KALBAR - Hadapi Pemilu 2029, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terus memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke tingkat paling bawah. Salah satunya dengan menggelar Rapat Koordinasi Wilayah Khusus (Rakorwilsus) Kalimantan Barat di Pontianak.

Ketua Harian PSI Ahmad Ali menegaskan penguatan struktur partai hingga tingkat Dewan Pimpinan Ranting dan Dewan Pimpinan Ranting Tingkat (DPRT) menjadi prioritas utama dalam menghadapi Pemilu 2029.

Menurut Ahmad Ali, Rakorwilsus digelar untuk memastikan proses rekrutmen anggota dan pembentukan struktur partai berjalan cepat, merata, dan menyentuh langsung masyarakat hingga ke akar rumput.

“Kita ingin memastikan PSI hadir sampai ke tingkat ranting. Rekrutmen anggota harus berjalan, struktur harus terbentuk, dan seluruh DPRT harus segera terpenuhi. Partai tidak bisa besar kalau hanya kuat di tingkat pusat,” katanya, Minggu (14/6/2026).

Ahmad Ali menegaskan PSI tidak ingin terjebak pada pola pikir bahwa kemenangan pemilu hanya ditentukan oleh Pulau Jawa. Indonesia adalah negara besar dengan potensi politik yang tersebar di seluruh wilayah.

“Kalau mau menang pemilu, jangan berpikir Indonesia hanya Pulau Jawa. Indonesia itu luas. Ada Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sumatera dan banyak daerah lainnya. Respons masyarakat di luar Jawa terhadap PSI sangat kuat,” tegasnya.

Lihat video: Jokowi Beri Kode Target PSI 2029, Siap Kerja Mati-matian



Ahmad Ali mengatakan antusiasme masyarakat terhadap partai ini di berbagai daerah menunjukkan bahwa partai ini memiliki peluang besar untuk tumbuh menjadi kekuatan nasional yang merata. Karena itu, pihaknya terus mendorong penguatan struktur hingga tingkat desa dan kelurahan agar aspirasi masyarakat dapat terserap lebih baik sekaligus memperluas basis dukungan partai.

“Target kami bukan sekadar lolos parlemen. Target kita empat besar nasional pada Pemilu 2029. Karena itu hari ini kita bergerak memperkuat struktur hingga ranting, memperluas keanggotaan, dan memastikan partai ini hadir di seluruh Indonesia,” katanya.

Ahmad Ali juga menegaskan komitmennya untuk tetap berada pada jalur politik jalan tengah yang mengedepankan persatuan, dialog, dan solusi. Menurutnya, pendekatan tersebut membuat partai ini lebih mudah diterima oleh berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang yang beragam.

“PSI memilih politik jalan tengah. Kita ingin menjadi rumah bersama bagi masyarakat Indonesia. Ketika politik menghadirkan solusi dan tidak mempertajam perbedaan, maka masyarakat akan lebih mudah menerima kehadiran kita,” katanya.

Rakorwilsus PSI Kalimantan Barat menjadi bagian dari agenda konsolidasi nasional partai untuk mempercepat pembentukan struktur hingga tingkat bawah, memperluas rekrutmen anggota, serta memperkuat kesiapan organisasi menuju Pemilu 2029.

Dengan strategi tersebut, pihaknya optimistis dapat memperluas basis dukungan secara merata di seluruh Indonesia dan semakin mengukuhkan diri sebagai partai yang dekat dengan masyarakat dari Sabang sampai Merauke.

PALEMBANG - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PSI Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Jumat 5 Juni 2026. Kaesang mengingatkan semua kader agar bekerja keras untuk partai lantaran, mulai akhir Juni mendatang, Dewan Pembina DPP PSI pun akan turut membantu turun ke akar rumput.

"Insya Allah akhir bulan ini Dewan Pembina kita akan segera mutar. Yang pertama nanti ke Kabupaten Tulang Bawang dan Pesawaran di Lampung,” ujar Kaesang saat memberikan arahan.

Dia pun mengajak semua kader dari mana pun jika ingin mengundang Dewan Pembina PSI ke wilayah masing masing sangat diperbolehkan. “Ini yang dari Palembang atau mana pun, jika mau mengadakan rakorda, mau mengundang dewan pembina, itu sangat bisa,” pungkasnya.

Rakorwil PSI adalah agenda konsolidasi strategis yang diadakan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI untuk mempersolid struktur kepengurusan hingga tingkat kecamatan/kelurahan, merapatkan barisan kader, serta mempersiapkan strategi pemenangan pemilu bersangkutan.

Hadir juga dalam Rakorwil PSI Sumsel ini, antara lain, politikus senior Rusdi Masse dan Bendahara Umum PSI Fenty Noverita.

PAPUA - Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, menghadiri Rapat Kerja Koordinasi (Rakorwil) dan pelantikan para ketua DPD PSI se-Papua Barat, Senin (4/5/2026). Saat menyampaikan arahan, Kaesang meminta berikan para kader PSI untuk selaku mengawasi keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Papua Barat.

"Saya ingin meminta kepada seluruh teman-teman yang hadir pada hari ini, harus dapat mengawasi pembangunan infastruktur agar semua bisa berlanjut seperti periode-periode sebelumnya,” kata Kaesang.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPW PSI Papua Barat Andy Salabai menegaskan bahwa momentum ini menjadi semangat baru bagi kader untuk memperkuat soliditas hingga ke tingkat akar rumput.

“Kami yakin, di 2029, PSI Papua Barat akan menang di tujuh kabupaten kota dan provinsi. Maka, saya instruksikan kepada seluruh jajaran perkuat akar rumput segera, selesaikan struktur hingga tingkat ranting, pastikan PSI ada di setiap distrik dan kampung,” kata Andy Salabai.

Kaesang tiba di Manokwari, ibu kota Papua Barat sekitar pukul 09.00 WIT disambut prosesi adat khas Papua, termasuk tarian suku Arfak serta pemakaian mahkota dan kalung sebagai simbol penghormatan.

Lihat video: KAESANG PANGAREP DISERBU WARGA! Kunjungan Spesial Putra Bungsu Jokowi ke Menes

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat koordinasi lintas sektoral di Mabes Polri. Rakor ini digelar untuk memitigasi risiko dampak eskalasi global terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan di dalam negeri.

Hadir dalam rakor tersebut para Menteri Kabinet Merah Putih antara lain Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yasierli. Termasuk pimpinan lembaga yakni kepala BPS, Ketua Dewan Komisioner OJK, Deputi Gubernur BI, perwakilan Kemendagri dan Pertamina.

"Kita puji Kapolri yang sudah menginisiasi rakor dengan mengumpulkan seluruh instansi terkait untuk berkomitmen penuh mendukung kebijakan yang tertuang dalam Program Asta Cita Presiden agar tetap berjalan di tengah ketidakpastian perekonomian dunia," ujar Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Mantan anggota Kompolnas ini menilai, pertemuan ini sangat strategis untuk mengantisipasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi dan keamanan negara agar tetap kondusif. Saat ini pertumbuhsn ekonomi berada di angka 5% dan pemerintah tarus mendorong agar terus tumbuh serta didorong dengan program-program kebijakan lain dalam Asta Cita.

"Kami optimistis rakor ini sangat penting karena semua instansi terkait akan memitigasi berbagai risiko dalam bidang masing-masing dengan harapan pertumbuhan ekonomi kita tetap.terjaga dengan baik,” ucapnya.

Lihat video: Kapolri: Saya Menolak Polisi di Bawah Kementrian

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjelaskan pertemuan ini bertujuan menyamakan persepsi dalam menghadapi dampak situasi global. Fokus utamanya adalah menjaga agar capaian pemerintah, terutama pertumbuhan ekonomi, tetap stabil.

“Pertumbuhan ekonomi kita saat ini berada di angka 5% dan pemerintah terus mendorong agar ini terus tumbuh, ditambah dengan program-program kebijakan yang ada di Asta Cita. Ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran untuk kemudian melakukan mitigasi terhadap berbagai macam isu ke depan," ucapnya, Selasa, 28 April 2026.

Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke Istana Negara pada Kamis (19/3) sore.

Airlangga tiba di Istana sekitar pukul 16.00 WIB dan kemudian disusul oleh Purbaya 30 menit kemudian. Keduanya hadir untuk melapor hasil rapat koordinasi (rakor) efesiensi anggaran.

"Kemarin kan kami sudah rakortaskan terkait dengan efisiensi, itu salah satu yang mau dilaporkan," kata Airlangga saat memasuki Istana Negara.

Namun, Airlangga masih enggan membeberkan hasil efesiensi yang ditetapkan dalam rakortas. Begitu juga dengan Purbaya, namun ia setuju jika pemotongan gaji menteri dan wamen ikut dilakukan dalam rangka penghematan anggaran.

"Setuju [potong gaji menteri dan wamen], itu kan bagus, gajinya sudah kegedean," kata Purbaya.

Selain itu, Purbaya mengungkap akan melaporkan kepada Presiden Prabowo mengenai rencana efesiensi. Salah satunya, anggaran kementerian yang akan ditentukan oleh pemerintah.

"Saya minta (usul) tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh gitu nggak mau memotong, dia naikin semua malah. Kalau bisa saya tentuin saya potong berapa, saya nanti mereka yang sesuaikan. Nanti kita akan kasi tau ke mereka," ujar Purbaya.

Kendati demikian, keputusan final akan tetap ditentukan oleh Prabowo, termasuk apakah perjalanan dinas akan dikurangi atau tidak.

"Saya enggak tahu, nanti itu urusan presiden," ujarnya.

Bisnis.com, BANDUNG-- Pemerintah Kabupaten Sumedang berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga pangan di momen Ramadan 1447 H.

Melalui Rapat Koordinasi yang dilakukan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dihadiri Wabup Fajar Aldila dengan melibatkan Forkopimda, perangkat daerah terkait, Bulog, BPS, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Dony menegaskan pentingnya respons cepat dan langkah konkret dari TPID dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga.

Ia meminta agar perkembangan harga dan pasokan bahan pokok disampaikan secara rutin dan transparan kepada masyarakat.

“Sampaikan secara berkala informasi perkembangan harga dan pasokan secara transparan kepada masyarakat. Laksanakan juga sosialisasi dan optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Sindang sebagai sarana pemantauan harga oleh masyarakat,” ujarnya, Selasa (24/2/2026).

Adapun, komoditas yang menjadi fokus pengendalian meliputi beras, minyak goreng, gula pasir, daging ayam ras, telur ayam, cabai merah, dan bawang merah.

Berdasarkan laporan perangkat daerah terkait, ketersediaan stok secara umum masih mencukupi.

Meski begitu, ia mengatakan penting juga pengawasan lapangan yang diperketat melalui inspeksi mendadak (sidak) ke pasar tradisional maupun ritel modern.

Ia juga menginstruksikan agar Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar dimaksimalkan bekerja sama dengan dinas terkait maupun Bulog di berbagai titik strategis.

Langkah tersebut dilakukan untuk menyediakan beras, daging sapi, daging ayam, telur dan komoditas lainnya dengan harga wajar atau bahkan di bawah harga pasar.

Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan kolaborasi antar perangkat daerah guna mewujudkan sinkronisasi data (satu data) sebagai dasar pengambilan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Sumedang.

“Kami berharap stok bahan pangan tidak diperjualbelikan ke luar daerah agar tidak terjadi lonjakan atau permainan harga sembako di masyarakat,” tegasnya.

Ia memastikan akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan harga selama Ramadan hingga Idulfitri.

Langkah tersebut juga dibarengi pengawasan untuk mencegah penimbunan bahan pokok yang dapat memicu kelangkaan serta kenaikan harga yang tidak terkendali.

“Kami akan memastikan ketersediaan bahan pokok mencukupi selama bulan suci Ramadhan hingga Lebaran, sekaligus menjamin kualitas pangan yang aman, sehat, dan higienis bagi masyarakat,” katanya.

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengusulkan penyaluran bantuan presiden (Banpres) Rehabilitasi Usaha Mikro terdampak bencana di Sumatra bagi pelaku usaha mikro yang belum tersentuh perbankan.

Maman menargetkan Banpres tersebut disalurkan kepada 200 pelaku usaha mikro di tiga provinsi Sumatra yang terdampak bencana tetapi belum tersentuh perbankan, yakni di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Ia pun menyampaikan rencana tersebut tengah dibicarakan dengan pihak terkait, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretariat Negara, dan pemerintah daerah.

"Kita sedang melakukan kajian pembicaraan untuk memberikan usulan bantuan presiden rehabilitasi untuk usaha mikro sebesar kurang lebih sekitar 200 ribu UMKM di tiga provinsi ini," ujar Maman dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana DPR RI dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pemerintah, Rabu (18/2) dikutip Detikfinance.

Sementara itu, Deputi Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan total anggaran yang diusulkan mencapai Rp600 miliar untuk menjangkau 200 ribu UMKM terdampak bencana.

Menurutnya, usulan ini dilakukan sebagai bentuk keadilan terhadap pelaku usaha mikro karena UMKM yang memiliki kredit di bank sudah mendapatkan fasilitas relaksasi seperti keringanan bunga hingga penghapusan utang.

"(Bantuan yang diberikan) 3 juta per UMKM. Jadi, totalnya (anggaran) Rp 600 miliar," ujar Riza.

Riza pun menambahkan Banpres tersebut khusus untuk bagi pelaku UMKM yang benar-benar tak memiliki akses pembiayaan sebelum bencana melanda.

"Jadi, nanti kriterianya di sini adalah satu, mereka yang belum mendapatkan KUR, mereka yang belum punya kredit perbankan, atau tidak sedang kredit perbankan," tambahnya.

Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau memastikan kondisi harga dan ketersediaan bahan pangan menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah masih dalam kondisi stabil dan aman.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop UKM) Provinsi Riau, M Taufiq mengatakan dalam waktu dekat pemprov akan menggelar rapat koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) sebagai langkah persiapan menghadapi Ramadan.

Rapat tersebut akan menjadi bahan masukan awal untuk memastikan pasokan dan distribusi pangan tetap terjaga.

“Untuk kondisi awal, bahan pokok di Riau aman. Harga relatif stabil dan stok juga mencukupi,” ujar Taufiq, Rabu (4/2/2026).

Dia menjelaskan, secara umum inflasi tahunan Riau saat ini berada di angka 4,43%. Namun secara bulanan justru tercatat mengalami deflasi, yang menunjukkan tidak adanya tekanan harga signifikan pada komoditas pangan utama.

“Harga cabai, bawang, dan beras masih aman. Tidak ada gejolak harga yang berarti, dan stok juga tersedia,” jelasnya.

Taufiq mengakui sempat terjadi gangguan distribusi beberapa bulan lalu akibat bencana di wilayah Sumatra seperti Aceh, Sumut dan Sumbar yang berdampak pada jalur logistik. Namun kondisi tersebut kini telah kembali normal.

Untuk menjaga stabilitas harga, Pemprov Riau juga terus memperkuat kerja sama antar daerah. Salah satunya dengan daerah penghasil komoditas hortikultura di Pulau Jawa.

“Kami terus menambah kerja sama antar daerah, seperti dengan Sleman, Wonosobo dan Yogyakarta. Mereka bisa mengirim cabai hingga tiga ton sekali pengiriman. Untuk komoditas lainnya juga masih normal,” ungkap Taufiq.

Dia menegaskan, pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan harga dan stok pangan secara intensif, terutama menjelang Ramadan, agar masyarakat tidak terbebani lonjakan harga.

“Insyaallah menjelang Ramadan ini harga pangan tetap stabil dan masyarakat bisa menjalankan ibadah dengan tenang,” pungkasnya.

JAKARTA - Padatnya agenda rapat di awal tahun sering menjadi tantangan tersendiri bagi banyak organisasi. Sejumlah media menyoroti bahwa keterbatasan sistem informasi ruang dan jadwal rapat kerap memicu benturan agenda dan rendahnya efektivitas penggunaan ruang kerja .

Di tengah tuntutan kerja yang semakin cepat dan kolaboratif, sistem penjadwalan rapat berbasis digital menjadi solusi yang mulai banyak diadopsi. Digitalisasi manajemen ruang dinilai mampu membantu organisasi menjaga efektivitas koordinasi internal.

Melalui I-Meeting, PLN Icon Plus menghadirkan solusi pemesanan dan pengelolaan ruang rapat berbasis aplikasi. Sistem ini memungkinkan pengguna melihat ketersediaan ruang secara real-time dan melakukan pemesanan dengan lebih mudah.

Di awal tahun, I-Meeting membantu organisasi menata agenda rapat agar lebih tertib dan terencana. Risiko benturan jadwal dapat diminimalkan, sementara penggunaan ruang kerja menjadi lebih optimal.

Direktur Utama PLN Icon Plus, Chipta Perdana menegaskan komitmen perusahaan dalam mendorong transformasi digital dan energi hijau keberlanjutan yang berkualitas. Strategi Efektif Mengadakan Meeting di Hotel

"Dengan dukungan sistem digital, proses koordinasi menjadi lebih efisien dan transparan. Hal ini mendukung produktivitas tim dalam menjalankan program dan target kerja sejak awal tahun," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pedagang daging sapi di wilayah Jabodetabek dipastikan kembali berdagang mulai Kamis (22/1/2026) malam ini, usai adanya instruksi dari Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

Berdasarkan surat instruksi Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia (DPP Jappdi) yang diterimaBisnis, Ketua Umum DPP Jappdi Asnawi menginstruksikan seluruh anggotanya untuk kembali melakukan aktivitas pemotongan di rumah potong hewan (RPH) atau tempat pemotongan hewan (TPH) serta berdagang daging seperti biasa.

Adapun, instruksi tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi yang digelar pada Kamis (22/1/2026) sore di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan).

“Kami meminta kepada seluruh anggota Jappdi sebagai pelaku usaha jagal dan pedagang daging se-Jabodetabek mulai malam hari ini [Kamis, 22 Januari 2026] dan seterusnya tidak ada lagi aksi mogok berjualan,” kata Asnawi dalam video singkat yang diterimaBisnis, Kamis (22/1/2026).

Asnawi juga menegaskan instruksi tersebut bersifat mandat organisasi dan wajib dijalankan oleh seluruh anggota Jappdi. Untuk itu, dia meminta agar seluruh Jappdi kembali beraktivitas mulai malam hari dan seterusnya.

Lebih lanjut, dia menyatakan seluruh pelaku usaha se-Jabodetabek di rantai distribusi daging sapi diwajibkan kembali beroperasi dan menghentikan aksi mogok.

Selain itu, Jappdi juga menyampaikan kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat koordinasi, salah satunya terkait harga timbang hidup sapi di feedlot Rp55.000 per kilogram.

“Jika ada pengusaha feedlot yang memberikan harga timbang hidup di atas Rp55.000 [per kilogram] tersebut, silakan melaporkan kepada kami dengan bukti dan data yang lengkap untuk kami teruskan kepada Bapak Menteri Pertanian,” ujarnya.

Adapun, rapat dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Agung Suganda. Serta, Badan Pangan Nasional (Bapanas), pimpinan Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo), pelaku usaha importir ternak ruminansia besar bakalan (feedloter), Ketua Umum Jappdi, dan Ketua Apdi.

Sebelumnya, dihubungi terpisah, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan kenaikan harga daging sapi sebenarnya telah diantisipasi sejak akhir Desember 2025. Namun, Abdullah menyebut tidak ada upaya bersama untuk menekan harga sapi hidup.

Kondisi tersebut, sambung dia, membuat harga terus meningkat dan berdampak pada sulitnya pedagang menjual daging lantaran konsumen mulai beralih ke komoditas lain. Situasi inilah yang mendorong adanya kesepakatan aksi mogok berdagang hingga Sabtu (24/1/2026).

Abdullah menjelaskan, Ikappi tetap mendorong pedagang untuk berjualan meskipun stok terbatas agar tidak kehilangan pelanggan. Dia juga berharap adanya upaya konkret dari pemerintah untuk menurunkan harga daging sapi.

Menurutnya, dampak kenaikan harga sudah dirasakan sejak awal Januari 2026, terutama dari sisi penurunan permintaan. Konsumen disebut mulai beralih ke komoditas lain yang lebih terjangkau.

Bahkan, dia menyebut aksi mogok berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi pedagang karena tidak adanya pemasukan.

“Ada peralihan pembelian daging, karena konsumen begitu lihat harga daging tinggi, mereka mengalihkan ke ayam, ke ikan, ke beberapa komoditas lain. Itu efeknya, dan pedagang pasti akan merugi,” kata Abdullah kepada Bisnis, Kamis (22/1/2026).

Abdullah menambahkan sebagian besar pedagang memilih mogok jual sebagai bentuk protes terhadap tingginya harga sapi hidup yang berdampak langsung pada harga daging sapi di tingkat konsumen.

Selidiki Oknum

Mentan Andi Amran Sulaiman akan menindak tegas oknum penggemukan sapi (feedloter) yang terbukti menjual di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini seiring dengan adanya aksi mogok pedagang daging sapi yang terjadi se-Jabodetabek.

Amran menyatakan pihaknya telah langsung menindaklanjuti aksi mogok tersebut sejak Rabu (21/1/2026) malam. Berdasarkan laporan sementara, dia menyebut terdapat dugaan harga sapi darifeedloteratau pengusaha penggemukan dijual di atas harga yang ditetapkan.

“Kami sudah bahas tadi dan bahkan tadi malam [Rabu, 21 Januari 2026] langsung kami tindak lanjuti aksi mogok tadi. Katanya menurut laporan itu harga darifeedloter, dari itu penggemukan, itu di atas harga yang telah ditetapkan, dijualkan,” ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Bahkan, Amran menegaskan tidak akan ragu mencabut izin impor bagi pelaku usaha yang terbukti bermain harga. Terlebih, dia menekankan kewenangan impor sapi bakalan berada di Kementan.

“Hampir pasti izinnya aku cabut kalau dia coba-coba main-main, aku yang cabut. Kenapa? Impornya sapi bakalan itu dari saya, aku pastikan cabut dan tidak akan saya berikan itu tegas, kalau coba-coba,” ujarnya.

Menurut Amran, pemerintah telah melayani kebutuhan pengusaha sapi bakalan dengan memberikan kuota impor hingga 700.000 ekor per tahun. Dia pun menyayangkan apabila kebijakan tersebut justru dimanfaatkan untuk merugikan masyarakat.

Untuk itu, Kementan melalui Satuan Tugas (Satgas) Pangan memerintahkan pengecekan menyeluruh terhadap rantai distribusi sapi, mulai dari penggemukan hingga distributor.

“Kalau aku temukan dan kami langsung suruh cek mulai hari ini. Kalau aku temukan pasti 99% aku cabut izinnya dan tidak boleh lagi berbisnis di bidang itu, itu tegas,” ujarnya.

Di sisi lain, Amran mengungkapkan berdasarkan pengakuan sementara, harga jual sapi masih berada di bawah harga pokok produksi (HPP). Adapun, HPP sapi ditetapkan di kisaran Rp56.000 per kilogram, sementara harga jual masih sekitar Rp55.000 per kilogram.

“Aku beritahu, menurut pengakuan sementara, itu menjual di bawah HPP. Tetapi tidak sampai di situ, suruh cek siapa yang bermain, apakah penggemukannya, atau distributornya, atau siapa?” ujarnya.

Namun demikian, Amran memastikan telah tercapai kesepakatan agar pedagang daging sapi kembali berjalan. “Tadi malam sudah ketemu, sudah sepakat. Jual, jual lagi,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iqbal Shoffan Shofwan berharap agar pedagang daging sapi dapat kembali berjualan dalam waktu dekat.

Iqbal menyampaikan pedagang daging sapi pada prinsipnya akan kembali berjualan apabila tuntutan mereka telah dipenuhi. Hal ini lantaran harga daging sapi yang dijual melampaui harga acuan penjualan (HAP) yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp140.000 per kilogram.

“Pedagang itu menginginkan menjual harga daging itu sesuai dengan harga acuan, makanya mereka berkonsultasi dengan PKH [Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan],” kata Iqbal saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Menurutnya, kenaikan harga sapi disebabkan dua faktor yang memengaruhi dinamika harga, yakni dari sisi sapi hidup dan daging beku (frozen meat).

Meski demikian, Iqbal mengatakan pihaknya bersama Dirjen PKH telah menyampaikan kepada asosiasi pedagang bahwa harga daging sapi, baik daging beku maupun sapi hidup, telah sesuai dengan tuntutan pedagang.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian ATR/BPN telah mencabut hak guna usaha alias HGU seluas 85.244,925 hektare milik Sugar Group Companies (SGC) di Lampung.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan lahan puluhan ribu hektare itu memiliki nilai Rp14,5 triliun. "Total nilainya menurut LHP BPK sekitar 14,5 triliun total nilainya," ujar Nusron di Kejagung, Rabu (21/1/2026).

Dia menambahkan, total ada enam perusahaan milik PT SGC. Salah satu HGU yang terbit di Lampung itu adalah milik anak usaha PT Sweet Indo Lampung.

"PT-nya ada enam, nanti daftarnya kita kasih. Tapi grupnya sama. Satu grup SGC. Saya enggak mau sebut singkatannya, pokoknya inisialnya SGC," imbuhnya.

Nusron menjelaskan pencabutan HGU ini karena enam perusahaan itu telah menggunakan tanah milik Kementerian Pertahanan (Kemenhan) atau Lanud Pangeran M. Bun Yamin. Kemudian, pencabutan HGU milik SGC ini dilakukan setelah Kementerian ATR melakukan rapat koordinasi dengan Kejagung, Polri, Kemenhan, TNI AU hingga KPK.

Adapun, Nusron menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah peringatan kepada enam anak usaha SGC. Namun, kata Nusron, surat itu tidak diindahkan pihak korporasi.

"Karena sebelum kita melakukan tindakan ini, kita sudah kirim surat peringatan, kita sudah kirim surat untuk melakukan pembicaraan dengan yang bersangkutan, tetapi mereka memang yang bersangkutan keberatan. Jadi kita sudah antisipasi langkah selanjutnya," pungkasnya.

Nusron menjelaskan, setelah pencabutan HGU, lahan tersebut akan diserahkan kembali kepada pihak yang berhak, yakni Kementerian Pertahanan, untuk dikelola oleh TNI Angkatan Udara. Juga akan dilakukanpengukuran ulang dan penerbitan sertifikat baru atas nama Kemhan tembusan TNI AU.

"Untuk selanjutnya nanti setelah ada pencabutan ini, akan ada langkah-langkah yang bersifat persuasif dan langkah-langkah yang bersifat fisik yang akan dilaksanakan oleh pihak TNI AU," tutur Nusron.

Nusron menegaskan keputusan pencabutan HGU tersebut diambil setelah melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta mendengarkan pandangan hukum dari berbagai pihak.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian ATR/BPN telah mencabut hak guna usaha alias HGU seluas 85.244,925 hektare milik Sugar Group Companies (SGC) di Lampung.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan lahan puluhan ribu hektare itu memiliki nilai Rp14,5 triliun. "Total nilainya menurut LHP BPK sekitar 14,5 triliun total nilainya," ujar Nusron di Kejagung, Rabu (21/1/2026).

Dia menambahkan, total ada enam perusahaan milik PT SGC. Salah satu HGU yang terbit di Lampung itu adalah milik anak usaha PT Sweet Indo Lampung.

"PT-nya ada enam, nanti daftarnya kita kasih. Tapi grupnya sama. Satu grup SGC. Saya enggak mau sebut singkatannya, pokoknya inisialnya SGC," imbuhnya.

Nusron menjelaskan pencabutan HGU ini karena enam perusahaan itu telah menggunakan tanah milik Kementerian Pertahanan (Kemenhan) atau Lanud Pangeran M. Bun Yamin. Kemudian, pencabutan HGU milik SGC ini dilakukan setelah Kementerian ATR melakukan rapat koordinasi dengan Kejagung, Polri, Kemenhan, TNI AU hingga KPK.

Adapun, Nusron menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah peringatan kepada enam anak usaha SGC. Namun, kata Nusron, surat itu tidak diindahkan pihak korporasi.

"Karena sebelum kita melakukan tindakan ini, kita sudah kirim surat peringatan, kita sudah kirim surat untuk melakukan pembicaraan dengan yang bersangkutan, tetapi mereka memang yang bersangkutan keberatan. Jadi kita sudah antisipasi langkah selanjutnya," pungkasnya.

Nusron menjelaskan, setelah pencabutan HGU, lahan tersebut akan diserahkan kembali kepada pihak yang berhak, yakni Kementerian Pertahanan, untuk dikelola oleh TNI Angkatan Udara. Juga akan dilakukanpengukuran ulang dan penerbitan sertifikat baru atas nama Kemhan tembusan TNI AU.

"Untuk selanjutnya nanti setelah ada pencabutan ini, akan ada langkah-langkah yang bersifat persuasif dan langkah-langkah yang bersifat fisik yang akan dilaksanakan oleh pihak TNI AU," tutur Nusron.

Nusron menegaskan keputusan pencabutan HGU tersebut diambil setelah melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta mendengarkan pandangan hukum dari berbagai pihak.