Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) menargetkan besaran investasi pada sektor ekraf di Tanah Air dapat mencapai rentang Rp133,74 triliun hingga Rp157,65 triliun pada 2027 mendatang.

Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya menyampaikan bahwa angka tersebut ditetapkan sebagai instrumen untuk mendukung arah rencana kerja pemerintah (RKP) pada tahun depan, serta sebagai pelaksanaan mandat strategis dari Presiden melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

“Target tersebut menegaskan peran sektor Ekraf sebagai mesin baru penggerak transformasi struktural menuju ekonomi berbasis kreativitas, serta memperkuat daya saing Indonesia di pasar global,” kata Riefky dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, dikutip pada Selasa (16/6/2026).

Dia melanjutkan, berdasarkan mandat yang sama, Kemenekraf juga dibidik dapat memiliki kontribusi pertumbuhan produk domestik bruto (PDV) sebesar 5,8%, pertumbuhan ekspor sebesar 5,5%, hingga nilai ekspor sebesar US$29,39 miliar.

Selain itu, terdapat pula rentang target pertumbuhan investasi sebesar 6,2% hingga 7,6%, serta target penyerapan tenaga kerja sektor ekonomi kreatif sebesar 26,58 juta orang.

Menurutnya, sektor ekonomi kreatif dapat berkontribusi besar dalam kerja pemerintah khususnya pada klaster ekonomi kerakyatan dan desa, penurunan kemiskinan, hilirisasi, dan industrialisasi, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Riefky menjabarkan sejumlah gagasan untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, antara lain program aktivasi desa kreatif, aktivasi creative hub, kampanye Creative by Indonesia, serta dukungan pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah pasca bencana.

“Dengan demikian, program Ekraf tahun 2027 tidak berdiri sendiri sebagai program sektoral, tetapi menjadi instrumen untuk memperkuat agenda prioritas nasional dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat potensi lokal, dan mempercepat pemerataan pembangunan daerah,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, dia juga menyampaikan kepada Dewan bahwa Kementerian Ekraf masih memerlukan tambahan anggaran senilai Rp1,73 triliun dari pagu indikatif RAPBN tahun depan.

Menurutnya, besaran ini diperlukan guna memperkuat kinerja kementerian dalam mencapai berbagai target tersebut, sehingga tak hanya bertumpu pada kebutuhan operasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp578,93 miliar untuk tahun anggaran 2027, sehingga total anggaran kementerian menjadi Rp1,20 triliun.

Usulan tersebut diajukan seiring dengan meningkatnya target realisasi investasi 2027 yakni Rp2.322 triliun atau 13,8% lebih tinggi dari target 2026 yang sebesar Rp2.041,3 triliun.

Rosan menyampaikan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mulanya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,19 triliun guna mendukung pencapaian target tersebut. Kendati begitu, pagu indikatif tahun anggaran 2027 yang diterima kementerian tersebut jauh lebih rendah dibandingkan alokasi anggaran 2026.

“Pagu indikatif tahun anggaran untuk 2027 yang kami terima pada saat ini adalah sebesar Rp625,14 miliar atau turun 37,6% dari alokasi anggaran tahun 2026,” ungkap Rosan dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Guna memenuhi 52% kebutuhan minimal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yakni sebesar Rp1,20 triliun, Rosan mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp578,93 miliar untuk tahun anggaran 2027.

Secara detail, total anggaran sebesar Rp1,20 triliun itu akan digunakan untuk dukungan manajemen sebesar Rp579,94 miliar dan penanaman modal dan hilirisasi Rp624,12 miliar.

“Kami berharap tentunya dukungan dan pertimbangan Pimpinan serta Anggota Komisi XII yang terhormat agar tambahan anggaran sebesar Rp578,93 miliar sesuai dengan kebutuhan minimal anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2027,” usul Rosan.

Akselerasi Program Prioritas

CEO Danantara itu melanjutkan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi berkomitmen melanjutkan program strategis 2026 dan mengakselerasi agenda prioritas 2027.

“Hal ini memperkuat ekosistem investasi, meningkatkan kebudayaan perusahaan serta mendukung pemerataan pembangunan dan hilirisasi nasional,” tuturnya.

Setidaknya, terdapat enam program strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi pada 2027 yakni kemudahan layanan investasi langsung konstruksi (KLIK), perencanaan kebijakan penanaman modal, dan pengembangan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS).

Selanjutnya, peningkatan dan integrasi rencana detail tata ruang (RDTR), pengembangan Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) dan Customer Relationship Management (CRM), serta terwujudnya ekosistem hilirisasi nasional dalam rangka peningkatan nilai tambah sumber daya alam dan realisasi investasi di sektor hilirisasi.