jamin produksi pangan sehingga pangan bisa dinikmati seluruh rakyat kita. Swasembada pangan adalah syarat, itu pilar utama dari strategi yang saya jalankan sekarang," ujar Prabowo.

Prabowo juga menanggapi sikap skeptis sejumlah pihak terhadap program pemerintah. Ia menegaskan bahwa keraguan tersebut tidak akan menghambat langkahnya.

"Saya ajak saudara, ayo sama-sama sebagai patriot bangsa. Tapi kalau kau tidak mau ikut saya, saya tetap jalan terus karena saya bertekad Indonesia harus mampu mencapai kemerdekaan yang sejati," tegas Prabowo.

Sebagai informasi, pembangunan food estate di Merauke bertujuan meningkatkan ketahanan pangan dan pengembangan bioenergi nasional.

Program ini mencakup kegiatan cetak sawah, pengembangan tebu, serta optimalisasi lahan. Proyek tersebut merupakan kolaborasi antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, dan pihak swasta, yakni Jhonlin Group.

Hingg kini, pembangunan food estate di Distrik Wanam, Kabupaten Merauke, menunjukkan perkembangan signifikan. Meski demikian, sejumlah pihak masih melontarkan kritik, terutama terkait keterlibatan swasta dalam proyek strategis nasional tersebut.

Menanggapi hal itu, Kuasa Hukum Jhonlin Group, Junaidi Tirtanata, menegaskan bahwa pihaknya menjalankan penugasan negara untuk mendukung proyek strategis nasional demi tercapainya swasembada pangan yang berkelanjutan. Ia menekankan proyek ini bukan semata kegiatan bisnis, tetapi wujud kepedulian pengusaha merah putih mendukung program utama Presiden Prabowo.

"Kami menjalankan penugasan dari negara dalam mendukung tercapainya swasembada pangan yang permanen. Kita tidak berhitung untung rugi. Proyek ini tidak mudah, karena medan yang berat dan cuaca yang ekstrim. Jadi tidak betul kita mengajukan tagihan sampai Rp7 triliun kepada negara seperti diberitakan sebuah media," ujarnya.

"Kita menyadari betul penggunaan APBN itu ada aturan mainnya. Kita dikesankan seolah-olah mengatur sana sini. Tidak mungkin itu. Sekali lagi kita akan tetap jalan menuntaskan proyek yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo ini," tambah Junaidi.

Ia juga membantah tudingan yang menyebut wilayah Wanam akan disulap menjadi perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, informasi tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan rencana proyek.

"Tidak ada itu. Sejauh yang saya ketahui Wanam akan difokuskan untuk mendukung ketahanan pangan dan bioenergi, mencakup cetak sawah, tebu, dan optimalisasi lahan," tutup Junaidi.

Adapun progres pembangunan terus berjalan. Infrastruktur jalan telah terbangun sepanjang 58,44 kilometer, dengan jalan yang telah diperkeras mencapai 11,53 kilometer.

Total luas area yang telah dibuka mencapai 9.781 hektare. Sementara itu, pembangunan pelabuhan beserta fasilitas pendukungnya kini telah memasuki tahap penyelesaian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional Yadi Sofyan Noor menegaskan regenerasi petani serta penguatan brigade pangan yang didominasi kalangan milenial menjadi kunci menjaga keberlanjutan swasembada beras yang saat ini berhasil diraih Indonesia.

“Kuncinya ada di sumber daya manusia. Kita harus cepat melakukan regenerasi. Petani padi itu rata-rata usianya di atas 50 tahun sekarang. Petani muda milenial masih jarang terjun ke sektor padi,” kata Sofyan saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (27/12/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan menjelang rencana pengumuman swasembada beras oleh pemerintah pada akhir Desember 2025, seiring kenaikan produksi beras nasional dari sekitar 30 juta ton lebih pada 2024 menjadi 34,77 juta ton pada 2025. Proyeksi tersebut merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) berbasis Kerangka Sampel Area (KSA).

Sofyan menilai capaian swasembada beras harus dijaga secara serius agar tidak mengulang pengalaman 1984, ketika Indonesia sempat swasembada tetapi hanya bertahan beberapa tahun sebelum kembali mengalami penurunan akibat lemahnya fondasi keberlanjutan sektor pertanian.

“Kalau kita mau mempertahankan, pengalaman tahun 1984 itu hanya bertahan beberapa tahun, setelah itu rontok lagi. Kuncinya memang ada di SDM,” ujarnya.

Meski demikian, Sofyan menilai pemerintah telah mengambil langkah yang tepat melalui mekanisasi dan transformasi teknologi pertanian. Modernisasi dinilai menjadi kunci menarik minat petani muda sekaligus meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani padi.

Selain faktor SDM dan teknologi, KTNA menekankan pentingnya optimalisasi lahan sawah tidur, lahan rawa, serta penyempurnaan sistem irigasi sebagai tiga pilar utama menjaga stabilitas produksi beras nasional.

Ia juga menyoroti peran brigade pangan yang memungkinkan pengelolaan lahan dalam skala besar secara kolektif, sehingga pendapatan petani meningkat signifikan dibandingkan pola konvensional dengan kepemilikan satu hektare per individu.

Melalui skema brigade pangan, petani dapat memperoleh penghasilan bulanan Rp10 juta hingga Rp20 juta, tergantung wilayah dan tingkat produktivitas. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata pendapatan petani padi tradisional yang berkisar Rp3,5 juta.

“Saya bertemu langsung dengan beberapa anggota brigade pangan. Saya tanya, ‘Benar gajinya sampai Rp20 juta?’ Mereka menjawab, ‘Benar, Pak.’ Saya kumpulkan mereka waktu di Ciawi, Bogor,” ungkap Sofyan.

Lebih lanjut, KTNA menilai fokus pemerintah terhadap pengembangan komoditas lain seperti kelapa sawit, kelapa, tebu, kakao, kopi, lada, pala, jambu mete, hingga gambir tidak mengganggu swasembada beras, selama alih fungsi lahan sawah produktif dapat ditekan melalui regulasi yang tegas.

“Tidak berpengaruh, karena masing-masing direktorat jenderal punya tanggung jawab sendiri. Yang berpengaruh itu kalau sawah produktif ditanami sawit. Itu degradasi lahan,” katanya.

Dengan regenerasi petani, penguatan brigade pangan, perlindungan lahan sawah, serta optimalisasi teknologi dan infrastruktur, KTNA optimistis swasembada beras dapat dipertahankan secara lebih kuat dan berkelanjutan ke depan.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia siap mengumumkan swasembada pangan untuk komoditas strategis, seperti beras dan jagung, pada 31 Desember 2025 pukul 12.00 WIB sesuai target nasional.

Amran menegaskan capaian swasembada dapat diwujudkan karena produksi nasional meningkat dan distribusi pangan semakin stabil, sehingga ketahanan pangan Indonesia berada pada posisi yang kuat dan terjaga.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut jumlah petani milenial saat ini mencapai 416 ribu orang, dengan sebagian di antaranya mampu meraih pendapatan hingga Rp20 juta per bulan.

Capaian tersebut dinilai menjadi sinyal positif bagi regenerasi petani di Indonesia.

"Ini dapat (penghargaan) MURI, yaitu milenial ada 400 ribu ikut sekarang. Mereka yang menilai, aku kaget datang tiba-tiba memberikan penghargaan MURI. Ini adalah cambuk untuk melompat lagi, dan ini juga beban target 1 juta milenial ke depan," ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (16/12).

Ia menjelaskan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) diberikan karena lonjakan jumlah petani muda yang terlibat di sektor pertanian. Berdasarkan penilaian tersebut, jumlah petani milenial yang aktif tercatat sebagai yang terbesar.

"Karena milenial (dapat penghargaan), jumlah petani muda yang turun terbesar itu 416 ribu yang terlibat," ujar Amran.

Capaian tersebut, menurut Amran, belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menyebut keterlibatan 416 ribu petani milenial sebagai rekor tertinggi sepanjang sejarah, bahkan dalam skala global.

"Ini tertinggi dalam sejarah tingkat dunia. Aku enggak ngerti tiba-tiba dikasih," ujarnya.

Amran menilai keterlibatan ratusan ribu petani muda ini menunjukkan perubahan sikap generasi milenial terhadap sektor pertanian. Jika sebelumnya pertanian kerap dianggap kurang menarik, kini semakin banyak anak muda yang terjun langsung.

"Ini yang penting, dulu milenial enggan masuk pertanian, tetapi sekarang 416 ribu ikut. Milenial. Jadi gerakan kita, Brigade Pangan, yang tahun ini saja di Subang. 45 ribu yang kita program. Jadi terus menerus kita galakkan. Totalnya adalah 416 ribu," jelasnya.

Menurut Amran, tren tersebut menjadi pertanda baik bagi masa depan ketahanan pangan nasional.

Terkait pendapatan, Amran menyebut sejumlah petani milenial telah memberikan testimoni mengenai penghasilan yang mereka peroleh dari berbagai wilayah.

"Yang testimoni di Papua itu Rp20 juta bersih per bulan. Kalimantan Timur Rp24 juta. Aceh Rp20 juta. Milenial ya," ujar Amran.

Ia menambahkan komoditas yang dikelola para petani milenial tersebut beragam, mencakup sektor perkebunan, hortikultura, hingga pangan.

"Macam-macam. Perkebunan, hortikultura, kemudian pangan," pungkasnya.