Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten menjadi rujukan bagi delegasi Republik Demokratik Timor Leste dalam hal manajemen proyek pembangunan infrastruktur jalan strategis.

Gubernur Banten, Andra Soni, menerima langsung kunjungan delegasi yang dipimpin oleh Wakil Duta Besar Timor Leste Domingus Savio bersama Project Management Unit (PMU) Highway Suai-Natarbora Kementerian Perminyakan dan Sumber Daya Mineral Timor Leste di Kota Serang, Rabu.

"Provinsi Banten menyambut baik dan mengapresiasi kepercayaan Pemerintah Timor Leste yang memilih daerah ini sebagai lokasi pembelajaran infrastruktur," kata Andra di Serang, Rabu.

Andra menjelaskan, sebanyak 22 anggota PMU dari Timor Leste mengikuti pelatihan selama hampir satu bulan, mulai 2 hingga 27 Juli 2026. Pelatihan yang difasilitasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten ini berfokus pada teknik jalan dan jembatan, pengujian material konstruksi, hingga tata kelola administrasi proyek.

Andra mengatakan, tim PMU tersebut sedang merencanakan pembangunan jalan tol di salah satu lokasi di Timor Leste, sehingga mereka perlu memperdalam manajemen proyek secara menyeluruh, termasuk proses pembangunan jalan tol.

"Kami berharap kunjungan ini menjadi sarana bertukar pengalaman, tidak hanya dalam aspek teknis, tetapi juga membangun budaya kualitas agar infrastruktur yang dihasilkan tangguh, aman, dan berkelanjutan," ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi karena mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperkuat daya saing, serta membuka akses menuju pusat pertumbuhan baru.

Sementara itu, Koordinator PMU Highway Suai-Natarbora, Miguel Marques De Jesus Monteiro, menjelaskan bahwa Banten dipilih karena dinilai memiliki pengalaman pembangunan yang sangat relevan dan dapat menjadi referensi bagi negaranya.

“Banten merupakan provinsi yang berkembang dari awal sejak berdiri tahun 2000. Pengalaman itu menjadi referensi yang baik bagi kami dalam membangun dan mengelola proyek infrastruktur di Timor Leste,” kata Miguel.

Selama program berlangsung, para peserta akan dibagi ke dalam dua bidang utama, yakni teknik dan manajemen proyek. Materi yang diberikan mencakup pembangunan jalan dan jembatan, sistem pengendalian mutu, serta administrasi proyek seperti pengarsipan dan tata kelola manajemen.

Melalui peningkatan kompetensi ini, Pemerintah Timor Leste berharap kapasitas PMU dapat semakin kuat dalam mendukung pembangunan Highway Suai–Natarbora sebagai infrastruktur strategis penunjang kawasan industri energi dan logistik di pesisir selatan negara tersebut.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Lamongan, Jawa Timur (ANTARA) -

PT Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi di Jawa Timur (Jatim) dalam kondisi aman untuk mendukung produktivitas pertanian dan target swasembada pangan nasional.

"Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang menjadi prioritas kami di Jawa Timur. Kami menjamin kebutuhan pupuk di Lamongan maupun Jawa Timur aman ," kata CEO Regional 3 PT Pupuk Indonesia Eko Suroso saat meninjau gudang pupuk di Lamongan, Rabu.

Ia menjelaskan Lamongan menjadi daerah prioritas karena berperan sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Timur, sedangkan provinsi tersebut merupakan penyumbang utama produksi pangan nasional.

Menurut dia, perusahaan telah memulai pengisian stok (buffer stock) sebagai persiapan menghadapi musim tanam berikutnya agar distribusi pupuk kepada petani tetap lancar.

"Alokasi pupuk bersubsidi untuk Jawa Timur mencapai sekitar dua juta ton. Sedangkan alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Lamongan untuk sektor pertanian dan perikanan pada tahun 2026 mencapai 195.725 ton," katanya menjelaskan.

Hingga awal Juli 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi secara keseluruhan mencapai sekitar 56 persen, dan PT Pupuk Indonesia terus memantau serta mengoptimalkan penyerapan sesuai kebutuhan petani, ujar dia.

Selain menjaga ketersediaan stok, menurut dia, PT Pupuk Indonesia juga berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyederhanakan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi.

"Komunikasi terus kami lakukan dengan seluruh pemangku kepentingan agar petani semakin mudah mendapatkan pupuk, namun tetap memenuhi seluruh ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan dari sisi pengawasan," katanya.

Eko berharap kepastian pasokan pupuk dan kemudahan akses dapat meningkatkan produktivitas pertanian di Lamongan sehingga mendukung percepatan terwujudnya swasembada pangan nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Lamongan merupakan salah satu sentra produksi padi di Jawa Timur. Pada 2025, luas panen padi di wilayah setempat mencapai 153,38 ribu hektare dengan produksi sekitar 1,09 juta ton gabah kering panen (GKP) atau setara 522,52 ribu ton beras untuk konsumsi.

Capaian tersebut meningkat sekitar 16,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga ketersediaan pupuk menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga produktivitas sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.

Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian setempat mencatat, pada periode awal 2026 luas panen musim tanam pertama telah mencapai 36.818 hektare.

Pemerintah setempat juga menargetkan luas tambah tanam (LTT) padi dapat mencapai 233 ribu hektare pada 2026, sebagai upaya mempertahankan posisi Lamongan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Alimun Khakim
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) dan PT Pupuk Indonesia (Persero) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di Jakarta pada Rabu, 1 Juli 2026. Kerja sama ini dilakukan untuk menjajaki berbagai peluang kolaborasi strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung keberlanjutan pasokan bahan baku bagi industri pupuk demi pangan nasional.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menyatakan bahwa sinergi ini merupakan wujud nyata dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam membangun kemandirian bangsa melalui swasembada energi dan pangan.

“Tidak ada bangsa yang benar-benar berdaulat tanpa energi, dan tidak ada bangsa yang benar-benar kuat tanpa pangan. Karena itu, sinergi Pertamina dan Pupuk Indonesia merupakan perpaduan dua fondasi utama kedaulatan Indonesia, yakni energi dan pangan,” terang Simon pada kegiatan penandatanganan MoU tersebut.

Simon melanjutkan, kolaborasi ini telah menjadi kebutuhan strategis. Pertamina terus menjalankan transformasi melalui Dual Growth Strategy dengan memperkuat bisnis inti untuk menjaga ketahanan energi nasional, sekaligus membangun bisnis rendah karbon melalui berbagai inovasi menuju Net Zero Emission. Di sisi lain, Pupuk Indonesia memegang peran strategis dalam menjaga produktivitas pertanian nasional serta memperkuat industri petrokimia Indonesia.

“Ketika dua kekuatan ini dipadukan, saya percaya kita tidak hanya menciptakan efisiensi, tetapi juga membangun sebuah ekosistem strategis yang memperkuat fondasi industri dan ekonomi bangsa Indonesia,” jelas Simon.

Membangun Ekosistem Industri Nasional yang Berdaya Saing

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan sektor energi yang kuat untuk menggerakkan roda industri, serta industri yang tangguh untuk mendukung ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Pertamina dan Pupuk Indonesia mengemban mandat yang saling melengkapi. Ketika kedua mandat tersebut dipadukan, yang kita bangun bukan sekadar hubungan antarperusahaan, melainkan kemitraan yang memperkuat ekosistem industri nasional, meningkatkan daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” terang Rahmad.

Rahmad menambahkan, perpaduan antara kompetensi Pertamina di sektor energi dan pengalaman Pupuk Indonesia di sektor pupuk serta petrokimia akan menghasilkan nilai tambah yang jauh lebih besar, baik bagi kedua perusahaan maupun bagi Indonesia secara luas.

“Oleh karena itu, sinergi antara Pertamina dan Pupuk Indonesia merupakan langkah penting untuk mengintegrasikan kekuatan kedua perusahaan dalam menjawab tantangan sekaligus menangkap peluang pertumbuhan di masa depan,” tambah Rahmad.

Nota Kesepahaman ini nantinya akan menjadi landasan bagi Pertamina dan Pupuk Indonesia untuk mengeksplorasi berbagai peluang kerja sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan kompetensi, aset strategis, dan kapabilitas masing-masing.

Kolaborasi ini juga diharapkan mampu memperkuat ekosistem industri nasional, mendorong program hilirisasi, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia, serta memperkuat daya saing industri dalam negeri di kancah global.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali mengalokasikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Pasalnya, berdasarkan hasil evaluasi, penarikan dana SAL yang dilakukan sebelumnya telah mengurangi ruang likuiditas perbankan.

Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu melakukan penyesuaian kebijakan.

Hal ini dilakukan agar stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dan kapasitas perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dapat terus dipertahankan.

Dana SAL yang pernah ditempatkan mencapai Rp 300 triliun dan sempat berkurang setelah dilakukan penarikan bertahap.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita mengatakan, langkah penarikan dana SAL sebelumnya tidak akan langsung mengganggu stabilitas perbankan karena dilakukan secara bertahap.

Sebab, bank-bank BUMN umumnya memiliki bantalan atau buffer likuiditas yang cukup sehingga masih mampu mengelola penyesuaian tersebut tanpa langsung mengganggu fungsi intermediasi atau penyaluran kredit.

"Jika dilakukan secara bertahap seperti yang disampaikan pemerintah, maka dampaknya terhadap perbankan kemungkinan besar akan relatif terjaga dalam jangka pendek," ujar dia kepada Kompas.com.

1. BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyambut baik kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang kembali mengalokasikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) kepada bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam menjaga kecukupan likuiditas perbankan nasional sekaligus memastikan fungsi intermediasi tetap berjalan optimal guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang kembali diberikan pemerintah melalui Kementerian Keuangan kepada BRI dalam penempatan dana SAL.

Menurut dia, sinergi antara Kementerian Keuangan dan industri perbankan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kebijakan ini menjadi langkah positif untuk memperkuat likuiditas perbankan sehingga kapasitas intermediasi dalam mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif yang menjadi penggerak perekonomian nasional," ujar Hery dalam keterangan resmi, Senin (29/6/2026).

Ia menambahkan, apabila kebijakan tersebut direalisasikan, tambahan likuiditas akan dimanfaatkan secara optimal dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent banking) dan manajemen risiko yang baik.

Penyaluran pembiayaan akan tetap diarahkan secara selektif kepada sektor-sektor produktif, termasuk UMKM yang selama ini menjadi fokus utama BRI, dengan mempertimbangkan kualitas kredit serta kebutuhan pembiayaan yang riil di perekonomian.

Tambahan likuiditas berpotensi memperkuat kapasitas intermediasi perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan permintaan pembiayaan yang sehat serta prospek usaha nasabah di berbagai sektor ekonomi.

Hingga Maret 2026, total pembiayaan BRI secara bank only tercatat mencapai Rp 1.358 triliun yang mayoritas disalurkan kepada UMKM dan sektor riil.

Ke depan, BRI akan terus berperan aktif dalam mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif yang memiliki multiplier effect terhadap perekonomian, sejalan dengan mandat sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM dan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kami akan memastikan setiap penyaluran pembiayaan dilakukan secara terukur agar memberikan dampak nyata bagi perekonomian. Fokus BRI ialah pada sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional," imbuh Hery.

Guna mengimbangi pembiayaan tersebut, emiten bersandi saham BBRI ini juga akan terus menggenjot perolehan Dana Pihak Ketiga (DPK), khususnya pada pos dana murah (CASA) melalui penguatan ekosistem digital Perseroan.

2. Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyampaikan kebijakan Kementerian Keuangan atas penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di perbankan nasional dinilai memberikan kontribusi terhadap penguatan likuiditas industri perbankan.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan menyampaikan, penempatan SAL ini sekaligus mendorong fungsi intermediasi yang lebih optimal dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia berpandangan, penempatan dana SAL menunjukkan sinergi yang baik antara pemerintah dan perbankan dalam memperkuat ketahanan sektor keuangan serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

"Kami berterima kasih atas kepercayaan Kementerian Keuangan yang menempatkan dana SAL di Bank Mandiri. Dana SAL menjadi bagian dari ekosistem penggerak ekonomi negeri yang kontribusinya dirasakan secara langsung dalam mendukung pertumbuhan kredit dan kebutuhan masyarakat," ujar Riduan, dalam keterangan resminya, Minggu (29/6/2026).

Lebih lanjut, Riduan mengatakan, kolaborasi erat dengan pemerintah menjadi fondasi penting dalam memperkuat efektivitas kebijakan fiskal sekaligus mendukung optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, termasuk dalam penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor produktif.

"Kolaborasi tersebut semakin memperkuat komitmen Bank Mandiri untuk terus menjalankan perannya dalam menyalurkan pembiayaan secara sehat dan berkelanjutan kepada sektor yang mendukung ekonomi kerakyatan," imbuh Riduan.

Sementara itu, Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini menambahkan, kehadiran dana SAL memberikan dampak positif yang terukur pada struktur pendanaan, termasuk efisiensi biaya dana yang secara langsung memperluas ruang penyaluran kredit.

Adapun fokus Bank Mandiri ke depan tetap pada pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang solid, didukung penghimpunan dana murah yang berkelanjutan melalui penguatan ekosistem dan akselerasi digital. Strategi ini menjadi fondasi penting bagi struktur pendanaan Bank Mandiri yang kuat dan resilien.

Dari sisi penyaluran kredit, Bank Mandiri memproyeksikan pertumbuhan yang sejalan dengan laju industri hingga akhir tahun. Perseroan akan terus mengoptimalkan fungsi intermediasi secara selektif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang disiplin.

"Sebagai mitra strategis pemerintah dan penggerak ekonomi kerakyatan, penyaluran kredit Bank Mandiri difokuskan pada segmen UMKM yang memiliki peran besar dalam mendorong perekonomian nasional. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menjaga kualitas aset secara disiplin, Bank Mandiri siap memberikan kontribusi positif dalam mendukung agenda prioritas pemerintah," pungkas Novita.

3. BSI

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mengatakan, kebijakan ini memperkuat likuiditas perbankan sehingga kapasitas pembiayaan kepada sektor produktif semakin meningkat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan stabilitas ekonomi tidak hanya ditopang oleh kebijakan fiskal yang kuat, tetapi juga sinergi yang erat antara pemerintah dan industri perbankan. Pengelolaan SAL yang optimal membutuhkan dukungan sistem keuangan yang sehat.

"Di sinilah kolaborasi pemerintah dan industri perbankan menjadi penting, yakni menjaga likuiditas, memperkuat kepercayaan pasar, dan memastikan aliran dana tetap mendukung aktivitas ekonomi, dunia usaha, serta pembangunan nasional," ujar Anggoro dalam keterangan resmi.

Sebagai bagian dari Himbara, kata Anggoro, BSI siap berkontribusi mendukung kebijakan pemerintah melalui layanan keuangan syariah yang inklusif, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Kami mengapresiasi kepercayaan pemerintah kepada BSI. Amanah ini kami optimalkan untuk memperkuat pembiayaan produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha," ujar Anggoro.

Menurut dia, penempatan SAL juga membantu menurunkan biaya dana (cost of fund), sehingga bank memiliki ruang untuk menjaga pembiayaan tetap kompetitif. Dampaknya, masyarakat dan UMKM memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau sehingga aktivitas ekonomi dapat terus tumbuh.

Di tengah dukungan tersebut, BSI tetap menjaga fundamental pendanaan melalui penguatan dana murah (CASA) yang ditopang Tabungan Haji, pengembangan Islamic ecosystem, dan akselerasi layanan digital. Perseroan juga terus memperluas pembiayaan pada segmen ritel, UMKM, dan konsumer, serta memperkuat pendapatan berbasis komisi melalui bisnis emas sebagai bank syariah pertama yang memiliki izin bullion.

Hingga April 2026, BSI mencatat Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 382 triliun atau tumbuh 17,90 persen (year on year), dengan tabungan meningkat 22,02 persen menjadi Rp 165 triliun sehingga rasio CASA mencapai 63,48 persen. Sementara itu, pembiayaan tumbuh 15,59 persen menjadi Rp 332 triliun dengan kualitas aset tetap terjaga, tercermin dari rasio non performing finance (NPF) gross yang membaik menjadi 1,80 persen.

Sebagai mitra pemerintah, BSI juga terus mendukung berbagai program prioritas nasional, mulai dari pembiayaan UMKM, KUR, koperasi, Program Makan Bergizi Gratis, hingga pembiayaan rumah bersubsidi. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Perseroan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Sebagai informasi, pada Juni 2026 pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI kembali menempatkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) kepada bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai bagian dari upaya menjaga likuiditas sistem perbankan di tengah dinamika perekonomian.

Adapun, dana SAL yang akan ditempatkan mencapai Rp 400 triliun dan didistribusikan kepada lima bank BUMN, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

Kebijakan ini ditempuh sebagai upaya menjaga kecukupan likuiditas perbankan nasional sekaligus memastikan fungsi intermediasi tetap berjalan optimal melalui penyaluran kredit kepada sektor usaha dan masyarakat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, langkah tersebut merupakan hasil kajian menyeluruh terhadap dinamika likuiditas perbankan serta pembahasan bersama jajaran direksi bank-bank Himbara.

Berdasarkan hasil evaluasi, penarikan dana SAL yang dilakukan sebelumnya telah mengurangi ruang likuiditas perbankan.

Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu melakukan penyesuaian kebijakan agar stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dan kapasitas perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dapat terus dipertahankan.

"Pemerintah terus memantau perkembangan likuiditas perbankan. Setelah dilakukan evaluasi, diputuskan untuk kembali menempatkan dana SAL agar fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi," ujar Menkeu dalam Media Briefing di Gedung Juanda, Kementerian Keuangan, Jumat (26/6/2026).

Dalam kebijakan terbaru tersebut, total penempatan dana SAL ditingkatkan menjadi Rp 400 triliun. Sebelumnya dana SAL yang ditempatkan di bank pelat merah adalah Rp 300 triliun.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Di Papua, pemerintah membangun sawah untuk masyarakat Papua sendiri. Kita tidak ingin saudara-saudara kita di Papua terus hidup dalam keterbatasan

Batam (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat program cetak sawah baru yang mentransformasikan area nonproduktif menjadi lahan sawah siap tanam padi, sebagai bagian dari strategi memperkuat swasembada pangan nasional.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan bahwa salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Papua, di mana pemerintah membangun kawasan pertanian berbasis masyarakat untuk meningkatkan produksi sekaligus kesejahteraan masyarakat setempat.

“Di Papua, pemerintah membangun sawah untuk masyarakat Papua sendiri. Kita tidak ingin saudara-saudara kita di Papua terus hidup dalam keterbatasan. Pemerintah hadir dengan membangun sawah, menyediakan alat dan mesin pertanian, benih, serta pendampingan agar mereka bisa meningkatkan kesejahteraannya,” kata Wamentan Sudaryono di Batam, Senin.

Ia menjelaskan program tersebut saat acara pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD HKTI) Kepulauan Riau di Kota Batam.

Wamentan juga menegaskan bahwa program cetak sawah di Papua merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat setempat agar mampu memproduksi pangan secara mandiri sekaligus memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.

“Kalau ada yang mengatakan program ini tidak bermanfaat bagi masyarakat, silakan lihat langsung. Banyak masyarakat Papua yang hari ini sudah panen dan menikmati hasil pembangunan pertanian. Yang terjadi adalah pesta panen, bukan narasi yang lain,” katanya menegaskan.

Sebagai keberpihakan terhadap petani di tingkat nasional, Kementan juga melakukan reformasi besar pada tata kelola pupuk bersubsidi.

Selama bertahun-tahun, petani menghadapi persoalan distribusi pupuk akibat regulasi yang rumit dan birokrasi yang panjang, kata dia.

“Dulu pupuk terkendala banyak aturan sehingga petani sering menerima pupuk ketika masa tanam sudah lewat. Sekarang aturan disederhanakan atas arahan Presiden. Pupuk langsung dari pabrik ke petani sehingga lebih cepat, lebih mudah, dan bahkan harganya bisa turun,” ujar Wamentan Sudaryono.

Menurutnya, penyederhanaan regulasi tersebut telah membuat distribusi pupuk menjadi lebih efisien sekaligus mengurangi biaya produksi petani.

“Kini skema pembiayaan baru memungkinkan industri pupuk memperoleh dukungan modal yang lebih baik sehingga pasokan pupuk nasional semakin terjamin,” katanya.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati “Titiek” Soeharto mengatakan distribusi pupuk bersubsidi kini menjadi lebih cepat usai pemerintah melakukan penyederhanaan tata kelola.

Titiek, sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, mengatakan sedikitnya 145 aturan yang dinilai menghambat telah dipangkas sehingga pupuk subsidi dapat lebih cepat diterima para petani.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang sudah memotong aturan-aturan yang tadinya itu 145 aturan untuk mendapatkan pupuk, ini dipotong, diperpendek sekali sehingga petani dapat pupuk ini tepat waktu,” kata dia.

Komisi IV, tegas Titiek, akan terus mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi agar benar-benar diterima petani yang berhak, disalurkan tepat waktu, dan dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Menurut dia, ketersediaan pupuk menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian dan mendukung target swasembada pangan.

Selain penyederhanaan regulasi, dia juga mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memberikan potongan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Kebijakan itu dinilai mampu meringankan beban biaya produksi petani.

“Pemerintah sudah memberikan diskon harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sehingga ini sangat membantu petani dan membuat mereka lebih bergairah untuk bercocok tanam dalam rangka mewujudkan swasembada pangan,” ucapnya.

Ketua Komisi Sektor Pertanian itu melakukan kunjungan kerja ke PT Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat, Jumat (26/6).

Dalam kesempatan tersebut, Komisi IV DPR juga menyoroti pentingnya akurasi data petani melalui sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) sebagai dasar penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran.

Titiek menilai penyuluh pertanian berperan penting dalam mendampingi petani mengisi dan memperbarui data e-RDKK. Dengan data yang akurat, kebutuhan pupuk, waktu penyaluran, hingga jenis pupuk yang dibutuhkan sesuai komoditas dapat dipetakan secara lebih tepat.

“Ini diperlukan peran penyuluh-penyuluh untuk memberikan edukasi kepada para petani bagaimana cara mengisi dan memasukkan data-data di e-RDKK ini,” ujarnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Keberpihakan pemerintah terhadap petani menjadi dasar yang penting dalam menjaga produksi pangan nasional di tengah tantangan global.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan ketersediaan pupuk bersubsidi yang terjaga menjadi faktor penting peningkatan produksi beras nasional di tengah ancaman krisis pangan global dan perubahan iklim.

Mentan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan keberhasilan pemerintah menjaga akses pupuk bersubsidi, termasuk menurunkan harga eceran tertinggi (HET) 20 persen, menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan produksi pangan nasional.

"Ketika petani di banyak negara menghadapi pupuk yang langka dan mahal, Pemerintah Indonesia justru menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20 persen dan memastikan pupuk mudah diakses petani. Inilah salah satu kunci mengapa produksi pangan Indonesia terus meningkat," kata Amran.

Di tengah tekanan sektor pertanian dunia akibat perubahan iklim dan gejolak harga pupuk internasional, Indonesia justru menunjukkan kinerja yang positif. Ketersediaan pupuk bersubsidi tetap terjaga dan produksi beras nasional terus meningkat.

Menurut Mentan, keberpihakan pemerintah terhadap petani menjadi dasar yang penting dalam menjaga produksi pangan nasional di tengah tantangan global.

Laporan Food Outlook Food and Agriculture Organization (FAO) edisi Juni 2026 turut memperkuat optimisme tersebut. Dalam laporan itu, Indonesia tercatat sebagai produsen beras terbesar di Asia Tenggara dan menempati posisi keempat dunia.

FAO memproyeksikan produksi beras Indonesia mencapai sekitar 38,6 juta ton. Di saat yang sama, produksi beras dunia diperkirakan turun sekitar 1,6 persen akibat perubahan iklim dan gangguan pasokan di sejumlah negara produsen utama.

Menurut Amran, kondisi tersebut menunjukkan Indonesia mampu menjaga produksi ketika sejumlah negara menghadapi tekanan akibat cuaca ekstrem dan mahalnya sarana produksi pertanian.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Andi Nur Alam Syah memastikan stok pupuk bersubsidi masih mencukupi kebutuhan petani hingga musim tanam berikutnya.

Dia menyebutkan hingga 25 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi telah mencapai 54,28 persen dari alokasi nasional sebesar 9,55 juta ton.

"Artinya, masih tersedia sekitar 45,72 persen atau kurang lebih 5,1 juta ton pupuk bersubsidi yang siap dimanfaatkan petani di seluruh Indonesia," katanya lagi.

Pemerintah terus memastikan distribusi berjalan lancar, agar pupuk tersedia tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

Ia mengatakan pemerintah terus mempercepat distribusi pupuk, agar petani dapat segera memanfaatkannya untuk mendukung peningkatan produksi.

Di sisi lain, pemerintah juga mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah.

Dia mengajak pemerintah daerah, penyuluh, dan seluruh petani untuk memanfaatkan ketersediaan pupuk bersubsidi, penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern, pompa-pompa air untuk memenuhi kebutuhan air, serta traktor untuk olah lahan guna melakukan percepatan tanam.

"Semakin cepat tanam dilakukan pada kondisi yang masih memungkinkan, semakin besar peluang menjaga bahkan meningkatkan produksi pangan nasional," katanya pula.

Pemerintah sebelumnya juga telah menurunkan HET pupuk bersubsidi yang mulai berlaku sejak akhir 2025. Kebijakan tersebut menjadi yang pertama dilakukan pemerintah dengan menurunkan harga pupuk sekitar 20 persen tanpa mengurangi kualitas maupun volume alokasi.

Langkah itu diambil untuk menekan biaya produksi petani, sekaligus menjaga daya saing sektor pertanian nasional.

Pada 2026, pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 9,55 juta ton. Dengan ketersediaan pupuk yang terjaga, distribusi yang semakin sederhana, dan berbagai program peningkatan produksi, pemerintah optimistis target swasembada pangan dapat terus diwujudkan.

Sinergi antara kebijakan pemerintah, dukungan sarana produksi, dan kerja keras petani dinilai menjadi modal penting Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan di tengah ketidakpastian global.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) dan PT Pupuk Kalimantan Timur resmi menyatukan langkah strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman tentang sinergi bisnis lintas industri. Bertempat di Kantor Pusat Pegadaian, Jakarta, pada Selasa (24/6).

Dengan mengusung tema besar "Sinergi untuk Mengemaskan Indonesia”, kemitraan yang dirancang untuk memperkuat fondasi ekonomi kedua belah pihak ini akan berlangsung dalam jangka waktu tiga tahun, hingga 24 Juni 2029. Prosesi penandatanganan perjanjian kemitraan ini dilakukan langsung oleh Direktur Pemasaran, Penjualan dan Pengembangan Produk PT Pegadaian (Persero), Selfie Dewiyanti, bersama Direktur Keuangan & Umum PT Pupuk Kaltim, Qomaruzzaman. Langkah kolaboratif ini didasari oleh visi bersama untuk mewujudkan ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan berorientasi pada masa depan.

Melalui integrasi kekuatan masing-masing korporasi, kerja sama ini secara khusus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus tingkat literasi keuangan karyawan Pupuk Kaltim, serta membangun budaya investasi yang sehat guna mendukung program inklusi keuangan nasional yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Selfie Dewiyanti, mengungkapkan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian penting dari komitmen berkelanjutan Pegadaian untuk memperluas pemanfaatan instrumen investasi aman ke sektor industri manufaktur dan petrokimia nasional. Menurutnya, Pegadaian ingin hadir mendampingi seluruh elemen pekerja di Indonesia agar memiliki ketahanan finansial yang kokoh melalui manajemen aset yang cerdas dan likuid.

"Kami sangat menyambut baik kemitraan strategis dengan Pupuk Kaltim ini sebagai wujud nyata dari misi besar kami dalam mengEMASkan Indonesia. Melalui program literasi keuangan terstruktur dan penyediaan berbagai pilihan fasilitas pengelolaan keuangan pribadi, kami berharap seluruh karyawan Pupuk Kaltim dapat merencanakan masa depan finansial mereka secara lebih bijak. Kami telah menyiapkan berbagai skema yang sangat kompetitif, mulai dari produk investasi Tabungan Emas hingga ragam fasilitas pembiayaan produktif yang dapat diakses dengan mudah oleh para karyawan," ujar Selfie.

Kolaborasi komprehensif ini akan diwujudkan melalui serangkaian program edukasi finansial yang terencana serta penyediaan akses langsung terhadap platform pengelolaan keuangan milik Pegadaian bagi internal Pupuk Kaltim. Para karyawan Pupuk Kaltim akan mendapatkan keuntungan berupa kemudahan kepemilikan aset investasi, perlindungan nilai keuangan dari inflasi melalui emas, hingga fasilitas pembiayaan dengan skema khusus yang dirancang ramah bagi kesejahteraan pekerja. Sinergi ini juga membuka peluang integrasi layanan yang lebih fleksibel di antara kedua entitas besar tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, Qomaruzzaman menegaskan bahwa peningkatan literasi dan kesejahteraan finansial karyawan merupakan pilar krusial dalam menjaga produktivitas serta pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Kemitraan dengan Pegadaian dipandang sebagai solusi cerdas untuk mengedukasi seluruh jajaran karyawan agar terhindar dari jeratan instrumen keuangan ilegal yang tidak sehat di era digital.

Kedepannya Pegadaian dan Pupuk Kaltim berkomitmen untuk terus menggali berbagai potensi perluasan kerja sama lainnya. Langkah proaktif ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak keuntungan ekonomi bagi kedua perusahaan, melainkan mampu menjadi contoh nyata sinergi korporasi nasional dalam menggerakkan roda inklusi keuangan yang merata dan berkelanjutan di Indonesia.

JAKARTA, iNews.id - PT Pegadaian (Persero) dan PT Pupuk Kalimantan Timur resmi menyatukan langkah strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman tentang sinergi bisnis lintas industri. Agenda ini berlangsung di Kantor Pusat Pegadaian, Jakarta, pada Selasa (24/6/2026).

Dengan mengusung tema besar "Sinergi untuk Mengemaskan Indonesia”, kemitraan yang dirancang untuk memperkuat fondasi ekonomi kedua belah pihak ini akan berlangsung dalam jangka waktu tiga tahun, hingga 24 Juni 2029. Prosesi penandatanganan perjanjian kemitraan ini dilakukan langsung oleh Direktur Pemasaran, Penjualan dan Pengembangan Produk PT Pegadaian (Persero), Selfie Dewiyanti, bersama Direktur Keuangan dan Umum PT Pupuk Kaltim, Qomaruzzaman.

Langkah kolaboratif tersebut didasari oleh visi bersama untuk mewujudkan ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan berorientasi pada masa depan. 

Melalui integrasi kekuatan masing-masing korporasi, kerja sama ini secara khusus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus tingkat literasi keuangan karyawan Pupuk Kaltim, serta membangun budaya investasi yang sehat guna mendukung program inklusi keuangan nasional yang sedang digalakkan oleh pemerintah.

Selfie Dewiyanti mengungkapkan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian penting dari komitmen berkelanjutan Pegadaian untuk memperluas pemanfaatan instrumen investasi aman ke sektor industri manufaktur dan petrokimia nasional. Menurutnya, Pegadaian ingin hadir mendampingi seluruh elemen pekerja di Indonesia agar memiliki ketahanan finansial yang kokoh melalui manajemen aset yang cerdas dan likuid.

"Kami sangat menyambut baik kemitraan strategis dengan Pupuk Kaltim ini sebagai wujud nyata dari misi besar kami dalam mengEMASkan Indonesia. Melalui program literasi keuangan terstruktur dan penyediaan berbagai pilihan fasilitas pengelolaan keuangan pribadi, kami berharap seluruh karyawan Pupuk Kaltim dapat merencanakan masa depan finansial mereka secara lebih bijak. Kami telah menyiapkan berbagai skema yang sangat kompetitif, mulai dari produk investasi Tabungan Emas hingga ragam fasilitas pembiayaan produktif yang dapat diakses dengan mudah oleh para karyawan," ujarnya.

Kolaborasi komprehensif tersebut akan diwujudkan melalui serangkaian program edukasi finansial yang terencana serta penyediaan akses langsung terhadap platform pengelolaan keuangan milik Pegadaian bagi internal Pupuk Kaltim.

Para karyawan Pupuk Kaltim akan mendapatkan keuntungan berupa kemudahan kepemilikan aset investasi, perlindungan nilai keuangan dari inflasi melalui emas, hingga fasilitas pembiayaan dengan skema khusus yang dirancang ramah bagi kesejahteraan pekerja. Sinergi ini juga membuka peluang integrasi layanan yang lebih fleksibel di antara kedua entitas besar tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, Qomaruzzaman menegaskan bahwa peningkatan literasi dan kesejahteraan finansial karyawan merupakan pilar krusial dalam menjaga produktivitas serta pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Kemitraan dengan Pegadaian dipandang sebagai solusi cerdas untuk mengedukasi seluruh jajaran karyawan agar terhindar dari jeratan instrumen keuangan ilegal yang tidak sehat di era digital.

Kedepannya Pegadaian dan Pupuk Kaltim berkomitmen untuk terus menggali berbagai potensi perluasan kerja sama lainnya. Langkah proaktif ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak keuntungan ekonomi bagi kedua perusahaan, melainkan mampu menjadi contoh nyata sinergi korporasi nasional dalam menggerakkan roda inklusi keuangan yang merata dan berkelanjutan di Indonesia.

Editor: Rizqa Leony Putri

Brisbane (ANTARA) - Di Pelabuhan Brisbane, kapal Madiluna bersandar membawa lebih dari 47 ribu ton pupuk urea dari Indonesia. Sekilas, kedatangan kapal yang berlayar dari Bontang, Kalimantan Timur, itu mungkin hanya bagian dari aktivitas perdagangan biasa, namun tidak bagi Australia.

Dalam kargo kapal itu tersimpan salah satu bahan baku penting yang menopang produktivitas pertanian. Tanpa pupuk yang cukup, produktivitas pertanian bisa menurun, biaya produksi bengkak, dan pasokan pangan menjadi lebih rentan terhadap gejolak.

Tidak mengherankan, jika kedatangan pasokan dari Indonesia memberikan makna tersendiri bagi salah satu negara lumbung pangan dunia itu.

Menurut data Departemen Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia, sebanyak 70 persen produksi pertanian Australia dikirim ke pasar internasional, mulai dari gandum, kapas, daging sapi, hingga hortikultura. Nilai ekspor pertanian Australia, menurut Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), juga mencapai lebih dari 71 miliar dolar Australia per tahun pada 2023-2024.

Hal tersebut menunjukkan stabilitas pasokan bahan baku pertanian merupakan kepentingan strategis bagi perekonomian negara tersebut. Namun, di balik kekuatan sektor pertaniannya, Australia tetap membutuhkan kepastian pasokan bahan baku tertentu dari negara lain, seperti halnya pupuk urea di tengah tekanan rantai pasok seperti yang terjadi di jalur perdagangan Timur Tengah.

Bagi First Assistant Secretary dari Departemen Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia, Amanda Chalmers, pengiriman tersebut bukan hanya sebagai transaksi dagang, melainkan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan di kawasan.

Pasokan pupuk yang stabil memberi kepastian bagi petani untuk menjalankan musim tanam tanpa dibayangi kekhawatiran akan ketersediaan pupuk. Bahkan, Australia juga terang-terangan menyebutkan masih membutuhkan lebih banyak lagi urea dari Indonesia.

Pengiriman 47.250 ton urea ini merupakan pengiriman ekspor perdana di bawah kesepakatan government to government (G to G) sebesar 250 ribu ton antara Indonesia dan Australia. Peran signifikan Indonesia dipersepsikan Australia sebagai kontribusi dalam ketahanan pangan Australia, ketahanan pangan Indo-Pasifik, dan upaya dalam mitigasi dampak konflik geopolitik terhadap rantai pasok global.

Domestik, lalu ekspor

PT Pupuk Indonesia Persero, BUMN yang memproduksi dan mendistribusikan pupuk urea tersebut menyatakan pengiriman ke Australia, kali ini, berbeda dibanding ekspor pada umumnya karena dilakukan melalui skema G-to-G.

Australia, sesungguhnya bukan pasar baru bagi urea Pupuk Indonesia. Negeri Kanguru itu telah lama menjadi salah satu tujuan utama ekspor pupuk nasional. Namun, hubungan yang selama ini bersifat komersial (business to business), kini berkembang menjadi kemitraan yang lebih erat dan terstruktur.

Kedua negara juga saling melengkapi. Indonesia memasok urea yang dibutuhkan sektor pertanian Australia, sementara Australia menjadi salah satu sumber bahan baku fosfat yang penting bagi industri pupuk Indonesia. Keterhubungan inilah yang membuat kelancaran rantai pasok menjadi kepentingan bersama.

Di balik kontribusi ekspor itu, kebutuhan pupuk untuk petani dalam negeri tetap diutamakan. Menurut Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, pemerintah tetap menempatkan pemenuhan kebutuhan domestik sebagai prioritas utama. Volume yang dikirim ke luar negeri berasal dari kapasitas produksi yang memang dirancang melebihi kebutuhan nasional.

Artinya, ekspor bukan dilakukan karena mengalihkan jatah petani Indonesia, melainkan memanfaatkan surplus yang tersedia. Struktur industri pupuk nasional, sejak awal memang dibangun untuk melayani pasar dalam negeri, sekaligus pasar ekspor.

Berdasarkan data Pupuk Indonesia, potensi ekspor urea dari Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) sebesar 1,5 juta ton pada 2026, namun dengan komitmen utama tetap pada kebutuhan dalam negeri. Adapun kebutuhan urea nasional ditaksir mencapai 6,3 juta ton per tahun pada 2026, sementara target produksi urea Pupuk Indonesia mencapai 7,8 juta ton.

Lebih jauh, ekspor ini mencerminkan perubahan peran Indonesia di pasar pupuk internasional. Indonesia tidak lagi sekadar menjadi produsen komoditas, melainkan mulai menempatkan diri sebagai pemasok strategis yang membantu menjaga keberlanjutan pasokan di kawasan.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai komoditas strategis, mulai dari energi hingga pangan dan pupuk, berkali-kali terdampak oleh konflik geopolitik, gangguan logistik, maupun kebijakan proteksionis. Akibatnya, keamanan pasokan menjadi pertimbangan yang sama pentingnya dengan harga.

Selain Australia, Pupuk Indonesia juga mencatat beberapa negara, seperti India, Bangladesh, dan negara-negara lainnya juga sedang memulai penjajakan untuk mendapatkan ekspor pupuk dari Indonesia.

Tidak berhenti di Brisbane

Menurut perusahaan manufaktur dan distributor pupuk di Australia, Incitec Pivot Fertilisers, urea yang tiba dari Indonesia akan digunakan untuk mendukung produksi kapas, gandum, buah-buahan, dan sayuran di Queensland dan wilayah utara New South Wales, sebelum sebagian lainnya dikirim ke Geelong.

Sebagian hasil pertanian tersebut pada akhirnya kembali memasuki pasar Indonesia sebagai bahan baku industri maupun kebutuhan konsumsi.

Alur itu menandakan betapa eratnya keterhubungan sistem pangan modern. Produksi di satu negara sering kali bergantung pada pasokan bahan baku dari negara lain. Ketika satu mata rantai terganggu, dampaknya dapat menjalar jauh melampaui batas wilayah.

Di tengah dunia yang semakin rentan terhadap gangguan rantai pasok, kemampuan Indonesia menyediakan pasokan secara konsisten telah menjadi aset strategis.

Pengiriman urea ke Australia menjadi penanda bahwa peran Indonesia di kawasan terus berkembang, dari sekadar konsumen komoditas global menjadi salah satu penyangga keberlangsungan produksi pangan regional.

Kerja sama dua negara dan kawasan semestinya bisa terus lebih erat ke depan. Konflik geopolitik di berbagai jalur perdagangan dunia seperti Selat Hormuz, Terusan Suez, Laut Merah dan lainnya dapat mendorong kedua negara untuk membangun kekuatan ekonomi bersama di kawasan.

Indonesia dan Australia berada dalam posisi yang relatif menguntungkan. Kedua negara bertetangga langsung, memiliki hubungan politik yang stabil, serta berada di kawasan yang tidak menjadi pusat konflik geopolitik global. Kedekatan geografis tersebut menciptakan jalur perdagangan yang lebih aman dan efisien dibandingkan banyak rute internasional lain yang rentan terganggu.

Karena itu, kedatangan Madiluna di Brisbane sesungguhnya mewakili cerita yang lebih besar daripada sekadar ekspor pupuk, namun juga peran besar Indonesia sebagai stabilisator pangan di Kawasan.

Copyright © ANTARA 2026

Situbondo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, terus melakukan upaya memperkuat ketahanan pangan dan menekan ketergantungan penggunaan pupuk kimia dengan mendorong pemanfaatan limbah rumah tangga menjadi pupuk organik cair atau POC.

Wakil Bupati Situbondo Ulfiyah menyampaikan kegiatan memberikan bantuan berbagai jenis sayuran dan bibit tanaman serta pupuk cair organik kepada masyarakat itu menjadi bagian untuk memicu semangat generasi muda juga turut bergerak di sektor pertanian.

"Kegiatan menyalurkan bantuan sayuran hasil panen dari penggunaan pupuk organik cair ini untuk memberdayakan masyarakat. Dan inovator POC dari limbah dapur ini diharapkan menjadi contoh petani muda lainnya," kata Ulfiyah di sela menyerahkan sayuran dan pupuk organik cair kepada masyarakat di halaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, Selasa.

Dia menyampaikan pemanfaatan limbah rumah tangga seperti kulit buah dan sayuran serta limbah dapur lainnya selain bisa diolah menjadi pupuk organik cair untuk pertanian, juga secara otomatis mengatasi persoalan sampah.

"Sudah ada komunitas ibu-ibu rumah tangga yang sudah diajarkan memanfaatkan limbah dapur menjadi pupuk organik, kami harap ini juga bisa ditiru di kecamatan lainnya," kata Wabup Ulfiyah.

Wabup menambahkan, pemerintah daerah akan terus mengawal keberlanjutan inovasi pupuk organik cair dari limbah rumah tangga tersebut, termasuk alokasi anggaran khusus.

"Seperti yang disampaikan Mas Bupati (Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo), ini diproyeksikan tidak hanya berfokus di wilayah tengah, tetapi juga akan disebarluaskan ke wilayah timur dan wilayah barat Situbondo," katanya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertangan) Kabupaten Situbondo Quratul Aini mengatakan dalam kegiatan pemberian berbagai jenis sayuran dan bibit tanaman, warga juga mendapatkan satu pupuk organik cair.

"Kami dari Dispertangan siap memberikan pendampingan kepada komunitas petani milenial maupun ibu-ibu rumah tangga dalam proses pembuatan pupuk organik cair dari limbah dapur," katanya.

Sementara itu, Ketua Bank Sampah Induk Situbondo Purwanto pupuk organik cair dari limbah rumah tangga tersebut telah dilakukan uji coba untuk tanaman padi, tebu dan tumpangsari dan mampu meningkatkan produktivitas padi.

"Untuk tanaman sayuran juga bisa untuk hasil sayur sehat dan pertumbuhan tanaman juga lebih baik," katanya.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Brisbane (ANTARA) - Ekspor pupuk urea PT Pupuk Indonesia sebanyak 47.250 ton yang merupakan pengiriman perdana di bawah skema antarpemerintah (Government to Government/G to G) antara Indonesia dan Australia tiba di Pelabuhan Brisbane, Australia, Senin.

Pengiriman itu merupakan bagian perdana dari kesepakatan ekspor sebanyak 250 ribu ton antara Pemerintah Indonesia dan Australia. Puluhan ribu ton bahan baku sektor pertanian tersebut dibawa oleh Kapal Madi Luna dari Bontang, Kalimantan Timur, pada Mei 2026.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi di Pelabuhan Brisbane, Australia, menjelaskan ekspor pupuk tersebut untuk memperkuat ketahanan pangan serta stabilitas rantai pasok pupuk di kawasan Indo-Pasifik.

"Australia dari waktu ke waktu selalu jadi pasar utamanya pupuk urea Indonesia. Tapi pengiriman ini spesial, karena diatur melalui skema G to G dan melalui kontrak jangka panjang," katanya.

Rahmad mengatakan pada pengiriman perdana tersebut, volume ekspor mencapai 47.250 ton. Pengiriman selanjutnya akan dilakukan bertahap hingga Desember 2026 dengan total volume sebesar 250.000 ton.

Menurut dia, ekspor pupuk itu akan memperkuat posisi Indonesia sebagai stabilisator pasokan pupuk di regional dan mendukung langkah pemerintah Indonesia untuk memperkuat diplomasi pangan.

"Pentingnya Indonesia dan Australia saling kerja sama, karena kedua negara saling membutuhkan," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar RI untuk Australia Siswo Pramono mengatakan kerja sama Indonesia dan Australia semakin erat, terutama setelah berlakunya Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

Menurut Siswo, nilai perdagangan kedua negara meningkat signifikan dalam lima tahun yakni terakhir dari sekitar 14 miliar dolar Australia menjadi 32 miliar dolar Australia.

Dengan kerja sama pasokan pupuk tersebut, kata Siswo, hubungan Indonesia dan Australia dalam mendukung ketahanan pangan masing-masing negara akan semakin erat.

Menurut Siswo, hubungan perdagangan kedua negara bersifat saling menguntungkan karena Indonesia juga mengimpor berbagai komoditas pertanian dari Australia, termasuk kapas dan gandum yang menjadi bahan baku penting bagi industri nasional.

"Indonesia yang kuat menguntungkan Australia dan Australia yang kuat menguntungkan Indonesia," kata Siswo.

Sementara itu, Asisten Sekretaris Pertama Departemen Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Australia Amanda Calmers mengatakan pasokan pupuk dari Indonesia memberikan kepastian bagi petani Australia sekaligus mendukung ketahanan pangan di kawasan.

"Pupuk ini memberikan kepastian dan keyakinan yang dibutuhkan para petani kami, tetapi juga memberikan ketahanan pangan bagi Australia dan kawasan yang kita miliki bersama," ujar dia.

Menurut mitra operator Pupuk Indonesia di Australia Incitec Pivot Fertilisers, pasokan pupuk tersebut akan digunakan untuk mendukung produksi kapas, gandum, buah-buahan, dan sayuran di Queensland dan wilayah utara New South Wales sebelum sebagian lainnya dikirim ke Geelong.

"Hasil pertanian yang ditanam Australia nantinya akan kembali menemukan jalannya ke Indonesia, dan hubungan antara Pupuk Indonesia, Incitec Pivot, serta pemerintah Indonesia dan Australia merupakan hubungan yang sangat penting ketika kita berupaya memastikan ketahanan pangan dan ketersediaan pupuk bagi petani Australia," ujar Chief Operating Officer Incitec Pivot Fertilisers Scott Bowman.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026