Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan dukungan terhadap penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada drone pertanian untuk melindungi industri dalam negeri sekaligus konsumen.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan bahwa penerapan standar pada drone pertanian merupakan instrumen penting dalam mendukung transformasi menuju Pertanian 4.0 yang berdaya saing tinggi di tingkat global.

“Penerapan standar pada drone pertanian bukan sekadar pelengkap, melainkan instrumen penting untuk menjamin kualitas dan keamanan produk yang beredar di pasar. Oleh karena itu, kami ingin memastikan bahwa transformasi menuju Pertanian 4.0 didukung oleh teknologi yang tangguh dan memiliki daya saing tinggi, baik di level domestik maupun global,” ujar Menperin, dikutip dari siaran pers Kemenperin, Selasa (21/4).

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari menjelaskan, standardisasi memiliki peran penting dalam menciptakan keseragaman mutu serta meningkatkan efisiensi operasional industri alat dan mesin pertanian (alsintan) nasional.

“Standardisasi alsintan, termasuk drone, adalah kunci untuk menciptakan keseragaman mutu dan efisiensi operasional. Melalui sertifikasi yang dilakukan oleh unit kerja kami, kami berkomitmen mendampingi industri untuk naik kelas dan mampu bersaing di pasar global,” ungkapnya.

Kemenperin melalui Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin (BBSPJILM) telah mendapatkan penunjukan dari Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk melaksanakan sertifikasi produk drone pertanian berdasarkan standar SNI 9199:2023 yang mencakup persyaratan mutu dan metode pengujian.

Kepala BBSPJILM, Mogadishu Djati Ertanto menegaskan kesiapan pihaknya dalam menjalankan mandat tersebut, baik dari sisi fasilitas maupun sumber daya manusia. “Kami telah meningkatkan kapabilitas laboratorium dan auditor untuk menjawab tantangan teknologi drone pertanian,” tuturnya.

Melalui skema sertifikasi SNI 9199:2023, BBSPJILM memastikan setiap produk drone yang lulus uji memiliki integritas struktural dan fungsional yang valid. “Fokus kami adalah memastikan inovasi produsen lokal tidak hanya canggih di atas kertas, tetapi juga andal dan aman saat dioperasikan di lapangan,” imbuhnya.

Penggunaan drone dalam sektor pertanian memiliki karakteristik operasi yang spesifik, terutama karena membawa muatan seperti pestisida dan pupuk. Tanpa standar mutu yang jelas, potensi risiko seperti ketidakefisienan penyemprotan hingga gangguan keselamatan dapat terjadi. Oleh karena itu, adopsi standar SNI 9199:2023 menjadi solusi untuk menjamin aspek keselamatan sistem serta keandalan operasional.

Selain itu, penerapan sertifikasi juga memberikan berbagai manfaat bagi pelaku industri dan pengguna, antara lain meningkatkan kredibilitas produk, memperluas akses pasar termasuk pengadaan pemerintah melalui e-katalog, serta memitigasi risiko kegagalan fungsi. Bagi petani, penggunaan drone tersertifikasi mampu meningkatkan akurasi penyemprotan sehingga berdampak pada efisiensi biaya produksi.

Oleh karenanya, Kemenperin mengajak para pelaku industri drone pertanian dalam negeri untuk memanfaatkan layanan sertifikasi ini sebagai langkah strategis dalam meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global.

Bisnis.com, CIREBON--Regenerasi petani di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan atau Ciayumajakuning mulai menunjukkan hasil positif.

Kondisi tersebut terekam dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS), di mana jumlah petani berusia 19 tahun hingga 39 tahun di empat kabupaten dan satu kota itu mencapai 79.479 orang. Angka tersebut memperlihatkan geliat baru di sektor pertanian yang kini mulai digerakkan oleh generasi muda.

Bupati Kabupaten Cirebon, Imron Rosyadi, menilai meningkatnya jumlah petani muda merupakan sinyal positif bagi masa depan pertanian di daerahnya.

Menurutnya, regenerasi petani sudah mulai berjalan meski masih memerlukan dukungan lebih kuat dari pemerintah dan sektor swasta.

“Banyaknya petani milenial ini menjadi indikator bahwa regenerasi petani di Kabupaten Cirebon berjalan. Kita harus terus mendorong agar anak muda tertarik menjadi petani modern yang produktif dan mandiri,” ujar Imron, Selasa (11/11/2025).

Dia menegaskan, sektor pertanian tidak boleh ditinggalkan karena kebutuhan pangan nasional akan terus meningkat seiring pertambahan penduduk.

"Kalau generasi milenial tidak tertarik, nanti kita akan membeli pangan dari mana? Regenerasi ini harus disegerakan agar produktivitas tetap tumbuh setiap tahun,” ujarnya.

Imron juga menilai, pemanfaatan teknologi digital oleh petani muda telah membawa perubahan signifikan terhadap pola kerja pertanian.

Dengan dukungan alsintan, sistem irigasi modern, hingga pemasaran digital, proses pertanian menjadi lebih efisien dan menguntungkan.

“Sekarang petani muda sudah bisa memantau kondisi lahan dari ponsel, menghitung kebutuhan pupuk lewat aplikasi, bahkan memasarkan hasil panen secara langsung ke pembeli tanpa tengkulak. Itu kemajuan yang harus terus diperluas,” tambahnya.

Berdasarkan data BPS, Kabupaten Cirebon memiliki 15.241 petani yang masuk kategori usia generasi milenial. Sementara untuk yang berada di Kota Cirebon sebanyak 184 petani.

Adapun kabupaten yang memiliki petani milenial terbanyak di Kawasan Ciayumajakuning adala Kabupaten Indramayu, yakni mencapai 34.185 orang.

Menariknya, sebanyak 23.498 petani tersebut telah menggunakan teknologi pertanian, sementara 10.687 lainnya masih mengandalkan metode konvensional.

Adapun posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Majalengka dengan 19.071 petani muda. Sementara Kabupaten Kuningan tercatat sebanyak 10.674 orang.

Secara keseluruhan, BPS mencatat 47.538 petani milenial di Ciayumajakuning telah memanfaatkan teknologi pertanian, sedangkan 31.941 lainnya belum menggunakannya.

Tren ini menunjukkan hampir dua pertiga petani muda di kawasan tersebut mulai beradaptasi dengan pendekatan digital dan mekanisasi modern.

Teknologi yang digunakan para petani milenial itu meliputi alat dan mesin pertanian (alsintan) modern, penggunaan internet atau telepon pintar untuk pengelolaan usaha tani, pemanfaatan drone untuk pemantauan lahan, hingga penerapan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam proses budidaya maupun distribusi hasil panen.

Menurut BPS, cakupan subsektor pertanian milenial di wilayah Ciayumajakuning mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Artinya, petani milenial di wilayah ini tersebar di empat subsektor utama, yakni tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Pemerintah daerah di Ciayumajakuning kini juga menyiapkan sejumlah program pelatihan dan pembinaan bagi petani muda agar mampu beradaptasi dengan era pertanian 4.0.

Dukungan berupa penyediaan alat pertanian modern, pembiayaan usaha tani, hingga akses pasar digital diharapkan mampu mempercepat proses modernisasi sektor ini.