Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus memantau dampak konflik Timur Tengah terhadap harga komoditas global, termasuk pada plastik yang kenaikan harganya mulai dirasakan pelaku usaha di dalam negeri.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan dinamika geopolitik global memang berimbas luas terhadap berbagai sektor ekonomi, tidak hanya energi tetapi juga bahan baku industri seperti plastik.

“Apa yang terjadi di belahan dunia lain akan memengaruhi banyak sektor di dalam negeri. Kalau harga BBM terdampak, maka komoditas lain seperti plastik juga ikut terpengaruh,” ujar Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Prasetyo menegaskan pemerintah melakukan pemantauan harian terhadap pergerakan harga komoditas yang terdampak gejolak global.

Koordinasi lintas kementerian pun terus dilakukan, termasuk dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Kami setiap hari memonitor dan berkoordinasi untuk mencari solusi atas dampak yang dirasakan masyarakat,” katanya.

Dampak Meluas ke Pedagang

Kenaikan harga plastik dinilai mulai berdampak pada pelaku usaha di berbagai sektor, terutama yang bergantung pada bahan baku berbasis turunan minyak.

Pemerintah menyadari kondisi tersebut dapat memicu tekanan biaya produksi hingga harga jual di tingkat konsumen.

Terkait langkah konkret untuk menekan harga di pasaran, Prasetyo mengakui pemerintah masih merumuskan skema terbaik.

Menurutnya, penyelesaian persoalan ini tidak bisa dilakukan secara instan karena berkaitan dengan rantai pasok global, khususnya energi.

“Masih terus kita diskusikan. Menyelesaikannya tidak mudah, misalnya soal pasokan minyak yang tidak serta-merta bisa kita ubah dalam waktu singkat,” ujarnya.

Dia menjelaskan, diversifikasi sumber pasokan menjadi salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan, meski membutuhkan waktu dan penyesuaian.

“Belum tentu kita bisa langsung membeli dari negara atau perusahaan lain karena ada proses yang harus dilalui,” katanya.

Pemerintah berharap situasi geopolitik global segera mereda agar stabilitas harga komoditas dunia kembali normal.

“Karena itu kita berharap eskalasi menurun, sehingga harga-harga dunia bisa kembali stabil,” tandas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut kenaikan harga bahan pokok jelang Lebaran 2026 merupakan hal yang wajar. Dia menekankan, kenaikan dapat diterima selama tidak berlangsung dalam waktu lama dan tetap berada dalam kendali pemerintah.

“Harga komoditas itu pasti ada kenaikan, ada penurunan. Yang penting itu kalau naik, jangan lama-lama naiknya, harus segera turun,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (18/3/2026).

Dia menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. "Kalau turun, kalau terlalu murah pertaninya atau peternaknya kan rugi ya. Kalau terlalu mahal itu konsumennya juga membeli dengan harga yang mahal,” lanjutnya.

Menurutnya, pemerintah telah memiliki instrumen pengendalian harga melalui penetapan Harga Pokok Produksi (HPP) di tingkat petani dan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat konsumen.

“Jadi pengelolaan pangan kita ini ada HPP, HPP di tingkat petani, ada HET di tingkat pengecer. Jadi harga-harga pokok produksi bagi petaninya ditentukan dan harga eceran tertingginya ditentukan. Kita ngomong HET. Nah, kalau-kalau di atas HET itu jangan lama-lama naiknya. Tapi juga jangan terlalu murah dari harga acuan HET-nya gitu. Itu tugas pemerintah di situ,” jelasnya.

Sudaryono menegaskan pemerintah secara aktif memantau pergerakan harga di pasar melalui koordinasi lintas lembaga, termasuk Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Satgas Pangan, hingga Kementerian Perdagangan.

“Jadi intinya adalah naik turun biasa, yang penting jangan lama-lama. Pagi naik kalau bisa siang atau sore sudah turun gitu ya. Nah, itu kita ada troubleshooter-nya di situ,” katanya.

Dia menjelaskan, jika ditemukan kenaikan harga di suatu wilayah, pemerintah akan segera menelusuri penyebabnya dan melakukan intervensi jika diperlukan, termasuk mendatangkan pasokan dari daerah lain.

“Kalau memang bisa diatasi di lokal di situ, ya sudah bisa turun. Tapi kalau misalnya perlu intervensi, perlu didatangkan dari tempat lain seperti disampaikan oleh Pak Sestama tadi ya, mendatangkan cabai dari tempat lain, Jambi diterbangkan, hal-hal itu intervensi,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan peran aktif pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar. “Jadi negara bukan hanya jadi wasit, tapi negara ikut menaruh tangannya untuk stabilisasi dari pasokan dan harga komoditas,” tambahnya.

Terkait harga daging sapi yang disebut mencapai Rp168.650 per kilogram, Sudaryono menjelaskan bahwa angka tersebut merujuk pada jenis tertentu dengan spesifikasi berbeda.

“Spesifik terkait harga daging tadi, jadi HET-nya Rp140.000 ya harga daging itu dalam kondisi daging normal. Yang Rp160.000 itu sudah kita cek, itu adalah daging tanpa lemak. Jadi memang punya spesifikasi yang berbeda, gradenya berbeda. Itu aja sih sebetulnya,” jelasnya.

Dia menegaskan bahwa harga daging sapi pada umumnya masih berada dalam batas ketentuan.

“Jadi so far, sejauh ini harganya tidak, karena spesifikasi yang lain ya, jadi tadi kalau daging normal HET-nya Rp140.000 dan itu Rp140.000, yang Rp160.000 itu adalah daging dengan spesifikasi tanpa lemak,” tandas Sudaryono.

Bisnis.com, BANDUNG-- Pemerintah Kabupaten Sumedang berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga pangan di momen Ramadan 1447 H.

Melalui Rapat Koordinasi yang dilakukan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dihadiri Wabup Fajar Aldila dengan melibatkan Forkopimda, perangkat daerah terkait, Bulog, BPS, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Dony menegaskan pentingnya respons cepat dan langkah konkret dari TPID dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga.

Ia meminta agar perkembangan harga dan pasokan bahan pokok disampaikan secara rutin dan transparan kepada masyarakat.

“Sampaikan secara berkala informasi perkembangan harga dan pasokan secara transparan kepada masyarakat. Laksanakan juga sosialisasi dan optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Sindang sebagai sarana pemantauan harga oleh masyarakat,” ujarnya, Selasa (24/2/2026).

Adapun, komoditas yang menjadi fokus pengendalian meliputi beras, minyak goreng, gula pasir, daging ayam ras, telur ayam, cabai merah, dan bawang merah.

Berdasarkan laporan perangkat daerah terkait, ketersediaan stok secara umum masih mencukupi.

Meski begitu, ia mengatakan penting juga pengawasan lapangan yang diperketat melalui inspeksi mendadak (sidak) ke pasar tradisional maupun ritel modern.

Ia juga menginstruksikan agar Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar dimaksimalkan bekerja sama dengan dinas terkait maupun Bulog di berbagai titik strategis.

Langkah tersebut dilakukan untuk menyediakan beras, daging sapi, daging ayam, telur dan komoditas lainnya dengan harga wajar atau bahkan di bawah harga pasar.

Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan kolaborasi antar perangkat daerah guna mewujudkan sinkronisasi data (satu data) sebagai dasar pengambilan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Sumedang.

“Kami berharap stok bahan pangan tidak diperjualbelikan ke luar daerah agar tidak terjadi lonjakan atau permainan harga sembako di masyarakat,” tegasnya.

Ia memastikan akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan harga selama Ramadan hingga Idulfitri.

Langkah tersebut juga dibarengi pengawasan untuk mencegah penimbunan bahan pokok yang dapat memicu kelangkaan serta kenaikan harga yang tidak terkendali.

“Kami akan memastikan ketersediaan bahan pokok mencukupi selama bulan suci Ramadhan hingga Lebaran, sekaligus menjamin kualitas pangan yang aman, sehat, dan higienis bagi masyarakat,” katanya.