Di Papua, pemerintah membangun sawah untuk masyarakat Papua sendiri. Kita tidak ingin saudara-saudara kita di Papua terus hidup dalam keterbatasan

Batam (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat program cetak sawah baru yang mentransformasikan area nonproduktif menjadi lahan sawah siap tanam padi, sebagai bagian dari strategi memperkuat swasembada pangan nasional.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan bahwa salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Papua, di mana pemerintah membangun kawasan pertanian berbasis masyarakat untuk meningkatkan produksi sekaligus kesejahteraan masyarakat setempat.

“Di Papua, pemerintah membangun sawah untuk masyarakat Papua sendiri. Kita tidak ingin saudara-saudara kita di Papua terus hidup dalam keterbatasan. Pemerintah hadir dengan membangun sawah, menyediakan alat dan mesin pertanian, benih, serta pendampingan agar mereka bisa meningkatkan kesejahteraannya,” kata Wamentan Sudaryono di Batam, Senin.

Ia menjelaskan program tersebut saat acara pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD HKTI) Kepulauan Riau di Kota Batam.

Wamentan juga menegaskan bahwa program cetak sawah di Papua merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat setempat agar mampu memproduksi pangan secara mandiri sekaligus memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.

“Kalau ada yang mengatakan program ini tidak bermanfaat bagi masyarakat, silakan lihat langsung. Banyak masyarakat Papua yang hari ini sudah panen dan menikmati hasil pembangunan pertanian. Yang terjadi adalah pesta panen, bukan narasi yang lain,” katanya menegaskan.

Sebagai keberpihakan terhadap petani di tingkat nasional, Kementan juga melakukan reformasi besar pada tata kelola pupuk bersubsidi.

Selama bertahun-tahun, petani menghadapi persoalan distribusi pupuk akibat regulasi yang rumit dan birokrasi yang panjang, kata dia.

“Dulu pupuk terkendala banyak aturan sehingga petani sering menerima pupuk ketika masa tanam sudah lewat. Sekarang aturan disederhanakan atas arahan Presiden. Pupuk langsung dari pabrik ke petani sehingga lebih cepat, lebih mudah, dan bahkan harganya bisa turun,” ujar Wamentan Sudaryono.

Menurutnya, penyederhanaan regulasi tersebut telah membuat distribusi pupuk menjadi lebih efisien sekaligus mengurangi biaya produksi petani.

“Kini skema pembiayaan baru memungkinkan industri pupuk memperoleh dukungan modal yang lebih baik sehingga pasokan pupuk nasional semakin terjamin,” katanya.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mengakselerasi tanam serentak seluas 50 ribu hektare di 25 provinsi sebagai langkah cepat menjaga produksi pangan nasional, sekaligus merespons ancaman musim kemarau dan percepatan pemulihan lahan terdampak bencana.

"Gerakan tanam padi serentak yang dilaksanakan ini mencakup lahan optimalisasi (oplah), cetak sawah rakyat (CSR), serta lahan terdampak bencana dengan titik utama kegiatan berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat," kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan Idha Widi Arsanti dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Dia menyampaikan gerakan itu melibatkan 25 provinsi dengan total luasan mencapai 50 ribu hektare, yang tersebar pada lokasi oplah tahun 2024 seluas 20.000 hektare, oplah tahun 2025 seluas 23.000 hektare, serta CSR tahun 2025 seluas 5.000 hektare, ditambah lokasi rehabilitasi bencana seluas 2.026 hektare.

“Percepatan tanam harus terus dijaga dengan pengawalan yang kuat di lapangan. Penyuluh bersama petani menjadi kunci untuk memastikan lahan yang sudah siap dapat segera ditanami dan memberikan hasil optimal,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan tanam di berbagai wilayah.

“Penggunaan alsintan seperti rice transplanter, drone pertanian, dan dukungan teknologi lainnya akan mempercepat proses tanam, meningkatkan efisiensi, serta membantu petani dalam menghadapi keterbatasan tenaga kerja,” tambahnya.

Terpisah, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang hadir via daring menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah, petani, penyuluh, hingga aparat di daerah.

“Terima kasih kepada gubernur, bupati, petani, penyuluh, hingga jajaran aparat. Ini adalah komitmen bersama untuk memperkuat swasembada pangan. Kita terus dorong tanam serempak di seluruh Indonesia,” ucapnya.

Mentan juga menegaskan pengembangan areal tanam baru melalui program cetak sawah dan optimalisasi lahan akan terus diperluas sebagai bagian dari strategi peningkatan produksi nasional.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementan Suwandi menegaskan percepatan tanam merupakan salah satu strategi utama dalam mengantisipasi potensi kekeringan pada musim kemarau 2026.

Ia menyebut Kementan telah mengirimkan surat kepada seluruh gubernur dan bupati/wali kota untuk memperkuat langkah antisipasi musim kemarau yang diperkirakan puncaknya pada Agustus mendatang.

“Langkah-langkah mitigasi sudah kita siapkan. Mulai dari pemantauan data iklim, pemetaan wilayah rawan kekeringan, percepatan tanam, pompanisasi, hingga penguatan infrastruktur air,” kata Suwandi.

Sejumlah strategi utama yang didorong antara lain percepatan tanam padi serentak di penghujung musim hujan untuk memaksimalkan ketersediaan air, pompanisasi secara masif untuk mendukung suplai air ke lahan pertanian, serta optimalisasi lahan rawa guna menjaga produktivitas saat lahan tadah hujan mengalami kekeringan.

Selain itu, penggunaan benih tahan kekeringan juga didorong untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres panas dan keterbatasan air, serta pembangunan infrastruktur air seperti embung, long storage, dan sumur bor untuk memperkuat cadangan air di lapangan.

Dengan sinergi pusat dan daerah, Kementan optimistis gerakan tanam serempak ini akan mempercepat peningkatan produksi, menjaga ketersediaan pangan nasional, serta memperkuat ketahanan pangan menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan iklim.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang mendorong peningkatan produktivitas sektor pangan melalui penerapan metode Tanam Benih Langsung (Tabela) sebagai upaya efisiensi budidaya padi di tengah tantangan iklim.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) meninjau penerapan metode tersebut saat panen padi di areal persawahan Panyindangan Girang, Desa Sukamaju, Kecamatan Rancakalong, Senin (6/4/2026).

Metode Tabela merupakan teknik penanaman padi dengan menaburkan benih langsung di lahan tanpa melalui proses persemaian dan tanam ulang (tandur). Metode ini dinilai memiliki perbedaan dalam pola budidaya, termasuk pengelolaan penggunaan pestisida dibandingkan dengan metode konvensional.

“Dengan pola ini berbeda dengan yang selama ini ditandur. Ada perubahan tata cara pola tanam, termasuk dalam penggunaan pestisidanya,” ujar Bupati Dony.

Pemkab Sumedang saat ini melakukan uji coba melalui demplot seluas 170 bata untuk mengukur produktivitas metode Tabela dibandingkan dengan pola tanam konvensional.

“Sekarang akan dihitung dari demplot 170 bata, berapa besar produktivitasnya dibandingkan penanaman konvensional. Mudah-mudahan ini berhasil dan jika berhasil akan menjadi role model serta dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang,” harapnya.

Selain mendorong efisiensi budidaya, Pemkab Sumedang juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino.

“BMKG telah melansir bahwa kita akan mengalami El Nino, yakni kemarau yang lebih lama dan lebih kering. Untuk itu mari kita bersama-sama waspada dalam menghadapinya,” ungkapnya.

Dony mengatakan pemerintah daerah telah menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda, kelompok tani, dinas terkait, hingga camat untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas produksi pertanian.

“Kami telah bahas kesiapan menghadapi El Nino. Bagaimana caranya agar produktivitas pertanian tetap meningkat meskipun di tengah kondisi kemarau panjang,” jelas Dony.

Sebagai langkah mitigasi, Pemkab Sumedang menginstruksikan optimalisasi cadangan air melalui perbaikan embung dan jaringan irigasi. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) serta Dinas Pertanian diminta memetakan kondisi infrastruktur air di wilayah tersebut.

“Kami sudah perintahkan Dinas PUTR dan Dinas Pertanian untuk mendata embung-embung yang masih ada agar dipastikan tidak rusak dan tidak bocor sehingga bisa menyimpan air, dan ketika musim kemarau dapat dimanfaatkan,” terangnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga menyiagakan pompa air di sejumlah wilayah strategis untuk mengantisipasi penurunan debit air selama musim kemarau.

“Pastikan pompanya berfungsi dengan baik dan siapkan juga kebutuhan BBM-nya, sehingga ketika diperlukan bisa langsung dimanfaatkan oleh petani,” tegasnya.

Bisnis.com, CIREBON- Kinerja produksi padi Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menjelang akhir 2025 menunjukkan paradoks serius. Di satu sisi, luas tanam dan produktivitas padi melampaui target.

Namun, luas panen dan total produksi justru merosot tajam, memicu penurunan produksi beras hingga puluhan ribu ton dibandingkan target tahunan.

Berdasarkan rekapitulasi Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, luas tanam padi pada 2025 tercatat 92.489 hektare, melampaui target 90.926 hektare. Produktivitas gabah kering giling (GKG) juga meningkat menjadi 61,83 kuintal per hektare, lebih tinggi dari target 61,22 kuintal per hektare.

Capaian positif tersebut tidak berbanding lurus dengan hasil akhir. Luas panen hanya mencapai 74.778 hektare, anjlok 11.602 hektare dari target 86.380 hektare.

Dampaknya, produksi GKG turun 66.469 ton dari target, dan produksi beras menyusut 42.613 ton menjadi 296.416 ton hingga Oktober 2025.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Deni Nurcahya mengakui penurunan produksi ini tidak bisa dipandang remeh, meski daerah masih mencatat surplus beras. Menurutnya, penurunan luas panen menjadi faktor utama yang menekan total produksi.

“Secara teknis, produktivitas kita bagus, bahkan di atas target. Tapi memang ada pergeseran waktu panen dan beberapa kendala iklim yang membuat sebagian lahan belum masuk masa panen sampai Oktober,” kata Deni, Senin (23/12/2025).

Deni menjelaskan kondisi cuaca yang tidak menentu sepanjang tahun turut memengaruhi pola tanam dan panen petani. Hujan yang datang lebih awal di sejumlah wilayah menyebabkan penundaan panen, sementara di daerah lain petani menyesuaikan jadwal tanam untuk menghindari risiko puso.

Meski demikian dari sisi konsumsi, Cirebon masih berada dalam kondisi aman. Dengan jumlah penduduk sekitar 2,41 juta jiwa dan kebutuhan beras 9,5 kilogram per kapita per bulan, kebutuhan beras Januari–Oktober 2025 mencapai 229.310 ton.

Produksi beras pada periode yang sama tercatat 296.416 ton, sehingga daerah masih surplus sekitar 67.106 ton.

“Surplus ini harus dibaca hati-hati. Aman untuk saat ini, tapi kalau tren penurunan luas panen berlanjut hingga akhir tahun, tentu akan berdampak pada ketahanan pangan ke depan,” ujarnya.

Deni menegaskan, Pemkab Cirebon tengah memperkuat pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), sekaligus mendorong optimalisasi kalender tanam dan perbaikan infrastruktur pertanian.

“Fokus kami ke depan bukan hanya mengejar angka tanam, tapi memastikan panen terjadi tepat waktu dan berkelanjutan. Ketahanan pangan tidak cukup diukur dari surplus sesaat,” katanya.

Bisnis.com, KUNINGAN - Pemerintah Kabupaten Kuningan menetapkan target surplus produksi padi hingga 120.000 ton hingga penghujung 2025. Proyeksi tersebut disusun berdasarkan kondisi produktivitas yang dinilai tetap stabil serta peningkatan intensitas masa tanam sepanjang tahun.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskatan) Kabupaten Kuningan Wahyu Hidayah mengatakan, sejak Januari hingga Oktober 2025, daerah di Kaki Gunung Ciremai ini sudah membukukan surplus beras mencapai 80.422 ton.

"Capaian tersebut menjadi indikator kontribusi Kuningan terhadap ketahanan pangan provinsi masih kuat," kata Wahyu, Kamis (27/11/2025).

Menurut Wahyu, meski luas baku sawah hanya sekitar 26.016 hektare, tingkat produksi padi di Kuningan berada pada jajaran tertinggi di Jawa Barat. Dengan Indeks Pertanaman rata-rata 2,5, petani di wilayah itu mampu melakukan tanam lebih dari dua kali dalam setahun, sehingga volume panen tetap terjaga.

Berdasarkan perhitungan Diskatan, tren tersebut membuka peluang kenaikan surplus hingga 33 persen dibandingkan 2024. Tahun lalu, Kuningan mencatat luas tanam 56.929 hektare dengan produksi 352.511 ton dan produktivitas 61,92 kuintal per hektare.

Sementara hingga Oktober 2025, luas tanam meningkat menjadi 64.185 hektare dengan produksi 350.058 ton dan produktivitas 61,79 kuintal per hektare.

Wahyu menambahkan, dinamika iklim yang berubah-ubah tidak menghambat konsistensi produksi, karena perluasan tanam dan pola budidaya yang lebih adaptif. Dia menilai data terkini menegaskan peran Kuningan sebagai salah satu daerah penyangga pangan strategis di Jawa Barat.

Selain menjaga produksi, Diskatan juga memperkuat mekanisasi sektor pertanian. Tahun ini, pemerintah daerah menyerahkan lima unit hand tractor untuk membantu percepatan pengolahan lahan dan efisiensi biaya produksi. Bantuan tersebut diberikan kepada lima kelompok tani di lima desa.

Bupati Kuningan, Dian Yanuar Rachmat, menyatakan distribusi alat pertanian tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan Kementerian Pertanian RI pada 30 April 2025.

Dalam pertemuan itu, pemerintah pusat menyatakan kesiapan menyalurkan tambahan dukungan berupa lima traktor, 1.000 benih padi, dan 1.000 benih jagung.

"Dukungan mekanisasi akan membantu penataan pola tanam yang lebih efektif dan menjaga keberlanjutan produksi, terutama menghadapi fluktuasi cuaca dan kebutuhan pangan yang meningkat," ujarnya.

Bisnis.com, PAINAN — Para petani di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, mulai kembali optimistis menjalani musim tanam padi menjelang pergantian tahun. Setelah lahan pertanian sempat terdampak bencana banjir bandang, kondisi irigasi yang mulai pulih membuat petani di sejumlah nagari sudah memasuki masa tanam kedua pada 2025.

Di Nagari Sungai Gayo Lumpo, Kecamatan IV Jurai, aliran air ke sawah yang sebelumnya tertutup pasir dan batu akibat banjir kini kembali mengalir setelah petani melakukan gotong-royong membersihkan bagian hulu. Dukungan dari berbagai pihak termasuk Bank Indonesia (BI) turut memperkuat kesiapan petani menghadapi musim tanam akhir tahun. BI sebelumnya memberikan bantuan alsintan dan pendampingan kepada kelompok tani di kawasan ini.

Ketua Kelompok Tani Sungai Gayo I, Siweh, mengatakan bahwa tahun ini petani hanya bisa menanam padi dua kali, lebih sedikit dari biasanya.

“Tahun 2025 ini kami hanya bisa menanam padi dua kali dalam satu tahun, dan bulan November 2025 ini turun ke sawah untuk kedua kalinya. Biasanya bisa tiga kali setahun,” ujarnya kepada tim Jelajah Pangan Sumbar 2025.

Ia menjelaskan irigasi Sungai Gayo Lumpo dulunya dalam kondisi sangat baik. Namun setelah banjir bandang, alirannya tersumbat pasir dan batu. “Beruntung petani di desa ini kompak gotong-royong di bagian hulu air, sehingga kini air mulai mengalir kembali ke irigasi sawah,” kata petani 75 tahun tersebut.

Dengan masa tanam yang dimulai November 2025, panen raya diperkirakan berlangsung sebelum Ramadan 2026. “Di satu desa ini saja ada ratusan hektare sawahnya. Jadi kalau musim panen, Desa Sungai Gayo Lumpo terlihat hidup perekonomian masyarakatnya,” ungkap Siweh, yang kelompok taninya merupakan binaan Bank Indonesia.

Mayoritas padi yang ditanam adalah varietas IR 41 hingga Sokan, dengan masa panen 3–4 bulan. Itu sebabnya masa panennya akan bertepatan dengan Ramadan dan Idul Fitri.

“Selama ini padi yang ditanam tumbuh bagus, serangan hama serangga minim. Hanya hama tikus saja yang dulu sering menakutkan petani. Tapi sejak banjir bandang, tidak ada lagi sawah diserang tikus,” katanya.

Siweh menuturkan bahwa dukungan dari berbagai pihak, termasuk BI, sangat membantu petani memperkuat tahapan budidaya. Mulai dari perbaikan infrastruktur pertanian, hingga bantuan alsintan seperti becak motor, mesin bajak sawah, dan alat penyemprot hama.

“Bantuan-bantuan seperti itu sangat bermanfaat. Dengan mesin bajak sawah, lahan bisa dibajak secara gratis karena alat itu milik kelompok tani,” ucapnya.

Namun ia tetap berharap perhatian pemerintah terhadap perbaikan irigasi ditingkatkan agar frekuensi tanam bisa kembali normal. “Kami ingin perhatian pemerintah untuk memperbaiki irigasi yang terdampak bencana ini. Sehingga masa tanam bisa meningkat lagi, tidak hanya dua kali setahun, tapi bisa tiga sampai empat kali,” katanya.

Secara provinsi, luas panen padi pada 2024 mencapai 295.279 hektare, turun 1,76% dibandingkan 2023. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu penyumbang produksi terbesar di Sumbar, bersama Solok, Tanah Datar, Padang Pariaman, Pasaman Barat, dan Agam. Sistem irigasi yang baik, ditambah potensi dataran rendah hingga menengah, membuat banyak wilayah di Sumbar tetap menjadi lumbung padi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, M. Abdul Majid, menjelaskan bahwa komoditas pangan seperti cabai merah, bawang merah, dan padi masih memberi andil dominan terhadap inflasi Sumbar baik secara bulanan (mtm) maupun tahunan (yoy). Karena itu, BI memperkuat pemantauan ke sentra pangan termasuk Solok, Tanah Datar, Pesisir Selatan, dan Agam.

“Kami menemui petani di berbagai daerah dan menemukan adanya keluhan mengenai pergeseran masa tanam dan panen akibat cuaca yang tidak terduga, sehingga berdampak pada pasokan,” ujarnya.

Hasil pemantauan tersebut membuat BI meminta pemerintah daerah memperbarui pendataan wilayah panen untuk memastikan kecukupan pasokan. “Tujuannya supaya pemda punya pedoman untuk menambah pasokan dari luar daerah jika dibutuhkan,” jelas Majid.

Ia menegaskan langkah tersebut penting menjelang momen Natal dan Tahun Baru, serta Ramadan 2026, ketika kebutuhan pangan cenderung meningkat.

“Makanya perlu memastikan pasokan dan ketersediaan aman di pasar,” tegasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG— Bank Indonesia memprakirakan tekanan inflasi di Sumatra Selatan (Sumsel) masih akan berlanjut ke depan sejalan dengan Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 yang semakin dekat.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) Bambang Pramono mengungkapkan secara tahunan inflasi di wilayah itu pada Oktober sebesar 3,49% (year on year/YoY).

Walau masih berada dalam rentang sasaran 2,5±1%, tetapi angka tersebut sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 3,44% YoY.

“Sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, tetapi ini sejalan dengan tren nasional yang juga naik menjadi 2,86% YoY,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (9/11/2025).

Bambang mengatakan bahwa prakiraan ke depan tekanan terhadap inflasi Sumsel berasal dari meningkatnya konsumsi masyarakat.

Tekanan juga berpotensi berasal dari beberapa komoditasvolatile foodsejalan dengan tantangan dalam proses produksi.

“Mengingat periode musim tanam padi dan hortikultura bertepatan dengan musim hujan yang dapat memengaruhi produktivitas,” katanya.

Sementara itu, imbuh dia, dorongan inflasi juga berpotensi berasal dari emas perhiasan yang harganya diperkirakan tetap tinggi akibat ketidakpastian global dan pelemahan nilai tukar.

Oleh karena itu, pihaknya bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus melaksanakan strategi pengendalian inflasi melalui upaya keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

“TPID Sumatra Selatan juga telah melaksanakan penandatanganan MoU dan PKS Kerjasama antara Provinsi Sumsel, Kota Palembang, Kabupaten Muara Enim, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Pagar Alam dengan Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Tanah Datar,” jelas Bambang.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel Bambang Pramono mengatakan bahwa sepanjang tahun ini musim kemarau cenderung sedikit, bahkan mengarah pada La Nina.

Kondisi itu, kata dia, sangat tidak mendukung proses pertanaman di Sumsel yang lahan baku sawah (LBS) didominasi oleh rawa.

“Karena kita ketahui dari 519.482 LBS kita, itu memang 73% rawa. Jadi kalau musim hujan terus kemarau tidak panjang tentu akan menyulitkan untuk menanam di rawa lebak,” jelasnya.

Dengan demikian, Sumsel berupaya mengatasi itu melalui program pemerintah pusat yaitu optimalisasi lahan.

Saat ini, program tersebut telah berhasil membawa Sumsel meningkatkan luas panen sebesar 114.000 hektare dibandingkan tahun 2024.

“Atau meningkat 21% dibandingkan LBS 519.482 hektare. Dan tahun ini kita juga harus menyukseskan cetak sawah yang sekarang sudah kontrak seluas 33 ribu hektare,” pungkasnya.