Secara nasional stok dalam kondisi tersedia, dan penyaluran terus kami optimalkan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga memperkuat distribusi bahan bakar minyak (BBM) guna memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menyampaikan secara nasional kondisi pasokan BBM di fuel terminal Pertamina Patra Niaga tersedia dan mencukupi.

"Pertamina Patra Niaga terus memonitor kondisi pasokan dan distribusi BBM secara real time di seluruh wilayah operasional. Secara nasional stok dalam kondisi tersedia, dan penyaluran terus kami optimalkan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Kitty menjelaskan fenomena terjadinya antrean bukan disebabkan keterbatasan stok, Pertamina Patra Niaga sudah menyalurkan BBM baik produk gasoline dan gasoil di atas rata-rata kebutuhan.

Menurut dia, berbagai langkah operasional dilakukan Pertamina Patra Niaga untuk mengantisipasi dinamika kondisi di wilayah yang mengalami peningkatan permintaan.

Langkah-langkah tersebut antara lain mengoperasikan terminal BBM selama 24 jam di wilayah dengan tingginya permintaan untuk memastikan proses penerimaan, penyiapan dan penyaluran BBM berlangsung tanpa henti.

"Kami juga memperkuat armada mobil tangki di wilayah-wilayah dengan kebutuhan yang meningkat guna mempercepat distribusi ke SPBU," katanya.

Selain itu, Pertamina melakukan pengaturan pola operasi mobil tangki agar pengiriman dilakukan lebih awal, sehingga pasokan BBM telah tiba di SPBU sebelum dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi hari.

Kitty menambahkan, pihaknya juga melakukan pengaturan jalur masuk kendaraan di SPBU bersama pengelola dan aparat setempat untuk menjaga kelancaran akses masyarakat dan arus lalu lintas.

Serta, melaksanakan monitoring pola suplai secara berkelanjutan termasuk mengimplementasikan pola suplai reguler, alternatif, dan emergency (RAE) dengan menyesuaikan kondisi di masing-masing wilayah.

Selain memastikan ketersediaan pasokan, lanjut Kitty, Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat menggunakan BBM secara bijak sesuai kebutuhan serta membeli produk sesuai peruntukannya.

Masyarakat juga diharapkan tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena distribusi terus berjalan.

"Kami terus mengoptimalkan distribusi di seluruh wilayah, khususnya di daerah yang mengalami peningkatan kebutuhan. Kami mengajak masyarakat tetap tenang, membeli BBM sesuai kebutuhan, dan bersama-sama mendukung penyaluran BBM yang tepat sasaran agar kebutuhan energi seluruh masyarakat dapat terus terpenuhi," sebut Kitty.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendorong pemangkasan rantai distribusi beras fortifikasi guna menekan harga jual produk, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat dan memperluas akses terhadap pangan bernutrisi.

"Kita akan membantu dari aspek distribusi supaya rantai jejaringnya tidak terlalu panjang, karena kalau semakin panjang proses semakin tinggi biayanya," kata Direktur Eksekutif Aprindo Dasep Suryanto dalam diskusi panel "Making Quality Fortified Rice Affordable in Retail Market" di Jakarta, Rabu.

Menurut Dasep, pemangkasan jalur distribusi dapat dilakukan dengan memperkuat hubungan langsung antara penggilingan padi dan peritel modern sehingga biaya yang muncul di sepanjang rantai pasok dapat ditekan.

Ia mengatakan langkah tersebut diperlukan karena harga beras fortifikasi yang beredar di pasar saat ini masih memiliki rentang yang cukup lebar.

"Saat ini di ritel kita kesulitan mendapatkan beras premium. Yang sekarang ada justru banyak beras fortifikasi, tetapi beras fortifikasi ini harganya range-nya sangat lebar," ujarnya.

Dasep menyebut harga beras fortifikasi di pasar ritel modern saat ini berkisar Rp90 ribu hingga Rp130 ribuan per kemasan lima kilogram (kg).

Menurut dia, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi peritel yang ingin menyediakan produk pangan bernutrisi dengan harga yang dapat dijangkau lebih banyak konsumen.

Selain distribusi, Aprindo juga mengusulkan adanya kebijakan yang dapat menjaga rentang harga beras fortifikasi agar tidak terlalu jauh antarproduk yang memiliki kandungan gizi serupa.

"Kita ingin masyarakat dengan mudah mendapatkan beras yang mengandung nutrisi yang cukup, tetapi dengan harga yang terjangkau," ucap dia.

Dasep menambahkan peritel juga siap mendukung edukasi konsumen mengenai manfaat beras fortifikasi agar keputusan pembelian tidak semata-mata didasarkan pada harga produk.

Usulan Aprindo tersebut sejalan dengan perhatian pemerintah terhadap aspek keterjangkauan harga beras fortifikasi.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mendorong pengawasan harga beras fortifikasi agar tetap dapat diakses masyarakat luas dan tidak dilepas dengan harga yang terlalu tinggi.

Pemerintah mencatat konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai sekitar 87 kg per kapita per tahun, sehingga beras dinilai menjadi media fortifikasi yang efektif untuk menjangkau masyarakat tanpa mengubah pola konsumsi sehari-hari.

Bapanas juga telah menekankan pengembangan beras fortifikasi perlu didukung kesiapan seluruh rantai pasok, mulai dari industri kernel beras fortifikan, penggilingan padi, sistem distribusi, hingga pengawasan mutu produk.

Sementara itu, Direktur Utama PT Jatim Grha Utama Mirza Muttaqien menilai fondasi regulasi dan standar beras fortifikasi di Indonesia telah tersedia, sehingga fokus berikutnya adalah memperluas adopsi dan pasar produk tersebut.

Ia menyebut pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi dan standar, termasuk SNI untuk kernel beras fortifikan dan beras fortifikasi, sehingga pelaku usaha memiliki acuan yang lebih jelas dalam pengembangan produk.

"Pertanyaan sekarang adalah bagaimana mempercepat adopsinya, memperluas pasarnya, dan memperbesar dampaknya bagi masyarakat," tutur Mirza.

Ia menjelaskan industri dalam negeri mulai memiliki kapasitas produksi fortified rice kernel (FRK) untuk mendukung pengembangan beras fortifikasi, dengan kapasitas produksi FRK yang tersedia mencapai sekitar 1.000 ton per bulan.

Menurut Mirza, kapasitas tersebut setara dengan sekitar 100 ribu ton beras fortifikasi apabila menggunakan komposisi pencampuran 1 persen FRK dan 99 persen beras sosoh.

Penguatan ekosistem dari hulu hingga hilir, lanjutnya, tetap harus didorong melalui kolaborasi antara pemerintah, industri penggilingan padi, produsen FRK, dan peritel agar distribusi beras fortifikasi semakin luas dan harga produk lebih kompetitif di pasar.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kalau Terminal BBM Plumpang beroperasi dengan baik, distribusi energi untuk Jakarta dan sekitarnya juga akan lebih terkendali

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman meninjau kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Terminal BBM Plumpang Jakarta, Senin, untuk mencegah antrean panjang.

“Tugas saya sebagai KSP ini penting agar tidak terjadi kelangkaan, antrean panjang, atau gangguan pasokan di masyarakat,” ujar Dudung di Terminal BBM Plumpang, Jakarta, Senin.

Dudung menyampaikan Terminal BBM Plumpang memiliki peran penting dalam menjaga keandalan pasokan BBM di SPBU, sebab terminal tersebut merupakan salah satu simpul utama distribusi energi untuk DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya.

Kesiapan Plumpang, lanjut dia, menjadi indikator penting bagi ketahanan pasokan energi di kawasan Jabodetabek.

“Kalau Terminal BBM Plumpang beroperasi dengan baik, distribusi energi untuk Jakarta dan sekitarnya juga akan lebih terkendali,” kata dia.

Berdasarkan data operasional Pertamina Patra Niaga, Terminal BBM Plumpang memiliki kapasitas penyimpanan sekitar 324 ribu kiloliter (KL).

Pasokan juga diperkuat melalui jaringan pipa dari Integrated Terminal Balongan yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat.

“Terminal ini memiliki peran besar dalam menjaga kesinambungan pasokan BBM. Terminal Plumpang melayani lebih dari seribu lembaga penyalur dan kanal distribusi. Cakupannya ini sangat luas,” kata Dudung.

Oleh karena itu, lanjut dia, KSP meninjau langsung keandalan Terminal BBM Plumpang untuk memastikan distribusi BBM kepada masyarakat dikawal dan dijamin tetap lancar.

Selain memastikan keandalan distribusi, KSP juga memonitor bagaimana mekanisme pengujian mutu BBM di laboratorium terminal.

“Pengujian dilakukan mulai dari pemeriksaan visual hingga parameter kualitas, seperti RON, dan BBM yang sampai ke masyarakat benar-benar sesuai dengan standar,” ucap Dudung.

Dudung hadir langsung di Terminal BBM Plumpang dan melakukan pengecekan yang didampingi oleh Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas, Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patra Niaga Joko Pranoto, dan Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patra Niaga Hari Purnomo.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah menyiapkan peningkatan porsi distribusi Minyakita melalui BUMN Pangan seperti Perum Bulog dan IDFOOD hingga 50 persen.

Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga Minyakita di masyarakat. Ia juga memastikan bahwa harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan rakyat tersebut tetap berada di level Rp15.700 per liter.

"Jadi yang akan kita lakukan, yang pertama adalah kita akan menaikkan, porsi distribusi untuk BUMN Pangan. Sekarang kan minimal 35 persen, sekarang kita kaji untuk dinaikkan. Sudah kita hitung, bisa saja misalnya di atas 50 persen," ujar Budi di Jakarta, Senin.

Saat ini, porsi distribusi Minyakita melalui BUMN Pangan minimal mencapai 35 persen. Pemerintah tengah mengkaji peningkatan porsi tersebut agar penyaluran minyak goreng bersubsidi dapat lebih terkontrol hingga tingkat pengecer.

BUMN Pangan seperti Bulog dan ID FOOD, lanjutnya, memiliki mekanisme penunjukan distributor dan pengecer resmi di pasar. Melalui skema itu, pemerintah dapat memastikan Minyakita dijual sesuai HET yang telah ditetapkan.

Ia menjelaskan, pengecer yang ditunjuk Bulog atau ID FOOD wajib menjual Minyakita sesuai ketentuan harga. Apabila ditemukan menjual di atas HET, pelaku usaha tersebut berisiko dicoret dari daftar mitra atau di-blacklist sehingga tidak lagi dapat memperoleh pasokan dari BUMN Pangan.

Menurut Budi, sistem tersebut memberikan pengawasan yang lebih kuat dibandingkan jalur distribusi biasa. Sebab, Bulog dan ID FOOD menjual produk kepada pengecer sesuai aturan yang berlaku sehingga pengecer tetap memperoleh keuntungan meski menjual sesuai HET.

"Jadi tidak boleh menjual lebih. Kalau mereka menjual lebih, ya nanti akan di-blacklist dan tidak menjadi pengecer lagi atau tidak menjadi mitranya Bulog atau IDFOOD," jelas Budi.

Terkait alasan pemerintah tidak jadi menaikkan HET Minyakita, Budi menyampaikan bahwa pemerintah memilih mencari solusi lain yang dinilai lebih efektif dalam menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

"Kita coba cari solusi yang lain dulu, yang lebih bagus. Salah satunya adalah dengan menambah kuota untuk disimpan oleh pemerintahan," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga terus memperkuat perannya sebagai garda terdepan dalam pelayanan dan ketahanan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan sepanjang 2025, perusahaan menjaga keandalan pasokan energi di seluruh Indonesia sekaligus meningkatkan akses energi bagi masyarakat hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Ia mengatakan capaian itu merupakan hasil dari komitmen kuat seluruh insan perusahaan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat guna memastikan energi tersedia, mudah diakses, terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan.

"Pertamina Patra Niaga menjalankan operasional penyediaan energi dengan mengedepankan prinsip 4A+1S, yakni availability, accessibility, affordability, acceptability, dan sustainability," ujar Roberth.

Upaya perusahaan untuk menjamin ketersediaan energi juga tercermin dalam pelaksanaan Satuan Tugas Ramadhan dan Idul Fitri serta Natal dan Tahun Baru yang mampu memastikan pasokan BBM, LPG, dan avtur tetap aman selama periode dengan mobilitas masyarakat tertinggi.

Dukungan monitoring 24 jam dan koordinasi lintas instansi menjadi kunci keberhasilan menjaga kelancaran distribusi energi nasional.

Pada kondisi darurat dan kebencanaan, Pertamina Patra Niaga juga senantiasa hadir memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

Dukungan distribusi melalui jalur darat, laut, dan udara dilakukan secara terintegrasi bersama pemerintah, TNI/Polri, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga ketahanan energi nasional pada berbagai situasi.

Dalam mendukung pemerataan energi, Pertamina Patra Niaga terus memperluas akses energi melalui program BBM Satu Harga yang telah hadir di 588 titik di seluruh Indonesia.

Perusahaan juga mengoperasikan 421 SPBU nelayan untuk mendukung produktivitas sektor perikanan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.

Selain itu, perusahaan terus memperkuat infrastruktur energi nasional yang saat ini didukung oleh lebih dari 125 terminal BBM, ribuan SPBU, 40 terminal LPG, 72 depot pengisian pesawat udara (DPPU), jaringan pipa, armada mobil tangki, armada kapal, hingga dukungan transportasi udara yang tersebar di seluruh Indonesia.

Infrastruktur tersebut menjadi tulang punggung distribusi energi nasional dan memastikan keandalan pasokan hingga ke wilayah dengan tantangan geografis tinggi.

Selama 2025, Roberth mengatakan Pertamina Patra Niaga terus meningkatkan kapasitas terminal BBM dan fasilitas penyimpanan strategis, khususnya di wilayah Indonesia timur dan daerah dengan pertumbuhan konsumsi energi yang tinggi.

Pengembangan TBBM Maumere yang dimulai pada pertengahan 2025 dimaksudkan untuk meningkatkan kehandalan operasi khususnya pada area NTT, NTB, dan sekitarnya.

Selanjutnya perusahaan juga melaksanakan komisioning untuk pekerjaan pembangunan TBBM Tanjung Batu tahap 1 yang bertujuan untuk meningkatkan kehandalan penyaluran di area Kalimantan dan sekitarnya.

Program subsidi tepat BBM dan LPG terus diperkuat melalui integrasi sistem digital sehingga penyaluran subsidi semakin akurat, transparan, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima.

Langkah itu menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola distribusi energi nasional melalui implementasi program Subsidi Tepat yang telah diterapkan di 513 kabupaten/kota.

Sejalan dengan agenda transisi energi nasional, Pertamina Patra Niaga terus memperluas pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan.

Hingga 2025, layanan Pertamax Green 95 telah tersedia di 180 SPBU dan akan terus diperluas untuk memberikan pilihan energi yang lebih rendah emisi bagi masyarakat.

Pengembangan bioenergi, termasuk dukungan terhadap sustainable aviation fuel (SAF/Bioavtur), menjadi bagian dari langkah strategis perusahaan dalam mendukung target transisi energi nasional dan menjaga ketahanan energi jangka panjang.

Dalam aspek sosial, Pertamina Patra Niaga terus menjalankan berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelestarian lingkungan, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan UMKM.

Program-program tersebut dirancang untuk menciptakan manfaat berkelanjutan dan mendukung pembangunan daerah di sekitar wilayah operasi perusahaan.

"Ke depan, Pertamina Patra Niaga akan terus memperkuat peran sebagai perusahaan distribusi dan perdagangan energi yang tidak hanya berorientasi pada kinerja bisnis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kami berkomitmen menjaga ketahanan energi nasional, memperluas akses energi yang berkeadilan, serta mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan," kata Roberth.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Intinya itu sebenarnya konektivitas jadi karena konektivitas itulah kemudian ketika kebijakan membangun ini sangat baik, karena memang jalan-jalan di daerah itu banyak sudah pada rusak

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi atau Inpres Jalan Daerah bagus untuk memperkuat konektivitas distribusi pangan.

"Ini sebenarnya satu kebijakan yang bagus karena memang selama ini di daerah itu apalagi daerah-daerah dengan potensi swasembada pangannya tinggi harusnya akses infrastruktur dan bagaimana kemudian logistik itu bisa terdistribusi secara merata dan cepat," ujar Trubus saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Inpres Jalan Daerah ini membantu pembangunan dan perbaikan jalan-jalan yang rusak atau perlu ditingkatkan di daerah-daerah, terutama daerah-daerah sentra pangan.

"Intinya itu sebenarnya konektivitas jadi karena konektivitas itulah kemudian ketika kebijakan membangun ini sangat baik, karena memang jalan-jalan di daerah itu banyak sudah pada rusak," kata Trubus.

Trubus menyarankan agar pengawasan pembangunan dan perbaikan terhadap pengelolaan jalan-jalan daerah ini ditingkatkan agar dapat berkelanjutan dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat.

Sebagai informasi, Inpres Jalan Daerah diterbitkan dalam rangka mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2O45, serta untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan energi, diperlukan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah guna mendukung produktivitas kawasan pangan dan distribusi energi.

Inpres ini juga menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah terintegrasi sesuai tugas, masing-masing untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jalan daerah yang terhubung dan terintegrasi guna meningkatkan konektivitas jalan daerah yang telah memenuhi readiness criteria, baik yang telah ditetapkan statusnya sebagai jalan provinsi dan kabupaten/kota maupun yang belum ditetapkan statusnya.

Utamanya yang mendukung produktivitas kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan perkebunan, kawasan industri, dan kawasan produktif lainnya, serta mendukung pendistribusian energi dalam rangka pencapaian swasembada pangan dan energi.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga menyeleksi sebanyak 101 kandidat pelaut andal di lima kota untuk mendistribusikan energi di seluruh wilayah Indonesia.

Direktur Armada Logistik Pertamina Patra Niaga Arif Yunianto dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan para kandidat pelaut mengikuti seleksi tulis yang mencakup tes kemampuan bahasa Inggris (TOEIC), psikotes, serta tes potensi akademik umum dan teknis.

"Seleksi ini menjadi salah satu rangkaian program Beasiswa Calon Pelaut PT Pertamina Patra Niaga," katanya.

Seleksi tersebar di lima kota, yakni Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar, dari 9-11 Juni 2026.

Para kandidat berasal dari berbagai institusi pendidikan vokasi dan maritim, di antaranya Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya, dan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta.

Arif mengatakan rangkaian seleksi ini menjadi cermin dari standar profesional yang diterapkan dalam operasional armada kapal energi nasional.

"Menjadi pelaut di armada Pertamina bukan sekadar soal teknis berlayar melainkan akan menghadapi tantangan nyata di lautan yang membutuhkan pengambilan keputusan cepat di bawah tekanan tinggi dan berlayar di laut internasional yang akan membutuhkan koordinasi lintas negara. Itulah mengapa rangkaian seleksi yang kami rancang bukan sekadar formalitas, melainkan cerminan dari standar profesional pelaut yang sesungguhnya," ujar Arif.

Salah satu komponen seleksi ialah tes kemampuan Bahasa Inggris menggunakan standar TOEIC (Test of English for International Communication) yang mencakup dua aspek utama yakni listening atau kemampuan memahami percakapan dalam konteks pekerjaan, dan reading yakni kemampuan memahami teks bisnis dan dokumen teknis dalam Bahasa Inggris.

Selanjutnya, psikotes untuk menilai tiga dimensi utama yaitu kognitif, sikap kerja, dan kepribadian.

Terakhir ialah tes potensi akademik (TPA) yang terbagi dalam dua kategori, yakni umum (general) dan teknis.

TPA general mengukur kemampuan dasar kognitif peserta, meliputi penalaran umum, literasi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta penalaran matematika.

Sementara itu, TPA teknis dirancang khusus untuk mengukur pengetahuan peserta dalam bidang kelautan dan perkapalan.

"Program ini merupakan kelanjutan dari program sebelumnya (Beasiswa Crewing Talent Scouting), yang telah mencetak 20 pelaut muda berbakat pada 2025 dan kini hadir dengan target yang lebih banyak, menjaring 23 talenta terbaik dari tujuh perguruan tinggi mitra di seluruh Indonesia," ujar President Director Pertamina Foundation Agus Mashud S Asngari.

Ia memastikan seluruh tahapan program dapat berjalan terstruktur dan transparan, mulai dari seleksi hingga pembinaan peserta, sehingga Pertamina memperoleh talenta pelaut terbaik.

Proses seleksi dilakukan secara bertahap untuk menjaring kandidat yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga siap menjalani profesi pelaut.

Seleksi berlangsung sampai akhir Juni, dengan pengumuman penerima beasiswa pada 30 Juni dan inaugurasi pada 3 Juli 2026.

Informasi selengkapnya dapat diakses melalui media sosial dan laman resmi Pertamina Patra Niaga dan Pertamina Foundation.

Melalui program itu, Arif mengatakan Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya dalam memperkuat talenta pelaut nasional guna menjaga keandalan distribusi energi domestik secara aman, efisien, dan berkelanjutan.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Saat ini sudah tersedia sekitar 100 hektare lahan di Distrik Muara Tami yang siap untuk ditanami padi dan ada juga lahan yang telah ditanami padi

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua menyiapkan 100 hektare lahan di Distrik Muara Tami untuk ditanami padi sebagai upaya mendukung program swasembada pangan di Tanah Papua.

Wali Kota Jayapura Abisai Rollo di Jayapura, Minggu, mengatakan potensi lahan pertanian di Distrik Muara Tami sampai ke kawasan perbatasan RI-Papua Nugini (PNG) masih tersedia untuk dikembangkan.

"Saat ini sudah tersedia sekitar 100 hektare lahan di Distrik Muara Tami yang siap untuk ditanami padi dan ada juga lahan yang telah ditanami padi," katanya.

Menurut Rollo, dengan masih tersedianya lahan potensial maka pihaknya mengusulkan tambahan program cetak sawah seluas 200-300 hektare lahan di daerah ini.

"Bila ke depan, ada peluang pengembangan lebih lanjut kami masih memiliki lahan yang dapat disiapkan hingga kawasan perbatasan untuk mendukung ketahanan pangan nasional," ujarnya.

Dia menjelaskan Pemkot Jayapura juga telah mengusulkan kepada Kementerian Pertanian terkait pengembangan komoditas perkebunan khususnya kakao di wilayah tersebut.

"Sehingga kami meminta dukungan pemerintah pusat untuk pengembangan perkebunan kakao seluas 100 hektare di wilayah Kota Jayapura," katanya lagi.

Dia menambahkan melalui dukungan pemerintah pusat diharapkan sektor pertanian dan perkebunan di Distrik Muara Tami dapat berkembang lebih optimal.

"Selain itu juga memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendukung target swasembada pangan nasional yang menjadi prioritas pemerintah," ujarnya.

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Distribusi pupuk subsidi di Provinsi Aceh berjalan tanpa kendala

Banda Aceh (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang (Menko) Pangan Zulkifli Hasan memastikan distribusi pupuk subsidi kepada para petani di Provinsi Aceh berjalan lancar tanpa kendala.

"Distribusi pupuk subsidi di Provinsi Aceh berjalan tanpa kendala. Kami terus memantau distribusi pupuk di seluruh Indonesia guna memastikan distribusinya berjalan lancar," kata Zulkifli Hasan di Aceh Besar, Sabtu.

Pernyataan tersebut disampaikan Menko Pangan Zulkifli Hasan usai menghadiri Rembuk Tani yang digelar PT Pupuk Indonesia. Rembuk tani tersebut dihadiri seratus petani dari berbagai daerah di Aceh Besar

Menko menyebutkan distribusi pupuk subsidi di Kabupaten Aceh Besar saat ini sudah mencapai 9.361 ton atau 42 persen dari alokasi pada 2026 sebanyak 22.472 ton.

Sedangkan distribusi pupuk subsidi secara nasional, kata Zulkifli Hasan, sudah mencapai 4,3 juta ton lebih dari alokasi pupuk subsidi pada 2026 sebanyak 9,8 juta ton atau realisasinya mencapai 44,4 persen.

"Kami diperintah Presiden mengecek distribusi dan harga pupuk setiap harinya di seluruh Indonesia. Ini untuk memastikan distribusi pupuk tidak boleh terlambat sampai ke petani karena berdampak pada produktivitas padi," katanya.

Zulkifli Hasan juga mengharapkan kepada para petani memanfaatkan pupuk subsidi dengan sebaik-baiknya guna meningkatkan produktivitas hasil tanam. Pemerintah memberikan subsidi pupuk guna mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan.

"Manfaatkan pupuk subsidi ini. Dan ini untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Kalau punya lahan, tanam apa saja laku. Sektor pertanian akan menguntungkan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto," kata Zulkifli Hasan.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengingatkan wacana penambahan layer atau golongan baru dalam struktur cukai hasil tembakau (CHT) untuk mengakomodir rokok ilegal berpotensi memicu distorsi pasar. .

Selain itu kebijakan tersebut dinilai berpotensi memperumit struktur tarif, hingga membuka ruang moral hazard, bertentangan dengan arah kebijakan pemerintah yang tengah menekankan kepastian dan stabilitas ekonomi.

"Terkait wacana penambahan layer cukai untuk rokok yang selama ini beredar secara ilegal, pada prinsipnya saya melihat pemerintah harus sangat hati-hati agar kebijakan tersebut tidak justru dimaknai sebagai bentuk legalisasi terhadap rokok ilegal," kata Nurhadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dalam konteks tersebut, lanjutnya urgensi penambahan layer cukai baru patut dipertanyakan, sebab di saat pemerintah berupaya menciptakan kepastian bagi pelaku usaha, wacana ini justru membuka opsi baru yang berpotensi mengacaukan struktur pasar.

Menurut dia, apabila tujuan pemerintah adalah menarik produk ilegal masuk ke dalam sistem perpajakan dan pengawasan negara, mekanisme yang diterapkan harus berlangsung secara ketat dan tidak memberikan ruang pembiaran terhadap pelanggaran yang telah terjadi.

"Jangan sampai muncul moral hazard, seolah-olah pelaku industri ilegal cukup menunggu kebijakan baru lalu otomatis bisa masuk pasar resmi," ujarnya.

Dengan jumlah 8 layer tarif cukai yg ada saat ini dinilai memunculkan banyak rokok yang dijual di bawah harga Rp10.000, apalagi dengan menambah 1 layer lagi, akan berdampak rokok murah dan tanpa cukai/ ilegal makin membludak.

Dikatakan Nurhadi di tengah tekanan yang masih dihadapi sektor industri tembakau, perubahan struktur tarif juga dikhawatirkan mengirimkan sinyal yang bertolak belakang dengan semangat stabilitas yang sedang dibangun pemerintah.

Ketika pelaku usaha membutuhkan kepastian untuk merencanakan investasi, produksi, dan penyerapan tenaga kerja, munculnya golongan baru justru berpotensi menciptakan ketidakpastian mengenai arah kebijakan cukai ke depan.

Fokus pada pemberantasan rokok ilegal, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum dinilai lebih sejalan dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang sehat.

Sebaliknya, penambahan layer baru berisiko memunculkan distorsi pasar dan moral hazard yang pada akhirnya dapat menghambat upaya pemerintah membangun industri yang lebih tertib, kompetitif, dan berkelanjutan.

Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) tidak akan mengalami kenaikan hingga 2027.

Pemerintah memilih mempertahankan tarif guna menciptakan stabilitas, sembari memperkuat pengawasan dan memberantas peredaran rokok ilegal yang selama ini mengganggu iklim usaha serta menggerus penerimaan negara.

"Saya buat konstan saja, tidak naik dan tidak turun. Saya ingin stabilitas (ekonomi) dulu," kata Purbaya di Jakarta, Rabu,( 20/5) lalu.

Pewarta: Subagyo
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kami menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026

Baturaja (ANTARA) - Perum Bulog Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan memiliki stok beras sebanyak 4.000 ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di OKU Raya selama beberapa bulan ke depan.

Kepala Bulog OKU Junirman di Baturaja, Minggu mengatakan bahwa OKU Raya tersebut meliputi tiga kabupaten yaitu OKU, OKU Timur dan OKU Selatan.

"Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Bulog Kantor Cabang OKU mencapai sekitar 4.000 ton," katanya.

Menurutnya, jumlah ini sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras.

Junirman menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga beras di sejumlah daerah.

Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar rakyat.

Hingga 6 Juni 2026, kata dia, penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng telah terealisasi sekitar 61 persen atau 1.994 ton kepada 99.701 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di OKU Raya dari total target 162.842 PBP.

"Kami menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026," tegasnya.

Percepatan penyaluran bantuan pangan tersebut diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat sekaligus membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen.

Selain bantuan pangan, Bulog juga mengoptimalkan distribusi beras SPHP dimana pada periode Januari-Juni 2026 sudah tersalurkan mencapai sebanyak 2.013 ton ke berbagai saluran distribusi resmi, termasuk pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

“Beras SPHP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata,” ujar Junirman.

Dia menambahkan, pemerintah menilai bahwa kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar.

Dengan ketersediaan stok yang kuat dan jaringan distribusi yang luas, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kecukupan pasokan beras nasional.

“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok beras nasional dalam kondisi sangat mencukupi. Bulog bersama Badan Pangan Nasional dan seluruh pemangku kepentingan akan terus bekerja memastikan harga beras tetap stabil dan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi,” ujarnya.

Pewarta: Edo Purmana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Makassar (ANTARA) - Fajar bahkan belum benar-benar menyingsing, langit masih berwarna kelabu pucat saat Ridwan (50) sudah melangkah keluar dari rumahnya. Di jam-jam yang bagi sebagian besar orang masih merupakan waktu terlelap dalam mimpi, pria paruh baya itu sudah bersiap menuju tempat kerjanya.

Seperti ratusan rekan sekerjanya yang menjadi awak mobil tangki bahan bakar minyak (BBM), hari kerja Ridwan dimulai jauh sebelum matahari muncul di ufuk timur. Sudah lebih dari 15 tahun ia menjalani rutinitas ini, sejak pertama kali mengabdikan dirinya sebagai sopir pengangkut BBM pada tahun 2009.

Bagi dia, mengemudikan kendaraan besar berisi cairan berenergi tinggi ini bukan sekadar pekerjaan untuk mencari nafkah, melainkan sebuah amanah besar yang memegang peran vital dalam kehidupan banyak orang.

Di bawah naungan PT Elnusa Petrofin Makassar, Ridwan menjadi salah satu bagian tak terpisahkan dari rantai distribusi energi yang bekerja tanpa mengenal hari libur, tanpa istirahat panjang, dan tanpa memandang kondisi cuaca.

Perusahaan tempatnya bekerja mengelola 83 unit mobil tangki yang tersebar dan beroperasi melayani kebutuhan BBM di seluruh wilayah Sulsel. Jangkauan pelayanannya sangat luas, mulai dari pusat-pusat keramaian dan kota besar seperti Makassar, Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), hingga ke daerah-daerah yang letaknya jauh dan terpencil seperti Bone, Sinjai, Bulukumba, dan Jeneponto.

“Kalau sukanya, setiap masuk kerja kesehatan kami selalu diperhatikan dengan baik oleh perusahaan. Ada pemeriksaan rutin, ada fasilitas kesehatan, jadi kami merasa dihargai. Tapi dukanya, ya, saat hari besar seperti Lebaran pun kami harus siap turun bekerja dan meninggalkan keluarga di rumah,” ungkap Ridwan dengan nada suara yang bercampur antara rasa syukur dan sedikit kerinduan.

Bagi banyak orang, hari raya adalah momen berkumpul, bermaaf-maafan, dan bersantai bersama kerabat. Namun bagi Ridwan dan rekan-rekannya, hari raya justru menjadi masa di mana tanggung jawab mereka semakin berat dan kehadiran mereka di jalan raya menjadi semakin penting.

Masyarakat umum mungkin hanya melihat BBM sebagai cairan yang tersedia di pompa pengisian bahan bakar, sesuatu yang mudah didapatkan dan dianggap ada begitu saja saat dibutuhkan. Tidak banyak yang menyadari bahwa di balik ketersediaan satu liter bensin atau solar, terdapat perjalanan panjang, perjuangan, dan kerja keras yang luar biasa.

Setiap hari, Ridwan mengemudikan kendaraan raksasa berkapasitas bervariasi, mulai dari 8 kiloliter (KL), 16 KL, hingga yang terbesar 24 KL, membawa muatan bernilai tinggi dan berisiko tersebut menuju berbagai tujuan. Pola kerjanya pun dibedakan berdasarkan jarak tempuh.

Untuk rute dalam kota atau wilayah dekat, seorang pengemudi bisa melakukan hingga empat kali perjalanan atau bolak-balik dalam satu hari kerja yang panjang. Namun, untuk rute luar kota yang jaraknya bisa mencapai ratusan kilometer melewati jalan berkelok dan menanjak, umumnya hanya mampu menyelesaikan satu kali perjalanan pulang-pergi saja karena waktu tempuh yang sangat lama dan melelahkan.

Tantangan

Selama lebih dari satu dekade mengemudi, Ridwan telah merasakan dan menghadapi berbagai macam tantangan di lapangan. Ia telah melewati jalanan mulus, jalan berlubang, jalan berbatu, hingga jalan yang licin dan berbahaya saat musim hujan.

Salah satu pengalaman yang paling membekas dalam ingatannya terjadi saat ia bertugas mendistribusikan BBM ke wilayah Bone, tepatnya ketika sedang berlangsung proyek pembangunan besar di kawasan Kappang. Saat itu, di tengah perjalanan yang membelah kawasan hutan yang sepi dan jauh dari pemukiman, kendaraan yang dikemudikannya tiba-tiba berhenti bergerak, ada gangguan pada mesinnya.

“Saat itu rasanya cemas sekali. Mobil sempat mogok dan bermasalah di tengah hutan, tidak ada siapa-siapa, tidak ada toko, tidak ada tempat berteduh. Kami harus menunggu berjam-jam sampai mekanik datang jauh-jauh dari Makassar untuk memperbaiki kendaraan kami,” dia mengenang sambil menggelengkan kepala, mengingat betapa sulitnya situasi saat itu.

Kejadian itu menjadi salah satu bukti nyata bahwa perjalanan distribusi BBM tidak selalu mulus dan aman.

Selain kondisi jalan yang beragam dan seringkali tidak bersahabat, pengemudi juga harus siap menghadapi kemacetan panjang, terutama saat momen-momen tertentu seperti masa operasi Satgas Ramadhan dan Idul Fitri.

Di waktu-waktu tersebut, jalur-jalur utama dan jalur wisata dipadati kendaraan masyarakat yang sedang mudik atau berlibur, sehingga perjalanan yang biasanya memakan waktu beberapa jam bisa berlipat ganda durasinya. Untuk mengantisipasi risiko terjadinya kelangkaan BBM di tengah lonjakan kebutuhan tersebut, perusahaan telah menyusun strategi matang.

Kick Off Operation PT Elnusa Petrofin Makassar Rahmat Agung Fernandez mengatakan
jadwal distribusi BBM biasanya dimajukan jauh hari agar stok di setiap SPBU tetap aman dan terjaga ketersediaannya, terutama di titik-titik yang diperkirakan pola konsumsinya akan meningkat tinggi.

Strategi serupa juga diterapkan ketika menghadapi cuaca ekstrem, yang umumnya terjadi pada periode bulan Desember hingga Februari setiap tahunnya. Saat angin kencang bertiup atau hujan lebat turun berhari-hari, kondisi jalan menjadi berbahaya dan jarak pandang berkurang drastis.

Meski demikian, distribusi tetap harus berjalan dengan berbagai langkah mitigasi keselamatan yang diperketat agar pasokan energi ke masyarakat tidak terganggu sama sekali. Sistem pemantauan di kantor pusat bekerja terus-menerus; ketika ada wilayah yang stoknya mulai menipis atau mendekati batas kritis, pengiriman ke wilayah tersebut akan diprioritaskan dan dipercepat.

Bahkan, percepatan jadwal bisa dilakukan mulai dari 15 menit hingga satu jam lebih awal dari jadwal biasa, semua demi menjaga agar tidak ada satu pun SPBU yang kehabisan stok dan masyarakat tetap bisa beraktivitas.

Di balik kemudi mobil tangki besar yang berat itu, disiplin adalah harga mati, tidak ada tawar-menawar. Keselamatan menjadi prioritas utama yang dijunjung tinggi oleh setiap elemen perusahaan.

Setiap kendaraan dilengkapi dengan perangkat keamanan lengkap, mulai dari kamera pengawas atau CCTV di berbagai sudut, alat pemadam kebakaran yang siap pakai, hingga sistem pemantauan berbasis satelit yang terhubung langsung ke pusat kendali.

Di sana, sekitar 400 hingga 500 petugas berpengalaman memantau pergerakan seluruh armada dan perilaku pengemudi secara langsung dan waktu nyata. Aturan mainnya sangat ketat; tidak ada ruang sedikit pun untuk kelalaian, termasuk hal-hal kecil sekalipun seperti menggunakan telepon genggam saat berkendara atau mendengarkan musik yang bisa mengganggu konsentrasi.

Keselamatan diri sendiri, keselamatan orang lain di jalan, dan keamanan muatan adalah yang utama. Kalau ada yang melanggar aturan, sanksinya tegas, bahkan bisa sampai pemutusan hubungan kerja.

"Kami paham betul alasannya, karena apa yang kami bawa ini berisiko tinggi,” ujar Ridwan.

Menjadi pengemudi mobil tangki BBM bukanlah pekerjaan yang bisa didapatkan begitu saja. Ada syarat ketat dan proses panjang yang harus dilalui. Selain wajib memiliki ijazah minimal lulusan SMA atau sederajat serta memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) B2 Umum yang khusus untuk kendaraan berat, calon pengemudi juga wajib mengikuti serangkaian pelatihan dan mendapatkan sertifikasi resmi.

Materi pelatihannya pun sangat lengkap, mulai dari Defensive Driving Training (DDT) atau teknik mengemudi defensif, pelatihan mendalam tentang keselamatan berkendara di segala kondisi, hingga pengetahuan khusus mengenai penanganan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).

Setelah lulus pelatihan dan ujian, mereka masih harus menjalani masa pendampingan selama beberapa bulan, berjalan bersama pengemudi senior, sebelum akhirnya benar-benar dipercaya membawa kendaraan besar secara mandiri ke jalan raya.

Di tengah lelahnya perjalanan, tantangan medan yang berat, dan pengorbanan waktu bersama keluarga, Ridwan tetap menjalankan tugasnya dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab yang besar. Baginya, setiap liter BBM yang berhasil sampai ke tangki penyimpanan SPBU adalah sebuah keberhasilan kecil yang berarti besar.

Ketika melihat warga dapat mengisi bahan bakar kendaraannya tanpa harus antre panjang, atau mendengar kabar bahwa para nelayan di pesisir pantai tetap bisa melaut dan mencari nafkah karena persediaan solar tersedia, di situlah ia merasa segala lelah dan keringatnya terbayar lunas.

Mungkin nama Ridwan tidak akan pernah menjadi sorotan publik atau dibicarakan banyak orang. Namun, setiap kali mobil tangki berwarna-warni itu melintas di jalan raya, menembus batas jarak hingga ke kota, desa, dan wilayah paling terpencil di Sulsel, ada dedikasi yang luar biasa yang bekerja di balik kemudi.

Ia dan ribuan rekan kerjanya adalah para penjaga sunyi distribusi energi. Mereka adalah orang-orang yang memastikan roda perekonomian daerah ini tetap berputar, lampu-lampu rumah tetap menyala, dan kehidupan masyarakat terus berjalan lancar, bahkan di saat sebagian besar orang masih terlelap dalam tidur atau sedang bersuka cita merayakan hari besar bersama keluarga tercinta.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026