Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten menjadi rujukan bagi delegasi Republik Demokratik Timor Leste dalam hal manajemen proyek pembangunan infrastruktur jalan strategis.

Gubernur Banten, Andra Soni, menerima langsung kunjungan delegasi yang dipimpin oleh Wakil Duta Besar Timor Leste Domingus Savio bersama Project Management Unit (PMU) Highway Suai-Natarbora Kementerian Perminyakan dan Sumber Daya Mineral Timor Leste di Kota Serang, Rabu.

"Provinsi Banten menyambut baik dan mengapresiasi kepercayaan Pemerintah Timor Leste yang memilih daerah ini sebagai lokasi pembelajaran infrastruktur," kata Andra di Serang, Rabu.

Andra menjelaskan, sebanyak 22 anggota PMU dari Timor Leste mengikuti pelatihan selama hampir satu bulan, mulai 2 hingga 27 Juli 2026. Pelatihan yang difasilitasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten ini berfokus pada teknik jalan dan jembatan, pengujian material konstruksi, hingga tata kelola administrasi proyek.

Andra mengatakan, tim PMU tersebut sedang merencanakan pembangunan jalan tol di salah satu lokasi di Timor Leste, sehingga mereka perlu memperdalam manajemen proyek secara menyeluruh, termasuk proses pembangunan jalan tol.

"Kami berharap kunjungan ini menjadi sarana bertukar pengalaman, tidak hanya dalam aspek teknis, tetapi juga membangun budaya kualitas agar infrastruktur yang dihasilkan tangguh, aman, dan berkelanjutan," ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi karena mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperkuat daya saing, serta membuka akses menuju pusat pertumbuhan baru.

Sementara itu, Koordinator PMU Highway Suai-Natarbora, Miguel Marques De Jesus Monteiro, menjelaskan bahwa Banten dipilih karena dinilai memiliki pengalaman pembangunan yang sangat relevan dan dapat menjadi referensi bagi negaranya.

“Banten merupakan provinsi yang berkembang dari awal sejak berdiri tahun 2000. Pengalaman itu menjadi referensi yang baik bagi kami dalam membangun dan mengelola proyek infrastruktur di Timor Leste,” kata Miguel.

Selama program berlangsung, para peserta akan dibagi ke dalam dua bidang utama, yakni teknik dan manajemen proyek. Materi yang diberikan mencakup pembangunan jalan dan jembatan, sistem pengendalian mutu, serta administrasi proyek seperti pengarsipan dan tata kelola manajemen.

Melalui peningkatan kompetensi ini, Pemerintah Timor Leste berharap kapasitas PMU dapat semakin kuat dalam mendukung pembangunan Highway Suai–Natarbora sebagai infrastruktur strategis penunjang kawasan industri energi dan logistik di pesisir selatan negara tersebut.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Serang (ANTARA) - Gubernur Banten Andra Soni menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin untuk memperkuat pelindungan dan kompetensi pekerja migran asal Banten.

Penandatanganan yang berlangsung di Gedung Kementerian P2MI pada Kamis (18/6), menjadi upaya strategis dalam membangun ekosistem pekerja migran yang terintegrasi. Selain Pemerintah Provinsi Banten, Kementerian P2MI juga menjalin kerja sama dengan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk serta Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (IKA Untirta).

Andra Soni melalui keterangannya di Serang, Jumat, mengatakan kerja sama tersebut merupakan langkah penting untuk membuka peluang kerja yang lebih luas, sekaligus memastikan calon pekerja migran mendapatkan pelatihan yang memadai sebelum berangkat ke luar negeri.

"MoU ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka kesempatan bagi warga kita untuk berkembang serta berkarya di luar negeri dengan tetap mendapatkan pelindungan dari Pemerintah Republik Indonesia," katanya.

Menurut dia, Banten memiliki potensi besar sebagai daerah asal pekerja migran sehingga program inisiasi pemerintah pusat ini harus didukung secara serius oleh daerah. Pihaknya menyatakan antusias dan siap menjalankan program tersebut secara optimal.

Sementara itu, Menteri P2MI Mukhtarudin menjelaskan bahwa kolaborasi yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi, dan sektor industri ini merupakan wujud sinergi perlindungan pekerja migran dari hulu hingga hilir.

Program yang disiapkan mencakup pelatihan, peningkatan kapasitas, hingga penempatan tenaga kerja secara profesional.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita memperkuat pelindungan sekaligus peningkatan kapasitas pekerja migran untuk memasuki pasar kerja global, khususnya sebagai tenaga kerja terampil atau skilled worker di sektor formal,” katanya menjelaskan.

Dukungan kuat juga disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat IKA Untirta, Lamhot Sinaga, menegaskan kesiapan civitas akademika dan jaringan alumni Untirta dalam menyumbangkan sumber daya pendidikannya guna membina kompetensi calon pekerja.

"Esensi program ini adalah membangun ekosistem pekerja migran yang utuh. Kami siap berkontribusi agar pekerja migran Indonesia berangkat dengan kompetensi yang baik dan perlindungan yang kuat,” ujar Lamhot.

Di sisi industri, Direktur Utama PT Krakatau Steel Akbar Djohan berkomitmen untuk memfasilitasi pelatihan keterampilan teknis. Melalui fasilitas tersebut, ia berharap para pekerja migran Indonesia dapat berangkat dengan kepercayaan diri tinggi dan mampu bersaing secara profesional di kancah global.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mencatat tren pertumbuhan ekonomi yang positif berkat komitmen pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perdesaan yang berhasil membuka akses dan memperkuat konektivitas antarwilayah.

Gubernur Banten, Andra Soni, di Serang, Sabtu, menyatakan bahwa pembukaan akses desa melalui program jalan desa sejahtera (Bang Andra) merupakan langkah intervensi strategis pemerintah daerah, mengingat tingginya mobilitas warga kerap tidak dapat sepenuhnya ditangani jika hanya mengandalkan Dana Desa.

"Kebijakan ini juga selaras dengan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto yang fokus membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi," katanya.

Sepanjang tahun 2025, Pemprov Banten melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) telah menuntaskan pembangunan 62 ruas jalan dan satu jembatan sepanjang total 71 kilometer dengan anggaran Rp184 miliar.

Pembangunan tersebut berlanjut pada tahun 2026 dengan alokasi Rp164 miliar untuk menangani 33 ruas jalan desa sepanjang 46,71 kilometer yang tersebar di enam kabupaten dan kota.

Terkait sasaran lokasi, Kepala DPUPR Provinsi Banten, Arlan Marzan, menjelaskan bahwa pengerjaan puluhan ruas jalan tersebut merupakan usulan langsung dari pemerintah desa dan kelurahan yang telah melalui tahap survei kelayakan.

"Kami memastikan jalan tersebut tepat sasaran. Kriteria utamanya adalah jalan itu menunjang aktivitas vital masyarakat, seperti kemudahan akses ke sekolah, pelayanan kesehatan, pasar, hingga akses penunjang sektor pertanian," ujar Arlan.

Ketersediaan infrastruktur perdesaan yang mulus dan memadai tersebut terbukti memberikan efek berganda yang signifikan pada makroekonomi daerah. Berdasarkan catatan statistik, pada triwulan I 2026, laju pertumbuhan ekonomi Banten tercatat tumbuh positif sebesar 5,64 persen secara tahunan (year-on-year).

Lebih lanjut, kelancaran logistik dan distribusi hasil tani berkat akses jalan baru tersebut turut memicu lonjakan produksi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hingga menyentuh angka 17,88 persen.

Dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat desa juga tercermin dari daya beli petani. Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Banten pada akhir 2025 sukses menembus level 111,81 persen, sementara Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) berada di angka 117,43 persen yang menunjukkan peningkatan kemampuan usaha petani.

"Jalan yang terbangun hari ini harus menjadi penghubung bagi tumbuhnya ekonomi, meningkatnya investasi, dan terbuka nya kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat desa. Tentu membangun Banten tidak bisa dilakukan sendiri, diperlukan kolaborasi semua pihak," paparnya.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

TANGERANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui UPTD DAS Cidurian-Cisadane bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, dan masyarakat membersihkan Kali Sabi, Cibodas, Kota Tangerang, Sabtu, 23 Mei 2026. Kegiatan itu sebagai upaya mitigasi untuk mencegah banjir.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Gubernur Banten Andra Soni, bersama Wali Kota Tangerang Sachrudin, sebagai bentuk komitmen bersama dalam mencegah dan mengurangi risiko banjir di wilayah perkotaan.

Andra Soni menegaskan, penanganan banjir tidak cukup hanya melalui normalisasi sungai, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan aliran sungai dan kali.

“Selain normalisasi, perlu upaya bersama dalam mencegah banjir, salah satunya melalui gerakan rutin bebersih kali dan sungai yang melibatkan masyarakat. Pencegahan bencana hidrometeorologi adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya, Minggu (24/5/2026).

Andra menambahkan, Pemprov Banten terus berupaya melakukan mitigasi bencana banjir melalui normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS), situ, dan waduk di berbagai wilayah. “Pemprov Banten terus berikhtiar mengurangi risiko banjir melalui normalisasi sungai dan situ sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana,” lanjutnya.

Wali Kota Tangerang Sachrudin, menuturkan, penanganan banjir membutuhkan kolaborasi seluruh pihak melalui pendekatan pentahelix, mulai dari pemerintah, komunitas, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.

Lihat video: Banjir Tangerang Kian Parah Meski Hujan Reda, Ketinggian Air Terus Naik



“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam mitigasi banjir. Dibutuhkan kolaborasi bersama seluruh stakeholder, termasuk komunitas dan masyarakat,” ucapnya

Sachrudin juga mengapresiasi gerakan bersih-bersih kali yang diinisiasi komunitas peduli sungai Banksasuci Foundation bersama UPTD DAS Cidurian-Cisadane dan DPUPR Kota Tangerang.

“Gerakan bebersih kali seperti ini harus terus digalakkan. Kami mengapresiasi Banksasuci Foundation yang secara konsisten melakukan aksi bersih-bersih sungai dan kali,” tambahnya.

Ketua Banksasuci Foundation Ade Yunus, mengungkapkan aksi bersih Kali Sabi kali ini berhasil mengangkut puluhan ton sampah dari aliran kali. “Tadi aksi dibagi dalam beberapa segmen bersama UPTD DAS Cidurian-Cisadane, DPUPR Kota Tangerang, dan Banksasuci. Alhamdulillah sebanyak 39,7 ton sampah berhasil diangkut dari Kali Sabi,” katanya.

Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten bersama Danantara di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin, menandatangani kesepakatan bersama untuk pembangunan infrastruktur Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Serang Raya.

Gubernur Banten, Andra Soni, melalui keterangannya di Serang, Senin, mengatakan penandatanganan kerja sama ini merupakan bagian dari upaya percepatan penanganan sampah perkotaan yang terintegrasi dalam program Indonesia ASRI (Aman Sehat Resik dan Indah) gagasan Presiden Prabowo Subianto.

"Alhamdulillah, hari ini menandatangani kesepakatan bersama dengan Danantara untuk pembangunan PSEL di masing-masing wilayah," katanya.

Andra menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh menjalankan perannya untuk memastikan pembangunan PSEL Serang Raya berjalan dengan baik. Ia berharap proyek tersebut dapat selesai tepat waktu sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.

"Kami akan mengikuti arahan tahapan untuk terlaksananya pembangunan PSEL ini," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa langkah ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Fokus utama aturan tersebut adalah mempercepat penanganan sampah dalam kondisi darurat, yakni daerah dengan volume sampah harian yang melebihi angka 1.000 ton seperti di Bantargebang dan wilayah lainnya.

"Itu yang harus dipercepat menjadi energi yang bersih, listrik. Tanpa bau dan tanpa racun," tegasnya.

Zulkifli mengungkapkan, percepatan pembangunan infrastruktur PSEL secara nasional ditargetkan menyasar 25 lokasi di 62 kabupaten/kota. Ia turut mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah daerah dan Danantara dalam mewujudkan Indonesia ASRI.

Sebagai informasi, kesepakatan yang ditandatangani pada hari ini secara spesifik mencakup pembangunan PSEL di tujuh lokasi, yakni PSEL Serang Raya, Semarang Raya, Kabupaten Bekasi, Bogor Raya, Bogor Raya 2, Medan Raya, serta Lampung Raya.

Khusus untuk PSEL Serang Raya, fasilitas pengolahan sampah ramah lingkungan ini rencananya akan dipusatkan di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Cilowong, Kota Serang.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Serang (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Gubernur Banten Andra Soni atas anugerah yang diperoleh pada ajang Penganugerahan Paritrana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Award 2025.

"Semoga capaian ini semakin memotivasi untuk terus memperluas perlindungan bagi pekerja, demi terwujudnya kesejahteraan tenaga kerja di Provinsi Banten," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Septo Kalnadi di Serang, Senin.

Dengan mengusung tema “Bergerak Bersama Wujudkan Pekerja Indonesia Sejahtera”, ia mengatakan penghargaan itu menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja.

Penganugerahan itu dilaksanakan di Jakarta, Jumat (8/5), sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang berperan aktif dalam mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Tentu berharap ke depan terus ditingkatkan perhatian dan perlindungan bagi pekerja di Banten," katanya.

Provinsi Banten meraih Paritrana Award 2025 pada kategori Pemerintah Provinsi (Pemprov) Terbaik untuk jaminan sosial ketenagakerjaan. Penghargaan tersebut juga diberikan untuk Kabupaten Tangerang dan Desa Panongan Kabupaten Tangerang.

Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur Banten Andra Soni bersama Bupati Tangerang dan Kepala Desa (Kades) Panongan, Kabupaten Tangerang, diserahkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Iskandar pada kegiatan Penganugerahan Paritrana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Award Tahun 2025 di Plaza BP Jamsostek Jl Rasuna Said, Kuningan Jakarta, Jumat (8/5).

“Penghargaan ini terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan yang ada di Provinsi Banten,” kata Andra.

Andra Soni mengatakan, saat ini jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Banten sudah mencakup 2,4 juta pekerja. Termasuk juga jaminan untuk pekerja rentan.

Menurut dia, Pemprov Banten menargetkan untuk berkontribusi dalam pencapaian target nasional, yaitu jaminan sosial ketenagakerjaan untuk 10 juta pekerja rentan.

“Alhamdulillah, Perda kita telah lahir untuk perlindungan kepada pekerja rentan. Insya Allah akan ada intervensi dari Pemprov Banten untuk pekerja-pekerja rentan,” katanya menegaskan.

Provinsi Banten memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Perda itu disahkan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal, seperti nelayan, petani, dan buruh harian.

Sementara itu, dalam sambutannya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Iskandar mengatakan, potensi risiko perekonomian terus terjadi yang bakal menekan pekerja. Sehingga risiko terhadap pekerja juga ada.

“Melindungi pekerja kita hari ini artinya melindungi keberlanjutan perusahaan di masa mendatang,” kata Muhaimin Iskandar.

Menurut dia, jaminan sosial akan meningkatkan performa dunia usaha. Semakin baik perusahaan melindungi pekerjanya, akan semakin baik dipandang oleh investor.

Dalam kesempatan itu, juga diluncurkan Gerakan Perlindungan 10 juta Pekerja Rentan untuk pekerja informal. Gerakan ini menargetkan pada asisten rumah tangga, tukang ojek, pedagang kecil, buruh tani, serta nelayan. Adv

Pewarta: Bayu Kuncahyo
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Serang (ANTARA) -

Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, mengajak seluruh masyarakat di Provinsi Banten untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang jujur dan transparan kepada petugas sensus.

Ajakan tersebut disampaikan Dimyati usai mengikuti simulasi Sensus Ekonomi 2026 bersama jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten di Serang, Kamis.

“Saya mengimbau agar masyarakat Banten menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan dengan jujur dan transparan pada sensus ini, karena kerahasiaan data itu akan terjamin,” kata Dimyati.

Ia menegaskan, partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting karena hasil sensus akan digunakan pemerintah sebagai rujukan utama untuk memetakan kondisi ekonomi riil sekaligus menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung selama empat bulan, mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Melalui pendataan tersebut, pemerintah daerah diharapkan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kekuatan ekonomi masyarakat, tingkat pengangguran, hingga efektivitas pertumbuhan ekonomi di lapangan.

Selain mengajak masyarakat, Dimyati juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten memperkuat kolaborasi dengan BPS.

Ia mengusulkan adanya diskusi rutin setiap bulan untuk membahas hasil sensus maupun data triwulanan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah.

Menurutnya, akurasi data BPS sangat penting agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten dapat dialokasikan secara lebih efisien dalam mendukung program strategis nasional, termasuk Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“BPS itu memiliki pengalaman dan bisa menjadi landasan perencanaan pembangunan di Provinsi Banten. Saya tidak ingin hanya mendapatkan laporan saja, tapi harus riil dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Yusniar Juliana, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Banten terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Ia menyebut peran BPS layaknya kompas yang memberikan arah pembangunan melalui penyediaan data yang akurat dan terpercaya.

“Kami sangat menyambut baik ide pertemuan rutin dan dukungan terhadap sensus ini guna memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan Satu Data Indonesia,” ujar Yusniar.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Serang (ANTARA) - Sebanyak 240 perusahaan panitia pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan 78 perusahaan peduli HIV/AIDS mendapat penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan Penanganan Pencegahan HIV/AIDS di lingkungan kerja dari Gubernur Banten.

Penghargaan dengan kategori silver, emas dan platinum ini diserahkan Gubernur Banten Andra Soni kepada perwakilan perusahaan dalam kegiatan rangkaian bulan K3 yang dimulai sejak 12 Januari sampai dengan 12 Februari 2026.

“Ini bagian dari kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha dan pekerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Karena kita tahu dengan K3 terjamin produktivitas mereka, kita harapkan meningkat,” kata Kepala Dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten Septo Kalnadi di Serang, Jumat.

Septo mengatakan, penghargaan tersebut diberikan oleh Gubernur Banten terhadap perusahaan atas komitmennya dalam melakukan pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan perusahaan.

"Kategorinya tergantung hasil nilai yang diberikan dalam penilaian pembinaan K3," kata Septo.

Selain keselamatan, Septo juga menekankan pentingnya kesehatan kerja. Dengan kondisi lingkungan kerja yang sehat, maka para pekerja bisa dipastikan akan terhindari dari HIV/AIDS.

“Maka dari itu penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat,” kata Septo.

Sebelumnya, Gubernur Banten Andra Soni meminta para pelaku usaha yang beroperasi untuk memprioritaskan keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan keselamatan dan kesehatan yang terjamin, produktivitas kerja akan semakin meningkat.

Hal itu dikatakan Andra Soni saat memberikan penghargaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan Penanganan Pencegahan HIV/AIDS di lingkungan kerja yang dilaksanakan di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (22/4).

Selain menyerahkan sejumlah penghargaan, pada kesempatan itu Gubernur Andra Soni juga menyerahkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan atas kecelakaan kerja yang terjadi di beberapa perusahaan.

Santunan diserahkan kepada para ahli waris seperti Ibu Rohilah dari Kota Cilegon, Maemunah dari Kabupaten Tangerang dan Samsidi dari Kota Tangerang dengan nominal yang berbeda.

Menurut Andra Soni, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan investasi jangka panjang setiap perusahaan. Maka dari itu, gubernur sekali lagi menekankan kedua hal itu harus benar-benar menjadi prioritas utama dan menjadi komitmen serta kesadaran kolektif bersama.

“Dengan diberikannya penghargaan P2K3 ini kepada ratusan perusahaan penerima, itu menunjukkan komitmen yang sudah dilakukan. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh perusahaan yang sudah peduli atas P2K3,” jelasnya.

Andra Soni juga menegaskan, Banten merupakan daerah tujuan investor untuk berinvestasi dalam berbagai bidang. Hal itu tentu harus diimbangi dengan produktivitas. Di sisi lain, perusahaan juga berkewajiban untuk memenuhi seluruh hak para pekerjanya.

“Mari bersama-sama kita wujudkan sehat, lingkungan kerja yang aman, produktif, dan berdaya saing, sebagai fondasi utama bagi keberlanjutan industri sekaligus pendorong kemajuan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Andra Soni. (Adv).

Pewarta: Bayu Kuncahyo
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Sementara ini kita belum ada pengadaan terkait mobil listrik. Ini ada sekitar dua ribuan kendaraan dinas, yang di situ pasti memakan biaya perawatan dan sebagainya...,

Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten tengah mengevaluasi dan memetakan biaya perawatan sekitar dua ribu unit kendaraan dinas konvensional yang saat ini beroperasi, sebelum memutuskan beralih melakukan pengadaan kendaraan dinas berbasis listrik atau electric vehicle (EV).

Gubernur Banten, Andra Soni di Serang, Kamis mengatakan, langkah penundaan pembelian mobil dinas listrik bagi pejabat tersebut diambil seiring dengan kebijakan pengetatan anggaran dan optimalisasi efisiensi energi di lingkungan pemerintahan.

"Sementara ini kita belum ada pengadaan terkait mobil listrik. Ini ada sekitar dua ribuan kendaraan dinas, yang di situ pasti memakan biaya perawatan dan sebagainya. Nah, ini harus kita petakan terlebih dahulu," kata Andra.

Ia menjelaskan, anggaran pemerintah saat ini difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, sembari Sekretaris Daerah (Sekda) dan jajaran mengimplementasikan langkah-langkah penghematan.

Meski menunda pengadaan, Andra menegaskan bahwa transformasi menuju kendaraan ramah lingkungan non-fosil merupakan sebuah keniscayaan. Namun, kajian peralihan ke kendaraan listrik justru akan lebih diutamakan untuk mengganti armada operasional kepentingan publik yang kondisinya sudah tua.

"Terus kendaraan-kendaraan untuk kepentingan publik, kayak bus contohnya atau truk-truk sampah yang usianya sudah puluhan tahun, nah itu mungkin yang kita kaji (untuk diganti ke listrik)," tuturnya.

Secara pribadi, Gubernur mengaku telah menggunakan mobil listrik dan merasakan efisiensinya secara ekonomi. Namun, ia memberikan catatan terkait perlunya perluasan ekosistem infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) guna menunjang durasi pengisian daya baterai yang lebih cepat.

Sembari merampungkan pemetaan kendaraan dinas, Pemprov Banten saat ini juga memberlakukan kebijakan penghematan bahan bakar minyak secara langsung melalui gerakan berangkat kerja bersama (carpooling).

"Contoh di hari Jumat itu mereka ngantor bareng, khusus untuk Eselon II semacam bikin gerakan saling jemput. Kita nanti akan evaluasi dalam satu bulan ini seberapa besar penghematan energi nya," jelas Andra.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

SERANG - Program sekolah gratis yang dijalankan Pemerintah Provinsi Banten menjadi faktor utama pendorong tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Banten, Andra Soni yang mencapai 80,9 persen. Berdasarkan hasil survei yang dirilis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Setia Budhi Rangkasbitung, realisasi program tersebut dinilai memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam memperluas akses pendidikan dan menekan angka putus sekolah.

Pimpinan Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermiansyah menilai capaian tersebut tidak terlepas dari implementasi program-program prioritas pemerintah daerah. “Tingginya tingkat kepuasan ini sejalan dengan program yang sudah direalisasikan, salah satunya sekolah gratis yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Rifky, Rabu (18/3/2026).

Ia menjelaskan, pada tahun ajaran 2025/2026 program sekolah gratis telah menjangkau lebih dari 60 ribu hingga 76.645 siswa SMA, SMK, dan SKH swasta di Banten.

“Program ini mencakup ratusan sekolah swasta, dengan bantuan biaya pendidikan sekitar Rp150 ribu hingga Rp250 ribu per bulan yang disalurkan langsung,” katanya.

Menurut Rifky, ke depan cakupan program tersebut akan diperluas agar menjangkau lebih banyak peserta didik, termasuk di sekolah berbasis keagamaan. “Pemerintah provinsi berencana memperluas program ini ke Madrasah Aliyah swasta agar manfaatnya semakin merata,” ucapnya.

Ia juga menegaskan DPRD akan terus mengawal pelaksanaan program strategis pemerintah daerah. “Kami akan terus mendukung dan mengawasi agar program-program ini berjalan optimal untuk mewujudkan Banten yang lebih maju,” tegasnya.

Survei tersebut dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 2.000 responden di delapan kabupaten/kota di Banten, dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat dan margin of error sebesar 2,2 persen.

Kami berharap fasilitas yang disediakan pemerintah ini tidak hanya sampai selesai pembangunannya saja, tapi juga dilakukan pendampingan kepada para nelayan di sini agar bisa naik kelas,

Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten memodernisasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Cikiruhwetan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para nelayan di wilayah pesisir tersebut.

Langkah pemerintah ini sejalan dengan harapan nelayan setempat. Salah seorang nelayan, Mawardi (70), di Pandeglang, Jumat, berharap modernisasi ini mampu mendongkrak harga jual ikan hasil tangkapan yang selama ini dihargai murah, sehingga pendapatan bersih yang dibawa pulang sangat minim dan kerap tergerus tingginya biaya operasional.

"Pertama, kita ada pengeluaran untuk solar yang belinya cukup jauh dengan harga berbeda. Kedua, biaya operasional dan logistik selama melaut yang membuat selisih pendapatan dan pengeluaran sangat tipis. Belum lagi hasilnya harus dibagi dengan kru kapal, karena tidak bisa melaut sendiri," katanya.

Selain beban biaya, Mawardi juga mengeluhkan kondisi cuaca yang kurang bersahabat dalam setahun terakhir. Risiko tinggi membuat banyak nelayan terpaksa tidak melaut, padahal profesi ini merupakan mata pencaharian utama mayoritas warga Cikeusik.

Senada dengan hal tersebut, nelayan lainnya, Yusuf Khudaeri, berharap keberadaan sarana KNMP tidak sebatas pembangunan fisik semata. Mengingat sebagian besar nelayan masih menggunakan alat tradisional, ia meminta adanya pembinaan berkelanjutan dari pemerintah.

"Kami berharap fasilitas yang disediakan pemerintah ini tidak hanya sampai selesai pembangunannya saja, tapi juga dilakukan pendampingan kepada para nelayan di sini agar bisa naik kelas," ujar Yusuf.

Merespons harapan masyarakat pesisir tersebut, Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah menyejahterakan nelayan dan membantu mereka naik kelas. Program KNMP menjadi salah satu instrumen utama untuk mencapai target tersebut.

Menurut Dimyati, KNMP Cikiruhwetan merupakan proyek percontohan modernisasi pesisir. Penataan tidak hanya menyentuh aspek estetika, tetapi juga penyediaan infrastruktur pendukung yang komprehensif.

"Pelelangan yang dulu kumuh, melalui program KNMP dibuat lebih bersih, rapi, tertata dengan baik, dan pengelolaannya lebih modern. Pembangunan ini meliputi tempat pelelangan modern, dermaga, bengkel, hingga balai pelatihan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan," jelas Dimyati.

Mengingat besarnya anggaran yang telah digelontorkan, Dimyati secara khusus berpesan kepada masyarakat untuk menjaga aset tersebut.

"Saya berpesan agar warga di sini benar-benar merawat semua fasilitas yang sudah disediakan demi kepentingan bersama," katanya.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi melakukan kordinasi dengan Gubernur Banten Andra Soni untuk mempersiapkan masa angkutan Lebaran 2026.

Kordinasi ini dinilai penting, karena semua kendaraan dari Jawa, khususnya dari Jakarta ke Pulau Sumatera via jalur darat dan penyebangan, akan melewati Provinsi Banten.

“Bandara Soekarno-Hatta yang termasuk dalam Provinsi Banten merupakan bandara asal dan tujuan favorit dengan jumlah sebanyak 3,18 juta penumpang,” kata Dudy dalam keterangan resmi, Senin (16/2/2026).

“Lintas pelabuhan penyeberangan Merak-Bakauheni yang merupakan pelabuhan penyeberangan asal dan tujuan diprediksi akan menjadi terpadat dengan total sampai 6 juta penumpang,” lanjut Dudy.

Menhub Dudy mengatakan, Provinsi Banten memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaran angkutan Lebaran. Sebab, Provinsi Banten termasuk dalam lima besar teratas provinsi asal pergerakan masyarakat, yaitu sebanyak 11,17 juta orang.

Selain itu, di Provinsi Banten juga terdapat simpul transportasi terpadat berupa pelabuhan penyeberangan dan bandara.

Dudy mengatakan, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan 255 unit kapal dengan kapasitas angkut 6,15 juta penumpang dan 770.000 kendaraan yang melalui 15 lintas penyeberangan.

Khusus menuju Pelabuhan Merak, telah disiapkan lima titik utama sebaran lokasi delaying system yaitu Rest Area KM13 A, Rest Area KM 43 A, Rest Area KM 68 A, Cikuasa Atas untuk wilayah Pelabuhan Merak, serta JLS Ciwandan untuk wilayah Pelabuhan Ciwandan.

Selain sebaran Lokasi delaying system, Kemenhub bekerja sama dengan pihak terkait juga telah menyiapkan lima jalur penyeberangan yaitu Merak-Bakauheni, Ciwandan – PT. Wijaya Karya Beton, Ciwandan - Bakauheni, BBJ Bojonegara - BBJ Muara Pilu, dan PT. Krakatau Bandar Samudera - Pelabuan Pajang sebagai contingency plan.

“Untuk Ciwandan Pelindo itu akan melayani kendaraan roda 2 dan angkutan kendaraan kecil truk. Kemudian juga KBS, Krakatau Bandar Samudera, itu sebagai salah satu alternatif untuk Pelabuhan Panjang,” ungkapnya.

“Merak itu hanya akan melayani kendaraan pribadi dan bus, kemudian Bojonegara akan melayani kendaraan truk ukuran besar. Itu adalah salah satu antisipasi kami yaitu memecah dengan mengoptimalisasi empat pelabuhan yang ada di wilayah Banten sini,” lanjut Dudy.

Pada kesempatan tersebut, Menhub Dudy juga meminta Pemerintah Provinsi Banten mengantisipasi kepadatan yang disebabkan pasar tumpah dan lokasi wisata.

Adapun pasar tumpah yang dimaksud adalah pasar tumpah dari arah Jakarta dan melewati Provinsi Banten, seperti Pasar Kranggot, Pasar Kalodran, serta Pasar Sentiong.

Sementara itu, Lokasi wisata yang perlu diantisipasi antara lain Pantai Anyer di Serang, daerah Pantai Carita, serta Pantai Tanjung Lesung di Pandeglang.

Dudy juga membahas perlintasan sebidang dan titik rawan bencana banjir juga tanah longsor. Untuk menangani hal tersebut, Menhub Dudy mengatakan, Kemenhub melalui UPT yang tersebar di berbagai wilayah khususnya di Provinsi Banten, senantiasa akan berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah Provinsi Banten, serta pihak-pihak terkait.

“Di provinsi Banten terdapat perlintasan sebidang sebanyak 157. Telah dilakukan penambahan 43 penjaga jalan perlintasan untuk peningkatan pengawasan perlintasan di Banten,” jelas dia.

“Adapun wilayah perlintasan padat yaitu jalan arteri dari dan ke kawasan Pelabuhan Merak yang melewati pelintasan sebidang, diharapkan menjadi prioritas pengamanan selama masa mudik,” tegas Dudy.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang