Bisnis.com, DENPASAR - Bank Indonesia mencatat investasiBali masih terpusat di tiga Kabupaten dan Kota yakni Badung, Denpasar dan Gianyar (Sarbagia).

Kadiv BI Asesmen & Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah/Provinsi Bali Yusuf Wicaksono menjelaskan daerah Sarbagia menjadi pusat pariwisata Bali dan investasi Bali. Hal ini menyebabkan Sarbagia memiliki kinerja ekonomi yang lebih tinggi.

"Ini menjadi tantangan bersama. Kemudian kalau tergantung sama pariwisata, kejadian seperti pandemi potensi berulang," jelas Yusuf dikutip Rabu (1/7/2026).

Yusuf menjelaskan penguatan rantai pasok produk lokal, linkage antara petani, perumda, dan industri pariwisata menjadi hal yang sangat penting untuk tetap menjaga kelancaran pasokan dan stabilitas harga pangan, implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) No 99 Tahun 2018 Tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali.

Selain itu, Bank Indonesia mendorong pengembangan ekonomi kreatif. Pekerja di sektor ekonomi kreatif didominasi oleh pekerja informal termasuk pada platform digital, tidak memiliki fixed cashflow sebagai dasar asesmen risiko pemberian kredit

"fasilitasi linkage perbankan ke platform digital (Youtube, Tiktok, Instagram, Gamers) dengan fasilitasi pemerintah agar perbankan dapat mengakses digital cashflow dan menilai risiko pembiayaan pekerja sektor ekraf," jelas Yusuf.

BI juga mendorong penguatan kinerja investasi di luar daerah Sarbagita dan selain sektor pariwisata, termasuk hilirisasi dengan memanfaatkan komoditas unggulan Bali seperti kopi, kakao. Penguatan kinerja jasa keuangan dengan penunjukkan Bali sebagai KEK Finansial. Penunjukkan Bali sebagai KEK Finansial berpotensi meningkatkan lapangan pekerjaan dan investasi, serta peningkatan Business dan Leisure (Bleissure)

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat realisasi investasi asing di Bali mencapai Rp25,6 triliun, paling besar berada di Kabupaten Badung mencapai Rp16 triliun, Kota Denpasar Rp3,6 triliun, dan Gianyar Rp2,9 triliun. Hal ini menggambarkan dominasi tiga kabupaten tersebut sesuai dengan catatan BI.

Bisnis.com, JAKARTA — Pulau Bali dipastikan tetap menjadi prioritas untuk lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) meski undang-undang memperbolehkan pembangunan lebih dari satu lokasi financial center.

Untuk diketahui, Undang-Undang (UU) No.4/2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) mengatur bahwa PFII bisa dibangun di lebih dari satu lokasi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto lalu menjelaskan bahwa meski ada aturan tersebut, lokasi pengembangan PFII tetap diprioritaskan di Pulau Bali. Dengan demikian, peluang untuk membangun lebih dari satu financial center terbuka. Hal ini tidak berbeda dengan adanya lebih dari satu kawasan finansial global yang ada di UEA.

"Kami siapkan di Bali. Sementara di Bali. Tetapi di Bali bisa dua atau tiga titik, tetap di Pulau Bali," jelas Airlangga kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Financial center ini rencananya akan dibangun dengan konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Keuangan. Kawasan ini akan dibangun dengan sistem hukum dan pengadilan khusus yang menganut common law, sekaligus sistem fasilitas perpajakan khusus.

Airlangga tidak menampik peluang Indonesia menjadi surga pajak dengan adanya PFII. Namun, sejatinya fasilitas perpajakan yang tidak terkecuali berbentuk pembebasan di PFII sudah mengacu dengan standar internasional seperti di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

Menko Perekonomian sejak 2019 ini menekankan, potensi investasi yang bisa masuk ke dalam negeri melalui financial center bisa dua kali lipat dari penanaman modal yang terealisasi di Indonesia setiap tahunnya.

"Ya kan di Dubai juga ada surga pajak. Di Singapura juga ada surga pajak. Kembali lagi, kalau kita sekarang dengan investasi tradisional satu tahun kira-kira Rp2.200 triliun. Bandingkan dengan Singapura, mereka bisa menarik investasi terkait dengan financial center [setara] Rp5.000 triliun," ucapnya.

Adapun rata-rata realisasi investasi Indonesia berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selama 2021-2025 mencapai Rp1.434,5 triliun. Tahun ini, pemerintah menargetkan realisasi investasi mencapai Rp2.041,3 triliun.

Airlangga menjelaskan, dana global yang masuk ke Singapura dengan adanya financial center bisa mencapai Rp5.000 triliun. Dana global ini kemudian menjadi investasi yang mengalir ke luar financial center, bahkan sampai ke luar negeri.

Hal ini turut menjelaskan mengapa Singapura tercatat selalu menjadi negara dengan penanaman modal asing (PMA) atau investasi asing terbesar di Indonesia. Dana yang masuk pun awalnya berasal dari negara-negara lain lalu dialirkan ke dalam bentuk foreign direct investment (FDI).

Menurut Airlangga, Indonesia bisa mengambil peluang lebih besar. Sebab, tidak seperti Singapura, Indonesia turut memiliki banyak proyek sektor riil di dalam negeri termasuk yang digarap oleh Danantara. Modal global yang masuk ke PFII diharapkan bisa turut menjadi sumber pembiayaan baru bagi proyek-proyek tersebut.

"Dubai financial center juga yang [menjadi rujukan, red] mereka itu [menarik modal, red] sekitar US$800 miliar. Jadi kita harus menarik global picture-nya. Di dunia kan terbatas financial center hanya Singapura, Dubai, Hong Kong, kemudian sebagian di Amerika," pungkasnya.

Adapun usai mendapatkan legalitas di UU P2SK, pemerintah akan menyusun Rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia secara tersendiri. Landasan hukum ini ditargetkan rampung pada Agustus 2026.

Pada awal Mei 2026, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sempat melontarkan wacana pembebasan pajak atas aset investor global yang masuk ke PFII. Ini turut sejalan dengan praktik yang berlaku secara global, maupun perlakuan dan fasilitas khusus perpajakan yang diatur pada klausul PFFI di dalam UU P2SK.

Purbaya mengatakan otoritas fiskal akan memberikan insentif pembebasan pajak atas aset tersebut, asalkan aliran modal investor global bisa turut menambah salah satunya cadangan devisa (cadev) Indonesia.

"Kalau dia minta, saya kasih 0%. Kenapa saya kasih? Dengan itu ya 0% [pajak] enggak apa-apa, tetapi uang masuk ke situ [KEK Keuangan]. Itu harusnya bisa dikaitkan dengan cadangan devisa kita juga kan, menguat," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Di sisi lain, Purbaya menyebut pembebasan pajak ini juga bisa berlaku apabila aset global yang masuk ke KEK bisa turut menambah investor asing di pasar SBN. Dengan itu, harapannya pendanaan untuk pembangunan turut menguat.

"Mereka bisa beli bond pemerintah, kalau dia minta bunga rendah, fasilitas saya kasih. Kenapa? Itu bisa mengurangi tekanan terhadap bond kita dari pembeli lain di Amerika atau tempat lain. Jadi supply pembeli bond kita akan semakin banyak. Ini langkah strategi yang mungkin dalam waktu dekat segera diwujudkan," terangnya.

Bisnis.com, DENPASAR – Investasi di Bali masih terkonsentrasi di wilayah Bali Selatan atau di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan.

Bank Indonesia mencatat sepanjang 2025, realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat sebesar Rp42,82 triliun serta menyerap lebih dari 68.00p tenaga kerja, menegaskan peran investasi sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Bali.

Akan tetapi, menurut catatan BI, Bali masih menghadapi tantangan pemerataan dan kualitas investasi. Sebanyak 88% realisasi investasi masih terkonsentrasi di wilayah Bali Selatan, sementara 97% investasi didominasi sektor tersier.

Kondisi ini mendorong perlunya penguatan investasi yang lebih inklusif, merata, dan terdiversifikasi antarwilayah maupun sektor ekonomi.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) saat ini terpusat di Denpasar seperti KEK Kesehatan Sanur dan KEK Kura-Kura Bali. Kemudian investasi akomodasi seperti hotel, vila, restoran terpusat di Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan.

Jika dilihat investasi per Kabupaten, BPS mencatat PMDN Bali pada 2025 paling besar berada di Kota Denpasar, dengan realisasi Rp6,95 triliun, kemudian Kabupaten Badung Rp6,12 triliun, Kabupaten Gianyar Rp1,9 triliun.

Sedangkan realisasi investasi di kabupaten lainnya rata-rata dibawah Rp1 triliun. Hal ini menunjukkan minat investasi masih terkonsentrasi di Bali Selatan.

Bahkan realisasi investasi dalam negeri Kabupaten Klungkung hanya Rp78,75 miliar dan Bangli hanya Rp81,33 miliar. Kabupaten Jembrana Rp156,99 miliar dan Kabupaten Buleleng Rp451,06 miliar.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali menjelaskan BI bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali berkomitmen memperluas akses investor terhadap proyek-proyek strategis daerah.

"Kami juga mendorong pemerataan investasi antarwilayah, serta memperkuat transformasi ekonomi Bali menuju pertumbuhan yang lebih inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan," jelas Achris dikutip Selasa (9/6/2026).

Achris menjelaskan Kinerja investasi Bali terus menguat di tengah ketidakpastian global. Investasi Bali tumbuh 6,78% (year-on-year/yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,47% (yoy), dengan kontribusi mencapai 28% terhadap perekonomian daerah.

Denpasar (ANTARA) -

“Kinerja investasi Bali terus menguat di tengah ketidakpastian global,” kata Kepala BI Bali Achris Sarwani di Denpasar, Selasa.

Bersama Pemerintah Provinsi Bali, pihaknya telah menyusun katalog investasi yang potensial mencapai 22 proyek infrastruktur.

Beberapa proyek tersebut di antaranya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur, proyek penerangan jalan, dan proyek pengadaan kendaraan listrik yang kemudian disusun dalam katalog investasi.

Berdasarkan catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp42,82 triliun pada 2025 atau naik 17,85 persen dibandingkan 2024.

Realisasi investasi itu menyerap lebih dari 68 ribu tenaga kerja yang menegaskan peran investasi sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Bali.

Meski begitu, Bali masih menghadapi tantangan pemerataan dan kualitas investasi karena sebanyak 88 persen realisasi investasi masih terkonsentrasi di wilayah Bali Selatan dan 97 persen investasi didominasi sektor tersier.

Investasi itu masih tersebar di Kabupaten Badung sebesar Rp22,21 triliun, Denpasar sebesar Rp10,61 triliun, Gianyar sebanyak Rp4,96 triliun dan Tabanan mencapai Rp2,04 triliun.

Tiga besar sektor investasi di Bali yaitu real estat, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum dengan lima negara asal investor yaitu Australia sebesar Rp3,89 triliun, Singapura dan Rusia masing-masing Rp3 triliun, Prancis sebanyak Rp1,95 triliun dan Belanda mencapai Rp1,41 triliun.

“Kondisi ini mendorong perlunya penguatan investasi yang lebih inklusif, merata, dan terdiversifikasi antarwilayah maupun sektor ekonomi,” katanya.

Bank Indonesia memprakirakan kinerja perekonomian Bali 2026 tetap solid di tengah gejolak geopolitik global yakni pada kisaran 5,4-5,9 persen.

Dengan outlook ekonomi yang tetap kuat, terjaganya inflasi, tetap solidnya optimisme pelaku usaha, dukungan insentif oleh pemerintah, serta daya saing daerah Bali yang sangat baik tentunya semakin membuka peluang peningkatan investasi di Bali,” imbuhnya.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, DENPASAR – Kredit investasi di Bali tetap tumbuh positif di tengah ketidakpastian global maupun nasional.

Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman menjelaskan berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan kredit yoy masih didorong oleh peningkatan kredit investasi yang tumbuh sebesar Rp6,08 triliun atau 16,92 persen yoy (Maret 2025: 16,24 persen yoy).

"Peningkatan pada kredit investasi menunjukkan kontribusi perbankan dalam mendukung pembiayaan ekspansi usaha demi mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Provinsi Bali," jelas Parjiman, Kamis (4/6/2026).

Dilihat dari pertumbuhan nominal kredit, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum mencatatkan penambahan nominal terbesar yaitu Rp2,07 triliun (tumbuh 15,35% yoy).

Kemudian kredit konsumsi tumbuh 4,28% (yoy) dan kredit modal kerja termoderasi -2,25% (yoy). Sementara itu, berdasarkan kategori debitur, sebesar 51,25% kredit di Provinsi Bali disalurkan kepada UMKM dengan pertumbuhan positif sebesar 4,53% (yoy).

Parjiman menjelaskan stabilitas Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Bali hingga akhir Maret 2026 tetap terjaga solid di tengah berbagai tantangan perekonomian global maupun domestik.

"Kinerja IJK tersebut turut menjadi penopang ketahanan perekonomian Provinsi Bali yang berhasil mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,58 persen yoy pada kuarter pertama tahun 2026. Capaian tersebut mencerminkan sinergi yang positif antara sektor keuangan dan aktivitas ekonomi masyarakat Provinsi Bali secara keseluruhan," kata Parjiman.

Penyaluran kredit berdasarkan lokasi bank tumbuh sebesar 6,45% (yoy) menjadi Rp120,66 triliun (Maret 2025: 6,01% yoy). Sementara itu, penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek tumbuh 8,19% (yoy) menjadi Rp146,47 triliun (Maret 2025: 6,26% yoy).

Lebih lanjut, kredit konsumsi tumbuh 4,28% (yoy) dan kredit modal kerja termoderasi -2,25% (yoy). Sementara itu, berdasarkan kategori debitur, sebesar 51,25% kredit di Provinsi Bali disalurkan kepada UMKM dengan pertumbuhan positif sebesar 4,53% (yoy).

Fungsi intermediasi perbankan yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) posisi Maret 2026 tercatat sebesar 58,51% (Maret 2025: 59,06%).

Kualitas kredit perbankan di Provinsi Bali tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) gross sebesar 2,56% lebih rendah dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya (Maret 2025: 3,10%).

Sementara itu, NPL net berada di posisi 1,77% (Maret 2025: 2,17%). Penyelesaian kredit restrukturisasi dan ekspansi kredit berdampak positif bagi penurunan rasio Loan at Risk (LaR) menjadi 9,12% (Maret 2025: 11,62%).

Ketahanan BPR di Provinsi Bali juga tetap kuat tercermin dari Cash Ratio (CR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terjaga di atas threshold, berturut-turut sebesar 14,58% dan 33,84%, menandakan ketahanan permodalan perbankan yang kuat sebagai buffer mitigasi risiko yang memadai.

Bagi Bali, pembangunan bukan hanya tentang keuntungan ekonomi hari ini, melainkan tentang warisan yang akan kita tinggalkan bagi generasi seratus tahun mendatang

Kuta, Bali (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Bali menawarkan visi pembangunan berkelanjutan yang berbasis budaya, lingkungan, dan ekonomi kepada para mitra global yaitu pemimpin bisnis internasional dalam US-ASEAN Business Council Executive Briefing 2026.

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani yang hadir mewakili Gubernur Bali Wayan Koster dalam acara bertajuk Impact of Inovation on Bali's Economic Development A Showcase of U.S Companies Initiative di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, menegaskan Bali sedang membangun kemajuan ekonomi tanpa kehilangan jati diri budaya, tanpa merusak lingkungan, dan tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang.

Menurutnya, pembangunan Bali saat ini berlandaskan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023.

“Kami ingin menunjukkan bahwa adat, tradisi, seni budaya, teknologi, ekonomi, dan lingkungan dapat tumbuh bersama secara harmonis. Modernisasi tidak harus menghilangkan identitas dan kemajuan tidak harus mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan,” ujar Ayu.

Ia menjelaskan, arah pembangunan Bali diwujudkan melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang menitikberatkan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, keberlanjutan lingkungan, dan harmoni kehidupan masyarakat.

Sebagai bagian dari transformasi ekonomi, Pemerintah Provinsi Bali juga telah menyusun Peta Jalan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali yang berlandaskan filosofi Sad Kerthi.

Model pembangunan ini tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan nilai sosial, budaya, dan ekologis secara bersamaan.

Ayu menyebut enam sektor unggulan yang menjadi pilar perekonomian Bali, yakni pertanian dalam arti luas, kelautan dan perikanan, industri manufaktur dan industri berbasis budaya, industri kecil menengah serta UMKM dan koperasi, ekonomi kreatif dan digital, serta sektor pariwisata.

Dalam kesempatan tersebut, Ayu Aryani juga mengundang mitra internasional, termasuk perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, untuk berinvestasi di berbagai sektor strategis seperti energi bersih, teknologi hijau, transformasi digital dan kecerdasan buatan, pendidikan, kesehatan, pertanian modern, ekonomi kreatif, serta riset dan inovasi.

Meski membuka peluang investasi yang luas, Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa setiap investasi harus menghormati adat, tradisi, seni budaya, kawasan suci, kelestarian lingkungan, dan prinsip keberlanjutan antar generasi.

“Bagi Bali, pembangunan bukan hanya tentang keuntungan ekonomi hari ini, melainkan tentang warisan yang akan kita tinggalkan bagi generasi seratus tahun mendatang,” katanya.

Ayu menambahkan, Bali memiliki posisi strategis sebagai wajah Indonesia di mata dunia dan sedang diarahkan menjadi model pembangunan berkelanjutan yang berbasis adat, tradisi, seni budaya, serta kearifan lokal.

Melalui forum tersebut, ia mengajak seluruh mitra internasional untuk membangun kolaborasi yang saling menghormati, saling memperkuat, dan menciptakan nilai bersama guna mewujudkan masa depan yang lebih maju, adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menargetkan bahwa investasi pariwisata Indonesia mencapai Rp63,5 triliun pada 2026. Meski begitu, hingga saat ini, investasi tersebut masih hanya terkonsentrasi di beberapa destinasi wisata saja.

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar Rizki Handayani, menyatakan bahwa angka target investasi pariwisata nasional itu ditetapkan sesuai dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029. Investasi itu difokuskan pada 3 destinasi regeneratif, yaitu yang difokuskan terhadap pemulihan lingkungan serta masyarakat lokal, dan juga 10 destinasi prioritas.

Jika melihat capaian pada 2025, investasi nyatanya masih dipusatkan hanya di tiga wilayah, yaitu di Bali, Jakarta, dan Kepulauan Riau.

“Dari target 65% yang harus terpenuhi di 13 destinasi itu, 70% ada di destinasi regeneratif. Berarti, sebenarnya, DPP [destinasi pariwisata prioritas] lainnya masih sangat kecil,” ujar Rizki dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata 2026, Rabu (20/5/2026).

Dengan kondisi itu, dia menyebut bahwa Kemenpar mendorong penguatan sinergi perluasan investasi di berbagai destinasi prioritas dan daerah lain yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk berkembang.

Menurutnya, pemerintah daerah (pemda) perlu untuk makin menyiapkan proyek investasi pariwisata supaya lebih matang, layak ditawarkan, serta menarik bagi investor. Kemudian, daerah-daerah di Indonesia juga dinilai perlu memperkuat kualitas infrastruktur pendukung, konektivitas, dan penganekaragaman produk serta layanan wisata.

Dia menambahkan bahwa terdapat faktor-faktor penting lain untuk memperkuat kepercayaan investor, seperti dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi serta memperkuat kepastian hukum yang ada.

“Menteri Pariwisata telah meminta kami membuat satu forum, di mana nantinya daerah-daerah yang memiliki proyek untuk bisa dipertemukan dengan calon investor,” ungkap Rizki seperti dikutip pada Kamis (21/5/2026).

Saat ini, dia menjelaskan bahwa terdapat enam tren utama yang membentuk pilihan wisatawan global, yaitu alam dan petualangan (nature and adventure), pariwisata ramah lingkungan (eco-friendly tourism), kuliner dan gastronomi (culinary and gastronomy), pengalaman budaya (cultural immersion), pariwisata kebugaran (wellness tourism), sertableisure(business and leisure) alias bisnis dan rekreasi.

Tren-tren tersebut dikatakan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan industri pariwisata, dengan peralihan tren tersebut dari pasar secara luas menjadi masuk ke produk wisata. Rizki menyebut bahwa cara membentuk produk wisata serta mengaitkan potensi yang ada di sutau daerah dengan tren yang ada merupakan sesuatu hal yang penting.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Event Internasional Kemenpar Hafiz Agung Rifai menyampaikan bahwa sektor acara ataueventmemiliki kontribusi besar terhadap pariwisata nasional.

Sepanjang 2025, dia menyebut bahwa jumlah keseluruhan dampak ekonomieventpariwisata mencapai Rp23,76 triliun. Capaian itu mencakup jumlah pengunjung yang lebih dari 12 juta orang, penyerapan tenaga kerja sebesar 135 ribu orang, dan juga adanya pelibatan lebih dari 115 ribu pelaku seni.

“Ini menunjukkan bahwa event memiliki daya ungkit ekonomi yang cukup besar,” ujarnya.

Pasar pariwisata acara atauevent tourismdunia pun diproyeksikan akan mencapai angka US$2.631,5 miliar. Hal tersebut dinilai akan membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya di pasar global.

Kemudian, Hafiz menggarisbawahi pentingnya adaptasi tren keberlanjutan global, seperti era akuntabilitas karbon (Carbon Accountability Era), kebijakan-kebijakan acara di tingkat kota (City-Level Event Policies), serta peningkatan ekspektasi publik terhadap penyelenggaraan acara yang berkelanjutan.

“Isu keberlanjutan bukan lagi merupakan sebuah nilai tambah, tetapi sudah menjadi ekspektasi pasar,” pungkas Hafiz. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, DENPASAR – Provinsi Bali membutuhkan investasi besar dalam transisi dari taksi konvensional ke taksi listrik yang lebih ramah lingkungan.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Kadek Mudarta menjelaskan butuh investasi senilai Rp1,26 triliun dalam transisi ke taksi listrik. Dalam roadmap elektrifikasi taksi di Bali, pada skema optimistis 2026–2028 ditargetkan penambahan 3.155 unit kendaraan listrik, sedangkan pada skema moderat ditargetkan tuntas 2030.

"Keberhasilan program elektrifikasi transportasi memerlukan dukungan lintas sektor, mulai dari pembiayaan kendaraan listrik, penyediaan SPKLU, peningkatan kompetensi SDM teknisi kendaraan listrik, hingga penguatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan pelaku transportasi di Bali," kata Mudarta, Jumat (15/5/2026).

Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Pergub Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai yang mendorong penggunaan energi bersih di Bali. Kebijakan tersebut sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dalam menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali.

Ketua DPD Organda Bali I Nyoman Arthaya menyampaikan dukungan terhadap program peremajaan kendaraan umum menjadi kendaraan listrik di Bali. Ia juga meminta adanya penertiban terhadap angkutan ilegal yang beroperasi tidak sesuai ketentuan, tidak memiliki izin, serta tidak memenuhi kaidah angkutan umum.

Selain itu, pihaknya berharap Pemerintah Provinsi Bali dapat memberikan dukungan berupa asistensi maupun bantuan pengadaan kendaraan untuk mendukung program elektrifikasi dan peremajaan armada transportasi.

"Organda Bali juga mengusulkan penataan jalur masuk angkutan barang menuju Kota Denpasar dan wilayah Badung Selatan agar lebih terstruktur guna mengurangi kepadatan lalu lintas," kata Arthaya.

Ketua Koperasi Taksi Ngurah Rai Bali, I Kadek Ari Sucipta. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah mulai melakukan berbagai langkah menuju elektrifikasi kendaraan, termasuk dukungan operasional di kawasan bandara sejak pelaksanaan G20.

Meski demikian, proses penerapan kendaraan listrik masih dilakukan secara bertahap karena masih adanya proses modernisasi dan pembangunan fasilitas pendukung di area bandara. Pihaknya menargetkan sekitar 25% armada taksi dapat beralih menjadi kendaraan listrik pada tahun ini.

Dia juga berharap adanya dukungan pembiayaan bagi para pengemudi, mengingat koperasi memiliki keterbatasan dibanding perusahaan berbentuk PT.

"Saat ini pihak koperasi juga terus melakukan modernisasi melalui kerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk BUMN, guna membantu pengemudi dalam pengadaan kendaraan listrik," kata Sucipta.

Bisnis.com, DENPASAR – Pertumbuhan EkonomiBali pada kuartal I/2026 tetap mampu tumbuh 5,58% (year-on-year/yoy) walaupun tengah mengalami gejolak politik global dan efisiensi pemerintah yang berdampak ke pariwisata.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Arwani menjelaskan ekonomi Bali mampu tumbuh dan berdaya tahan di tengah ketidakpastian global karena didorong oleh capaian sejumlah Lapangan Usaha (LU).

"Ekonomi Bali mampu tumbuh 5,58% di tengah ketidakpastian global, walaupun pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan kuartal I/2025 yang tumbuh 5,86%. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kinerja hampir di seluruh lapangan usaha, terutama lapangan usaha administrasi pemerintahan dan industri pengolahan," kata Achris, Rabu (6/5/2026).

Dari catatan Bisnis, sepanjang kuartal I/2026 terjadi beberapa peristiwa yang berdampak ke Bali. Saat perang Amerika, Israel dengan Iran meletus, penerbangan dari Bali ke Timur Tengah ditutup, sehingga wisatawan Eropa banyak yang tertunda kedatangannya ke Bali.

Walaupun begitu, Gubernur Bali Wayan Koster mengklaim gejolak tersebut tidak berdampak besar ke pariwisata Pulau Dewata.

Efisiensi pemerintah juga berdampak ke industri MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions), banyak hotel yang dulu ramai dengan kegiatan pemerintah kini mulai sepi.

Merujuk data BPS, LU dengan pertumbuhan tertinggi masih berada pada LU administrasi pemerintah yang tumbuh 16,67% (yoy), diikuti industri pengolahan 8,93% (yoy). Lebih lanjut, LU pertanian tumbuh menguat sebesar 2,36% (yoy) yang didorong peningkatan kinerja subsektor perkebunan dan peternakan.

Kemudian lapangan usaha konstruksi juga tumbuh menguat sebesar 4,87% (yoy) didukung tingginya realisasi proyek strategis serta investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Sementara itu, LU Akmamin (Akomodasi dan Makan Minum) masih tumbuh kuat sebesar 6,44% (yoy), meskipun melambat seiring periode low season dan penutupan beberapa penerbangan karena konflik Timur Tengah.

Dari sisi pengeluaran, ekonomi Bali yang tumbuh kuat utamanya didukung pertumbuhan konsumsi pemerintah yang meningkat sebesar 20,28% (yoy) yang bersumber dari realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah.

Komponen dengan pertumbuhan terbesar berikutnya adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh 6,78% (yoy).

Sementara itu, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,02% (yoy) sejalan dengan aktivitas belanja masyarakat pada momen HBKN Nyepi, Ramadan, dan Idulfitri, disertai program potongan harga belanja dan insentif Pemerintah.

Di sisi lain, ekspor luar negeri tumbuh 2,84% (yoy) melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan melambatnya ekspor jasa (kunjungan wisatawan).

"Ke depan, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Bali akan meningkat pada triwulan II 2026 seiring meningkatnya kinerja pariwisata yang memasuki pola high season bersumber dari wisatawan mancanegara (utamanya India) dan wisatawan nusantara (liburan sekolah), meningkatnya kinerja pertanian seiring panen raya padi dan hortikultura, kuatnya konstruksi proyek terutama terkait pariwisata dan proyek strategis pemerintah, dan meningkatnya konsumsi rumah tangga seiring dengan HBKN Galungan-Kuningan," kata Achris.

Melalui penguatan sinergi antara pemerintah, pelaku ekonomi, dan stakeholders terkait, Bank Indonesia berkomitmen mendukung berbagai inovasi serta kebijakan strategis daerah.

Kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif, berkelanjutan, dan memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional maupun global.

Bisnis.com, JAKARTA — Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura bukan satu-satunya lokasi yang menjadi opsi lokasi untuk Indonesia Financial Center (IFC) alias KEK Finansial di Bali.

Usai kunjungannya ke Bali, Jumat (1/5/2026), Airlangga turut menyampaikan bahwa KEK Sanur, yang kini menjadi destinasi health tourism, merupakan salah satu opsi potensial. Dia memastikan Bali menjadi tempat pembangunan IFC sejalan dengan banyaknya KEK yang sudah beroperasi di Pulau Dewata itu.

"Kemudian kami juga melihat di wilayah Barat dan juga ada di lokasi lain di dekat Benoa. Jadi kami melihat ke depan financial center ini ada peluang," ujarnya kepada wartawan di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Airlangga, yang ditugasi untuk mengkaji pembentukan IFC oleh Presiden, turut memastikan ada badan otoritas khusus yang mengelola KEK Finansial.

Menko Perekonomian sejak 2019 ini juga menyebut tujuan utama pemerintah membangun KEK Finansial yakni menarik investasi ke dalam negeri. Dengan adanya dampak perang yang turut sampai di negara-negara Teluk, Indonesia dinilai bisa mengambil kesempatan untuk menyaingi Singapura hingga Hong Kong.

Saat ditanya terkait dengan risiko Indonesia menjadi tax haven atau surga pajak, Airlangga menyebut pemerintah menyiapkan berbagai insentif setara dengan negara-negara lain dan proyek potensial untuk dibiayai.

"Yang paling penting kan tujuannya adalah untuk menarik investasi. Itu potensinya berbagai macam dan kami melihat sekarang kan dimanfaatkan maksimal oleh Singapura. Nah Singapura ini enggak ada pesaing apalagi dengan adanya global geopolitik di Timur Tengah, sehingga alternatifnya sekarang hanya Singapura dan Hong Kong. Nah tentu kami juga punya potensi," ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan KEK itu.

Dilansir dari situs resmi kek.go.id, salah satu special economic zone ini terletak di Pulau Serangan, Denpasar, Bali. KEK ini mengembangkan pusat wisata marina dan budaya. Selain pariwisata, daya tarik KEK ini berasal dari industri kreatif dan kesehatan hingga pendidikan dan teknologi.

Total wilayah KEK ini yaitu 498 hektare (ha), dengan populasi 64.817 orang. Akses tranportasi menuju KEK ini yaitu melalui Pelabuhan Benoa dan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Di sisi lain, realisasi investasi di KEK ini sudah mencapai Rp1,62 triliun dari target Rp89,9 triliun. Penyerapan tenaga kerjanya sudah mencapai 2.146 orang dari target 35.036 orang.

Sebagaimana kebijakan yang diterapkan pemerintah, investor yang masuk ke KEK Kura-Kura Bali bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) atau tax holiday hingga 20 tahun.

PT Bali Turtle Island Development (BTID), selaku Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK Kura-Kura Bali, pada kunjungan pemerintah dan Danantara Jumat lalu memaparkan keunggulan ekosistem Knowledge District sebagai lokasi strategis pengembangan KEK Sektor Keuangan.

Knowledge District dirancang untuk membangun ekosistem inovasi terintegrasi dengan mengoptimalkan modal pengetahuan, pendidikan, dan sumber daya manusia sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi baru di Bali.

Bisnis.com, DENPASAR – Penyaluran kredit di Provinsi Bali mencapai Rp119,75 triliun hingga Februari 2026 atau 6,47% (YoY) jika dibandingkan dengan periode yang sama di 2025.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali Parjiman menjelaskan penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek tumbuh 7,24% (yoy) menjadi Rp144,20 triliun sedangkan di Februari 2025 tumbuh 7,63% (yoy).

Berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan kredit masih didorong oleh peningkatan kredit investasi yang tumbuh sebesar Rp6,32 triliun atau 17,81% (yoy), dibandingkan Februari 2025 yang tumbuh 16,06% (yoy).

“Pertumbuhan kredit utamanya ditopang oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta real estate. Peningkatan pada kredit investasi menunjukkan kontribusi perbankan dalam mendukung pembiayaan ekspansi usaha demi mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Provinsi Bali,” jelas Parjiman, Kamis (30/4/2026).

Lebih lanjut, kredit konsumsi tumbuh 4,98 persen yoy dan kredit modal kerja termoderasi -2,45% (yoy). Sementara itu, berdasarkan kategori debitur, sebesar 51,32% kredit di Provinsi Bali disalurkan kepada UMKM dengan pertumbuhan positif sebesar 4,71% (yoy) sedangkan di Februari 2025 tumbuh 4,86% (yoy).

Penyaluran kredit UMKM tersebut didominasi oleh segmen usaha mikro dengan porsi sebesar 42,17% dan segmen usaha kecil sebesar 37,43%. “Penyaluran kredit UMKM di Provinsi Bali masih lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional, baik dari porsi kredit maupun pertumbuhan,” kata Parjiman.

Jika ditinjau berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit didominasi oleh sektor Bukan Lapangan Usaha sebesar 33,63% atau tumbuh 4,98% (yoy) dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 27,24% atau tumbuh 1,38% (yoy).

Pertumbuhan kredit disumbangkan oleh peningkatan nominal penyaluran di sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum (akmamin) yang bertambah sebesar Rp2,20 triliun atau tumbuh 16,82% (yoy) dan sektor penerima kredit bukan lapangan usaha sebesar Rp1,91 triliun atau tumbuh 4,98% (yoy).

Kualitas kredit perbankan di Provinsi Bali tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) gross sebesar 2,62% lebih rendah dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya (Februari 2025: 3,13%. Sementara itu, NPL net berada di posisi 1,79% (Februari 2025: 2,20%. Penyelesaian kredit restrukturisasi dan ekspansi kredit berdampak positif bagi penurunan rasio Loan at Risk (LaR) menjadi 9,29% (Februari 2025: 11,94%).

Ketahanan BPR di Provinsi Bali juga tetap kuat tercermin dari Cash Ratio (CR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terjaga di atas threshold, berturut-turut sebesar 14,74% dan 28,31% menjadi buffer mitigasi risiko yang kuat untuk mengantisipasi kondisi ketidakpastian global.

Secara keseluruhan, Parjiman menilai stabilitas Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Bali sampai dengan posisi Februari 2026 tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global dan domestik. Hal ini tercermin dari fungsi intermediasi tumbuh positif, profil risiko yang terjaga dan likuiditas.

Bisnis.com, DENPASAR – Penyegelan sejumlah aktivitas pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali oleh Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali dikhawatirkan merusak citra investasi Bali.

Tim Legal dan Perizinan Bali Turtle Island Development (BTID) Anak Agung Ngurah Buana menjelaskan DPRD Bali harusnya menyerahkan rekomendasi kepada pemerintah provinsi Bali atau eksekutif, selanjutnya eksekutif yang bertindak mengeksekusi rekomendasi tersebut.

Menurutnya, Pansus TRAP seharusnya tidak boleh secara langsung menginstruksikan kepada Satpol PP Pemprov Bali untuk melakukan penutupan. "Harusnya Pansus TRAP DPRD Bali lapor kepada Ketua DPRD Bali melalui sidang resmi Paripurna, kemudian Ketua DPRD melaporkan kepada Gubernur Bali," jelas Agung, Jumat (24/3/2026).

Gubernur Bali dan Pemerintah Provinsi Bali seharusnya melakukan eksekusi di lapangan.

"Tapi ini enggak ada. Harusnya eksekutif karena itu ketentuan dari Inmendagri (Instruksi Mendagri)," kata Agung.

Agung menjelaskan, rekomendasi penyegelan oleh Pansus TRAP DPRD juga disinyalir dilakukan sepihak tanpa konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak BTID. Padahal, semua prosedur tukar lahan yang dilakukan telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku saat itu.

"Lahan yang kami ambil adalah kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. Yang memang secara aturan diperbolehkan. Harusnya pansus TRAP DPRD mendalaminya di BPKH Wilayah VIII Kementerian Kehutanan," katanya.

Agung juga menjelaskan sesuai dengan PP 23 tahun 2023 tentang penetapan kawasan KEK, di sana termuat Gubernur Bali sebagai Dewan Pengawas KEK di daerah.

Yossy Sulistyorini, Head Legal BTID, menyatakan rekomendasi dari Pansus Trap dilakukan tanpa mendengar secara utuh klarifikasi dan konfirmasi pihak BTID.

Dia menambahkan penyegelan tak prosedural yang dilakukan pansus akan didiskusikan secara internal di BTID sebelum mengambil langkah selanjutnya.

"Kami mengapresiasi perhatian yang diberikan kepada kami. Tentunya kami berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku," tegasnya.

Ia menambahkan, BTID telah mengantongi semua perizinan yang diperlukan. Namun, Pansus TRAP datang menutup tanpa ada alasan dan argumen hukum yang tepat.

Rusak Citra Bali Dimata Investor

Yossi mengatakan Pansus TRAP kerap mendengungkan ingin menjalin dan mendukung investasi di Bali, namun justru melakukan tindakan penutupan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini akan merusak citra Bali. Dan dikhawatirkan dapat membuat investor ragu berinvestasi di Bali.

"Jangan sampai tindakan yang tidak sesuai hukum malah membuat investor takut dan malah jadi berpikir ulang untuk berinvestasi di Bali. Yang mana pada akhirnya juga akan merugikan masyarakat Bali.'' kata dia

Pansus TRAP DPRD Bali merekomendasikan menutup sementara aktivitas di lahan tahura sebagai objek lahan pengganti di Jembrana dan Karangasem. Selanjutnya, BTID diminta berkoordinasi dengan Satpol PP dan menyiapkan dokumen untuk RDP bersama DPRD Bali dalam waktu dekat.