Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp578,93 miliar untuk tahun anggaran 2027, sehingga total anggaran kementerian menjadi Rp1,20 triliun.

Usulan tersebut diajukan seiring dengan meningkatnya target realisasi investasi 2027 yakni Rp2.322 triliun atau 13,8% lebih tinggi dari target 2026 yang sebesar Rp2.041,3 triliun.

Rosan menyampaikan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mulanya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,19 triliun guna mendukung pencapaian target tersebut. Kendati begitu, pagu indikatif tahun anggaran 2027 yang diterima kementerian tersebut jauh lebih rendah dibandingkan alokasi anggaran 2026.

“Pagu indikatif tahun anggaran untuk 2027 yang kami terima pada saat ini adalah sebesar Rp625,14 miliar atau turun 37,6% dari alokasi anggaran tahun 2026,” ungkap Rosan dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Guna memenuhi 52% kebutuhan minimal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yakni sebesar Rp1,20 triliun, Rosan mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp578,93 miliar untuk tahun anggaran 2027.

Secara detail, total anggaran sebesar Rp1,20 triliun itu akan digunakan untuk dukungan manajemen sebesar Rp579,94 miliar dan penanaman modal dan hilirisasi Rp624,12 miliar.

“Kami berharap tentunya dukungan dan pertimbangan Pimpinan serta Anggota Komisi XII yang terhormat agar tambahan anggaran sebesar Rp578,93 miliar sesuai dengan kebutuhan minimal anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2027,” usul Rosan.

Akselerasi Program Prioritas

CEO Danantara itu melanjutkan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi berkomitmen melanjutkan program strategis 2026 dan mengakselerasi agenda prioritas 2027.

“Hal ini memperkuat ekosistem investasi, meningkatkan kebudayaan perusahaan serta mendukung pemerataan pembangunan dan hilirisasi nasional,” tuturnya.

Setidaknya, terdapat enam program strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi pada 2027 yakni kemudahan layanan investasi langsung konstruksi (KLIK), perencanaan kebijakan penanaman modal, dan pengembangan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS).

Selanjutnya, peningkatan dan integrasi rencana detail tata ruang (RDTR), pengembangan Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) dan Customer Relationship Management (CRM), serta terwujudnya ekosistem hilirisasi nasional dalam rangka peningkatan nilai tambah sumber daya alam dan realisasi investasi di sektor hilirisasi.